Xcloud.id

Category: Liputan6.com Ekonomi

  • Harga Referensi CPO November 2025 Naik Tipis, Bea Keluar Tetap USD 124 per MT

    Harga Referensi CPO November 2025 Naik Tipis, Bea Keluar Tetap USD 124 per MT

    Liputan6.com, Jakarta – Kementerian Perdagangan merilis Harga Referensi (HR) komoditas minyak kelapa sawit (Crude Palm Oil/CPO) untuk penetapan Bea Keluar (BK) dan tarif Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan (BLU BPDP), atau biasa dikenal sebagai Pungutan Ekspor (PE), periode November 2025 adalah sebesar USD 963,75 per MT.

    Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Tommy Andana, mengatakan nilai ini meningkat tipis sebesar USD 0,14 atau 0,01 persen dari HR CPO periode Oktober 2025 yang tercatat sebesar USD 963,61 per MT.

    “HR CPO November 2025 meningkat dibanding periode Oktober 2025 dikarenakan adanya ekspektasi peningkatan permintaan terutama dari Malaysia, rencana penerapan B50, dan peningkatan harga minyak nabati lainnya, yaitu minyak kedelai,” kata Tommy Andana dalam keterangan Kemendag, Jumat (31/10/2025).

    Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 38 Tahun 2024 jo. PMK Nomor 68 Tahun 2025, pemerintah mengenakan BK CPO sebesar USD 124/MT dan PE CPO sebesar 10 persen dari HR CPO periode 1—30 November 2025 yaitu sebesar USD 96,3748 per MT untuk periode November 2025.

    Nilai BK CPO merujuk pada Kolom Angka 7 Lampiran Huruf C PMK Nomor 38 Tahun 2024 jo. PMK Nomor 68 Tahun 2025. Sementara itu, nilai PE CPO periode November 2025 yang sebesar USD 96,3748 per MT merujuk pada Lampiran Huruf A PMK Nomor 69 Tahun 2025.

    Tommy menjelaskan, sumber penetapan HR CPO diperoleh dari rata-rata harga selama periode 20 September—19 Oktober 2025 pada Bursa CPO di Indonesia yang sebesar USD 887,73 per MT, Bursa CPO di Malaysia sebesar USD 1.039,76 per MT, dan Harga Port CPO Rotterdam sebesar USD 1.247,67 per MT.

     

  • Swasta Dominasi Investasi EBT, Perbankan Siap Masuk Asal Ada Jaminan Risiko

    Swasta Dominasi Investasi EBT, Perbankan Siap Masuk Asal Ada Jaminan Risiko

    Anastasia Kriestella dari CERAH menjelaskan, praktik di negara lain menunjukkan kepastian regulasi hukum yang konsisten dapat mempercepat transisi energi secara signifikan. Hal serupa diharapkan dapat diterapkan di Indonesia untuk mendorong pembiayaan proyek-proyek energi terbarukan.

    Sementara itu, Aurellia Puteri Arfita, Sustainable Finance Analyst WWF Indonesia, menekankan bahwa sektor perbankan memiliki peran strategis dalam menghadapi dampak krisis iklim. Menurutnya, perubahan iklim dapat memengaruhi perbankan melalui dua jenis risiko utama, yaitu risiko fisik dan risiko transisi.

    Kedua risiko ini memiliki potensi untuk bertransformasi menjadi risiko keuangan seperti risiko kredit, risiko pasar, dan risiko likuiditas yang dapat memengaruhi kinerja debitur maupun perbankan itu sendiri.

    “Hal ini menunjukkan bahwa transisi menuju praktik yang lebih berkelanjutan, termasuk transisi energi dengan target dan rencana transisi yang kredibel dan science-based menjadi penting bagi perbankan dan para debiturnya,” jelas Aurellia.

    Ia menambahkan, “Selain memahami berbagai tantangan atau hambatan, kolaborasi juga menjadi penting bagi kita untuk melihat peluang dan manfaat yang dapat diperoleh perbankan melalui pembiayaan kepada debitur yang berkomitmen pada keberlanjutan.”

  • Kurs Dolar Kalah, Rupiah Menguat Dipengaruhi Potensi The Fed Pangkas Suku Bunga

    Kurs Dolar Kalah, Rupiah Menguat Dipengaruhi Potensi The Fed Pangkas Suku Bunga

    Keputusan The Fed memicu dua pandangan berbeda di internal komite. Gubernur Stephen Miran mendukung pemangkasan lebih besar, yaitu 50 bps, sementara Presiden The Fed Kansas City Jeff Schmid memilih agar suku bunga tetap.

    Meski berbeda pendapat, langkah The Fed dianggap memberi sinyal bahwa kebijakan moneter AS mulai melunak. Hal ini menjadi kabar positif bagi mata uang dan aset berisiko di kawasan Asia, termasuk rupiah.

    Selain faktor The Fed, pasar juga menyoroti pertemuan Presiden AS Donald Trump dengan Presiden China Xi Jinping di Busan, Korea Selatan. Pertemuan tersebut disebut memberikan sentimen positif terhadap pasar global, termasuk Indonesia.

     

  • Survei CERAH: Regulasi Tak Konsisten Hambat Perbankan Dukung Transisi Energi

    Survei CERAH: Regulasi Tak Konsisten Hambat Perbankan Dukung Transisi Energi

    Regulasi pemerintah sendiri dinilai belum cukup kuat mendorong transisi energi bersih. Kebijakan Domestic Market Obligation (DMO) yang menetapkan harga batu bara domestik hanya USD 70 per ton membuat energi terbarukan tampak kurang kompetitif.

    Kondisi ini memperkuat kecenderungan bank untuk tetap menyalurkan kredit ke sektor fosil.

    Proyek energi terbarukan juga masih dianggap berisiko tinggi. Periode pengembalian modal yang panjang, rekam jejak yang terbatas, dan biaya due diligence yang besar membuat perbankan lebih berhati-hati menyalurkan pendanaan.

    Data CERAH mencatat, hingga akhir 2024, pembiayaan bank ke sektor pertambangan dan penggalian mencapai Rp 373 triliun, jauh lebih besar dibandingkan dengan pembiayaan untuk energi terbarukan yang baru sekitar Rp 55 triliun.

    Anastasia menegaskan, lemahnya tekanan kebijakan untuk menahan pembiayaan batu bara dapat menghambat komitmen Indonesia mencapai Net Zero Emissions (NZE) 2060. Padahal, dibutuhkan dana sekitar USD 20–40 miliar per tahun untuk mencapai target tersebut.

     

  • Lewat SIGAS, Elnusa Ubah Sampah Menjadi Cuan di Desa Mundu

    Lewat SIGAS, Elnusa Ubah Sampah Menjadi Cuan di Desa Mundu

    Komisaris Elnusa, Vitri Cahyaningsih Mallarangeng menyampaikan, ia percaya bahwa perubahan besar dimulai dari langkah kecil.

    “Armada ini adalah awal dari gerakan bersama untuk menjadikan sampah sebagai sumber daya,” ujar Vitri.

    Ia menambahkan, Desa Mundu memulai perjalanan menuju masa depan yang lebih hijau dan berdaya. Karena bagi Elnusa, keberlanjutan bukan sekadar kata, melainkan aksi nyata yang dalam melakukan perubahan.

    Inisiatif SiGAS tidak hanya mendukung roadmap ESG Elnusa, tetapi juga selaras dengan Asta Cita Pemerintah, khususnya dalam mewujudkan keberlanjutan sosial melalui peningkatan kualitas hidup masyarakat desa, pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas, dan penanaman budaya gotong royong.

    Program ini juga mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), terutama dalam hal pengembangan permukiman yang berkelanjutan, mendorong konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, serta memperkuat upaya mitigasi terhadap perubahan iklim.

     

  • Penggunaan Fasilitas Kredit Harus Bijak, SPayLater Ingatkan Risiko ke Credit Scoring

    Penggunaan Fasilitas Kredit Harus Bijak, SPayLater Ingatkan Risiko ke Credit Scoring

    Liputan6.com, Jakarta – Director of Compliance & Risk Management SPayLater Indonesia, Anggie Ariningsih mengingatkan masyarakat, khususnya pengguna baru SPayLater, agar lebih bijak dalam menggunakan fasilitas kredit yang telah diberikan. Pesan tersebut disampaikan dalam acara media Gathering bertajuk Mendorong Inklusi Keuangan Digital Indonesia bersama SPayLater.

    Anggie, menegaskan bahwa penggunaan kredit secara bertanggung jawab merupakan hal penting untuk menjaga skor kredit nasional yang kini terintegrasi di seluruh sistem keuangan Indonesia.

    “Gunakan kredit yang sudah diberikan oleh SPL dengan bijak. Jangan begitu semuanya dapat langsung dipakai. jadi diingat, dilihat cicilannya berapa, dihitung apakah bisa bayar cicilannya bulan depan,” ujar Anggie Ariningsih pada acara Media Gahtering bertajuk Mendorong Inklusi Keuangan Digital Indonesia bersama SPayLater, dikutip Jumat (31/10/2025).

    Menurutnya, jika pengguna tidak mampu membayar cicilan tepat waktu, hal itu akan berdampak buruk pada riwayat kredit atau credit scoring. Skor kredit yang buruk tidak hanya berpengaruh pada SPayLater, tetapi juga dapat dibaca pada sistem keuangan nasional dan mempengaruhi akses kredit dari lembaga lain.

    Kemudian, Anggie, menilai skor kredit yang sehat cerminan dari tanggung jawab finansial seseorang. Dengan pengelolaan kredit yang baik, masyarakat tidak hanya memperoleh kemudahan bertransaksi, tetapi juga dapat membangun reputasi keuangan yang positif untuk masa depan.

    “kalau scoring kredit kita jelek itu kemana-mana, bukan hanya di SPL aja, karena itu terbaca di seluruh sistem di Indonesia, di sistem keuangan Indonesia, jadi hati-hati,” tambahnya.

  • Kemenperin: Cari Upah Murah Jadi Alasan Pabrik Sepatu Hengkang dari Tangerang

    Kemenperin: Cari Upah Murah Jadi Alasan Pabrik Sepatu Hengkang dari Tangerang

    Liputan6.com, Jakarta – Sejumlah pabrik sepatu besar di Tangerang dikabarkan menutup fasilitas produksinya dan memilih untuk pindah ke daerah lain. Perusahaan-perusahaan tersebut diketahui merupakan produsen untuk merek-merek global seperti Nike dan Adidas.

    Direktur Industri Tekstil, Kulit, dan Alas Kaki Kementerian Perindustrian (Kemenperin), Rizky Aditya Wijaya, menjelaskan bahwa keputusan relokasi ini bukan karena penurunan permintaan atau penutupan bisnis.

    Menurutnya, alasan utama perpindahan itu adalah faktor biaya tenaga kerja yang dinilai lebih rendah di wilayah tengah Pulau Jawa.

    “Terjadinya PHK di fasilitas produksi, khususnya di wilayah barat Jawa, ini kan alas kaki itu padat karya, komponen terbesar itu tenaga kerja. Jadi, bukan berarti mereka PHK terus mereka setop produksi, nggak. Mereka pindah ke daerah tengah yang upahnya lebih murah, jauh lebih murah,” kata Rizky di Kemenperin, Jakarta, ditulis Jumat (31/10/2025).

    Berdasarkan informasi yang diterima Kemenperin, pabrik-pabrik tersebut kemungkinan besar akan membuka fasilitas baru di kawasan Cirebon atau di beberapa daerah di Jawa Tengah.

     

  • Kinerja Cemerlang, COIN Bukukan EBITDA Rp100,7 Miliar dan Laba Bersih Rp41,1 Miliar hingga Kuartal III-2025

    Kinerja Cemerlang, COIN Bukukan EBITDA Rp100,7 Miliar dan Laba Bersih Rp41,1 Miliar hingga Kuartal III-2025

    Liputan6.com, Jakarta PT Indokripto Koin Semesta Tbk (COIN) mencatat kinerja keuangan yang solid sepanjang sembilan bulan pertama tahun ini. Sebagai emiten pertama di ekosistem aset kripto yang melantai di Bursa Efek Indonesia (BEI), COIN berhasil membukukan EBITDA sebesar Rp100,7 miliar dan laba bersih mencapai Rp41,1 miliar. Capaian tersebut menjadi cerminan dari kuatnya performa operasional perusahaan.

    Pendapatan COIN juga menunjukkan lonjakan signifikan, yakni Rp204,6 miliar, atau naik sekitar 19 kali lipat dibandingkan periode yang sama tahun 2024. Tak hanya dari sisi pendapatan, perseroan berhasil memangkas liabilitas jangka pendek secara drastis, dari Rp231,9 miliar di akhir 2024 menjadi Rp45,9 miliar per 30 September 2025. Selain itu, arus kas bersih dari aktivitas operasional juga positif, mencapai Rp99,6 miliar selama sembilan bulan pertama tahun ini.

    Direktur Utama PT Indokripto Koin Semesta Tbk, Ade Wahyu, menjelaskan bahwa capaian tersebut turut didorong oleh membaiknya kondisi pasar aset kripto sepanjang 2025, terutama pada periode Juli hingga September.

    “Kinerja solid Perseroan didukung oleh volume transaksi aset kripto yang mengalami kenaikan baik di pasar spot maupun derivatif kripto di Bursa CFX pada kuartal III-2025. Bahkan, porsi perdagangan derivatif kripto terhadap keseluruhan transaksi aset kripto mencapai 28% dibanding kuartal sebelumnya yang 17%. Kondisi ini memperlihatkan minat dan kepercayaan konsumen terhadap produk milik anak perusahaan COIN juga meningkat,” kata Ade di Jakarta, Jumat (31/10/2025).

    Sebagai informasi, nilai transaksi derivatif kripto di Bursa CFX melonjak 118% dari Rp24,17 triliun di kuartal II-2025 menjadi Rp52,71 triliun pada kuartal III-2025. Sehingga secara kumulatif, total transaksi derivatif telah mencapai Rp86,25 triliun untuk periode Januari hingga September 2025.

  • Pemprov DKI Jakarta Hadirkan Aturan Baru Diskon dan Bebas Pajak PBB-P2

    Pemprov DKI Jakarta Hadirkan Aturan Baru Diskon dan Bebas Pajak PBB-P2

    Liputan6.com, Jakarta Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengeluarkan aturan baru lewat Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 857 Tahun 2025. Aturan ini mengatur soal pengurangan dan pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Tujuannya jelas: meringankan beban pajak masyarakat, lembaga sosial, pendidikan, hingga pihak lain yang memenuhi syarat.

    Diskon PBB-P2

    Diskon bisa berlaku otomatis maupun lewat permohonan wajib pajak.

    Diskon otomatis:

    50% untuk rumah sakit/klinik nirlaba, perguruan tinggi swasta, dan sekolah swasta (PAUD, SD, SMP, SMA, pendidikan khusus).
    75% untuk objek pajak yang dikelola BLU untuk layanan non-dasar atau kegiatan olahraga (tanpa kerja sama pihak ketiga).

    Diskon lewat permohonan:

    Hingga 100% untuk masyarakat berpenghasilan rendah, wajib pajak pailit, usaha yang rugi, objek terdampak bencana, hingga sekolah yayasan.
    Hingga 50% untuk objek dengan kenaikan pajak lebih dari 25% dibanding tahun sebelumnya atau yang menyediakan ruang terbuka hijau.
    50% untuk kantor partai politik, lembaga agama, organisasi bantuan hukum, profesi, lembaga zakat, dan bangunan cagar budaya.
    25% untuk kawasan suaka alam atau pelestarian alam atau cagar budaya yang digunakan usaha.

    Bebas PBB-P2

    Selain diskon, ada juga fasilitas bebas pajak.

    Bebas otomatis:

    Berlaku untuk barang milik negara/daerah (bukan kantor pemerintah), objek BLU/BLUD, rumah dinas negara golongan I dan II, barang rampasan negara, serta fasilitas umum non-komersial.

    Bebas lewat permohonan:

    Bisa diajukan oleh veteran, perintis kemerdekaan, penerima gelar pahlawan nasional, pensiunan PNS/TNI/Polri, guru atau dosen tetap (termasuk pensiunan), serta objek untuk kepentingan umum non-komersial di bidang keagamaan.

    Fasilitas ini juga berlaku untuk rumah/tanah yang sebagian besar dipakai untuk pertanian atau perikanan, serta objek yang disita instansi pemerintah.

    Catatan penting:

    Pembebasan hanya berlaku untuk satu objek PBB-P2 (misalnya rumah tapak, rusun, atau tanah maksimal 1.000 m²). Kalau wajib pajak tidak punya objek atas nama sendiri, fasilitas bisa diajukan untuk objek atas nama pasangan (suami/istri).

    Mulai Berlaku

    Aturan ini berlaku surut sejak 27 Agustus 2025. Dengan hadirnya Kepgub Nomor 857 Tahun 2025, aturan lama soal pengurangan dan pembebasan PBB-P2 sudah tidak berlaku lagi.

    Pemprov DKI Jakarta menegaskan, tidak semua objek otomatis bebas pajak. Wajib pajak yang ingin memanfaatkan fasilitas ini harus memenuhi syarat dan melengkapi dokumen supaya prosesnya cepat dan lancar.

     

    (*)

  • 78 Ribu Petani Borong Pupuk Subsidi Usai Harga Turun 20 Persen

    78 Ribu Petani Borong Pupuk Subsidi Usai Harga Turun 20 Persen

    Liputan6.com, Jakarta – Kementerian Pertanian resmi menurunkan harga eceran tertinggi (HET) pupuk subsidi 20 persen. Usai ditetapkan pekan lalu, ribuan petani disebut langsung menebus pupuk di kios-kios.

    Sekretaris Jenderal Kementan, Ali Jamil mengatakan penurunan HET pupuk subsidi 20 persen sejalan dengan perbaikan tata kelola pupuk. Sebelumnya, pemerintah juga memangkas 145 aturan soal distribusi pupuk subsidi.

    “Dulu tata kelola pupuk terlalu birokratis, sekarang lebih sederhana, transparan, dan efisien. Harga eceran tertinggi pupuk bersubsidi turun hingga 20 persen, dan distribusinya langsung ke titik serah di tingkat petani,” kata Ali, mengutip keterangan resmi, Jumat (31/10/2025).

    Sementara itu, Direktur Pupuk, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP), Kementan, Jekvy Hendra mengungkapkan penurunan HET pupuk subsidi langsung direspons positif petani.

    “Sejak penurunan harga pupuk diumumkan pada 22 Oktober, penebusan pupuk melonjak hingga 72 sampai 78 ribu petani per hari. Ini menandakan kepercayaan petani kembali tumbuh,” katanya.

    Informasi, PT Pupuk Indonesia (Persero) memastikan stok pupuk subsidi dalam kondisi cukup. Per 26 Oktober 2025 jumlahnya mencapai 1,07 juta ton atau bisa memenuhi kebutuhan 43 hari kedepan.