Xcloud.id

Category: Liputan6.com Ekonomi

  • Sederet Pecahan Rupiah Ini Tak Berlaku, Segera Tukarkan – Page 3

    Sederet Pecahan Rupiah Ini Tak Berlaku, Segera Tukarkan – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Bank Indonesia mengingatkan masyarakat untuk menukarkan yang rupiah baik kertas maupun logam yang telah dicabut dan tidak lagi berlaku.

    “Uang Rupiah yang dicabut adalah Uang Rupiah yang sudah tidak berlaku. Ketentuan pencabutan/penarikan uang Rupiah tertuang dalam Peraturan Bank Indonesia yang bisa diakses di situs resmi BI atau media informasi lainnya seperti televisi, surat kabar, media sosial, dan radio,” dikutip dari laman bi.go.id, Senin (22/9/2025).

    Masyarakat dapat menukarkan uang yang telah dinyatakan dicabut tersebut dalam jangka waktu 10 tahun sejak pencabutannya ditetapkan. Masyarakat dapat melakukan penukaran di kantor bank umum atau kantor Bank Indonesia di seluruh wilayah NKRI. Setelah itu, uang tersebut tidak dapat ditukarkan lagi.

    Berikut daftar uang Rupiah yang telah dicabut:

    Uang Kertas

    1. Rp 100 Tahun Emisi 1984

    Tanggal Pencabutan: 25 September 1995. Jangka waktu penukaran di Kantor Pusat Bank Indonesia (KPBI) Jakarta 24 September 2028

    2. Rp 10.000 Tahun Emisi 1985

    Tanggal Pencabutan: 25 September 1995. Jangka waktu penukaran di Kantor Pusat Bank Indonesia (KPBI) Jakarta 24 September 2028

    3. Rp 5.000 Tahun Emisi 1986

    Tanggal Pencabutan: 25 September 1995. Jangka waktu penukaran di Kantor Pusat Bank Indonesia (KPBI) Jakarta 24 September 2028

    4. Rp 1.000 Tahun Emisi 1987

    Tanggal Pencabutan: 25 September 1995. Jangka waktu penukaran di Kantor Pusat Bank Indonesia (KPBI) Jakarta 24 September 2028

    5. Rp 500 Tahun Emisi 1988

    Tanggal Pencabutan: 25 September 1995

    Jangka waktu penukaran di Kantor Pusat Bank Indonesia (KPBI) Jakarta 24 September 2028

    6. Rp 0,05 Tahun Emisi 1964 – Dwikora

    Tanggal Pencabutan: 15 November 1996.  Jangka waktu penukaran 14 November 2029

    7. Rp 0,10 Tahun Emisi 1964 – Dwikora

    Tanggal Pencabutan: 15 November 1996. Jangka waktu penukaran 14 November 2029

    8. Rp 0,25 Tahun Emisi 1964 – Dwikora

    Tanggal Pencabutan: 15 November 1996. Jangka waktu penukaran 14 November 2029

    9. Rp 0,50 Tahun Emisi 1964 – Dwikora

    Tanggal Pencabutan: 15 November 1996. Jangka waktu penukaran 14 November 2029

     

     

     

  • World Expo 2025 di Osaka, Inalum Jajaki Kerja Sama dengan Vitol hingga Panasonic – Page 3

    World Expo 2025 di Osaka, Inalum Jajaki Kerja Sama dengan Vitol hingga Panasonic – Page 3

     

    Liputan6.com, Jakarta PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) resmi menandatangani Heads of Agreement (HoA) dengan Perusahaan Energi dan Komoditas Vitol. Bertempat di Expo 2025 Osaka, Inalumjuga membuka peluang investasi global strategis dengan Tiberius, Honda, dan Panasonic mengenai peluang investasi, hilirisasi, dan pengembangan pasar aluminium Indonesia di Jepang terkait peluang investasi, hilirisasi, dan pengembangan pasar aluminium Indonesia di Jepang.

    Direktur Utama InalumMelati Sarnita menyebut bahwa potensi hilirisasi aluminium di Indonesia masih sangat tinggi dan membutuhkan komitmen dari banyak pemangku kepentingan.

    Dengan potensi besar tersebut, Inalum membuka peluang kepada setiap pihak yang ingin berkolaborasi dengan Inalumdalam pengembangan ekosistem komoditas bauksit-aluminium di Indonesia

    “Indonesia punya potensi luar biasa di sektor aluminium, apalagi dengan agenda hilirisasi yang sedang digenjot pemerintah. Bagi Inalum, kerja sama ini bukan semata soal modal. Ada komitmen jangka panjang untuk membangun industri aluminium rendah karbon, mendukung transisi energi bersih, sekaligus membuka lapangan kerja dan pasar baru,” ujar Melati Sarnita.

    Penandatanganan (Letter of Intent) antara Inalum& Vitol diwakili oleh Soichiro Kihara disaksikan langsung oleh dengan perwakilan mitra internasional, diantaranya Ken Fujiwara, dan Kouhei Tanabe dari Panasonic.

     

     

  • Gara-Gara 4 Hal Ini, Investasi Masuk ke Indonesia Seret – Page 3

    Gara-Gara 4 Hal Ini, Investasi Masuk ke Indonesia Seret – Page 3

    Kawasan Industri merupakan motor penggerak ekonomi daerah sekaligus instrumen penting untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi nasional melalui percepatan realisasi Kawasan Industri, manfaat yang dapat dicapai antara lain:

    Mendorong investasi baru dan meningkatkan serapan tenaga kerja di sektor manufaktur maupun sektor pendukungnya. Memacu pertumbuhan ekonomi daerah secara lebih merata, sehingga tidak terpusat hanya di wilayah tertentu. Mendukung hilirisasi industri dan peningkatan nilai tambah sumber daya alam sesuai agenda pembangunan nasional. Memperkuat rantai pasok industri yang lebih terintegrasi dan kompetitif di pasar global.

    Indonesia harus mampu membuktikan bahwa pipeline investasi yang masuk benar-benar terealisasi di lapangan, bukan sekadar komitmen di atas kertas. Kami di HKI siap bekerja sama erat dengan Satgas, memberikan data lapangan, serta mengusulkan solusi praktis yang sesuai kebutuhan Kawasan Industri dan tenant,” jela dia.

    HKI menilai percepatan realisasi investasi bukan hanya soal menambah angka penanaman modal, tetapi juga memastikan dampaknya nyata yaitu penciptaan lapangan kerja, pertumbuhan ekspor, transfer teknologi, serta penguatan daya saing industri nasional di tengah kompetisi global.

     

  • Tiga Kawasan Industri Halal Tarik Investasi Rp 6 Triliun – Page 3

    Tiga Kawasan Industri Halal Tarik Investasi Rp 6 Triliun – Page 3

    Selain tiga kawasan tersebut, pemerintah juga mendorong agar kawasan industri lain mengajukan penetapan serupa. Namun, Eko mengakui membangun kawasan industri halal bukan hal mudah.

    “Satu-satu kawasan yang sudah ditetapkan harus dijaga penuh kehalalannya. Dari proses bahan baku, produksi, hingga distribusi. Itu butuh effort besar,” tegasnya.

    Menurutnya, pengembangan kawasan halal akan menjadi salah satu pilar penting dalam memperkuat daya saing industri halal Indonesia di pasar global. Saat ini Indonesia menempati peringkat ketiga dunia dalam ekosistem industri halal, di bawah Malaysia dan Arab Saudi.

    “Dengan adanya kawasan halal, produk kita lebih mudah memenuhi standar internasional dan masuk ke supply chain global,” imbuhnya.

     

  • Badan Penerimaan Negara Dibentuk Tahun Ini? Menkeu Purbaya Kasih Bocoran – Page 3

    Badan Penerimaan Negara Dibentuk Tahun Ini? Menkeu Purbaya Kasih Bocoran – Page 3

    Menurut Menkeu, rancangan kelembagaan dan sistem penerimaan negara sebenarnya sudah ada. Namun, ia ingin melihat terlebih dahulu sejauh mana desain tersebut mampu mendorong kenaikan penerimaan bila dijalankan secara maksimal.

    Ia menilai langkah evaluasi ini penting agar keputusan pembentukan BPN tidak terburu-buru dan sesuai dengan kebutuhan riil negara. Dengan demikian, setidaknya untuk tahun ini, wacana pembentukan BPN belum akan direalisasikan, sambil pemerintah terus memperkuat kinerja pajak dan bea cukai.

    “Dengan desain yang ada saya mau lihat, kalau dijalankan optimal berapa kenaikan cukai maupun pajak, kalau masih terlalu rendah baru berpikir ke arah sana, untuk saat ini belum,” pungkasnya.

     

  • Harga BBM Malaysia Dipangkas, Jauh Lebih Murah dari Indonesia – Page 3

    Harga BBM Malaysia Dipangkas, Jauh Lebih Murah dari Indonesia – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Pemerintah Malaysia kembali membuat gebrakan dengan mengumumkan penurunan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis RON 95. Kebijakan ini menetapkan harga RON 95 menjadi RM 1,99 per liter, yang setara dengan sekitar Rp 7.849 jika mengacu pada kurs Rp 3.944 per Ringgit Malaysia.

    Penurunan harga BBM Malaysia ini akan berlaku efektif secara nasional mulai tanggal 30 September 2025.

    Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim, secara langsung menyampaikan pengumuman penting ini di Kuala Lumpur. Anwar Ibrahim menyatakan bahwa langkah ini merupakan bentuk apresiasi tertinggi kepada seluruh rakyat Malaysia yang senantiasa bekerja keras dan berjuang di tengah kondisi ekonomi global yang tidak menentu.

    Kebijakan ini diharapkan dapat meringankan beban biaya hidup masyarakat.

    Penurunan harga BBM ini akan dinikmati lebih awal oleh anggota kepolisian dan tentara Malaysia mulai 27 September 2025, serta bagi penerima Sumbangan Tunai Rahmah (STR) mulai 28 September 2025.

    Sebelumnya, harga RON 95 di Malaysia adalah RM 2,05 per liter, sehingga penurunan ini mencapai sekitar 6 sen per liter.

  • Halal Indo 2025 Siap Digelar, Ajang Indonesia Jadi Pemain Utama di Pasar Global – Page 3

    Halal Indo 2025 Siap Digelar, Ajang Indonesia Jadi Pemain Utama di Pasar Global – Page 3

    Eko menyampaikan, Halal Indo 2025 juga akan diwarnai kolaborasi dengan Industrial Festival, yang bertujuan meningkatkan literasi generasi muda, khususnya Gen Z, terhadap dunia industri. Sejumlah layanan publik literasi turut disiapkan, mulai dari klinik sertifikasi halal, klinik SNI, hingga konsultasi TKDN.

    “Kami ingin Halal Indo menjadi wadah yang tidak hanya meriah, tapi juga memberikan edukasi dan solusi nyata bagi pelaku  industri maupun konsumen,” ujar Eko.

    Ia menambahkan, Kemenperin melalui berbagai unit kerja akan menghadirkan layanan publik, klinik konsultasi sertifikasi halal dan TKDN, hingga forum konsultasi standar industri.

    Selain itu, pameran ini juga terhubung dengan jaringan expo halal internasional, seperti MIHAS di Malaysia, Halal Expo Turki, hingga forum halal di Bangkok dan New Zealand.

     

  • Inflasi Agustus 2025 Stabil di 2,31%, Menkeu Purbaya: Level Ideal untuk Ekonomi – Page 3

    Inflasi Agustus 2025 Stabil di 2,31%, Menkeu Purbaya: Level Ideal untuk Ekonomi – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan inflasi Indonesia pada Agustus 2025 tetap terkendali di level 2,31 persen. Menurutnya, capaian ini mencerminkan daya beli masyarakat yang terjaga, sekaligus menempatkan Indonesia pada posisi ideal di tengah tekanan global yang masih dirasakan banyak negara.

    “Inflasi (Agustus 2025) cukup stabil menopang daya beli masyarakat di tengah banyak negara yang berjuang mengatasi tekanan. Jadi kita lumayan baik di level kalau kita lihat 2,31 persen,” kata Purbaya dalam konferensi pers APBN KiTa, di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (22/9/2025).

    Purbaya menegaskan, inflasi Indonesia terbilang lebih ideal dibanding sejumlah negara tetangga. Ia mencontohkan Singapura yang hanya mencatat inflasi 0,6 persen. Angka ini, kata dia, justru dinilai tidak baik karena menunjukkan lemahnya permintaan domestik.

    “Ini level inflasi yang amat ideal, jadi inflasi yang bagus itu bukan nol juga diatas 10 tapi sekarang konsensus ekonomi global diantara 1 sampai 3 persen dan kita di 2,31 persen level yang pas lah. Singapura (inflasinya) 0,6 persen itu gak bagus itu jelek, dibawah 1,5 persen itu biasanya jelek karena demannya terlalu rendah. Jadi patokan ekonomi seperti itu,” jelasnya.

    Hal yang sama terjadi di Malaysia, dengan inflasi tercatat 1,2 persen. Menurutnya, kondisi tersebut kurang ideal dibanding Indonesia yang berada di kisaran normal.

    “Malaysia 1,2 persen (inflasinya) agak jelek, kita (Indonesia) ideal,” ujar Purbaya.

     

          

  • Realisasi APBN hingga Agustus 2025 Defisit Rp 321,6 Triliun – Page 3

    Realisasi APBN hingga Agustus 2025 Defisit Rp 321,6 Triliun – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sampai dengan 31 Agustus 2025 menunjukkan kinerja yang cukup terjaga di tengah tantangan global. Pendapatan negara tercatat sebesar Rp 1.638,7 triliun atau 57,2 persen dari outlook.

    “Pendapatan negara Rp 1.638,7 triliun itu 57,2 perseb dari outlooknya,” kata Purbaya dalam konferensi pers APBN KiTa, di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (22/9/2025).

    Di sisi belanja, pemerintah telah merealisasikan Rp 1.960,3 triliun atau 55,6 persen dari outlook 2025. Belanja pemerintah pusat mencapai Rp 1.388,8 triliun, terdiri dari belanja kementerian/lembaga Rp 686,6 triliun dan belanja non-K/L Rp 702,5 triliun. Sementara transfer ke daerah tercatat Rp 571,5 triliun.

    “Belanja negara mencapai Rp 1.960,3 triliun, 55,6 persen dari outlook,” ujarnya.

    Dengan kondisi tersebut, APBN mencatat defisit sebesar Rp 321,6 triliun atau 1,35 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). Meski begitu, keseimbangan primer tetap terjaga positif sebesar Rp 22 triliun.

    “Defisit APBN Rp 321,6 triliun atau 1,35 persen dari PDB. Keseimbangan primer masih Rp 22 triliun. Dilihat dari sini harusnya negatif keseimbangan primer sampai akhir tahun. Masih ada indikasi belanja Pemerintah mesti dipercepat lagi, agar keseimbangan primernya sesuai dengan desain waktu kita buat anggaran per tahun 2025,” ujarnya.

  • Menkeu Purbaya Bantah Isu Copot Semua Dirjen Kemenkeu: Kamu Tahu Dari Mana? – Page 3

    Menkeu Purbaya Bantah Isu Copot Semua Dirjen Kemenkeu: Kamu Tahu Dari Mana? – Page 3

    11. Dirjen Stabilitas & Pengembangan Sektor Keuangan, Masyita Crystallin

    12. Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, Andin Hadiyanto

    13. Kepala Badan Teknologi Informasi dan Intelijen Keuangan, Suryo Utomo

    14. Staf Ahli Bidang Peraturan dan Penegakan Hukum Pajak, Iwan Djuniardi15. Staf Ahli Bidang Kepatuhan Pajak, Nufransa Wira Sakti

    16. Staf Ahli Bidang Pengawasan Pajak, Yon Arsal

    17. Staf Ahli Bidang Penerimaan Negara, Dwi Teguh Wibowo

    18. Staf Ahli Bidang Pengeluaran Negara, Sudarto

    19. Staf Ahli Bidang Jasa Keuangan dan Pasar Modal, Arief Wibisono

    20. Staf Ahli Bidang Hukum dan Hubungan Kelembagaan, Rina Widyani Wahyuningsih

    21. Staf Ahli Bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak, Mochamad Agus Rofiudin

    22. Staf Ahli Bidang Ekonomi Makro dan Keuangan Internasional, Parjiono.