Category: Kompas.com Nasional

Usai Bertemu Raja Charles III, Prabowo Temui PM Inggris Keir Starmer di Downing Street Nasional 21 November 2024

Usai Bertemu Raja Charles III, Prabowo Temui PM Inggris Keir Starmer di Downing Street
Tim Redaksi
LONDON, KOMPAS.com
– Presiden
Prabowo Subianto
mengadakan pertemuan dengan Perdana Menteri Inggris,
Keir Starmer
, di
Downing Street
, London, pada Kamis (21/11/2024).
Pertemuan ini berlangsung setelah Prabowo mengunjungi Raja Charles III di Istana Buckingham pada pagi hari waktu setempat.
Pantauan
Kompas.com
di lokasi, iring-iringan mobil Prabowo tiba di depan Gerbang Utama Downing Street Nomor 10, kantor dan kediaman resmi Perdana Menteri, pada pukul 11.36 waktu Inggris.
Iring-iringan tersebut didahului oleh dua polisi bermotor, diikuti oleh mobil Mercedes Maybach S-Class berwarna putih yang ditumpangi Prabowo.
Setibanya di depan pintu utama kantor PM, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya keluar dari sisi kiri mobil terlebih dahulu, diikuti oleh Prabowo yang keluar dari pintu sebelah kanan.
Prabowo tampak mengenakan mantel hangat berwarna biru tua dan peci hitam.
Ia kemudian berjalan menuju pintu utama, di mana Keir Starmer sudah menunggu.
Keduanya sempat bersalaman dan berpose untuk media yang menunggu di seberang pintu.
Setelah itu, Prabowo dan Keir masuk ke dalam Downing Street menuju ruang utama.
“Selamat datang. Sungguh luar biasa bisa menyambut Anda di sini. Memang benar kita bertemu awal minggu ini, tapi kedatangan Anda di sini di Downing Street adalah sebuah keistimewaan,” ucap Keir kepada Prabowo di dalam ruangan tersebut.
“Terima kasih. Suatu kehormatan bagi saya, akhirnya, saya melihat bagian dalam Downing Street,” balas Prabowo.
Setelah sesi foto bersama, keduanya melanjutkan ke ruangan lain untuk membahas sejumlah
kerja sama bilateral
.
Prabowo meninggalkan Downing Street sekitar pukul 13.04 waktu Inggris, didampingi oleh PM Keir hingga masuk ke mobil.
Dalam kesempatan ini, Prabowo didampingi oleh Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dan Direktur Jenderal Protokoler dan Konsuler Kementerian Luar Negeri Andy Rachmianto.
Usai pertemuan dengan PM Keir Starmer, Presiden Prabowo diagendakan untuk menghadiri acara CEO Roundtable Forum.
Sebelumnya, Prabowo tiba di London pada Rabu (20/11/2024) untuk melanjutkan kunjungan kerjanya setelah menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Rio de Janeiro, Brasil.
Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

21/11/2024 21:47
Desa Energi Berdikari Hadir di Indramayu untuk Wujudkan Ketahanan Pangan dan Energi Nasional 21 November 2024

Desa Energi Berdikari Hadir di Indramayu untuk Wujudkan Ketahanan Pangan dan Energi
Penulis
KOMPAS.com
–
Pertamina
melalui Subholding Gas dan entitas usahanya PT Pertamina Gas, melanjutkan komitmennya dalam tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL) melalui program Perkasa Bumiku.
Kegiatan itu dilangsungkan di Desa Junti, Kecamatan Juntinyuat, Kabupaten
Indramayu
, wilayah operasi Pertamina Gas Operation West Java Area (OWJA), Kamis (14/11/2024).
Fokus utamanya adalah memberikan edukasi kepada masyarakat terkait energi berkelanjutan dalam Program
Desa Energi Berdikari
(
DEB
) Pertamina.
Pada program itu, terdapat dua instalasi pemanfaatan Energi Baru Terbarukan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dengan total sebesar 7,7 kWp dan kapasitas baterai 10 kWh digunakan untuk mesin pompa pengairan sawah seluas 30 hektar.
Instalasi itu dapat menyelesaikan permasalahan petani terkait kurangnya irigasi air yang semula hanya bisa membantu panen sekali dalam setahun, menjadi dua kali dalam setahun. Instalasi ini juga bisa membantu penanaman palawija sebagai tanaman tambahan.
Selain itu guna menunjang peralatan pompa air yang bisa meningkatkan debit air di lokasi yang lain, Pertamina Gas OWJA juga menerapkan inovasi sosial berupa pemanfaatan Painem (Vespa Nanem).
Inovasi itu digunakan oleh para petani untuk dapat menjangkau petak pertanian yang cukup jauh dari sumber pengairan untuk dapat mendapatkan pengairan yang maksimal menggunakan pipa dan pompa BBG
portable
.
Camat Juntinyuat, Rusyad Nurdin menyampaikan apresiasinya kepada Pertamina atas program tersebut. Pihaknya berkolaborasi dengan Pertamina Gas dalam mewujudkan swasembada pangan masyarakat dan meningkatkan hasil panen para petani.
“Kami berharap program ini dapat terus berkelanjutan dan berdampak semakin luas,” ujar Rusyad melalui siaran persnya, Kamis (21/11/2024).
Sementara itu, Direktur Teknik dan Operasi PT Pertamina Gas Indra P Sembiring menyampaikan, hal tersebut merupakan kolaborasi yang baik antara Pertamina Gas dan masyarakat, khususnya terkait mitigasi perubahan iklim.
“Dan juga bagaimana dapat menjaga alam ini tetap terjaga dengan memanfaatkan EBT untuk pertanian ini. Pada akhirnya, program ini bisa berdampak luas untuk kesejahteraan masyarakat di sini,” ungkapnya.
Adapun Vice President Corporate Communication Pertamina Fadjar Djoko Santoso mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung program itu.
Menurutnya, program tersebut telah membantu mewujudkan swasembada pangan rumah tangga dan dapat menjadi penggerak ekonomi desa.
“Hal ini sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) poin 2 (Mengakhiri Kelaparan), poin 7 (Energi Bersih dan Terjangkau), dan poin 13 (Penanganan Perubahan Iklim),” ungkapnya.
Pertamina terus memperluas penggunaan energi bersih berbasis perdesaan melalui Desa Energi Berdikari (DEB).
Hingga saat ini sudah terdapat 125 Desa Energi Berdikari Pertamina yang didukung oleh masyarakat maupun pemerintah daerah di seluruh Indonesia.
Fadjar menambahkan, dalam menjalankan program DEB, Pertamina tidak hanya melakukan pemasangan infrastruktur energi bersih untuk membangun swasembada energi berbasis desa dengan masyarakat sebagai tulang punggungnya, tetapi juga memberikan edukasi mengenai pengelolaan energi bersih agar memberikan manfaat optimal bagi pengembangan ekonomi.
Selain mendukung swasembada energi, DEB juga berperan penting dalam mengurangi emisi sejalan dengan target pemerintah mencapai Net Zero Emison (NZE) pada 2060.
Setiap tahun, Program DEB Pertamina berhasil menurunkan karbon emisi sebesar 729.493 ton Co2eq.
Hal itu berdampak terhadap capaian SDGs serta sejalan dengan penerapan
environmental, social, and governance
(ESG) di seluruh lini bisnis dan operasi Pertamina.
Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

21/11/2024 19:57
Rapat Dengar Pendapat, Jovi Andrea Dicecar Anggota DPR Nasional 21 November 2024

Rapat Dengar Pendapat, Jovi Andrea Dicecar Anggota DPR
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Anggota Komisi III DPR RI Mangihut Sinaga tak sepakat dengan cara Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri (Kejari) Tapanuli Selatan (
Tapsel
), Sumatera Utara,
Jovi Andrea
Bachtiar yang memviralkan penggunaan mobil dinas Mitsubishi Pajero Sport dan Toyota Innova kepala Kejari Tapsel oleh rekannya yang juga jaksa di Kejari Tapsel, Nella Marsela.
Baginya, tindakan itu membuat citra Kejaksaan Agung (Kejagung) menjadi buruk di mata masyarakat.
“Di mana letak dari pada satu tanggung jawabmu sebagai anak buah yang patuh kepada pimpinan, sebenarnya ini kau komunikasikan tidak perlu menggunakan media-media untuk membangun opini lalu menyudutkan dan menyalahkan, ini yang terjadi saya lihat,” ujar Mangihut di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (21/11/2024).
Mangihut yang juga berkarier selama 34 tahun di Kejagung menyatakan, sudah ada prosedur yang bisa ditempuh di internal organisasi jika ada ketidakpuasan atau pelanggaran yang dilakukan.
Ia menilai, cara yang ditempuh Jovi akhirnya merugikan banyak pihak, termasuk institusi yang harusnya dijaga nama baiknya.
“Kalau kita sudah bertaruh, cinta kita kejaksaan jangan membuat seperti ini, apalagi kau masih seumur jagung, baru satu tahun kau jadi jaksa sudah berani kau membuat
framing
seperti itu,” ucapnya.
“Di mana wibawa kejaksaan kau bikin? Saya kira enggak pantas Adinda,” kata dia.
Mangiyut pun tak bisa menerima alasan Jovi bahwa tindakannya itu dilakukan untuk suatu keadilan atau tindakan yang menghindari kerugian negara.
Ia mengatakan, Jovi bisa saja melaporkan ketidakpuasannya atas tingkah laku rekan atau pimpinannya ke Jaksa Agung ST Burhanuddin tanpa perlu memviralkan persoalan itu melalui media sosial.
“Yang saya lihat, andaikan kau harus memikirkan enggak perlu ini ramai, ada Jaksa Agung kalau kau enggak puas dengan perilaku Kajarimu,” ucap dia.
Adapun persoalan ini saat ini tengah dipersidangkan di Pengadilan Negeri Padangsidimpuan.
Sebab, Nella merasa nama baiknya dicemarkan oleh Jovi dengan berbagai
postingan
-nya di media sosial.
Jovi saat ini didakwa dengan Pasal 45 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).
Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

21/11/2024 17:43
Praperadilan Tom Lembong, Ahli Hukum: Hanya BPK yang Punya Kewenangan Hitung Kerugian Negara Nasional 21 November 2024

Praperadilan Tom Lembong, Ahli Hukum: Hanya BPK yang Punya Kewenangan Hitung Kerugian Negara
Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com
– Ahli hukum pidana dan dosen tetap di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta Prof Dr Mudzakkir mengatakan, lembaga yang berhak menghitung kerugian negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.
Hal ini disampaikan oleh Mudzakkir saat dihadirkan sebagai saksi ahli dalam sidang praperadilan tersangka kasus dugaan impor gula Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong.
“Kalau menghitung itu harus lembaga yang punya kewenangan menghitung. Kalau khusus itu keuangan negara yang punya kompetensi menghitung itu adalah BPK RI,” kata Mudzakkir di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Kamis (21/11/2024).
“Jadi kalau bukan BPK RI, tidak punya kewenangan. Apalagi 10 tahun yang lalu. 10 tahun yang lalu kewenangannya itu sudah semua dokumen laporan ada pada BPK,” tambah dia.
Adapun penetapan Tom Lembong sebagai tersangka kasus dugaan impor gula dilakukan oleh Kejaksaan Agung pada 29 Oktober 2024.
Hal ini didasarkan oleh kebijakan Tom yang kala itu menjabat sebagai Menteri Perdagangan (Mendag 2015-2016) menerbitkan izin impor gula ketika kondisi gula di tanah air sedang surplus.
Mudzakkir menjelaskan bahwa dalam melakukan audit keuangan, prosedur yang dilakukan harus menggunakan dokumen asli dan tidak bisa dilakukan dengan fotokopi.
“Karena mengaudit itu harus audit dokumen aslinya. Kalau bukan dokumen aslinya, fotokopian tidak boleh. Fotokopi tidak bisa menjadi alat bukti dalam perkara,” tambah dia.
Mudzakkir mengungkapkan bahwa sampai hari ini penyidik Kejagung belum mengajukan hasil audit dari BPK terkait dengan kerugian keuangan negara.
“Itu harus audit investigasi. Kalau sampai hari ini enggak bisa ya (ditunjukkan),” lanjut dia.
Mudzakkir menilai bahwa hal yang paling penting dan pokok itu kerugian keuangan negara.
Dia menjelaskan bahwa saat ini, berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi, menyatakan kerugian itu harus actual loss.
“Sedangkan potential loss dan total loss itu tidak bisa dipakai lagi untuk ukuran (menentukan kerugian negara). Jadi kalau kebijakan dalam bidang bisnis, itu biasanya adalah potential loss dan kadang-kadang total loss. Tapi tidak real loss. Karena bisnis itu kan berputar terus,” lanjutnya.
Dia menjelaskan, sebelum menetapkan seseorang sebagai tersangka korupsi, perlu dilakukan audit kerugian dari BPK.
Jika hasil audit tak ada, maka tidak perlu dilakukan proses lebih jauh.
“Kalau tidak ada itu enggak usah diproses dulu. Jadi memastikan yang namanya kepastian hukumnya adil, ada di situ. Tapi kalau itu tiba-tiba tersangka dulu, itu salah prosedur,” tegasnya.
Sementara itu, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dinilai tidak memiliki kewenangan menentukan nilai kerugian negara akibat korupsi.
“Bahasa hukumnya begini, kalau hasil audit itu sudah di serahkan ke BPK, lembaga lain enggak punya kewenangan, kecuali BPK,” tegasnya.
Di sisi lain, Kejagung sebelumnya mengatakan, kerugian negara dalam suatu kasus dugaan korupsi tidak harus dihitung oleh BPK atau BPKP.
Hal ini disampaikan Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Harli Siregar terkait kerugian negara dalam kasus dugaan korupsi impor gula yang menjerat Tom Lembong.
Ia menanggapi pernyataan kuasa hukum Tom Lembong soal tak adanya kerugian negara yang ditemukan BPK terkait kebijakan impor gula saat Tom menjabat pada 2015-2016.
“Pada pokoknya menentukan bahwa Penyidik Tindak Pidana Korupsi bukan hanya dapat berkoordinasi dengan BPK dan BPKP dalam rangka pembuktian Tindak Pidana Korupsi, melainkan dapat berkoordinasi dengan instansi lain,” kata Harli dalam keterangan resmi, Selasa (19/11/2024).
Dalam kesempatan itu, Harli tak menjelaskan lebih jauh instansi lain yang ia maksud.
Namun, sebelumnya Harli sempat menyebut bahwa Kejagung juga bekerja sama dengan ahli untuk menghitung kerugian negara pada
kasus Tom Lembong
.
“Kita akan menggandeng ahli untuk memastikan berapa kerugian negara. Saat ini perhitungan masih berlangsung,” ujar Harli di Kejagung Jakarta Kamis (31/10/2023).
Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

21/11/2024 15:34
Profil Setyo Budiyanto yang Terpilih Menjadi Ketua KPK 2024-2029 Nasional 21 November 2024

Profil Setyo Budiyanto yang Terpilih Menjadi Ketua KPK 2024-2029
Penulis
JAKARTA, KOMPAS.com
– Komisaris Jenderal Polisi Setyo Budiyanto resmi terpilih sebagai Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk periode 2024-2029, melalui Rapat Pleno
Komisi III DPR
RI yang berlangsung di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (21/11/2024).
Dalam pemilihan tersebut, Setyo memperoleh suara terbanyak dengan dukungan 45 suara, mengukuhkannya sebagai pemimpin lembaga antirasuah selama lima tahun ke depan.
Setyo akan memimpin KPK bersama empat komisioner lainnya, yakni Johanis Tanak, Fitroh Rohcahyanto, Ibnu Basuki Widodo, dan Agus Joko Pramono.

Lahir di Surabaya pada 29 Juni 1967, Setyo Budiyanto adalah lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) angkatan 1989.
Ia satu angkatan dengan sejumlah tokoh penting, seperti Wakapolri Komjen Ahmad Dofiri dan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Jenderal Agus Andrianto.
Setyo memiliki pengalaman panjang di bidang pemberantasan korupsi. Ia pernah menjabat sebagai Koordinator Supervisi Kedeputian Penindakan KPK pada 2019.
Setahun kemudian, ia dipercaya menjadi Direktur Penyidikan KPK, posisi strategis yang memperkuat kompetensinya dalam menangani berbagai kasus korupsi besar di Indonesia.
Pada awal 2024, Setyo ditugaskan oleh Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman untuk menjabat sebagai Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian RI, posisi yang ia emban sejak 22 Maret 2024.
Sebelumnya, ia juga menjabat sebagai Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Utara.
Sebagai seorang perwira tinggi dengan pangkat Komisaris Jenderal Polisi, Setyo dikenal berpengalaman dalam bidang reserse dan penegakan hukum.
Dedikasinya selama bertugas di KPK menjadi bekal penting untuk menjalankan amanat sebagai
Ketua KPK
, melanjutkan upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.
Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

21/11/2024 13:26
Keseriusan Penindakan Hukum Dinilai Kunci Pemberantasan Judi "Online" Nasional 21 November 2024

Keseriusan Penindakan Hukum Dinilai Kunci Pemberantasan Judi “Online”
Penulis
JAKARTA, KOMPAS.com
– Upaya pemberantasan judi
online
dianggap sangat membutuhkan keseriusan dari aparat penegak hukum dan pihak terkait supaya efektif.
Menurut Kriminolog Universitas Indonesia (UI)
Adrianus Meliala
, tidak ada kejahatan yang tidak bisa diberantas jika dilakukan dengan sungguh-sungguh, berkesinambungan, dan tuntas.
“Masalahnya bukan pada proses hukum atau sanksi, melainkan kemauan dan kesungguhan,” kata Adrianus di Jakarta, Rabu (20/11/2024), seperti dikutip dari
Antara
.
Adrianus juga menilai saat ini belum diperlukan langkah buat menetapkan judi
online
sebagai kejahatan luar biasa.
Sebab menurut Adrianus, umumnya sebuah aksi kriminal dinyatakan sebagai kejahatan luar biasa melalui kesepakatan banyak negara yang menghadapi ancaman serupa. Namun, dalam kasus judi
online
belum tentu menjadi masalah global.

“Bisa jadi tidak semua negara mengalami masalah judi daring seperti Indonesia. Negara-negara lain mungkin tidak sepakat,” ujar Adrianus.
Ia mengingatkan supaya pemberantasan tidak bersifat sementara sehingga terlihat seperti hanya sekadar wacana. Setiap lembaga hukum, mulai dari kepolisian hingga kejaksaan, harus bergerak secara masif agar hasilnya maksimal.
Sebelumnya diberitakan, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Komdigi) Nezar Patria membeberkan data dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) terkait perputaran uang dalam judi
online
.
Angkanya diprediksi hampir mencapai Rp 400 triliun dan berpotensi melonjak hingga Rp 700 triliun jika intervensi tidak dilakukan.
“Data dari PPATK menunjukkan perputaran uang judi
online
hampir Rp 400 triliun. Tanpa upaya pencegahan, perputarannya bisa mencapai Rp 700 triliun,” kata Nezar dalam pelantikan Pengurus Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) Jawa Timur Periode 2024-2028 di Surabaya, Rabu.
Nezar menyebut, pemerintah telah bergerak memblokir akun-akun judi
online
yang terus bermunculan setiap hari. Sosialisasi mengenai bahaya judi
online
juga terus digencarkan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat.
“Kita terus meningkatkan literasi anti judi
online
di masyarakat,” ucap Nezar.
Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

21/11/2024 11:21
Wanti-wanti Megawati untuk Aparat yang Tak Netral pada Pilkada 2024 Nasional 21 November 2024

Wanti-wanti Megawati untuk Aparat yang Tak Netral pada Pilkada 2024
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Aparatur sipil negara kembali diingatkan untuk menjaga netralitasnya selama pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024, yang pelaksanaannya kurang dari sepekan.
Tak hanya untuk mewujudkan pemilihan yang jujur dan adil,
netralitas ASN
juga diperlukan untuk memastikan kontestasi calon kepala daerah selaras dengan harapan semua pihak untuk mewujudkan proses demokrasi yang lebih baik.
Ketua Umum PDI Perjuangan sekaligus Presiden kelima RI,
Megawati
Soekarnoputri, mengaku mendengar banyak laporan terkait pengerahan institusi negara untuk memaksa rakyat mendukung salah satu pasangan calon tertentu, dengan iming-iming sembako gratis hingga uang.
Padahal, praktik semacam itu masuk dalam kategori pelanggaran politik uang.

“Mereka memaksakan pasangan calon tertentu dengan berbagai intimidasi dan sekaligus iming-iming sembako gratis bahkan uang. Itu semua adalah bagian dari
money politics
,” kata Megawati melalui tayangan video yang diputar saat Sekretaris Jenderal DPP PDI-P Hasto Kristiyanto menyampaikan konferensi pers terkait Pilkada serentak di Kantor DPP PDI-P, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta, Rabu (20/11/2024).
Soal dugaan pelanggaran netralitas ASN, secara terpisah, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mengakui bahwa pihaknya menerima ratusan laporan masyarakat terkait itu.
“Memang sejak isu netralitas ini diangkat kami mendapat banyak laporan, 300 lebih laporan,” kata Bima di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu.
Ia pun memastikan bahwa setiap laporan akan ditindaklanjuti. Apalagi, pelaksanaan pilkada akan digelar kurang dari sepekan.
Di sisi lain, politikus Partai Amanat Nasional itu juga mengingatkan kepada para kepala daerah yang menjadi calon petahana pada pilkada agar tidak merotasi bawahannya demi kepentingan politik.
“Enggak boleh begitu, kembali langsung main copot main geser, semua ada aturannya, apalagi kalau mencopot atau menggeser ini dikarenakan ada faktor politik karena mendukung atau tidak mendukung enggak boleh,” ujar Bima.
Menurut dia, laporan yang diterima Kemendagri terkait dengan beberapa kasus yang terindikasi pelanggaran netralitas ada di wilayah Buton Selatan dan Gayo Luwes, Sumatera Utara.
Sementara itu, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meminta seluruh jajaran Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) menjaga netralitas dalam menjalankan fungsi pengawasan saat pilkada sebaik mungkin.
“Saya ingin mengajak Bapak-Ibu semua untuk terus menjaga situasi kondusif ini, untuk terus menjaga netralitas,” kata Gibran saat memberi arahan dalam acara Konsolidasi Nasional dan Apel Siaga Pengawasan Tahapan Masa Tenang, Pemungutan dan Perhitungan Suara pada Pemilihan 2024 di Monumen Nasional (Monas), Rabu (20/11/2024).
“Sehingga pesta demokrasi ini dapat berjalan lancar dan bisa menghasilkan para pemimpin daerah yang sesuai dengan harapan dan pilihan rakyat,” ucapnya.
Megawati mengingatkan bahwa ASN yang tidak netral bisa dikenai sanksi denda maupun pidana sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 136/PUU-22 Tahun 2024.
“Setiap pejabat negara, pejabat daerah, pejabat ASN, anggota TNI, Polri, dan kepala desa atau sebutan lain atau lurah yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 bulan atau paling lama 6 bulan, dan atau denda paling sedikit Rp 600.000 atau paling banyak Rp 6 juta,” ujar Megawati membacakan isi Undang-Undang.
Dengan landasan hukum tersebut, Megawati meminta seluruh rakyat Indonesia tak perlu ragu dan takut dalam menghadapi berbagai intimidasi.
“Siapa pun yang berniat curang dan tidak demokratis akan berhadapan dengan kekuatan rakyat,” ucap Megawati.
Terpisah, Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat (Kadispenad) Brigjen TNI Wahyu Yudhayana meyakini, seluruh prajurit TNI akan menjaga netralitas dalam pelaksanaan
Pilkada 2024
.
Ia menyebut, netralitas TNI sudah tetap dan tidak bisa diganggu gugat.
“Dalam gelaran Pilkada serentak ini koridornya sudah jelas bahwa netralitas TNI harga mati, sebagaimana yang disampaikan Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto dan Kasad Jenderal TNI Maruli Simanjuntak pada berbagai kesempatan,” kata Kadispenad kepada wartawan, Rabu.
Sementara Polri menyinggung putusan MK yang menambahkan frasa baru dalam Pasal 188 UU Pilkada Nomor 1 Tahun 2015.
Penambahan ini terkait sanksi pidana bagi anggota Polri dan TNI yang terbukti terlibat dalam cawe-cawe atau memihak salah satu pasangan calon dalam pemilihan kepala daerah.
Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko menegaskan komitmen Polri untuk menjaga profesionalisme dan netralitas dalam setiap tahapan Pemilu 2024.
“Polri berkomitmen untuk bersikap netral dan tidak melakukan kegiatan politik praktis dalam setiap tahapan Pemilu 2024,” ujar Trunoyudo kepada wartawan, Senin (18/11/2024).
Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

21/11/2024 08:11
[POPULER NASIONAL] Ratusan Keping Emas di Gudang Antam Raib | Jokowi "Effect" di Pilkada Jakarta dan Jateng Nasional 21 November 2024

[POPULER NASIONAL] Ratusan Keping Emas di Gudang Antam Raib | Jokowi “Effect” di Pilkada Jakarta dan Jateng
Penulis
JAKARTA, KOMPAS.com
– Kesaksian tentang raibnya ratusan kilogram keping emas di Gudang Antam Surabaya terkait persidangan kasus dugaan korupsi pembelian emas Budi Said menjadi perhatian para pembaca pada Rabu (20/11/2024) kemarin.
Menurut keterangan ahli dalam persidangan, hilangnya ratusan keping emas seberat 152,8 kilogram itu baru diketahui saat mereka melakukan pemeriksaan stok di brankas Butik Emas Logam Mulia (BELM) Surabaya 01.
Dari dunia politik, pengaruh Presiden ke-7 RI
Joko Widodo
(Jokowi) dalam peta politik menjelang pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024 di Jawa Tengah dan Jakarta dianggap masih cukup penting.
Ahli perhitungan kerugian negara Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Mochammad Priyono mengungkapkan bagaimana pemeriksaan pihaknya mendapati 152,8 kilogram emas tidak ada di brankas Butik Emas Logam Mulia (BELM) Surabaya 01.
Keterangan ini disampaikan Priyono ketika dihadirkan sebagai ahli dalam sidang dugaan korupsi manipulasi pembelian emas yang menjerat
crazy rich
Surabaya, Budi Said, dan eks General Manager pada Unit Bisnis Pengolahan dan Pemurnian Logam Mulia (UBPP LM) Pulogadung PT Antam, Abdul Hadi Aviciena.
Mulanya, Jaksa Penuntut Umum meminta Priyono menjelaskan hasil perhitungan kerugian negara oleh BPK.
Priyono lantas menjelaskan kerugian negara sebesar 152,8 kilogram itu timbul karena terdapat selisih stok emas ketika dilakukan stok opnam (pemeriksaan stok di gudang) BELM Surabaya 01.
“Berawal dari titik kerugian negara itu, BPK melakukan pemeriksaan baik analisis dokumen dan analisis keterangan dalam bentuk BAP dari penyidik, serta melakukan berita acara permintaan keterangan atau BAPK, atau kalau gampangnya konfirmasi,” kata Priyono di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Selasa (19/11/2024).
Setelah menghitung data stok opname yang merujuk pada database Antam di kantor pusat atau Pulogadung, yakni aplikasi e-Mas, serta bukti dokumen pengiriman stok emas ke Surabaya, ditemukan kekurangan fisik di gudang BELM Surabaya 01.
Pada 5 Desember 2018, misalnya, terdapat kekurangan emas batangan 1.000 gram atau 1 kilogram.
“Berdasarkan perhitungan ulang BPK terkait dengan proses keluar masuk mutasi
in
dan mutasi
out
di saldo e-Mas, seharusnya ada 152
pieces
1 kilogram atau 1.000 gram, tetapi faktanya pada saat dilakukan pemeriksaan oleh pihak PT Antam Pulogadung, itu tidak diketahui keberadaannya,” ujar Priyono.
Selain itu, BPK juga menemukan 100 gram emas dalam bentuk 278 keping yang seharusnya terdapat di brankas BELM Surabaya 01, tetapi tidak ditemukan keberadaannya. Ketiadaan fisik emas ini menimbulkan adanya selisih stok di gudang.
“Bahwa tidak ditemukan emas yang seharusnya ada di butik Surabaya sebesar tadi itu, 1.000 gram, 125
pieces
, terus 100 gram, 278
pieces
,” lanjut Priyono.

Jaksa kemudian menanyakan kesimpulan pemeriksaan Tim BPK dari lenyapnya 152,8 kilogram emas.
“Secara kesimpulan, untuk kerugian nya berapa jadinya?” tanya jaksa.
“Jadi, titik kerugian negara terjadi ya tanggal 5 Desember 2018, adanya emas hilang di Butik Surabaya sebesar 152,8 kilogram atau senilai Rp 92 miliar sekian,” jawab Priyono.
Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro menyebut bahwa pengaruh Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jawa Tengah (Jateng) dan Jakarta 2024 masih cukup signifikan.
Diketahui, pada Pilkada Jateng, Jokowi secara langsung ikut berkampanye bersama pasangan calon (paslon) Ahmad Luthfi-Taj Yasin di Purwokerto, Kabupaten Banyumas pada 16 November 2024.
Sementara itu, Jokowi juga memberikan dukungan pada paslon Ridwan Kamil-Suswono. Bahkan, mantan Walikota Solo itu mengungkapkan alasannya mendukung Ridwan Kamil saat memberikan sambutan dalam pertemuan di Cempaka Putih, Jakarta Pusat pada 18 November 2024.
Menurut Agung, Jokowi masih memiliki pengaruh pada Pilkada Jakarta dan Jateng apabila berdasarkan survei Litbang Kompas.
“Jokowi
effect
memiliki pengaruh di Jateng dan Jakarta. Namun, bila ditanya mana yang lebih besar pengaruhnya, maka sama karena masih direntang
margin of error
bila basisnya Survei Litbang Kompas,” kata Agung melalui pesan singkat, Selasa (19/11/2024).
“Besaran pengaruh Jokowi signifikan di rentang 43-46 persen, yang berarti di tengah pilkada yang kompetitif menjadi menentukan,” ujarnya melanjutkan.
Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

21/11/2024 05:00
DPR Bahas Putusan MK soal Pilkada Ulang Sebelum Rekapitulasi Suara 2024 Nasional 20 November 2024

DPR Bahas Putusan MK soal Pilkada Ulang Sebelum Rekapitulasi Suara 2024
Penulis
JAKARTA, KOMPAS.com
– Ketua Komisi II
DPR RI

Rifqinizamy Karsayuda
mengungkapkan bahwa pihaknya akan mengagendakan pembahasan putusan
Mahkamah Konstitusi
(MK) terkait pemilihan kepala daerah (pilkada) ulang pada 2025.
Pembahasan ini akan dilakukan bersama penyelenggara pemilu sebelum penetapan rekapitulasi suara
Pilkada 2024
.
“Kemungkinan itu akan kami bahas setelah pemungutan suara pada tanggal 27 November 2024, tetapi yang jelas sebelum ditetapkan. Jadi, sebelum penetapan rekapitulasi suara,” ujar Rifqinizamy di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, dilansir
Antara,
Rabu (20/11/2024).
“Insya Allah, sebelum DPR RI reseslah (6 Desember),” katanya.
Pembahasan ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi kontestan Pilkada 2024 yang kalah melawan kotak kosong.
“Sebelum penetapan rekapitulasi suara, artinya apa? Kepastian hukumnya pasti akan kami berikan dan tidak akan ada masalah, itu yang paling penting. Jadi, setelah rekap, ‘kan baru tahu nih calon-calon tunggal ini terpilih apa enggak,” jelasnya.
Rifqinizamy juga menjelaskan bahwa agenda pembahasan Komisi II DPR RI bersama penyelenggara pemilu terkait putusan MK tersebut seharusnya dijadwalkan pada pekan depan.
Namun, ia menyatakan bahwa situasi tidak memungkinkan karena mendekati jadwal pemungutan suara Pilkada 2024, dan banyak anggota Komisi II DPR yang turun ke daerah pemilihannya masing-masing.
“Harusnya kami agendakan minggu depan, tetapi situasi tidak memungkinkan,” katanya.
Sebelumnya, pada Kamis (15/11), Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan bahwa pemilihan kepala daerah (pilkada) harus diulang paling lama satu tahun setelah kotak kosong pada pilkada calon tunggal dinyatakan menang.
“Mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian,” kata Ketua MK Suhartoyo saat membacakan amar Putusan Nomor 126/PUU-XXII/2024 di Ruang Sidang Pleno MK, Jakarta.
Berikut jadwal tahapan Pilkada 2024:
Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

20/11/2024 22:30
Mensos Pastikan Ketersediaan Logistik untuk Korban Erupsi Lewotobi Cukup hingga 2 Pekan Nasional 20 November 2024

Mensos Pastikan Ketersediaan Logistik untuk Korban Erupsi Lewotobi Cukup hingga 2 Pekan
Penulis
JAKARTA, KOMPAS.com
– Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) memastikan bahwa
stok logistik
berupa barang kebutuhan pokok bagi para korban erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki di Flores Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT), yang kini berada di pengungsian, akan cukup hingga dua pekan ke depan.
“Selain pemerintah, saat ini juga ada banyak bantuan yang datang dari berbagai pihak,” kata Saifullah dalam konferensi pers setelah rapat koordinasi percepatan penanganan bencana bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) di Jakarta, dilansir
Antara,
Rabu (20/11/2024).
Dalam rapat koordinasi tersebut, Gus Ipul menjelaskan bahwa Kementerian Sosial dan BNPB sepakat untuk terus memonitor ketersediaan barang kebutuhan pokok bagi para korban.
Jika kebutuhan mulai menipis, maka penambahan logistik dari pusat akan dilakukan.
Kementerian Sosial juga akan mengefektifkan sejumlah lumbung sosial di NTT dan sekitarnya untuk mencukupi kebutuhan para korban erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki.
“Berdasarkan pengalaman BNPB, ketersediaan akan mulai menipis bulan depan, dan penambahan akan dilakukan saat itu,” ujarnya, didampingi oleh Wakil Menteri Sosial Agus Jabo dan Kepala BNPB Suharyanto.
Menurut data BNPB, jumlah pengungsi akibat erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki di posko pengungsian terpusat terus berkurang.
Hingga Selasa (19/11), tercatat ada 12.673 jiwa di tujuh posko pengungsian yang disediakan BNPB dan Kementerian Sosial, menurun dari sebelumnya 12.761 jiwa.
Para pengungsi telah diarahkan oleh petugas gabungan untuk mengungsi ke rumah kerabat atau keluarga terdekat yang lebih nyaman, mengingat aktivitas Gunung Lewotobi Laki-Laki yang telah berangsur menurun.
Selain menerima bantuan dana tunggu hunian sebesar Rp500 ribu selama enam bulan, Gus Ipul juga menyebutkan bahwa para ahli waris dari sembilan korban meninggal dunia akan mendapatkan dana sebesar Rp15 juta.
Sementara itu, lebih dari 60 korban luka-luka akan menerima bantuan senilai Rp5 juta, dan korban lainnya juga akan diberikan
bantuan sosial
.
Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

20/11/2024 21:56