Category: Kompas.com Nasional

Kemenkum Sebut 500 Napi Menunggu Eksekusi Mati

Kemenkum Sebut 500 Napi Menunggu Eksekusi Mati
Editor
JAKARTA, KOMPAS.com
– Kementerian Hukum mengungkapkan setidaknya ada 500 orang narapidana di Indonesia yang menunggu eksekusi hukuman mati.
Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Kemenkum Dhahana Putra mengatakan para napi tersebut masih menunggu eksekusi pidana mati lantaran belum adanya aturan kejelasan waktu pelaksanaan hukuman mati.
“Bisa dibayangkan orang terpidana mati yang tidak ada waktu kapan (eksekusinya) ya, ini penantian yang luar biasa dan menjadi suatu masalah besar,” ucap Dhahana dalam Webinar Uji Publik Rancangan Undang-Undang tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati di Jakarta, Jumat (31/10/2025), melansir
Antara
.
Maka dari itu, kata dia, pemerintah saat ini sedang memproses RUU Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati, yang dalam waktu dekat akan disampaikan Presiden Prabowo Subianto kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Puan Maharani.
Dalam RUU tersebut, Dhahana menyampaikan, diatur bahwa pelaksanaan pidana mati tidak lebih dari 30 hari sejak penetapan pelaksanaan putusan.
Adapun eksekusi akan akan dilaksanakan di tempat tertutup dan terbatas, serta diutamakan di daerah tempat terpidana mati menjalani pembinaan.
Saat pelaksanaan putusan hukuman mati, pemberitahuan disampaikan kepada terpidana mati dan keluarga, presiden, advokat, Mahkamah Agung, menteri luar negeri, menteri hukum, menteri imigrasi dan pemasyarakatan, kepolisian, serta Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).
Pemberitahuan itu disertai informasi upaya hukum, hasil pemeriksaan dan penilaian terpidana mati, dan keputusan penolakan permohonan grasi.
Ia menuturkan presiden dapat memberikan pertimbangan pelaksanaan pidana mati dan harus segera ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Apabila dalam 90 hari sejak keputusan pelaksanaan pidana mati diterima oleh presiden telah lewat dan presiden tidak menetapkan keputusan perubahan pidana mati menjadi pidana penjara seumur hidup, usulan perubahan pidana mati dianggap dikabulkan secara hukum,” jelasnya.
Dengan demikian, tambah Dhahana, RUU Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati akan memberikan kepastian hukum terkait pelaksanaan hukuman mati.
Meski begitu, Dhahana menekankan dengan adanya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru yang akan berlaku pada 2 Januari 2026, pidana mati ke depannya akan menjadi upaya terakhir dalam pemberian hukuman oleh pengadilan.
Dalam KUHP Nasional, diatur bahwa pidana mati bukan lagi pidana pokok yang diberikan kepada narapidana, melainkan pidana alternatif yang disepadankan dengan hukuman penjara seumur hidup maupun 20 tahun.
“Inilah politik hukum, sejatinya pidana mati itu kita terapkan asas
ultimum remedium
. Bahkan ada kecenderungan tidak dilaksanakan,” imbuh Dhahana.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

31/10/2025 20:32
KSAD Pesan Kadispenad Baru Lanjutkan Tradisi Corong Keterbukaan dan Kolaborasi dengan Media

KSAD Pesan Kadispenad Baru Lanjutkan Tradisi Corong Keterbukaan dan Kolaborasi dengan Media
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak berpesan agar Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat (Kadispenad) yang baru, Kolonel Inf Donny Pramono, melanjutkan tradisi keterbukaan informasi dan kemitraan erat dengan media massa yang telah dibangun oleh Brigjen TNI Wahyu Yudhayana, Kadispenad sebelumnya.
Pesan itu disampaikan Maruli kepada kedua perwira tersebut dalam rangkaian serah terima jabatan Kadispenad di Markas Besar TNI Angkatan Darat (Mabesad), Jakarta, Jumat (31/10/2025).
“Secara tidak langsung Bapak KSAD juga menyampaikan agar Pak Donny melanjutkan apa yang sudah berjalan selama ini, salah satunya untuk terus berkomunikasi aktif dengan teman-teman media,” kata Wahyu di hadapan awak media, Jumat.
Wahyu juga menitipkan pesan kepada penggantinya agar terus menjaga sinergi tersebut.
Ia menegaskan, selama satu tahun tiga bulan menjabat Kadispenad, komunikasi yang terbuka antara jajaran penerangan dan media menjadi kunci keberhasilan dalam menjaga kepercayaan publik terhadap TNI AD.
“Sekarang saya sampaikan lagi kepada rekan-rekan media, tentu akan semakin meyakinkan Kolonel Donny bahwa itu adalah kondisi yang harus dipertahankan pada masa-masa ke depan, yaitu terus membuka komunikasi aktif dengan rekan-rekan media, lalu bisa dihubungi setiap saat, dan siap untuk memberikan penjelasan apa yang dibutuhkan rekan-rekan media,” tutur Wahyu.
Sementara itu, Kadispenad yang baru, Kolonel Inf Donny Pramono, mengaku siap melanjutkan estafet kepemimpinan Brigjen Wahyu.
Ia menyebut jabatan ini sebagai amanah besar dan menegaskan pentingnya dukungan dari insan media.
“Saya tahu kepemimpinan dari Brigjen TNI Wahyu Yudhayana ini untuk Dinas Penerangan Angkatan Darat ini sungguh sangat luar biasa. Jadi saya penerusnya ini, saya mengakui cukup berat,” ungkap Donny.
“Namun saya mohon doa restu dari teman-teman media semuanya, untuk bisa membantu saya dalam menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan Angkatan Darat ini,” tambahnya.
Ia menegaskan, pesan KSAD Maruli kepadanya adalah agar melanjutkan budaya transparansi dan kemitraan dengan media sebagai ‘corong resmi’ TNI AD.
“Pesan KSAD, yaitu yang tadi saya sampaikan, lanjutkan estafet kepemimpinannya Brigjen TNI Wahyu Yudhayana, di mana sudah membawa Dinas Penerangan Angkatan Darat ini yang cukup luar biasa dikenal media, kemudian bisa menjadi corong Angkatan Darat dan semuanya tentunya by data dan kebenaran yang disampaikan,” ucap Donny.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

31/10/2025 20:20
Mendagri Yakin Kopdeskel Merah Putih Bisa Basmi Tengkulak dan Kurangi Pengangguran

Mendagri Yakin Kopdeskel Merah Putih Bisa Basmi Tengkulak dan Kurangi Pengangguran
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Menteri Dalam Negeri RI, Tito Karnavian meyakini program Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdeskel) Merah Putih bisa membasmi tengkulak dan mengurangi angka pengangguran.
Dalam rapat pendataan aset pemerintah daerah untuk mendukung program Kopdeskel Merah Putih, Tito menyinggung tugas kepala daerah salah satunya adalah menurunkan kemiskinan.
“Adanya Koperasi Merah Putih yang berbasis desa, langsung atau tidak langsung pasti akan mengurangi kemiskinan,” kata Tito dalam rapat yang digelar secara hybrid, Jumat (31/10/2025).
Tito meyakini, indeks pembangunan manusia daerah yang memiliki Kopdeskel Merah Putih akan membaik, karena ekonomi bergerak di tiap-tiap desa.
“Mengurangi juga angka pengangguran karena koperasi ini pasti akan menarik pekerja,” ucapnya.
Program ini juga dipercaya Tito akan menurunkan gini ratio terkait dengan masyarakat kaya dan miskin juga semakin kecil dan mempersempit jarak di antara mereka.
“Inflasi juga akan bisa tertangani karena intervensi pemerintah bisa masuk ke, selain bisa menyerap dari para petani produsen, nelayan juga bisa (mendapatkan) intervensi dari Badan Pangan, Bulog langsung bisa tersalurkan ke koperasi yang ada di desa-desa sehingga inflasi juga akan bisa dikendalikan,” imbuhnya.
Tito juga mengatakan, selain hal positif di atas, program Koperasi Merah Putih ini juga dinilai bisa memberikan dampak positif terkait dengan tengkulak dan rentenir.
“Saya kira masih banyak hal-hal lain yang positif termasuk mengurangi, menekan tengkulak rentenir ketahanan pangan di daerah-daerah karena desanya masih-masih sudah kuat semua sembadanya,” tuturnya.
Sebab itu, dia meminta agar seluruh kepala daerah di Indonesia mendukung program yang langsung dicanangkan Presiden Prabowo Subianto tersebut.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

31/10/2025 19:58
MK Kabulkan soal Keterwakilan Perempuan di DPR, Ini Angkanya dalam 5 Periode Terakhir

MK Kabulkan soal Keterwakilan Perempuan di DPR, Ini Angkanya dalam 5 Periode Terakhir
Penulis
JAKARTA, KOMPAS.com
– Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan gugatan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Koalisi Perempuan Indonesia, dan Titi Anggraini terkait keterwakilan perempuan dalam alat kelengkapan dewan (AKD) di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
Dalam Putusan Nomor 169/PUU-XXII/2024, MK menyatakan agar setiap alat kelengkapan dewan (AKD) mulai dari komisi, Badan Musyawarah (Bamus), panitia khusus (Pansus), Badan Legislasi (Baleg), Badan Anggaran (Banggar), Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP), Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD), hingga Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) harus memiliki keterwakilan perempuan.
“Mengabulkan permohonan Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon IV untuk seluruhnya,” ujar Ketua MK Suhartoyo saat membacakan Putusan Nomor 169/PUU-XXII/2024 dalam sidang di Gedung MK, Jakarta, Kamis (30/10/2025).
Terkait Pasal 96 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Lembaga Legislatif, MK meminta agar setiap komisi di DPR harus punya keterwakilan perempuan yang merata.
Kemudian dalam amar terakhir, Suhartoyo memberikan penegasan agar setiap pimpinan AKD, baik komisi, MKD, Bamus, Baleg, Banggar, Pansus, BURT, maupun BKSAP, harus memuat 30 persen keterwakilan perempuan.
“Pimpinan komisi, Badan Legislasi, Badan Anggaran, BKSAP, Mahkamah Kehormatan Dewan, dan BURT terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan paling banyak 4 (empat) orang wakil ketua, yang ditetapkan dari dan oleh anggota komisi, Badan Legislasi, Badan Anggaran, BKSAP, Mahkamah Kehormatan Dewan, dan BURT berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat dan proporsional menurut perimbangan jumlah anggota tiap-tiap fraksi dengan memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen),” kata Suhartoyo.
Lantas, berapa keterwakilan perempuan di DPR dalam lima periode terakhir? Berikut rangkumannya dari Kompas.com:
Sementara itu, Ketua DPR Puan Maharani menyatakan akan menindaklanjuti putusan MK yang mensyaratkan keterwakilan perempuan dalam setiap AKD dengan cara berkoordinasi dengan semua fraksi parpol di parlemen.
“Keputusan MK ini akan kami tindak lanjuti, termasuk berdiskusi dengan tiap perwakilan fraksi. Terutama teknis pelaksanaan keputusan MK tersebut di tingkatan komisi,” kata Puan dalam siaran pers, Jumat (31/10/2025).
Ia berharap pemenuhan keterwakilan perempuan dapat meningkatkan pada peningkatan kinerja. Puan meyakini akan ada hasil-hasil luar biasa dari para legislator perempuan ketika diberi kesempatan.
“Tentunya harapan kita bersama bahwa ini nantinya dapat berujung pada peningkatan kinerja DPR yang manfaatnya dapat makin dirasakan oleh rakyat,” ujar Puan.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

31/10/2025 19:49
Gus Ipul Bantah Siswa Sekolah Rakyat Bangun Tidur Pukul 03.30

Gus Ipul Bantah Siswa Sekolah Rakyat Bangun Tidur Pukul 03.30
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
— Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul membantah kabar bahwa siswa Sekolah Rakyat harus bangun tidur pukul 03.30 WIB setiap hari.
Ia menegaskan, jadwal kegiatan para siswa di asrama berjalan secara wajar dan disesuaikan dengan waktu subuh.
“Setahu saya sih enggak jam 3.30 WIB ya. Tapi menjelang subuh, dibangunkan menjelang subuh,” kata Gus Ipul kepada
Kompas.com
, Jumat (31/10/2025).
Ia menjelaskan, setelah bangun menjelang subuh, para siswa mengikuti kegiatan pagi, kemudian memiliki waktu istirahat yang cukup di siang hari.
“Setelah itu mereka ada kegiatan dan ada istirahatnya juga, misalnya waktu makan siang mereka makan bersama, setelah itu istirahat, lalu shalat, baru masuk kegiatan lagi. Jadwalnya normal saja,” ujarnya.
Gus Ipul menambahkan, sebagian siswa pada awalnya memang belum terbiasa bangun lebih pagi karena masih dalam tahap penyesuaian.
“Anak-anak banyak yang awal-awal itu nggak terbiasa, masih ngantuk, masih menyesuaikan. Tapi itu bagian dari pembiasaan,” katanya.
Menurut dia, jadwal bangun pagi di Sekolah Rakyat merupakan bagian dari pembentukan disiplin dan karakter.
“(Bangun pagi) itu bagian dari pendidikan yang harus disampaikan. Memang pendidikan yang mengadopsi semangat TNI itu karena kita ingin penguatan kedisiplinan,” ucapnya.
Gus Ipul juga menegaskan bahwa sistem toleransi beragama di Sekolah Rakyat berjalan dengan baik.
Dia bilang, siswa non-muslim tidak diwajibkan untuk bangun subuh.
“Yang non-muslim enggak diwajibkan bangun subuh. Mereka tetap mengikuti pelajaran agamanya sendiri. Biasanya hari Minggu mereka ke gereja. Jadi di sini kita biasakan meskipun berbeda agama, tapi saling menghormati,” tegasnya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

31/10/2025 19:22
Kemkomdigi Ingatkan Masyarakat Jaga Data Pribadi di Era Digital dan AI

Kemkomdigi Ingatkan Masyarakat Jaga Data Pribadi di Era Digital dan AI
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Komunikasi dan Digital (Komdigi), Bonifasius Wahyu Pudjianto, mengingatkan pentingnya menjaga keamanan data pribadi di tengah perkembangan teknologi digital dan kecerdasan buatan (AI) yang semakin pesat.
“Tapi yang paling penting adalah menjaga jangan sampai data pribadi kita terekspose ke luar. Perlindungan data pribadi harus dijaga,” ujar Bonifasius di kantor Komdigi, Jakarta, Jumat (31/10/2025).
Menurutnya, penyalahgunaan data pribadi menjadi ancaman serius yang dapat berdampak luas, baik bagi individu maupun lembaga.
“Sekarang ini yang paling sulit adalah bagaimana mencegah penyimpangan penggunaan data-data kita. Jangan sampai para pengelola data pribadi itu diretas,” katanya.
Bonifasius menambahkan, serangan siber seperti ransomware menjadi ancaman yang paling berbahaya.
Bahkan, untuk memulihkannya membutuhkan biaya yang tidak murah.
“Yang paling ngeri itu ransomware dan segala macamnya. Karena kalau kena, biasanya mahal untuk
recovery
,” ujarnya.
Ia juga menyinggung soal pentingnya etika dalam pengembangan teknologi kecerdasan buatan.
Menurutnya, meskipun AI membutuhkan konsumsi data dalam jumlah besar, Indonesia tetap harus berhati-hati dalam menyesuaikan teknologi tersebut dengan nilai dan budaya lokal.
“Untuk AI, konsumsi utamanya adalah data. Memang AI yang dikembangkan negara-negara maju datanya sudah sangat besar, tapi belum tentu cocok dengan etika dan budaya kita. Mungkin kelihatannya sederhana, tapi tetap harus kita uji,” katanya.
Pada kesempatan itu, Bonifasius mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama menjaga keamanan data pribadi serta mendorong inovasi AI yang sesuai dengan konteks Indonesia.
“Mari kita jaga bersama, dan kita dorong agar inovasi di bidang AI untuk Indonesia terus maju,” tegasnya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

31/10/2025 18:24
Kisah Brigjen Frega Wenas Dihujani Tembakan Usai Tangkap Tokoh GAM

Kisah Brigjen Frega Wenas Dihujani Tembakan Usai Tangkap Tokoh GAM
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Karo Infohan Kemhan Brigadir Jenderal Frega Wenas menceritakan pengalamannya saat terlibat dalam Operasi Pemulihan Keamanan (OPK) di Aceh pada 2002.
Mulanya, ia ditempatkan di Banda Aceh. Penempatan ini membuatnya sedikit kecewa lantaran Banda Aceh bukan daerah zona hitam.
Saat itu, tugasnya pun hanya sekadar melepaskan peti jenazah prajurit yang gugur. Tak lama, Frega dipindahkan ke wilayah pinggiran Aceh.
Ia kemudian diperintahkan memimpin pasukan kecil untuk memburu seorang pentolan GAM, Teuku Abang alias “Si Raja Tega”.
Perintah ini membuat Frega mengingat salah satu pesan seniornya yang gagal menangkap Teungku Abang.
“Salah satu senior yang baru pulang tugas dari Aceh, beliau bilang ‘ini saya sudah satu tahun, belum ketemu si Teungku Abang, kalau kamu bisa dapat, hebat kamu’,” kata Frega kepada Brigade Podcast beberapa waktu lalu di Kantor Kementerian Pertahanan.
Frega dan anak buahnya pada akhirnya berhasil menangkap Teungku Abang.
Begitu mengetahui sang pimpinan ditangkap, sejumlah anak buahnya langsung menembaki pasukan kecil pimpinan Frega.
“Begitu mereka tahu pimpinannya tertangkap mereka itu tembak-tembak,” ungkap Frega.
Kisah lengkap mengenai perburuan tokoh GAM oleh pasukan Frega bisa disimak di Brigade Podcast Kompas.com yang tayang pada Jumat (31/10/20250, pukul 20.00 WIB.

Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

31/10/2025 17:20
Update Cek Kesehatan Gratis: Target 50 Juta Orang, yang Sudah Diperiksa 47 Juta

Update Cek Kesehatan Gratis: Target 50 Juta Orang, yang Sudah Diperiksa 47 Juta
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes) Dante Saksono Harbuwono mengeklaim capaian nasional program cek kesehatan gratis (CKG) menunjukkan tren positif.
Dante menjelaskan, pada tahun 2025 ini, pemerintah membidik 50 juta orang untuk mengikuti cek kesehatan gratis.
Sejauh ini, 47 juta orang telah mengecek kesehatan mereka.
“Hingga kemarin itu sudah 51 juta orang yang terdaftar, dan 47 juta yang diperiksa. Targetnya yang diperiksa tahun ini 50 juta. Karena kita itu capaiannya bisa sampai 600 ribu setiap hari. Insya Allah nanti pada akhir tahun bisa melebihi target tersebut,” ujar Dante dalam keterangan Setwapres, Jumat (31/10/2025).
Dante menjelaskan, selain di fasilitas kesehatan, pelaksanaan program CKG juga mulai diperluas ke lingkungan sekolah dan komunitas.
Menurutnya, CKG bakal hadir di kantor hingga tempat ibadah mulai tahun 2026.
“Nanti pemeriksaan ini akan berkembang, mudah-mudahan di awal tahun depan. Itu berdasarkan berbasis komunitas,” ucapnya.
“Jadi misalnya di kantor-kantor, di tempat-tempat organisasi keagamaan, bahkan nanti di tempat-tempat ibadah, misalnya sesudah shalat Jumat, sesudah kebaktian di gereja, dan sebagainya,” sambung Dante.
Dante menyampaikan, dengan perluasan ini, pemerintah menargetkan agar seluruh masyarakat Indonesia dapat memperoleh layanan pemeriksaan kesehatan dasar dengan lebih mudah dan merata.
“Nanti kita lakukan juga cek kesehatan gratis seperti ini, sehingga jangkauannya menjadi lebih luas. Masyarakat lebih banyak terakses. Dan nanti target kita dalam waktu lima tahun seluruh penduduk Indonesia sudah bisa diperiksa cek kesehatan gratis,” imbuhnya.
Sebagaimana diketahui, CKG merupakan salah satu program unggulan Presiden Prabowo Subianto dalam meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat melalui pemeriksaan kesehatan dasar yang mudah diakses dan gratis.
Program ini juga menjadi bagian dari arahan Presiden kepada seluruh jajaran pemerintah agar terus mendorong masyarakat menjaga pola hidup sehat dan melakukan deteksi dini penyakit.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

31/10/2025 16:41
Pemerintah Bangun Lembaga Pemberdayaan Dana Umat Tahun Depan

Pemerintah Bangun Lembaga Pemberdayaan Dana Umat Tahun Depan
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Menteri Agama (Menag) RI Nasaruddin Umar menyampaikan bahwa pemerintah sedang menyiapkan pembentukan Lembaga Pemberdayaan Dana Umat (LPDU), yang direncanakan akan dibangun di Jakarta tahun depan.
Ia menyebut, LPDU merupakan visi besar pemerintah untuk memaksimalkan pemberdayaan ekonomi melalui pengelolaan dana umat yang nilainya fantastis.
“Kami berencana, insyaallah, LPDU akan dibangun di Jakarta tahun depan sebagai instrumen serius pemerintah dalam mengelola aset umat untuk kesejahteraan nasional,” kata Nasaruddin, dikutip dari keterangan persnya, Jumat (31/10/2025).
Nasaruddin mengungkapkan bahwa potensi akumulasi dana umat di Indonesia dapat mencapai lebih dari Rp 1.000 triliun per tahun.
Di bawah arahan Presiden Prabowo Subianto, pemerintah berencana mendayagunakan potensi ini secara produktif.
“Pemerintah Indonesia di bawah arahan Bapak Presiden Prabowo Subianto telah mempersiapkan pembentukan LPDU, yaitu Lembaga Pemberdayaan Dana Umat dalam mendayagunakan potensi dana umat ini secara produktif,” tuturnya.
Selama ini, kata Menag, data potensi dana umat di Indonesia memiliki nilai yang sangat signifikan tetapi belum termanfaatkan secara maksimal dan terintegrasi.
“Dana ibadah rutin seperti kurban saja memiliki potensi ekonomi yang dapat mencapai Rp 72 triliun per tahun,” ucapnya.
Selain kurban, Menag juga menyoroti potensi dari dana sosial keagamaan yang lain, yakni fidiah atau denda bagi yang tidak mampu berpuasa.
“Berdasarkan data, sekitar 7 persen dari total penduduk Indonesia sudah berusia di atas 80 tahun. Mayoritas kelompok usia ini sudah tidak mampu berpuasa,” imbuhnya.
“Jika dari jumlah tersebut membayar fidiah, potensinya dapat mencapai Rp 2 triliun per tahun. Ini baru dari fidiah,” sambung Nasaruddin.

Menurutnya, potensi dana umat akan semakin membesar jika diakumulasikan dengan sumber dana keagamaan lainnya, seperti kafarat, akikah, luqhotah (barang temuan yang diserahkan ke Baitul Mal), dan berbagai infak.
“Jika seluruh sumber daya keuangan umat ini diakumulasikan dan dikelola secara profesional, potensi dana umat ini secara konservatif dapat mencapai lebih dari Rp 1.000 triliun per tahun,” tegasnya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

31/10/2025 14:36
Prabowo di KTT APEC: Indonesia Sedang Perangi Pebisnis Rakus

Prabowo di KTT APEC: Indonesia Sedang Perangi Pebisnis Rakus
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Presiden RI Prabowo Subianto mengatakan Indonesia tengah berjuang melawan korupsi dan pebisnis-pebisnis serakah demi menciptakan pertumbuhan yang adil.
Dengan perjuangan itu, Indonesia siap berperan sebagai
bridge builder
antara ekonomi maju dan berkembang dalam menghadapi tantangan global.
“Kita memerangi korupsi, penipuan, dan pebisnis rakus yang menghambat pertumbuhan riil. Pengalaman-pengalaman ini mungkin menempatkan Indonesia sebagai penghubung ekonomi maju dan berkembang dalam menghadapi tantangan ke depan,” tuturnya.
Hal tersebut disampaikan Prabowo saat menghadiri sesi pertama APEC Economic Leaders’ Meeting (AELM) di Hwabaek International Convention Centre (HICO), Gyeongju, Korea Selatan (Korsel), Jumat (31/10/2025).
Prabowo pun menyoroti ancaman serius dari penyelundupan, pencucian uang, perdagangan manusia, dan narkotika.
Menurutnya, ancaman itu dapat merusak stabilitas ekonomi kawasan jika tidak ditangani bersama.
“Kita tidak dapat mengatasi bahaya-bahaya ini sendirian. Penyelundupan, penipuan, pencucian uang, perdagangan manusia, dan narkotika merupakan bahaya nyata bagi masa depan perekonomian kita,” ujar Prabowo.
Sementara itu, Prabowo menutup pidatonya dengan ajakan untuk memperkuat kerja sama nyata di bawah semangat multilateralisme, guna memastikan APEC memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat di kawasan.
“Mari kita bekerja sama untuk mencapai tujuan ini,” imbuh Prabowo.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

31/10/2025 14:02