Ketika Prabowo Rindu Pulang ke Indonesia Setelah 10 Hari Dinas Luar Negeri…
Penulis
JAKARTA, KOMPAS.com
– Genap sudah 10 hari Presiden
Prabowo
Subianto melakukan lawatan ke luar negeri yang diawali dengan keberangkatan ke China pada 8 November 2024.
Diketahui, Presiden saat ini tengah berada di Rio de Janeiro, Brasil untuk menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20.
Di sela-sela sesi wawancara dengan wartawan saat menghadiri KTT G20 pada Minggu, 17 November 2024 waktu setempat, Prabowo mengungkapkan kerinduannya untuk pulang ke
Indonesia
.
“Saya ingin segera pulang sebetulnya,” ujar
Presiden Prabowo
melalui Tim Media Presiden Prabowo di Jakarta, Senin (18/11/2024), dikutip dari
Antaranews
.
Kemudian, Prabowo menyampaikan fokusnya di awal-awal tahun masa menjabat sebagai Kepala Negara untuk membawa perbaikan ekonomi domestik di Indonesia.
“Tentunya, saya fokus sebetulnya bulan-bulan pertama, tahun-tahun pertama, fokus memperbaiki ekonomi dalam negeri,” katanya.
Sebagaimana diberitakan, Presiden Prabowo dan rombongan tiba di Pangkalan Angkatan Udara Galeão, Rio de Janeiro, Brasil, pada Sabtu, 16 November 2024, pukul 23.25 waktu setempat.
Sebelumnya, Prabowo melakukan kunjungan resmi ke Peru pada 14-16 November. DI sana, Presiden sekaligus menghadiri KTT Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik (APEC) yang berlangsung pada 13-16 November 2024.
Prabowo diketahui melakukan lawatan ke Amerika Serikat (AS) dan China dahulu sebelum terbang ke Peru.
Sementara itu, dari Brasil, Prabowo akan melanjutkan kunjungan kerjanya ke London dan apabila ada waktu yang tepat, Presiden akan mampir ke Timur Tengah.
“Nanti pulang dari sini saya akan ke Inggris untuk ketemu bicara masalah ekonomi juga. Kemungkinan kita bisa tarik investasi dan dari situ juga saya berusaha untuk mampir ke Timur Tengah. Hanya kita lihat apakah tanggalnya cocok,” kata Prabowo.
Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
Category: Kompas.com Nasional
-
/data/photo/2024/11/18/673a88e37b49b.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Ketika Prabowo Rindu Pulang ke Indonesia Setelah 10 Hari Dinas Luar Negeri… Nasional 18 November 2024
-
/data/photo/2024/11/18/673ab8948fbc2.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Butuh 40.000 Kapal Penangkap Ikan, Prabowo Ajak Investor Tanam Modal di Indonesia Nasional 18 November 2024
Butuh 40.000 Kapal Penangkap Ikan, Prabowo Ajak Investor Tanam Modal di Indonesia
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Presiden
Prabowo
Subianto mengungkapkan, Indonesia membutuhkan 40.000 kapal penangkap ikan berukuran 150-300 gross ton (GT).
Pasalnya, cadangan penangkapan ikan menjadi salah satu yang terbesar di dunia.
Hal ini dikatakannya saat memberikan sambutan dalam Indonesia-Brazil Business Forum di Copacabana Palace, Rio de Janeiro, Brasil, Minggu (17/11/2024) waktu setempat.
“Di bidang perikanan, kami juga potensial, sangat potensial. Saya pikir mungkin cadangan penangkapan ikan kami di dunia, kami nomor dua atau nomor tiga dalam cadangan penangkapan ikan. Dan potensinya sangat besar,” kata Prabowo dalam acara tersebut, dikutip dari tayangan YouTube Sekretariat Presiden, Senin (18/11/2024).
“Kami membutuhkan sebanyak 40.000 kapal penangkap ikan, 150 GT hingga 300 GT,” imbuhnya.
Oleh karenanya ia mengajak investor asing untuk bekerja sama di bidang itu.
Tak hanya berhenti di bahan-bahan mentah, Kepala Negara juga ingin mengindustrialisasi sumber daya tersebut.
“Kami undang korporasi asing untuk ambil bagian dalam perekonomian kita. Dan tentu saja, setelah semua ini, kita ingin melakukan industrialisasi dengan melakukan hilirisasi sumber daya,” ucap dia.
Prabowo bilang, Indonesia berkomitmen untuk melakukan hilirisasi.
Pemerintah Indonesia, kata dia, sudah memiliki rencana strategis yang akan segera dilaksanakan pada 26 komoditas unggulan.
“Yang menurut kami strategis, dapat menciptakan nilai tambah berkali-kali lipat,” sebut Prabowo.
Lebih lanjut Prabowo mengungkapkan, ia mengerti keinginan pelaku bisnis sebelum berkomitmen membenamkan modal.
Sebab, sebelum masuk ke ranah politik dan menjadi presiden, ia merupakan seorang pebisnis.
Di sisi lain, pemerintah membutuhkan peningkatan pajak pendapatan, menciptakan lapangan kerja, menumbuhkan perekonomian, an menekan angka kemiskinan.
“Jadi, kami terbuka untuk bisnis. Sebagai pemerintah, kami ingin meningkatkan pajak pendapatan. Sebagai pebisnis, kami ingin mencari penawaran pajak terbaik. Jadi menurut saya, dibutuhkan seorang wirausaha, seorang pebisnis,” ucap Prabowo.
“Kami bersedia berkompromi. Kami bersedia menciptakan iklim bisnis. Kami menghargai investasi. Kami bertekad untuk menciptakan lingkungan bisnis yang positif,” tandasnya.
Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -
/data/photo/2024/11/18/673a6afdc5b0c.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Sidang Praperadilan, Kuasa Hukum Sebut Tom Lembong Diperiksa Kejagung Tanpa Didampingi Pengacara Nasional 18 November 2024
Sidang Praperadilan, Kuasa Hukum Sebut Tom Lembong Diperiksa Kejagung Tanpa Didampingi Pengacara
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Kuasa hukum Thomas Trikasih Lembong atau
Tom Lembong
menyampaikan keberatan karena Tom Lembong diperiksa penyidik
Kejaksaan Agung
(Kejagung) tanpa didampingi kuasa hukum sebelum ditetapkan sebagai tersangka.
Anggota tim kuasa hukum Tom Lembong, Dodi S Abdulkadir meningatkan, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengatur bahwa kliennya berhak mendapat bantuan hukum dari penasihat hukum yang dipilih sendiri guna kepentingan pembelaan,
“Pada saat pemohon (Tom Lembong) ditetapkan sebagai tersangka pada tanggal 29 Oktober 2024, termohon (Kejagung) tidak memberikan kesempatan kepada pemohon untuk menghubungi dan meminta bantuan dari penasihat hukum yang sesuai kepercayaan dan hati nurani pemohon,” ujar Dodi saat sidang
praperadilan
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (18/11/2024).
Kuasa hukum Tom Lembong, Ari Yusuf Amir, menjelaskan bahwa sebelum ditetapkan sebagai tersangka, Tom telah menjalani pemeriksaan begitu lama lalu sempat dibiarkan dan dilarang pergi ke mana-mana.
Lalu, pihak Kejagung menyatakan Tom sebagai tersangka dan akan segera menahannya tanpa memberikan kesempatan untuk menghubungi kuasa hukum.
Bahkan, Ari menyebutkan, Kejagung justru menunjuk sendiri penasihat hukum yang akan mendampingi Tom Lembong, bukan atas kehendak Tom Lembong.
“Dari sore diperiksa, lalu setop sekian jam tidak ada kegiatan, didiamkan. Lalu dipanggil lagi malamnya, karena masih menunggu di sana, tidak boleh keluar kemana-mana,” kata Ari.
“Lalu dikatakan bahwa dia menjadi tersangka dan dia akan ditahan. Tentu mentalnya down pada waktu itu. Lalu, sudah langsung disodorkan penasihat hukum. Sehingga tidak sempat lagi berpikir, tidak lagi kesempatan menguburkan keluarga maupun penasihat hukumnya,” ujar dia.
Ia melanjutkan, Kejagung juga baru memeriksa sejumlah saksi setelah menetapkan Tom sebagai tersangka.
Menurut Ari, cara seperti itu membuat penetapan Tom Lembong sebagai tersangka tidak sah.
“Segala sesuatu setelah Pak Tom ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan, jika selanjutnya baru dilakukan pemeriksaan, maka penetapan tersangka itu tetap tidak sah,” kata Ari.
“Karena itu kan sudah mundur berarti . Ini pemahamannya bahwa menetapkan tersangka minimal dua alat bukti. Jadi sebelum ditetapkan sebagai tersangka,” imbuh dia.
Diberitakan sebelumnya, Tom Lembong ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi terkait impor gula pada 29 Oktober 2024 lalu.
Kejagung mengeklaim, Tom telah tiga kali diperiksa sebelum akhirnya ditetapkan sebagai tersangka.
Belakangan, pihak Tom Lembong mengajukan gugatan praperadilan untuk membatalkan penetapan tersangka tersebut.
Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -
/data/photo/2024/09/30/66fa4f15ce382.jpeg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Kuasa Hukum Duta Palma Minta Kejagung Perhatikan Nasib Puluhan Ribu Karyawan yang Terancam PHK Nasional 18 November 2024
Kuasa Hukum Duta Palma Minta Kejagung Perhatikan Nasib Puluhan Ribu Karyawan yang Terancam PHK
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Kuasa hukum Duta Palma Grup, Handika Honggowongso, menyatakan bahwa penyitaan aset oleh penyidik Kejaksaan Agung tetap harus memberikan rasa keadilan.
Sebab, keberlangsungan Duta Palma Grup yang telah ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana pencucian uang terkait korupsi usaha perkebunan kelapa sawit itu, tidak hanya terkait tersangka individu maupun korporasi.
Handika menerangkan, Duta Palma grup juga menjadi tempat mencari nafkah para karyawannya.
“Kalau semua proses bisnis Duta Palma grup dan pihak terafiliasi dianggap sebagai skema pencucian uang, uang disita dan rekening diblokir, mohon Kejagung mempertimbangkan nasib 21.000 ribu karyawan yang menghidupi ratusan ribu keluarganya,” ungkap Handika dikutip dari keterangan tertulisnya, Senin (18/11/24).
Menurut Handika, sejak penetapan tersangka grup Duta Palma, kondisi di internal perusahaan sudah mengalami kegoyahan luar biasa
Dia tidak memungkiri bahwa dampak dari proses hukum itu mengakibatkan macet atau anjloknya bisnis Duta Palma grup dan pihak terafiliasi.
Penyitaan aset dan uang yang gencar dilakukan penyidik Kejagung juga akan berdampak pada nasib 23.000 karyawan.
Jika tidak ada solusi, rencananya akan dilakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) besar-besaran.
Lebih lanjut, dia pun memandang bahwa kasus ini tidak memberikan pertimbangan dari aspek lebih luas dan adil. Sebab, ada banyak perusahaan serupa yang tidak di proses hukum oleh Kejagung.
“Ada ribuan perusahaan sawit yang berada di kawasan hutan, Kenapa mereka bisa menyelesaikan lewat mekanisme pembayaran denda yang diatur Kemenhut?” ujar Handika.
Ditegaskan Handika, Duta Palma grup sudah memiliki izin lokasi dan kebun sawit.
Kendati demikian, penyelesaian persoalannya tidak diperkenankan lewat mekanisme pembayaran denda administrasi berupa pembayaran dana reboisasi, PSDH dan lainnya
“Padahal hal itu tertuang dalam pasal 110 huruf a dan 110 huruf b UU Ciptaker,” dan Duta Palma grup siap membayar denda administrasi yang jumlah biayaya sekitar 3 triliun, kata dia.
Diungkapkan Handika, jika mekanisme denda administrasi diberlakukan bagi Duta Palma Grup, sejatinya persoalan internal sampai ke PHK besar-besaran dapat dicegah.
Oleh karenanya, penyidik Kejagung tetap diharapkan dapat memberikan rasa keadilan sejalan dengan penegakan hukum.
Kejagung sebelumnya telah melakukan beberapa kali penyitaan aset Duta Palma. Terbaru, Kejagung memamerkan tumpukan uang tunai Rp 372 miliar sitaan dari
Duta Palma Group
.
Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Abdul Qohar mengatakan, uang tersebut diperoleh dari dua penggeledahan pada Selasa (1/10/2024) dan Rabu (2/10/2024).
Sebagai informasi tambahan, pada Oktober, Kejagung melakukan penggeledahan dan menyita uang tunai senilai Rp 372 miliar di Menara Palma, Jakarta Selatan, serta Rp 304,5 miliar di Kantor PT Asset Pacific, Jakarta Selatan.
Selain itu, pada September, Kejagung juga menyita Rp 450 miliar yang merupakan milik PT Asset Pacific, entitas usaha dari
PT Duta Palma Group
.
Adapun Mahkamah Agung telah menjatuhkan pidana badan selama 16 tahun penjara kepada Surya Darmadi, bos
PT Duta Palma
Group.
Dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat, Surya Darmadi terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi terkait penyerobotan lahan di Kabupaten Indragiri Hulu.
Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -
/data/photo/2023/11/15/6554a51d6bc5d.jpeg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Dankormar Sebut Presiden Prabowo Ingin Hadiri Puncak HUT Ke-79 Korps Marinir Nasional 18 November 2024
Dankormar Sebut Presiden Prabowo Ingin Hadiri Puncak HUT Ke-79 Korps Marinir
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Komandan Korps
Marinir
(Dankormar) Mayjen TNI (Mar) Endi Supardi mengatakan, Presiden
Prabowo Subianto
berkeinginan menghadiri puncak perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79
Korps Marinir
.
“Beliau yang punya keinginan, menyampaikan ke saya secara pribadi, ‘Dankormar, di ulang tahun Marinir, undang saya. Saya akan hadir’. Ini seandainya bapak presiden (bersedia) meluangkan waktunya,” kata Endi dalam sesi wawancara yang dikutip dari YouTube TNI Angkatan Laut (AL), Minggu (17/11/2024).
Tak hanya itu, Presiden Prabowo juga disebut merestui rencana peresmian jabatan komandan Korps Marinir dipimpin oleh perwira tinggi (Pati) bintang tiga atau berpangkat Letjen.
“Seandainya bapak presiden besok hadir sekaligus meresmikan Korps Marinir dipimpin oleh Letjen atau bintang tiga. Ini merupakan kado terindah buat Korps Marinir di hari ulang tahunnya,” ungkap Endi.
Adapun puncak perayaan HUT ke-79 Korps Marinir akan diisi dengan berbagai pertunjukan dari defile dan demonstrasi prajurit “Hantu Laut”.
Kemudian juga ditampilkan parade alat utama sistem senjata (alutsista). Namun belum dijelaskan kapan detail perayaan puncak HUT ke-79 Marinir tersebut.
“Defile sudah kita siapkan seluruhnya. Kita siapkan yang terbaik, termasuk mungkin nanti ada sajian demonstrasi ketangkasan prajurit (juga) kita sudah siapkan,” terang Endi.
Untuk diketahui, HUT ke-79 Korps Marinir jatuh pada 15 November lalu.
Rangkaian menyambut HUT ke-79 Korps Marinir dimulai pada Selasa (12/11/2024) lalu di mana Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Muhammad Ali turut hadir menyerahkan 18 unit kendaraan dinas kepada Komandan Korps Marinir (Dankormar) di Lapangan Upacara Brigif 1 Marinir, Kesatrian Marinir Hartono, Cilandak, Jakarta.
Mulanya kegiatan ini diisi dengan olahraga bersama berupa senam kesehatan jasmani (SKJ) dan jalan sehat.
Kemudian, acara dilanjutkan dengan penyerahan kendaraan dinas yang terdiri dari berbagai macam jenis mobil hingga truk.
Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -
![[POPULER NASIONAL] Bawaslu Kirim Surat ke TNI-Polri soal Putusan MK | Cerita Mahfud MD Dibantu Luhut saat Konflik Cicak-Buaya
Nasional
18 November 2024](https://i0.wp.com/asset.kompas.com/crops/HLt6KsWPcYB5YaOQIG6qVF60tP4=/0x0:0x0/780x390/filters:watermark(data/photo/2020/03/10/5e6775ae18c31.png,0,-0,1)/data/photo/2024/11/17/67395c9c44577.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
[POPULER NASIONAL] Bawaslu Kirim Surat ke TNI-Polri soal Putusan MK | Cerita Mahfud MD Dibantu Luhut saat Konflik Cicak-Buaya Nasional 18 November 2024
[POPULER NASIONAL] Bawaslu Kirim Surat ke TNI-Polri soal Putusan MK | Cerita Mahfud MD Dibantu Luhut saat Konflik Cicak-Buaya
Penulis
JAKARTA, KOMPAS.com
– Badan Pengawas Pemilihan Umum (
Bawaslu
) tengah mengkaji putusan Mahkamah Konstitusi (MK), yang mengabulkan gugatan terhadap Undang-Undang Pilkada terkait sanksi bagi anggota TNI dan Polri yang terlibat dalam politik praktis.
Bawaslu menyampaikan sudah mengirim surat kepada TNI dan Polri terkait hal itu.
Sementara itu, cerita mantan Menkopolhukam
Mahfud MD
atas jasa
Luhut Binsar Pandjaitan
yang mengirim 2 anggota Kopassus buat mengawalnya ketika terjadi konflik KPK dan Polri juga menjadi sorotan pembaca.
Mahkamah Konstitusi (MK) telah mengabulkan gugatan terhadap Undang-Undang (UU) Pilkada, yang mengatur sanksi bagi anggota TNI dan Polri yang terlibat dalam politik praktis.
Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI Rahmat Bagja mengungkapkan, pihaknya sedang mengkaji putusan tersebut untuk menyesuaikan tugas pengawasan Bawaslu terkait netralitas
TNI-Polri
.
“Nanti kita lihat, nanti kita lihat putusan pilkada putusan MK-nya ya oke,” ujar Bagja kepada wartawan dalam acara Deklarasi Kampanye Pilkada Damai di Gedung Bawaslu RI, Minggu (17/11/2024).
Bagja menambahkan, Bawaslu telah mengirimkan surat kepada institusi TNI dan Polri untuk mendiskusikan putusan MK tersebut.
“Lagi kirim surat sudah kirim surat ke TNI dan Polri,” jelasnya.
Sebelumnya, MK mengabulkan permohonan nomor 136/PUU-XXII/2024 yang meminta penambahan frasa “TNI/Polri” dan “pejabat daerah” dalam Pasal 188 UU Pilkada Nomor 1 Tahun 2015.
Dengan adanya putusan ini, anggota TNI-Polri yang terlibat dalam praktik politik yang menguntungkan salah satu pasangan calon kepala daerah dapat dikenakan sanksi pidana.
“Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya,” kata Ketua MK, Suhartoyo, dalam persidangan pada Kamis (14/11/2024).
Mantan Ketua Mahkamah Konsitusi (MK) Mahfud MD menceritakan, dirinya pernah diberikan pengawal dua orang dari Luhut Binsar Pandjaitan.
Dua orang itu berasal dari satuan Penanggulangan Teror (Gultor) Kopassus TNI Angkatan Darat (AD). Bukan tanpa sebab, ini bermula ketika Mahfud ditinggalkan oleh para pengawalnya yang berprofesi sebagai polisi.
Pengawal sebanyak 12 orang itu ada yang bertugas sehari-hari menjaga kediaman Mahfud, ada pula yang mengawal Mahfud saat bepergian.
Kata Mahfud, polisi pengawal itu meninggalkannya lantaran kasus Cicak Buaya di mana Mahfud menyatakan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kala itu, Chandra-Bibit, tidak bersalah.
“Ketika saya jadi ketua MK, saya kan ribut dengan Polri. Ketika kasus Cicak Buaya, sampai pengawal pengawal saya ditarik. Saya sendirian, pejabat tinggi negara sendirian, ke mana mana enggak ada yang ngawal,” ucap Mahfud yang dikutip dari YouTube Mahfud MD Official, Minggu (17/11/2024).
Mahfud mengatakan, semua pengawalnya dari Polri mengundurkan diri ketika kasus Cicak Buaya diputus olehnya.
Secara aturan, menurut Mahfud, polisi yang mengundurkan diri sebagai pengawal itu disersi dan harus dipecat.
“Tapi enggak dipecat. Mereka mengundurkan diri ramai-ramai, sebagai pengawal saya, sebagai penjaga rumah, 12 orang. Pengawalnya cuma 3, tapi perangkat yang jaga banyak. Semua serentak mengundurkan diri ketika saya nyatakan Bibit-Chandra tidak bersalah,” ungkap mantan Menko Polhukam ini.
Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -
/data/photo/2024/11/17/6739a78cf1b6c.jpeg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Jalan Sehat Warga Surabaya Bersama Risma-Gus Hans dan Eri-Armuji, Cak Awi: Wis Wayah’e Resik-resik Jawa Timur Nasional 17 November 2024
Jalan Sehat Warga Surabaya Bersama Risma-Gus Hans dan Eri-Armuji, Cak Awi: Wis Wayah’e Resik-resik Jawa Timur
Tim Redaksi
KOMPAS.com
– Ribuan warga mengikuti jalan sehat bersama pasangan Calon Gubernur (Cagub) dan Calon Wakil Gubernur (Cawagub) Jawa Timur Tri Rismaharini (Risma) dan Gus Hans serta pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surabaya
Eri Cahyadi
dan Armuji di Kawasan Gelora 10 November Tambaksari, Minggu (17/11/2024).
Kemeriahan semakin terasa ketika Risma dan Gus Hans naik panggung menyapa warga sembari memandu yel-yel. Tak kalah menarik, Eri dan Armuji menghibur peserta dengan tampil duet menyanyikan beberapa lagu diiringi pengamen jalanan.
“Selamat pagi warga Surabaya! Hari ini kita kedatangan tamu istimewa, emaknya Surabaya, Bu Risma. Beliau hadir untuk mengingatkan kita semua agar pada 27 November nanti jangan lupa coblos nomor 3, Risma-Gus Hans.
Wis wayah’e resik-resik
Jawa Timur. Dan tentu, coblos nomor 1 untuk Eri Cahyadi-Armuji,” ucap Ketua DPC PDI Perjuangan Surabaya Adi Sutarwijono dalam siaran tertulis yang diterima Kompas.com, Minggu (17/11/2024).
Politisi yang lekat dengan sapaan Cak Awi ini menekankan pentingnya dukungan penuh warga Surabaya untuk pasangan yang diusung PDI Perjuangan (
PDIP
). Menurutnya, kemenangan Risma-Gus Hans dan Eri-Armuji akan membawa dampak besar bagi kemajuan Surabaya dan Jawa Timur.
“Melalui acara ini, kami tunjukkan tekad bersama untuk mendukung pemimpin yang peduli pada rakyat. Tujuannya, demi mewujudkan Surabaya dan Jawa Timur yang lebih baik,” ujar Adi.
Di hadapan ribuan warga, Eri Cahyadi juga mengajak semua pihak menjaga kebersamaan dan gotong royong. Ia menegaskan bahwa selain berolahraga, acara jalan sehat ini juga menjadi simbol persatuan.
“Ini adalah momen untuk memperkuat silaturahmi. Jangan lupa, gunakan hak pilih kita pada 27 November nanti. Masa depan Surabaya dan Jawa Timur ada di tangan kita semua,” tegas Eri.
Sebagai calon tunggal dalam Pilkada Kota Surabaya, Eri menekankan pentingnya partisipasi warga dalam menentukan masa depan kota. Ia berharap, suara warga Surabaya dapat menjadi penentu dalam upaya menciptakan pemerintahan yang lebih baik.
Sementara itu, Tri Rismaharini yang akrab disapa Bu Risma turut menyampaikan pesan kepada warga. Ia mengingatkan pentingnya peran aktif masyarakat dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) untuk memastikan perubahan nyata, termasuk dalam bidang pendidikan. Ia memiliki komitmen untuk memberikan pendidikan gratis di Jawa Timur.
“Ingin sekolah SMA dan SMK gratis? Coblos nomor 3,” tandas Risma.
Selain hiburan, acara jalan sehat itu merupakan momentum untuk memperkuat solidaritas warga dalam menyambut pilkada serentak.
Semangat yang ditunjukkan ribuan peserta mencerminkan dukungan besar bagi pasangan Risma dan Gus Hans serta Eri dan Armuji. Kedua pasangan dari PDIP ini diharapkan mampu membawa perubahan positif bagi Surabaya dan Jawa Timur.
Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -
/data/photo/2024/11/17/6739a75c97a36.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Prabowo Disebut Restui Dankormar Dijabat Jenderal Bintang Tiga Nasional 17 November 2024
Prabowo Disebut Restui Dankormar Dijabat Jenderal Bintang Tiga
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Komandan Korps Marinir (
Dankormar
) Mayjen TNI (Mar) Endi Supardi menyebut Presiden Prabowo Subianto merestui Korps Marinir dipimpin oleh perwira tinggi (Pati) bintang tiga, yakni Letnan Jenderal (Letjen).
Ia pun berharap Presiden Prabowo dapat mengumumkan hal tersebut secara resmi pada puncak perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 Korps Marinir dalam waktu dekat.
“Beliau punya keinginan menyampaikan ke saya secara pribadi, ‘
Dankormar di tanggal tahun tersebut undang saya, saya akan hadir’.
Dan sekaligus kami kunci dengan dialog tadi itu seandainya Bapak Presiden besok hadir sekaligus meresmikan Korps Marinir dipimpin oleh letnan jenderal atau bintang tiga, ini merupakan kado terindah buat Korps Marinir di hari ulang tahunnya,” kata Endi dalam sesi wawancara yang dikutip dari YouTube TNI Angkatan Laut (AL), Minggu (17/11/2024).
Kendati demikian, Endi mengaku belum bisa mengumumkan tanggal pasti puncak perayaan HUT ke-79 Marinir.
Sementara itu, Presiden Prabowo beserta rombongannya masih berada di luar negeri dalam lawatannya sejak minggu lalu.
Lawatan itu dijadwalkan selesai pada 23 November 2024.
Namun, Endi mengungkapkan bahwa marinir sudah menyiapkan rencana puncak perayaan HUT ke-79 akan diisi dengan berbagai pertunjukan dari
defile
dan demonstrasi prajurit “Hantu Laut”.
Kemudian juga ada penampilan parade alat utama sistem senjata (alutsista).
“Defile
sudah kita siapkan seluruhnya. Kita siapkan yang terbaik, termasuk mungkin nanti ada sajian demonstrasi ketangkasan prajurit (juga) kita sudah siapkan,” terang Endi.
Sebagai informasi, hingga kini, Korps Marinir TNI AL dikomandoi oleh perwira tinggi berpangkat Mayor Jenderal TNI atau bintang dua.
Diketahui, dalam organisasi Korps Marinir TNI AL, penamaan pangkat menggunakan istilah seperti TNI AD.
Proses kenaikan pangkat Dankormar TNI AL sudah dikawal Markas Besar (Mabes) TNI sejak awal tahun.
Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI ketika itu, Mayjen R Nugraha Gumilar mengatakan, berkas kenaikan pangkat Dankormar masih diproses di Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg).
“(Berkas) Dankormar sudah di Setneg,” kata Nugraha melalui pesan tertulis, Kamis (18/1/2024).
Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto juga diketahui beraudiensi dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) saat itu, Abdullah Azwar Anas di Kantor Kementerian PANRB, Jakarta Selatan, Kamis (11/1/2024), untuk membahas strata kepangkatan Dankormar.
Adapun berkas atau usulan kenaikan pangkat Dankormar sebenarnya telah lolos tingkat dua dan telah diajukan ke Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) melalui Kemensetneg pada Mei 2023.
Hal itu diungkapkan Kepala Staf TNI AL (KSAL) Laksamana Muhammad Ali.
“Proses ini sudah uji naskah di Mabes Angkatan (Laut), kemudian di Mabes TNI sudah lolos dan di Kemenhan pun sudah lolos, sekarang maju ke presiden,” kata Ali saat ditemui usai serah terima jabatan Dankormar di lapangan upacara Brigif 1 Kesatria Marinir Hartono, Cilandak, Jakarta Selatan pada 21 Mei 2023.
Ali juga berkoordinasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) terkait validasi organisasi tersebut.
Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -
/data/photo/2024/11/17/6739a97d0f670.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Jadi Mayoritas Pemilih di Pilkada 2024, Kaum Perempuan Diminta Waspadai "Money Politics" Nasional 17 November 2024
Jadi Mayoritas Pemilih di Pilkada 2024, Kaum Perempuan Diminta Waspadai “Money Politics”
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Pemilih dari kalangan perempuan mendominasi dalam pelaksanaan Pilkada serentak 2024.
Mereka pun diingatkan untuk menggunakan hak suaranya secara mandiri dan mewaspadai jebakan praktik politik uang.
Komisioner KPU RI Iffa Rosita menjelaskan, jumlah perempuan dalam daftar pemilih tetap (DPT) Pilkada serentak 2024 di atas 50 persen atau melebihi pemilih laki-laki.
Kondisi ini membuat suara kalangan perempuan bisa menjadi faktor penentu dalam pelaksanaan Pilkada serentak 2024.
“Artinya, perempuan menjadi entitas yang sangat penting untuk menentukan ke arah mana kira-kira
Pilkada 2024
,” ujar Iffa dalam acara Deklarasi Kampanye Pilkada Damai 2024 di Bawaslu RI, Minggu (17/11/2024).
Untuk itu, lanjut Iffa, KPU RI mengajak seluruh kaum perempuan agar berani melawan segala bentuk intervensi ketika menggunakan hak suaranya pada Pilkada serentak 2024.
Sebab, terdapat kekhawatiran bahwa pemilih dari kalangan perempuan justru menjadi sasaran utama praktik
money politics
karena jumlah yang banyak.
“Kita tahu ada
money politics
dan kemudian ada sosial budaya. Jangan sampai menjadi penghambat perempuan untuk menggunakan hak-haknya secara mandiri, bukan dalam tekanan, seperti itu,” kata Iffa.
“Sudah saatnya perempuan berani berbicara, melalui hari pemungutan suara nanti, itulah aplikasi dari suara perempuan sesungguhnya,” sambungnya.
Sementara itu, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Choiri Fauzi berpandangan, perempuan rentan menjadi sasaran politik uang karena dianggap lemah dan mudah untuk dipengaruhi.
“Ya, karena mungkin dianggap selama ini perempuan itu lemah, perempuan tidak berdaya. Padahal sebetulnya kita semua, komponen dari perempuan di seluruh Indonesia berharap kita akan menguatkan perempuan,” kata Arifah.
Dalam kesempatan ini, dia pun mendukung komitmen KPU dan Bawaslu RI untuk mencegah terjadinya diskriminasi terhadap kaum perempuan pada Pilkada serentak 2024.
Dengan begitu, para pemilih dari kaum perempuan bisa menggunakan hak suaranya dan ikut serta mengantisipasi serta mewaspadai politik uang yang menyasarnya.
“Supaya bisa mandiri memilih sesuai dengan hati nuraninya, makanya kita harus bekerja bersama-sama. Dan ini bukan hanya tugas Kementerian Pemberdayaan Perempuan, tetapi menjadi tanggung jawab kita semua untuk bergandengan tangan,” pungkasnya.
Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
/data/photo/2014/01/31/123501500-aagusdur780x390.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)