Category: Kompas.com Nasional

Muzani Ungkap Taklimat Prabowo kepada Kader Gerindra di Hambalang

Muzani Ungkap Taklimat Prabowo kepada Kader Gerindra di Hambalang
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Ketua Dewan Kehormatan Partai Gerindra, Ahmad Muzani mengungkap taklimat Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra sekaligus Ketua Umum, Prabowo Subianto yang disampaikan kepada kadernya pada Sabtu (8/11/2025).
Diketahui, Prabowo mengumpulkan kader Partai
Gerindra
dan menyampaikan taklimatnya di Padepokan Garudayaksa, Hambalang, Kabupaten Bogor, pada Sabtu (8/11/2025).
“Pak Prabowo berharap kader Gerindra tetap kompak tetap bersatu tetap bahu membahu dalam perjuangan, karena kemenangan dalam Pilpres akan efektif jika supporting, dukungan dari semua kekuatan bisa menjadi sebuah energi dan energi itu bisa dirasakan kalau kita bersatu,” ujar Muzani di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (10/11/2025).
Di samping itu, Muzani menjawab bahwa dalam acara tersebut belumlah membahas strategi untuk pemilihan umum (Pemilu) 2029.
“Belum (membahas strategi
Pemilu 2029
), karena sistemnya kan belum dirumuskan di DPR. DPR baru akan merumuskan pada tahun-tahun ke depan,” ujar Muzani.
Dalam penyampaian taklimat Ketua Umum Partai Gerindra pada Sabtu (8/11/2025), Prabowo menegaskan kepada seluruh kader partainya untuk selalu berbuat yang terbaik untuk bangsa dan negara.
Prabowo mengimbau kepada semua kader Partai Gerindra yang tengah menjabat di lembaga eksekutif maupun kepala daerah agar tidak takut berbuat yang terbaik untuk Indonesia.
“Kita pasti menghadap, kita ga usah takut. Lebih baik kita berbuat yang terbaik. Gajah meninggal, meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan nama, lebih baik kita dikenang,” tutur Prabowo dalam siaran pers dari Partai Gerindra.
Menurutnya, yang terpenting adalah bekerja sebaik mungkin untuk mewujudkan kesejahteraan bangsa, sehingga dikenang lewat keberhasilan program dan kebijakan yang benar-benar dirasakan rakyat
“Dikenang membawa Indonesia sejahtera, dikenang memberi makan semua anak-anak, ibu hamil seluruh Indonesia,” ujar Presiden Republik Indonesia itu.
Seorang pemimpin negarawan sejati, kata Prabowo, juga harus lebih peka menghadapi keadaan yang terjadi kepada bangsanya.
“Kekuasaan harus digunakan untuk menebar kebaikan, menghapus kemiskinan, dan menegakkan kedaulatan,” tegas Prabowo.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

11/11/2025 08:27
Mimpi Besar Layanan Imunoterapi di Indonesia, Jangkau Pelosok hingga Jadi Rujukan Internasional

Mimpi Besar Layanan Imunoterapi di Indonesia, Jangkau Pelosok hingga Jadi Rujukan Internasional
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Rumah Sakit Pusat Pertahanan Negara (RSPPN) Panglima Besar Sudirman, Jakarta Selatan, menjadi saksi peralihan wacana menjadi layanan nyata.
Setelah lama dibicarakan, Imunoterapi Nusantara dan Digital Subtraction Angiography (DSA) kini resmi beroperasi, bukan hanya untuk prajurit TNI, tetapi juga masyarakat umum.
Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin meresmikan layanan tersebut, ditemani Prof.
Terawan
Agus Putranto dan Menteri PPN Rachmat Pambudy pada Senin (10/11/2025).
Pada hari yang sama, Sjafrie menjadi salah satu peserta pertama yang menjalani prosedur: darahnya diambil, diproses, dan akan kembali disuntikkan beberapa hari kemudian.
Menhan Sjafrie
menceritakan, darahnya telah diambil untuk menguji metode baru ini.
“Saya kebetulan diminta mencoba, diambil darah sekitar 40 cc, kemudian diolah di laboratorium,” cerita Menhan.
“Setelah lima sampai tujuh hari, darah itu akan disuntikkan kembali. Semoga ini memberi berkah kesehatan untuk melanjutkan tugas kita,” ujarnya.
Menurutnya, layanan imunoterapi dan DSA tidak hanya diperuntukkan bagi kalangan militer, namun juga masyarakat umum.
“Kita harapkan dapat memberi dorongan kesehatan bagi bangsa Indonesia, terutama bagi mereka yang sudah berusia lanjut,” tambah Sjafrie.
Dalam kesempatan yang sama, Prof. Terawan Agus Putranto menjelaskan bahwa pelayanan imunoterapi dan DSA kini telah siap beroperasi secara penuh di RSPPN Sudirman.
“Menhan sudah meresmikan pelayanan imunoterapi Nusantara dan juga DSA yang hari ini langsung dilakukan. Jadi ini semua sudah siap untuk melayani masyarakat,” kata Terawan.
Ia menuturkan, proses pelayanan berjalan beriringan antara pemrosesan imunoterapi dan pelaksanaan DSA.
“Baik proses DSA maupun imunoterapinya sudah berlangsung hari ini,” ungkap Terawan.
Dia juga berharap RSPPN bisa menjadi rujukan pasien dari luar negeri untuk berobat.
“Rumah sakit ini diharapkan menjadi rumah sakit rujukan internasional, dan memang sudah terbukti, karena pasien-pasien dari luar negeri pun mulai berdatangan ke RSPPN,” lanjutnya.
Menurut Terawan, sejak pekan sebelumnya sudah ada pasien dari luar negeri yang datang untuk mendapatkan layanan tersebut, dan jumlahnya diperkirakan akan terus meningkat.
“Dimulai dari minggu lalu sudah mulai ada yang datang, minggu depan juga akan ada lagi pasien dari luar negeri,” kata dia.
“Kami berharap ini dapat meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat sekaligus menumbuhkan budaya riset dan pengembangan (R&D) di bidang medis nasional,” tambahnya.
Menhan Sjafrie melanjutkan, keberhasilan RSPPN Sudirman dalam layanan imunoterapi dan DSA akan menjadi model pengembangan untuk rumah sakit TNI di seluruh wilayah Indonesia.
“Yang jelas, ilmunya ini dimiliki anak bangsa, oleh Pak Terawan. Karena ini rumah sakit pusat, tentu akan berkembang ke rumah sakit-rumah sakit TNI di daerah melalui kaderisasi yang dilakukan oleh dokter Terawan dan timnya,” ungkapnya.
Imunoterapi merupakan metode pengobatan yang memanfaatkan sistem kekebalan tubuh untuk melawan berbagai penyakit, terutama kanker.
Mekanismenya adalah dengan meningkatkan kemampuan sistem imun mengenali dan menghancurkan sel abnormal, baik melalui pemberian obat, vaksin, antibodi monoklonal, maupun sitokin.
Tujuan utama terapi ini adalah meningkatkan daya tahan tubuh dan mengembalikan kemampuan alami tubuh dalam melawan penyakit, termasuk kanker paru, serviks, ginjal, dan alergi kronis.
Sementara itu, DSA merupakan prosedur pencitraan radiologi untuk menampilkan gambaran pembuluh darah secara detail menggunakan sinar-X dan zat kontras.
Teknologi ini memungkinkan dokter mendeteksi kelainan pembuluh darah seperti aneurisma, penyumbatan, atau malformasi dengan sangat akurat.
Dalam konteks medis modern, DSA dan imunoterapi saling melengkapi DSA untuk diagnosis, imunoterapi untuk pengobatan.
Kombinasi keduanya dapat digunakan, misalnya dalam penanganan penyakit saraf atau kanker otak, di mana DSA membantu memetakan aliran darah dan imunoterapi memperkuat respons tubuh terhadap sel yang rusak.
Terawan menjelaskan, melalui imunoterapi, jika sistem imun terlalu tinggi, terapi ini dapat menurunkannya, dan sebaliknya, jika terlalu rendah, terapi akan meningkatkan kinerja sistem imun. Hal ini, penting untuk menangani inflamasi yang menjadi akar dari berbagai penyakit.
“Imunoterapi itu adalah terapi imun kita. Kalau (imun) terlalu tinggi, akan diturunkan, dikontrol kalau terlalu rendah akan dinaikkan karena itu sangat mempengaruhi inflamasi kita, diabetes dan lain sebagainya,” kata Terawan mengutip Antaranews, November 2024 silam.
Lebih lanjut, Terawan menyoroti potensi imunoterapi dalam mengurangi efek inflamasi dan memacu produksi interleukin yang bersifat anti-inflamasi.
Dengan riset yang sudah berjalan, ia optimistis terapi ini dapat menjadi solusi medis yang andal di masa depan.
Menurut Terawan, inovasi di bidang imunologi juga dapat menjawab tantangan pengobatan modern.
Namun, terkadang riset medis terganjal adanya permasalahan pembiayaan. Hal ini yang ia harapkan dapat dibantu lewat berbagai skema pembiayaan riset, salah satunya lewat sektor perbankan.
Dirinya menyampaikan bahwa pemerintah dan lembaga terkait dapat memberikan dukungan penuh untuk pengembangan riset-riset kesehatan yang relevan, sehingga masyarakat Indonesia dapat menikmati layanan pengobatan yang lebih baik.
“Imunoterapi sudah saya bangun di tujuh tempat. Nanti beberapa negara juga ikut akan saya bangun tapi yang paling dekat adalah Dili, di Timur Leste supaya mereka ada kemajuan teknologi, Karena ini (imunoterapi) merupakan teknologi yang baru, dan kebetulan jurnalnya terbit terus. Kalau jurnalnya terbit terus, itu kan di-review seluruh dunia,” tuturnya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

11/11/2025 07:34
Komisi Reformasi Polri Mulai Bekerja, Maraton Gelar Rapat dan Serap Aspirasi Publik

Komisi Reformasi Polri Mulai Bekerja, Maraton Gelar Rapat dan Serap Aspirasi Publik
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Tim Komisi Percepatan Reformasi Polri bentukan Presiden Prabowo Subianto mulai bekerja. Mereka menggelar rapat perdana di Mabes Polri, Jakarta pada Senin (10/11/2025).
Rapat yang dipimpin langsung Ketua Komisi, Jimly Asshiddiqie, berlangsung selama dua jam dan dihadiri lengkap oleh seluruh 10 anggota.
Jimly menyebutkan, tim ini akan bekerja intens selama tiga bulan untuk menyiapkan dua jenis rekomendasi, yakni rekomendasi internal untuk Polri dan rekomendasi strategis kepada Presiden.
“Harapannya, selama 3 bulan nanti kita akan melaporkan, merekomendasikan kebijakan-kebijakan yang perlu ditempuh, yang nanti keputusannya ada di tangan Presiden. Jadi hasilnya nanti yang sifatnya kebijakan ke depan itu kita lapor ke Presiden,” kata Jimly dalam konferensi pers usai rapat, Senin.
Dalam pertemuan perdana itu, mereka membahas mekanisme kerja tim dan pola koordinasi dengan pihak Polri serta lembaga-lembaga terkait.
Jimly menyampaikan bahwa seluruh anggota aktif memberikan pandangan, termasuk Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang turut hadir sebagai salah satu anggota tim.
Tim juga sepakat menambah satu anggota perempuan agar komposisi lebih inklusif. Penambahan ini merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo.
“Nah itu idenya dari presiden sendiri. Wah, ini harus ada perempuan. Karena setelah dilantik, loh ternyata laki-laki semua. Jadi, bukan usulan kami, beliau sendiri. Nah, namanya sudah ada, tinggal, tinggal diteken,” ujar Jimly.
Jimly menjelaskan, tim akan bekerja maraton dengan menggelar rapat pleno setiap minggu.
Di sela-selanya, tim juga akan mengadakan forum dengar pendapat (
public hearing
) untuk menghimpun aspirasi dari berbagai kalangan.
“Seminggu sekali kami mengadakan rapat pleno, tapi di antara seminggu sekali itu kami manfaatkan untuk mengadakan
public hearing
, tatap muka, belanja masalah, mendengarkan aspirasi dari berbagai kalangan yang akan kami undang,” kata Jimly.
“Misalnya, kalangan akademisi di kampus, ataupun BEM mahasiswa, begitu juga ormas-ormas dan jaringan LSM,” lanjutnya.
Public hearing
pertama dijadwalkan berlangsung pada Kamis (13/11/2025), dengan mengundang Gerakan Nurani Bangsa serta sejumlah tokoh masyarakat.
“Itu nanti kita adakan pertemuan untuk mendengarkan sekali lagi ya, masalah-masalah yang mereka pikirkan, termasuk solusi-solusi yang mungkin mereka mau usulkan. Tentu itu tidak mengikat, nanti tim akan mengkajinya,” jelasnya.
Menurutnya, rekomendasi awal diharapkan mulai terbentuk dalam dua bulan pertama, sementara rekomendasi akhir akan disampaikan ke Presiden pada akhir masa kerja tiga bulan.
Jimly menegaskan, reformasi Polri tidak akan dilakukan secara sepihak dari luar lembaga, melainkan dengan pendekatan sinergis bersama tim reformasi internal yang sebelumnya dibentuk oleh Kapolri.
“Supaya dari internal juga punya informasi yang kadang-kadang kita perlukan, sehingga kita tidak melihat Polri itu hanya dari luar, ya kan? Kadang-kadang orang dari luar melihatnya A, padahal sebetulnya B. Nah, makanya komisi ini akan bekerja sinergi, ya, dengan komisi, komite yang sudah ada di internal,” tegasnya.
Pada kesempatan yang sama, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengapresiasi dibentuknya Tim Reformasi Polri dan menyambut baik hasil rapat perdana tersebut.
“Kami ucapkan terima kasih pada Bapak Prof. Jimly dan seluruh tim reformasi kepolisian yang dibentuk oleh Bapak Presiden dan alhamdulillah kami juga diberikan kesempatan untuk ikut. Dan tentunya sesuai dengan arahan dari Bapak Ketua Tim Reformasi bahwa keberadaan kami di sini sebagai upaya untuk supaya bisa merespons cepat dan segera mengimplementasikan terkait dengan rekomendasi-rekomendasi yang nanti akan diberikan,” ujar Sigit.
Ia menegaskan, Polri siap menindaklanjuti hasil evaluasi dan rekomendasi yang diberikan, baik dari sisi kebijakan maupun perbaikan sistem di internal kepolisian.
“Pada prinsipnya, Polri tentunya selalu terbuka untuk menerima perbaikan, menerima evaluasi. Karena kita juga tentunya ingin terus mewujudkan performa Polri sehingga Polri ini betul-betul bisa menjadi institusi yang mewujudkan apa yang bisa diharapkan oleh masyarakat,” tegas dia.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

11/11/2025 06:13
Tragedi SMAN 72: Ilusi Gim, Kegagalan Sistem

Tragedi SMAN 72: Ilusi Gim, Kegagalan Sistem
Peneliti & Assessor pada IISA Assessment Consultancy & Research Centre
TRAGEDI
ledakan di SMAN 72 Jakarta pada 7 November 2025, yang melukai 96 anggota komunitas sekolah, adalah duka kolektif.
Di tengah kabut trauma dan kebingungan, respons publik, terutama dari negara, menjadi penentu arah pemulihan dan pencegahan.
Karena itu, ketika Presiden Prabowo Subianto mengindikasikan rencana untuk membatasi game online, secara spesifik menyebut
PUBG
sebagai buntut peristiwa ini, kita tidak sedang melihat solusi, tapi gejala.
Sebagai seorang praktisi psikologi yang telah 40 tahun meneliti interaksi antara kebijakan, pendidikan, dan perilaku sosial, respons ini secara psikologis dapat dipahami. Namun, secara empiris sangat bermasalah.
Kita menyaksikan refleks kebijakan yang bertumpu pada serangkaian sesat pikir (
logical fallacies
), mengorbankan analisis akar masalah demi solusi instan yang ilusif.
Respons yang mengarahkan penyebab tragedi ke “gim” adalah reaksi yang secara emosional dapat dimengerti: kita ingin menemukan musuh yang jelas, cepat, dan dapat ditunjuk.
Namun secara logis, menyamakan permainan digital dengan penyebab langsung tragedi ini adalah jalan pintas pemikiran yang berbahaya.
Menyalahkan media hiburan atas tindakan terencana dan berdampak besar tidak menjawab pertanyaan yang paling penting: siapa yang gagal menangkap tanda-tanda bahaya, dan mengapa sistem yang ada tidak melindungi mereka yang rentan?
Data awal dan pemeriksaan lapangan menunjukkan dua kegagalan yang bersifat institusional:
perundungan
berat yang berlangsung lama dan kemungkinan radikalisasi ideologis.
Perundungan yang sistemik merongrong harga diri, harapan, dan jaringan sosial seorang anak sehingga rasa marah dapat berubah menjadi tindakan destruktif.
Di saat sama, ideologi kekerasan dan manifestos kejahatan mendatang kini tersebar melalui ekosistem digital yang luas, memudarkan batas antara imaji dan pembenaran tindakan nyata. Menghadapi ini memerlukan diagnosis yang berbeda dari sekadar kata “sensor” atau “larangan”.
Kebijakan publik sering tergoda untuk memilih solusi yang terlihat tegas di permukaan: melarang akses, memblokir aplikasi, atau menunjuk kambing hitam. Itu memberi kesan bahwa sesuatu sedang dilakukan.
Namun, tindakan simbolik semacam ini tidak menyentuh akar: budaya sekolah yang membiarkan perundungan, lemahnya implementasi tim pencegahan kekerasan yang diatur kebijakan, dan ketiadaan program pendidikan yang menumbuhkan ketahanan kognitif terhadap propaganda kekerasan.
Pertama, kita harus mengakui kegagalan implementasi regulasi yang sudah ada. Memiliki peraturan adalah langkah awal. Namun tanpa audit, pelatihan guru, dan alokasi sumber daya nyata, peraturan itu tetap menjadi kata-kata pada kertas.
Sekolah perlu diberi dukungan untuk membangun budaya aman: pelatihan konselor dan guru, mekanisme pelaporan yang aman bagi korban, serta pengawasan independen yang menilai iklim sekolah secara berkala.
Kedua, intervensi anti-perundungan berbasis bukti harus diadopsi dan diadaptasi. Implementasi yang baik mencakup kurikulum, pengawasan perilaku, dan program restoratif yang memulihkan hubungan, bukan hanya menghukum.
Ini memerlukan komitmen anggaran dan waktu. Hasilnya sering baru terlihat setelah beberapa tahun—namun manfaatnya nyata: penurunan insiden, iklim sekolah yang lebih sehat, dan anak-anak yang lebih mampu membangun hubungan aman.
Ketiga, kita harus memperluas literasi digital menjadi literasi kritis. Bukan sekadar mengajari anak “bagaimana menggunakan gadget”, melainkan melatih keterampilan analitik untuk membaca, memverifikasi, dan memahami narasi yang mereka temui di online.
Ini termasuk pengenalan terhadap mekanika radikalisasi: bagaimana pesan ekstrem memanfaatkan keresahan emosional, bagaimana ekosistem algoritmik memperkuat gema, dan bagaimana membangun kebiasaan bertanya — bukan memercayai — terhadap konten yang memancing kemarahan atau kebencian.
Keempat, peran platform dan tanggung jawabnya tidak boleh diabaikan. Regulasi yang cerdas menggabungkan pencegahan dengan kerja sama platform: transparansi moderasi, akses pada moderator lokal yang memahami konteks budaya, dan mekanisme cepat untuk menangani konten yang mempromosikan kekerasan.
Sekali lagi, ini bukan pengganti perbaikan di tingkat sekolah dan keluarga; ia melengkapi pendekatan yang lebih luas.
Kita berutang pada korban dan keluarga mereka sebuah jawaban yang lebih matang daripada kemarahan instan.
Kepanikan moral—kebutuhan cepat menunjuk “penjahat” budaya—memuaskan rasa takut sementara, tetapi meninggalkan kerusakan struktural tetap ada.
Mengatasi akar perundungan dan kerentanan terhadap radikalisasi memerlukan kesabaran, komitmen anggaran, dan keberanian politik untuk menolak solusi yang tampak cepat, tapi dangkal.
Di ruang-ruang konseling, guru, dan ruang rapat dinas pendidikan, kita harus berbicara dengan bahasa yang menghubungkan empati dan logika: empati untuk merawat luka, logika untuk membangun kebijakan yang tahan uji.
Tragedi SMAN 72 menuntut kita bertanya bukan hanya “apa yang bisa segera diblokir?” tetapi “apa yang harus kita bangun agar tragedi ini tak terulang?”
Jawabannya tak akan nyaman dan tak akan cepat, tetapi ia adalah pekerjaan kolektif yang layak diperjuangkan demi keselamatan anak-anak kita.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

11/11/2025 05:30
KPK Prihatin Rumah Hakim PN Medan yang Tangani Kasus Korupsi Terbakar

KPK Prihatin Rumah Hakim PN Medan yang Tangani Kasus Korupsi Terbakar
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyampaikan keprihatinan atas peristiwa terbakarnya rumah milik salah satu hakim Pengadilan Negeri (PN) Medan, Khamozaro Waruwu, pada Selasa (4/11/2025).
Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi
KPK
Asep Guntur Rahayu menyebutkan, Khamozaro tengah menangani sebuah perkara kasus dugaan korupsi terkait operasi tangkap tangan KPK di Sumatera.
“Kami juga turut prihatin dengan kejadian tersebut. Kami turut prihatin dengan kejadian terbakarnya rumah hakim yang menangani perkara tangkap tangan di Sumatera, perkara yang ditangani oleh KPK,” kata Asep di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa (10/11/2025).
Asep mengatakan, KPK telah memonitor karena kepolisian setempat tengah mengusut kasus tersebut.
“Ya, kami mendukung upaya penyelidikan dan penyidikan yang tentunya dilakukan oleh pihak kepolisian,” ujar dia.
Ia berharap agar kronologi hingga penyebab insiden ini segera terungkap.
“Kita juga sama-sama menunggu, kita memberikan kesempatan kepada kepolisian, tentunya, aparat penegak hukum untuk melakukan investigasi terkait masalah tersebut,” jelas dia.
Setelah peristiwa ini, Asep berkomunikasi dengan Direktur Penuntutan KPK.
Pembicaraan keduanya mengerucut terhadap peningkatan kewaspadaan bagi para jaksa yang tengah menjalani tugas kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Sumatera Utara.
Diberitakan sebelumnya, rumah milik Hakim Pengadilan Negeri (PN) Medan
Khamozaro Waruwu
yang berada di Kompleks Taman Harapan Indah, Tanjungsari, Medan Selayang, Medan, Sumatera Utara, terbakar pada Selasa (4/11/2025).
Peristiwa itu terjadi ketika hakim yang menangani kasus korupsi tersebut tengah memimpin jalannya sidang di PN Medan.
Beruntung, tak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, lantaran rumah dalam kondisi sepi saat peristiwa terjadi.
Meski polisi telah mendatangi kediaman Khamozaro untuk mengecek penyebab kebakaran dan menggali informasi pada Rabu (5/11/2025), hingga kini belum ada kepastian terkait penyebab terbakarnya rumah tersebut.
Khamozaro hanya mengaku mendapat teror dari orang tak dikenal (OTK) melalui sambungan telepon sebelum peristiwa itu terjadi.
Oleh karenanya, polisi pun didesak untuk mengusut tuntas peristiwa ini.
Khamozaro mengungkapkan dirinya tidak sedang berada di tempat saat peristiwa itu terjadi.
Ketika sedang memimpin sidang di PN Medan, ia dihubungi tetangganya yang ingin memberi kabar bahwa rumahnya terbakar.
“Mereka menelpon. Karena (sedang) sidang, makanya tidak saya angkat. Saya WA (WhatsApp), saya bilang kalau saya sedang ada sidang. Lalu dibalas, ‘rumah bapak kebakar’,” ujar Khamozaro saat diwawancarai di depan rumahnya pada Selasa malam.
Setelah mendapat kabar tersebut, Khamozaro segera menutup sidang dan bergegas ke rumah untuk melihat kondisinya.
Meski hanya kamarnya yang terbakar, ada banyak dokumen penting serta barang berharga yang ludes terbakar.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

10/11/2025 21:13
Ada Keracunan di Lembang, BGN Nyatakan Air dari 6 Dapur MBG Penuhi Syarat

Ada Keracunan di Lembang, BGN Nyatakan Air dari 6 Dapur MBG Penuhi Syarat
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Usai terjadi kasus keracunan di Lembang, Bandung Barat, Badan Gizi Nasional (BGN) menyampaikan bahwa enam dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) alias Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Bandung Barat telah memenuhi syarat kualitas air berdasarkan analisis yang dilakukan oleh Laboratorium Kesehatan Masyarakat (Labkesmas) Kabupaten Bandung Barat.
Meski begitu, Ketua Tim Investigasi Independen
Badan Gizi Nasional
(BGN), Arie Karimah Muhammad, menuturkan bahwa memasak Makan Bergizi Gratis (MBG) tetap menggunakan air galon.
“BGN tetap mewajibkan seluruh SPPG untuk memasak hidangan MBG dengan air dari kemasan galon yang telah tersertifikasi,” kata Arie dalam keterangan pers, dikutip Senin (10/11/2025).
Enam SPPG di Bandung Barat tersebut adalah SPPG Cipongkor Cijambu, Cipongkor Neglasari, Cisarua Jambudipa, Cisarua Pasirlangu, Lembang Kayu Ambon, dan Lembang Cibodas 2.
Hasil analisis fisik, kimia, dan mikrobiologi air yang digunakan di enam SPPG di Bandung Barat itu semuanya memenuhi syarat.
“Jadi soal
kualitas air
bersih di enam SPPG itu sudah
clear
.
Undebatable
,” kata Arie.
Hasil penyelidikan sementara,
keracunan MBG
di Lembag itu dikarenakan zat nitrit dalam menu sayuran hingga nasi.
Arie menuturkan bahwa kualitas air sering disebut-sebut sebagai penyebab terjadinya kasus insiden
keamanan pangan
pasca-konsumsi hidangan program MBG.
Hal itu pula yang dicurigai ketika terjadi insiden keamanan pangan beruntun di Kabupaten Bandung Barat.
Di Bandung Barat, terjadi kasus keracunan MBG. Tujuh SPPG diselidiki.
“Di Bandung Barat, ada tujuh
Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi
(SPPG) yang ditengarai menjadi sumber kasus insiden keamanan pangan, setelah para siswa mengkonsumsi hidangan MBG selama bulan September dan Oktober,” tutur dia.
Puluhan hingga ratusan siswa terdampak dalam masing-masing kasus itu.
Hidangan MBG berasal dari tiga SPPG, yakni SPPG Cipongkor Cijambu, SPPG Cipongkor Neglasari, dan SPPG Cihampelas.
“Hasil investigasinya sudah dilaporkan pada tanggal 17 Oktober lalu, dengan penyebab tingginya cemaran
nitrit
pada melon dan lotek,” ucapnya.
Kasus insiden keamanan pangan selanjutnya melibatkan dua SPPG di Cisarua, yakni SPPG Cisarua Jambudipa pada 14 Oktober 2025, dan SPPG Cisarua Pasirlangu pada 15 Oktober 2025.
“Dalam dua kasus ini, insiden tidak bisa dianalisis lebih lanjut karena tim investigasi independen tidak memperoleh data hasil uji laboratorium terhadap makanan yang disajikan,” kata Arie.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

10/11/2025 20:56
Museum Marsinah Akan Dibangun di Rumah Neneknya

Museum Marsinah Akan Dibangun di Rumah Neneknya
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea mengungkapkan rencana pembangunan Museum Marsinah di Nganjuk, Jawa Timur.
Museum tersebut akan didirikan di rumah nenek almarhumah Marsinah, tidak jauh dari makam sang aktivis buruh.
“Ini rumah (nenek Marsinah) kita renovasi. Ini kan rumah, jadi enggak bangun dari awal. Lalu kita jadikan museum. Jadi rumah neneknya Ibu Marsinah, nanti akan jadi museum Ibu Marsinah,” kata Andi saat dihubungi
Kompas.com
, Senin (10/11/2025).
Menurut Andi, rencana pendirian museum ini telah muncul jauh sebelum pemerintah menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional kepada Marsinah.
Namun, penghargaan tersebut kini menjadi momentum untuk memperkuat warisan
perjuangan buruh
perempuan Indonesia.
“Keinginan ini sebetulnya jauh sebelum ada gelar pahlawan ini. Nah, tapi untuk memperkuat bahwa ini kita harus meninggalkan jejak sejarah yang kuat kepada para masyarakat dan juga aktivis buruh,” jelasnya.
Museum ini nantinya akan menampilkan beragam peninggalan Marsinah, seperti surat-surat perjuangan, dokumen pribadi, dan barang-barang miliknya semasa hidup.
“Nanti akan ada barang-barang Ibu Marsinah, seperti surat soal perjuangan, lalu ada barang-barang pribadi beliau yang nanti akan ditaruh di museum,” ujarnya.
Andi menambahkan, dirinya akan berkunjung ke
Nganjuk
pada 18 November mendatang guna meninjau proses renovasi itu.
Dia berharap, proses renovasi itu kelar pada Januari 2026 sehingga museum dapat diresmikan.
“Mudah-mudahan sih bulan Januari akhir sudah selesai,” katanya.
Menurutnya, proses perizinan pembangunan museum tidak akan menjadi kendala, sebab Pemerintah Kabupaten Nganjuk turut memberikan dukungan dan fasilitasi.
Pembangunan museum ini, lanjut dia, dilakukan atas kerja sama antara KSPSI dan keluarga Marsinah.
Sebelumnya, dalam konferensi pers di Mabes Polri, keluarga Marsinah menyampaikan rasa bangga atas kepedulian Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo terhadap nasib para buruh dan korban pemutusan hubungan kerja (PHK).
“Kami, kakak Marsinah, merasa bangga Bapak Kapolri peduli ke buruh dan melindungi buruh seperti yang diperjuangkan adik kami, Ibu Marsinah,” tutur Marsini, kakak Marsinah, dalam konferensi pers, Senin.
Keluarga juga mengundang Kapolri untuk berziarah ke makam Marsinah di Nganjuk bersama Andi Gani.
Adapun Marsinah pada hari ini diberikan gelar pahlawan oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

10/11/2025 20:26
Tito Karnavian: Kebijakan Pemda Harus Berdasarkan Data dan Teori yang Teruji

Tito Karnavian: Kebijakan Pemda Harus Berdasarkan Data dan Teori yang Teruji
Tim Redaksi
KOMPAS.com
– Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan, setiap kebijakan publik yang akan diambil kepala daerah harus dibuat berdasarkan teori yang teruji dan data saintifik yang kuat.
Tanpa fondasi ilmiah yang jelas, kata dia, kebijakan hanya akan menjadi langkah coba-coba yang berisiko gagal.
“Teori yang tidak diterjemahkan ke dalam kebijakan hanya akan menjadi diskusi akademik yang indah, tetapi tidak bisa direalisasikan,” ujar Tito dalam siaran pers, Senin (10/11/2025).
Oleh karena itu, ia meminta gubernur dan bupati untuk membuat kebijakan berdasarkan teori yang sudah teruji dan data yang kuat.
Ketua Majelis Wali Amanat (MWA) Universitas Sriwijaya itu juga menekankan pentingnya peran perguruan tinggi sebagai agen perubahan dan penyeimbang pemerintah dalam proses pembuatan kebijakan publik.
Tito berharap, kampus tidak hanya menjadi tempat pendidikan, tetapi juga aktif memberikan masukan berbasis ilmiah kepada pemerintah.
“Perguruan tinggi terdiri dari orang-orang dengan kapasitas intelektual tinggi yang bisa mengubah budaya masyarakat,” sebutnya.
Oleh karenanya, kata Tito, universitas harus sering memberi masukan berdasarkan referensi dan data ilmiah yang akurat.
Dia menegaskan, perguruan tinggi juga harus menjadi penyeimbang (
counterbalance
) dalam kebijakan publik—bukan oposisi, tetapi mitra strategis yang menyampaikan pandangan objektif dan berbasis riset.
Tito menilai, untuk membuat fungsi itu berjalan optimal, dibutuhkan kekompakan seluruh elemen kampus, mulai dari rektor dan jajaran pimpinan, mahasiswa, hingga senat akademik.
“Rektor dan jajarannya harus kompak, begitu juga senat akademik. Hanya dengan soliditas internal, perguruan tinggi bisa menjalankan peran strategisnya dalam mendukung pembangunan nasional,” katanya.
Selain itu, Tito juga menekankan pentingnya aparatur pemerintahan yang profesional dan efisien untuk menjalankan administrasi pemerintahan dengan baik.
“Kita perlu aparatur pemerintahan yang mampu menjalankan administrasi secara efektif dan efisien. Tanpa itu, kebijakan yang baik sekalipun tidak bisa berjalan optimal,” tegasnya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

10/11/2025 20:07
Densus 88 Sebut Terduga Pelaku Ledakan SMAN 72 Kerap Kunjungi Situs “Dark Web”

Densus 88 Sebut Terduga Pelaku Ledakan SMAN 72 Kerap Kunjungi Situs “Dark Web”
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Juru Bicara Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri AKBP Mayndra Eka Wardhana mengungkapkan, terduga pelaku peledakan di SMAN 72 Jakarta kerap mengunjungi situs gelap atau
dark web
.
“Yang bersangkutan kerap mengunjungi komunitas daring (terutama di forum dan situs-situs gelap),” kata Mayndra kepada wartawan, Senin (10/11/2025).
Mayndra menjelaskan, situs gelap yang dimaksud adalah situs yang menampilkan foto-foto atau video korban pembunuhan dan semacamnya.
“Yang menampilkan video atau foto orang yang benar-benar meninggal dunia, biasanya akibat kecelakaan, perang, pembunuhan, atau kejadian brutal lainnya,” tutur dia.
Dia tidak membeberkan lebih detail mengenai situs
dark web
yang diduga sering diakses terduga pelaku.
Sebelumnya, Mayndra juga mengungkapkan bahwa terduga pelaku membawa tujuh peledak untuk digunakan dalam aksinya di SMAN 72, Kelapa Gading, Jakarta Utara, pada Jumat (7/11/2025).
Menurut Mayndra, empat di antara bahan peledak itu meledak di dua lokasi, sedangkan tiga lainnya tidak meledak.
“TKP 1 (Masjid) 2 bom meledak, TKP 2 Taman Baca dan Bank Sampah terdapat 2 bom meledak. 3 yang tidak meledak,” ungkap Myandra
Diberitakan, ledakan terjadi pada Jumat (7/11/2025) sekitar pukul 12.15 WIB di lingkungan
SMAN 72 Jakarta
yang berada di kompleks Kodamar TNI Angkatan Laut, Kelapa Gading.
Berdasarkan keterangan saksi, letusan pertama terdengar saat khotbah Jumat sedang berlangsung, disusul ledakan kedua dari arah berbeda.
Peristiwa tersebut menyebabkan puluhan korban mengalami luka bakar dan luka akibat serpihan, serta menimbulkan kepanikan di lingkungan sekolah dan masyarakat sekitar.
Menurut hasil penyelidikan awal, pelaku diduga merupakan salah satu siswa sekolah tersebut.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

10/11/2025 19:03
Mensos: Keluarga Pahlawan Nasional Dapat Rp 57 Juta Per Tahun

Mensos: Keluarga Pahlawan Nasional Dapat Rp 57 Juta Per Tahun
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengatakan tiap keluarga pahlawan nasional akan mendapatkan dukungan uang Rp 57 juta per tahun.
“Kita beri dukungan Rp 57 juta per tahun,” kata Gus Ipul di Komples Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (10/11/2025).
Menurutnya, nominal uang itu tidak terlalu besar meski itu merupakan bentuk dukungan dari negara.
“Kalau dilihat nilainya tidak terlalu banyak. Tapi ini bagian untuk menghormati, menghargai, sehingga keluarga bisa terus membangun semangat dari para pahlawan,” kata dia.
Berdasarkan catatan Kompas.com, ketentuan mengenai hal ini tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 78 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara serta Besaran Tunjangan Berkelanjutan bagi Pejuang, Perintis Kemerdekaan, dan Keluarga
Pahlawan Nasional
.
Selain tunjangan tahunan untuk ahli waris Pahlawan Nasional dalam bentuk uang tunai, negara juga memberikan fasilitas jaminan kesehatan bagi ahli waris Pahlawan Nasional melalui program BPJS Kesehatan.

Tak hanya itu, Pahlawan Nasional juga memiliki hak untuk dimakamkan di Taman Makam Pahlawan (TMP) sebagai bentuk penghormatan tertinggi.
Apabila makamnya berada di luar TMP, pemerintah dapat melakukan pemugaran terhadap makam tersebut untuk menjaga kehormatan dan kelayakannya.
Sepuluh tokoh yang mendapat
gelar Pahlawan Nasional
, yakni:
1. KH Abdurrahman Wahid (Bidang Perjuangan Politik dan Pendidikan Islam)

2. Jenderal Besar TNI HM Soeharto (Bidang Perjuangan Bersenjata dan Politik)

3. Marsinah (Bidang Perjuangan Sosial dan Kemanusiaan)

4. Prof Dr Mochtar Kusumaatmadja (Bidang Perjuangan Hukum dan Politik)

5. Hajjah Rahmah El Yunusiyyah (Bidang Perjuangan Pendidikan Islam)

6. ?Jenderal TNI (Purn) Sarwo Edhie Wibowo (Bidang Perjuangan Bersenjata)

7. Sultan Muhammad Salahuddin (Bidang Perjuangan Pendidikan dan Diplomasi)

8. Syaikhona Muhammad Kholil (Bidang Perjuangan Pendidikan Islam)

9. Tuan Rondahaim Saragih (Bidang Perjuangan Bersenjata)

10. Zainal Abidin Syah (Bidang Perjuangan Politik dan Diplomasi)
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

10/11/2025 17:47