Category: Liputan6.com Ekonomi

  • Menkeu Pastikan Anggito Abimanyu Tak Rangkap Jabatan – Page 3

    Menkeu Pastikan Anggito Abimanyu Tak Rangkap Jabatan – Page 3

    Lebih lanjut, Purbaya mengungkapkan bahwa proses pengangkatan Anggito sebagai Ketua LPS telah rampung.”Sudah kan sudah dilantik. udah diketok kan semalem ya,” ujarnya.

    Purbaya juga memastikan surat pengunduran diri Anggito sebagai Wamenkeu telah disampaikan kepadanya. Hal itu menandakan Anggito telah sah menjabat sebagai Ketua LPS, menggantikan posisi sebelumnya. Dengan pelantikan ini, peralihan jabatan berjalan sesuai prosedur.

    “Oh, sudah, sudah. Ini hampir otomatis ya,” pungkas Purbaya.

     

     

  • Terbaru, Cek Harga Emas Perhiasan Hari Ini 23 September 2025 – Page 3

    Terbaru, Cek Harga Emas Perhiasan Hari Ini 23 September 2025 – Page 3

    Memahami dinamika pasar emas, terutama harga emas perhiasan hari ini, adalah krusial bagi siapa pun yang ingin berinvestasi atau membeli perhiasan sebagai aset berharga. Pergerakan harga yang fluktuatif namun tetap menarik sebagai aset investasi dan mode, menuntut kejelian dari konsumen. Informasi terkini dari sumber resmi sangat dibutuhkan untuk membuat keputusan yang tepat.

    Perbedaan harga yang signifikan antara emas batangan dan perhiasan, serta antar penyedia, menyoroti pentingnya riset mendalam. Faktor-faktor seperti ongkos pembuatan, desain, dan kadar emas pada perhiasan, semuanya berkontribusi pada harga akhir. Oleh karena itu, calon pembeli atau investor harus memahami semua variabel ini sebelum membuat keputusan pembelian.

    Dengan memantau tren pasar global dan lokal, serta merujuk pada data harga yang akurat, masyarakat dapat mengoptimalkan investasi mereka di emas. Keputusan yang terinformasi akan membantu dalam meraih keuntungan maksimal atau meminimalkan risiko kerugian di pasar emas yang dinamis ini.

  • Kejar Swasembada Pangan, Petani Tanam Sejuta Tugal Padi Gogo di Kaltim – Page 3

    Kejar Swasembada Pangan, Petani Tanam Sejuta Tugal Padi Gogo di Kaltim – Page 3

    Sebelumnya, Perum Bulog memberikan klarifikasi soal isu menghentikan pembelian gabah dan beras petani. Dalam konteks ini, Bulog menyatakan tetap melakukan penyerapan gabah dan beras dalam negeri lewat skema komersial.

    Direktur Pengadaan Perum Bulog Prihasto Setyanto mengatakan, pihaknya senantiasa melaksanakan penyerapan gabah dan beras sesuai penugasan pemerintah. 

    Pada tahun ini, berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 Tahun 2025, Bulog mendapat tugas mengadakan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) sebanyak 3 juta ton setara beras, di mana saat ini target tersebut telah tercapai.

    “Prinsipnya, untuk CBP Bulog bekerja berdasarkan regulasi dan penugasan yang diberikan Pemerintah. Namun di luar itu, Bulog tetap melakukan penyerapan gabah dan beras melalui skema komersial,” jelas Prihasto, Kamis (11/9/2025).

    “Dalam skema ini, Bulog tidak pernah menghentikan penyerapan, dengan mekanismenya disesuaikan dengan kebutuhan penjualan, baik dari sisi jenis, kualitas, maupun kuantumnya,” tegasnya.

    Prihasto menjelaskan, Bulog juga mengoperasikan Sentra Penggilingan Padi (SPP) yang tersebar di 10 wilayah di seluruh Indonesia yang terus menyerap gabah sesuai standar kualitas. Untuk menghasilkan beras premium maupun beras sesuai preferensi konsumen dan kebutuhan pasar. 

     

     

  • Deputi Gubernur BI Juda Agung Dilantik Jadi Anggota DK OJK Ex-officio Bank Indonesia – Page 3

    Deputi Gubernur BI Juda Agung Dilantik Jadi Anggota DK OJK Ex-officio Bank Indonesia – Page 3

    Sebelumnya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menekankan pentingnya optimalisasi penyaluran dana Rp 200 triliun yang ditempatkan pemerintah di bank-bank Himbara.

    Kepala Departemen Pengaturan dan Pengembangan Perbankan OJK, Indah Iramadhini, menyebut keberadaan dana tersebut membuka ruang likuiditas yang lebih luas bagi industri perbankan.

    Meski masih terdapat kredit belum tersalur atau undisbursed loan, hal itu justru mencerminkan adanya komitmen perbankan untuk menyalurkan kredit sesuai dengan jadwal penarikan debitur.

    “Kita tahu sejak minggu lalu efektif dana Rp 200 triliun masuk ke bank-bank himbara. Sementara undisburshed (kredit belum tersalur) masih tinggi. Sebenarnya undisburshed menunjukkan bahwa bank itu komit untuk menyalurkan sejumlah dana kredit kepada debitur,” kata Indah dalam sosialisasi POJK Nomor 19 Tahun 2025 tentang Kemudahan Akses Pembiayaan UMKM, di Kantor OJK, Jakarta Pusat, Jumat (19/9/2025).

    Indah menjelaskan bahwa secara industri, rasio pinjaman terhadap simpanan atau Loan to Deposit Ratio (LDR) saat ini berada di angka 86 persen.

    Angka tersebut masih dalam batas wajar, mengingat kisaran ideal LDR berada pada rentang 75 persen hingga 92 persen. Dengan tambahan dana pemerintah, posisi likuiditas bank menjadi semakin kuat untuk mendorong penyaluran kredit.

    “Kalau kita lihat berapa wajarnya LDR adalah 75 persen hingga 92 persen. Jadi disini masih ada ruang gerak, karena ketika masuk dana Pemerintah itu ke bank Himbara tentu akan meningkatkan deposit,” jelasnya.

     

  • Menkeu Purbaya Siap Tambah Bansos Jika ada Anggaran Nganggur – Page 3

    Menkeu Purbaya Siap Tambah Bansos Jika ada Anggaran Nganggur – Page 3

    Pemerintah menyiapkan anggaran Rp 6,5 triliun untuk mengalurkan bantuan pangan beras dan minyak goreng mulai Oktober 2025.

    Adapun, bantuan sosial (bansos) yang akan dibagikan 10 kilogram (kg) beras ditambah 2 liter minyak goreng MinyaKita untuk masing-masing penerima manfaat.

    Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi mengatakan, anggaran khusus untuk bansos MinyaKita sebesar Rp 1,1 triliun. Dana ini untuk menyediakan 2 liter MinyaKita perbulan per penerima sebanyak 18,27 juta penerima.

    “Rp 6,5 triliun itu untuk bantuan pangan dalam bentuk beras plus minyak goreng. Kalau bantuan pangan minyak goreng sekitar Rp 1,1 triliun. Lalu sekitar Rp 5,3 triliun untuk bantuan pangan beras. Jadi totalnya Rp 6,5 triliun,” kata Arief di Kantor Kemenko Perekonomian, dikutip dari keterangan resmi, Selasa (23/9/2025).

  • Menkeu Purbaya Soal Bansos: Untung Ada DPR, Jadi Enggak Koboi Banget – Page 3

    Menkeu Purbaya Soal Bansos: Untung Ada DPR, Jadi Enggak Koboi Banget – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pihaknya tidak akan sembarangan dalam menyalurkan bantuan sosial (bansos), termasuk minyak goreng.

    Meski ada desakan untuk menambah jumlah bantuan, ia menekankan perlunya menjaga kesinambungan fiskal agar keuangan negara tetap sehat.

    Purbaya menyambut baik peran DPR dalam memberikan masukan serta kontrol terhadap kebijakan pemerintah, terutama terkait penggunaan anggaran. Ia menilai, mekanisme pengawasan dari legislatif akan membantu mencegah pemerintah bersikap gegabah.

    “Tapi gak apa-apa, ini Pak Said berhati-hati sekali Saya terima kasih atas dukungannya Sehingga saya gak terlalu koboi banget gitu Pak. Jadi kita jaga kesinambungan fiskal dengan baik,” kata Purbaya dalam Rapat Paripurna DPR ke-5 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025-2026 di kantor DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (23/9/2025).

    Ia menambahkan, hubungan kemitraan antara pemerintah dan DPR sangat penting agar kebijakan yang diambil selalu memperhatikan keseimbangan antara kebutuhan masyarakat dan kemampuan fiskal negara.

    Dengan sinergi tersebut, Purbaya berharap kebijakan bansos dapat tetap berjalan optimal tanpa mengorbankan stabilitas APBN.

    “Ini masukan yang baik dari DPR Pak, dari Banggar Sehingga ada kontrol dari Banggar juga ke kami, sehingga kami tidak semena-mena menggunakan anggaran kami Saya mengharap ke depan akan DPR atau Banggar memberi masukan yang sama juga ke kami Dan tolong dimonitor penyerapan anggaran kami,” ujarnya.

     

  • Jokowi Diangkat jadi Penasihat Bloomberg New Economy – Page 3

    Jokowi Diangkat jadi Penasihat Bloomberg New Economy – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Presiden Indonesia ketujuh Joko Widodo (Jokowi) masuk dalam daftar penasihat Bloomberg New Economy. Jokowi masuk bersama 21 anggota dewan penasihat lainnya.

    Bloomberg New Economy merupakan sebuah inisiatif global yang lahir pada 2018, hadir untuk menjembatani dialog di tengah perubahan peta ekonomi dunia. Forum ini dibangun atas kesadaran bahwa kekuatan ekonomi global tak lagi terpusat di Barat, melainkan bergeser ke Timur dan dari Utara ke Selatan.

    Pergeseran tersebut dipicu faktor demografi, globalisasi, dan digitalisasi. Negara-negara berkembang kini memegang peran penting dalam pertumbuhan, dengan kesenjangan pembangunan yang kian menyempit berkat akses pendidikan, teknologi, perdagangan, dan investasi.

    Bloomberg New Economy merespons dinamika tersebut dengan menggelar forum lintas negara yang mempertemukan pemerintah, perusahaan, investor, inovator, hingga aktivis. Sejak berdiri, komunitas ini telah berkembang menjadi lebih dari 1.500 tokoh dunia.

    Acara Bloomberg New Economy telah digelar di berbagai kota global seperti Singapura, Beijing, Marrakesh, hingga Sao Paulo.

    “Misi kami adalah menghadapi tantangan terbesar bagi kemakmuran global dan mendorong dialog menuju solusi,” demikian tertulis dalam pernyataan resmi Bloomberg New Economy.

     

  • Purbaya Tantang DPR Soal Bansos Minyak Goreng: Kenapa Enggak 5 Liter Sekalian? – Page 3

    Purbaya Tantang DPR Soal Bansos Minyak Goreng: Kenapa Enggak 5 Liter Sekalian? – Page 3

    Pemerintah menyiapkan anggaran Rp 6,5 triliun untuk menyalurkan bantuan pangan berupa beras dan minyak goreng, yang akan dimulai Oktober 2025.

    Bantuan sosial yang akan dibagikan adalah 10 kg beras ditambah 2 liter minyak goreng MinyaKita untuk masing-masing penerima manfaat.

    Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi mengatakan, anggaran khusus untuk bansos MinyaKita sebesar Rp 1,1 triliun. Dana ini digunakan untuk menyediakan 2 liter MinyaKita per bulan bagi 18,27 juta penerima.

    “Rp 6,5 triliun itu untuk bantuan pangan dalam bentuk beras plus minyak goreng. Kalau bantuan pangan minyak goreng sekitar Rp 1,1 triliun. Lalu sekitar Rp 5,3 triliun untuk bantuan pangan beras. Jadi totalnya Rp 6,5 triliun,” kata Arief di Kantor Kemenko Perekonomian, dikutip dari keterangan resmi pada Selasa (23/9/2025).

  • Anggaran Paket Ekonomi Prabowo 2025 Capai Rp 15,66 Triliun, Ini Rinciannya – Page 3

    Anggaran Paket Ekonomi Prabowo 2025 Capai Rp 15,66 Triliun, Ini Rinciannya – Page 3

    1. Program Magang Lulusan Perguruan Tinggi untuk (maksimal fresh graduate 1 tahun)

    Penerima manfaat: 20.000 orang.

    Manfaat: Uang saku setara UMP (Rp 3,3 juta/bulan) selama 6 bulan.

    Anggaran: Rp 198 miliar (Okt–Des 2025).

    Tindak lanjut: Realokasi anggaran Kemenaker, penyusunan petunjuk juknis.

    2.     Perluasan PPh 21 DTP (sektor pariwisata)

    Penerima manfaat: 552 ribu pekerja.

    Manfaat: 100% PPh 21 ditanggung pemerintah selama 3 bulan.

    Anggaran: Rp 120 miliar.

    Tindak lanjut: Revisi PMK 10 Tahun 2025 tentang PPH Pasal 21 ditanggung pemerintah dalam rangka stimulus ekonomi TA 2025.

    3.     Bantuan Pangan

    Penerima manfaat: 18,3 juta KPM.

    Manfaat: 10 kg beras selama 2 bulan (Okt–Nov).

    Anggaran: Rp 7 triliun.

    Tindak lanjut: Bapanas mengajukan usulan ABT & menyusun peraturan.

    4.     Bantuan Iuran JKK dan JKM bagi Pekerja Bukan Penerima Upah  (PBPU) untuk pengemudi ojol, sopir, kurir, logistik. 

    Penerima manfaat: 731.361 orang.

    Manfaat: Diskon 50% iuran JKK–JKM untuk 6 bulan. Termasuk santunan kematian 48x upah, santunan cacat 56x upah, beasiswa anak Rp 174 juta (2 anak), JKM total manfaat Rp 42 juta.

    Anggaran: Rp 18,4 miliar (Okt–Des 2025, ditanggung BP Jamsostek).

    Tindak lanjut: Percepatan penetapan PP.

     

  • LPS Pangkas Bunga Penjaminan Simpanan Jadi 3,5%, Berlaku Oktober 2025 – Page 3

    LPS Pangkas Bunga Penjaminan Simpanan Jadi 3,5%, Berlaku Oktober 2025 – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) resmi menurunkan tingkat bunga penjaminan simpanan dalam Rupiah di bank umum sebesar 25 basis poin (bps) menjadi 3,5 persen. Kebijakan ini sejalan dengan langkah Bank Indonesia (BI) yang telah memangkas suku bunga acuan sebanyak lima kali sepanjang 2025, hingga berada di level 4,75 persen per September.

    “Tingkat bunga penjaminan tersebut berlaku untuk periode 1 Oktober 2025 sampai 31 Januari 2026,” ujar Plt. Ketua Dewan Komisioner LPS, Didik Madiyono, dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (22/9/2025).

    Selain bank umum, LPS juga menurunkan tingkat bunga penjaminan simpanan di Bank Perekonomian Rakyat (BPR) sebesar 25 bps menjadi 6 persen, serta bunga penjaminan simpanan dalam valuta asing (valas) sebesar 25 bps menjadi 2 persen.

    Menurut Didik, penurunan ini mencerminkan perbaikan indikator ekonomi nasional. Sejak LPS memangkas bunga penjaminan pada Mei 2025, tren suku bunga pasar keuangan juga ikut menurun.

    “Pada periode observasi September 2025, suku bunga pasar keuangan Rupiah sudah turun 8 bps menjadi 3,37 persen dibandingkan Agustus 2025. Sehingga, akumulasi penurunan sejak Mei 2025 mencapai 19 bps,” jelasnya.