Category: Kompas.com Nasional

DPR Peringatkan KBIHU Jangan Goda Calon Haji Lansia Supaya Pilih Umrah Nasional 17 November 2024

DPR Peringatkan KBIHU Jangan Goda Calon Haji Lansia Supaya Pilih Umrah
Penulis
JAKARTA, KOMPAS.com
– Ketua
Komisi VIII DPR RI
,
Marwan Dasopang
, mengingatkan biro perjalanan umrah untuk tidak menggoda calon jemaah
haji
berusia lanjut yang telah terdaftar dalam Sistem Informasi dan Komputerisasi
Haji
Terpadu (Siskohat), supaya memilih menunaikan umrah lantaran daftar tunggu yang panjang.
Ia menegaskan ibadah umrah tidak dapat menggantikan kewajiban melaksanakan ibadah haji.
“Saya mohon kepada para pembimbing untuk tidak menggoda calon jemaah haji,” ujar Marwan saat memberikan pernyataan di Medan, Sumatera Utara, Sabtu (16/11/2024), seperti dikutip dari
Antara
.
Ia mengungkapkan kekhawatirannya terkait Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU) yang kerap menawarkan perjalanan umrah, khususnya kepada
calon haji
lanjut usia, dengan alasan antrean keberangkatan haji yang panjang.
Marwan mencontohkan taktik yang sering digunakan untuk menggoda calon jemaah haji
lansia
yakni dengan menyinggung usia.

“Umur Bapak berapa? Sudah 70 tahun? Masih harus menunggu 5 tahun lagi untuk berangkat haji. Lebih baik umrah dulu, nanti kan juga bisa melihat Ka’bah,” ujar Marwan.
Marwan menegaskan tawaran seperti ini dapat membahayakan niat calon haji dan bahkan tidak bisa menggantikan kewajiban ibadah haji dengan ibadah sunnah seperti umrah.
Berdasarkan data Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), dana haji yang terkumpul saat ini mencapai Rp 170 triliun, dengan 5,4 juta calon jemaah haji terdaftar dalam Siskohat. Namun, antrean keberangkatan menjadi persoalan serius, khususnya bagi provinsi-provinsi dengan tingkat pembatalan tinggi.
Anggota Badan Pelaksana Bidang Akuntansi dan Keuangan BPKH, Amri Yusuf, menyebutkan pembatalan keberangkatan haji tertinggi tercatat di Jawa Barat, Jawa Timur, dan Sumatera Utara.
“Sering kali, calon haji tergoda tawaran umrah karena merasa tidak yakin akan usia mereka yang cukup panjang untuk menunggu antrean keberangkatan haji,” kata Amri dalam Sosialisasi Pengelolaan Keuangan Haji di Medan.
Amri juga menekankan menggantikan kewajiban haji dengan ibadah sunnah seperti umrah bertentangan dengan prinsip agama.
“Ada hadis yang menegaskan, orang yang mampu berangkat haji namun tidak melaksanakannya lebih baik meninggal dalam keadaan majusi. Ini peringatan keras bagi kita semua,” ujar Amri.
Ia mengimbau masyarakat untuk bijak dalam memahami prioritas ibadah. Ibadah haji merupakan kewajiban yang tidak bisa diabaikan, terlepas dari panjangnya masa tunggu.
Marwan berharap pihak penyelenggara haji dan umrah memberikan edukasi yang benar kepada masyarakat, terutama calon jemaah lanjut usia. Ia menekankan keutamaan ibadah haji tetap harus dijaga.
“Jangan sampai kita tergoda dengan alasan-alasan yang menyesatkan. Ibadah haji adalah rukun Islam kelima yang harus dilaksanakan dengan ikhlas dan sabar,” tutupnya.
Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

17/11/2024 13:59
Cerita Mahfud Ditinggal Pengawal Saat Kasus Cicak Buaya, Luhut Langsung Kirim Dua Kopassus Nasional 17 November 2024

Cerita Mahfud Ditinggal Pengawal Saat Kasus Cicak Buaya, Luhut Langsung Kirim Dua Kopassus
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Mantan Ketua Mahkamah Konsitusi (MK)
Mahfud MD
menceritakan, dirinya pernah diberikan pengawal dua orang dari
Luhut Binsar Pandjaitan
.
Dua orang itu berasal dari satuan Penanggulangan Teror (Gultor) Kopassus TNI Angkatan Darat (AD).
Bukan tanpa sebab, ini bermula ketika Mahfud ditinggalkan oleh para pengawalnya yang berprofesi sebagai polisi. Pengawal sebanyak 12 orang itu ada yang bertugas sehari-hari menjaga kediaman Mahfud, ada pula yang mengawal Mahfud saat bepergian.
Kata Mahfud, polisi pengawal itu meninggalkannya lantaran kasus Cicak Buaya di mana Mahfud menyatakan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kala itu, Chandra-Bibit, tidak bersalah.
“Ketika saya jadi ketua MK, saya kan ribut dengan Polri. Ketika kasus Cicak Buaya, sampai pengawal pengawal saya ditarik. Saya sendirian, pejabat tinggi negara sendirian, ke mana mana enggak ada yang ngawal,” ucap Mahfud yang dikutip dari YouTube Mahfud MD Official, Minggu (17/11/2024).
Mahfud mengatakan, semua pengawalnya dari Polri mengundurkan diri ketika kasus Cicak Buaya diputus olehnya.
Secara aturan, menurut Mahfud, polisi yang mengundurkan diri sebagai pengawal itu disersi dan harus dipecat.
“Tapi enggak dipecat. Mereka mengundurkan diri ramai-ramai, sebagai pengawal saya, sebagai penjaga rumah, 12 orang. Pengawalnya cuma 3, tapi perangkat yang jaga banyak. Semua serentak mengundurkan diri ketika saya nyatakan Bibit-Chandra tidak bersalah,” ungkap mantan Menko Polhukam ini.
Setelahnya, Mahfud tiba-tiba teringat Luhut Binsar Pandjaitan yang adalah sahabat lamanya sejak sama-sama berada dalam kabinet pemerintahan Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid atau Gus Dur.
Mahfud meyakini Luhut bisa membantunya mengatasi hal ini. Alhasil, ia pun menceritakan semua kejadian tersebut pada Luhut.
Luhut yang kala itu sudah menjadi pengusaha dan tak lagi di pemerintahan pun terkejut. Ia lantas meminta dua orang pengawalnya untuk berpindah mengawal Mahfud terlebih dulu.
“Sudah, jangan khawatir ini nanti kamu sudah ada yang awasi,” ucap Mahfud menirukan perkataan Luhut kepadanya setelah mendengar cerita kehilangan pengawal.
“Betul saja, saya ke Jogja (Yogyakarta) hanya berdua sama Sespri (Sekretaris Pribadi) saya yang bukan tentara, biasanya disambut ramai-ramai ini enggak ada yang nyambut. Tapi ketika saya keluar ada orang yang bilang ‘Pak saya orangnya Pak Luhut, bapak tenang saja, ini nomor telepon saya, bapak aman di sini,” lanjut Mahfud.
Sementara itu, Luhut yang berada di samping Mahfud membenarkan cerita tersebut.
Ketua Dewan Ekonomi Nasional ini berpendapat tidak adil apabila seorang pejabat tinggi negara tidak memiliki pengawal bahkan terkesan ditinggalkan.
Karenanya, Luhut berinisiatif mengirimkan dua orang pengawalnya dari Kopassus untuk mengawal Mahfud.
“Enggak benar juga, masak, Pak Mahfud dibegitukan, Ketua MK lho. Enggak
fair
juga dong. Ya terus saya bilang saya dikasih dua pengawal sampai saat ini saya pengawal cuma dua, saya kasih kan sama Pak Mahfud,” ungkap Luhut.
Tak sampai situ, jenderal purnawirawan TNI AD ini juga menghubungi Kapolda Daerah Istimewa Yogyakarta dan menyatakan tidak setuju jika pengawal dari Polri mengundurkan diri mengawal Mahfud hanya karena persoalan kasus yang sedang ditangani.
Mahfud lantas melanjutkan cerita itu. Dikatakan olehnya, pengawal dari Luhut itu hanya bertahan dua hari.
Hal ini lantaran Polri telah mendatangi Mahfud dan meminta maaf kepadanya atas apa yang terjadi.
“Nah saya merasa nyaman (dengan dikawal dari dua Kopassus). Tapi setelah dua hari itu, polisinya datang dan minta maaf. Dan menemui saya, bapak milih pengawal sekelas apa pun bapak milih saja,” ungkap Mahfud MD.
Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

17/11/2024 11:54
Sepekan Program “Lapor Mas Wapres”: Ratusan Warga Mengantre demi Bisa Mengadu ke Pemerintah Nasional 17 November 2024

Sepekan Program “Lapor Mas Wapres”: Ratusan Warga Mengantre demi Bisa Mengadu ke Pemerintah
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Program layanan pengaduan masyarakat “
Lapor Mas Wapres
” yang digagas oleh Wakil Presiden
Gibran Rakabuming Raka
telah berjalan selama satu pekan sejak diluncurkan pada Senin (11/11/2024).
Antusiasme masyarakat tampak, dengan ratusan warga dari berbagai daerah berbondong-bondong datang ke Istana Wakil Presiden untuk menyampaikan keluhan mereka langsung kepada pemerintah.
Tenaga Ahli Utama Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Prita Laura menegaskan bahwa “Lapor Mas Wapres” bukanlah program pribadi Wakil Presiden, melainkan bagian dari inisiatif pemerintah untuk memperkuat pelayanan publik.
“Ini adalah program pemerintah,” kata Prita saat konferensi pers di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Kamis (14/11/2024).
Prita menjelaskan bahwa meskipun diinisiasi oleh Wapres Gibran, program ini melibatkan banyak pihak, termasuk Presiden Prabowo Subianto dan jajaran pemerintahan lainnya.
“Artinya, di sini ada Presiden Prabowo, ada Mas Wapres Gibran, dan ada berbagai jajaran pemerintahan di dalam program ‘Lapor Mas Wapres’,” jelasnya.
Hingga hari keempat pelaksanaan, tercatat sebanyak 296 aduan telah diterima melalui program ini. Adapun laporan ini berkuota 50 hingga 60 per harinya.
Laporan yang diterima mencakup berbagai isu, dengan dominasi kasus terkait pendidikan, kesehatan, dan sengketa tanah.
“Laporannya berbagai macam, mulai dari kasus pendidikan, kesehatan, hingga sengketa tanah,” ungkap Prita.
Pada hari pertama pelaksanaan, seorang pengemudi ojek
online
bernama Fathoni Rahman datang untuk menyampaikan keluhan terkait tempat tinggalnya.
Fathoni meminta bantuan untuk dipindahkan dari Rusun Nagrak ke Rusun Pasar Rumput, mengingat ia harus bolak-balik ke Rumah Sakit Dr. Cipto Mangunkusumo (RSCM) untuk pengobatan autoimun.
“(Jarak dari rusun ke RSCM) 27 kilometer. Belum saya parkir di RSCM, motor. Kalau saya sakit, saya enggak bisa (naik motor), harus naik ojek online lagi ke Stasiun Priok, naik kereta ke Stasiun Cikini, bolak-balik,” ungkap Fathoni di Kompleks Istana Wakil Presiden.
Fathoni menambahkan bahwa biaya transportasi yang tinggi dan keterbatasan penghasilan menjadi tantangan utama yang dihadapinya.
Dia pun merasa terbantu dengan ada program “Lapor Mas Wapres” ini. “Sangat ramah, sangat terbuka, sangat membantu sekali. Saya terima kasih banyak,” katanya mengenai pelayanan yang diterimanya.
Antusiasme masyarakat yang tinggi membuat kuota harian pengaduan di Istana Wakil Presiden cepat habis.
Hal ini dialami Eka, seorang warga Tangerang, yang tidak dapat menyampaikan aduannya secara langsung pada Rabu (13/11/2024) karena kuota harian sebanyak 50 orang telah terpenuhi.
“Karena terlambat datang, saya tidak tahu (Istana Wapres), dari Tangerang. Saya tanya-tanya, akhirnya dari Stasiun Gondangdia jalan kaki,” ujar Eka.
Eka mengaku ingin memperjuangkan pendidikan anaknya, terutama untuk menebus seragam sekolah yang belum terbeli.
“Saya menggadaikan laptop anak saya untuk biaya hidup, untuk bayar kontrakan rumah. Saat ini saya butuh laptop anak saya bisa ditebus dan seragam sekolah itu saja,” kata Eka.
Melihat tingginya permintaan, Istana Wakil Presiden menyediakan fasilitas penyerahan dokumen aduan bagi warga yang kehabisan kuota.
Pada Jumat (15/11/2024), puluhan warga terlihat mengantre rapi untuk menyerahkan dokumen di depan Istana.
Petugas memberikan arahan agar proses penyerahan dokumen tetap teratur.
“Bapak ambil antrean, mudah-mudahan Bapak bisa masuk, ini (penyerahan) dokumen Pak, karena sudah penuh, (kuota) 60 (orang per hari) ya,” ujar seorang petugas Istana, Indra Kirana, kepada warga yang mengantre.
Prita Laura menegaskan bahwa program ini tidak berdiri sendiri, tetapi terintegrasi dengan Sistem Pengelolaan Pengaduan
Pelayanan Publik
Nasional (SP4N Lapor) yang dikelola oleh Kementerian PANRB, Kantor Staf Presiden, dan Ombudsman.
“Jadi apa yang dilakukan ini adalah untuk memaksimalkan bagaimana penyelenggara negara dapat mengelola pengaduan dari masyarakat secara sederhana, cepat, tepat, dan terkoordinasi dengan baik,” kata Prita.
“Maksudnya menjamin masyarakat agar pengaduan masyarakat lewat satu jalur yang pasti akan dapat didengarkan dan kemudian bisa di-
follow-up
,” sambungnya.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menekankan bahwa program ini merupakan upaya nyata pemerintah untuk mendobrak birokrasi yang rumit.
“Pemerintah ini ingin mendengarkan semua, membuka sekat-sekat komunikasi dengan masyarakat,” katanya di Kompleks Parlemen, Rabu 13 November.
Politikus Partai Gerindra itu menilai, layanan “Lapor Mas Wapres” memiliki semangat yang sama karena bakal merespons keluhan masyarakat dengan cepat.
Program ini diharapkan dapat berperan sebagai kanal penghubung yang efektif antara masyarakat dan pemerintah, serta menjadi solusi atas berbagai persoalan dengan lebih cepat, tepat, dan terkoordinasi.
Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

17/11/2024 09:58
[POPULER NASIONAL] Ahok Ungkap Cerita PDI-P Batal Usung Anies | Bantahan TNI soal Isu Beking Ivan Sugianto Nasional 17 November 2024

[POPULER NASIONAL] Ahok Ungkap Cerita PDI-P Batal Usung Anies | Bantahan TNI soal Isu Beking Ivan Sugianto
Penulis
JAKARTA, KOMPAS.com
– Pernyataan Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) tentang kisah di balik
Anies Baswedan
batal diusung menjadi calon gubernur Jakarta pada Pilkada 2024 menjadi sorotan pembaca.
Menurut Ahok, banyak pihak di internal PDI-P yang tidak memahami isi kepala Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri saat mencoba membawa nama Anies untuk dijagokan partai banteng dalam kontestasi elektoral di Jakarta.
Sementara itu,
TNI
buka suara menanggapi kabar mengenai kedekatan tersangka kasus perundungan di Surabaya,
Ivan Sugianto
, dengan seorang perwira menengah berpangkat kolonel yang dianggap sebagai beking.
Ketua DPP PDI-P Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok mengungkapkan cerita di balik batalnya Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memperoleh tiket untuk maju pada
Pilkada Jakarta 2024
dari PDI-P.
Ia mengatakan, banyak pihak di internal PDI-P yang tidak memahami isi kepala Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri saat mencoba membawa nama Anies untuk dijagokan partai banteng dalam kontestasi elektoral di Jakarta.
“Menurut saya, mereka-mereka yang menarik Anies masuk itu tidak mengenal Ibu Mega,” ujar Ahok dalam program Gaspol!
Kompas.com
, Jumat (15/11/2024).
Ia mengungkapkan, sejak awal Megawati sudah memiliki prinsip untuk menjagokan kadernya sendiri sebagai bagian dari investasi politik jangka panjang dari PDI-P.
Bahkan, nama Anies tidak pernah dibahas dalam rapat jajaran DPP PDI-P terkait dengan Pilkada Jakarta.
“Enggak pernah dibawa dalam rapat DPP bahwa seorang Anies akan dicalonkan. Enggak pernah,” ujar Ahok.
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengungkapkan, bahkan pada 26 Agustus 2024, tidak ada undangan dari PDI-P yang menyebutkan bahwa Anies bakal dideklarasikan sebagai calon gubernur.
Saat itu, tengah santer kabar bahwa PDI-P akhirnya bersepakat dengan Anies. Bahkan, Anies sempat mengunjungi DPP PDI-P, menggunakan baju berwarna merah dan berfoto bersama Rano Karno.
Melihat dinamika itu, Ahok mengaku sempat bertanya pada Megawati, apa benar partainya bakal mendukung Anies.
Percakapan itu berlangsung siang hari di kediaman Megawati, Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta, sebelum Megawati menuju DPP PDI-P kala itu.
“Jangan main-main loh, Bu. Anies mau diumumin loh, Bu. Anies, Bu, sama Rano Karno loh, Bu, koran udah ngomong ini, Bu,” kata Ahok.
“Ibu (Megawati) bilang apa tahu enggak? ’Udah saya coret tadi,’ Dia bilang,” ujar dia.

Kepala Pusat Penerangan TNI Mayjen Hariyanto mengatakan tak ada anggotanya yang menjadi beking Ivan Sugianto, tersangka kasus perundungan di Surabaya.
Ia mengungkapkan, foto salah satu anggota TNI berpangkat kolonel dengan Ivan yang viral di media sosial tak berarti anggota itu punya hubungan bisnis dengan Ivan.
“Hanya teman biasa, enggak ada hubungan bisnis apalagi beking,” ujar Hariyanto dalam keterangannya, Sabtu (16/11/2024).
Ia mengungkapkan, anggota TNI itu sudah berteman lama dengan Ivan. Bahkan, foto yang tersebar itu diambil pada 18 September 2018, jauh sebelum insiden perundungan di Surabaya yang menjerat Ivan.
“Ivan dan pamen TNI tersebut sudah bersahabat sejak lama. Sekitar 11 November 2024, kasus Ivan viral, dikaitkan dengan adanya foto dalam kendaraan, di mana Ivan berfoto dengan seorang perwira menengah TNI,” kata Hariyanto.
Diketahui, Ivan sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Jawa Timur buntut kasus dugaan intimidasi pada seorang bocah SMA berinisial EN.
Perkara ini menjadi perhatian publik karena video Ivan membentak-bentak EN dan memintanya bersujud sembari menggonggong viral di media sosial.
Setelah itu, foto Ivan dengan anggota TNI pun muncul di jagat dunia maya yang menimbulkan tudingan bahwa Ivan mempunyai bekingan dari TNI.
Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

17/11/2024 05:00
Temuan SPD soal Kesalahan di Form C1 untuk Pilkada 2024 Nasional 16 November 2024

Temuan SPD soal Kesalahan di Form C1 untuk Pilkada 2024
Editor
JAKARTA, KOMPAS.com
– Sindikasi Pemilu dan Demokrasi (SPD) menemukan dokumen Formulir (Form) C1 yang telah dicetak dan diterima petugas Komisi Pemilihan Umum (
KPU
) di sejumlah daerah memuat kesalahan, karena tidak sesuai UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada.
Peneliti SPD Dian Permata menjelaskan kesalahan tersebut berkaitan dengan penggunaan terminologi pemilih dalam
Form C1
tidak sesuai dengan yang diamanatkan
UU Pilkada
.
“KPU tidak konsisten dalam menggunakan istilah DPT (daftar pemilih tetap), DPTb (daftar pemilih tambahan), DPK (daftar pemilih khusus) dan seterusnya,” kata Dian di Kantor Bawaslu RI, Jakarta, Jumat (15/11/2024), dikutip dari
Antara.
Dia mengatakan, istilah DPK tidak dikenal dalam pelaksanaan pilkada, karena hal itu hanya terdapat pada pemilihan umum (pemilu) yang di dalamnya melaksanakan 5 jenis pemilihan, yaitu pemilihan presiden dan wakil presiden (pilpres) serta pemilihan legislatif (pileg) DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.
“Di rezim pemilu memang ada tiga jenis klaster (pemilih yang didata KPU), yaitu pemilih DPT, DPTb, dan DPK. Sedangkan di Pilkada itu pemilih DPT, DPTb, dan (pemilih) pindahan,” ujarnya.
Hanya saja dalam Form C1 yang ditemukan-nya, seperti di Banten menjadi masalah lantaran memuat istilah jenis pemilih
Pilkada 2024
yang salah.
Di mana, istilah daftar pemilih khusus atau DPK masuk ke dalam Form C1, padahal seharusnya daftar pemilihan pindahan (DPP).
Sementara, daftar pemilih pindahan dalam Form C1 yang tercetak disingkat DPTb dan daftar pemilih tambahan disingkat DPK.
Selain itu, istilah DPK yang sudah tercetak di dalam Form C1 ikut masuk atau termuat di dalam Peraturan KPU (PKPU) terkait penyusunan data pemilih dan juga penghitungan dan pemungutan suara (tungsura) termasuk rekapitulasi Pilkada 2024.
“Nah problematika yang begini kan, pemilih khusus itu ternyata dibawa, diseret di PKPU terakhir. Nah kan teman-teman tadi sudah lihat dari rangkaian PKPU DPT, logistik, tungsura, rekap, itu kan satu tarikan nafas. Kalau satu salah, maka akan terganggu semua,” jelas Dian.
“Artinya, dari sini adalah kita melihat bahwa KPU membuat norma sendiri terhadap yang harusnya mereplikasi dari Undang-undang Pilkada,” sambungnya.
Oleh karena itu, SPD mendorong agar Form C1 yang akan digunakan di ratusan ribu tempat pemungutan suara (TPS), dapat diperbaiki, supaya tidak terjadi kebingungan di Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), dalam menghitung hasil perolehan suara pasangan calon kepala daerah.
“Nah solusinya apa? Mau tidak mau, karena ada kesalahan cetak maka KPU harus bikin cetak Form C se-Indonesia. Karena dikhawatirkan tingkat pemahaman para penyelenggara pemilu di level bawah itu tidak sama,” pungkas dia.
Anggota KPU RI Idham Holik menegaskan bahwa Formulir (Form) C1 sudah sesuai dengan aturan yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah (UU Pilkada).
“Sudah sesuai Pasal 95 UU Nomor 8 Tahun 2015,” kata Idham, Sabtu (16/11/2024), dikutip dari Antara.
Form C1 juga sudah sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
“PKPU Nomor 17 Tahun 2024 sudah sesuai dengan UU Pilkada,” ujarnya.
Adapun aturan tersebut termuat dalam Pasal 1 ayat (21) dan (22) Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2024 yang berbunyi, “Pemilih pindahan adalah pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih tetap, namun karena keadaan tertentu pemilih tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS tempat yang bersangkutan terdaftar dan memberikan suara di TPS lain dan dicatat dalam daftar pemilih pindahan.”
Dijelaskan pula dalam PKPU tersebut bahwa pemilih tambahan adalah pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih dalam daftar pemilih tetap, namun memenuhi syarat dilayani penggunaan hak pilihnya pada hari dan tanggal pemungutan suara, dan dicatat dalam daftar pemilih tambahan.
Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

16/11/2024 20:10
Pimpinan DPR Dorong Reformasi Pendidikan, Khawatir Generasi Muda Tak Bisa Hadapi Tantangan Zaman Nasional 16 November 2024

Pimpinan DPR Dorong Reformasi Pendidikan, Khawatir Generasi Muda Tak Bisa Hadapi Tantangan Zaman
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal mendorong agar pemerintah menjalankan reformasi
pendidikan
.
Ia khawatir, viralnya video tentang siswa SMA yang tidak bisa menghitung perkalian merupakan fenomena yang juga marak terjadi di Tanah Air.
“Untuk meningkatkan kualitas dan kompetensi anak-anak kita, saya mendorong dilakukannya evaluasi dan reformasi pendidikan. Lanjutkan yang sudah baik dan benahi yang masih kurang,” ujar Cucun dalam keterangan, Sabtu (16/11/2024).
Ia masih optimis, banyak siswa SMA di Indonesia yang sebenarnya sudah memiliki kompetensi yang baik.
Namun, pemerintah tak boleh abai pada kualitas-kualitas pelajar yang masih rendah.
“Bahwa benar peristiwa yang ada di media sosial belum bisa dijadikan rujukan. Saya yakin betul banyak juga anak-anak kita yang pintar-pintar dan memiliki kompetensi akademik yang baik, tapi kita juga tidak bisa mengabaikan fenomena tersebut,” paparnya.
Cucun mengatakan, salah satu yang perlu diwujudkan adalah pemerataan akses pendidikan di seluruh wilayah Indonesia.
Apalagi, masih banyak
generasi muda
yang tidak bisa mengakses jenjang pendidikan tinggi.
“Maka berkali-kali saya sampaikan, penting sekali peningkatan kompetensi anak-anak melalui pendidikan dan program-program vokasi. Sehingga anak-anak kita yang tidak berkesempatan untuk menempuh pendidikan tinggi tetap bisa memiliki modal keterampilan,” tutur dia.
Terakhir, ia mengingatkan agar pemerintah benar-benar memperhatikan persoalan ini. Pasalnya,
Indonesia Emas 2045
tak bakal terwujud tanpa sumber daya manusia yang mumpuni.
“Untuk menjadikan Indonesia sebagai negara maju dan berdaya saing global, perbaikan SDM menjadi hal prioritas yang harus dilakukan. Jangan sampai anak-anak kita tertinggal,” imbuh dia.
Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

16/11/2024 17:03
Politik Menjadi Pendamai Anies dan PDI-P Nasional 16 November 2024

Politik Menjadi Pendamai Anies dan PDI-P
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Mantan Gubernur DKI Jakarta
Anies Baswedan
menerima kunjungan dari calon gubernur dan calon wakil gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan Rano Karno.
Momen itu berlangsung di kediaman Anies, Lebak Bulus, Jakarta, Jumat (15/11/2024) pagi.
Pengamat
politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Adi Prayitno mengungkapkan, Anies dan PDI-P tampak bersatu setelah bertahun-tahun selalu menjadi seteru.
“Kita tahu bahwa ya PDI-P selama ini dengan Anies bermusuhan secara politik. Bahkan yang paling terdepan, konsisten menyerang Anies selama ini adalah PDI-P,” ujar Adi pada
Kompas.com,
Sabtu (16/11/2024).
Ia mengatakan, keakraban yang ditunjukkan Anies dan Pramono sangat mungkin menjadi sinyal bahwa saat ini Anies dan PDI-P telah memperbaiki hubungan.
“Tapi, politik lah yang kemudian mendamaikan Anies dan Pram yang notabene adalah kader PDI-P,” sebut dia.
Adi menganggap, kepentingan politik akhirnya menjadi pemersatu PDI-P dan Anies karena urusan elektoral di Pilkada DKI Jakarta 2024.
Ia melihat, Pramono dan Rano berharap mendapatkan dukungan dari Anies untuk mengkapitalisasi pemilih loyalnya di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
“Misalnya Pram, kenapa datang ke Anies? Ya tentu harapan terbesarnya Anies mendukung dan menggerakkan mesin politik pendukungnya agar mendukung Pram,” tuturnya.
“Atau secara gestur politik kalau Pram menunjukkan kemesraan dengan Anies harapan terbesarnya pendukung Anies mendukung Pram. Kan begitu jalan ceritanya,” imbuh dia.
Diketahui hubungan antara PDI-P dan Anies nampak membaik sejak sebelum Pilpres 2024.
Kala itu, keduanya sama-sama berada di kubu yang berseberangan dengan pemerintah karena Presiden ke 7 RI Joko Widodo yang memberikan dukungan pada Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
Kemudian, Anies sendiri sempat menjajaki upaya untuk maju di Pilkada DKI Jakarta melalui PDI-P.
Secara terbuka, ia mengungkapkan bahwa komunikasinya dengan partai banteng berjalan dengan baik.
Namun, sampai waktu pendaftaran habis, PDI-P dan Anies tidak menemukan kesepakatan. Partai yang dipimpin Megawati Soekarnoputri itu memilih menduetkan kadernya sendiri, Pramono-Rano.
Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

16/11/2024 16:24
Prabowo Tekankan APEC Harus Mampu Jadi Jembatan untuk Ketahanan Nasional 16 November 2024

Prabowo Tekankan APEC Harus Mampu Jadi Jembatan untuk Ketahanan
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Presiden
Prabowo
Subianto menekankan
Asia-Pacific Economic Cooperation
(
APEC
) harus menjadi jembatan untuk ketahanan (
bridge to resilience
), yakni jembatan menuju masa depan yang lebih inklusif di tengah tantangan global yang semakin kompleks.
Hal ini disampaikan Prabowo saat memberikan pernyataan pada sesi APEC
Leaders Informal Dialogue with Guest
yang digelar di Lima Convention Center, Peru, Jumat (15/11/2024) waktu setempat.
Menurutnya, peran APEC tersebut merupakan satu dari tiga peran strategis yang harus diemban.
“Kami menghadapi bahaya perubahan iklim, banyak pulau kami terancam oleh naiknya permukaan laut, dan kami bekerja sama dengan banyak negara lain, mengundang mereka untuk bergabung dalam kegiatan ekonomi bersama,” ujar Prabowo dikutip dari siaran pers Sekretariat Presiden, Sabtu (16/11/2024).
Dalam hal ini, Kepala Negara menyoroti pentingnya memperkuat kerja sama dalam transisi energi bersih dan pembangunan infrastruktur yang tangguh terhadap perubahan iklim.
Ia juga mendorong hilirisasi industri untuk mencapai kemandirian pangan.
Selain itu, APEC harus menjadi jembatan untuk inovasi.
Prabowo menyerukan pentingnya transformasi digital yang inklusif dengan mengatasi kesenjangan akses teknologi dan juga transfer teknologi antarnegara anggota APEC untuk mendorong inovasi di kawasan.
“Kami yakin bahwa kawasan Asia Pasifik akan memimpin transformasi digital dan inklusivitas ini,” ungkap Prabowo.
Kemudian, APEC harus menjadi jembatan untuk inklusi. Ia menegaskan manfaat pembangunan harus dirasakan oleh semua komunitas dan individu.
Oleh karena itu, ia mendorong upaya pengentasan kemiskinan, pemberantasan korupsi, serta penguatan tata kelola yang transparan.
“Indonesia mendukung prioritas APEC di bidang-bidang ini,” ucap Presiden Prabowo.
Dalam pidato penutupnya, Presiden Prabowo menegaskan kembali komitmen Indonesia terhadap perdagangan bebas, keberlanjutan, dan prinsip inklusivitas.
“APEC harus terus menjadi model utama penguatan solidaritas dan kolaborasi di kawasan,” tandasnya.
Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

16/11/2024 15:41
Dua Pekan Jelang Pencoblosan, Pramono Anung "Pede" Menang Satu Putaran Nasional 16 November 2024

Dua Pekan Jelang Pencoblosan, Pramono Anung “Pede” Menang Satu Putaran
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Calon gubernur Jakarta nomor urut 3
Pramono Anung
menyatakan percaya diri bakal memenangkan
Pilkada Jakarta 2024
dalam satu putaran ketika menghadiri acara deklarasi relawan buruh di Cengkareng, Jakarta Barat, Sabtu (16/11/2024).
Awalnya, Pramono bercerita soal aktivitasnya yang menjadi sangat sibuk setelah ditunjuk oleh
PDI-P
untuk maju sebagai calon gubernur pada Pilkada Jakarta 2024.
“Sudah lama sekali tidak pernah tampil di publik, tidak mau diwawancara televisi. (Tapi) tiba-tiba menjadi calon gubernur, hampir setiap hari, sekarang saya tampil di publik,” ujar Pramono, Sabtu.
Pramono menyadari bahwa elektabilitasnya pada awal masa kampanye sangat kecil
Sebab, ia hanya seorang Sekretaris Kabinet yang bekerja di balik layar dan jarang muncul di muka publik.
“Kemungkinan untuk menangnya pada waktu itu 0,1 persen,” ucap Pramono.
Namun, ia menyebut situasi tersebut perlahan-lahan berubah setelah aktif blusukan ke berbagai tempat selama masa kampanye.
Hasil survei sejumlah lembaga pun mencatat elektabilitas pasangan Pramono Anung-Ridwan Kamil sudah mengungguli pasangan
Ridwan Kamil-Suswono
yang didukung koalisi besar.
Oleh karena itu, Pramono mengaku percaya diri dapat memenangkan Pilkada Jakarta 2024 dalam satu putaran atau memperoleh lebih dari 50 persen suara.
“Kalau hari ini… Lihat sendiri, tidak usah dibuka, atau dari saya… Insya Allah, kalau saya didukung oleh buruh di Jakarta, saya yakin akan menang satu putaran,” kata Pramono.
Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

16/11/2024 13:24
Bertemu Prabowo, PM Selandia Baru Hargai Upaya RI Bebaskan Pilot Susi Air yang Disandera KKB Nasional 16 November 2024

Bertemu Prabowo, PM Selandia Baru Hargai Upaya RI Bebaskan Pilot Susi Air yang Disandera KKB
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Perdana Menteri
Selandia Baru
Christopher Luxon menghargai upaya Indonesia dalam membebaskan pilot
Susi Air
berkebangsaan Selandia Baru, Philip Mark Merthens, yang sempat disandera oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (
KKB
) di Papua.
Hal ini disampaikan Luxon saat melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden
Prabowo Subianto
di Lima, Peru, Jumat (15/11/2024) waktu setempat.
“Kami sangat menghargai upaya dari Anda, seluruh pemerintahan Anda, serta pemerintah sebelumnya, atas apa yang telah kita capai, yang merupakan hasil yang sangat baik,” ucap PM Luxon dikutip dari siaran pers Sekretariat Presiden, Sabtu (16/11/2024).
Dalam kesempatan itu, PM Luxon juga mengucapkan selamat atas pelantikan Presiden Prabowo.
Ia menyampaikan antusiasmenya terhadap peluang kolaborasi lebih lanjut di masa depan.
“Pemerintah kami sangat menantikan hubungan yang lebih kuat dan mendalam dengan pemerintahan baru Anda. Kami sangat antusias dengan arah yang akan ditempuh Indonesia di bawah kepemimpinan Anda,” ujar PM Luxon.
Di sisi lain, PM Luxon juga memuji peran konstruktif Indonesia di kawasan ASEAN dan global, sembari menyoroti capaian dalam perdagangan dua arah yang telah meningkat tiga kali lipat sejak 2018.
Menurut dia, Selandia Baru dan Indonesia memiliki peluang kerja sama di bidang energi terbarukan, keamanan pangan, dan pariwisata.
Sebagai informasi,
pilot Susi Air
dengan nama Philip Mark Merthens dibebaskan KKB pimpinan Egianus Kogoya pada 21 September 2024 setelah disandera sejak 7 Februari 2023.
Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

16/11/2024 12:42