Category: Kompas.com Nasional

KPK Usut Dugaan Korupsi Pengumpulan Tarif Pengiriman Barang di BPKH

KPK Usut Dugaan Korupsi Pengumpulan Tarif Pengiriman Barang di BPKH
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah menyelidiki dugaan korupsi pengumpulan atau mobilisasi tarif pengiriman barang di Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).
Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi
KPK
Asep Guntur Rahayu mengaku belum bisa memberikan keterangan lengkap mengenai kasus tersebut karena belum masuk ke tahap penyidikan.
“Tentang keterlibatan BPKH dan lain-lain. Nah kami juga, tapi ini kan belum naik penyidikan nih, jadi belum bisa disampaikan secara detail,” kata Asep di Gedung KPK Merah Putih, Jakarta, Senin (10/11/2025).
Asep hanya menyebutkan bahwa KPK mendalami perbedaan tarif transportasi dan pengiriman barang untuk para jemaah.
Tarif akan semakin tinggi jika akses transportasinya lebih mudah serta kualitas barang atau menu makanan yang dikirim semakin baik.
“Karena kan begini, jadi di sana itu, berdasarkan kedekatan ya, jadi tempat, ini salah satu klunya itu berdasarkan tempat tinggal itu, tempatnya seberapa jauh dari Masjidil Haram, seberapa jauh dari Mina, Padang Arafah di Mina, seberapa jauh dari sana, kan seperti itu,” ujar Asep.
“Makin dekat ke sana ke mari, itu transportasinya makin mudah, itu makin mahal. Kemudian menu makanan dan lain-lain itu makin mahal, makin bagus makin mahal. Kelayakan tempat dan lain-lain makin mahal,” imbuh dia.
Tim lembaga antirasuah itu bakal mengecek langsung fasilitas tempat tinggal, catering hingga akomodasi jemaah.
“Dan juga ada informasi terkait dengan pengiriman barang-barang. Karena teman-teman, apa namanya, saudara-saudara kita yang berangkat ke haji itu ada juga yang kitim barang dan lain-lain,” ucap Asep.
“Nah itu ada informasi yang kami terima, itu juga dimobilisasi atau dikumpulkan, ini seperti apa, kerja sama dengan siapa, apakah dengan PT Pos atau mungkin perusahaan swasta, ekspedisi swasta atau bagaimana? Nah seperti itu, dan penggunaan dana itu,” imbuh dia.
Asep pun memastikan bahwa perkara ini berbeda dengan kasus dugaan korupsi penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji yang statusnya sudah ditahap penyidikan.
“(Perkara) terpisah,” kata Asep saat dikonfirmasi, Rabu (12/11/2025).
Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) menegaskan komitmennya untuk menghormati dan mendukung penuh seluruh proses hukum yang tengah dijalankan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Kepala Badan Pelaksana BPKH Fadlul Imansyah menekankan bahwa sebagai lembaga publik yang taat hukum, BPKH selalu menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah dan menyerahkan sepenuhnya penanganan perkara tersebut kepada otoritas yang berwenang.
“BPKH memastikan kepada seluruh jemaah haji Indonesia dan masyarakat luas bahwa pengelolaan dana haji tetap berlangsung secara profesional, aman, dan akuntabel,” ungkap Fadlul dalam keterangan pers, Rabu (12/11/2025).
Ia menambahkan, BPKH juga berkomitmen menerapkan prinsip-prinsip
good corporate governance
(GCG) mencakup transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan keadilan dalam seluruh aktivitasnya.
BPKH menilai, langkah KPK merupakan bagian dari upaya bersama untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan bebas dari korupsi.
Oleh karena itu, BPKH akan bersikap kooperatif dan terbuka sepenuhnya, termasuk dalam memberikan data dan informasi yang dibutuhkan untuk membantu memperjelas duduk persoalan.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

12/11/2025 20:55
Mensos Sebut 16.000 Laptop Sedang Dibagikan untuk Siswa dan Guru Sekolah Rakyat

Mensos Sebut 16.000 Laptop Sedang Dibagikan untuk Siswa dan Guru Sekolah Rakyat
Penulis
KOMPAS.com
– Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf menyampaikan bahwa sebanyak 16.000 laptop sedang didistribusikan kepada siswa Sekolah Rakyat.
Mensos
yang karib disapa Gus Ipul ini mengatakan,
laptop
tersebut nantinya akan menjadi alat penunjang dalam proses belajar mengajar di
Sekolah Rakyat
.
“Sudah mulai dibagikan. Semua siswa dipastikan dapat, jumlahnya ada 16.000 unit (laptop),” kata Mensos saat ziarah ke TMP Taruna Tangerang pada Rabu (12/11/2025), dikutip dari Antaranews.
Tak hanya kepada siswa, Gus Ipul menyebut, laptop juga diberikan kepada guru sehingga proses belajar mengajar di Sekolah Rakyat bisa berjalan optimal sesuai harapan.
“Gurunya juga dapat. Satu siswa itu satu laptop. Semuanya sudah proses pembagian yak,” ujarnya.
Lebih lanjut, Mensos kembali menegaskan bahwa Sekolah Rakyat hadir untuk menghentikan siklus kemiskinan antargenerasi, memperluas akses pendidikan, menjamin pendidikan yang bermutu untuk anak keluarga miskin dan miskin ekstrem, dan memastikan tidak ada yang tertinggal dalam pendidikan.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya pemanfaatan teknologi di sektor pendidikan, termasuk di Sekolah Rakyat.
Kepala Negara berpandangan, pemanfaatan teknologi juga penting untuk membantu daerah-daerah terpencil yang masih kekurangan guru maupun tenaga pendidik yang perlu peningkatan kapasitas.
Sebagaimana diketahui, Presiden Prabowo menargetkan 200 Sekolah Rakyat sudah terbangun pada 2026. Lalu, 300 Sekolah Rakyat pada 2027.
Jelang akhir Oktober 2025, Mensos menyebut, sudah ada 165 titik Sekolah Rakyat yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia.
Sekolah-sekolah tersebut menampung hampir 16.000 siswa, dengan dukungan 2.400 guru serta lebih dari 4.000 tenaga kependidikan lainnya.
“Kita juga menyelenggarakan Sekolah Rakyat rintisan. Ada 165 titik, Insya Allah akan tambah satu lagi menjadi 166 titik kalau sarana-prasarananya selesai,” kata Gus Ipul pada 20 Oktober 2025.
“Beroperasi sejak Juli 63 titik, Agustus 37 titik, yang terakhir ini antara 65 sampai 66 titik,” ujarnya lagi.
Gus Ipul berharap, pada tahun depan pembangunan sekolah permanen untuk program Sekolah Rakyat bisa selesai seluruhnya. Sehingga, setiap sekolah permanen akan mampu menampung lebih dari 1.000 siswa.
“Tahun depan insya Allah
siswa Sekolah Rakyat
akan mencapai 46.000 siswa,” katanya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

12/11/2025 19:54
Gibran Singgung soal Ledakan di SMAN 72: Sekolah Harus Jadi Tempat Aman, Bebas Bullying

Gibran Singgung soal Ledakan di SMAN 72: Sekolah Harus Jadi Tempat Aman, Bebas Bullying
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka sempat mengingatkan perihal sekolah harus bebas
bullying
atau perundungan sehingga menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi anak-anak.
Hal itu disampaikan
Gibran
saat menyinggung perihal kejadian ledakan di SMA Negeri 72 Kelapa Gading, Jakarta Pusat pada Jumat, 7 November 2025.
Pasalnya, diduga pelaku peledakan adalah siswa dari
SMAN 72 Jakarta
tersebut. Pelaku juga diduga menjadi korban
bullying
di sekolah.
“Sekolah itu harus menjadi tempat yang aman, nyaman bagi anak-anak kita, tempat yang bebas dari perundungan,” kata Gibran dalam Rapat Koordinasi Nasional Percepatan Penurunan Stunting di Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Jakarta, Rabu (12/11/2025).
Dalam kesempatan itu, Gibran juga mengingatkan bahwa semua pihak harus saling menjaga dan peka agar kejadian seperti di SMAN 72 Jakarta tidak terulang.
“Saya titip, untuk kita semua saling menjaga, saling peka, dan juga saling mengingatkan agar kejadian-kejadian yang terjadi kemarin di salah satu SMA di Jakarta tidak terulang kembali,” ujarnya.
Sebelumnya diberitakan, Kapolda Metro Jaya, Irjen Asep Edi Suheri mengungkapkan bahwa terduga pelaku dalam peristiwa ini adalah seorang siswa aktif di SMAN 72 Jakarta.
“Berdasarkan hasil penyelidikan awal, pelaku merupakan anak di bawah umur dan siswa aktif di sekolah tersebut,” kata Asep dalam konferensi pers pada 11 November 2025.
Kemudian, Asep mengungkapkan, ledakan tersebut mengakibatkan sebanyak 96 orang mengalami luka berat hingga ringan dan dirawat di empat rumah sakit.
Dari jumlah korban tersebut, 72 di antaranya mengalami gangguan pada gendang telinga.
“Total korban akibat peristiwa tersebut tercatat sebanyak 96 orang dengan rincian 67 orang luka ringan, 26 luka sedang, dan tiga orang luka berat,” ujar Asep.
Hingga Selasa, 68 pasien sudah dipulangkan. Sementara 28 lainnya masih di rawat di Rumah Sakit Yarsi, Rumah Sakit Islam Jakarta, dan Rumah Sakit Kramat Jati.
Kemudian, berdasarkan penyelidikan mendalam, terduga pelaku yang berinisial ABH diketahui sebagai pribadi penyendiri.
Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Iman Imanuddin menjelaskan bahwa ABH merasa kesepian dan tidak memiliki sosok untuk berbagi cerita dan keluh kesahnya.
“Dia merasa tidak ada yang menjadi tempat untuk menyampaikan keluh kesahnya, baik itu di lingkungan keluarga, kemudian di lingkungannya itu sendiri, maupun di lingkungan sekolah,” kata Iman.
Kasubdit Kontra Naratif Direktorat Pencegahan Densus 88 AKBP Mayndra Eka Wardhana mengatakan, bahwa keluh kesah itu berubah jadi rasa marah terhadap orang-orang di sekitarnya.
“Merasa kesepian, tidak ada harus menyampaikan kepada siapa. Lalu, yang bersangkutan juga memiliki motivasi dendam,” ujar Mayndra.
Berangkat dari rasa dendamnya, ABH diduga mencari cara untuk melampiaskan emosinya itu. Lalu, mulai berselancar di internet, dan berlabuh pada konten bermuatan kekerasan yang membahayakan nyawa orang lain.
Kemudian, terduga pelaku diduga jatuh makin dalam dan menemukan sebuah komunitas pengagum kekerasan. Lalu, memilih bergabung karena merasa memiliki minat yang sama.
“Yang bersangkutan juga mengikuti sebuah komunitas media sosial yang bisa dikatakan di situ juga mereka sangat mengagumi kekerasan,” katanya.
Di komunitas itu, anggotanya akan mendapatkan apresiasi jika melakukan tindak kekerasan.
Menurut Mayndra, perhatian yang didambakan ABH ini pun memacunya untuk melakukan hal serupa, dengan meledakkan tujuh bom di sekolahnya.
“Nah, motivasi yang lain ketika beberapa pelaku itu melakukan tindakan kekerasan lalu meng-upload ke media tersebut, ya, maka komunitas tersebut mengapresiasi sebagai sesuatu yang heroik,” ujarnya.
(Sumber: Hanifah Salsabila/Reporter | Akhdi Martin Pratama/Editor)
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

12/11/2025 18:33
BGN Ungkap Juknis Baru, SPPG Maksimal Layani 2.500 Penerima Manfaat MBG

BGN Ungkap Juknis Baru, SPPG Maksimal Layani 2.500 Penerima Manfaat MBG
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana mengungkapkan bahwa setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang baru berdiri kini maksimal melayani 2.500 penerima manfaat Makan Bergizi Gratis (MBG).
Menurut Dadan, hal itu diatur dalam petunjuk teknis (Juknis) terbaru yang dikeluarkan
BGN
terkait pelaksanaan program
MBG
.
“Kalau selama ini
SPPG
melayani 3-4 ribu, dengan Juknis baru, BGN memaksimalkan rata-rata 2.500,” kata Dadan dalam rapat bersama Komisi IX DPR RI, Rabu (12/11/2025), dikutip dari
Antaranews
.
“Di mana 2.000 untuk anak sekolah, dan tiap SPPG minimal melayani 500 ibu hamil, ibu menyusui, dan balita,” ujarnya melanjutkan.
Namun, Dadan menyebut, SPPG baru tersebut bisa melayani hingga 3.000 penerima manfaat jika telah memiliki juru masak yang terampil.
“Tidak boleh ada penerima manfaat yang ditinggalkan karena Juknis baru ini,” kata Dadan.
Lebih lanjut, dia mengungkapkan, ada beberapa aturan yang harus dipatuhi SPPG dalam juknis tersebut guna memperbaiki tata kelola pelaksanaan MBG.
Di antaranya adalah kewajiban menggunakan rapid test untuk mencegah terjadinya keracunan makanan, menggunakan
food tray
dan air bersih bersertifikat.
“Seluruh SPPG diwajibkan menggunakan alat sterilisasi ompreng atau
food tray
, serta menggunakan air bersertifikat atau filter air untuk memastikan air bersih dalam proses memasak dan mencuci alat makan,” ujar Dadan.
Selain itu, menurut dia, setiap SPPG memiliki kewajiban untuk memberikan pelatihan dan bimbingan teknis secara berkala pada penjamah makanan agar memahami prinsip-prinsip higienitas, sanitasi, dan keamanan pangan.
Kemudian, setiap SPPG segera mempercepat Sertifikasi Laik Higiene dan Sanitasi (SLHS), Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP), dan sertifikasi halal.
Dalam kesempatan itu, Dadan juga memaparkan sebanyak 41,6 juta orang sudah menerima manfaat MBG hingga 11 November 2025.
Selanjutnya, sebanyak 14.773 SPPG sudah terbentuk dan tersebar di seluruh Indonesia.
Dadan juga mengungkapkan, BGN telah merealisasikan anggaran sebesar Rp 43,4 triliun atau setara 61,23 persen dari total pagu untuk MBG di tahun 2025 sebesar Rp 71 triliun.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

12/11/2025 17:51
Mimpi Besar Gus Dur untuk Tegakkan Hukum Seadil-adilnya Masih Belum Terwujud

Mimpi Besar Gus Dur untuk Tegakkan Hukum Seadil-adilnya Masih Belum Terwujud
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Faisol Riza mengatakan, mimpi besar Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid (Gus Dur) masih ada yang belum sepenuhnya terwujud, yakni penegakan hukum seadil-adilnya.
Hal tersebut Faisol sampaikan dalam acara Tasyakuran Penganugerahan Gelar Pahlawan Nasional yang diselenggarakan Fraksi PKB
MPR
, di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (12/11/2025).
“Barangkali kita masih harus melanjutkan pesan, tugas, dan perjuangan Beliau yang belum sepenuhnya terwujud. Salah satunya, mimpi besar
Gus Dur
untuk menegakkan
hukum
seadil-adilnya. Beliau selalu mengingatkan agar hukum tidak tajam ke bawah, tumpul ke atas,” ujar Faisol.
Faisol menyampaikan, Gus Dur pernah menyebut bahwa Indonesia kerap menjadi bangsa penakut karena tidak berani menegakkan hukum terhadap pihak-pihak yang salah.
Dia pun percaya Presiden
Prabowo Subianto
memiliki hati nurani untuk mewujudkan cita-cita Gus Dur itu.
“Kami percaya, Presiden Prabowo memiliki hati nurani untuk mewujudkan cita-cita luhur itu menegakkan hukum yang adil dan membawa kemakmuran bagi bangsa Indonesia,” tutur dia.
Faisol menyampaikan rasa syukur dan kebanggaan atas penganugerahan gelar Pahlawan Nasional kepada dua tokoh besar yang menjadi kebanggaan dan panutan seluruh rakyat Indonesia, yakni Gus Dur dan Presiden ke-2 RI Soeharto.
Faisol berterima kasih kepada pemerintah, khususnya Prabowo, atas keputusan pemberian gelar Pahlawan Nasional tersebut.
“Ini membanggakan kita semua. Karena dengan rahmat Allah SWT, kita dapat hadir dalam acara tasyakuran atas dianugerahkannya gelar Pahlawan Nasional kepada dua tokoh besar yang menjadi pahlawan untuk kita semua,” ucap Faisol.
“DPP PKB juga menyampaikan selamat kepada keluarga besar para tokoh yang mendapat gelar. Ini adalah bukti bahwa perjuangan mereka dalam melanjutkan kemerdekaan tidak pernah berhenti hingga hari ini,” sambung dia.
Faisol mengapresiasi peran MPR yang tahun lalu mencabut TAP MPR yang menjadi hambatan administratif bagi proses penganugerahan gelar tersebut.
Faisol menyebut, Wakil Ketua MPR Rusdi Kirana sebagai sosok yang mencintai Gus Dur, sehingga akhirnya gelar Pahlawan Nasional bisa didapatkan.
“Tanpa langkah berani MPR RI, mungkin sulit bagi kita menyaksikan penganugerahan ini tahun ini. Kami juga berterima kasih kepada Sekretariat Jenderal DPR RI yang telah memfasilitasi seluruh prosesnya,” ujar Faisol.
“Saya mengenal beliau sebagai pencinta Gus Dur sejati. Karena kecintaannya itulah beliau memilih PKB, dan pada akhirnya turut berperan dalam memperjuangkan gelar Pahlawan Nasional untuk Gus Dur,” sambung dia.
Sementara itu, Faisol menegaskan, PKB berkomitmen untuk terus memperjuangkan nilai dan ajaran yang telah diwariskan para pahlawan, khususnya dua tokoh besar yang baru saja dianugerahi gelar Pahlawan Nasional.
“Tanpa perjuangan panjang dan kebesaran jiwa serta kepemimpinan Gus Dur yang mampu menjahit kembali perbedaan suku, ras, dan agama di tengah proses reformasi, mungkin kita tidak akan berada di titik ini. Beliau memastikan bahwa NKRI tetap utuh, eksis, dan berdaulat,” imbuh Faisol.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

12/11/2025 17:32
Kemenlu Pastikan Tidak Ada Korban WNI Akibat Ledakan Mobil di India

Kemenlu Pastikan Tidak Ada Korban WNI Akibat Ledakan Mobil di India
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) memastikan tidak ada warga negara Indonesia (WNI) yang menjadi korban insiden ledakan mobil di India pada Senin (10/11/2025) malam yang menewaskan delapan orang.
Ledakan terjadi di sekitar Kawasan Red Fort (Lal Qila), Delhi, yang merupakan salah satu situs bersejarah yang dibangun pada abad ke-17 dan berlokasi di jantung ibu kota India.
“Sejauh ini, tidak terdapat
WNI
yang dilaporkan menjadi korban atau terdampak insiden tersebut,” kata Plt Direktur Pelindungan WNI
Kemenlu
RI Heni Hamidah kepada
Kompas.com
, Rabu (12/11/2025).
Kendati demikian, Kemenlu tetap meminta WNI melapor jika terjadi sesuatu.
Heni menyampaikan, KBRI
New Delhi
dan KJRI Mumbai tetap membuka layanan hotline darurat bagi seluruh WNI di India yang membutuhkan informasi atau bantuan.
“Secara umum situasi aman, namun demikian, sebagaimana imbauan yang dirilis KBRI melalui kanal media sosial, kepada seluruh WNI di India agar tetap waspada, menghindari lokasi keramaian, dan mengikuti arahan serta imbauan otoritas setempat,” ucap dia.
Sebelumnya diberitakan, ledakan terjadi di dekat Benteng Merah (Lal Qila), salah satu situs bersejarah di pusat Ibu Kota New Delhi, India, menewaskan sedikitnya delapan orang dan melukai sebelas korban, Senin (10/11/2025).
Sumber ledakan berasal dari mobil yang terparkir tak jauh dari kompleks Benteng Merah, kawasan padat yang juga dekat dengan stasiun metro di wilayah kota tua Delhi.
Kepolisian New Delhi masih menyelidiki penyebab pasti ledakan.
“Kami belum bisa memastikan penyebabnya. Investigasi masih berlangsung,” ujar juru bicara Kepolisian Kota, Sanjay Tyagi, dikutip dari
CNN
.
Tayangan media lokal memperlihatkan kobaran api dan asap pekat mengepul dari sejumlah kendaraan yang terbakar di lokasi kejadian.
Wakil Kepala Dinas Pemadam Kebakaran New Delhi menyebutkan, setidaknya enam kendaraan dan tiga bajaj ludes terbakar dalam insiden tersebut.
“Api berhasil kami padamkan. Namun, kerusakan cukup parah di titik ledakan,” ujar dia.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

12/11/2025 16:39
Usai Diperiksa KPK soal Kuota Haji, Eks Pejabat Kemenag Irit Bicara

Usai Diperiksa KPK soal Kuota Haji, Eks Pejabat Kemenag Irit Bicara
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Subhan Cholid, mantan Direktur Pelayanan Haji Luar Negeri Kementerian Agama (Kemenag), irit bicara usai menjalani pemeriksaan sebagai saksi terkait kasus dugaan korupsi penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji pada Kemenag tahun 2023-2024.
Subhan terlihat keluar dari Gedung
KPK
Merah Putih pada Rabu (12/11/2025) pukul 14.34 WIB.
Pria berkepala plontos ini mengenakan kemeja putih berlengan panjang yang dibalut rompi hitam, masker putih, dan celana panjang warna hitam.
Begitu ia keluar dari pintu kaca, awak media langsung mengerumuninya dan melontarkan berbagai pertanyaan.
Namun, Subhan meminta wartawan untuk bertanya kepada penyidik KPK.
“Nanti ke penyidik saja,” ujar Subhan.
Subhan pun menerobos kerumunan wartawan dengan mengatupkan kedua lengan ke depan dada lalu meninggalkan wartawan.
Secara terpisah, Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengungkapan bahwa pemeriksaan Subhan Cholid sebagai saksi untuk menggali pembagian kuota haji.
“Dalam pemeriksaan terhadap saksi saudara SC hari ini, penyidik mendalami pengetahuannya terkait pembagian kuota haji 50:50, serta penyediaan layanan bagi jemaah haji,” ujar Budi saat dikonfirmasi, Rabu (12/11/2025).

Dalam perkara ini, KPK menduga adanya penyelewengan dalam pembagian 20.000 kuota tambahan yang diberikan oleh Pemerintah Arab Saudi.
Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, menjelaskan bahwa sesuai Pasal 64 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, kuota haji khusus seharusnya sebesar 8 persen, sedangkan kuota haji reguler sebesar 92 persen.
Dengan demikian, dari tambahan 20.000 kuota, sebanyak 18.400 seharusnya dialokasikan untuk haji reguler dan 1.600 untuk haji khusus.
Namun, dalam pelaksanaannya, aturan tersebut diduga tidak dijalankan sebagaimana mestinya oleh Kementerian Agama.
Kuota 20.000 jemaah itu justru dibagi 50:50 masing-masing untuk kuota haji reguler dan kuota haji khusus.
KPK hingga kini belum mengumumkan siapa saja pihak yang berpotensi menjadi tersangka dalam kasus tersebut.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

12/11/2025 15:26
KPK Periksa Pramugari Garuda hingga Dokter Terkait Kasus CSR BI-OJK

KPK Periksa Pramugari Garuda hingga Dokter Terkait Kasus CSR BI-OJK
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa lima saksi terkait kasus dugaan korupsi dana corporate social responsibility (CSR) Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tahun 2020 – 2023.
“Hari ini
KPK
menjadwalkan pemeriksaan saksi dalam dugaan tindak pidana
korupsi
terkait program sosial atau
CSR
di
Bank Indonesia
dan OJK,” ujar Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, dalam keterangannya, Rabu (12/11/2025).
Kelima saksi tersebut masing-masing adalah ibu rumah tangga Stevi Silvana Rei, pramugari Garuda Enggar Riesta Driasmara Putri, mahasiswa Vicky Olivia Donsu, dokter umum Adex Iriani Christine Hasibuan, dan wiraswasta Delvina Yusiana Roba Putri.
Budi belum menjelaskan lebih lanjut mengenai soal materi pemeriksaan terhadap lima saksi tersebut.
Adapun KPK menetapkan dua anggota DPR RI, Heru Gunawan dan Satori, sebagai tersangka terkait kasus dana CSR BI-OJK Tahun 2020-2023, pada Kamis (7/8/2025).
KPK menduga, yayasan yang dikelola Heru Gunawan dan Satori telah menerima uang dari mitra kerja Komisi XI DPR RI, yaitu Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Namun, keduanya diduga tidak melaksanakan kegiatan sosial sebagaimana dipersyaratkan dalam proposal permohonan bantuan dana sosial tersebut.
Atas perbuatannya, Heru Gunawan dan Satori disangkakan melanggar Pasal 12 B Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) juncto Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP juncto Pasal 64 Ayat 1 KUHP.
Tak hanya itu, keduanya juga dikenakan pasal sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang juncto Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

12/11/2025 14:12
Jejak OTT Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko: Dari Lokasi Penggeledahan hingga Barang Bukti

Jejak OTT Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko: Dari Lokasi Penggeledahan hingga Barang Bukti
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menjaring Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan pada Jumat (7/11/2025).
Adapun pada Minggu (9/11/2025),
KPK
resmi menetapkan Sugiri sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap pengurusan jabatan, proyek RSUD
Ponorogo
, serta gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ponorogo.
Dalam OTT terhadap Sugiri, KPK telah mengamankan sejumlah barang bukti seperti dokumen elektronik dan sejumlah uang.
Setidaknya, KPK menyita uang sebesar Rp 500 juta yang berasal dari Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Harjono Ponorogo, Yunus Mahatma agar posisinya sebagai Dirut tidak diganti oleh
Sugiri Sancoko
.
“Dalam rangkaian giat tersebut, penyidik mengamankan sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik. Selain itu, di rumah dinas bupati, penyidik juga mengamankan barang bukti uang,” ungkap Juru Bicara KPK Budi Prasetyo saat dikonfirmasi, Selasa (11/11/2025).
Setelah OTT pada Jumat (7/11/2025), KPK melakukan penggeledahan di enam lokasi pada (11/11/2025). Enam lokasi tersebut adalah:
Barang bukti dari hasil penggeledahan ini, kata Budi, akan menjadi petunjuk bagi penyidik dalam proses penanganan perkara.
“Penggeledahan yang dilakukan penyidik sebagai upaya paksa dalam rangkaian kegiatan penyidikan dibutuhkan untuk mencari dan menemukan barang bukti sebagaimana diatur dalam KUHAP,” ujar Budi.
KPK sendiri telah menetapkan Sugiri Sancoko sebagai tersangka kasus suap pengurusan jabatan serta proyek RSUD Ponorogo dan penerimaan lainnya di Pemkab Ponorogo, pada Minggu (9/11/2025).
KPK juga menetapkan tiga orang lainnya sebagai tersangka, yaitu Agus Pramono selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Ponorogo, Yunus Mahatma selaku Direktur RSUD Dr. Harjono Kabupaten Ponorogo, dan Sucipto selaku rekanan RSUD Ponorogo.
“Setelah ditemukan kecukupan alat bukti, KPK menetapkan 4 orang sebagai tersangka, yaitu SUG (Sugiri Sancoko selaku Bupati Ponorogo), AGP (Agus Pramono selaku Sekda Ponorogo), YUM (Yunus Mahatma selaku Dirut RSUD Dr. Harjono Ponorogo), dan SC (Sucipto selaku Rekanan RSUD),” kata Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu, di Gedung Merah Putih, Jakarta, Minggu.
Kasus ini bermula pada awal 2025, ketika Yunus Mahatma selaku Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Harjono Ponorogo mendapatkan informasi bahwa dirinya akan diganti.
Pergantian tersebut akan dilakukan oleh Sugiri selaku Bupati Ponorogo. Oleh karena itu, Yunus langsung berkoordinasi dengan Agus Pramono selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Ponorogo untuk menyiapkan sejumlah uang yang akan diberikan kepada Sugiri Sancoko dengan tujuan agar posisinya tidak diganti.
“Pada Februari 2025, dilakukan penyerahan uang pertama dari YUM (Yunus) kepada SUG (Sugiri) melalui ajudannya, sejumlah Rp 400 juta,” ujar Asep.
Kemudian pada periode April-Agustus 2025, Yunus juga melakukan penyerahan uang kepada Agus Pramono senilai Rp 325 juta.
KOMPAS.com/HARYANTI PUSPA SARI Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko (kedua dari kanan memakai rompi nomor 88) sebagai tersangka kasus suap pengurusan jabatan serta proyek RSUD Ponorogo dan penerimaan lainnya di lingkungan Pemkab Ponorogo pada Minggu (9/11/2025) dini hari.
Selanjutnya, pada November 2025, Yunus kembali menyerahkan uang senilai Rp 500 juta melalui kerabat Sugiri Sancoko.
Dengan demikian, total uang yang telah diberikan Yunus dalam tiga klaster penyerahan uang tersebut mencapai Rp 1,25 miliar, dengan rincian yaitu, untuk Sugiri Sancoko sebesar Rp 900 juta dan Agus Pramono senilai Rp 325 juta.
Sebelum adanya operasi senyap, Sugiri meminta uang kepada Yunus senilai Rp 1,5 miliar pada 3 November 2025. Kemudian pada 6 November 2025, ia kembali menagih uang.
Selanjutnya pada 7 November 2025, teman dekat Yunus berkoordinasi dengan pegawai Bank Jatim untuk mencairkan uang senilai Rp 500 juta.
Para tersangka dilakukan penahanan untuk 20 hari pertama yang terhitung sejak hari Sabtu, 8 November 2025 sampai dengan 27 November 2025.
Atas perbuatannya, Sugiri dan Yunus diduga melakukan perbuatan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf a atau b dan/atau Pasal 11 dan/atau Pasal 12B UU TPK jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Dalam hal pengurusan jabatan, Yunus diduga melakukan perbuatan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b, dan/atau Pasal 13 UU TPK.
Sedangkan terhadap Sugiri, bersama-sama dengan Agus Pramono, diduga melakukan perbuatan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf a atau b dan/atau Pasal 11 dan/atau Pasal 12B UU TPK jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Sucipto, dalam hal paket pekerjaan di lingkungan Pemkab Ponorogo, diduga melakukan perbuatan TPK sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b, dan/atau Pasal 13 UU TPK.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

12/11/2025 12:53
Menkes Pastikan Beri Penanganan Trauma Korban Ledakan SMAN 72 Jakarta

Menkes Pastikan Beri Penanganan Trauma Korban Ledakan SMAN 72 Jakarta
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Menteri Kesehatan (Menkes) RI Budi Gunadi Sadikin memastikan akan memberikan pendampingan
trauma healing
atau penyembuhan trauma kepada korban ledakan di SMAN 72 Jakarta.
Meski begitu, Budi mengatakan bahwa sejauh ini pendampingan masih dilakukan oleh Dinas Kesehatan DKI Jakarta.
“Untuk yang SMAN 72, itu masih ditangani oleh Dinas Kesehatan DKI,” kata Budi saat ditemui di Kantor Kemenkes, Jakarta Selatan, Rabu (12/11/2025).
Berkaca pada kasus di
SMAN 72 Jakarta
, Menkes menyebut perlunya pengecekan
kesehatan jiwa
sejak dini lewat program cek kesehatan gratis (CKG).
“Itu sebabnya program cek kesehatan gratis dimulai SD, SMP, SMA, ada tuh tes kesehatan jiwa, ya
questionnaire
saja dulu, tapi kalau dari jawabannya sudah agak menjurus, nantikami referensikan ke dokter (spesialis kejiwaan),” kata dia.
Budi menegaskan bahwa deteksi dini kesehatan jiwa penting dilakukan karena banyak orang tidak menyadari bahwa mereka sudah mengalami kecemasan atau bahkan depresi.
“Kadang-kadang kita enggak tahu bahwa kita sudah mulai cemas atau
anxiety
, atau kita sudah masuk tahap yang lebih lanjut, tahap depresi, itu kadang-kadang kita enggak tahu,” beber Budi.
Menurut Budi, pikiran sangat memengaruhi kesehatan mental seseorang. Maka itu, penting untuk menjaga pikiran tetap positif.
“Gimana caranya supaya kita mencegah, karena itu tadi kan, menjaga hidup sehat, sehat mental penting, itu pikirannya harus dijaga. Karena itu nanti akan membantu kita agar kondisi mentalnya baik kembali,” ucapnya.
Budi mengingatkan masyarakat, terutama generasi muda, agar tidak terlalu memaksakan diri dalam melakukan sesuatu di luar kemampuannya, yang justru bisa menyebabkan stres.
“Jangan terlalu stres, jangan terlalu memiliki apa, ambisi yang besar yang di luar kemampuan kita, jangan terlalu banyak dipikirin juga kalau susah, dan yang penting harus rajin berdoa, harus rajin meditasi,” ujar Budi.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

12/11/2025 12:16