Momen Menhan Sjafrie Kunjungi Batalyon Bareng Deddy Corbuzier, Minta Prajurit Mengabdi ke Rakyat
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin berkunjung ke Batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan 828/Banua Warani Mattone, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, pada Rabu (26/11/2025).
Berdasarkan foto yang dirilis Kementerian Pertahanan, Sjafrie didamping Staf Khusus
Menteri Pertahanan
(Menhan) Bidang Komunikasi Sosial dan Publiki Letkol Tituler
TNI
AD
Deddy Corbuzier
dalam kunjungan kerjanya.
Sjafrie menyempatkan diri menyantap makanan bersama dengan para prajurit di sela-sela kunjungan itu.
Ia duduk membaur dengan prajurit apda sebuah meja panjang.
Menu yang dihidangkan adalah nasi, tahu, tempe, dan satu buah pisan yang disajikan di piring ompreng.
Dalam kesempatan itu, Sjafrie mengingatkan bahwa makanan yang disantap oleh prajurit berasal dari rakyat.
Oleh karena itu, ia menekankan bahwa prajurit TNI harus mengabdi kepada rakyat.
“Rakyat yang memberikan makan kepada prajurit, harus dibalas dengan pengabdian kepada masyarakat,” ujar Sjafrie dalam siaran pers, Kamis (27/11/2025).
Sjafrie menegaskan bahwa kunjungannya ini bertujuan untuk meninjau peran TNI dalam mendukung pembangunan dan ketahanan nasional di tingkat daerah.
Pasalnya, Batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan 828/Banua Warani Mattone tidak hanya berperan dalam memperkuat pertahanan dan keamanan wilayah, tetapi juga dianggap aktif mendukung pembangunan teritorial.
Satuan ini dikenal berfokus pada empat pilar utama, yakni ketahanan pangan melalui program budidaya Taman Padi Mekongga, pelestarian lingkungan, pembinaan fisik dan kesehatan prajurit, serta penguatan keamanan masyarakat.
“Dukungan pemerintah daerah setempat juga menjadi kunci percepatan pembangunan markas komando dan fasilitas pendukung batalion ini,” kata dia.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
Category: Kompas.com Nasional
-
/data/photo/2025/11/26/69272b2c0a41e.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Momen Menhan Sjafrie Kunjungi Batalyon Bareng Deddy Corbuzier, Minta Prajurit Mengabdi ke Rakyat
-
/data/photo/2025/11/26/6926e05c9cdf2.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Komisi Reformasi Polri Kaji Usul Pembentukan Pengawas Eksternal Kepolisian yang Lebih Independen
Komisi Reformasi Polri Kaji Usul Pembentukan Pengawas Eksternal Kepolisian yang Lebih Independen
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Anggota Komisi Percepatan Reformasi Polri Badrodin Haiti mengatakan, bakal mengkaji terkait usulan pembentukan lembaga pengawas eksternal Polri yang lebih independen dari Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas.
Hal itu disampaikan Badrodin menanggapi usulan para pegiat lingkungan dalam audiensi yang dilakukan dengan Komisi Reformasi
Polri
di Kantor Sekretariat Negara, Jakarta, Rabu (26/11/2025).
“Nanti kita bawa dalam diskusi, apakah nanti kita memang perlu perbaikan. Tapi, bagaimana cara perbaikannya itu melalui proses diskusi, tidak kita sendiri gitu. Karena kita komite, komite ini akan diskusikan semua nanti,” ujar Badrodin, dikutip dari
Antaranews
, Rabu.
Badrodin mengatakan, kritik terhadap
Kompolnas
yang dinilai tidak netral, tak hanya datang dari aktivis lingkungan, tetapi juga dari kalangan pers yang menilai pengawasan eksternal kerap berpihak pada institusi
kepolisian
.
Menurut dia, masukan tersebut menjadi catatan penting bagi Komisi
Reformasi Polri
dalam merumuskan desain baru terhadap pengawasan eksternal Polri ke depan.
“Itu jadi masukan buat kita, bagaimana nanti desain Kompolnas ke depan. Itu salah satu poin yang memang perlu menjadi satu sorotan kita dalam perbaikan kinerja
polisi
ke depan,” katanya.
Audiensi
Komisi Reformasi Polri
dengan perwakilan pegiat lingkungan dihadiri Jimly Asshiddiqie, Badrodin Haiti, Ahmad Dofiri, serta Nico Afinta yang mewakili Supratman Andi Agtas.
Dalam audiensi tersebut, Manager Hukum dan Pembelaan WALHI Nasional, Teo Reffelsen menyampaikan usulan membentuk badan pengawas eksternal Kepolisian yang independen. Sebab, Kompolnas saat ini dinilai tidak efektif untuk mengawasi polisi.
“Kita juga meminta supaya tim percepatan reformasi polisi ini juga tidak hanya mereformasi polisi secara institusional, tapi juga menyiapkan satu badan pengawas eksternal yang independen, imparsial, dan tidak diisi oleh anasir-anasir kepolisian,” ujar Teo usai audiensi di Kantor Sekretariat Negara, Jakarta, Rabu.
Kemudian, lembaga pengawas eksternal tersebut juga diusulkan tak hanya berada di pusat, tetapi sampai ke daerah.
“Sehingga kemudian badan pengawas eksternal inilah nanti diberikan kewenangan yang kuat untuk mengawasi polisi, kemudian juga diberikan struktur-struktur sampai ke daerah-daerah dan diberikan anggaran yang kuat supaya kemudian ke depan pengawasan polisi jadi lebih efektif dan berkeadilan,” kata Teo.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -
/data/photo/2025/11/26/6926c86527f65.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Bahlil Tak Masalah TNI Jaga Kilang Minyak: Daripada Disabotase
Bahlil Tak Masalah TNI Jaga Kilang Minyak: Daripada Disabotase
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengaku tidak masalah dengan penugasan baru TNI dalam menjaga kilang minyak milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Menurut Bahlil, pengawalan dari aparat penegak hukum penting untuk mencegah pihak lain melakukan sabotase.
“Enggak ada masalah. Daripada orang sabotase, jadi aparat keamanan
TNI
, polisi, itu penting,” kata Bahlil, di Kompleks Istana, Jakarta, Rabu (26/11/2025).
Menurut Bahlil, semua institusi negara perlu berkolaborasi dalam mengamankan kepentingan bangsa.
“Saya pikir semua institusi negara harus berkolaborasi untuk mengamankan apa yang menjadi hal-hal penting bagi kepentingan negara,” ucap Bahlil.
Ia menegaskan, potensi ancaman dan sabotase perlu diminimalisasi agar tidak terjadi.
Maka itu, penjagaan dari TNI diperlukan.
“Ya kita lihat. Kalau itu ancamannya kita lihat, potensi itu kan selalu kemungkinan ada,” kata dia.
Diberitakan sebelumnya, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin mengatakan, TNI AD akan ditugaskan untuk menjaga seluruh
kilang minyak
BUMN.
Sjafrie mengatakan, kilang minyak milik BUMN merupakan industri strategis yang mempunyai pengaruh sangat besar terhadap kedaulatan negara.
“Sebagai contoh, kilang dan terminal, ini juga bagian yang tidak terpisahkan dari gelar kekuatan kita,” kata Sjafrie, dalam jumpa pers usai rapat kerja (raker) dengan Komisi I DPR RI, Senin (24/11/2025).
Ia menegaskan, penugasan tersebut merupakan bagian dari Operasi Militer Selain Perang (OMSP) sebagaimana tercantum dalam Pasal 14 revisi Undang-Undang TNI.
“Kita akan laksanakan ini terhitung mulai Desember, dengan menugaskan pasukan-pasukan dari TNI Angkatan Darat dan juga akan dipantau oleh Badan Intelijen Strategis (BAIS),” kata Sjafrie.
“Untuk bisa mengetahui hal-hal yang mungkin perlu kita ketahui sebagai suatu ancaman yang potensial, yang mungkin muncul, sehingga kita bisa mengantisipasi pengamanan secara fisik,” imbuh dia.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -
/data/photo/2025/11/26/69270293a49ff.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Menteri KKP Lapor Progres Kampung Nelayan ke Prabowo: Sudah 45 Persen Nasional 26 November 2025
Menteri KKP Lapor Progres Kampung Nelayan ke Prabowo: Sudah 45 Persen
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono melaporkan perkembangan pembangunan program Kampung Nelayan Merah Putih kepada Presiden RI Prabowo Subianto.
Laporan disampaikannya saat Kepala Negara memanggilnya ke Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (26/11/2025), untuk mendapatkan laporan lengkap mengenai perkembangan pembangunan
Kampung Nelayan
Merah Putih.
“Soal progres
Kampung Nelayan Merah Putih
yang kami laporkan kepada Bapak Presiden,” kata Trenggono, usai bertemu
Prabowo
.
Kampung Nelayan merupakan program strategis nasional yang dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir di seluruh Indonesia.
Trenggono menegaskan bahwa progres pembangunan berjalan signifikan dan mendapat perhatian penuh dari Presiden Prabowo.
“Sekarang sudah berapa persen? Sekarang sudah 45 persen,” ungkap Trenggono.
Sebagai informasi, program unggulan ini dirancang secara komprehensif untuk meningkatkan kualitas hidup para nelayan dan keluarganya.
Tidak hanya melalui penyediaan hunian layak dan tertata modern, tetapi juga dengan menghadirkan berbagai fasilitas pendukung aktivitas perikanan serta akses layanan publik yang memadai dan mudah dijangkau.
Beragam fasilitas penunjang produktivitas disiapkan pemerintah, seperti
cold storage
, tempat pelelangan ikan modern, dermaga tertata, serta pusat logistik perikanan yang menopang rantai nilai sektor kelautan dari hulu hingga hilir.
Selain meningkatkan kesejahteraan nelayan, program ini juga berperan penting dalam memperkuat ketahanan pangan nasional berbasis laut, mengingat sektor perikanan merupakan salah satu penopang utama pasokan protein bagi masyarakat Indonesia.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -
/data/photo/2025/11/26/6926ea8e95f2d.jpeg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Belum Bebaskan Ira Puspadewi dkk, KPK Masih Tunggu Keppres Nasional 26 November 2025
Belum Bebaskan Ira Puspadewi dkk, KPK Masih Tunggu Keppres
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih menunggu salinan Keputusan Presiden (Keppres) terkait rehabilitasi eks Direktur Utama PT ASDP Ira Puspadewi dan kawan-kawannya.
“Sampai saat ini
KPK
masih menunggu surat keputusan
rehabilitasi
dari Presiden,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih, Jakarta, Rabu (26/11/2025).
Budi menjelaskan salinan Keppres terkait rehabilitasi itu akan menjadi dasar bagi pimpinan KPK untuk menindaklanjuti rehabilitasi tersebut.
“Sehingga kami masih menunggu surat tersebut untuk kemudian bisa melaksanakan tindak lanjutnya,” ujarnya.
Budi memastikan KPK akan mengumumkan jika sudah menerima salinan Keppres tersebut.
“Nanti akan kami infokan kembali jika kami sudah mendapatkan surat tersebut. Tentu ketika KPK sudah menerima, kami akan memproses,” ucap dia.
Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto memberikan rehabilitasi kepada mantan Direktur Utama PT Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (ASDP) Indonesia Ferry (Persero),
Ira Puspadewi
.
Selain Ira, dua terdakwa lain dalam kasus
korupsi
di ASDP yang menjerat Ira, Muhammad Yusuf Hadi dan Harry Muhammad Adhi Caksono, juga diberikan rehabilitasi.
“Setelah DPR RI menerima berbagai aspirasi dari masyarakat, kelompok masyarakat, kami kemudian meminta ke komisi hukum untuk melakukan kajian terhadap penyelidikan yang mulai dilakukan sejak Juli 2024,” ujar Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad di Istana, Jakarta, Selasa (25/11/2025).
“Dari hasil komunikasi dengan pihak pemerintah, alhamdulillah pada hari ini Presiden RI Prabowo Subianto telah menandatangani surat rehabilitasi terhadap 3 nama tersebut,” imbuhnya.
Sebelumnya, mantan Direktur Utama PT Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (ASDP) Indonesia Ferry (Persero), Ira Puspadewi, dijatuhi vonis 4,5 tahun penjara.
Ira Puspadewi dinyatakan bersalah dalam perkara korupsi terkait kerja sama usaha (KSU) dan proses akuisisi PT Jembatan Nusantara (PT JN) pada periode 2019–2022.
“Mengadili, menjatuhkan pidana kepada terdakwa Ira Puspadewi dengan pidana penjara selama 4 tahun dan 6 bulan penjara, dan denda Rp 500 juta subsider 3 bulan penjara,” kata Hakim Ketua Sunoto, saat membacakan amar putusan di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dikutip pada Selasa (25/11/2025).
Vonis ini lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi yakni 8,5 tahun penjara.
Majelis hakim menilai, Ira terbukti memperkaya pemilik PT JN, Adjie, senilai Rp 1,25 triliun melalui proses akuisisi PT JN oleh PT ASDP.
Meski terbukti memperkaya orang lain atau korporasi, Ira dinilai tidak menerima keuntungan pribadi sehingga tidak dikenakan pidana berupa uang pengganti.
Direktur Komersial dan Pelayanan PT ASDP Ferry Muhammad Yusuf Hadi dan mantan Direktur Perencanaan dan Pengembangan PT ASDP Ferry Harry Muhammad Adhi Caksono juga divonis bersalah dalam perkara yang sama.
Keduanya masing-masing dihukum 4 tahun penjara dengan denda Rp 250 juta subsider 3 bulan penjara.
Perbuatan ketiga terdakwa ini diyakini telah melanggar dakwaan alternatif kedua, yaitu Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -
/data/photo/2025/11/26/6926eca957747.jpeg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Mendagri Tito Terima Penghargaan Tokoh Pendorong Pertumbuhan dan Stabilitas Ekonomi Daerah Nasional 26 November 2025
Mendagri Tito Terima Penghargaan Tokoh Pendorong Pertumbuhan dan Stabilitas Ekonomi Daerah
Tim Redaksi
KOMPAS.com
– Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menerima penghargaan Tokoh Pendorong Pertumbuhan dan Stabilitas Ekonomi Daerah dari detikcom.
Penghargaan tersebut diberikan berdasarkan penilaian terhadap konsistensi
mendagri
dalam membina dan mendorong pemerintah daerah (pemda) menjaga pertumbuhan dan stabilitas ekonomi.
Di bawah kepemimpinan Tito, Kementerian Dalam Negeri (
Kemendagri
) dinilai mampu menjadi motor koordinasi kebijakan ekonomi di tingkat daerah.
Penilaian tersebut tercermin dari sejumlah capaian, di antaranya inflasi yang stabil di kisaran 2 persen, serta penerapan monitoring inflasi mingguan berbasis data Badan Pusat Statistik (BPS) hingga level kabupaten/kota.
Selain itu, Tito dinilai juga berperan aktif memastikan pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) berjalan optimal, pendapatan daerah meningkat tanpa membebani masyarakat, serta ekosistem kemudahan berusaha semakin baik melalui perizinan yang lebih cepat dan efisien. Hasilnya
Perputaran uang dan aktivitas ekonomi daerah tetap terjaga.
Dalam acara penyerahan penghargaan, Tito memaparkan berbagai langkah yang ditempuh Kemendagri dalam menangani
pengendalian inflasi
dan pertumbuhan ekonomi secara simultan.
Ia menjelaskan, Kemendagri telah menjalankan sejumlah inisiatif, salah satunya melalui penyelenggaraan rapat koordinasi (rakor) pengendalian inflasi yang rutin digelar sejak September 2022.
Pada awal pelaksanaan rakor, tingkat inflasi masih berada di angka 5,9 persen. Namun, berkat konsistensi dan kolaborasi lintas sektor, inflasi berhasil ditekan hingga stabil di kisaran 1,5 hingga 3,5 persen. Bahkan, inflasi Oktober 2025 secara
year-on-year
(YoY) tercatat sebesar 2,86 persen.
Kondisi tersebut menjadi kabar baik karena mampu menjaga keseimbangan bagi produsen dan konsumen sekaligus memastikan keterjangkauan harga
Selain pengendalian inflasi, Kemendagri juga memantau perkembangan pertumbuhan ekonomi daerah secara berkala.
Melalui pertemuan rutin, Tito dan jajarannya menelaah data yang disampaikan BPS guna melihat tren ekonomi di setiap daerah.
“Yang tinggi pertumbuhan ekonominya kami minta untuk dijaga, yang rendah kami dorong melalui peran dari teman-teman kementerian/lembaga lain dan juga daerah,” jelasnya.
Untuk menjaga perputaran ekonomi di daerah, Kemendagri juga melakukan evaluasi pendapatan dan belanja APBD setiap bulan.
Tito menjelaskan, pendapatan daerah yang tinggi idealnya diiringi dengan realisasi belanja yang juga tinggi sehingga peredaran uang dapat berlangsung optimal di masyarakat. Dengan demikian, daya beli tetap terjaga dan aktivitas ekonomi swasta turut meningkat.
Langkah strategis lainnya adalah dorongan agar seluruh daerah memiliki Mal Pelayanan Publik (MPP).
Kehadiran MPP dinilai menjadi instrumen penting dalam memudahkan proses berusaha karena mengintegrasikan berbagai layanan pemerintahan dalam satu lokasi, mulai dari kependudukan dan pencatatan sipil (dukcapil), perizinan, paspor, hingga sertifikat tanah.
“Dengan adanya kemudahan berusaha maka akan lebih mudah bagi masyarakat yang ingin berusaha, memudahkan membuka lapangan kerja,” ujarnya.
Di sisi lain, Tito menyampaikan apresiasi kepada detikcom atas penghargaan yang diberikan.
Ia menilai, pengakuan tersebut sebagai bentuk dukungan terhadap upaya pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional.
Menurutnya, peran media menjadi penyemangat bagi pemerintah untuk terus memberikan hasil nyata bagi masyarakat.
“Penghargaan ini tentu akan membesarkan hati kami dan membuat kami bekerja lebih keras lagi,” tegasnya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -
/data/photo/2025/11/26/6926de71aad90.jpeg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Gus Irfan Lantik Pejabat Kemenhaj, Harun Al-Rasyid Didapuk Jadi Dirjen Nasional 26 November 2025
Gus Irfan Lantik Pejabat Kemenhaj, Harun Al-Rasyid Didapuk Jadi Dirjen
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Menteri Haji dan Umrah RI Mochamad Irfan Yusuf (Gus Irfan) melantik jajaran pejabat struktural Kementerian Haji dan Umrah, di Masjid Al Ikhlas, Kementerian Haji dan Umrah RI, Thamrin, Jakarta Pusat, Rabu (26/11/2025).
Dari pengamatan Kompas.com, prosesi pelantikan berlangsung khidmat karena digelar di dalam masjid, Gus Irfan lalu memandu sumpah atau janji yang diikuti oleh para pejabat.
“Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan setia dan taat kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruhnya demi Dharma bakti saya kepada bangsa dan negara,” demikian para pejabat membacakan sumpahnya, Rabu.
Para pejabat Kemenhaj RI yang dilantik hari ini berjanji akan menjalankan tugas dan jabatan mereka dengan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab.
“Bahwa saya dalam menjalankan tugas dan jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh rasa tanggung jawab,” lanjut mereka.
“Bahwa saya akan menjaga integritas, tidak menyalahgunakan kewenangan, serta menghindari diri dari perbuatan tercela,” sambung sumpah tersebut.
Setelah mengucapkan sumpah, para pejabat menandatangani berita acara pengucapan sumpah jabatan di hadapan Gus Irfan dan Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Azhar Simanjuntak.
Salah satu pejabat eselon I yang dilantik adalah mantan “Raja” OTT Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Harun Al-Rasyid yang didapuk sebagai Direktur Jenderal Pengendalian Haji dan Umrah
Kementerian Haji dan Umrah
.
Dari eselon I, pejabat yang dilantik itu terdiri dari seorang sekretaris jenderal, empat orang direktur jenderal, satu orang inspektur jenderal, dan satu orang staf ahli.
Berikut nama-nama pejabat Eselon I Kementerian Haji dan Umrah yang baru dilantik:
1. Teguh Dwi Nugroho sebagai Sekretaris Jenderal Kementerian Haji dan Umrah
2. Puji Raharjo sebagai Direktur Jenderal Bina Haji dan Umrah Kementerian Haji dan Umrah
3. Laksamana Pertama TNI (purn) Ian Heriyawan sebagai Direktur Jenderal Pelayanan Haji Kementerian Haji dan Umrah
4. Reinard Zainal Efendi sebagai Direktur Jenderal Pengembangan Ekosistem Ekonomi Haji dan Umrah Kementerian Haji dan Umrah
5. Harun Ar-Rasyid sebagai Direktur Jenderal Pengendalian Haji dan Umrah Kementerian Haji dan Umrah
6. Mayor Jenderal TNI (purn) Dendi Suryadi sebagai Inspektur Jenderal Kementerian Haji dan Umrah
7. Ramadhan Harisman sebagai Staf Ahli Bidang Manajemen dan Transformasi Layanan Publik Haji dan Umrah.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -
/data/photo/2025/11/23/69221ba4a047e.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Gus Yahya: Saya Tetap Ketum PBNU Berdasarkan Konstitusi Organisasi Nasional 26 November 2025
Gus Yahya: Saya Tetap Ketum PBNU Berdasarkan Konstitusi Organisasi
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya menegaskan dirinya tetap menjabat sebagai Ketua Umum PBNU.
Penegasan ini disampaikan menyusul beredarnya
surat edaran
yang mengeklaim dirinya sudah tidak lagi menduduki jabatannya, mulai Rabu (26/11/2025).
“Saya tetap dalam jabatan saya sebagai ketua umum berdasarkan konstitusi organisasi dan juga berdasarkan pengakuan dari seluruh jajaran pengurus NU di semua tingkat di seluruh Indonesia,” kata
Gus Yahya
, dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (26/11/2025).
Dia menilai, surat edaran yang dikaitkan dengan hasil rapat harian Syuriah PBNU itu tidak memiliki dasar hukum apa pun untuk memberhentikan dirinya.
Sebab, Gus Yahya memastikan bahwa rapat harian Syuriah PBNU tidak memiliki wewenang apa pun untuk memberhentikan ketua umum.
“Apalagi surat edaran itu, rapat harian Syuriah itu sendiri tidak mempunyai dampak hukum apa pun terhadap jabatan saya. Karena tidak ada wewenang untuk itu,” kata dia.
Gus Yahya menilai, surat edaran tersebut tidak sah karena dibuat dan disebarkan tanpa prosedur resmi organisasi.
“Surat edaran yang dikirim ke mana-mana itu juga bukan surat yang sah dan diedarkan secara tidak sah. Maka, ya tak perlu diperhatikan, enggak perlu ditanggapi. Ya itu tidak sah,” tegas dia.
Oleh karena itu, Gus Yahya menilai, pihak mana pun tidak seharusnya memperlakukan surat tersebut sebagai dokumen resmi dari organisasi PBNU.
“Misalnya kemudian pihak mana pun menganggap itu sebagai dokumen resmi, ya enggak mungkin, karena tidak sah dan bisa dicek secara digital,” ucap Gus Yahya.
Diberitakan sebelumnya, beredar surat edaran yang menyatakan Gus Yahya diberhentikan untuk menindaklanjuti hasil rapat harian Syuriah PBNU pada 20 November 2025.
Surat edaran yang dibuat 25 November 2025 itu menyatakan Gus Yahya tak lagi menjabat PBNU sejak 26 November 2025 dan diminta melepas segala atributnya sebagai Ketua Umum.
Selain menyatakan Gus Yahya diberhentikan, surat itu juga menyebut Rais Aam PBNU
Miftachul Akhyar
akan mengambil tampuk kepemimpinan sementara di PBNU.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -
/data/photo/2025/11/25/6925758e1fc8a.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
DPR Desak Pemerintah Gerak Cepat Bantu Korban Banjir Sibolga Nasional 26 November 2025
DPR Desak Pemerintah Gerak Cepat Bantu Korban Banjir Sibolga
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah bergerak cepat memberikan bantuan bagi warga terdampak bencana banjir bandang dan tanah longsor di sejumlah wilayah di Sumatera Utara (Sumut).
Dia mengingatkan agar kebutuhan logistik dan layanan kesehatan masyarakat terdampak, khususnya yang berada di tenda pengungsian, harus benar-benar terpenuhi.
“Setiap kebutuhan masyarakat terdampak harus menjadi perhatian Pemerintah. Pemberian bantuan logistik jangan sampai terlambat, dan area tempat pengungsian harus dipastikan kenyamanannya,” ujar Puan dalam keterangan tertulisnya, Rabu (26/11/2025).
Politikus PDI-P itu juga meminta pemerintah daerah bekerja sama dengan para pemangku kebijakan lainnya untuk menyediakan layanan
trauma healing
bagi warga.
Puan mengingatkan bahwa bencana yang terjadi tidak hanya meluluhlantakkan bangunan, tapi juga berdampak terhadap psikologis masyarakat.
“Dan Pemda beserta stakeholder terkait perlu juga menyiapkan layanan trauma healing bagi warga. Bencana alam tidak pernah mudah untuk dilalui, apalagi bagi mereka yang kehilangan,” kata Puan.
“Hindari ego sektoral, pastikan keselamatan masyarakat yang paling utama,” sambungnya.
Puan menegaskan bahwa seluruh jajaran DPR RI menyampaikan keprihatinan atas bencana tersebut.
Dia berharap proses evakuasi korban dan penanganan bencana tersebut bisa berjalan lancar.
“DPR RI menyampaikan keprihatinan dan dukacita mendalam atas bencana alam di sejumlah daerah di
Sumatera Utara
. Kita harap proses evakuasi yang masih dilakukan tim SAR berjalan dengan lancar,” pungkasnya.
Diberitakan sebelumnya,
bencana banjir
dan longsor yang melanda tujuh kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara (Sumut) telah mengakibatkan 17 warga meninggal dunia.
Hal itu berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Polda Sumut pada Rabu (26/11/2025) pagi.
Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, mengatakan ada empat kabupaten/kota yang musibah longsor dan banjirnya datang bersamaan, yakni Kota Sibolga, Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah (Tapteng), dan Tapanuli Selatan (Tapsel).
Sementara itu, tiga wilayah lain seperti Kota Padangsidimpuan, Kabupaten Mandailing Natal, dan Nias Selatan hanya terendam banjir.
Namun, Abdul Muhari menjelaskan bahwa data yang disampaikan BNPB bersifat sementara dan masih berpotensi mengalami perkembangan sesuai dengan hasil kaji cepat lanjutan di lapangan.
Adapun 17 orang yang meninggal dunia akibat bencana terdiri dari lima warga di Sibolga, delapan orang di Tapsel, dan empat orang di Tapteng.
Abdul Muhari mengatakan, bencana di Sibolga ditandai dengan cuaca ekstrem hujan deras dalam durasi lebih dari dua hari. Wilayah terdampak meliputi Kecamatan Sibolga Utara, Sibolga Selatan, dan Kota.
“Dari laporan visual, banjir mengalir cukup deras dan menghantam rumah, menyeret kendaraan hingga infrastruktur lain yang dilewatinya. Arus air itu juga membawa material seperti lumpur, batang pohon, puing bangunan, dan sampah rumah tangga,” ujar Abdul Muhari dalam keterangan tertulisnya.
Berdasarkan data dari Polda Sumut, longsor di Sibolga mengakibatkan lima orang tewas.
Selanjutnya di Tapsel, dari hasil kaji cepat BNPB, banjir dan longsor berdampak di 11 kecamatan, yakni Kecamatan Sipirok, Marancar, Batang Toru, Angkola Barat, Muara Batang Toru, Angkola Sangkunur, Angkola Selatan, Sayur Matinggi, Batang Angkola, Tanah Timbangan, dan Angkola Muaratais.
“Bencana banjir dan tanah longsor telah menyebabkan delapan warga meninggal dunia, 58 luka-luka, dan 2.851 warga terpaksa harus mengungsi,” kata Abdul Muhari.
Sementara itu di Tapanuli Utara, 50 unit rumah terdampak dan dua jembatan terputus akibat banjir serta tanah longsor.
Saat ini, BPBD Tapanuli Utara dan tim gabungan melaksanakan pendataan dan merekomendasikan jalur alternatif di Kecamatan Pangaribuan, Taput-Silantom sebagai akses jalan sementara.
Kemudian, kata Abdul Muhari, di Tapteng, banjir terjadi di sembilan kecamatan, antara lain Kecamatan Pandan, Sarudik, Badiri, Kolang, Tukka, Lumut, Barus, Sorkam, dan Pinangsori.
Akibat musibah ini, sebanyak 1.902 unit rumah yang terdampak.
“BPBD Tapanuli Tengah dan tim gabungan mendirikan tenda pengungsi serta mendistribusikan bantuan sembako kepada warga terdampak,” ujar Abdul.
Sementara itu, berdasarkan keterangan Bupati Tapteng Masinton Pasaribu, di wilayahnya ada empat orang yang meninggal dunia tertimbun longsor, terdiri dari seorang ibu dan tiga anaknya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -
/data/photo/2025/04/09/67f6678787260.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
BPJS Kesehatan: 454 Puskesmas Tidak Punya Dokter Umum, 2.735 Tak Punya Dokter Gigi Nasional 26 November 2025
BPJS Kesehatan: 454 Puskesmas Tidak Punya Dokter Umum, 2.735 Tak Punya Dokter Gigi
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Direktur Pelayanan BPJS Kesehatan Lily Kresnowati mengungkapkan, sebanyak 454 pusat kesehatan masyarakat (puskesmas) di Indonesia tidak memiliki dokter umum. Selain itu, 26,98 persen atau 2.735 puskesmas di Indonesia tidak memiliki dokter gigi.
Data tersebut disampaikan Lily dalam rapat panitia kerja (Panja) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dengan Komisi IX DPR, Rabu (26/11/2025).
“454
Puskesmas
tidak memiliki
dokter umum
, sementara 2.735 Puskesmas tidak memiliki
dokter gigi
. Kekurangan dokter gigi disebut sebagai salah satu persoalan paling menonjol dalam penguatan layanan primer,” ujar Lily.
Selain itu, terdapat 3,63 persen atau 241 klinik pratama yang hanya memiliki satu dokter umum. Kemudian, 17,84 persen atau 1.183 klinik pratama tidak tersedia dokter gigi.
Lily mengatakan, data tersebut menunjukkan tidak meratanya dokter maupun tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan.
“Jadi secara umum memang ketersediaan dokter gigi masih dirasakan kurang,” ujar Lily.
Oleh karena itu,
BPJS Kesehatan
melakukan lima upaya untuk menguatkan fasilitas kesehatan yang tersebar di wilayah Indonesia.
Pertama, koordinasi dengan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah untuk pemenuhan sarana, prasarana, dan tenaga kesehatan, khususnya puskesmas.
Kedua, advokasi pemerintah daerah untuk menambah jumlah Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) di daerah terpencil dan kepulauan.
“(Ketiga) Koordinasi dengan organisasi profesi dan asosiasi fasles untuk peningkatan kompetensi tenaga kesehatan, khususnya dokter,” ujar Lily.
Keempat, penyesuaian kredensialing/rekredensialing sesuai dengan regulasi yang terbaru. Terakhir, peningkatan promotiv preventif di FKTP.
Sebelumnya, Menteri Kesehatan (Menkes) RI Budi Gunadi Sadikin menyebut bahwa Indonesia masih kekurangan sumber daya manusia (SDM) kesehatan, terutama untuk posisi dokter gigi dan dokter spesialis.
“Kekurangan terbesar masih terjadi untuk dokter gigi dan dokter-dokter spesialis di seluruh fasilitas kesehatan ini,” ujar Budi dalam sambutannya ketika menjadi pembina upacara pada Peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-61 yang digelar di Kantor Kemenkes, Jakarta Selatan, Rabu (12/11/2025).
Budi mengatakan, jumlah tenaga kesehatan di setiap puskesmas di Indonesia belum mencukupi dan distribusinya juga belum merata.
“(Baru) 61 persen puskesmas yang memiliki jenis tenaga kesehatan sesuai standar dan 74 persen RSUD telah dilengkapi dengan tujuh dokter spesialis dasar,” ujar Budi.
Kata Menkes, Presiden Prabowo Subianto menargetkan sebanyak 500 pembangunan rumah sakit penyelenggara pendidikan utama (dokter spesialis) di seluruh kabupaten/kota.
“Ditargetkan Bapak Presiden 500 di seluruh kabupaten/kota di seluruh Indonesia agar memudahkan dan memurahkan akses pendidikan untuk menjadi dokter spesialis yang sangat kurang untuk mengisi kebutuhan rumah sakit-rumah sakit di seluruh pelosok Indonesia,” ujar Budi.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.