Category: Liputan6.com Ekonomi

  • Aktivitas Waskita Karya Infrastruktur di Serang Tak Terkontaminasi Radiasi Cs-137 – Page 3

    Aktivitas Waskita Karya Infrastruktur di Serang Tak Terkontaminasi Radiasi Cs-137 – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta PT Waskita Karya Infrastruktur (WKI) menyatakan, hasil pemeriksaan internal terhadap 21 pekerja di Workshop Cikande, Kabupaten Serang, Banten, menunjukkan semuanya dalam kondisi sehat dan bebas dari kontaminasi radiasi Cs-137.

    Berdasarkan keterangan dari Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Fatmawati, tingkat risiko paparan di lokasi workshop relatif kecil, karena tidak bersentuhan langsung dengan sumber radiasi.

    Maka, anak usaha Waskita Karya ini menegaskan, pencemaran radioaktif di Kawasan Industri Modern (KIM) Cikande tidak memengaruhi aktivitas WKI yang berjarak sekitar 1,2 kilometer (km) dari titik paparan.

    Plt Direktur Marketing, Operasi, dan QHSE PT Waskita Karya Infrastruktur Fatkhur Rozaq memastikan, seluruh kegiatan di workshop berjalan normal dengan sistem kerja Work From Office (WFO).

    Ia menjelaskan, WKI mewajibkan setiap pekerja maupun tamu yang memasuki area operasional untuk mematuhi protokol kesehatan secara ketat serta menjaga kondisi tubuh agar selalu prima.

    “Pemantauan kondisi kesehatan pekerja dilakukan secara berkelanjutan, termasuk pengendalian mobilisasi dan demobilisasi. Lalu bagi pekerja di luar mess namun masih berada di kawasan industri, perusahaan mengimbau supaya menerapkan langkah-langkah preventif yang lebih disiplin di lingkungan masing-masing,” ujarnya dalam keterangan resmi, Jumat (10/10/2025).

     

  • Aset Industri Asuransi Tembus Rp 1.170 Triliun, Modal Tetap Solid – Page 3

    Aset Industri Asuransi Tembus Rp 1.170 Triliun, Modal Tetap Solid – Page 3

    Sebelumnya, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Dian Ediana Rae, menyampaikan bahwa kinerja intermediasi perbankan nasional tetap stabil dengan profil risiko yang terjaga dan aktivitas operasional yang optimal dalam memberikan layanan keuangan kepada masyarakat.

    Dian menjelaskan, pada Agustus 2025 kredit perbankan tumbuh sebesar 7,56% secara tahunan (year-on-year/yoy) menjadi Rp 8.075 triliun. Berdasarkan jenis penggunaannya, kredit investasi mencatatkan pertumbuhan tertinggi sebesar 13,86%, diikuti oleh kredit konsumsi sebesar 7,89%, sementara kredit modal kerja tumbuh 3,53%.

    “Kredit korporasi tumbuh sebesar 10,79% sementara kredit UMKM tumbuh sebesar 1,35%,” ujar Dian Ediana Rae dalam Konferensi Pers Asesmen Sektor Jasa Keuangan dan Kebijakan OJK Hasil RDKB September 2025, Kamis (9/10/2025).

    Dari sisi pendanaan, Dana Pihak Ketiga (DPK) juga mencatat pertumbuhan sebesar 8,51% yoy menjadi Rp 9.385,8 triliun. Kondisi ini menunjukkan likuiditas industri perbankan masih memadai, dengan rasio alat likuid terhadap non-core deposit sebesar 120,25% dan terhadap DPK sebesar 27,25%, jauh di atas ambang batas minimum masing-masing 50% dan 10%.

  • Nilai Pinjaman Daring Tumbuh 21,6%, Capai Nilai Rp 87,61 Triliun   – Page 3

    Nilai Pinjaman Daring Tumbuh 21,6%, Capai Nilai Rp 87,61 Triliun   – Page 3

    Sebelumnya, Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) bersama 97 platform pinjaman daring (pindar) menolak dengan tegas tuduhan adanya kesepakatan untuk menentukan batas maksimum manfaat ekonomi (suku bunga). Hal ini disampaikan pasca sidang tanggapan terlapor yang diadakan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).

    “Tuduhan tersebut tidak tepat karena pengaturan batas maksimum suku bunga oleh AFPI ditujukan untuk perlindungan konsumen dari praktik predatory lending yang dilakukan oleh pinjaman online (pinjol) ilegal. Pengaturan batas maksimum juga merupakan arahan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada saat itu. Jadi, sama sekali tidak ada unsur kesepakatan di dalamnya,” ujar Ketua Umum AFPI Entjik S. Djafar,Senin(15/9/2025).

    Lebih lanjut, Entjik juga menekankan bahwa pedoman perilaku AFPI yang dianggap oleh investigator KPPU sebagai bukti adanya pengaturan harga justru disusun bukan untuk membatasi persaingan. Hal tersebut bertujuan untuk melindungi konsumen dari praktik penagihan intimidatif dan pengenaan bunga tinggi oleh pinjol ilegal yang marak terjadi sebelum adanya regulasi.

    “Batas maksimum suku bunga sebesar 0,8% pada 2018, yang diturunkan menjadi 0,4% pada 2021, yang diatur dalam pedoman perilaku AFPI merupakan suku bunga maksimum (ceiling price), bukan suku bunga tetap (fixed price). Setiap platform Pindar memiliki independensi dalam menetapkan suku bunga selama tidak melebihi batas maksimum tersebut,” ucapnya.

     

  • Bos DJP: Pungutan Pajak E-commerce Bakal berlaku Mulai Februari 2026 – Page 3

    Bos DJP: Pungutan Pajak E-commerce Bakal berlaku Mulai Februari 2026 – Page 3

    Sebelumnya, Kementerian Perdagangan memastikan pajak e-commerce tidak berdampak pada pengusaha mikro. Pasalnya, ada batas minimum pendapatan yang dikenakan pajak.

    Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag, Iqbal Shoffan Shofwan menyampaikan, pajak e-commerce berlaku untuk usaha dengan omzet Rp 500 juta ke atas per tahun.

    “So far enggak ya. Karena yang dibebankan itu terhadap mereka yang omzet tahunan itu di atas Rp 500 juta. Hal yang di bawah itu enggak ya,” kata Iqbal, ditemui di Kantor Kemendag, Jakarta, Senin (4/8/2025).

    Menurutnya, pengenaan pajak e-commerce ini cukup adil jika mengacu ke kriteria tadi. Iqbal menegaskan dengan omzet di atas Rp 500 juta per tahun tadi bukan kategori usaha mikro.

    Dengan demikian, usaha mikro di platform penjualan online tidak akan terdampak pada penerapan pajak e-commerce.

    “Di atas Rp 500 juta berarti bukan usaha mikro, ya usaha kecil dan menengah, yang omzetnya di atas itu setahun,” ujar dia.

     

  • Menteri Maman Luncurkan Program Kumitra, Bantu Pelaku Usaha Dapat Akses Pembiayaan – Page 3

    Menteri Maman Luncurkan Program Kumitra, Bantu Pelaku Usaha Dapat Akses Pembiayaan – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Menteri UMKM Maman Abdurrahman meluncurkan program KUMITRA (Kemudahan Usaha Mikro Bermitra) sebagai solusi fundamental untuk mengatasi masalah pemasaran produk usaha mikro.  Program ini fokus menjembatani usaha mikro dengan usaha besar, khususnya yang dikelola oleh perempuan dan penyandang disabilitas.

    Hal itu disampaikan Maman Abdurrahman saat kunjungan kerja dan sosialisasi program Kumitra di Gedung Juang ’45 Kota Sukabumi. 

    Ia mengakui, selama ini salah satu penyebab utama UMKM sulit naik kelas adalah karena mereka dibiarkan berjuang sendirian.

    “Ini salah satu programnya, KUMITRA. Selama ini salah satu yang menyebabkan usaha mikro kita susah sekali untuk tumbuh ataupun naik kelas adalah karena mereka sering sekali dibiarkan sendirian,” ujar Menteri Maman, di Kota Sukabumi, Kamis (9/10/2025). 

    “Mereka memproduksi barang, tetapi kita tidak pernah memikirkan ini barangnya mau di-kemanakan,” ia menambahkan. 

    Dia menuturkan, memproduksi barang sebanyak apa pun tidak akan menjadi penjualan jika tidak ada kepastian pembeli atau off-taker.

     

     

  • Alasan Emas Jadi Aset Favorit Dunia pada 2025 – Page 3

    Alasan Emas Jadi Aset Favorit Dunia pada 2025 – Page 3

    Bank sentral di berbagai negara juga ikut menambah cadangan emasnya. Tren ini menguat setelah Amerika Serikat dan sekutunya membekukan aset Rusia di AS sebagai sanksi atas invasi ke Ukraina.

    Langkah tersebut menimbulkan keraguan baru di kalangan pejabat luar negeri terkait tempat terbaik untuk menyimpan cadangan aset negaranya.

    Menurut laporan Goldman Sachs kepada kliennya pekan ini, harga emas diperkirakan bisa mencapai USD 4.900 per ons pada akhir tahun depan. Bank investasi Wall Street itu menilai kenaikan ini akan didorong oleh pembelian besar dari bank sentral, investor ritel, serta potensi penurunan suku bunga The Fed.

    Sementara itu, miliarder sekaligus pendiri perusahaan investasi Hedge Fund Citadeli Ken Griffin, yang sebelumnya mendukung Trump dalam pemilu terakhir, menyebut situasi ini “sangat mengkhawatirkan”. Menurutnya, semakin banyak investor kini memandang emas sebagai pilihan yang lebih aman dibandingkan dolar AS. 

    “Kita sedang menyaksikan inflasi aset yang cukup besar menjauh dari dolar,” ujar Griffin kepada Bloomberg.

    “Karena banyak pihak kini mencari cara untuk perlahan melepaskan ketergantungan pada mata uang tersebut.”

  • Kurs Rupiah Ditutup Perkasa, Menguat ke Level Segini – Page 3

    Kurs Rupiah Ditutup Perkasa, Menguat ke Level Segini – Page 3

    Adapun untuk faktor internal yang mempengaruhi penguatam rupiah adalah nilai cadangan devisa Indonesia pada akhir September 2025 tercatat sebesar USD 148,7 miliar, lebih rendah dari posisi pada akhir Agustus 2025 sebesar USD 150,7 miliar. 

    “Perkembangan tersebut dipengaruhi oleh pembayaran utang luar negeri pemerintah. Serta dipengaruhi kebijakan stabilisasi nilai tukar Rupiah Bank Indonesia dalam menghadapi ketidakpastian pasar keuangan global yang tetap tinggi,” ujarnya.

    Posisi cadangan devisa akhir September 2025 tersebut setara dengan pembiayaan 6,2 bulan impor. Atau setara 6,0 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah. Serta berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor.

    Bank Indonesia menilai cadangan devisa ini tetap kuat mendukung ketahanan sektor eksternal serta menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan. BI terus meningkatkan sinergi dengan Pemerintah dalam memerkuat ketahanan eksternal guna menjaga stabilitas perekonomian untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

    “Ke depan, Bank Indonesia meyakini ketahanan sektor eksternal tetap kuat sejalan dengan prospek ekspor yang tetap terjaga serta neraca transaksi modal dan finansial yang diprakirakan tetap mencatatkan surplus. Itu sejalan persepsi positif investor terhadap prospek perekonomian domestik dan imbal hasil investasi yang tetap menarik,” pungkasnya.

     

  • OJK Blokir Lebih dari 27 Ribu Rekening Terkait Judi Online – Page 3

    OJK Blokir Lebih dari 27 Ribu Rekening Terkait Judi Online – Page 3

    Menurut data BPS pertumbuhan ekonomi pada kuartal pertama tahun ini hanya 4,9%. Firman mengasumsikan pengentasan judol seharusnya bisa membuat angka pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2% pada Januari-Maret 2025.

    Secara umum, Firman menjelaskan mekanisme transisi dampak judol ilegal terhadap pertumbuhan ekonomi di mana dari sisi konsumsi itu mengurangi konsumsi barang dan jasa lainnya dan meningkatkan utang.

    Dari sisi investasi mengurangi alokasi investasi masyarakat, mengurangi tabungan, dan modal lari ke luar negeri. Sementara dari sisi pemerintah, dampaknya mengurangi efektivitas belanja (misalnya bansos), mengurangi penerimaan negara, dan justru makin menambah pengeluaran pemerintah untuk mengatasi dampak judol.

    Sebagai perbandingan, di Brazil, pengeluaran rumah tangga untuk judi meningkat dua kali lipat dari 2018-2023, mencapai 19,9% dari pendapatan rumah tangga. Di saat yang bersamaan, pengeluaran untuk makanan, baju, dan obat turun dari 63%-57%.

    Di Hong Kong, negeri ini kehilangan potensi pajak sebesar HK$9,4 miliar per tahun atau setara Rp19 triliun (asumsi kurs 1H$=Rp2.000), sementara Afrika Selatan kehilangan R110 juta potensi pajak tahunan atau sekitar Rp100 miliar (asumsi 1 rand=Rp912). “Masyarakat Brazil diperkirakan mengeluarkan US$12 miliar untuk judi online di luar negeri,” kata Firman.

     

  • Pemerintah Siapkan Stimulus Ekonomi Tambahan, 2 Pekan Lagi Dieksekusi – Page 3

    Pemerintah Siapkan Stimulus Ekonomi Tambahan, 2 Pekan Lagi Dieksekusi – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu menyampaikan, pemerintah tengah mematangkan stimulus ekonomi tambahan yang bakal disalurkan dalam waktu dekat.

    Febrio mengatakan, pemberian stimulus ekonomi ini jadi tindak lanjut dari ucapan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto usai rapat koordinasi pemerintah beberapa waktu lalu.

    “Itu sedang kita finalisasi, udah dapat arahan dari Pak Presiden. Akan ada insentif, khususnya bantuan untuk masyarakat miskin dan rentan untuk memperbaiki daya beli akan cukup besar,” ujar dia di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Jakarta, Kamis (9/10/2025).

    Diharapkan, program lanjutan itu bakal turut mendorong pertumbuhan ekonomi di penghujung 2025 ini. “Sehingga nanti kita harapkan di kuartal ke-4, ini dampaknya akan cukup terasa,” ungkapnya.

    Hanya saja, ia belum bisa memastikan apakah stimulus ekonomi itu bakal diberikan dalam bentuk program bantuan sosial (bansos) atau bantuan langsung tunai (BLT).

    “Nanti kita finalkan dulu aja segera, kemarin udah dapet arahan dari Pak Presiden juga kita segera finalkan. Kita harapkan ini mungkin mulai seminggu, dua minggu lagi, itu sudah eksekusi,” kata Febrio.

     

  • Jasa Raharja Resmikan Sentralisasi Pembayaran Transaksi Keuangan – Page 3

    Jasa Raharja Resmikan Sentralisasi Pembayaran Transaksi Keuangan – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Jasa Raharja resmi mengimplementasikan Sentralisasi Pembayaran Transaksi Keuangan pada 1 Oktober 2025. Langkah ini menjadi tonggak penting dalam transformasi tata kelola keuangan perusahaan, dengan tujuan utama untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi proses bisnis, serta memperkuat pelayanan kepada masyarakat.

    Sentralisasi ini merupakan kelanjutan dari rangkaian proses yang telah berlangsung sejak Februari 2025 melalui tahap uji coba, pilot project, hingga Big Bang Implementation yang melibatkan seluruh Kantor Wilayah dan Cabang Jasa Raharja di Indonesia.

    Program ini mensentralisasi seluruh transaksi keuangan, baik santunan maupun non-santunan, ke Kantor Pusat, guna mewujudkan proses pembayaran yang lebih cepat, transparan, dan akuntabel.

    “Sentralisasi ini lebih dari perubahan sistem, karena merupakan bagian dari transformasi menyeluruh untuk menciptakan proses bisnis yang lebih efisien, terintegrasi, dan berorientasi pada pelayanan publik yang unggul,” ujar Plt. Direktur Utama Jasa Raharja Dewi Aryani Suzana, Kamis (9/10/2025).

    Melalui penerapan sentralisasi, seluruh proses approval pembayaran kini dilakukan secara terpusat di Kantor Pusat, sementara Kantor Wilayah dan Cabang berfokus pada aspek kelengkapan dokumen, keabsahan dokumen, serta optimalisasi pendapatan dan pelayanan.