Xcloud.id

Category: Kompas.com Nasional

  • Prabowo ke Kader Gerindra: Setiap Kebijakan Harus Berpihak ke Rakyat

    Prabowo ke Kader Gerindra: Setiap Kebijakan Harus Berpihak ke Rakyat

    Prabowo ke Kader Gerindra: Setiap Kebijakan Harus Berpihak ke Rakyat
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Presiden RI Prabowo Subianto memberikan arahan kepada para kader Partai Gerindra.
    Arahan ini disampaikannya sebagai Ketua Dewan Pembina
    Partai Gerindra
    .
    Pernyataan ini diunggah Prabowo lewat akun media sosial Instagram @prabowo, pada Sabtu (8/11/2025) malam.
    “Hari ini, saya selaku Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra memberikan taklimat kepada seluruh kader Partai Gerindra bahwa setiap kebijakan harus berpihak kepada rakyat,” kata Prabowo, dalam unggahannya, Sabtu.
    Dilihat dari unggahan Prabowo, arahan ini disampaikan di hadapan jajaran Partai Gerindra yang kompak memakai baju putih dalam kegiatan yang digelar di Padepokan Garudayaksa,
    Hambalang
    , Jawa Barat, hari ini.
    Dari salah satu unggahan foto, tampak hadir politikus Gerindra, Titiek Soeharto.
    Keduanya terpotret kamera sedang asyik berbincang sambil tersenyum lebar.
    Menurut Prabowo, seorang pemimpin sejati harus memahami keadaan bangsanya.
    “Tidak cukup hanya dengan rasa suka atau tidak suka, tetapi harus mengetahui arah perjuangan bangsa,” ujar Prabowo.
    Prabowo menambahkan, kekuasaan harus digunakan untuk menebar kebaikan, menghapus kemiskinan, dan menegakkan kedaulatan.
    “Sebab, kekuasaan bukanlah tujuan, melainkan alat untuk berbuat baik bagi bangsa dan rakyat. Kita ingin Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera,” tutur dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Jelang Pengumuman Gelar Pahlawan, Mensos: Siapapun yang Diputuskan Sudah Memenuhi Syarat

    Jelang Pengumuman Gelar Pahlawan, Mensos: Siapapun yang Diputuskan Sudah Memenuhi Syarat

    Jelang Pengumuman Gelar Pahlawan, Mensos: Siapapun yang Diputuskan Sudah Memenuhi Syarat
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengatakan, pengumuman pemberian gelar pahlawan akan diumumkan, pada Senin (10/11/2025).
    Dia menegaskan, siapapun nanti yang diumumkan oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai penerima gelar pahlawan sudah dipastikan telah memenuhi syarat.
    “Nanti akan kita dengarkanlah pengumuman yang insya Allah akan kita ketahui secara bersama-sama, ya. Yang penting prosesnya sudah dilewati, siapapun yang diputuskan, nanti itu sudah tentu memenuhi syarat,” ucap
    Gus Ipul
    , saat ditemui di RS Yarsi, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Sabtu (8/11/2025).
    Dia mengatakan, daftar 40 nama calon penerima gelar pahlawan masih tetap sama, seperti Presiden ke-2 RI Soeharto, Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid, dan aktivis buruh perempuan, Marsinah.
    Dia juga menyebut beberapa tokoh Nahdlatul Ulama seperti Kyai Bisri Syamsuri dan Syaikh Kholil al-Bangkalani.
    Adapun
    hari pahlawan
    yang diperingati 10 November tahun ini akan mengusung tema “Pahlawanku Teladanku, Terus Bergerak Maju Melanjutkan Perjuangan”.
    Dalam kesempatan itu, Gus Ipul juga menyerukan kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk ikut mengheningkan cipta pada pukul 08.15 WIB saat peringatan hari pahlawan.
    “Sama-sama melakukan hening cipta di manapun kita berada selama 60 detik untuk mengirim doa kepada seluruh pahlawan-pahlawan, syuhada yang telah luar biasa mewariskan satu negara kepada kita semua. Dan sekarang kita mengisi dan melanjutkan, sekaligus menyerahkan nanti pada generasi yang akan datang,” kata dia.
    Dia meminta agar semua pihak menghormati keputusan pemerintah atas pemberian gelar pahlawan, termasuk jika ada nama-nama yang masih jadi perdebatan publik.
    “Pokoknya kita menghormati saja, jadi kita hormati ya semuanya,” ujar dia.
    Sebagai informasi, kontroversi Presiden ke-2 RI Soeharto yang diusulkan menjadi pahlawan masih terus bergulir di tengah-tengah masyarakat sipil.
    Selain nama Soeharto dinilai lekat dengan kolusi, korupsi, dan nepotisme sesuai dengan TAP MPR 11/1998, pemimpin rezim Orde Baru itu juga dilekatkan dengan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat di masa ia memimpin.
    Atas dasar tersebut, Soeharto dinilai tak memiliki kriteria sebagai seorang pahlawan.
    Perbandingan secara ekstrem juga pernah digambarkan oleh politikus PDI Perjuangan, Guntur Romli, dengan menyebut jika Soeharto pahlawan, maka gerakan reformasi 1998 dianggap sebagai gerakan para penjahat.
    “Kalau Soeharto mau diangkat pahlawan, maka otomatis mahasiswa ’98 yang menggerakkan reformasi dan menggulingkan Soeharto akan disebut penjahat dan pengkhianat. Ini tidak bisa dibenarkan,” ujar Guntur, saat dihubungi, Kamis (23/10/2025).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Keluarga Ungkap Pesan Terakhir Antasari Azhar Sebelum Wafat

    Keluarga Ungkap Pesan Terakhir Antasari Azhar Sebelum Wafat

    Keluarga Ungkap Pesan Terakhir Antasari Azhar Sebelum Wafat
    Tim Redaksi
    TANGERANG SELATAN, KOMPAS.com
    – Pihak keluarga mengungkap pesan terakhir mantan Ketua KPK Antasari Azhar, sebelum meninggal dunia.
    Antasari Azhar
    diketahui telah tutup usia karena sakit pada Sabtu (8/11/2025).
    Ia dimakamkan di San Diego Hills Memorial Park, Karawang, Jawa Barat (Jabar), pada hari yang sama.
    Menantu dari Azhar, Ardiansyah, mengungkapkan, mertuanya itu berkeinginan menutup usia di rumah, bukan di rumah sakit.
    “Dia pengen meninggal di rumah. Bilang, ‘saya pengen meninggal di rumah’. Dia pengen pulang, katanya,” ujar Ardiansyah, di Masjid Asy-Syarif, BSD, Serpong, Tangerang Selatan, Banten (8/11/2025).
    Ardiansyah menuturkan, Antasari
    meninggal dunia
    karena sakit.
    Menurut keterangan dari dokter, Antasari sempat terkena virus.
    “Beliau kan kalau kemarin dokter bilang kan kena virus ya. Cuma enggak tahu itu virus covid apa bukan gitu,” ujar dia.
    Antasari juga sempat dirawat di rumah sakit dan sempat dinyatakan boleh pulang oleh dokter.
    Namun, pagi hari tadi kondisinya kritis.
    “Sempat dirawat di RS, tapi dokter bilang bisa pulang, dan kita bawa pulang. Dan jam pas pagi ya, kondisi kritis,” tutur dia.
    Mewakili keluarga, Ardiansyah meminta maaf atas kesalahan Antasari Azhar semasa hidupnya.
    “Sekali lagi saya dari pihak keluarga perwakilan mohon maaf itu aja dari kami,” kata dia.
    Adapun sebelum dimakamkan, jenazah Antasari telah lebih dahulu dishalatkan di Masjid Asy-Syarif, BSD, Serpong, Tangerang Selatan, Banten, sekitar pukul 15.20 WIB.
    Saat proses shalat jenazah, tampak hadir Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri, Jimly Asshiddiqie, di Masjid Asy-Syarif.
    Selepas proses shalat jenazah selesai, jenazah Antasari langsung dibawa naik ambulans untuk diberangkatkan ke tempat pemakaman.
    Selama proses ini, terlihat keluarga dan kerabat Antasari menangis meratapi kepergian eks Ketua
    KPK
    itu.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Gaspol Hari Ini: Anomali Purbaya, Restu Prabowo, dan Picu Kompetisi Para Menteri

    Gaspol Hari Ini: Anomali Purbaya, Restu Prabowo, dan Picu Kompetisi Para Menteri

    Gaspol Hari Ini: Anomali Purbaya, Restu Prabowo, dan Picu Kompetisi Para Menteri
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Gaya komunikasi Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memberikan warna baru dalam Kabinet Merah Putih.
    Meski sempat menuai kritik, Purbaya menegaskan bahwa gaya komunikasinya yang disebut bergaya “koboi” tidak dimaksudkan untuk kepentingannya sendiri, tetapi atas perintah dan arahan Presiden
    Prabowo Subianto
    .
    Pengamat politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
    Adi Prayitno
    menilai, Purbaya menjadi sorotan karena publik bosan dengan
    gaya komunikasi
    menteri yang lain, yang terlalu formal dan teknokratik.
    “Seperti kebanyakan menteri yang sangat formalistik dan mungkin cenderung membahasakan sesuatu itu tidak dipahami oleh publik, tapi ketika Purbaya menjadi menteri keuangan yang baru, banyak sekali istilah ekonomi yang selama ini sulit kita pahami, mudah sekali untuk dipahami secara signifikan,” ujar Adi, dalam podcast Gaspol! di YouTube Kompas.com, Sabtu (8/11/2025).
    Tak hanya itu, Adi juga melihat kelebihan Purbaya justru karena ia adalah sosok baru yang tak pernah diperhitungkan publik.
    Sehingga, ketika komunikasinya blak-blakan dan mudah dipahami, ia berhasil mendapatkan sorotan.
    Sementara itu,
    Kabinet Merah Putih
    banyak diisi oleh sejumlah figur yang sudah beberapa kali menjadi menteri dalam pemerintahan sebelumnya.
    Posisi tersebut menyebabkan publik tidak memiliki rasa penasaran yang cukup tinggi.
    “Hampir separuh dari menteri-menteri yang ada saat ini adalah orang-orang yang cukup populer sejak lama. Karena rata-rata mereka itu adalah elite partai atau pernah menjadi menteri sebelumnya. Tapi, kenapa publik corongnya enggak ke mereka? Tapi, ke Pak Purbaya?” ujar dia.
    “Ada sesuatu yang sifatnya alamiah, sifatnya mendasar yang datangnya dari hati. Orang suka itu enggak bisa direkayasa,” sambung dia.
    Terakhir, menurut Adi, Purbaya memang lebih baik mengomentari soal pekerjaan kementerian lain.
    Sebab, selama ini kementerian punya ego sektoral masing-masing yang kerap membuat kinerja pemerintah tak optimal.
    Ia mengatakan, mestinya jangan ada menteri yang terusik karena Purbaya begitu berisik mengomentari kinerja kementeriannya.
    “Enggak apa-apa komentarin (kementerian yang lain). Loh, selama ini kita alergi kok dengan ego sektoral, kalau memang ada menteri lain yang agak ngerti tentang isu di kementerian lain, kenapa enggak boleh ngomong? Negara ini bukan kapling-kaplingan,” papar Adi.
    Simak obrolan selengkapnya dalam podcast Gaspol! Tayang perdana malam ini, pukul 20.00 WIB.

    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Survei: Publik Nilai Pemberantasan Korupsi di Era Prabowo-Gibran Cenderung Positif

    Survei: Publik Nilai Pemberantasan Korupsi di Era Prabowo-Gibran Cenderung Positif

    Survei: Publik Nilai Pemberantasan Korupsi di Era Prabowo-Gibran Cenderung Positif
    Editor
    KOMPAS.com
    – Hasil survei Indikator Politik Indonesia menunjukkan bahwa publik menilai kondisi pemberantasan korupsi di pemerintahan Prabowo Subianto–Gibran Rakabuming Raka cenderung positif.
    Sebanyak 42,7 persen responden menilai upaya
    pemberantasan korupsi
    berada dalam kategori baik atau sangat baik, dengan rincian 35,5 persen menilai baik dan 7,2 persen menilai sangat baik.
    “Ini evaluasi positifnya jauh lebih tinggi meninggalkan mereka yang menilai kondisi pemberantasan korupsi buruk atau sangat buruk,” kata Peneliti
    Indikator Politik Indonesia
    Bawono Kumoro, saat memaparkan
    survei
    mengenai ‘Evaluasi Publik Setahun Kinerja Pemerintahan Prabowo-Gibran’ yang dilansir dari YouTube Indikator Politik Indonesia, Sabtu (8/11/2025).
    Di sisi lain, terdapat 30 persen responden menilai pemberantasan korupsi saat ini masih buruk atau sangat buruk, dengan rincian 25,1 persen yang menyebut buruk dan 4,9 persen yang menyebut sangat buruk.
    Adapun 22,5 persen responden menilai kondisi pemberantasan korupsi sedang, sementara 4,8 persen responden lainnya tidak tahu atau tidak menjawab.
    Masih dalam survei tersebut, Bawono mengatakan, pandangan masyarakat terhadap kondisi penegakan hukum di Indonesia menunjukkan kecenderungan positif.
    Sebanyak 40,8 persen responden menilai penegakan hukum berada dalam kategori baik atau sangat baik, dengan rincian 37,8 persen menilai baik dan 3,0 persen menilai sangat baik.
    Sementara itu, 29,3 persen responden menilai kondisi penegakan hukum sedang, dan 26,4 persen lainnya menilai buruk atau sangat buruk, yang terdiri dari 23,1 persen menyebut buruk dan 3,3 persen menyebut sangat buruk.
    Selain itu, terdapat 3,4 persen responden yang tidak tahu atau tidak menjawab.
    Sementara itu, mengenai kondisi keamanan, mayoritas responden menilai secara umum berada dalam kategori positif.
    Sebanyak 56,5 persen responden menilai kondisi keamanan sejauh ini berada dalam keadaan sangat baik atau baik, dengan rincian 5,2 persen menyatakan sangat baik dan 51,3 persen baik.
    “Jauh di atas yang memberikan penilaian secara negatif,” kata dia.
    Responden yang memberikan penilaian kondisi keamanan buruk atau sangat buruk ada 15 persen, dengan rincian 13,5 persen buruk dan 1,5 persen sangat buruk.
    Terdapat 27,4 persen responden yang menilai kondisi keamanan sedang dan 1 persen lainnya tidak menjawab.
    Adapun survei dilakukan dalam kurun waktu 20 Oktober-27 Oktober 2025.
    Populasi survei adalah seluruh warga negara Indonesia yang memiliki hak pilih dalam pemilu.
    Penarikan sampel menggunakan metode multistage random sampling, dengan jumlah sampel 1.220 responden dengan margin of eror 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Jelang Pengumuman Gelar Pahlawan, Mensos: Siapapun yang Diputuskan Sudah Memenuhi Syarat

    Korban Ledakan di SMAN 72 Alami Gangguan Pendengaran, tapi Tidak Permanen

    Korban Ledakan di SMAN 72 Alami Gangguan Pendengaran, tapi Tidak Permanen
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengatakan, korban ledakan SMAN 72 banyak yang mengalami gangguan pendengaran.
    Hal ini disampaikan oleh
    Gus Ipul
    saat menyambangi para korban yang dirawat di
    RS Yarsi
    , Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Sabtu (8/11/2025).
    “Yang ada di sini tadi yang sudah ada di kamar perawatan memang rata-rata keluhannya adalah (sakit) telinga,” kata Gus Ipul.
    Meskipun mengalami
    gangguan pendengaran
    , Gus Ipul menyebut para korban masih bisa berkomunikasi saat ditanyakan.
    “Tetapi bisa diajak dialog, bisa diajak dialog dan mudah-mudahan lah bisa pulih,” ucap dia.
    Dalam kesempatan yang sama, Direktur Medis RS Yarsi Muhammadi mengatakan, para korban sempat mengalami istilah
    hearing loss
    atau pengurangan kemampuan pendengaran saat pertama kali dibawa ke RS.
    Para korban yang mengalami gangguan pendengaran ini akan didiagnosis lebih lanjut oleh dokter spesialis telinga, hidung, dan tenggorokan (THT).
    “Itu akan di-
    review
    nanti untuk melihat seberapa berat kondisi gangguan pendengarannya,” ucap dia.
    Namun, dia memastikan, meski terjadi penurunan kemampuan pendengaran, para korban tidak sampai menjadi tuna rungu.
    “Secara umum jatuh ke tuna rungu rasanya enggak ya,” tutur dia.
    Sebelumnya diberitakan, ledakan terjadi di area SMAN 72 Kelapa Gading pada Jumat (7/11/2025) sekitar pukul 12.15 WIB.
    Ledakan itu terjadi saat berlangsungnya shalat Jumat di masjid yang berada di area sekolah.
    Belum diketahui secara pasti penyebab ledakan itu.
    Sebanyak 55 korban sudah dilarikan ke RS Islam Jakarta dan RS Yarsi untuk mendapatkan tindakan medis.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Senin, Komisi Reformasi Polri Akan Gelar Rapat Perdana di Mabes

    Senin, Komisi Reformasi Polri Akan Gelar Rapat Perdana di Mabes

    Senin, Komisi Reformasi Polri Akan Gelar Rapat Perdana di Mabes
    Tim Redaksi
    TANGERANG SELATAN, KOMPAS.com
    – Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri Jimly Asshiddiqie mengatakan, akan menggelar rapat perdana di Mabes Polri, Jakarta, pada Senin (10/11/2025) lusa.
    “Senin besok rapat pertama di
    Mabes Polri
    ,” kata Jimly, saat ditemui di Masjid Asy-Syarif, BSD, Serpong, Tangerang Selatan, Banten (8/11/2025).
    Jimly mengungkapkan, rapat perdana akan digelar untuk menyamakan persepsi antara anggota tim.
    Selain itu, rapat juga akan membahas soal target dan agenda Komisi Percepatan
    Reformasi Polri
    .
    “Kita akan membahas, kita mau pasang target bagaimana, mau (agenda ke depannya),” tegas dia.
    Sebagai ketua, Jimly berharap masing-masing anggota komisi bisa aktif, termasuk untuk menyerap aspirasi rakyat.
    “Supaya tim ini jangan sekadar membuat keputusan, tapi juga bagaimana mengelola aspirasi yang puncaknya kemarahannya tecermin bulan Agustus kemarin,” imbuh dia.
    Dia tidak ingin komisi ini hanya menjadi formalitas serta menyajikan keputusan yang tekstual saja.
    Oleh karenanya, anggota komisi juga harus aktif menyerap
    aspirasi masyarakat
    guna memperbaiki citra Polri.
    “Nah, jadi, jangan hanya rumusan-rumusan tekstual, ya bisa tulis sendiri, tapi kan enggak bisa menyelesaikan masalah karena masalah kita ada di pikiran 280 juta rakyat yang kecewa pada institusi kepolisian kita, kecewa kepada kinerja aparat, dan lain sebagainya,” terang dia.
    Diketahui,
    Komisi Percepatan Reformasi Polri
    baru saja dibentuk oleh Presiden RI Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, pada Jumat (7/11/2025).
    Adapun komisi ini terdiri atas 10 anggota.
    Jimly Asshiddiqie
    ditunjuk sebagai ketua merangkap anggota.
    Sementara anggotanya adalah Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra; Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Otto Hasibuan; Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian; dan Menteri Hukum Supratman Andi Agtas.
    Lalu, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan periode 2019-2024, Mahfud MD; Penasihat Khusus Presiden bidang Keamanan, Ketertiban Masyarakat, dan Reformasi Kepolisian, Ahmad Dofiri; Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo; Kapolri 2019-2021 Idham Aziz; dan Kapolri 2015-2016 Badrodin Haiti.
    Pembentukan komisi ini tertuang dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 122/P Tahun 2025 tentang Pengangkatan Keanggotaan Komisi Percepatan Reformasi Kepolisian Negara Republik Indonesia yang ditetapkan pada 7 November 2025.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Polri Periksa Serbuk Peledak hingga Medsos Terduga Pelaku Ledakan SMAN 72

    Polri Periksa Serbuk Peledak hingga Medsos Terduga Pelaku Ledakan SMAN 72

    Polri Periksa Serbuk Peledak hingga Medsos Terduga Pelaku Ledakan SMAN 72
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memastikan akan memeriksa serbuk peledak, catatan, dan jejak media sosial (medsos) dari terduga pelaku ledakan SMAN 72 Jakarta di Kelapa Gading.
    “Tim saat ini juga tentunya terus melakukan pendalaman terkait dengan pasca-terjadinya ledakan kemarin di SMAN 72, ditemukan beberapa bukti pendukung,” kata Jenderal Sigit usai menjenguk korban
    ledakan SMAN 72
    di Rumah Sakit Islam Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Sabtu (8/11/2025).
    Barang-barang bukti itu sedang dikumpulkan oleh kepolisian untuk mendalami lebih lanjut peristiwa yang terjadi pada Jumat (7/11/2025) siang kemarin.
    “Ada tulisan, ada barang bukti serbuk yang diperkirakan bisa menimbulkan potensi terjadinya ledakan, catatan-catatan lain kita kumpulkan, termasuk juga kita melakukan pemeriksaan terhadap media sosial, lingkungan keluarga,” kata Sigit.
    Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Margaret Aliyatul Maimunah menaruh perhatian soal media sosial yang berpotensi memengaruhi terduga pelaku ledakan.
    “Ternyata ada dugaan bahwa ada pengaruh konten di media sosial. Saya kira ini juga perlu menjadi atensi terutama Komdigi (Kementerian Komunikasi dan Digital) ya. Mungkin butuh ada upaya sistem perlindungan yang lebih ketat lagi terkait dengan konten-konten negatif,” kata Margaret Aliyatul Maimunah.
    Perisiwa ledakan di masjid SMAN 72 Jakarta kawasan Kelapa Gading terjadi pada Jumat (7/11/2025) siang kemarin.
    Ledakan itu terjadi saat berlangsungnya salat Jumat di masjid yang berada di area sekolah.
    Belum diketahui secara pasti penyebab ledakan tersebut.
    Saat ini terduga pelaku ledakan yang merupakan siswa setempat itu masih dirawat di rumah sakit.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Jelang Pengumuman Gelar Pahlawan, Mensos: Siapapun yang Diputuskan Sudah Memenuhi Syarat

    Mensos Ungkap Kegigihan dan Aksi Tolong-Menolong Para Siswa SMAN 72 Korban Ledakan

    Mensos Ungkap Kegigihan dan Aksi Tolong-Menolong Para Siswa SMAN 72 Korban Ledakan
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf atau Gus Ipul, menceritakan kondisi 15 korban ledakan di SMAN 72 Jakarta Utara saat ia berkunjung ke RS Yarsi, Jakarta Pusat.
    Dia mengatakan, para korban sempat bercerita bagaimana peristiwa ledakan itu terjadi di tengah-tengah khotbah Jumat.
    “Mereka tentu belum bisa menceritakan secara detail, karena rata-rata mungkin masih kaget dan kemudian menyelamatkan diri,” kata
    Gus Ipul
    , saat ditemui usai menyambangi para korban di
    RS Yarsi
    , Jakarta Pusat, Sabtu (8/10/2025).
    Gus Ipul menuturkan, mereka saling tolong-menolong dan bahu-membahu usai ledakan tersebut.
    Salah satu keluarga korban juga menyebut semangat saling tolong-menolong itu diceritakan kembali.
    “Memang situasinya agak kalut, tapi secara gotong royong bisa diatasi dengan baik, itu yang tadi kami (dapat) cerita,” imbuh dia.
    Gus Ipul mengatakan, dari 15 korban yang dirawat, 14 di antaranya sudah masuk ke kamar perawatan biasa.
    Mereka diharapkan bisa pulang ke rumah masing-masing dalam waktu 2-3 hari ke depan.
    Sedangkan satu korban masih dalam perawatan intensif di ICU karena mengalami luka di bagian organ perut dan luka bakar 30 persen di sekujur tubuhnya.
    Sebelumnya diberitakan, ledakan terjadi di area
    SMAN 72
    Kelapa Gading, Jumat (7/11/2025) pukul 12.15 WIB.
    Ledakan itu terjadi saat berlangsungnya shalat Jumat di masjid yang berada di area sekolah.
    Belum diketahui secara pasti penyebab ledakan itu.
    Sebanyak 55 korban sudah dilarikan ke RS Islam Jakarta dan RS Yarsi untuk mendapatkan tindakan medis.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Jenazah Antasari Azhar Akan Dishalatkan di Masjid Asy Syarif BSD

    Jenazah Antasari Azhar Akan Dishalatkan di Masjid Asy Syarif BSD

    Jenazah Antasari Azhar Akan Dishalatkan di Masjid Asy Syarif BSD
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.co
    m
    – Jenazah mantan Ketua KPK Antasari Azhar akan dishalatkan di Masjid Asy Syarif Al Azhar di BSD, Kota Tangerang Selatan, Sabtu (8/11/2025) bakda ashar.
    Antasari Azhar
    telah meninggal dunia di usia 72 tahun pada Sabtu (8/11/2025).
    Kuasa hukum Antasari Azhar,
    Boyamin Saiman
    , mengatakan, jenazah almarhum Antasari Azhar akan dishalatkan di
    Masjid Asy Syarif
    tersebut.
    “Betul, tadi dikonfirmasi ke teman-teman jaksa yang lain dan ke pengurus Masjid Asy Syarif akan dilakukan shalat jenazah untuk Pak Azhar, saya jemaah yang sama di masjid itu,” kata Boyamin saat dikonfirmasi
    Kompas.com
    , Sabtu (8/11/2025).
    Boyamin meminta doa dan agar kesalahan almarhum Antasari Azhar dimaafkan.
    “Mohon doa dan dimaafkan kesalahannya, dan kita doakan dapat pahala sebanyak-banyaknya di akhirat. Saya menyampaikan selaku kuasa hukum,” ujarnya.
    Boyamin mengatakan kabar meninggalnya Antasari Azhar telah dipastikannya lewat konfirmasi para kolega.
    “Betul, tadi dikonfirmasi ke teman-teman jaksa yang lain,” kata Boyamin.
    Antasari Azhar lahir di Pangkal Pinang, Bangka Belitung, pada 18 Maret 1953.
    Lulusan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya ini meniti kariernya di dunia hukum dan kejaksaan sebelum dikenal publik sebagai salah satu tokoh penting dalam pemberantasan korupsi.
    Ia pernah menjabat di berbagai posisi strategis di Kejaksaan Agung, termasuk sebagai Kepala Kejaksaan Negeri dan Kepala Kejaksaan Tinggi di beberapa daerah. Ketekunannya di dunia penegakan hukum mengantarkannya terpilih menjadi Ketua KPK pada 18 Desember 2007, menggantikan Taufiqurahman Ruki.
    Dia menjadi Ketua KPK pada periode 2007-2009.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.