Category: Kompas.com Nasional

  • Gibran Bertemu Wakil Kanselir Jerman di Sela KTT G20, Bahas Industri Hilir hingga Industri Pertahanan

    Gibran Bertemu Wakil Kanselir Jerman di Sela KTT G20, Bahas Industri Hilir hingga Industri Pertahanan

    Gibran Bertemu Wakil Kanselir Jerman di Sela KTT G20, Bahas Industri Hilir hingga Industri Pertahanan
    Tim Redaksi
    JOHANNESBURG, KOMPAS.com –
    Wakil Presiden (Wapres) RI Gibran Rakabuming melakukan pertemuan bilateral dengan Wakil Kanselir Republik Federal Jerman, Lars Klingbeil, di sela Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Johannesburg, Afrika Selatan, Minggu (23/11/2025).
    Dari pantauan, Gibran menyalami Klingbeil, dan keduanya duduk bersama untuk membahas sejumlah isu strategis.
    Gibran didampingi Menteri Koordinator (Menko) bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) Arrmanatha Nasir saat bertemu Klingbeil.
    Sementara itu, Klingbeil membawa satu pendamping dalam pertemuan tersebut.
    Pertemuan ini berlangsung hangat.
    Klingbeil juga sempat menanyakan Presiden RI Prabowo Subianto dalam pertemuan itu.
    “Presiden tidak ada di sini, jadi kamu mewakilinya?” tanya Klingbeil.
    “Ya, presiden berhalangan hadir,” respons Gibran.
    Dalam pertemuan tersebut, kedua pemimpin negara membahas isu terkait penguatan kerja sama industri hilir, kerja sama industri pertahanan, dan pendalaman kemitraan politik.
    Mereka juga ingin memperkuat hubungan ekonomi melalui optimalisasi kerja sama Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (
    I-EU CEPA
    ).
    Gibran menyampaikan bahwa Indonesia berkomitmen mengembangkan hilirisasi sebagai strategi nasional untuk meningkatkan nilai tambah dan memperkuat daya saing industri.
    Ia juga menyambut baik peluang kolaborasi dengan Jerman yang memiliki teknologi dan kapasitas industri maju.
    “Indonesia siap memperluas kemitraan strategis dengan Jerman, khususnya dalam pengembangan industri bernilai tambah dan peningkatan kapasitas produksi nasional,” ujar Wapres RI.
    Sementara itu, Klingbeil menyampaikan apresiasi atas peran Indonesia di kawasan dan di forum G20.
    Menurutnya, Jerman berkomitmen memperdalam kerja sama dengan Indonesia sebagai mitra utama di Indo-Pasifik, termasuk dalam memperkuat stabilitas kawasan dan memperluas hubungan ekonomi.
    Kedua pihak pun sepakat bahwa I-EU CEPA merupakan instrumen penting untuk membuka peluang perdagangan dan investasi yang lebih luas, termasuk bagi sektor-sektor prioritas seperti energi terbarukan, teknologi industri, dan pertahanan.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • DPR Kebut Pembahasan RUU Penyesuaian Pidana agar Kelar Sepekan

    DPR Kebut Pembahasan RUU Penyesuaian Pidana agar Kelar Sepekan

    DPR Kebut Pembahasan RUU Penyesuaian Pidana agar Kelar Sepekan
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Komisi III DPR RI dan pemerintah mengebut pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyesuaian Pidana agar bisa rampung dalam pekan ini.
    Wakil Ketua Komisi III
    DPR RI
    Dede Indra Permana Soediro mengatakan, hasil pembahasan yang dimulai pada Selasa (15/11/2025) besok bisa langsung disepakati pada 1 Desember 2025, dan dibawa ke rapat paripurna DPR RI pada pekan depan.
    “Tanggal 25-26 November 2025 rapat Panja RUU tentang Penyesuaian Pidana. Setelahnya, tanggal 27 November 2025 rapat Tim Perumus dan Tim Sinkronisasi RUU tentang Penyesuaian Pidana,” ujar Dede dalam rapat di Gedung DPR RI, Senin (24/11/2025).
    “Tanggal 1 Desember 2025 rapat kerja pembahasan tingkat 1 atau pengambilan keputusan atas RUU tentang Penyesuaian Pidana,” sambungnya.
    Sementara itu, Wakil Menteri Hukum
    Edward Omar Sharif Hiariej
    mengatakan, percepatan pembahasan ini untuk memastikan regulasi pelengkap Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (
    KUHP
    ) tersebut dapat selesai sebelum KUHP mulai berlaku pada 2 Januari 2026.
    “Yang jelas
    RUU Penyesuaian Pidana
    ini harus diselesaikan sebelum KUHP baru berlaku. Kalau tadi kita melihat susunan rencana kerja, pada hari Selasa dan hari Rabu akan dilakukan pembahasan. Kemudian pada hari Senin akan ada persetujuan tingkat pertama, kemudian akan masuk di Paripurna,” ujar Eddy saat ditemui di Gedung DPR RI, Senin (24/11/2025).
    Eddy meyakini bahwa pembahasan RUU ini tidak akan menghadapi persoalan substansial.
    Sebab, beleid itu hanya untuk menyesuaikan berbagai peraturan yang ada dengan ketentuan di KUHP terbaru.
    “Jadi sebetulnya tidak ada isu yang kritikal, karena ini semata-mata adalah masalah teknis. Jadi kita mengubah sekian banyak undang-undang di luar KUHP itu untuk disesuaikan dengan KUHP Nasional. Demikian juga dengan belasan ribu Peraturan Daerah yang harus disesuaikan dengan KUHP Nasional. Makasih ya,” kata Eddy.
    Pemerintah pun telah menyerahkan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Penyesuaian Pidana kepada Komisi III DPR RI.
    Dalam paparannya di ruang rapat, Eddy menjelaskan bahwa RUU tersebut terdiri atas tiga bab dan disiapkan sebagai aturan turunan dari KUHP.
    “Bapak Ibu Pimpinan dan anggota Komisi III DPR RI yang kami muliakan, secara garis besar RUU ini berisi 3 Bab. Bab I Penyesuaian Pidana dalam Undang-Undang di luar KUHP,” ucap Eddy dalam rapat kerja di Komisi III DPR RI, Senin (24/11/2025).
    Pada Bab I, pemerintah mengusulkan penghapusan pidana kurungan sebagai pidana pokok dan penyesuaian kategori pidana denda agar sesuai dengan Buku I KUHP.
    Harmonisasi tersebut dilakukan untuk memastikan keseragaman pemidanaan nasional.
    “Penyelesaian ancaman pidana penjara untuk menjaga personalitas dan menghilangkan disparitas. Penataan ulang pidana tambahan agar sesuai dengan sistem sanksi dalam KUHP. Penyesuaian dilakukan untuk memberikan satu standar pemidanaan yang konsisten secara nasional,” kata Eddy.
    Bab II RUU memuat penataan aturan pidana dalam peraturan daerah (Perda), termasuk larangan memuat kembali pidana kurungan dalam Perda.
    Pembatasan tersebut ditujukan agar regulasi pemidanaan di daerah tetap proporsional.
    “Bab II penyesuaian pidana dalam peraturan daerah. Adapun materi yang diatur: Satu, pembatasan pidana denda yang dapat diatur dalam peraturan daerah yang paling tinggi kategori ke-3 sesuai sistem KUHP. Dua, penghapusan pidana kurungan dalam seluruh peraturan daerah,” jelas Eddy.
    “Tiga, penegasan bahwa peraturan daerah hanya dapat memuat ketentuan pidana untuk norma tertentu yang bersifat administratif dan berskala lokal,” sambungnya.
    Adapun Bab III berisi penyesuaian dan penyempurnaan KUHP.
    Menurut Eddy, perubahan redaksional dan teknis penulisan diperlukan untuk menghindari multitafsir saat KUHP diberlakukan.
    “Bab III penyesuaian dan penyempurnaan KUHP. Penyesuaian terhadap UU KUHP dilakukan pada pasal-pasal yang memerlukan perbaikan redaksional dan teknis penulisan, penegasan ruang lingkup norma, dan harmonisasi ancaman pidana agar tidak lagi mengandung minimum khusus atau rumusan kumulatif yang tidak sesuai dengan sistem baru,” ujarnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Gus Ipul Minta NU Tak Terjebak pada Spekulasi Pemakzulan Gus Yahya

    Gus Ipul Minta NU Tak Terjebak pada Spekulasi Pemakzulan Gus Yahya

    Gus Ipul Minta NU Tak Terjebak pada Spekulasi Pemakzulan Gus Yahya
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Saifullah Yusuf alias Gus Ipul, mengimbau seluruh pengurus NU untuk bersabar dan tidak terjebak dalam spekulasi-spekulasi yang beredar.
    Peringatan ini disampaikan
    Gus Ipul
    menyusul beredarnya risalah rapat harian Syuriyah
    PBNU
    yang berisi pembahasan terkait posisi Ketua Umum PBNU, KH Yahya Cholil Staquf (
    Gus Yahya
    ).
    “Tentu kita harapkan semua ikut bersabar, tidak terjebak dalam spekulasi-spekulasi, tunggu pengumuman resmi,” ujar Gus Ipul saat ditemui di Pusdiklatbangprof Margaguna, Jakarta Selatan, Senin (24/11/2025).
    Gus Ipul mengatakan, beredarnya informasi
    pemakzulan Gus Yahya
    merupakan masalah internal yang akan diselesaikan dengan cara ulama. 
    Menurut dia, permasalahan ini akan diselesaikan dengan keputusan berdasarkan nilai-nilai agama dan sesuai dengan ketentuan.
    “Karena namanya Nahdlatul Ulama, maka yang memimpin adalah para ulama. Para ulama akan mengambil keputusan-keputusan sesuai dengan nilai-nilai agama dan sesuai dengan seluruh ketentuan yang ada,” ucap Gus Ipul.
    “Nah, untuk itu saya berharap yang semuanya bersabar dan tidak beropini,” imbuh dia.
    Sebelumnya diberitakan, dinamika internal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mencuat lewat risalah rapat yang meminta Ketua Umum PBNU, Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya, dari jabatannya.
    Risalah rapat itu ramai menjadi sorotan publik sejak Jumat (21/11/2025).
    Berdasarkan risalah rapat harian itu, Syuriyah PBNU meminta agar Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf mengundurkan diri dari kursi ketua umum.
    Ada beberapa poin yang menjadi sorotan hingga akhirnya menjadi alasan permintaan agar Gus Yahya mengundurkan diri.
    Pertama, rapat memandang bahwa diundangnya narasumber yang terkait dengan jaringan Zionisme Internasional dalam Akademi Kepemimpinan Nasional Nahdlatul Ulama (AKN NU) sebagai narasumber kaderisasi tingkat tertinggi NU telah melanggar nilai dan ajaran Ahlussunnah wal Jamaah An Nahdliyah serta bertentangan dengan Muqaddimah Qanun Asasi NU.
    Kedua, rapat memandang bahwa pelaksanaan AKN NU dengan narasumber yang terkait dengan jaringan Zionisme Internasional di tengah praktik genosida dan kecaman dunia internasional terhadap Israel telah memenuhi ketentuan Pasal 8 huruf a Peraturan Perkumpulan NU Nomor 13 Tahun 2025 tentang Pemberhentian Fungsionaris, Pergantian Antar Waktu, dan Pelimpahan Fungsi Jabatan, yang mengatur bahwa pemberhentian tidak dengan hormat dilakukan terhadap fungsionaris dikarenakan yang bersangkutan melakukan tindakan yang mencemarkan nama baik Perkumpulan.
    Ketiga, rapat memandang bahwa tata kelola keuangan di lingkungan PBNU mengindikasikan pelanggaran terhadap hukum syara’, ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Pasal 97-99 Anggaran Rumah Tangga NU, dan Peraturan Perkumpulan NU yang berlaku, serta berimplikasi yang membahayakan pada eksistensi Badan Hukum Perkumpulan NU.
    Dengan mempertimbangkan poin 1, 2, dan 3 di atas, maka Rapat Harian Syuriyah memutuskan menyerahkan sepenuhnya pengambilan keputusan kepada Rais Aam dan dua Wakil Rais Aam.
    Sementara itu, berdasarkan hasil Rapat Alim Ulama Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) yang digelar di kantor PBNU, Jakarta Pusat, pada Minggu (23/11/2025) malam, sepakat bahwa tidak ada pemakzulan terhadap Gus Yahya.
    “Sepakat kepengurusan PBNU harus selesai sampai satu periode yang muktamarnya kurang lebih satu tahun lagi. Semuanya, tidak ada pemakzulan, tidak ada pengunduran diri, semua sepakat begitu. Semua gembleng 100 persen ini,” kata Katib Aam PBNU, Ahmad Said Asrori, dalam konferensi pers di lantai 8 kantor PBNU, Jakarta.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Darurat Kekerasan Anak, Ketua Komisi X Dorong Guru BK Lebih Perhatian

    Darurat Kekerasan Anak, Ketua Komisi X Dorong Guru BK Lebih Perhatian

    Darurat Kekerasan Anak, Ketua Komisi X Dorong Guru BK Lebih Perhatian
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Ketua Komisi X DPR Hetifah Sjaifudian menyorot telah terjadinya darurat kekerasan di sekolah, mengingat banyaknya kasus perundungan atau
    bullying
    di sekolah.
    “Jadi, kita kan sudah
    darurat kekerasan
    , dan pasti itu banyak sebabnya,” kata Hetifah, saat ditemui di lapangan Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam), Jakarta Pusat, Minggu (23/11/2025).
    Menurutnya, kasus-kasus tersebut harus menjadi pendorong bagi para guru bimbingan konseling (BK) untuk lebih memberi perhatian.
    Ia tak ingin para
    guru BK
    memiliki pandangan bahwa tugasnya hanya mencegah dan menangani kasus yang terjadi di lingkungan sekolah.
    Sebab, kasus perundungan juga kerap terjadi di luar sekolah bahkan di rumah.
    “Jadi berarti kan harus betul-betul dikenali. Setiap anak itu kondisinya seperti apa kalau ada perubahan. Baik guru maupun orang tuanya harus lebih
    care
    (peduli) gitu. Sekarang, enggak bisa cuek lagi,” ujar Hetifah.
    Di samping itu, ia mengingatkan peran semua pihak untuk mencegah
    kasus kekerasan
    kembali terjadi kepada anak.
    “Bukan cuma dari anak, tapi juga dari orangtua, guru, dan juga masyarakat di sekitarnya,” tegas Hetifah.
    Politikus Partai Golkar itu juga menekankan pentingnya mengetahui pergaulan, komunikasi, hingga permainan yang anak-anak akses.
    Langkah ini dinilai penting untuk mewaspadai potensi paparan paham radikalisme pada anak.
    “Dan itu bukan semata-mata karena game, tapi banyak cara-cara yang dibuat untuk penetrasi anak-anak kita. Nah, itu juga menjadi satu peringatan yang sangat serius,” ujar Hetifah.
    Sebelumnya, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat ada 1.052 kasus yang dilaporkan sepanjang 2025, serta 16 persen diantaranya atau 165 kasus terjadi di lingkungan sekolah.
    Komisioner KPAI Aris Adi Leksono mengatakan hal itu tidak bisa dianggap remeh, sebab 26 kasus diantaranya berujung pada kematian. Anak-anak tersebut memilih mengakhiri hidupnya di rumah atau menggantung diri di sekolah.
    “Sepertiga (kasus bunuh diri) terjadi di satuan pendidikan,” kata Aris, dilansir dari Kompas.com, Selasa (18/11/2025).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Hasil Rapat Alim Ulama PBNU: Tidak Ada Pemakzulan, Tak Ada Pengunduran Diri

    Hasil Rapat Alim Ulama PBNU: Tidak Ada Pemakzulan, Tak Ada Pengunduran Diri

    Hasil Rapat Alim Ulama PBNU: Tidak Ada Pemakzulan, Tak Ada Pengunduran Diri
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Alim Ulama Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menggelar rapat yang hasilnya menyatakan tidak adanya pemakzulan maupun pengunduran diri Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya dari kursi Ketua Umum PBNU.
    Rapat tersebut digelar di Kantor
    PBNU
    , Jakarta, pada Minggu (23/11/2025) malam.
    “Sepakat kepengurusan PBNU harus selesai sampai satu periode yang muktamarnya kurang lebih satu tahun lagi. Semuanya, tidak ada pemakzulan, tidak ada pengunduran diri, semua sepakat begitu. Semua gembleng 100 persen ini,” kata Katib Aam PBNU, Ahmad Said Asrori dalam konferensi pers.
    Dalam kesempatan tersebut, Ahmad menjelaskan bahwa pergantian ketua umum hanya dapat dilakukan lewat Muktamar NU.
    Hal tersebut, kata Ahmad, telah diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) PBNU.
    “Kalau ada pergantian, itu majelis yang paling tinggi dan terhormat adalah Muktamar Nahdlatul Ulama. Dan itu diatur di dalam anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan peraturan perkumpulan,” jelas Ahmad.
    Rapat Alim Ulama PBNU itu juga bersepakat adanya silaturahmi yang lebih besar antara jajaran PBNU dengan para kyai.
    Para alim ulama ingin seluruh jajaran PBNU melakukan renungan atau tafakur demi kebaikan organisasi, masyarakat, dan Indonesia.
    “Jadi bagaimana ini kita sudah menjadi konsumsi publik ada masalah. Tapi ini semua sepakat,” ujar Ahmad.
    Dalam kesempatan yang sama,
    Gus Yahya
    menyatakan bahwa rapat harian Syuriyah PBNU tidak memiliki legal standing atau kedudukan hukum untuk memberhentikan dirinya dari jabatan Ketua Umum PBNU.
    “Sehingga tidak bisa, misalnya, rapat harian Syuriyah itu memberhentikan siapa pun. Memberhentikan pengurus lembaga saja tidak bisa, apalagi mandataris,” ujar Gus Yahya.
    Berdasarkan hal tersebut, Gus Yahya mengatakan bahwa hasil rapat harian itu tidak bisa dieksekusi karena tidak mengikat seluruh jajaran di PBNU.
    “Maka apa yang sebagai keputusan rapat harian Syuriyah beberapa hari yang lalu, ya tidak bisa dieksekusi, tidak bisa mengikat, dan tidak akan ada ujungnya,” ujar Gus Yahya.
    Diketahui, Gus Yahya di kursi Ketua Umum PBNU tengah diterpa isu pencopotan setelah beredarnya
    risalah rapat harian Syuriyah
    PBNU.
    Dalam surat yang beredar, rapat harian Syuriyah PBNU digelar pada Kamis (20/11/2025). Rapat tersebut dihadiri 37 dari 53 orang pengurus Harian Syuriyah.
    Risalah rapat harian Syuriyah PBNU
    yang beredar tersebut juga sudah dikonfirmasi kebenarannya oleh A’wan PBNU, Kyai Abdul Muhaimin.
    “Benar,” kata Kyai Abdul saat dihubungi awak media, Sabtu (22/11/2025).
    Risalah rapat harian Syuriyah PBNU memuat tiga poin yang menjadi pertimbangan untuk memutuskan meminta Gus Yahya mundur dari posisi
    Ketum PBNU
    .
    Pertama, rapat memandang bahwa diundangnya narasumber yang terkait dengan jaringan Zionisme Internasional dalam Akademi Kepemimpinan Nasional Nahdlatul Ulama (AKN NU) sebagai narasumber kaderisasi tingkat tertinggi NU telah melanggar nilai dan ajaran Ahlussunnah wal Jamaah An Nahdliyah serta bertentangan dengan Muqaddimah Qanun Asasi NU.
    Kedua, rapat memandang bahwa pelaksanaan AKN NU dengan narasumber yang terkait dengan jaringan Zionisme Internasional di tengah praktik genosida dan kecaman dunia internasional terhadap Israel telah memenuhi ketentuan Pasal 8 huruf a Peraturan Perkumpulan NU Nomor 13 Tahun 2025 tentang Pemberhentian Fungsionaris, Pergantian Antar Waktu, dan Pelimpahan Fungsi Jabatan, yang mengatur bahwa pemberhentian tidak dengan hormat dilakukan terhadap fungsionaris yang bersangkutan karena melakukan tindakan yang mencemarkan nama baik Perkumpulan.
    Ketiga, rapat memandang bahwa tata kelola keuangan di lingkungan PBNU mengindikasikan pelanggaran terhadap hukum syara’, ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Pasal 97-99 Anggaran Rumah Tangga NU, dan Peraturan Perkumpulan NU yang berlaku, serta berimplikasi yang membahayakan pada eksistensi Badan Hukum Perkumpulan NU.
    “KH. Yahya Cholil Staquf harus mengundurkan diri dari jabatan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama dalam waktu 3 (tiga) hari terhitung sejak diterimanya keputusan Rapat Harian Syuriyah PBNU
    ,” bunyi risalah rapat harian Syuriyah PBNU.

    Jika dalam waktu 3 (tiga) hari tidak mengundurkan diri, Rapat Harian Syuriyah PBNU memutuskan memberhentikan KH. Yahya Cholil Staquf sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama
    ,” lanjut bunyi putusannya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Ini Risalah Rapat Harian Syuriah PBNU yang Minta Gus Yahya Mundur

    Ini Risalah Rapat Harian Syuriah PBNU yang Minta Gus Yahya Mundur

    Ini Risalah Rapat Harian Syuriah PBNU yang Minta Gus Yahya Mundur
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Nama Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya di kursi Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) tengah diterpa isu pencopotan setelah beredarnya risalah rapat harian Syuriyah PBNU.
    Risalah rapat harian Syuriyah
    PBNU
    memuat tiga poin yang menjadi pertimbangan untuk memutuskan meminta
    Gus Yahya
    mundur dari posisi
    Ketum PBNU
    .

    KH. Yahya Cholil Staquf harus mengundurkan diri dari jabatan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama dalam waktu 3 (tiga) hari terhitung sejak diterimanya keputusan Rapat Harian Syuriyah PBNU
    ,” bunyi
    risalah rapat harian Syuriyah PBNU
    .

    Jika dalam waktu 3 (tiga) hari tidak mengundurkan diri, Rapat Harian Syuriyah PBNU memutuskan memberhentikan KH. Yahya Cholil Staquf sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama
    ,” lanjut bunyi putusannya.
    Risalah rapat harian Syuriyah PBNU yang beredar tersebut juga sudah dikonfirmasi kebenarannya oleh A’wan PBNU, Kyai Abdul Muhaimin.
    “Benar,” kata Kyai Abdul saat dihubungi awak media, Sabtu (22/11/2025).
    Dalam surat yang beredar, rapat harian Syuriyah PBNU digelar pada Kamis (20/11/2025). Rapat tersebut dihadiri 37 dari 53 orang pengurus Harian Syuriyah.
    Berikut isi lengkap risalah rapat harian Syuriyah PBNU yang ditandatangani oleh Rais Aam PBNU Miftachul Akhyar:
    1. Rapat memandang bahwa diundangnya narasumber yang terkait dengan jaringan Zionisme Internasional dalam Akademi Kepemimpinan Nasional Nahdlatul Ulama (AKN NU) sebagai narasumber kaderisasi tingkat tertinggi Nahdlatul Ulama telah melanggar nilai dan ajaran Ahlussunnah wal Jamaah An Nahdliyah serta bertentangan dengan Muqaddimah Qanun Asasi Nahdlatul Ulama.
    2. Rapat memandang bahwa pelaksanaan Akademi Kepemimpinan Nasional Nahdlatul Ulama (AKN NU) dengan narasumber yang terkait dengan jaringan Zionisme Internasional di tengah praktik genosida dan kecaman dunia internasional terhadap Israel telah memenuhi ketentuan Pasal 8 huruf a Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama Nomor 13 Tahun 2025 tentang Pemberhentian Fungsionaris, Pergantian Antar Waktu dan Pelimpahan Fungsi Jabatan, yang mengatur bahwa pemberhentian tidak dengan hormat dilakukan terhadap fungsionaris dikarenakan yang bersangkutan melakukan tindakan yang mencemarkan nama baik Perkumpulan.
    3. Rapat memandang bahwa tata kelola keuangan di lingkungan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mengindikasikan pelanggaran terhadap hukum syara’, ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Pasal 97-99 Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama dan Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama yang berlaku, serta berimplikasi yang membahayakan pada eksistensi Badan Hukum Perkumpulan Nahdlatul Ulama.
    4. Bahwa dengan mempertimbangkan poin 1, 2 dan 3 di atas, maka Rapat Harian Syuriyah memutuskan menyerahkan sepenuhnya pengambilan keputusan kepada Rais Aam dan dua Wakil Rais Aam.
    5. Musyawarah antara Rais Aam dan dua Wakil Rais Aam memutuskan:
    a. KH. Yahya Cholil Staquf harus mengundurkan diri dari jabatan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama dalam waktu 3 (tiga) hari terhitung sejak diterimanya keputusan Rapat Harian Syuriyah PBNU.
    b. Jika dalam waktu 3 (tiga) hari tidak mengundurkan diri, Rapat Harian Syuriyah PBNU memutuskan memberhentikan KH. Yahya Cholil Staquf sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.
    KOMPAS.com/HARYANTI PUSPA SARI Konferensi Pers hasil rapat Alim Ulama PBNU di kantor PBNU, Jakarta, Minggu (23/11/2025) malam.
    Sementara itu, Gus Yahya menyatakan bahwa rapat harian Syuriyah PBNU tidak memiliki legal standing atau kedudukan hukum untuk memberhentikan dirinya dari jabatan Ketua Umum PBNU.
    Pernyataan itu disampaikan Gus Yahya usai rapat bersama alim ulama di kantor PBNU, Jakarta, Minggu (23/11/2025) malam.
    “Sehingga tidak bisa, misalnya, rapat harian Syuriyah itu memberhentikan siapa pun. Memberhentikan pengurus lembaga saja tidak bisa, apalagi mandataris,” ujar Gus Yahya.
    Berdasarkan hal tersebut, Gus Yahya mengatakan bahwa hasil rapat harian itu tidak bisa dieksekusi karena tidak mengikat seluruh jajaran di PBNU.
    “Maka apa yang sebagai keputusan rapat harian Syuriyah beberapa hari yang lalu, ya tidak bisa dieksekusi, tidak bisa mengikat, dan tidak akan ada ujungnya,” ujar Gus Yahya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Di KTT G20, Wapres Gibran Sorot Ketimpangan dan Kesenjangan Digital

    Di KTT G20, Wapres Gibran Sorot Ketimpangan dan Kesenjangan Digital

    Di KTT G20, Wapres Gibran Sorot Ketimpangan dan Kesenjangan Digital
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka melihat, saat ini ada ketimpangan dalam pemanfaatan kecerdasan buatan atau
    artificial intelligence
    (AI).
    Padahal, AI selama beberapa dekade mendatang dinilai Gibran akan menjadi salah satu penentu kekuatan ekonomi.
    Sorotannya tersebut disampaikan saat berpidato dalam sesi ketiga forum Konferensi Tingkat Tinggi (KTT)
    G20
    di Johannesburg, Afrika Selatan, Minggu (23/11/2025).
    “AI akan menentukan kekuatan ekonomi selama beberapa dekade mendatang. Namun hari ini, manfaatnya masih sangat timpang, terkonsentrasi di segelintir perusahaan dari beberapa negara maju,” ujar Gibran dalam bahasa Inggris di hadapan kepala negara G20.
    Jika ketimpangan dan
    kesenjangan digital
    tersebut masih terjadi, Gibran menilai bahwa manfaat AI hanya akan dirasakan segelintir orang.
    “Sejarah telah menunjukkan kepada kita, saat kemajuan tidak merata, manfaatnya hanya mengalir ke beberapa orang, sementara kerugiannya ditanggung banyak orang. Kali ini, kita harus berbuat lebih baik. Revolusi ini harus adil dan harus bermanfaat bagi rakyat,” ujar Gibran.
    G20, kata Gibran, harus memastikan bahwa AI menjadi kekuatan yang inklusif.
    Inklusivitas itu dapat terwujud dengan tata kelola yang etis dan akses yang setara, sehingga para inovator dapat mengakses kumpulan data, sistem pelatihan, dan platform global.
    “Indonesia percaya bahwa transisi inklusif dimungkinkan, dan oleh karena itu kami mendukung kesepakatan kerja warga negara G20 untuk upah yang adil, kesetaraan gender, pelatihan keterampilan ulang, dan perlindungan sosial,” ujar Gibran.
    Dalam kesempatan tersebut, Gibran mengatakan bahwa AI juga sangat bergantung kepada mineral kritis yang diperlukan untuk pusat data hingga chip.
    Namun, Gibran melihat bahwa nilai sebenarnya bahan mentah itu diambil pihak lain, meskipun permintaannya terus meningkat.
    “Untuk waktu yang lama, negara-negara berkembang mengekspor bahan mentah saat nilai sebenarnya diambil pihak lain,” ujar Gibran.
    “Revolusi industri di masa lalu dibangun di atas ketimpangan ini. Kita tidak boleh mengulanginya,” sambungnya menegaskan.
    Jurnalis
    Kompas.com
    Rahel Narda Chaterine ikut serta dalam kunjungan kerja rombongan
    Wapres Gibran
    di Afrika Selatan.
    Ikuti laporan langsung tentang kegiatan Wakil Presiden Gibran
    di sini
    .
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Nasib (Partai) Politik Anak Muda

    Nasib (Partai) Politik Anak Muda

    Nasib (Partai) Politik Anak Muda
    Pengajar pada Program Studi Hukum Tata Negara UIN Sunan Gunung Djati Bandung
    GERAKAN
    politik anak muda saat ini di Indonesia berada di persimpangan. Partai yang membawa nama mereka di antara dua kemungkinan: energi pembaruan atau ornamen yang dipinjam elite lama.
    Di satu sisi, anak-anak muda yang melabuhkan diri pada permainan politik hadir dengan imajinasi politik yang lebih cair, menantang kemapanan, serta lebih dekat dengan isu-isu masa depan seperti iklim, kesehatan mental, ekonomi digital, dan transparansi
    kekuasaan
    .
    Namun, di sisi lain, gerakan politik mereka rawan “dibajak” oleh kekuatan lama yang mengendalikan sumber daya.
    Partai politik yang membawa identitas kemudaan kelihatan modern dan seperti harapan baru. Namun, ketika masuk ke dunia politik yang sebenarnya, anak muda hanya punya harapan, tapi hampir tidak punya peluang kemenangan.
    Sangat nyata bahwa politik itu bukan hanya soal harapan, ide, atau bahkan sekadar kejujuran. Politik butuh jaringan, orang lapangan, dan terutama uang. Ini bukan soal materialistis, tapi soal kenyataan.
    Seperti orang mau berlayar ke lautan, semangat saja tidak cukup. Harus ada kapal, mesin, bahan bakar, dan kru.
    Begitu juga dengan partai
    politik anak muda
    . Semangat kemudaan itu ibarat angin kencang yang bagus. Namun, kalau tidak ada kapal yang kuat, anginnya hanya lewat tanpa membawa ke mana-mana.
    Di media sosial anak muda bisa debat gratis. Mereka bisa bikin konten gratis. Namun, memenangkan pemilu itu butuh biaya sangat besar.
    Ada lebih dari 800.000 TPS di seluruh negeri. Setiap TPS butuh saksi. Saksi harus dilatih. Saksi harus makan. Saksi harus dapat transport.
    Belum lagi biaya kantor partai, konsolidasi ke daerah, rapat-rapat, spanduk, baliho, survei, alat peraga, dan mobilisasi massa.
    Sementara itu, anak muda masih tahap merintis hidup. Baru bekerja, gaji belum besar, belum punya bisnis besar, belum punya aset, dan belum punya jaringan pengusaha.
    Betul bahwa anak muda kuat di media sosial, tapi media sosial tidak mengisi kotak suara. Di ruang digital, anak muda menang trending, viral, ramai, dan bahkan penuh gagasan bagus.
    Kenyataannya, dari sejak “Firaun belum beristri pun”, pemilu akan dimenangkan yang mampu hadir sampai ke kampung-kampung, pelosok, desa terpencil.
    Di banyak daerah, orang memilih bukan karena melihat media sosial, tapi karena ketua RT bicara, tokoh agama memberikan rekomendasi, perangkat desa datang, keluarga besar menentukan, atau karena dapat bantuan langsung dari komunitas tertentu.
    Di sinilah partai anak muda berada dalam ketergantungan kepada modal. Sementara itu, kelompok pemodal politik selalu berhitung, partai ini punya peluang menang atau tidak. Jika peluang menang kecil, mereka tidak mau buang uang.
    Partai anak muda dianggap belum punya pengalaman, kedudukan dalam pemerintahan, jaringan pejabat, pengaruh di lembaga-lembaga negara.
    Jadi “para donatur” akan lebih memilih “bersedekah” kepada partai besar atau partai lama.
    Di sinilah kelemahan partai anak muda. Mereka menang dalam perdebatan, tapi kalah di lapangan. Partai mereka menang di layar HP, tapi kalah di TPS. Mereka punya suara di dunia maya, tapi tidak punya saksi di dunia nyata.
    Akhirnya, anak muda diolah elite lama yang membutuhkan simbol. Mereka ditampilkan sebagai wajah segar, jargon baru, gaya kekinian, tetapi pola yang menopangnya tetaplah kekuatan lama.
    Mereka ingin memperpanjang napasnya, tetapi dengan wajah yang terlihat lebih bersih dan diterima publik.
    Hukum besi perniagaan politik adalah para elit lama tidak akan mau membuang sumber daya. Itu rumus paten permainan kekuasaan di mana dan kapan pun.
    Selain itu, para elite pun tidak akan menyokong karena seseorang muda, melainkan kepada kelompok muda yang sudah memiliki modal awal juga, entah itu nama keluarga yang populer, orangtua yang pernah berkuasa, jaringan bisnis yang mapan, atau hubungan kuat dengan elite lama. Dengan kata lain, yang dibiayai mereka bukan “kemudaan”, tetapi “peluang”.
    Adapun anak muda yang bergerak dari bawah tetap saja terjebak dalam lingkaran realitas. Mereka punya idealisme, punya gagasan, punya dukungan emosional dari sebagian publik, tetapi tidak punya daya dorong finansial untuk melangkah jauh.
    Kampanye kreatif mereka di media sosial hanya menarik, tetapi tidak mampu menandingi kekuasaan modal ketika pemilihan tiba.
    Di TPS, yang jumlahnya ratusan ribu itu, suara ditentukan bukan oleh viralnya video, tetapi oleh konsolidasi rapat, struktur saksi, distribusi logistik, dan kemampuan menjaga suara. Sudah barang tentu, semuanya mahal.
    Realitas pahit inilah yang membuat partai anak muda sering kali hanya berhenti pada level harapan. Mereka menjadi inspirasi, bukan kemenangan. Mereka menggetarkan forum diskusi, tetapi tidak menggerakkan perolehan kursi.
    Akhirnya, satu-satunya jalan agar figur muda bisa melaju adalah bergabung dengan kekuatan lama, baik dalam bentuk dukungan finansial, warisan nama, atau jaringan keluarga.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Hasil Rapat Alim Ulama PBNU: Tidak Ada Pemakzulan, Tak Ada Pengunduran Diri

    Rapat Alim Ulama PBNU Sepakat Tak Ada Pemakzulan Ketum Gus Yahya

    Rapat Alim Ulama PBNU Sepakat Tak Ada Pemakzulan Ketum Gus Yahya
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Rapat Alim Ulama Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) sepakat bahwa tidak ada pemakzulan terhadap Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya).
    Rapat digelar di kantor
    PBNU
    , Jakarta Pusat, pada Minggu (23/11/2025) malam.
    “Sepakat kepengurusan PBNU harus selesai sampai satu periode yang muktamarnya kurang lebih satu tahun lagi. Semuanya, tidak ada pemakzulan, tidak ada pengunduran diri, semua sepakat begitu. Semua gembleng 100 persen ini,” kata Katib Aam PBNU, Ahmad Said Asrori, dalam konferensi pers di lantai 8 kantor PBNU, Jakarta.
    Said mengatakan, para alim ulama juga sepakat adanya silaturahmi yang lebih besar antara para kiyai dan jajaran PBNU.
    “Jadi bagaimana ini kita sudah menjadi konsumsi publik ada masalah. Tapi ini semua sepakat,” ujarnya.
    Said juga mengatakan, para alim ulama ingin seluruh jajaran PBNU melakukan renungan atau tafakur demi kebaikan organisasi, masyarakat, dan Indonesia.
    Dia kembali menegaskan tidak ada
    pemakzulan
    terhadap Ketum PBNU
    Gus Yahya
    .
    “Kalau ada pergantian, itu majelis yang paling tinggi dan terhormat adalah Muktamar Nahdlatul Ulama. Dan itu diatur di dalam anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan peraturan perkumpulan,” ucap dia.
    Sebelumnya, dinamika internal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mencuat setelah viral soal risalah rapat yang meminta Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya dari jabatannya.
    Risalah rapat itu ramai menjadi sorotan publik sejak Jumat (21/11/2025).
    Berdasarkan risalah rapat harian itu, Syuriyah PBNU meminta agar Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf mengundurkan diri dari kursi ketua umum.
    Ada beberapa poin yang menjadi sorotan hingga akhirnya menjadi alasan permintaan agar Gus Yahya mengundurkan diri.
    Pertama, rapat memandang bahwa diundangnya narasumber yang terkait dengan jaringan Zionisme Internasional dalam Akademi Kepemimpinan Nasional Nahdlatul Ulama (AKN NU) sebagai narasumber kaderisasi tingkat tertinggi NU telah melanggar nilai dan ajaran Ahlussunnah wal Jamaah An Nahdliyah serta bertentangan dengan Muqaddimah Qanun Asasi NU.
    Kedua, rapat memandang bahwa pelaksanaan AKN NU dengan narasumber yang terkait dengan jaringan Zionisme Internasional di tengah praktik genosida dan kecaman dunia internasional terhadap Israel telah memenuhi ketentuan Pasal 8 huruf a Peraturan Perkumpulan NU Nomor 13 Tahun 2025 tentang Pemberhentian Fungsionaris, Pergantian Antar Waktu, dan Pelimpahan Fungsi Jabatan, yang mengatur bahwa pemberhentian tidak dengan hormat dilakukan terhadap fungsionaris yang bersangkutan melakukan tindakan yang mencemarkan nama baik Perkumpulan.
    Ketiga, rapat memandang bahwa tata kelola keuangan di lingkungan PBNU mengindikasikan pelanggaran terhadap hukum syara’, ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Pasal 97-99 Anggaran Rumah Tangga NU, dan Peraturan Perkumpulan NU yang berlaku, serta berimplikasi yang membahayakan pada eksistensi Badan Hukum Perkumpulan NU.
    Bahwa dengan mempertimbangkan poin 1, 2, dan 3 di atas, maka Rapat Harian Syuriyah memutuskan menyerahkan sepenuhnya pengambilan keputusan kepada Rais Aam dan dua Wakil Rais Aam.
    Musyawarah antara Rais Aam dan dua Wakil Rais Aam memutuskan KH Yahya Cholil Staquf harus mengundurkan diri dari jabatan Ketua Umum PBNU dalam waktu tiga hari terhitung sejak diterimanya keputusan Rapat Harian Syuriyah PBNU.
    Jika dalam waktu tiga hari tidak mengundurkan diri, Rapat Harian Syuriyah PBNU memutuskan memberhentikan KH Yahya Cholil Staquf sebagai Ketua Umum PBNU.
    Risalah rapat harian syuriyah tersebut ditandatangani Rais Aam PBNU Miftachul Akhyar.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Tersangka Korupsi PLTU Kalbar Hartanto Yohanes Lim Ajukan Praperadilan

    Tersangka Korupsi PLTU Kalbar Hartanto Yohanes Lim Ajukan Praperadilan

    Tersangka Korupsi PLTU Kalbar Hartanto Yohanes Lim Ajukan Praperadilan
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Direktur PT Praba Indopersada, Hartanto Yohanes Lim, mengajukan praperadilan usai ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) 1 Mempawah, Kalimantan Barat.
    Gugatan praperadilan
    ini tercatat di sistem Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan nomor 152/Pid.Pra/2025/PN JKT.SEL.
    Pihak tergugat adalah Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo cq Bareskrim Polri cq Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Polri (Kortas Tipikor).
    “Klasifikasi perkara, sah atau tidaknya penetapan tersangka. Pemohon
    Hartanto Yohanes Lim
    ,” dikutip dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara PN Jaksel pada Minggu, (23/11/2025).
    Gugatan perdana untuk perkara ini akan diadakan pada Selasa (2/12/2025) pada pukul 09.00 WIB.
    Dalam kasus ini, penyidik Kortas Tipikor Polri telah menetapkan empat orang tersangka.
    Mereka adalah Presiden Direktur PT Bakrie Rachmat Nusantara (BRN), Halim Kalla; Direktur PT Praba Indopersada, Hartanto Yohanes Lim; Dirut PLN 2008-2009 Fahmi Mochtar; dan Direktur PT Bakti Reka Nusa, RR.
    Penyidikan ini merupakan kelanjutan dari penelusuran Polri atas dugaan tindak pidana korupsi dalam proyek PLTU 1 Mempawah.
    Kasus ini diduga melibatkan kerja sama antara sejumlah perusahaan swasta dan pihak terkait di lingkungan BUMN sektor energi.
    Berdasarkan perhitungan saat ini,
    kerugian negara
    mencapai 64.410.523 dollar AS dan Rp 323.199.898.518, atau total Rp 1,3 triliun bila dikonversikan ke rupiah.
    Keempat tersangka disangkakan Pasal 2 ayat (1) dan atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat 1 KUHP.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.