Xcloud.id

Category: Kompas.com Nasional

  • Usai Tiga Kali Diusulkan, Soeharto Akhirnya Dapat Gelar Pahlawan Nasional

    Usai Tiga Kali Diusulkan, Soeharto Akhirnya Dapat Gelar Pahlawan Nasional

    Usai Tiga Kali Diusulkan, Soeharto Akhirnya Dapat Gelar Pahlawan Nasional
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Setelah tiga kali diusulkan memperoleh gelar pahlawan, Presiden ke-2 RI Soeharto, akan memperoleh gelar pahlawan nasional pada hari ini, Senin (10/11/2025).
    Pengumuman penganugerahan gelar tersebut akan disampaikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto dalam upacara di Istana Negara, Senin (10/11/2025). Soeharto menjadi satu dari sepuluh tokoh yang akan menerima gelar tersebut.
    “Besok (hari ini), Insya Allah akan diumumkan. Kurang lebih sepuluh nama. Iya, (Presiden Soeharto) masuk,” ujar Prasetyo di Kertanegara, Jakarta Selatan, Minggu (9/11/2025).
    Prasetyo belum menyebut siapa saja nama selain Soeharto yang turut menerima gelar itu. Namun, dia memastikan bahwa seluruh tokoh yang dipilih telah dianggap berjasa bagi negara.
    “(Kesepuluh tokoh tersebut) sudah pasti memiliki jasa yang luar biasa terhadap bangsa dan negara,” ucapnya.

    Berdasarkan catatan Kompas.com, nama Soeharto pertama kali masuk dalam pembahasan Dewan Gelar pada 2010, saat pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
    Namun, ketika itu pengusulan belum dilanjutkan, dengan pertimbangan masih diperlukan proses “pengendapan.”
    Pada era Presiden Joko Widodo, nama Soeharto kembali diusulkan, tetapi lagi-lagi keputusan tersebut tidak diambil pemerintah.
    Tahun 2025 menjadi kali ketiga usulan kembali dibahas, hingga akhirnya diputuskan untuk ditetapkan sebagai penerima gelar pahlawan nasional. Dengan demikian, butuh waktu 15 tahun bagi Soeharto untuk memperoleh gelar ini.
    “Termasuk nama Presiden Soeharto itu sudah tiga kali bahkan diusulkan, ya. Dan juga beberapa nama lain, ada yang dari 2011, ada yang dari 2015,” ujar Menteri Kebudayaan Fadli Zon usai mengikuti rapat terbatas dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (5/11/2025).
    Fadli yang juga menjabat Ketua Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (GTK) menjelaskan pengusulan gelar pahlawan tidak hanya bersifat administratif.
    Setiap nama yang diajukan harus melewati proses penilaian berlapis, dimulai dari tingkat kabupaten/kota.
    “Jadi, proses dari pengusulan pahlawan nasional ini adalah proses dari bawah, dari masyarakat, dari kabupaten, kota. Kemudian di sana ada tim peneliti yang terdiri dari para pakar dari berbagai latar belakang,” kata Fadli.
    Setelah dinilai di tingkat daerah, berkas nama-nama tokoh diteruskan ke tingkat provinsi, lalu dibawa ke Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Tingkat Pusat (TP2GP) Kementerian Sosial untuk dikaji lebih mendalam.
    “Tentu dari kami, dari tim GTK ini, telah melakukan juga kajian, penelitian, rapat ya, sidang terkait hal ini,” kata Fadli.
    “Jadi telah diseleksi tentu berdasarkan, kalau semuanya memenuhi syarat ya, jadi tidak ada yang tidak memenuhi syarat,” sambungnya.
    Dalam proses penilaian itu, kata Fadli, salah satu jasa Soeharto yang menjadi dasar penetapan adalah keterlibatannya dalam Serangan Umum 1 Maret 1949.
    Peristiwa tersebut disebut sebagai salah satu momen penting karena munculnya pengakuan dunia internasional terhadap eksistensi Republik Indonesia.
    “Serangan Umum 1 Maret itu salah satu yang menjadi tonggak Republik Indonesia itu bisa diakui oleh dunia. Karena Belanda waktu itu mengatakan Republik Indonesia sudah cease to exist, sudah tidak ada lagi,” ujar Fadli.
    Keputusan pemberian gelar kepada Soeharto mendapat sorotan publik. Sebanyak 500 akademisi dan aktivis telah menyatakan penolakan atas rencana penganugerahan tersebut.
    Namun, Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menegaskan bahwa Soeharto memenuhi syarat yang ditetapkan pemerintah.
    “Ya, Pak Presiden Soeharto memenuhi syarat. Presiden Gus Dur memenuhi syarat. Pejuang buruh Marsinah memenuhi syarat, dan banyak lagi,” kata Gus Ipul saat ditemui di Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Minggu (9/11/2025).
    Gus Ipul memahami bahwa perdebatan mengenai rekam jejak Soeharto masih berlangsung di tengah masyarakat. Namun, dia mengajak publik melihat secara utuh perjalanan sejarah.
    “Mari kita ingat yang baik-baik, sambil kita catat yang kurang-kurang untuk mudah-mudahan tidak terulang lagi ke depan,” ujarnya.
    Dia memastikan bahwa keputusan ini tetap berlandaskan kajian formal dan pertimbangan mendalam.
    “Siapa pun nanti yang diputuskan oleh Presiden, semuanya telah dinyatakan memenuhi syarat,” jelas Gus Ipul.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Menyoal Susunan Komisi Reformasi Polri

    Menyoal Susunan Komisi Reformasi Polri

    Menyoal Susunan Komisi Reformasi Polri
    Mahasiswa Magister Hukum Kenegaraan UNNES, Direktur Eksekutif Amnesty UNNES, dan Penulis
    BARU
    -baru ini, Presiden Prabowo Subianto melantik sepuluh tokoh dalam Komisi Percepatan Reformasi Kepolisian Negara Republik Indonesia atau yang dikenal sebagai Komisi Reformasi Polri.
    Pembentukan lembaga non-struktural ini didasarkan pada Keputusan Presiden Nomor 122/P Tahun 2025, dengan mandat mempercepat reformasi kelembagaan, profesionalisme, dan tata kelola Polri.
    Secara formal, langkah ini seolah menjadi penegasan komitmen pemerintah untuk menghadirkan kepastian hukum dan memperkuat prinsip
    rule of law
    dalam tubuh aparat penegak hukum.
    Kendati demikian, wajah reformasi itu tampak berlapis. Di balik jargon percepatan dan profesionalisme, komisi ini justru diisi oleh tokoh-tokoh yang selama ini menjadi bagian dari sistem kekuasaan yang hendak direformasi.
    Kehadiran para mantan Kapolri, pejabat aktif, dan figur politik di dalamnya menimbulkan kesan kuat bahwa proses reformasi justru dikembalikan ke tangan elite lama.
    Alih-alih membuka ruang pembaruan yang segar, langkah ini memperlihatkan bagaimana reformasi sering kali dimaknai sebagai upaya penataan dari atas, bukan pembenahan dari akar.
    Di sinilah paradoks reformasi itu lahir. Komisi yang seharusnya menjadi instrumen koreksi terhadap penyimpangan struktural justru berpotensi terperangkap dalam jejaring kekuasaan yang ingin dikritisinya.
    Reformasi Polri, dalam hal ini, tampak lebih sebagai proyek legitimasi politik ketimbang agenda perubahan yang berorientasi pada keadilan substantif.
    Reformasi Polri sejatinya bukan sekadar urusan administratif atau perombakan struktural, melainkan soal etika kekuasaan dan kepercayaan publik.
    Selama dua dekade pasca-Reformasi 1998, kepolisian telah menjadi simbol dilema antara negara hukum dan negara kekuasaan.
    Di satu sisi, Polri diharapkan menjadi pelindung masyarakat dan penegak keadilan; di sisi lain, Polri kerap menjadi instrumen politik dan kekuasaan yang rawan penyimpangan.
    Maka, gagasan pembentukan
    Komisi Reformasi Polri
    seharusnya menjadi momentum moral untuk menata ulang arah institusi, bukan sekadar menambal luka lama dengan wajah baru.
    Namun, jika menengok komposisinya, idealisme reformasi itu justru tampak kabur. Komisi ini nyaris seluruhnya diisi oleh laki-laki, para elite, dan sebagian besar berlatar belakang kepolisian itu sendiri.
    Sebuah formasi yang lebih mencerminkan reproduksi kekuasaan ketimbang perombakan nilai.
    Dari sini, bisa dilihat pesan simbolik yang tak tersurat: suara perempuan, suara kelas bawah, dan suara warga sipil ternyata tidak dianggap penting dalam wacana reformasi lembaga sebesar Polri.
    Padahal, reformasi sejati menuntut keterlibatan mereka yang selama ini menjadi korban dari wajah koersif kekuasaan.
    Tanpa representasi masyarakat sipil, akademisi independen, dan kelompok rentan, reformasi kehilangan sudut pandang moral yang paling mendasar: empati terhadap mereka yang lemah di hadapan hukum.
    Persoalan Polri sejatinya bukan hanya soal teknis manajerial, tetapi juga soal paradigma—tentang bagaimana aparat penegak hukum memaknai kekuasaan yang mereka emban.
    Reformasi yang dilakukan oleh orang-orang dari lingkaran kekuasaan yang sama berisiko terjebak dalam lingkaran status quo, yang mana jargon “reformasi” hanya menjadi selubung bagi kontinuitas kekuasaan lama.
    Dalam hal ini, kepercayaan publik menjadi taruhan terbesar. Komisi Reformasi Polri tidak akan diukur dari seberapa banyak rapat yang digelar atau laporan yang disusun, melainkan dari keberanian mereka membuka ruang bagi suara yang selama ini dibungkam.
    Sebab, tanpa keberanian untuk melibatkan yang-papa dan yang-liyan, yang tersisa hanyalah reformasi semu—reformasi yang tampak lahir dari dalam, tetapi mati di tangan para pemegang kuasa itu sendiri.
    Reformasi institusi penegak hukum, termasuk kepolisian, tidak pernah berdiri di ruang hampa. Ia selalu lahir dalam konteks politik hukum yang mencerminkan hubungan kekuasaan antara negara dan warga negara.
    Satjipto Rahardjo (2009) menegaskan bahwa hukum sejatinya adalah “alat untuk memanusiakan manusia,” bukan sekadar sistem norma yang kaku.
    Oleh karena itu, setiap agenda reformasi hukum semestinya berorientasi pada
    justice-oriented reform
    , yakni pembaruan yang bertumpu pada nilai keadilan substantif, bukan sekadar efisiensi kelembagaan.
    Dalam kerangka politik hukum, Mahfud MD (2020) memandang bahwa hukum di Indonesia kerap bergerak mengikuti arah politik yang berkuasa (
    law as a tool of politics
    ). Pandangan ini relevan untuk membaca pembentukan Komisi Reformasi Polri saat ini.
    Ketika lembaga reformasi diisi oleh figur yang dekat dengan struktur kekuasaan, maka arah reformasi sangat mungkin berpijak pada kepentingan politik negara, bukan aspirasi masyarakat.
    Reformasi yang lahir dari atas cenderung menjadi alat kontrol internal, bukan sarana koreksi eksternal terhadap penyalahgunaan kekuasaan.
    Selain itu, Lawrence Friedman (1975) dalam teori
    legal system
    -nya menekankan bahwa sistem hukum terdiri dari tiga elemen: struktur, substansi, dan kultur hukum. Reformasi yang hanya menyentuh aspek struktural—tanpa mengubah substansi hukum maupun kultur aparat—tidak akan menghasilkan transformasi berarti.
    Dalam hal ini, perbaikan manajemen atau rotasi jabatan tidak akan cukup selama nilai-nilai dasar kekuasaan, loyalitas, dan impunitas masih mengakar dalam kultur institusionalnya.
    Masalah mendasar dari
    reformasi kepolisian
    bukan terletak pada kurangnya niat politik, tetapi pada keberanian untuk memutus rantai kekuasaan yang menjerat institusi penegak hukum itu sendiri.
    Polri selama ini berdiri di persimpangan antara alat negara dan pelindung warga negara, tetapi kecenderungan historisnya menunjukkan bahwa kekuasaan selalu lebih dominan daripada keadilan.
    Komisi Reformasi Polri yang dibentuk dengan wajah-wajah lama memperlihatkan bagaimana kekuasaan berupaya mengendalikan ruang koreksi terhadap dirinya sendiri.
    Dalam kerangka politik hukum, situasi ini mempertegas apa yang disebut Mahfud MD sebagai “hukum yang tergantung pada siapa yang berkuasa.”
    Selama reformasi diletakkan di bawah kendali aktor-aktor yang memiliki kepentingan struktural, mustahil tercipta perubahan substantif.
    Pola demikian melahirkan reformasi dalam bayang-bayang kekuasaan—proses yang tampak progresif, tetapi secara esensial menghindari pembongkaran akar masalah.
    Tidak ada reformasi sejati tanpa keberanian membongkar privilese dan budaya impunitas yang telah lama berakar.
    Satjipto Rahardjo pernah mengingatkan bahwa hukum bukan sekadar teks yang menundukkan rakyat, tetapi alat untuk menundukkan kekuasaan agar berpihak pada kemanusiaan.
    Oleh karena itu, tugas terbesar Komisi Reformasi Polri bukan sekadar memperindah laporan atau memperbaiki prosedur, melainkan mengembalikan hukum ke posisinya sebagai penyeimbang kekuasaan.
    Tanpa kesadaran moral dan keberanian politik untuk menentang arus kepentingan, komisi ini akan menjadi simbol paradoks: dibentuk atas nama reformasi, tetapi bekerja dalam kerangka kekuasaan yang menolak perubahan.
    Inilah bentuk paling halus dari konservatisme birokratik—reformasi yang dijaga agar tidak benar-benar terjadi.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Prabowo: Janganlah Kita Sekali-sekali Melupakan Jasa Para Pahlawan

    Prabowo: Janganlah Kita Sekali-sekali Melupakan Jasa Para Pahlawan

    Prabowo: Janganlah Kita Sekali-sekali Melupakan Jasa Para Pahlawan
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Presiden Prabowo Subianto mengajak untuk tidak melupakan jasa para pahlawan saat memimpin Upacara Ziarah Nasional dan renungan suci dalam rangka Peringatan Hari Pahlawan di Taman Makam Pahlawan Nasional Umum (TMPNU) Kalibata, Jakarta, Minggu (9/11/2025) tengah malam.
    Tak hanya itu, berdasarkan tayangan YouTube Sekretariat Presiden,
    Prabowo
    mengajak untuk  terus mengenang jasa para
    pahlawan
    yang telah gugur membela kedaulatan Indonesia saat memimpin mengheningkan cipta. 
    “Marilah kita mengenang arwah dan jasa para pahlawan yang telah gugur membela kemerdekaan, kedaulatan, dan kehormatan bangsa Indonesia. Khususnya mereka-mereka yang gugur dalam perlawanan terhadap kekuatan asing yang mendukung penjajahan kembali bangsa Indonesia oleh bangsa asing,” kata Prabowo.
    “Pada tahun 1945, 10 November, para pahlawan telah dengan berani melawan kekuatan asing yang begitu besar terutama kekuatan Inggris pemenang Perang Dunia Kedua, dengan perlawanan pengorbanan yang begitu besar mereka telah mempertahankan kemerdekaan dan kedaulan bangsa Indonesia,” ujarnya lagi.
    Untuk itu, Kepala Negara kembali menegaskan agar Bangsa Indonesia tidak melupakan jasa para pahlawan.
    “Janganlah kita sekali-sekali melupakan jasa mereka, kepahlawanan mereka. Mengheningkan cipta mulai,” kata Prabowo.
    Sebelum mengheningkan cipta, Prabowo lebih dulu melakukan peletakan karangan bunga bertuliskan “Pahlawanku Teladanku, Terus Bergerak Melanjutkan Perjuangan” di depan monumen TMPNU Kalibata.
    Setelah mengheningkan cipta, upacara dilanjutkan dengan pemberian hormat terakhir kepada arwah para pahlawan yang dipimpin oleh Komandan Upacara.
    Kemudian, Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meninggalkan tempat upacara.
    Saat berjalan, Prabowo tampak menghampiri sejumlah pejabat dan tokoh yang hadir untuk bersalaman.

    Hadir dalam upacara tersebut sejumlah menteri Kabinet Merah Putih, seperti Menteri Sosial Saifulah Yusuf, Menteri Agama Nasaruddin Umar, Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto, Menteri Luar negeri Sugiono, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, dan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.
    Selain itu, ada sejumlah Menteri Koordinator (Menko), seperti Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menko Polkam Djamari Chaniago, Menko Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno.
    Kemudian, tampak juga Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Panglima TNI Agus Subiyanto, Ketua DPD RI Sultan Najamudin, serta perwakilan negara asing.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Bahlil: Soeharto Sangat Layak Diberi Gelar Pahlawan Nasional

    Bahlil: Soeharto Sangat Layak Diberi Gelar Pahlawan Nasional

    Bahlil: Soeharto Sangat Layak Diberi Gelar Pahlawan Nasional
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar, Bahlil Lahadalia mengapresiasi masuknya nama Presiden ke-2 RI sekaligus pendiri Partai Golkar, Soeharto, sebagai Pahlawan Nasional.
    Bahlil
    menegaskan bahwa
    Golkar
    sejak awal telah menyampaikan aspirasi resmi kepada Presiden Prabowo Subianto agar
    Soeharto
    diberi gelar
    Pahlawan Nasional
    .
    “Dari awal, kami DPP Partai Golkar telah menyampaikan aspirasi kami secara langsung kepada pemerintah, secara langsung kepada Presiden Bapak Prabowo,” kata Bahlil saat ditemui di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Minggu (9/11/2025).
    “Dalam pandangan Partai Golkar, Bapak Presiden RI ke-2, Bapak Soeharto, sangat layak diberikan penghargaan nasional,” ujarnya lagi.
    Bahlil menyebut, jasa Soeharto selama 32 tahun memimpin Indonesia menjadi salah satu dasar Golkar mendorong pemberian gelar tersebut.
    “Kenapa? Karena jasa beliau sangat panjang, 32 tahun memimpin bangsa ini. Tidak hanya itu, Pak Harto (Soeharto) juga pendiri Partai Golkar,” katanya.
    Bahlil pun menyinggung awal berdirinya Partai Golkar yang disebut bertujuan menangkal ancaman ideologi lain pada masa itu.
    “Tujuan dari berdirinya Partai Golkar adalah melawan ideologi partai lain yang ingin mengganti ideologi partai komunis. Nah, ini penting. Sejarah ini sejarah, bukan kata saya,” ujarnya.
    Menurut Bahlil, masa kepemimpinan Soeharto juga dinilai berkontribusi besar terhadap capaian ekonomi, mulai dari swasembada pangan hingga menurunkan inflasi.
    “Pak Harto waktu memimpin bangsa 32 tahun, kita mencapai apa? Yang sebenarnya swasembada pangan, swasembada energi, mampu menurunkan inflasi 600 persen, mampu menciptakan lapangan pekerjaan,” katanya.
    Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) ini pun menyebut, jelang akhir masa pemerintahan Soeharto, Indonesia sempat dikenal sebagai “macan Asia”.
    “Dan di ujung masa kekuasaan, tahun 1997–1998 Indonesia terkenal macan Asia. Inilah referensi yang dijadikan rujukan Partai Golkar untuk menyampaikan kepada pemerintah diberi gelar pahlawan,” ujar Bahlil.
    Terkait kabar bahwa pengumuman pemberian gelar Pahlawan Nasional akan dilakukan pada Senin besok, Bahlil berharap hal itu terwujud.
    “Ya mudah-mudahan, kita doain,” kata dia.
    Sebelimnya, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi membenarkan bahwa Presiden ke-2 RI Soeharto bakal mendapatkan gelar Pahlawan Nasional.
    Pemberian gelar Pahlawan Nasional itu bakal diberikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto pada Senin (10/11/2025) besok.
    “Ya, masuk, masuk,” jawab Prasetyo saat ditanya apakah Soeharto masuk dalam daftar nama yang mendapat gelar Pahlawan Nasional, saat ditemui di Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Minggu (9/11/2025).
    Kemudian, Prasetyo menyebut, ada setidaknya 10 nama yang akan mendapatkan gelar Pahlawan Nasional tahun 2025.
    “Besok, Insya Allah akan diumumkan. Iya (oleh Presiden Prabowo langsung. Kurang lebih sepuluh nama,” ujarnya.
    Namun, Prasetyo belum mengungkapkan sembilan nama lainnya. Dia hanya membenarkan bahwa Soeharto termasuk dalam daftar yang mendapat gelar Pahlawan Nasional.
    Diberitakan sebelumnya, Dewan Gelar Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (GTK) mengkaji 49 nama yang diusulkan mendapatkan gelar Pahlawan Nasional tahun 2025.
    Di antara deretan nama itu, beberapa mencuri perhatian publik, yakni nama Presiden ke-2 RI Soeharto, Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, hingga aktivis buruh Marsinah.
    Sebanyak 500 aktivis dan akademisi belum lama ini menyatakan penolakan terhadap usulan pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto.
    Sikap serupa juga disampaikan Kepala Badan Sejarah Indonesia DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Bonnie Triyana.
    Tetapi, di sisi lain, ada pula pihak yang mendukung Soeharto untuk dianugerahi gelar tersebut.
    Dukungan di antaranya datang dari sejumlah organisasi massa (ormas) Islam, seperti Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Setya Novanto Hadiri dan Sambut Bahlil di Peresmian Lapangan Padel di Kantor Partai Golkar

    Setya Novanto Hadiri dan Sambut Bahlil di Peresmian Lapangan Padel di Kantor Partai Golkar

    Setya Novanto Hadiri dan Sambut Bahlil di Peresmian Lapangan Padel di Kantor Partai Golkar
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Mantan Ketua Umum Partai Golkar, Setya Novanto (Setnov) menghadiri peresmian Lapangan Padel dan Pickleball di halaman Grha Golkar di lingkungan kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar, Jalan Anggrek Neli Murni, Slipi, Jakarta Barat, Minggu (9/11/2025).
    Berdasarkan pantauan
    Kompas.com
    di lokasi,
    Setnov
    terlihat menyambut kedatangan Ketua Umum DPP
    Partai Golkar

    Bahlil Lahadalia
    , yang tiba di lapangan Yellow Racquet Club pada pukul 19.44 WIB.
    Selain Setnov, terlihat beberapa elite partai
    Golkar
    yang turut hadir dalam peresmian ini.
    Mereka adalah Sekjen Partai Golkar, Muhammad Sarmuji, Wakil Ketua Umum Partai Golkar yang juga Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Indonesia, Wihaji dan Bendahara Umum Partai Golkar, Sari Yuliati.
    Beberapa politisi Partai Golkar seperti Putri Komarduin, Dito Ariotedjo, Dave Laksono hingga Galih Kartasasmita yang juga Ketua Umum Perkumpulan Besar Padel Indonesia (PBPI) juga terlihat di acara ini.
    Sebagai informasi,
    Setya Novanto
    atau biasa disapa Setnov sudah bebas dari Lapas Sukamiskin, Bandung usai mendapatkan program Pembebasan Bersyarat (PB) dari Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kementerian Imigrasi) pada 16 Agustus 2025.
    Setya Novanto dikeluarkan dari Lapas Sukamiskin dengan Program Bersyarat, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan tanggal 15 Agustus 2025 Nomor PAS-1423 PK.05.03 Tahun 2025.
    Mantan Ketua DPR itu dapat bebas lebih cepat setelah hukuman penjaranya disunat dari 15 tahun penjara menjadi 12 tahun dan enam bulan penjara.
    Mahkamah Agung (MA) mengabulkan permohonan peninjauan kembali (PK) dari Setya Novanto ihwal vonis hukumannya dalam kasus korupsi kartu tanda penduduk elektronik atau e-KTP.
    Merespons kebebasan tersebut, Golkar membuka peluang bagi Setnov menjabat kembali di partai.
    “Nah soal jadi pengurus atau tidak pengurus, tidak ada larangan. Selama dia bersedia dan kemudian pimpinan partai memerlukannya,” ujar Wakil Ketua Umum (Waketum) DPP Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia di Kompleks Istana, Jakarta pada 27 Agustus 2025.
    Meski begitu, menurut dia, Setya Novanto sudah pernah menjadi pemimpin Partai Golkar.
    Oleh karenanya, anggota Komisi II DPR RI ini menilai, Setnov harus di posisi dewan jika kembali masuk kepengurusan Partai Golkar.
    “Jadi mungkin secara kultural, kalaupun memang Pak Novanto masih bersedia, mungkin enggak di eksekutifnya lah. Karena dia senior, kan enggak mungkin di bawahnya Pak Bahlil jadi pengurus. Dia mungkin di dewan-dewan. Tapi, kalau yang bersangkutan bersedia,” kata Doli.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Prabowo Bakal Batasi Game Online Buntut Ledakan di SMAN 72 Jakarta?

    Prabowo Bakal Batasi Game Online Buntut Ledakan di SMAN 72 Jakarta?

    Prabowo Bakal Batasi Game Online Buntut Ledakan di SMAN 72 Jakarta?
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Presiden Prabowo Subianto bakal membatasi atau mencari solusi atas pengaruh 
    game online
    sebagai buntut kasus ledakan di SMA Negeri 72 Jakarta pada Jumat, 7 November 2025.
    Hal itu dibahas saat
    Prabowo
    berbicara dengan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam rapat terbatas (ratas) di kediamannya, Jalan Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Minggu (9/11/2025) sore.
    “Beliau (Prabowo) tadi menyampaikan bahwa kita juga masih harus berpikir untuk membatasi dan mencoba bagaimana mencari jalan keluar terhadap pengaruh-pengaruh dari
    game online
    ,” kata Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Minggu.
    “Karena, tidak menutup kemungkinan,
    game online
    ini ada beberapa yang di situ, ada hal-hal yang kurang baik, yang mungkin itu bisa memengaruhi generasi kita ke depan,” ujarnya lagi.
    Saat ditanya
    game online
    apa yang rencananya akan dibatasi, Prasetyo menyebut permainan
    PUBG
    .
    “Misalnya contoh, PUBG. Itu kan di situ, kita mungkin berpikirnya ada pembatasan-pembatasan ya, di situ kan jenis-jenis senjata, juga mudah sekali untuk dipelajari, lebih berbahaya lagi,” katanya.
    Prasetyo menjelaskan, secara psikologis, anak-anak yang bermain
    game online
    seperti PUBG dapat menganggap tindakan kekerasan sebagai hal yang biasa.
    Selain itu, menurut dia, Prabowo menyoroti pentingnya menumbuhkan kembali kepedulian sosial dan menghidupkan semangat kehidupan bermasyarakat.
    “Beliau juga tadi membahas bagaimana karang taruna harus aktif kembali,
    Pramuka
    harus aktif kembali,” ujar Prasetyo.
    Di lingkungan sekolah, Prabowo mengimbau para guru dan tenaga pendidik agar lebih waspada terhadap hal-hal yang mencurigakan.
    Prabowo juga disebut menyampaikan perlunya mulai memikirkan langkah-langkah untuk membatasi serta mencari solusi atas berbagai permasalahan yang muncul di lingkungan pendidikan.
    Diberitakan sebelumnya, sebuah ledakan mengguncang lingkungan SMA 72 Jakarta yang terletak di dalam Kompleks Kodamar TNI AL, Kelapa Gading, Jakarta Utara pada Jumat, 7 November 2025, siang.
    Insiden itu menyebabkan 96 orang terluka. Mereka segera mendapatkan perawatan intensif, dan beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut.
    Menurut laporan terakhir Kepolisian pada Sabtu (8/11/2025) malam, 29 orang masih dirawat di rumah sakit, sementara 67 lainnya telah dipulangkan dalam kondisi membaik.
    Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengungkapkan bahwa seorang siswa SMA 72 Jakarta diduga sebagai pelaku dalam peristiwa ledakan tersebut.
    “Informasi sementara masih dari lingkungan sekolah tersebut. Iya (pelajar),” kata Listyo di teras Istana Merdeka, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (7/11/2025).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Prabowo Bakal Batasi Game Online Buntut Ledakan di SMAN 72 Jakarta?

    Prabowo Gelar Ratas dengan Menhan hingga Ketua MPR Minggu Sore, Apa yang Dibahas?

    Prabowo Gelar Ratas dengan Menhan hingga Ketua MPR Minggu Sore, Apa yang Dibahas?
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas (ratas) selama kurang lebih tiga jam dengan beberapa pejabat di kediamannya, Jalan Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Minggu (9/11/2025) sore.
    Mereka yang hadir dalam rapat tersebut adalah Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin, Kapolri Jenderal Listyo Sigit, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, dan Wakil Panglima TNI Jenderal Tandyo Budi Revita.
    Selain itu, hadir juga Menteri Kebudayaan Fadli Zon, Ketua MPR RI Ahmad Muzani, dan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco.
    Bersama Menhan, Panglima TNI dan Wakil Panglima TNI,
    Prabowo
    membahas kegiatan Satuan Tugas (Satgas) Penertiban Kawasan Hutan (PKH) di Morowali dan Bangka Belitung.
    “Jadi, Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) yang sekarang juga sudah mulai untuk menertibkan tambang-tambang kita, sumber daya alam yang kita miliki,” ujar Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi usai rapat terbatas, Minggu.
    Di sisi lain, menurut Prasetyo, Prabowo meminta Kapolri melaporkan perkembangan kasus ledakan di SMA 72 Jakarta dalam rapat tersebut.
    Pada pembahasan dengan Kapolri, Prabowo juga disebut mengucapkan terima kasih kepada Kepolisian karena menangani kasus ledakan di SMA 72 Jakarta dengan cepat.
    Namun, terlepas dari hal itu, Kepala Negara menyatakan bahwa kasus ledakan di SMA 72 Jakarta merupakan alarm bagi semua pihak.
    “Jadi tadi beliau (Prabowo) juga menyampaikan bahwa kita memang perlu menumbuhkan kembali kepedulian sosial, menghidupkan kembali kehidupan bermasyarakat kita. Beliau juga tadi membahas bagaimana karang taruna harus aktif kembali, Pramuka harus aktif kembali,” kata Prasetyo.
    Belajar dari peristiwa ledakan tersebut, Prabowo juga meminta agar tenaga pendidik lebih sadar dengan sesuatu yang mencurigakan.
    “Termasuk, beliau tadi menyampaikan bahwa kita juga harus mulai berpikir untuk membatasi dan mencoba bagaimana mencari jalan keluar terhadap pengaruh-pengaruh dari
    game online
    ,” ujarnya.
    Game

    online
    yang dimaksud Prasetyo dalam pembahasan Prabowo dengan jajarannya adalah permainan PUBG.
    “Misalnya contoh, PUBG. Itu kan di situ, kita mungkin berpikirnya ada pembatasan-pembatasan ya, di situ kan jenis-jenis senjata, juga mudah sekali untuk dipelajari, lebih berbahaya lagi,” katanya.
    “Ini kan secara psikologis, terbiasa yang melakukan yang namanya kekerasan itu sebagai sesuatu yang mungkin menjadi biasa saja,” ujar Prasetyo lagi.
    Sementara itu, dengan Fadli Zon dan Ketua MPR, Prabowo membahas finalisasi nama-nama yang akan diberikan
    gelar Pahlawan Nasional
    pada 2025.
    Dari hasil pembahasan, disimpulkan 10 nama yang mendapat gelar
    Pahlawan Nasional
    dan akan diumumkan oleh Prabowo pada Senin (10/11/2025).
    “Besok, Insya Allah akan diumumkan. Iya (oleh Presiden Prabowo langsung). Kurang lebih sepuluh nama,” kata Prasetyo.
    Saat ditanya apakah Presiden ke-2 RI
    Soeharto
    masuk dalam sepuluh daftar nama itu, Prasetyo membenarkan.
    “Ya, masuk, masuk (Soeharto),” ujarnya.
    Prasetyo lantas menjelaskan alasan pemerintah memberikan gelar kepada sepuluh orang itu karena dianggap telah berjasa kepada bangsa ini.
    “Itu kan bagian dari bagaimana kita menghormati para pendahulu, terutama para pemimpin kita, yang apa pun sudah pasti memiliki jasa yang luar biasa terhadap bangsa dan negara,” kata Prasetyo menjelaskan.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Istana Ungkap Alasan Soeharto dan 9 Lainnya Dapat Gelar Pahlawan Nasional

    Istana Ungkap Alasan Soeharto dan 9 Lainnya Dapat Gelar Pahlawan Nasional

    Istana Ungkap Alasan Soeharto dan 9 Lainnya Dapat Gelar Pahlawan Nasional
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengungkapkan alasan Presiden Prabowo Subianto bakal memberi gelar Pahlawan Nasional kepada setidaknya 10 orang termasuk Presiden ke-2 RI Soeharto.
    “Itu kan bagian dari bagaimana kita menghormati para pendahulu, terutama para pemimpin kita, yang apa pun sudah pasti memiliki jasa yang luar biasa terhadap bangsa dan negara,” kata Prasetyo di Kertanegara, Selong, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Minggu (9/11/2025).
    Kendati demikian, Prasetyo belum mengungkapkan sembilan nama penerima gelar
    Pahlawan Nasional
    lainnya. Dia hanya membenarkan bahwa
    Soeharto
    termasuk dalam daftar tersebut.
    “Ya, masuk, masuk (Soeharto),” ujarnya saat dikonfirmasi soal masuknya Soeharto sebagai penerima
    gelar Pahlawan Nasional
    .
    Lebih lanjut, Prasetyo menyebut, Presiden
    Prabowo
    rencananya bakal mengumumkan langsung penerima gelar Pahlawan Nasional kepada publik pada Senin (10/11/2025) atau bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan.
    “Besok, Insya Allah akan diumumkan. Iya (oleh Presiden Prabowo langsung). Kurang lebih sepuluh nama,” katanya.
    Diberitakan sebelumnya, Dewan Gelar Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (GTK) mengkaji 49 nama yang diusulkan mendapatkan gelar Pahlawan Nasional tahun 2025.
    Di antara deretan nama itu, beberapa mencuri perhatian publik. Ada Presiden ke-2 RI Soeharto, Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, hingga aktivis buruh Marsinah.
    Usulan itu datang dari berbagai kalangan, mulai dari tingkat kabupaten/kota hingga lembaga pusat.
    Namun, sebanyak 500 aktivis dan akademisi belum lama ini menyatakan penolakan terhadap usulan pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto.
    Sikap serupa juga disampaikan Kepala Badan Sejarah Indonesia DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Bonnie Triyana.
    Tetapi, di sisi lain, ada pula pihak yang mendukung Soeharto untuk dianugerahi gelar tersebut.
    Dukungan di antaranya datang dari sejumlah organisasi massa (ormas) Islam, seperti Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Besok, Prabowo Bakal Umumkan 10 Pahlawan Nasional, Soeharto Masuk

    Besok, Prabowo Bakal Umumkan 10 Pahlawan Nasional, Soeharto Masuk

    Besok, Prabowo Bakal Umumkan 10 Pahlawan Nasional, Soeharto Masuk
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan mengumumkan sepuluh nama calon penerima gelar Pahlawan Nasional pada Senin (10/11/2025) besok.
    Pengumuman tersebut bertepatan dengan peringatan
    Hari Pahlawan
    yang jatuh setiap tanggal 10 November.
    “Besok, Insya Allah akan diumumkan. Iya (oleh Presiden
    Prabowo
    langsung). Kurang lebih sepuluh nama,” kata Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi di Jalan Kertanegara, Selong, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Minggu (9/11/2025).
    Saat ditanya apakah Presiden ke-2 RI
    Soeharto
    masuk dalam sepuluh daftar nama tersebut, Prasetyo pun membenarkannya.
    “Ya, masuk, masuk,” ujar Prasetyo.
    Prasetyo lalu menjelaskan, alasan pemerintah hendak memberikan gelar kepada sepuluh orang itu karena dianggap telah berjasa kepada bangsa ini.
    “Itu kan bagian dari bagaimana kita menghormati para pendahulu, terutama para pemimpin kita, yang apa pun sudah pasti memiliki jasa yang luar biasa terhadap bangsa dan negara,” katanya.
    Diberitakan sebelumnya, Dewan Gelar Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (GTK) mengkaji 49 nama yang diusulkan mendapatkan gelar
    Pahlawan Nasional
    tahun 2025.
    Di antara deretan nama itu, beberapa mencuri perhatian publik. Ada Presiden ke-2 RI Soeharto, Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, hingga aktivis buruh Marsinah.
    Usulan itu datang dari berbagai kalangan, mulai dari tingkat kabupaten/kota hingga lembaga pusat. Tak heran, sejumlah nama pun menuai perdebatan.
    Namun, sebanyak 500 aktivis dan akademisi belum lama ini menyatakan penolakan terhadap usulan pemberian
    gelar Pahlawan Nasional
    kepada Soeharto.
    Sikap serupa juga disampaikan Kepala Badan Sejarah Indonesia DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Bonnie Triyana.
    Tetapi, di sisi lain, ada pula pihak yang mendukung Soeharto untuk dianugerahi gelar tersebut.
    Dukungan di antaranya datang dari sejumlah organisasi massa (ormas) Islam, seperti Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Prabowo Kumpulkan Pejabat di Kertanegara, Ada Menhan hingga Ketua MPR

    Prabowo Kumpulkan Pejabat di Kertanegara, Ada Menhan hingga Ketua MPR

    Prabowo Kumpulkan Pejabat di Kertanegara, Ada Menhan hingga Ketua MPR
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan sejumlah pejabat di kediamannya, Jalan Kertanegara, Selong, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Minggu (9/11/2025).
    Pantauan
    Kompas.com
    , pejabat yang memasuki rumah
    Prabowo
    adalah Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, dan Ketua MPR RI Ahmad Muzani.
    Selain itu, ada juga Menteri Kebudayaan Fadli Zon, dan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin.
    Mereka tiba antara pukul 16.00 WIB sampai 17.00 WIB, dan kompak menggunakan kemeja batik.
    Belum diketahui maksud Prabowo mengumpulkan sejumlah pejabat di kediaman pribadinya tersebut.
    Namun, sejauh ini, situasi di depan rumah Presiden yang juga Ketua Umum Partai Gerindra itu dijaga ketat oleh petugas.
    Sebanyak dua mobil Maung buatan PT Pindad terlihat juga terparkir di Jalan
    Kertanegara
    .
    Sebagaimana diketahui,
    Presiden Prabowo
    memang kerap mengumpulkan para menterinya di hari Sabtu atau Minggu.
    Bahkan, saat meresmikan gedung layanan terpadu dan institut neurosains nasional RSPON Dr. Mahar Mardjono di Cawang, Jakarta Timur pada Selasa, 26 Agustus 2025, Prabowo mengaku kasihan pada para menterinya.
    Sebab, para menteri Kabinet Merah Putih harus bekerja tujuh hari dalam seminggu tanpa hari libur demi mengejar target-target pemerintah.
    “Makanya saya ini sebetulnya ya ada kasihan juga sama menteri-menteri saya itu. Karena di Kabinet Merah Putih kata mereka enggak ada hari merah di kalender. We work seven days a week,” kata Prabowo, Selasa.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.