Category: Kompas.com Nasional

Susun Desain Besar Reformasi Birokrasi, Menteri PANRB Pastikan Berdampak bagi Masyarakat

Susun Desain Besar Reformasi Birokrasi, Menteri PANRB Pastikan Berdampak bagi Masyarakat
Tim Redaksi
KOMPAS.com
– Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) telah memfinalisasi Desain Besar Reformasi Birokrasi Nasional (DBRBN) 2025-2045 sebagai panduan solid dan penyelarasan dalam mewujudkan birokrasi yang kolaboratif, kapabel, dan berintegritas.
Sejalan dengan itu,
Kementerian PANRB
tengah menyusun Desain Besar
Reformasi Birokrasi
Bidang Pendayagunaan Aparatur Negara (DBRBB PAN) 2025-2045 yang terus dibahas dan diselaraskan untuk mengoperasionalisasikan
DBRBN
2025-2045.
Penyelarasan ini sekaligus dilakukan untuk memastikan Kementerian PANRB dan instansi paguyuban bidang PANRB memiliki arah jelas yang tidak hanya reaktif terhadap isu, tetapi juga antisipatif terhadap perubahan.
Pernyataan tersebut disampaikan oleh Menteri PANRB Rini Widyantini saat menyampaikan sambutannya dalam Focus Group Discussion (
FGD
) Tanggapan dan Masukan Pakar atas rancangan DBRBB PAN 2025-2045 di Jakarta, Kamis (13/11/2025).
Ia mengatakan bahwa rancangan ini disusun agar selaras dengan DBRBN 2025-2045 sekaligus menjadi acuan bagi Kementerian PANRB dan instansi paguyuban bidang PANRB.
Adapun isi rancangan tersebut mencakup pelayanan publik, sumber daya manusia (SDM) aparatur, kelembagaan, akuntabilitas, dan
transformasi digital
.
“Rancangan ini bukan hanya memastikan keselarasan antarbidang, namun mengikat kinerja dan arah kerja paguyuban PANRB agar reformasi birokrasi berjalan seirama dan berdampak nyata bagi masyarakat,” ujar Rini dalam keterangan resminya, Jumat (14/11/2025).
FGD tersebut menjadi ruang belajar dan penyempurnaan pandangan dan masukan dari pakar serta instansi paguyuban PANRB yang meliputi Lembaga Administrasi Negara (LAN), Badan Kepegawaian Negara (BKN), serta Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI).
Ketiganya memiliki peran strategis dan pengalaman panjang dalam membangun birokrasi yang tangguh dan adaptif ke depan.
Ketua Tim Penyelarasan DBRBB PAN 2025-2045 Tasdik Kinanto melaporkan bahwa DBRBB PAN 2025-2045 akan membawa arah baru reformasi birokrasi.
Arah baru yang dimaksud adalah transformasi digital pemerintah, peningkatan manajemen SDM aparatur, penciptaan kelembagaan dan proses bisnis yang lincah dan kolaboratif, akuntabilitas kinerja dan pengawasan efektif, serta pelayanan publik lebih berkualitas dan merata.
“DBRBB PAN 2025-2045 ini memastikan keselarasan pada bidang transformasi pelayanan publik, manajemen ASN, akuntabilitas dan pengawasan, kelembagaan dan tata laksana, serta transformasi digital pemerintah,” ujar Tasdik.
Direktur Perencanaan Peningkatan Produktivitas dan Pembangunan Tematik Kementerian PPN/Bappenas Uke Mohammad Hussein yang hadir mewakili Deputi Bidang Perencanaan Makro Pembangunan turut menyampaikan pandangannya.
Menurutnya, peningkatan total
factor productivity
(TFP) merupakan kunci pertumbuhan ekonomi jangka panjang dan memiliki korelasi langsung dengan keberhasilan reformasi birokrasi.
Uke menekankan bahwa kualitas institusi, efisiensi tata kelola, inovasi, serta profesionalisme aparatur negara menjadi faktor penting dalam mendorong TFP dan menggerakkan transformasi pembangunan.
“Reformasi birokrasi telah ditempatkan secara strategis dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045 sebagai fondasi untuk mewujudkan pemerintahan yang tangkas, berintegritas, dan adaptif,” jelasnya.
Uke menambahkan, reformasi birokrasi juga diterjemahkan lebih operasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 melalui prioritas penguatan kelembagaan, digitalisasi pelayanan publik, deregulasi, dan peningkatan meritokrasi aparatur sipil negara (ASN).
Sementara itu, Ketua Dewan Pakar Universitas Indonesia-Center for Study of Governance and Administrative Reform (UI-CSGAR) Eko Prasojo mengatakan, DBRBB PAN 2025-2045 mencakup berbagai aspek untuk mewujudkan aparatur negara yang profesional, berdaya guna, dan berhasil guna, dalam rangka mencapai tata kelola pemerintahan yang baik (
good governance
).
“Dengan adanya DBRBB PAN 2025-2045 ini makin memperkuat operasionalisasi DBRBN 2025-2045 guna mewujudkan budaya birokrasi yang berintegritas dan melayani untuk membangun kepercayaan kepada masyarakat dengan guna mendukung Indonesia yang berdaulat, maju, berkeadilan, dan berkelanjutan,” jelasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Open Government Partnership Global Envoy Yanuar Nugroho turut memberikan rekomendasi dalam penyusunan DBRBB PAN 2025-2045.
Ia memaparkan pendekatan
foresight
yang berfokus pada visi besar mengenai DBRBN 2025-2045.
“Desain besar tidak hanya dilakukan sebatas perencanaan, melainkan juga dapat dinilai efektivitasnya melalui analisis situasional untuk menghubungkan kebijakan dengan situasi nyata, menguji melalui
use case
. Misalnya, digitalisasi layanan publik di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) atau mobilisasi ASN digital,” jelas Yanuar.
Ke depan, rancangan DBRBB PAN 2025–2045 akan terus diperbaiki dan disempurnakan untuk mengakomodasi seluruh masukan yang muncul selama proses FGD.
Berbagai pandangan konstruktif dari para pakar, akademisi, serta instansi paguyuban PANRB menjadi bagian penting dalam memperkaya substansi desain besar ini, sehingga dokumen final yang dihasilkan tidak hanya komprehensif, tetapi juga responsif terhadap kebutuhan birokrasi masa depan dan tantangan pembangunan nasional.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

14/11/2025 20:43
Menlu Sebut Rencana Pengiriman Pasukan Perdamaian ke Gaza Sedang Tahap Koordinasi

Menlu Sebut Rencana Pengiriman Pasukan Perdamaian ke Gaza Sedang Tahap Koordinasi
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Rencana Indonesia mengirim pasukan perdamaian ke Gaza, Palestina, masih dalam tahap koordinasi.
Menteri Luar Negeri
(Menlu) Sugiono mengatakan, koordinasi terus dilakukan dengan negara-negara sekitar Palestina, termasuk Yordania.
Hal ini juga menjadi salah satu yang dibahas dalam pertemuan bilateral Presiden RI Prabowo Subianto dan Raja Kerajaan Yordania Hasyimiah Raja Abdullah II ibn Al Hussein, di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (14/11/2025).
“Tadi disampaikan bahwa kita akan terus melakukan koordinasi dengan negara-negara yang ada di sekitar Palestina, khususnya Yordania, yang kita sebut kemarin group of New York,” kata Sugiono, di Istana Merdeka, Jumat.
Sugiono pun menekankan bahwa Indonesia sedang menunggu keputusan untuk memberikan bantuan
pasukan perdamaian
ke Gaza.
“Semuanya masih dalam koordinasi,” tegas Sugiono.
Sebelumnya diberitakan, Menteri Pertahanan (Menhan) Indonesia, Sjafrie Sjamsoeddin, mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto berencana mengirimkan pasukan perdamaian ke Gaza melalui Yordania.
Ia menambahkan bahwa pasukan yang akan dikirim sebanyak 20.000 prajurit, dengan fokus pada sektor kesehatan dan konstruksi.
Namun, untuk merealisasikan pengiriman pasukan ini, Indonesia masih menunggu persetujuan dari beberapa pihak.
Salah satunya adalah mandat dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
“Yang kedua adalah di bawah persetujuan organisasi internasional yang diinisiasikan oleh Presiden Amerika Serikat,” kata Sjafrie, usai bertemu dengan Kepala Staf Gabungan Angkatan Bersenjata Yordania, Mayor Jenderal Pilot Yousef Ahmed Al-Hunaity, di Kementerian Pertahanan pada Jumat, 14 November 2025.
Ia menggarisbawahi bahwa keputusan ini memerlukan pembicaraan panjang dan kesepakatan bersama antarnegara.
Sjafrie menambahkan bahwa pengiriman pasukan Indonesia akan tergantung pada persetujuan lima negara mitra yang terlibat dalam upaya perdamaian ini, yakni Arab Saudi, Yordania, Mesir, Qatar, dan Uni Emirat Arab.
“Apabila kelima negara tersebut memberi persetujuan, Indonesia dengan senang hati akan terlibat mengirimkan pasukan perdamaian,” ungkap Sjafrie.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

14/11/2025 20:32
Raja Yordania Bicara soal Persahabatan Spesial dengan Prabowo

Raja Yordania Bicara soal Persahabatan Spesial dengan Prabowo
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Raja Kerajaan Yordania Hasyimiah, Raja Abdullah II ibn Al Hussein, mengaku sudah bersahabat lama dengan Presiden RI Prabowo Subianto.
“Kami telah bersahabat bertahun-tahun lalu, kami menjadi saudara, dan saya selalu menceritakan
persahabatan
spesial ini ke ayah saya,” kata
Raja Abdullah II
dalam pertemuan bilateral di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (14/11/2025).
Dia lantas menceritakan pernah membahas Prabowo dengan ayahnya, Raja Hussein.
“Dan saat Anda datang ke
Yordania
, ayah saya bertanya kepada saya, ‘Kamu tahu siapa orang ini?’ Saya menjawab, dia saudara saya. Dan ayah saya mengatakan, ‘Jika dia saudaramu, maka dia saudaraku’,” ungkapnya.
Dalam kesempatan ini, Raja Abdullah II juga mengatakan sudah lama mengenal Prabowo dan tekadnya untuk membuat kehidupan masyarakat menjadi lebih baik.
“Saya juga harus mengatakan bahwa dalam waktu yang relatif singkat, dan saya sudah mengenal Anda selama bertahun-tahun, melihat tekad Anda untuk membuat kehidupan rakyat Anda jauh lebih baik melalui banyak program yang Anda canangkan demi membantu mereka yang membutuhkan, sungguh luar biasa,” ujar Raja Abdullah II.
Raja Abdullah II memberikan penghargaan tertinggi The Bejeweled Grand Cordon of Al-Nahda (Order of The Renaissance) kepada Prabowo.
Penghargaan itu diberikan di tengah pertemuan kedua kepala negara di Istana Merdeka, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (14/11/2025).

Penghargaan tersebut berbentuk pita yang terurai panjang dengan warna yang sama dengan bendera Yordania, yakni hijau, putih, merah, dan hitam.
Satu buah bintang besar berwarna putih dan kuning menghiasi penghargaan di bagian bawah pita.
Raja Abdullah II mengalungkannya kepada Presiden Prabowo yang berdiri di sampingnya.

Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

14/11/2025 20:06
Prabowo ke Raja Yordania: Anggaplah Indonesia Rumah Kedua

Prabowo ke Raja Yordania: Anggaplah Indonesia Rumah Kedua
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Presiden RI Prabowo Subianto meminta Raja Kerajaan Yordania Hasyimiah, Raja Abdullah II ibn Al Hussein, menganggap Indonesia sebagai rumah keduanya.
“Anggaplah
Indonesia
sebagai rumah kedua Anda,” kata Prabowo dalam bahasa Inggris di pertemuan dengan
Raja Abdullah II
, Jumat (14/11/2025).
Momen ini disampaikan Prabowo ketika menggelar pertemuan bilateral dengan Raja Abdullah II ibn Al Hussein di Istana Kepresidenan, Jakarta.
Prabowo juga menyampaikan selamat datang kepada Raja
Yordania
.
Ia mengaku senang bisa kembali bertemu Raja Abdullah II ibn Al Hussein usai terakhir kali bertemu di Amman, Yordania, pada April lalu.
Prabowo pun mengenang kedekatannya dengan Yordania.
Oleh karena itu, ia mengaku sangat senang bisa menyambut Raja Abdullah II ibn Al Hussein di Indonesia.
“Saya selalu mengenang masa-masa saya di Yordania dengan penuh kasih. Oleh karena itu, sungguh menyenangkan bagi saya untuk menjamu Anda di sini, di Indonesia,” katanya lagi.
Prabowo berharap Raja Abdullah II ibn Al Hussein bisa tinggal lebih lama di Yordania.
Bahkan, Prabowo mengaku sudah menyiapkan tempat tinggalnya untuk ditempati Raja Abdullah II ibn Al Hussein.
“Saya sudah menyiapkan tempat tinggal saya sendiri untuk menyambut Anda, tapi jaraknya satu jam dari Jakarta, jadi mungkin lain kali saya bisa meyakinkan Anda untuk kembali lagi bersama keluarga dan sebagainya,” ucap dia.
Di momen ini, kepala negara mengatakan Indonesia sangat menghormati Yordania selama bertahun-tahun.
Prabowo juga menyatakan keinginan untuk memperkuat kerja sama dengan Yordania.
Sementara itu, Raja Abdullah II ibn Al Hussein pun mengapresiasi dan mengaku terhormat dengan sambutan meriah dari Prabowo di Tanah Air.
Raja Abdullah II ibn Al Hussein juga menyebut Prabowo sebagai sahabat dan saudaranya.
“Sahabatku tersayang, saudaraku tersayang, terima kasih banyak atas kata-kata baik Anda. Senang sekali bertemu dengan Anda dan atas nama saya sendiri serta seluruh delegasi kami, saya ingin berterima kasih atas sambutan yang sangat hangat dan murah hati yang telah kami terima kembali di Jakarta,” kata Raja Abdullah.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

14/11/2025 18:58
Hakim PN Palembang Meninggal di Kos, KY Sarankan Ubah Sistem Penempatan

Hakim PN Palembang Meninggal di Kos, KY Sarankan Ubah Sistem Penempatan
Penulis
JAKARTA, KOMPAS.com
–
Komisi Yudisial
(
KY
) menyoroti sistem penempatan dan mutasi para hakim usai hakim Pengadilan Negeri Palembang,
Raden Zaenal Arief
, meninggal dunia di kamar kos.
Dilansir
ANTARA
, Jumat (14/11/2025), juru bicara KY Mukti Fajar Nur Dewata menyampaikan lembaganya telah menggelar survei kesejahteraan hakim melibatkan 567 hakim.
Salah satu rekomendasi survei adalah reformasi sistem penempatan dan mutasi.
Pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dinilai perlu mendukung transformasi sistem mutasi hakim dari pola nasional menuju sistem mutasi berbasis regional.
“Sistem baru ini akan memperhatikan tanggung jawab sosial dan kondisi keluarga hakim, sekaligus mempertimbangkan karakteristik geografis, beban perkara, dan tingkat kerentanan wilayah penugasan,” ucap Mukti.
Adapun Almarhum Raden Zaenal Arief yang bertugas di Palembang telah memiliki istri dan dua orang anak yang tinggal di Bandung.
KY menilai fasilitas seperti sewa hunian memang ada, namun kedekatan si hakim dengan keluarganya tetap merupakan pilihan kondisi yang lebih baik.
Selain itu, KY menilai, perlu dilakukan peninjauan kembali terhadap klasifikasi tipe dan kelas pengadilan untuk memastikan keseimbangan beban kerja serta penghargaan profesional yang lebih proporsional.
“Meski sudah memperoleh fasilitas rumah dinas atau biaya sewa rumah seperti rumah kos, dengan beban pekerjaan yang begitu besar dan kecenderungan menyimpan beban psikologis, penting ketika bertugas didekatkan dengan keluarganya,” ucap Mukti.
KY juga mendorong agar dimensi psikologis hakim untuk diperhatikan sebab hakim memiliki kecenderungan mengalami tekanan psikis karena jauh dari keluarga, beban perkara tinggi, kondisi kesejahteraan, dan tekanan dalam menangani perkara.
“Jika keluhan atau tekanan psikis hanya disimpan dan tidak diungkapkan dengan bercerita kepada ahlinya, bisa membuat kondisi psikologis atau mental hakim serta kondisi kesehatan fisik dari hakim menjadi tidak baik,” kata Mukti.
Sebelumnya, hakim senior yang juga dikenal sebagai juru bicara PN Palembang, Raden Zaenal Arief, meninggal dunia pada Rabu (12/11).
Almarhum ditemukan telah tiada di kamar indekosnya di kawasan Dwikora, Palembang, setelah petugas keamanan mengecek kamar Raden karena merasa janggal yang bersangkutan tidak keluar sejak pagi.
Ketua PN Palembang Kelas IA Khusus I Nyoman Wiguna menyampaikan duka cita mendalam atas wafatnya Raden.
“Kami sangat kehilangan sosok hakim teladan. Almarhum bukan hanya kolega, tapi juga panutan bagi banyak hakim muda. Beliau selalu ramah, santun, dan memiliki integritas yang luar biasa dalam menjalankan tugasnya,” tutur Nyoman Wiguna.
Menurut sejumlah kolega, almarhum sempat mengeluhkan nyeri di bagian dada beberapa hari terakhir. Namun, Raden tetap ke kantor dan menjalankan tugas tanpa banyak bicara soal kondisi kesehatannya.
“Beliau itu tipe orang yang sangat disiplin dan berdedikasi tinggi. Walau sedang kurang sehat, tetap berusaha hadir di pengadilan. Tidak pernah sekalipun mengeluh di depan orang lain,” kenang Indra, seorang pegawai PN Palembang yang dekat dengan Raden.
PN Palembang lantas mengurus seluruh keperluan administrasi dan prosesi pemulangan jenazah ke Bandung, Jawa Barat, untuk dimakamkan di pemakaman keluarga.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

14/11/2025 17:13
Akibat Online Scam, 93.819 Rekening Diblokir, Total Kerugian Rp 7 Miliar

Akibat Online Scam, 93.819 Rekening Diblokir, Total Kerugian Rp 7 Miliar
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Direktur Jenderal Ekosistem Digital Kementerian Komunikasi dan Digital, Edwin Hidayat Abdullah membeberkan laporan sebanyak 93.819 rekening telah diblokir akibat scam online.
Edwin menyebut, total kerugian dari puluhan ribu rekening yang telah diblokir itu mencapai Rp 7 triliun dan yang berhasil dikembalikan hanya Rp 367 miliar.
“Banyak sekali. Total kerugian Rp 7 triliun dan yang berhasil dikembalikan itu cuma Rp 367 miliar,” kata Edwin di Kantor Kemkomdigi, Jakarta Pusat, Jumat (14/11/2025).
Edwin melanjutkan, dari laporan tersebut bisa dikatakan bahwa peluang uang korban scam online kembali hanya 5,4 persen.
“Jadi kalau duit kita sudah kena scam, probability untuk kembalinya itu berhasil selama ini cuma 5,4 persen,” imbuhnya.
Edwin lalu bercerita ketika dirinya hampir menjadi korban scam online dari aplikasi pesan WhatsApp.
Kala itu, Edwin mendapatkan telepon
fixes line
dari Jakarta Pusat.
“Saya angkat terus dia bilang, ‘Pak, saya dari bank, kami dari kredit card menyampaikan bahwa ada percobaan transaksi dua kali kartu Bapak di e-commerce’,” cerita Edwin.
Merasa tidak melakukan transaksi belanja, Edwin dengan tegas menyampaikan bahwa itu bukan dirinya yang melakukan transaksi.
“Nah begitu dia kirim emailnya, saya buka, ah saya tahu ini scam. Harus klik link konfirmasi dan segala macam, saya di sini (Kemkomdigi) bisa nyaris ya, 50 persen saya sudah kebawa permainan mereka,” ujar Edwin.
Edwin merasa khawatir apabila peristiwa tersebut menimpa masyarakat yang belum paham terkait scam online.
Karena itu, Kemkomdigi bakal bekerja sama dengan Dukcapil untuk mengatur penggunaan penyembunyian nomor telepon asli, yang sering digunakan oleh bisnis dan individu untuk melindungi privasi (
masking number
).
”
Masking
nomor harus diatur, yang kedua registrasi handphone atau SIM Card harus dilihat. Dalam waktu dekat registrasi
face recognition
, kerja sama Dukcapil,” jelasnya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

14/11/2025 16:51
Komisi III DPR Bakal Bentuk Panja Reformasi Polri, Kejaksaan, dan Pengadilan

Komisi III DPR Bakal Bentuk Panja Reformasi Polri, Kejaksaan, dan Pengadilan
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI berencana membentuk Panitia Kerja (Panja) Reformasi Polri, Kejaksaan, dan Pengadilan pada pekan depan.
Ketua Komisi III DPR
Habiburokhman
mengatakan, panjaini dibentuk untuk merespons tuntutan publik agar
penegakan hukum
berjalan semakin baik dan berkeadilan.
“Komisi III
DPR RI
akan membentuk Panitia Kerja (Panja)
Reformasi Polri
, Kejaksaan, dan Pengadilan. Hal ini merupakan respons dari tuntutan masyarakat agar penegakan hukum semakin baik dan semakin berkeadilan,” ujar Habiburokhman, Jumat (14/11/2025).
Habiburokhman menjelaskan, pembentukan panja akan dilakukan pada Selasa (18/11/2025), bersamaan dengan rapat kerja Komisi III bersama pimpinan lembaga yang menaungi kepolisian, kejaksaan, dan peradilan.
“Pembentukan Panja akan dilaksanakan hari Selasa, 18 November 2025, dengan didahului rapat kerja dengan pimpinan tiga institusi,” kata Habiburokhman.
Politikus Gerindra itu menambahkan, panja ini akan menjadi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan dugaan pelanggaran di tiga institusi penegak hukum tersebut.
Dia memastikan bahwa Komisi III akan membuka pintu bagi pengaduan publik yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran oleh Polri, Kejaksaan, maupun lembaga peradilan.
“Kami akan secara khusus menerima aduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran yang terjadi di tiga institusi tersebut,” kata dia.
Rencana Komisi III membentuk panja ini muncul di tengah upaya pemerintah mempercepat reformasi di tubuh Polri.
Untuk diketahui, Presiden Prabowo Subianto sebelumnya telah membentuk Komisi Percepatan Reformasi Polri yang beranggotakan 10 orang.
Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri, Jimly Asshiddiqie, menjelaskan bahwa pihaknya sudah menerima mandat dari Presiden untuk menjalankan program kerja selama tiga bulan pertama.
Tahap awal berfokus pada pengumpulan masukan dari berbagai pihak atau belanja masalah sebelum masuk ke proses penyusunan kebijakan.
“Pokoknya bulan pertama kita belanja masalah dulu. Nanti bulan kedua kami akan merumuskan pilihan-pilihan kebijakan yang realistis dan mungkin, ideal tapi ya realistis,” kata Jimly seusai menerima audiensi Gerakan Nurani Bangsa (GNB) di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK), Jakarta, Kamis (13/11/2025).
Jimly menyampaikan bahwa seluruh rangkaian kerja komisi akan menghasilkan laporan kebijakan yang akan diberikan kepada Presiden Prabowo Subianto pada bulan ketiga.
Sementara itu, rekomendasi yang menyangkut hal-hal internal Polri akan disampaikan langsung kepada Kapolri.
“Nah, jadi sekarang kita masih belanja masalah, jadi kalau ditanya masalah banyak banget,” ujar Jimly.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

14/11/2025 15:50
Hubungan Akrab Prabowo dengan Raja Yordania, Terjalin sejak Masa Muda

Hubungan Akrab Prabowo dengan Raja Yordania, Terjalin sejak Masa Muda
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Presiden Prabowo Subianto dikenal sangat akrab dengan Raja Kerajaan Yordania Hasyimiah, Abdullah II Ibn Al Hussein, yang akan berkunjung ke Indonesia, pada Jumat (14/11/2025).
Hubungan karib itu terjalin sejak masa muda, ketika keduanya menempuh pendidikan di Fort Benning, salah satu pusat pelatihan elite Angkatan Darat AS.
Pada masa itu, keduanya masih berusia muda.
Prabowo adalah perwira muda TNI Angkatan Darat (AD), sementara Abdullah II Ibn Al Hussein adalah pangeran yang sedang meniti karier militer di Angkatan Darat Yordania.
Selepas itu, Abdullah II Ibn Al Hussein melanjutkan karier militernya hingga akhirnya naik takhta menjadi Raja Yordania pada 1999, sedangkan Prabowo melanjutkan karier di TNI hingga kemudian masuk ke dunia politik dan terpilih menjadi Presiden RI sejak tahun 2024.
Kedekatan berlanjut ketika keduanya memimpin masing-masing negara, saat Prabowo melakukan kunjungan kenegaraan ke Yordania pada April 2025.
Saat itu, Raja Yordania kerap memanggil Prabowo sebagai ”
my brother
” atau ”
longtime friend
“.
Kedekatannya sejak di Fort Benning juga diungkap oleh Abdullah II di Istana Al Husseiniya, Amman, Kerajaan Yordania Hasyimiyah, pada Senin (14/4/2025).
Dia bilang, mereka sudah bersahabat ketika sama-sama masih menjadi prajurit muda di masa lalu.
“Saudaraku, atas nama pribadi, keluarga, dan seluruh delegasi Yordania di sini, merupakan suatu kehormatan bagi saya untuk menyambut Anda dalam
kunjungan resmi
pertama Anda ke Yordania sebagai Presiden Indonesia,” ujar Abdullah.
Ia mengungkapkan, persahabatannya terjalin selama berpuluh-puluh tahun.
“Anda dan saya memiliki
persahabatan
yang telah terjalin selama berpuluh-puluh tahun sejak kita masih menjadi prajurit muda, dan itu adalah sesuatu yang tidak pernah saya lupakan,” sambung dia.
Senada, Prabowo mengakui bahwa ia bersahabat dengan Abdullah II Ibn Al Hussein sejak mereka masih berusia muda.
“Memang sahabat lama, waktu kita masih muda,” ujar Prabowo.
Bahkan, sampai saat ini pun, Prabowo merasa mereka berdua masih berjiwa muda.
“Sekarang masih berjiwa muda, tapi kita bersahabat,” imbuh dia.
Bukan hanya di ucapan, kedekatan keduanya juga ditunjukkan melalui gerak-gerik dan jamuan.
Pesawat yang membawa Prabowo mendapatkan pengawalan ketat dari dua pesawat tempur milik Angkatan Udara Yordania.
Di bawah tangga pesawat,
Raja Abdullah II
telah menanti untuk memberikan sambutan langsung, yang dilanjutkan dengan upacara penyambutan resmi di lapangan udara.
Sebagai penutup upacara, dua pesawat tempur kembali melintas di atas lokasi upacara.
Tak hanya itu,
Raja Yordania Abdullah II
Ibn Al Hussein menyetir sendiri mobil kepresidenan yang ditumpangi Prabowo menuju hotel, tempat bermalam di Kota Amman, Yordania.
Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden, Yusuf Permana, mengungkapkan bahwa hal ini menandakan kedekatan personal keduanya.
“Hal ini menandakan kedekatan personal kedua pemimpin negara juga memperlihatkan hubungan hangat antara kedua pemimpin yang memang sudah terjalin sejak beberapa tahun yang lalu,” ujar Yusuf.
Kini, bendera Kerajaan Yordania sudah terpasang di seluruh sisi Istana Kepresidenan untuk menyambut kedatangan Sang Raja.
Umbul-umbul tersebut dipasang hingga ke belakang halaman Istana Negara.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

14/11/2025 14:42
Wamen P2MI Sebut Prabowo Minta Kirim 500.000 Tenaga Kerja ke Luar Negeri Tahun Depan

Wamen P2MI Sebut Prabowo Minta Kirim 500.000 Tenaga Kerja ke Luar Negeri Tahun Depan
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Wamen P2MI), Christina Aryani, mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto meminta ekspor 500.000 tenaga kerja ke luar negeri pada tahun 2026.
“Jadi salah satu program prioritas dengan Quick Win yang diarahkan oleh Bapak Presiden adalah penempatan 500.000
pekerja migran
Indonesia ke luar negeri di tahun 2026,” kata Christina usai RTM di Kantor PMK, Jakarta Pusat, Jumat (14/11/2025).
Christina mengatakan, sebanyak 300.000 dari
target 500.000
calon pekerja migran itu akan diambil dari lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).
“Sumber dari 500.000 itu akan dibagi dua, 300.000 merupakan lulusan SMK. Jadi yang sudah ada lulusan tinggal diberikan peningkatan kompetensi, baik itu teknis maupun bahasa, dan mereka bisa segera berangkat setelah selesai pelatihan,” jelasnya.
Pemberangkatan tersebut melalui program
SMK Go Global
yang berada di bawah kewenangan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan (Kemenko PM).
Sementara untuk sisa kuota sebesar 200.000 orang akan terbuka untuk masyarakat umum yang ingin bekerja ke luar negeri.
“200.000 lagi untuk mengisi kekurangan 500.000 dari masyarakat umum dan bisa juga dari adik-adik kita yang saat ini tengah menempuh pendidikan di SMK,” jelasnya.
Namun, calon pekerja migran harus memiliki kompetensi yang sesuai dengan kriteria perusahaan agar peluang lulusnya juga lebih besar.
“Harus langsung dikhususkan pendidikan apa dan lain-lain, kompetensi seperti apa, sehingga ketika mereka lulus, mereka sudah siap untuk berangkat ke luar negeri. Total 500.000 itu adalah target minimal yang diminta oleh Presiden,” pungkasnya.
Sebagaimana diberitakan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah pengangguran di Indonesia mencapai 7,46 juta orang pada Agustus 2025.
Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS, Moh. Edy Mahmud, menjelaskan bahwa angka tersebut turun sebanyak 4.092 orang dibandingkan periode yang sama pada 2024.
“Jumlah pengangguran tersebut menurun sebanyak 4.092 orang dibandingkan di Agustus tahun 2024. Proporsi pekerja penuh dan tingkat setengah pengangguran mengalami penurunan,” ujar Edy, dikutip dari Antaranews.
Dari 7,64 juta orang tersebut, BPS lantas mengungkapkan pola penyebarannya.
Berdasarkan tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan, SMK masih menjadi kelompok dengan tingkat pengangguran terbuka (TPT) tertinggi, yaitu 8,63 persen.
Sementara itu, TPT SMK sebesar 6,88 persen, Diploma I/II/III sebesar 4,31 persen, dan Diploma IV/S1/S2/S3 5,39 persen.
Sedangkan TPT terendah tercatat pada lulusan SD ke bawah, yakni 2,30 persen.
Namun, BPS menyebut, pola TPT berdasarkan tingkat relatif stabil sejak Agustus 2023 hingga Agustus 2025.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

14/11/2025 13:35
HUT Ke-80 Brimob, Kapolri Singgung Demo “Agustus Kelabu” dan “Black September”

HUT Ke-80 Brimob, Kapolri Singgung Demo “Agustus Kelabu” dan “Black September”
Tim Redaksi
DEPOK, KOMPAS.com
– Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyinggung kembali rangkaian kerusuhan yang sempat terjadi di Indonesia beberapa waktu lalu dalam sambutannya pada acara syukuran HUT ke-80 Korps Brimob Polri di Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat, Jumat (14/11/2025).
Ia menyebut peristiwa tersebut sebagai “Agustus Kelabu” dan “
Black September
” yang menjadi evaluasi penting bagi institusi kepolisian.
Mulanya Sigit menyinggung kerusuhan serupa juga melanda sejumlah negara lain, seperti Nepal, Prancis, Peru, dan India, yang bahkan berdampak pada pergantian pemimpin di negara-negara tersebut.
“Beberapa waktu yang lalu terjadi kerusuhan di berbagai negara salah satunya Indonesia dan ini betul-betul menjadi catatan bagi kita khususnya menjadi catatan yang kita kenal dengan nama Agustus Kelabu dan Black September,” kata Kapolri dalam sambutannya, Jumat.
Ia pun mengapresiasi kinerja Polri, khususnya Brimob, yang dinilainya mampu menjaga stabilitas Indonesia di tengah ketegangan yang terjadi.
“Alhamdulillah kerja keras dari rekan-rekan, kita bisa mengembalikan situasi keamanan dan 1.071 orang saat ini kita lakukan penegakan hukum,” ujarnya.
Sigit mengingat bagaimana situasi saat kerusuhan berlangsung sempat berada dalam kondisi mencekam, terutama di kawasan Kwitang, Jakarta.
Ia menyebut dirinya saat itu didampingi beberapa senior Polri dalam mengambil keputusan cepat untuk mengatasi eskalasi.
“Saya masih ingat bagaimana saat itu saya didampingi beberapa senior-senior, termasuk dari dalamnya ada Pak Imam, kita mengambil suatu keputusan pada saat malam itu, kita berdiskusi, kita mengambil langkah yang diperlukan,” tutur Sigit.
“Dan Alhamdulillah itu juga yang bisa membuat moril rekan-rekan semuanya kembali bangkit dan kemudian kita bisa mengambil alih situasi keamanan,” lanjutnya.
Kapolri menekankan bahwa langkah-langkah tersebut memungkinkan Polri, terutama Brimob, untuk mengendalikan kembali situasi di lapangan dan menenangkan personel yang berada di titik-titik paling terdampak.
Dalam sambutannya, Sigit juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh anggota Brimob yang ia sebut telah berjuang menghadapi situasi sulit tersebut.
Menurut dia, berkat kerja kolektif seluruh jajaran, ketertiban dan keamanan nasional berhasil dikembalikan dalam waktu relatif singkat.
“Alhamdulillah semuanya bisa kita kembalikan. Kemudian juga dengan yang ada di tempat-tempat lain,” imbuhnya.
Peristiwa kerusuhan itu sebelumnya memicu penanganan hukum terhadap lebih dari seribu orang.
Sigit menegaskan bahwa langkah hukum tersebut merupakan bagian dari upaya memastikan stabilitas nasional tetap terjaga.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

14/11/2025 12:40