Xcloud.id

Category: Liputan6.com Ekonomi

  • Rp 200 Triliun Sudah Diguyur Tapi Kredit Masih Seret, Apa yang Salah?

    Rp 200 Triliun Sudah Diguyur Tapi Kredit Masih Seret, Apa yang Salah?

    Liputan6.com, Jakarta Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Mahendra Siregar, menyoroti masih rendahnya penyaluran kredit kepada sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

    Padahal, pemerintah telah menggelontorkan dana hingga Rp 200 triliun untuk memperkuat permodalan dan mendorong pemulihan ekonomi di sektor tersebut. Namun, kenyataannya, pertumbuhan kredit UMKM masih tertinggal dibandingkan sektor lain dalam industri keuangan.

    “Memang pertumbuhan dari segi industri dan juga permintaan dan ekonomi di lapis yang dilayani oleh kelompok UMKM sampai belakangan ini memang lebih rendah daripada rata-rata,” kata Mahendra saat ditemui usai menghadiri acara FEKDI dan IFSE 2025, di JCC, Jakarta, Kamis (30/10/2025).

    Menurut Mahendra, perlambatan ini mencerminkan lemahnya permintaan dari sisi industri maupun pelaku ekonomi kecil yang menjadi target utama program pembiayaan.

    Meskipun begitu, Mahendra optimistis bahwa tren perbaikan mulai terlihat di sektor riil. Ia menyebut beberapa indikator menunjukkan adanya pemulihan permintaan kredit, khususnya dari UMKM yang bergerak di sektor perdagangan dan manufaktur kecil.

    “Tapi kita sudah mulai melihat adanya pemulihan di sektor riil yang terkait dengan pembiayaan UMKM itu sendiri kita harapkan bisa membaiknya,” ujarnya

     

  • Bos BI Pede Indonesia Siap Jadi Negara Digital Tercepat di Dunia

    Bos BI Pede Indonesia Siap Jadi Negara Digital Tercepat di Dunia

    Liputan6.com, Jakarta – Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menegaskan komitmen Indonesia untuk menjadi salah satu negara dengan ekonomi digital tercepat dan terbesar di dunia pada 2030.

    Dia menuturkan, sinergi kebijakan nasional yang diperkuat melalui ajang Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia (FEKDI) dan Indonesia Financial Summit & Expo (IFSE) akan menjadi motor utama akselerasi transformasi digital.

    “Ini pertama kali kita melakukan acara event terbesar di Indonesia di era ekonomi keuangan digital, yaitu sinergitas antara FEKDI dan IFSE. Yang ini insya Allah akan menjadi dukungan konkret kita, sinergi kebijakan nasional, yang tentu saja menjadi kunci untuk mengakselerasi transformasi digital Indonesia,” kata Perry dalam acara FEKDI dan IFSE 2025, di JCC, Jakarta, Kamis (30/10/2025).

    Ia menegaskan, digitalisasi bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan mendesak agar Indonesia tidak tertinggal dari negara lain. Melalui kebijakan terintegrasi dan kerja sama lintas sektor, Indonesia berpeluang besar menjadi pemimpin regional dalam ekonomi digital.

    “Alhamdulillah dalam waktu lima tahun terakhir ini, Indonesia one of the fastest growing ekonomi keuangan digital,” ujarnya.

    Fondasi Digital Kuat Berkat QRIS

    Perry menilai, keberhasilan transformasi digital Indonesia tidak lepas dari implementasi Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2019 yang dikeluarkan Bank Indonesia.

    Salah satu tonggak pentingnya adalah lahirnya QRIS, standar pembayaran digital nasional yang kini digunakan oleh hampir 60 juta pengguna, termasuk 40 juta pelaku UMKM.

    “Alhamdulillah QR Indonesia Standard menyelamatkan Indonesia dari Covid karena membantu distribusi bantuan sosial dan semuanya. Sekarang QR Indonesia Standard sudah hampir 60 juta pengguna, di antaranya 40 juta itu UMKM,” ujarnya.

  • Alasan di Balik Tuntutan Pengemudi Ojol Soal Status Pekerja Tetap Aplikator

    Alasan di Balik Tuntutan Pengemudi Ojol Soal Status Pekerja Tetap Aplikator

    Liputan6.com, Jakarta Serikat Pekerja Angkutan Indonesia (SPAI) meminta Peraturan Presiden (Perpres) mengenai ojek online (ojol) memuat status pekerja. Mengingat, saat ini status pengemudi ojol masih disebut sebagai mitra.

    Ketua SPAI, Lily Pujiati menegaskan perlunya penegasan status tersebut bagi kelompok ojol. Dia mensyaratkan Perpres tentang pelindungan ojol itu harus mengakui status ojol sebagai pekerja.

    “Benar, posisi tawar driver lemah kalau sebagai mitra,” ungkap Lily saat dikonfirmasi Liputan6.com, Kamis (30/10/2025).

    Lily merujuk pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pasal 1 ayat 15, mengatur hubungan kerja yang mempunyai unsur pekerjaan, upah dan perintah.

    “Ketiga unsur itu sudah jelas terdapat di dalam aplikasi pengemudi yang dibuat oleh perusahaan platform,” tegasnya.

    Kemudian, menurutnya, Kementerian Ketenagakerjaan yang mewakili Pemerintah Indonesia di sesi International Labour Conference (ILC) ke-113 pada pada Sidang ILO di Jenewa, Juni lalu, telah menyepakati istilah pekerja platform pada tenaga kerja yang bekerja pada ekonomi platform seperti ojol.

     

  • BRI Tuntas Salurkan Rp 55 Triliun Dana Pemerintah

    BRI Tuntas Salurkan Rp 55 Triliun Dana Pemerintah

    Liputan6.com, Jakarta – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI melaporkan realisasi penyaluran dana Saldo Anggaran Lebih (SAL) yang disalurkan oleh Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa. 

    Bank pelat merah dengan kode saham BBRI ini menerima Rp 55 triliun dari total Rp 200 triliun dana milik pemerintah yang disimpan di simpanan Bank Indonesia (BI).

    Direktur Utama BRI Hery Gunardi mengatakan, pihaknya telah menuntaskan penyaluran dana Rp 55 triliun kepada berbagai sektor. Adapun segmen mikro yang jadi portofolio kredit terbesar BRI jadi kelompok yang paling banyak menerima aliran dana tersebut. 

    “Jadi pada tanggal 16 Oktober 2025 yang lalu, dana tersebut telah dialokasikan penuh, sudah disalurkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pembiayaan ke sektor produktif,” ujar Hery dalam konferensi pers Laporan Kinerja Keuangan BBRI Triwulan III 2025, Kamis (30/10/2025).

    “Dengan segmen pembiayaan kita alokasikan untuk segmen mikro sebesar Rp 28,08 triliun, kemudian korporasi mencapai Rp 11,07 triliun, komersial sebesar Rp 10,13 triliun, dan terakhir konsumer juga kita dorong sebesar Rp 6,58 triliun,” ia menambahkan.

    BRI jadi salah satu Himbara penerima dana SAL tertinggi. Bersama dengan Bank Negara Indonesia (BNI) dan Bank Mandiri, ketiganya masing-masing menerima porsi Rp 55 triliun.

    Kinerja Keuangan BRI

    Sebelumnya, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI) secara konsolidasi membukukan laba bersih senilai Rp 41,23 triliun hingga kuartal III 2025. Adapun nilai tersebut masih lebih kecil dibandingkan laba bersih perseroan di periode sama tahun sebelumnya, sebesar Rp 45,36 triliun. 

    “BRI berhasil mencetak laba bersih sebesar Rp 41,2 triliun hingga akhir triwulan ketiga 2025,” ujar Direktur Utama BRI Hery Gunardi dalam konferensi pers Laporan Kinerja Keuangan BBRI Triwulan III 2025.

    Hery melaporkan, kinerja keuangan positif BRI secara konsolidasi turut menopang pertumbuhan aset perseroan. Total aset BRI tumbuh 8,2 persen menjadi sekitar Rp 2.123,4 triliun.

     

  • Menkeu Purbaya Tak Naikan Cukai Rokok, Ini Dampaknya Buat Ekonomi Indonesia

    Menkeu Purbaya Tak Naikan Cukai Rokok, Ini Dampaknya Buat Ekonomi Indonesia

    Menurut dia, rokok ilegal itu ada karena permintaannya ada. Jika orang mencari rokok legal, maka harganya harus sesuai dengan kemampuan daya beli mereka.

    “Maka perlu diperhatikan komponen cukai dan pajak-pajak lainnya yang sangat mempengaruhi harga rokok, karena harga rokok itu 70 persen lebih itu adalah kebijakan pemerintah, seperti pajak dan cukai,” tegasnya.

    Ahmad menekankan, stabilitas kebijakan fiskal melalui penahanan kenaikan CHT dan HJE akan berdampak positif terhadap rantai industri tembakau dari hulu ke hilir. Ia mengingatkan bahwa IHT merupakan sektor padat karya yang khas di Indonesia.

    “Ini salah satu upaya untuk memperbaiki lagi kinerja dari hulunya, termasuk bagaimana mengoptimalkan atau meningkatkan kembali penyerapan tembakau dari lokal kita, supaya petani tembakaunya juga bergeliat lagi dan juga industrinya juga tetap mempekerjakan tenaga kerja dengan jumlah yang banyak, jadi padat karyanya itu tidak hilang,” tuturnya.

  • Menkeu Purbaya Minta Himbara Tak Salurkan Kredit ke Konglomerat, Ini Kata Bos OJK

    Menkeu Purbaya Minta Himbara Tak Salurkan Kredit ke Konglomerat, Ini Kata Bos OJK

    Liputan6.com, Jakarta – Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Mahendra Siregar, menanggapi pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang mengingatkan lima bank Himbara agar tidak menyalurkan dana kredit sebesar Rp 200 triliun kepada kalangan konglomerat.

    Mahendra menyatakan, kinerja dan penyaluran dana perbankan menjadi bagian dari pengawasan yang juga dilihat langsung oleh pemerintah, dalam hal ini Kementerian Keuangan.

    “Saya rasa kalau update mengenai kinerja itu langsung dilihat oleh pihak pemerintah, Kementerian Keuangan,” ujar Mahendra saat ditemui usai menghadiri acara FEKDI dan IFSE 2025, di JCC, Jakarta, Kamis (30/10/2025).

    Meski enggan berkomentar lebih jauh, Mahendra menegaskan, OJK terus memantau kinerja industri perbankan nasional, termasuk penyaluran kredit oleh bank-bank milik negara (Himbara), agar tetap sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

    “Jadi, saya tidak akan masuk pada mengomentari apa yang tentu menjadi kewenangan dari pemerintah untuk masuk ke situ,” ujarnya.

    Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengingatkan agar penyaluran kredit senilai Rp 200 triliun oleh bank-bank Himbara tidak difokuskan kepada konglomerat, tetapi mengalir ke sektor produktif dan pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM).

    “Sebetulnya kita minta ke perbankan yang simpan dana itu, jangan anda kasih ke konglomerat,” ujar Purbaya di Menara Bank Mega, Jakarta, Selasa, 28 Oktober 2025.

    Realisasi Penyaluran Dana Rp 200 Triliun

    Sebelumnya, Menkeu Purbaya melaporkan realisasi penyerapan dana pemerintah yang disalurkan kepada Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) terus meningkat. Dana tersebut disalurkan untuk memperkuat likuiditas serta mendukung pembiayaan produktif.

     

  • BTN Sebar Dana Murah, Sasar Masyarakat Kelompok Ini

    BTN Sebar Dana Murah, Sasar Masyarakat Kelompok Ini

    Liputan6.com, Jakarta PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) resmi meluncurkan Tabungan BTN Huria Kristen Batak Protestan (HKBP), di Auditorium HKBP Seminarium Sipoholon, Tapanuli Utara (Taput). Peluncuran tabungan ini selain untuk mendukung kegiataan keagamaan, diharapkan bisa meningkatkan perolehan dana murah perseroan.

    Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu, menjelaskan peluncuran Tabungan BTN–HKBP merupakan sebuah produk yang kami rancang dengan semangat transaksi, pelayanan dan kasih.

    “Tabungan BTN–HKBP bukan hanya sarana menabung, tetapi juga bentuk iman yang bekerja melalui kasih, karena setiap dana yang ditabung akan memberikan manfaat tambahan sebesar 1% untuk disalurkan ke Gereja HKBP, di luar bunga yang diterima oleh nasabah,” katanya, Kamis (30/10/2025).

    Lebih lanjut dikatakan Nixon, kerja sama ini bukan sekadar bentuk kemitraan antara lembaga keuangan dan organisasi keagamaan, tetapi merupakan wujud nyata dari komitmen kita untuk membawa kebaikan dan manfaat bagi masyarakat, khususnya jemaat HKBP di seluruh Indonesia.

    “Sebagai bank yang berfokus pada pelayanan bagi masyarakat dan keluarga Indonesia, BTN ingin hadir tidak hanya sebagai penyedia layanan keuangan, tetapi juga sebagai mitra yang turut mendukung penguatan peran gereja dan dunia pendidikan. Kami memahami betapa pentingnya pengelolaan keuangan yang efektif dan transparan di lingkungan gereja, serta kebutuhan akan kemudahan bagi para pendeta, pengurus, dan jemaat dalam mengatur keuangan serta mewujudkan kepemilikan rumah,” ujarnya.

    Nixon mengatakan melalui kerja sama ini BTN berkomitmen untuk mendukung pengelolaan keuangan gereja yang lebih efisien dan profesional, serta memberikan kemudahan bagi jemaat dalam mengakses layanan keuangan dan jugamembantu para pendeta, pengurus, serta jemaat dalam memiliki hunian yang layak melalui berbagai program pembiayaan BTN.

     

  • Bos BI Perry Warjiyo: BI Fast Jadi Sistem Pembayaran Termurah di Dunia

    Bos BI Perry Warjiyo: BI Fast Jadi Sistem Pembayaran Termurah di Dunia

    Sebelumnya, Bank Indonesia (BI) akan menerbitkan BI Floating Rate Note (BI-FRN) sebagai underlying asset bagi penerbitan surat berharga terbaru lainnya. 

    Direktur Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter Bank Indonesia Juli Budi Winantya mengatakan, BI-FRN bakal menjadi instrumen moneter lain setelah adanya Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI).

    “Akan ditambah instrumen moneter ini dengan BI-FRN untuk memperkaya instrumen, untuk memperdalam pasar. Tapi SRBI-nya sendiri sebagai instrumen moneter tetap ada,” ujar Juli dalam sesi pelatihan wartawan BI di Bukittinggi, Sumatera Barat, Jumat (24/10/2025).

    Merespons pernyataan itu, Kepala Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso menambahkan, BI-FRN masuk ke dalam rencana bank sentral untuk memperluas eligble asset dalam operasi moneter. 

    Denny tidak menyebut secara spesifik kapan surat berharga baru tersebut akan diterbitkan. Namun, pengumumannya rencana dilakukan awal November 2025 nanti.  

    “Jadi kalau selama ini underlying asset Bank Indonesia bisa ada SRBI, kemudian ada Surat Berharga Negara (SBN), sekarang kita akan coba perluas ke surat berharga lain yang berkualitas tinggi. Bentuknya seperti apa, nanti disampaikan,” bebernya. 

    “Tapi niatnya, bagaimana perluasan ini bisa terus mendukung pendalaman pasar keuangan di Indonesia, yang pada gilirannya nanti bisa mendukung terus berkembangnya sektor riil melalui peningkatan pemberian kredit,” tutur dia. 

     

  • BNI Life Buka Lowongan Kerja di Asuransi Syariah, Cek Selengkapnya di Sini

    BNI Life Buka Lowongan Kerja di Asuransi Syariah, Cek Selengkapnya di Sini

    Liputan6.com, Jakarta – BNi Life Insurance membuka kesempatan berkarier bagi masyarakat yang ingin berkembang di industri asuransi syariah. Melalui lowongan kerja di posisi Bancassurance Specialist Syariah (BASS), kandidat terpilih akan ditempatkan di seluruh cabang Bank Syariah Indonesia (BSI). Posisi ini memiliki peran penting dalam memperkenalkan dan memasarkan produk-produk asuransi jiwa berbasis syariah kepada nasabah BSI.

    Sebagai  perwakilan BNI Life di cabang BSI, karyawan akan berfokus pada kegiatan pemasarran produk asuransi, membangun hubungan baik dengan pihak internal bank, serta memberikan solusi perlindungan keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah.

    Tugas dan Tanggung Jawab

    BNI Life menugaskan posisi Bancassurance Specialist Syariah untuk menjalankan beberapa tanggung jawab utama, antara lain:

    1. Membuat perencanaan penjualan produk asuransi jiwa syariah di dalam cabang bank BSI,

    2. Melakukan aktivitas penjualan langsung dan presentasi kepada calon nasabah,

    3. Membangun serta menjaga hubungan kerja sama dengan pihak internal Bank BSI dan nasabah eksternal.

    Dengan peran ini, BNI Life berharap kandidat dapat menjadi penggerak utama dalam meningkatkan literasi keuangan syariah di masyarakat melalui layanan perlindungan jiwa yang profesional.

    Kualifikasi dan Persyaratan Pelamar

    BNI Life menetapkan beberapa kualifikasi penting bagi pelamar posisi Bancassurance Specialist Syariah (BASS), antara lain:

    1. Usia Maksimal 45 tahun.

    2. Pendidikan minimal D3 atau S1 dari semua jurusan

    3. Lulusan SMA diperbolehkan, dengan syarat minimal 23 tahun dan memiliki pengalaman di bidang pemasaran.

    4. Pengalaman minimal dua tahun di bidang pemasaran asuransi atau perbankan menjadi nilai tambah.

    5. Berpenampilan rapi dan sopan

    6. Memiliki kemampuan komunikasi, presentasi, dan negoisasi yang baik

    7. Memiliki minat tinggi di bidang marketing

    8. Tidak terdaftar aktif di Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia (AASI)

    Kriteria ini disusun guna memastikan kandidat yang terpilih memiliki kemampuan profesional dan dedikasi tinggi di bidang pemasaran asuransi syariah.

  • Kurs Dolar AS Lesu, Rupiah Sentuh 16.610 Usai The Fed Pangkas Suku Bunga

    Kurs Dolar AS Lesu, Rupiah Sentuh 16.610 Usai The Fed Pangkas Suku Bunga

    Liputan6.com, Jakarta – Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) menguat pada perdagangan Kamis, (30/10/2025). Rupiah naik tujuh poin atau 0,04% menjadi 16.610 per dolar AS dari sebelumnya 16.617.

    Ekonom Bank Permata, Josua Pardede menuturkan, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS akan diperdagangkan di kisaran 16.575-16.700 per dolar AS.

    “Meskipun pasar sebagian besar telah mengantisipasi penurunan suku bunga acuan FOMC (Federal Open Market Committee) bulan Oktober 2025, investor berfokus pada arahan mengenai potensi arah suku bunga kebijakan ke depannya,” kata dia seperti dikutip dari Antara.

    Pada rapat FOMC, The Fed memangkas Fed Funds Rate (FFR) sebesar 25 basis points (bps) ke kisaran target 3,75–4 persen dari sebelumnya 4–4,25 persen.

    Keputusan itu disebut menghasilkan dua dissenting opinion berbeda. Pertama, Gubernur Stephen Miran mendukung penurunan yang lebih besar sebesar 50 bps, konsisten dengan FOMC sebelumnya.

    Adapun Presiden The Fed Kansas City Jeff Schmid lebih memilih mempertahankan suku bunga tak berubah.

    Dalam pidato pasca rapat, Ketua The Fed Jerome Powell mencatat pemotongan suku bunga pada Desember 2025 bukan kepastian. Hal ini menandakan sikap hati-hati di tengah tanda-tanda pelemahan pasar tenaga kerja AS.

    Powell juga menekankan inflasi AS masih tinggi dibandingkan tahun lalu, kendati pertumbuhan ekonomi AS tetap moderat.

    “Meskipun nadanya hati-hati, Powell mengonfirmasi bahwa The Fed akan mengakhiri program quantitative tightening-nya pada Desember 2025,” tutur Josua.

    Seiring komentar Powell, investor menilai akan ada ekspektasi untuk pelonggaran lebih lanjut.

    “Menurut perangkat FedWatch, probabilitas penurunan suku bunga lagi pada di Desember 2025 menurun menjadi sekitar 65 persen dari sekitar 80 persen sebelum pertemuan,” ujar dia.