Xcloud.id

Category: Kompas.com Nasional

  • Ketua MKMK: Setiap Kami Buat Putusan, Pasti Ada yang Tidak Senang

    Ketua MKMK: Setiap Kami Buat Putusan, Pasti Ada yang Tidak Senang

    Ketua MKMK: Setiap Kami Buat Putusan, Pasti Ada yang Tidak Senang
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) I Dewa Gede Palguna menyadari bahwa setiap putusan MKMK berpotensi menimbulkan ketidakpuasan dari pihak tertentu.
    Terutama, kata Palguna, keputusan yang berujung pada sanksi.
    “Pasti ada hal yang tidak menyenangkan, dan setiap kali kami membuat putusan, terutama yang menghukum, pasti ada yang tidak senang,” kata Palguna di Gedung MK, Jakarta Pusat, Rabu (7/1/2026).
    Namun, ketidakpuasan dari pihak-pihak tertentu itu disebutnya sebagai konsekuensi dari tugas yang diemban
    MKMK
    .
    “Itulah risiko pekerjaan dan sumpah kami memang untuk itu,” ujar Palguna.
    Palguna melanjutkan, MKMK lebih menekankan pendekatan pencegahan (
    preventive
    ) dalam menjalankan tugas
    pengawasan etik
    .
    Karena itu, tidak semua laporan dibuatkan putusan karena ada yang bukan kewenangan MKMK.
    “Jika sudah ada pelanggaran, baru kami periksa dengan hati-hati. Tidak semua laporan kami buatkan putusan, ada yang tidak diregistrasi karena bukan kewenangan kami,” kata dia.
    Meskipun begitu, Palguna menyebut bahwa kekuasaan itu perlu diawasi.
    Ia mengutip pernyataan Presiden Amerika Serikat ke-16 Abraham Lincoln yang menegaskan pentingnya pengawasan etik.
    “Kami sadar kekuasaan membutuhkan pengawasan. Mengutip Abraham Lincoln ‘jika Anda ingin menguji karakter seseorang, berilah dia kekuasaan’. Keberadaan MKMK atau pengawas etik manapun memang harus ada,” pungkas dia.
    Copyright 2008 – 2026 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Mendagri Hadiri Panen Raya dan Pengumuman Swasembada Pangan di Karawang

    Mendagri Hadiri Panen Raya dan Pengumuman Swasembada Pangan di Karawang

    Mendagri Hadiri Panen Raya dan Pengumuman Swasembada Pangan di Karawang
    Tim Redaksi
    KOMPAS.com
    – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menghadiri Panen Raya dan Pengumuman Swasembada Pangan di Halaman Kantor Kecamatan Cilebar, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, Rabu (7/1/2026). 
    Kegiatan yang dihadiri langsung Presiden
    Prabowo
    Subianto itu menjadi tonggak penting dalam perjalanan pembangunan sektor pangan nasional. 
    Pasalnya,
    swasembada pangan
    merupakan agenda prioritas nasional yang secara konsisten ditekankan Prabowo sebagai fondasi ketahanan nasional, kedaulatan negara, dan kesejahteraan rakyat.
    Melalui kerja kolektif lintas kementerian dan lembaga, pemerintah daerah (
    pemda
    ), petani, pelaku usaha, serta dukungan masyarakat luas, Indonesia berhasil mencapai kondisi swasembada pangan sesuai target nasional pada akhir 2025.
    Dalam berbagai kesempatan, Tito juga kerap mengingatkan pemda agar mendukung program swasembada pangan. 
    Ia mengimbau pemda membuat kebijakan untuk melindungi persawahan yang ada di wilayah masing-masing.
    Tito menyampaikan, perlindungan lahan sawah merupakan syarat utama dalam mendukung
    ketahanan pangan
    nasional. 
    Menurutnya, hal pertama yang harus dipastikan adalah luas lahan tidak berkurang sehingga ditetapkan konsep lahan sawah yang dilindungi (LSD).
    Selain itu, Tito menegaskan pentingnya menjaga stabilitas harga pangan sejalan dengan semangat swasembada pangan. Menurutnya, masyarakat juga berharap persoalan pangan menjadi perhatian utama pemerintah.
    Mantan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) itu menyampaikan bahwa Presiden Prabowo menaruh perhatian besar terhadap ketahanan pangan.
    Bahkan, dalam berbagai kesempatan, Prabowo menegaskan bahwa swasembada pangan merupakan salah satu program prioritas pemerintah.
    Tito menyebutkan, Presiden Prabowo memaknai kemandirian Indonesia sebagai negara merdeka dengan swasembada pangan sebagai salah satu indikator utamanya.
    “Negara yang merdeka, negara yang merdeka dari pangan. Adanya kekuatan pangan yang bisa menghidupi rakyatnya sendiri,” ucap Tito.
    Hal itu disampaikan Tito saat membuka Gerakan Pangan Murah di Plataran eks-MTQ Tugu Religi, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, beberapa waktu lalu.
    Dalam kegiatan tersebut turut hadir Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman, serta jajaran menteri Kabinet Merah Putih. Hadiri pula sejumlah kepala daerah dan pejabat terkait.
    Copyright 2008 – 2026 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Putusan MK Harus Dipatuhi, Menkum: Ada yang Tidak Dijalankan Pemerintah?

    Putusan MK Harus Dipatuhi, Menkum: Ada yang Tidak Dijalankan Pemerintah?

    Putusan MK Harus Dipatuhi, Menkum: Ada yang Tidak Dijalankan Pemerintah?
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas mengeklaim bahwa selama ini pemerintah telah menjalankan amanat sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).
    Menurut Supratman, setiap putusan Mahkamah sudah semestinya dijalankan sesuai dengan yang diucapkan oleh Ketua
    Mahkamah Konstitusi
    Suhartoyo.
    “Memang kan harus dijalankan. Apa yang pemerintah tidak jalankan (terkait) putusan MK? Kan dijalankan. Ada yang tidak dijalankan oleh pemerintah?” kata Supratman saat ditemui di Gedung MK, Jakarta Pusat, Rabu (7/1/2026).
    Supratman juga menyatakan, pemerintah akan menjalankan perbaikan terhadap suatu undang-undang jika diminta oleh MK.
    “Ya pasti, (dijalankan), kalau begitu dinyatakan MK itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, pasti itu sudah langsung dijalankan oleh pemerintah,” ucapnya.
    Sebelumnya, Ketua Mahkamah Konstitusi Suhartoyo menegaskan, setiap putusan Mahkamah sudah sepatutnya dipatuhi dan dijalankan seluruh pihak sebagai perwujudan prinsip
    negara hukum
    .
    “Sebagai perwujudan prinsip negara hukum, maka setiap putusan pengadilan, termasuk
    putusan Mahkamah Konstitusi
    , sudah sepatutnya untuk dipatuhi dan dijalankan,” kata Suhartoyo, Rabu.
    Ia menuturkan, MK menegakkan asas dan prinsip pemilu, termasuk sikap tegas berbagai pelanggaran dan kecurangan demi tegaknya pilar hukum demokrasi yang berkeadilan.
    “Mahkamah Konstitusi mengambil sikap tegas terhadap berbagai pelanggaran atau kecurangan dalam pemilu sepanjang telah terbukti secara terang benderang dan meyakinkan dalam persidangan yang terbuka,” ucapnya.
    Copyright 2008 – 2026 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Berbekal LHA PPATK, Bareskrim Sita Uang dan Aset Judol Rp 37,6 Miliar

    Berbekal LHA PPATK, Bareskrim Sita Uang dan Aset Judol Rp 37,6 Miliar

    Berbekal LHA PPATK, Bareskrim Sita Uang dan Aset Judol Rp 37,6 Miliar
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengirimkan Laporan Hasil Analisis (LHA) transaksi keuangan terkait praktik perjudian online kepada Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskrim Polri.
    Berbekal laporan tersebut,
    Bareskrim Polri
    menyita uang dan aset dengan total nilai Rp 37,6 miliar dari sindikat
    judi online
    .
    Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri Brigjen Himawan Bayu Aji mengatakan, dukungan data intelijen keuangan dari
    PPATK
    menjadi landasan utama dalam penindakan kasus perjudian online yang dilakukan secara berkelanjutan.
    “Bahwa penindakan terhadap praktik perjudian online, Direktorat Siber Bareskrim Polri secara prosedural dan berkelanjutan menerima dukungan data intelijen keuangan berupa laporan hasil analisis transaksi dari PPATK,” kata Himawan dalam konferensi pers di Bareskrim Polri, Jakarta, Rabu (7/1/2026).
    Himawan menjelaskan, dari LHA yang diterima, penyidik telah menerbitkan tiga laporan polisi untuk mengusut tuntas perkara judi online.
    Ketiga laporan tersebut ditangani melalui mekanisme Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2013.
    “Saat ini Direktorat Siber Bareskrim Polri menangani 3 laporan polisi melalui mekanisme Perma Nomor 1 Tahun 2013 dengan total penyitaan Rp 37,65 miliar,” ujar Himawan.
    Laporan polisi pertama, yakni LP/A/562/IX/2022, berkaitan dengan sejumlah situs judi online, antara lain Slotter, Olympus Gacor, Maxwin, Kakek Slot, Panda Slotter, NLS King Cobra, hingga DP Maxwin.
    Dalam penanganan perkara ini, penyidik telah melakukan tiga tahap penyitaan.
    “Pada tahap pertama dan kedua telah dilaksanakan pada April dan Juli 2025. Dan penyitaan tahap ketiga yang saat ini kami sampaikan kepada rekan-rekan sebesar Rp 33,87 miliar dari 142 rekening,” terang Himawan.
    Laporan polisi kedua adalah LP/A/10/III/2025/SPKT Bareskrim Polri tertanggal 23 Juli 2025 yang berkaitan dengan situs judi online Kedai 69. Dalam perkara ini, penyidik menyita uang sebesar Rp 92.645.089 dari 15 rekening.
    Sementara itu, laporan polisi ketiga, yakni LP/A/23/VII/2025/SPKT Bareskrim Polri tertanggal 23 Juli 2025, berkaitan dengan situs judi online Abadi Cash. Dari perkara tersebut, penyidik menyita uang sebesar Rp 3,68 miliar dari 30 rekening.
    Selain uang, penyidik juga menyita sejumlah aset fisik.
    “Aset fisik yang juga kita lakukan penyitaan antara lain adalah 2 unit kendaraan roda empat dan 1 unit ruko” tambah Himawan.
    Himawan menambahkan, hingga kini Dittipidsiber Bareskrim Polri telah menerima total 51 LHA dari PPATK.
    Berdasarkan laporan tersebut, PPATK telah melakukan penghentian sementara transaksi terhadap ribuan rekening yang terindikasi menampung dana hasil perjudian online.
    “Terhadap 51 LHA tersebut, pihak PPATK telah melakukan penghentian sementara transaksi terhadap 5.961 rekening yang terindikasi menampung dana judi online dengan nilai total saldo saat penghentian tersebut mencapai Rp 255 miliar,” ujar Himawan.
    Atas sinergi tersebut, Himawan mengapresiasi PPATK.
    Menurut dia, LHA dari PPATK menjadi instrumen penting dalam mendukung proses penegakan hukum, khususnya dalam pemberantasan judi online.
    “Ini merupakan hasil kerjasama dan sinergisitas antara kementerian/lembaga. Semoga kolaborasi yang telah terjalin dapat terus ditingkatkan untuk mendukung upaya bersama dalam upaya pemberantasan perjudian online,” pungkas Himawan.
    Copyright 2008 – 2026 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pemerintah Beri Relaksasi Utang bagi UMKM Terdampak Bencana di Sumatera

    Pemerintah Beri Relaksasi Utang bagi UMKM Terdampak Bencana di Sumatera

    Pemerintah Beri Relaksasi Utang bagi UMKM Terdampak Bencana di Sumatera
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman mengatakan, pemerintah akan memberikan relaksasi utang bagi pelaku UMKM di Sumatera yang terdampak bencana.
    Keringanan utang ini merupakan salah satu dari tiga layanan program
    Klinik UMKM Bangkit
    yang tergabung dalam Kelompok Kerja (Pokja) Pemberdayaan Pascabencana Sumatera besutan Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Kemenko PM) untuk pemulihan ekonomi warga terdampak.
    “Bahwa terkait pinjaman usaha, dan lain sebagainya UMKM di wilayah terdampak akan diberikan relaksasi dan nanti akan kita petakan mana-mana saja yang akan dihapuskan,” ujar Maman usai menghadiri Rapat Terbatas Menteri (RTM) di Kementerian Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Kemenko PM), Jakarta Pusat, Rabu (7/1/2026).
    Maman menegaskan, layanan ini bertujuan agar para pelaku usaha yang terdampak bencana Sumatera tidak terbebani dengan utang.
    “Lalu (layanan) yang kedua adalah layanan membeli barang ataupun membeli produk lokal. Dan yang ketiga adalah layanan produksi,” ucap Maman.
    Di sisi lain, berdasarkan tindak lanjut RTM dengan Kemenko Pemberdayaan Masyarakat, pemerintah disebut mulai gotong royong untuk membersihkan warung, toko, pasar, dan fasilitas usaha lainnya di seluruh daerah terdampak guna menggerakkan kembali perekonomian setempat.
    Ia menjelaskan, upaya itu bertujuan mendorong perputaran ekonomi di daerah terdampak dengan memprioritaskan produksi dan konsumsi lokal.
    Produk-produk yang masih dapat diproduksi namun belum terserap pasar akan dibantu pemasarannya, termasuk melalui pembelian oleh pemerintah, agar aktivitas ekonomi masyarakat kembali bergerak.
    “Alhamdulillah sekarang sudah mulai terjadi pergerakan dan tinggal selanjutnya adalah pemantauan dan pemetaan secara utuh masuk ke wilayah pemulihan ekonomi secara komprehensif,” ungkap dia.
    Diberitakan sebelumnya, Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Kemenko PMK) membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Pemberdayaan Pascabencana Sumatera.
    Pembentukan pokja tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, usai memimpin Rapat Terbatas Menteri (RTM) bersama kementerian/lembaga terkait di kantornya, Rabu (7/1/2026).
    “Program dan langkah pemberdayaan pascabencana ini kita bentuk Pokja Pemberdayaan Pascabencana,” kata pria yang akrab disapa Cak Imin tersebut.
    Pokja ini berisi Kementerian Sosial, Kementerian UMKM, Kementerian P2MI, Kementerian Ekonomi Kreatif, Kementerian Desa, Kementerian Koperasi, BPJS Ketenagakerjaan, dan BPJS Kesehatan.
    “(Kami) akan bersama-sama mendorong semua program-program yang kita miliki agar Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh, segera pulih dan bangkit secara ekonomi,” tegas Cak Imin.
    Copyright 2008 – 2026 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Prabowo: Politik di Indonesia Pengorbanan, Ingin Mengabdi Selalu Dicari Kesalahannya

    Prabowo: Politik di Indonesia Pengorbanan, Ingin Mengabdi Selalu Dicari Kesalahannya

    Prabowo: Politik di Indonesia Pengorbanan, Ingin Mengabdi Selalu Dicari Kesalahannya
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Presiden Prabowo Subianto mengatakan, masuk dunia politik di Indonesia merupakan sebuah pengorbanan. Sebab, tak sedikit politikus yang kerap dicari-cari kesalahan dan kejelekannya.
    Hal ini disampaikan
    Prabowo
    saat melihat menterinya yang juga seorang ketua umum partai, masih mau berkutat dengan dinamika politik di tanah air. Menurut Prabowo, orang-orang yang masuk ke dunia politik adalah aneh.
    “Orang-orang yang masuk ke politik ini saya juga merasa aneh juga, saudara (Zulkifli Hasan) masih mau masuk politik. Politik di Indonesia ini
    pengorbanan
    . Ingin mengabdi Ingin berbuat baik selalu dikuyu-kuyu, selalu dicari-cari kesalahan dan kejelekannya,” kata Prabowo saat menghadiri panen raya dan pengumuman swasembada beras di Kabupaten Karawang, Jawa Barat, Rabu (7/1/2026).
    Namun, Prabowo memaklumi. Dia meyakini, seseorang yang makin tinggi derajatnya akan mengalami berbagai rintangan.
    “Tapi tidak apa-apa, saya selalu katakan semakin naik ke puncak, semakin diterpa angin yang kencang. Mereka yang kuat yang akan sampai ke atas,” beber dia.
    Oleh karenanya, ia meminta jajaran kepala daerah, bupati, wali kota, hingga Direktur Utama (Dirut) BUMN tidak gentar.
    Ia meminta mereka tidak ragu-ragu untuk tetap berjuang untuk masyarakat.
    “Kehormatan berjuang untuk rakyat, kehormatan. Kita semua akan dipanggil yang maha kuasa, itu kepastian, saudara-saudara. Dan selalu saya katakan kalau gajah meninggal dia tinggalkan gading. Harimau meninggal dia tinggalkan belang. Manusia pada saat kita dipanggil, yang kita tinggalkan hanya nama. Nama,
    nama baik
    ,” tandas Prabowo.
    Copyright 2008 – 2026 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Prabowo Ungkap Janji Mentan Amran: Sebentar Lagi Indonesia Bisa Swasembada Jagung

    Prabowo Ungkap Janji Mentan Amran: Sebentar Lagi Indonesia Bisa Swasembada Jagung

    Prabowo Ungkap Janji Mentan Amran: Sebentar Lagi Indonesia Bisa Swasembada Jagung
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Presiden Prabowo Subianto mengungkap janji Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman yang menyebutkan bahw Indonesia akan mencapai swasembda jagung dalam waktu dekat. agar Indonesia bisa mencapai swasembada jagung.
    “Nanti dengan
    swasembada pangan
    di mana-mana, tidak hanya beras tapi jagung,” kata Prabowo saat menghadiri panen raya dan pengumuman swasembada beras yang digelar di Kabupaten Karawang, Jawa Barat, Rabu (7/1/2026).
    “Saya dijanjikan oleh Pak Amran, oleh Wakil Menteri Pertanian (Sudaryono), didukung TNI dan polri, dijanjikan bahwa jagung pun kita dalam waktu dekat akan swasembada,” imbuh dia.
    Prabowo ingin swasembada akan berlaku pada semua komoditas pangan karena bakal berpengaruh pada penurunan harga pakan hingga pupuk.
    “Pakan akan murah untuk seluruh peternak dan petani. Kita akan turunkan harga pakan, kita akan sudah kita turunkan harga pupuk. Kalau bisa kita turunkan lagi harga pupuk, saudara-saudara,” kata dia.
    Prabowo mengaku bercita-cita menjadi seorang presiden yang mampu menurunkan harga-harga kebutuhan pokok.
    Ia ingin masyarakat dapat membeli pangan, pupuk, dan benih dengan harga terjangkau pada masa kepresidenannya.
    “Saya ingin jadi presiden, prestasi saya yang saya idam-idamkan, kalau saya bisa jadi presiden di mana harga-harga turun, harga pangan turun, harga pupuk turun, harga benih turun, harga untuk rakyat-rakyat kita turun terjangkau di semua bidang,” kata Prabowo.
    Mantan Menteri Pertahanan (Menhan) ini juga berharap petani menjadi sejahtera sehingga anak-anak mereka bisa sekolah tinggi dan menjadi insinyur, dokter, atau jenderal.
    “Seperti sekarang itu Menteri Pertanianmu anaknya petani, Wamentanmu anaknya petani, sekarang jadi Menteri jadi Wakil Menteri. Kalau dia tuh petani asli itu mereka ini, kulitnya hitam. Enggak ada petani yang bener kulitnya putih,” seloroh Prabowo.
    Copyright 2008 – 2026 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Menkes soal Super Flu: Flu Biasa, Tak Seperti Covid-19 yang Mematikan

    Menkes soal Super Flu: Flu Biasa, Tak Seperti Covid-19 yang Mematikan

    Menkes soal Super Flu: Flu Biasa, Tak Seperti Covid-19 yang Mematikan
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengatakan influenza A (H3N2) subclade K atau “super flu” merupakan flu biasa.
    Budi menyebutkan, super glu tidak mematikan seperti Covid-19 varian delta yang bisa mematikan.
    “Karena ini sama seperti flu biasa bukan seperti Covid-19 yang dulu-dulu yang varian Delta mematikan,” ujar Budi di Graha BNPB, Jakarta, Rabu (7/1/2026).
    Budi menjelaskan,
    super flu
    ini bukan virus baru, melainkan influenza tipe A dengan subclade K.
    Super flu juga berbeda dari Covid-19 yang merupakan virus baru.
    “Covid-19 itu nama virusnya. Tapi variannya kan ada yang Delta, Omicron, ada yang Beta, Alpha, segala macam. Jadi ini sebenarnya virus H3N2. Namanya, nama ininya, populernya Influenza A,” kata Budi.
    Budi juga mengatakan, super flu sudah ada sejak lama dan sering terjadi di musim dingin.
    “Ya dia penularannya cepat, tetapi kematiannya sangat rendah dan ini selalu terjadi biasanya di musim-musim dingin, di negara-negara maju tuh selalu terjadi kenaikan,” ujar dia.
    Budi menambahkan, kasus
    super flu di Indonesia
    masih berjumlah puluhan dan bisa diobati dengan pengobatan biasa.
    “Yang saya lihat laporan terakhir masih puluhan ya. Dan enggak parah sih. Artinya bisa dengan pengobatan biasa tetap sembuh,” kata Menkes.
    Diketahui,
    Kementerian Kesehatan
    (Kemenkes) RI mencatat ada 62 kasus infeksi virus influenza A (H3N2) subclade K atau super flu di Indonesia hingga Desember 2025 lalu.
    Direktur Penyakit Menular Kemenkes RI, Prima Yosephine menyampaikan, kasus-kasus tersebut tersebar di delapan provinsi, dengan konsentrasi terbanyak berada di Jawa Timur, Kalimantan Selatan, dan Jawa Barat.
    “Hingga akhir Desember 2025, tercatat 62 kasus influenza A(H3N2) subclade K yang tersebar di delapan provinsi, dengan jumlah terbanyak di Jawa Timur, Kalimantan Selatan, dan Jawa Barat. Mayoritas kasus terjadi pada perempuan dan kelompok usia anak,” kata Prima dalam siaran pers, Senin (5/1/2026).
    Copyright 2008 – 2026 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Prabowo: Politik di Indonesia Pengorbanan, Ingin Mengabdi Selalu Dicari Kesalahannya

    Prabowo Umumkan Indonesia Sudah Capai Swasembada Pangan

    Prabowo Umumkan Indonesia Sudah Capai Swasembada Pangan
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Presiden Prabowo Subianto mengumumkan Indonesia telah mencapai swasembada pangan.
    Pengumuman ini ia sampaikan saat menghadiri panen raya dan pengumuman swasembada beras yang digelar di Kabupaten
    Karawang
    , Jawa Barat, Rabu (7/1/2026).
    “Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, pada pagi hari ini, hari Rabu 7 Januari 2026, saya
    Prabowo Subianto
    Presiden Republik Indonesia, dengan ini mengumumkan telah tercapainya
    swasembada pangan
    tahun 2025 bagi seluruh bangsa Indonesia,” kata Prabowo, Rabu.
    Prabowo mengatakan, Indonesia harus menjadi bangsa yang sungguh-sungguh menjadi bangsa yang mandiri.
    Terlebih, bangsa ini adalah bangsa yang kaya dengan kekayaan alam melimpah.
    Ia prihatin juga kekayaan negara tidak pandai dikelola sehingga yang terjadi adalah kebocoran dan penyelundupan ke luar negeri.
    “Bangsa Indonesia harus sungguh-sungguh menjadi bangsa yang waspada bangsa yang selalu mau mengoreksi diri, bangsa yang selalu berani menghadapi segala keadaan,” ujarPrabowo.
    Sebagai informasi, Prabowo mulanya menargetkan swasembada beras akan tercapai dalam waktu sekitar 4 hingga 5 tahun.
    Namun, dalam waktu setahun swasembada pangan itu telah tercapai.
    Sepanjang 2025
    produksi beras
    Indonesia mencapai 34,71 juta ton, tertinggi sepanjang sejarah.
    Dengan stok beras dalam negeri, pemerintah sama sekali tidak mengimpor beras konsumsi pada 2025.
    Sementara itu, Badan Pangan Nasional (Bapanas) melaporkan, pada awal tahun 2026 terdapat stok 12,529 juta ton beras.
    Beras itu terdiri dari 3,248 juta ton stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP), beras di rumah tangga, restoran, hotel, dan lainnya.
    Copyright 2008 – 2026 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pimpinan KPK Bantah Tak Satu Suara soal Penetapan Tersangka Korupsi Kuota Haji

    Pimpinan KPK Bantah Tak Satu Suara soal Penetapan Tersangka Korupsi Kuota Haji

    Pimpinan KPK Bantah Tak Satu Suara soal Penetapan Tersangka Korupsi Kuota Haji
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto membantah sikap lima pimpinan komisi antirasuah terbelah dalam menetapkan tersangka terkait kasus dugaan korupsi kuota haji 2024 di Kementerian Agama (Kemenag).
    Setyo memastikan seluruh pimpinan
    KPK
    satu suara dalam penanganan perkara tersebut.
    “Ya itu kan informasi (
    pimpinan KPK
    terbelah), prinsipnya enggak ada. Tidak ada terbelah. Sejak dari proses penyelidikan sampai kemudian naik ke tahap penyelidikan, semuanya satu suara,” kata Setyo di Gedung Juang KPK, Jakarta, Rabu (7/1/2026).
    Setyo mengatakan, pimpinan KPK akan memastikan tugas penyidik dalam penanganan perkara ini sudah sesuai aturan yang berlaku atau tidak.
    “Ya tinggal memastikan apa yang dikerjakan oleh para penyidik, semuanya sudah memenuhi untuk nanti dipastikan bahwa ada saatnya,” ujarnya.
    Berbeda dari Setyo, Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto mengatakan, munculnya keraguan salah satu pimpinan KPK adalah dinamika yang lazim terjadi dalam penegakan hukum.
    Meskipun demikian, dia memastikan penanganan kasus
    korupsi kuota haji
    dilakukan dengan serius.
    “Ya, itu biasa dalam sebuah dinamika, begitu. Itu biasa di setiap kasus pun tidak hanya kasus ini, pasti ada perbedaan pendapat, tetapi yang terpenting adalah bagaimana kemudian perkara ini akan kita tangani secara serius,” kata Fitroh.
    Fitroh memastikan KPK segera menetapkan sejumlah tersangka dalam perkara tersebut.
    “Segera akan kita umumkan (tersangka),” ujar dia.
    Diketahui, KPK tengah menyidik kasus dugaan korupsi terkait penentuan kuota haji tahun 2023-2024 di
    Kementerian Agama
    yang terjadi pada masa Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas.
    Dalam perkara ini, KPK menduga terdapat penyelewengan dalam pembagian 20.000 kuota tambahan yang diberikan pemerintah Arab Saudi.
    Pelaksana tugas (Plt) Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menjelaskan, berdasarkan Pasal 64 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, diatur bahwa kuota haji khusus ditetapkan sebesar 8 persen, sedangkan kuota haji reguler ditetapkan sebesar 92 persen.
    Dengan demikian, 20.000 kuota tambahan haji itu harusnya dibagi menjadi 18.400 atau setara 92 persen untuk haji reguler dan 1.600 atau setara 8 persen untuk haji khusus.
    Namun, dalam perjalanannya, aturan tersebut tidak dilakukan Kementerian Agama.
    “Tetapi kemudian, ini tidak sesuai, itu yang menjadi perbuatan melawan hukumnya, itu tidak sesuai aturan itu, tapi dibagi dua (yaitu) 10.000 untuk reguler, 10.000 lagi untuk kuota khusus,” ujar Asep.
    “Jadi kan berbeda, harusnya 92 persen dengan 8 persen, ini menjadi 50 persen, 50 persen. Itu menyalahi aturan yang ada,” imbuh dia.
    Copyright 2008 – 2026 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.