Category: Kompas.com Nasional

Kemenhut Segel 4 Subyek Hukum Terduga Penyebab Banjir Sumatera, Delapan Lagi Menyusul Nasional 6 Desember 2025

Kemenhut Segel 4 Subyek Hukum Terduga Penyebab Banjir Sumatera, Delapan Lagi Menyusul
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni mengungkapkan bahwa pihaknya menyegel empat subyek hukum yang diduga menjadi penyebab terjadinya banjir dan longsor di Sumatera.
Penyegelan ini merupakan tindak lanjut dari operasi yang dilakukan oleh Tim Kementerian Kehutanan (Kemenhut).
“Sesuai dengan apa yang sudah saya sampaikan di DPR, tim kami di lapangan sudah mulai melakukan operasi
penegakan hukum
dengan penyegelan 4 subyek hukum dari sekitar 12 subyek hukum yang diduga melakukan pelanggaran berkaitan dengan bencana di Sumatera,” kata Raja Juli, dalam keterangannya, Sabtu (6/12/2025).
Raja Juli memastikan bahwa dirinya akan melakukan penindakan hukum secara tegas.
Ia juga menegaskan tidak akan berkompromi dengan
perusak hutan
.
“Sekali lagi saya tegaskan, tidak ada kompromi bagi siapapun yang terbukti merusak hutan Indonesia. Kami berkomitmen untuk melakukan penegakan hukum secara tegas tanpa pandang bulu,” ujar dia.
Adapun empat subyek hukum yang disegel berada di Kabupaten Tapanuli Selatan.
Pertama, areal konsesi TPL Desa Marisi, Kecamatan Angkola Timur.
Kedua, PHAT Jhon Ary Manalu Desa Pardomuan, Kecamatan Simangumban.
Ketiga, PHAT Asmadi Ritonga Desa Dolok Sahut, Kecamatan Simangumban.
Keempat, PHAT David Pangabean Desa Simanosor Tonga, Kecamatan Saipar Dolok Hole.
Pihaknya melalui Gakkum Kehutanan melakukan pendalaman terhadap dugaan pelanggaran kehutanan di kawasan Daerah Aliran Sungai (DAS) Batang Toru, Sumatera Utara.
Pendalaman dilakukan dengan mengumpulkan bukti sampel kayu hingga meminta keterangan.
Selain itu, ia menyebut pihaknya juga telah mengidentifikasi 8 lainnya untuk segera dilakukan penyegelan.
Namun, ia belum mengungkapkan delapan subyek hukum itu.
Ia memastikan akan terus melakukan penyelidikan mendalam yang nantinya dapat berujung pada penetapan pelanggaran pidana maupun denda dalam kasus ini.
“Selain 4 subyek hukum yang sudah disegel, sebanyak 8 lainnya juga sudah teridentifikasi dan akan segera disegel,” ujar dia.
Diberitakan sebelumnya, Raja Juli menyebutkan bahwa instansinya tengah menyelidiki subyek hukum terkait
bencana banjir
bandang dan tanah longsor di Sumatera.
Raja Juli mengungkapkan bahwa tim telah menemukan indikasi pelanggaran di 12 lokasi subyek hukum.
“Gakkum Kehutanan sedang melakukan subyek hukum yang terindikasi berkontribusi terhadap terjadinya bencana banjir longsor di Aceh, Sumut, dan Sumbar,” kata Raja Juli, dalam rapat bersama Komisi IV DPR RI di Kompleks Parlemen Jakarta, Kamis (4/12/2025) lalu.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

06/12/2025 20:47
Gaspol Hari Ini: Perjalanan Panjang David Ozora Bangkit dari Bullying Nasional 6 Desember 2025

Gaspol Hari Ini: Perjalanan Panjang David Ozora Bangkit dari Bullying
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Perjalanan David Ozora selama dua tahun sebagai penyintas kekerasan bukanlah hal yang mudah.
David menjadi korban penganiayaan berat oleh Mario Dandy pada awal 2023 lalu, sebuah kasus yang menyita perhatian nasional karena tingkat kekerasannya dan keterlibatan pelaku dari keluarga pejabat.
Akibat peristiwa itu, David sempat koma dan menjalani perawatan panjang.
Bahkan, ia masih harus menanggung dampak psikis serta psikologis hingga kini.
Ayah David,
Jonathan Latumahina
, mengatakan, proses memulihkan rasa aman dan kepercayaan diri anaknya membutuhkan waktu yang tidak sebentar.
“Yang harus diketahui oleh orangtua, trauma karena
bullying
itu dibawa sampai mati,” kata Jonathan, dalam podcast Gaspol! yang tayang di YouTube Kompas.com, Sabtu (6/12/2025).
“Supaya kita
aware
, dampak dari
bullying
itu enggak sesederhana itu. Kalau zaman dulu itu ada namanya plonco, (kekerasan) enggak sesederhana itu,” sambung dia.
Setahun terakhir, keluarga menghadapi berbagai tantangan, mulai dari perawatan medis berkala hingga penyesuaian David dalam kembali berinteraksi dengan lingkungan sosialnya.
Jonathan menuturkan, David sempat kembali bersekolah formal.
Namun, masa adaptasi itu tidak berjalan mulus.
David yang masih membawa dampak psikologis dari peristiwa
kekerasan
kerap menunjukkan perilaku membandel.
Melihat kondisi tersebut, Jonathan akhirnya memutuskan untuk meminta David mengundurkan diri demi memulihkan diri secara lebih terarah.
“Ini untuk mengajarkan hidup, itu ada yang namanya konsekuensi dari hal-hal yang kamu lakukan,” kata Jonathan.
Meski begitu, Jonathan mengakui bahwa hubungan dirinya dengan David justru berubah menjadi lebih dekat.
Proses pendampingan yang intens selama masa pemulihan membuat keduanya lebih terbuka dan saling memahami kebutuhan masing-masing.
Seperti apa kisah lengkapnya?
Simak obrolan selengkapnya dalam podcast Gaspol! yang tayang perdana hari ini, pukul 20.00 WIB.

Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

06/12/2025 19:42
Waketum Gerindra Habiburokhman: Amnesti untuk Hasto bukan Upaya Rekonsiliasi Politik Nasional 6 Desember 2025

Waketum Gerindra Habiburokhman: Amnesti untuk Hasto bukan Upaya Rekonsiliasi Politik
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman menegaskan bahwa pemberian amnesti kepada Sekretaris Jenderal Partai PDI-P Hasto Kristiyanto, bukanlah upaya rekonsiliasi politik.
Hal ini disampaikan
Habiburokhman
untuk menjawab anggapan dari mantan Pimpinan KPK
Johan Budi
, yang menilai Prabowo Subianto berusaha melakukan rekonsiliasi dengan PDI-P melalui amnesti untuk Hasto.
“Pak Johan Budi mengatakan amnesti (untuk Hasto) sebagai bentuk rekonsiliasi, bukan itu,” kata Habiburokhman, dalam acara diskusi ‘Gejolak Jelang 2026: Dampak Politik Pisau Hukum Prabowo’ di Menteng, Jakarta, Sabtu (6/12/2025).
Habiburokhman menuturkan, pemberian amnesti kepada Hasto justru menjadi bukti bahwa Prabowo tidak ingin menggunakan hukum untuk membalas dendam politik.
“Justru Pak Prabowo mau meluruskan bahwa kami ini enggak mau menggunakan hukum sebagai alasan untuk mengeksekusi dendam politik,” ujar dia.
Ia menambahkan, Prabowo tidak akan mempidanakan seseorang karena ada dendam politik yang belum selesai.
“Kami ingin menegaskan sikap
gentleman
kita, sikap
gentleman
Pak Prabowo. Enggak ada karena dendam politik, orang di-tipikorkan, enggak ada,” ujar Habiburokhman.
Sebelum giliran Habiburokhman menyampaikan pendapatnya, Johan Budi sempat memberikan pendapat terkait sejumlah keputusan Prabowo untuk menggunakan hak prerogatifnya.
Ada tiga kasus yang disinggung Johan: Abolisi untuk Eks Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong dalam kasus korupsi importasi gula, rehabilitasi untuk eks Direktur Utama PT ASDP Ira Puspadewi dan dua direksinya dalam kasus korupsi akuisisi perusahaan PT JN, serta amnesti untuk Hasto Kristiyanto dalam kasus suap penanganan perkara terkait Harun Masiko.
Johan menegaskan bahwa dirinya setuju dengan keputusan Prabowo “mengampuni” Tom Lembong dan Ira Puspadewi, tetapi tidak dengan amnesti untuk Hasto.
“Saya tidak setuju kalau kewenangan konstitusi yang dimiliki Presiden Prabowo itu digunakan untuk kepentingan politik, rekonsiliasi nasional kan istilahnya. Anda tahu kan sebelum ada amnesti, itu saya enggak setuju kalau yang itu,” kata Johan, dalam acara yang sama.
Ia menegaskan bahwa abolisi untuk Tom dan rehabilitasi untuk Ira menjawab pertanyaan di masyarakat sekaligus memberikan rasa keadilan.
Namun, pemberian amnesti untuk Hasto tidak memenuhi aspek-aspek ini.
“Kalau politik kan bisa banyak hal, tapi kalau amnesti itu saya enggak setuju, tolong dicatat itu,” tegas Johan.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

06/12/2025 18:28
Mendagri Telepon Langsung Bupati Aceh Selatan yang Umrah Saat Bencana Nasional 6 Desember 2025

Mendagri Telepon Langsung Bupati Aceh Selatan yang Umrah Saat Bencana
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian telah menghubungi Bupati Aceh Selatan, Mirwan, yang pergi beribadah umrah ke Tanah Suci saat wilayahnya tengah dilanda bencana banjir dan tanah longsor.
Mendagri menghubungi langsung Bupati Mirwan untuk meminta klarifikasi.
“Bapak Mendagri sudah telepon langsung,” kata Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri, Benni Irwan, dalam keterangannya, Sabtu (6/12/2025).
Dalam keterangan Mirwan kepada Mendagri, kata Benni, diketahui bahwa Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, juga tidak memberikan izin kepada Mirwan untuk ke luar negeri.
“Yang bersangkutan mengaku tidak ada izin gubernur maupun Mendagri untuk
umrah
dan akan pulang besok,” lanjut dia.
Benni juga menyampaikan keprihatinannya atas informasi perginya Mirwan ke luar negeri sementara warga Aceh Selatan sedang dilanda bencana.
“Kita ketahui bersama, Kabupaten Aceh Selatan adalah salah satu wilayah di Provinsi Aceh yang terdampak bencana alam
banjir
dan tanah longsor,” ujar Benni.
Dalam situasi bencana yang masih menyisakan kerusakan dan berbagai keterbatasan, kehadiran kepala daerah sangat penting untuk memastikan penanganan darurat dan pemulihan berjalan cepat.
“Kehadiran dan keberadaan kepala daerah sangat dibutuhkan di tengah-tengah warga masyarakatnya,” tegas Benni.
Oleh karenanya, Kementerian Dalam Negeri mengerahkan tim dari Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemendagri untuk menuju Aceh dan melakukan pemeriksaan terhadap Mirwan setibanya di Tanah Air.
Pemeriksaan oleh Itjen Kemendagri akan dilakukan untuk memastikan seluruh prosedur, kewenangan, dan ketentuan hukum dipatuhi.
Diketahui, keberangkatan Mirwan umrah di tengah banjir yang melanda Aceh Selatan menjadi sorotan dan viral di media sosial.
Sorotan semakin santer lantaran
Bupati Aceh Selatan
pernah mengeluarkan Surat Pernyataan Ketidaksanggupan dalam penanganan tanggap darurat banjir dan longsor yang menerjang wilayahnya.
Surat itu diterbitkan pada 27 November 2025.
Kepala Bagian (Kabag) Prokopim Pemkab Aceh Selatan, Denny Herry Safputra menuturkan, keberangkatan Bupati beserta istri ke Tanah Suci setelah melihat kondisi wilayah Aceh Selatan yang dinilai sudah stabil.
“Tentunya setelah melihat situasi dan kondisi wilayah Aceh Selatan umumnya yang sudah stabil, terutama debit air yang sudah surut di permukiman warga pada wilayah Bakongan Raya dan Trumon Raya,” kata Denny, saat dikonfirmasi awak media.
Denny membantah, tidak benar Bupati meninggalkan Aceh Selatan saat banjir masih melanda.
Menurut Denny, Bupati dan istri sebelum berangkat telah beberapa kali mengunjungi dan menyambangi beberapa lokasi terdampak, seperti wilayah Trumon Raya dan Bakongan Raya.
Bahkan, kata dia, Bupati turun langsung dengan mengantarkan logistik ke wilayah terdampak dan memastikan masyarakat mendapatkan perhatian.
“Narasi Bupati meninggalkan rakyatnya ketika bencana banjir melanda, kami sampaikan hal ini tidak tepat,” ujar dia.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

06/12/2025 17:08
Kemenhub: Puncak Arus Mudik Nataru 24 Desember 2025, Jumlah Pemudik Capai 17,18 Juta Orang Nasional 6 Desember 2025

Kemenhub: Puncak Arus Mudik Nataru 24 Desember 2025, Jumlah Pemudik Capai 17,18 Juta Orang
Tim Redaksi
KOMPAS.com
– Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memprediksi puncak arus mudik libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025/2026 terjadi pada Rabu (24/12/2025).
Jumlah pemudik diperkirakan mencapai 17,18 juta orang, sehingga pemerintah mulai menyiapkan langkah mitigasi di seluruh moda transportasi.
Hal itu dikatakan Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi dalam Rapat Koordinasi Persiapan Penyelenggaraan Angkutan
Nataru 2025
/2026 di Kantor
Kemenhub
, Jakarta, Jumat (5/12/2025).
“Adapun puncak arus balik diprediksi terjadi Jumat (2/1/2026) dengan perkiraan pergerakan sebanyak 20,81 juta orang,” ujar Dudy dalam rilis pers yang diterima Kompas.com, Sabtu (6/12/2025).
Untuk memantau mobilitas masyarakat, Kemenhub mengoperasikan Posko Terpadu Angkutan Nataru 2025/2026 mulai Kamis (18/12/2025) hingga Senin (5/1/2026).
Menurut Dudy, terdapat dua isu yang harus diantisipasi, yakni potensi lonjakan penumpang serta risiko cuaca ekstrem.
Kemenhub berkoordinasi dengan Badan Meteorologi dan Geofisika (BMKG) serta pihak terkait melalui Posko Nataru dan menambah personel di sejumlah titik siaga.
Mitigasi dilakukan pada seluruh moda transportasi, baik darat, laut, udara, maupun kereta api.
Di sektor darat, pemerintah menyiapkan
buffer zone
, menerapkan
delaying system, contraflow
, serta
oneway
secara situasional. Pengaturan penyeberangan juga diperkuat untuk mengurangi antrean.
Pada sektor laut, disiapkan kapal navigasi dan patroli serta
buffer zone
di area pelabuhan. Kemenhub juga menyiapkan pelabuhan alternatif untuk mengantisipasi kepadatan.
Di sektor udara, mitigasi dilakukan melalui
ramp check
, optimalisasi jam operasional bandara, dan penambahan kapasitas penerbangan.
Adapun di sektor kereta api, disiapkan Daerah Pemantauan Khusus (DAPSUS), Alat Material Untuk Siaga (AMUS), dan penyiagaan personel pada perlintasan sebidang.
Dalam konteks ini, Kemenhub telah melakukan
ramp check
terhadap 40.683 kendaraan darat, 987 kapal laut, 191 kapal penyeberangan, 363 pesawat yang serviceable, dan 3.333 sarana kereta api.
“Kemenhub berkomitmen memprioritaskan keamanan dan keselamatan seluruh moda transportasi selama masa Nataru tahun ini,” kata Dudy.
Kemenhub juga kembali menyelenggarakan Program Mudik Gratis untuk mengurai kepadatan lalu lintas.
Ditjen Perhubungan Darat membuka 10 rute dari Jakarta menuju sejumlah kota, seperti Solo, Yogyakarta, Surabaya, Wonosobo, Semarang, Wonogiri, Cilacap, Purwokerto, Malang, dan Madiun.
Sebanyak 70 unit bus disiapkan untuk mengangkut 3.080 penumpang, ditambah 2 truk pengangkut 60 sepeda motor.
Sementara itu, Ditjen Perkeretaapian menyelenggarakan mudik gratis pada dua lintasan, yakni lintas utara (Jakarta Gudang–Semarang Tawang) dan lintas tengah (Jakarta Gudang–Purwosari). Kereta akan beroperasi selama 12 hari dan mengangkut 12.720 penumpang serta 5.568 sepeda motor.
Di sektor laut, Ditjen Perhubungan Laut menyiapkan mudik gratis bagi 12.311 penumpang melalui 57 rute pelayaran.
Dudy menegaskan empat faktor penting yang harus dipedomani dalam Angkutan Nataru 2025/2026.
Pertama
, keamanan dan keselamatan yang utama.
Kedua
, sinergi dan kolaborasi yang solid antarpemangku kepentingan.
Ketiga
, perhatian penuh terhadap detail.
Keempat
, kewaspadaan terhadap potensi kejadian luar biasa.
“Jika empat faktor tersebut bisa kita pedomani dan laksanakan dengan baik, bukan tak mungkin Zero Accident dan Zero Fatality dapat terwujud,” terangnya.
Dudy juga mengimbau seluruh pihak mewaspadai potensi kepadatan di tempat wisata, jalur arteri yang terdapat pasar tumpah, serta perlintasan sebidang kereta api.
Ia menekankan pentingnya koordinasi lintas kementerian dan lembaga untuk menyukseskan Angkutan Nataru tahun ini.
“Sinergi dan kolaborasi antarlembaga perlu dilakukan secara intensif untuk memastikan kebijakan yang diterapkan berjalan seragam. Selain itu, hal ini juga penting agar operasional di lapangan dapat berlangsung aman dan terkendali,” kata Dudy.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

06/12/2025 15:40
Waketum Golkar Minta Pemerintah Tetapkan Status Bencana Nasional di Sumatera Nasional 6 Desember 2025

Waketum Golkar Minta Pemerintah Tetapkan Status Bencana Nasional di Sumatera
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia Tanjung, mendorong pemerintah segera menetapkan status bencana nasional untuk banjir dan longsor besar yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Doli menilai skala kerusakan dan dampak kemanusiaan yang terjadi sudah melampaui kapasitas penanganan pemerintah daerah, sehingga intervensi penuh pemerintah pusat menjadi keharusan.
“Status ini bisa ditetapkan segera. Itu akan menambah energi,
effort
, dan tenaga yang lebih besar untuk membantu penanggulangan bencana di sana,” ujar Doli dalam keterangan pers tertulisnya, Jumat (5/12/2025).
Wakil Ketua Umum Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Sumatera DPP Partai Golkar ini menegaskan bahwa penetapan status
bencana nasional
bukan hanya soal administratif.
Lewat penetapan ini dinilai perlu karena menyangkut kecepatan penyelamatan nyawa dan pemulihan wilayah.
Doli pun memaparkan sejumlah alasan kuat soal perlunya status darurat bencana nasional di Sumatera.
Pertama, bencana di Sumatera sudah memiliki skala dampak yang terlampau besar.
Banjir dan longsor yang terjadi secara bersamaan di tiga provinsi telah memakan ratusan korban jiwa, ratusan ribu pengungsi, serta kerusakan infrastruktur yang meluas.
“Ini bukan lagi bencana lokal. Ini sudah lintas wilayah dan lintas otoritas,” ujar Wakil Ketua Badan Legislasi
DPR RI
ini.
Alasan kedua terkait kapasitas daerah yang sudah tidak mampu menanggulangi bencana di Sumatera.
Anggota Komisi II DPR RI ini menyebut pemerintah daerah kewalahan dalam logistik, evakuasi, komunikasi, hingga distribusi bantuan.
“Sumber daya daerah terbatas. Penetapan nasional membuka pintu mobilisasi penuh TNI, Polri, BNPB, kementerian, hingga dana siap pakai dalam skala besar,” imbuh dia.

Ketiga, ada banyak wilayah yang masih terisolir dan membutuhkan alat berat serta logistik yang hanya bisa digerakkan cepat melalui komando nasional.
“Dengan status nasional, birokrasi dipotong, komando jadi satu, fokus utama adalah penyelamatan,” lanjut Doli.
Alasan keempat terkait penanganan jangka menengah, kesehatan, hunian sementara, air bersih, hingga kebutuhan anak dan lansia yang lebih terjamin jika negara turun dengan skema nasional.
Kelima, terkait akses bantuan internasional jika dibutuhkan.
Sebab, dalam situasi tertentu, bantuan luar negeri bisa cepat masuk setelah status nasional ditetapkan.
Doli menegaskan, Golkar mendorong pemerintah untuk tidak menunda keputusan ini mengingat situasi di lapangan terus berubah cepat.
“Prioritas kita adalah keselamatan rakyat. Semakin cepat status nasional ditetapkan, semakin cepat pula kita bisa meminimalkan korban dan memulihkan daerah terdampak,” tegas Doli.
Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) per 5 Desember 2025 sore, jumlah korban tewas
banjir Sumatera
telah menjadi 867 orang.
Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, mengatakan data ini diperoleh berdasarkan rekapitulasi hasil pencarian dan pertolongan yang dilakukan hari ini, Jumat (5/12/2025).
“Total rekapitulasi dari tiga provinsi, total meninggal dunia 867 orang,” ujar Abdul dalam konferensi pers yang digelar secara virtual di kanal YouTube BNPB Indonesia.
Sementara itu, BNPB masih terus melakukan pencarian terhadap 521 orang yang dinyatakan hilang.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

06/12/2025 14:18
Upaya Pemerintah Cegah Candu Digital: Tunggu Anak Siap Sesuai Perkembangannya Nasional 6 Desember 2025

Upaya Pemerintah Cegah Candu Digital: Tunggu Anak Siap Sesuai Perkembangannya
Tim Redaksi
KOMPAS.com
– Di tengah euforia kemajuan teknologi digital, sebuah ancaman senyap kian menguat, yakni candu digital, kondisi yang merujuk pada kecanduan terhadap ponsel, media sosial, dan berbagai layanan daring.
Secara neurologis, fenomena problematik tersebut dipicu oleh pelepasan dopamin yang intens, terjadi ketika pengguna, terutama anak-anak dan remaja, mendapatkan
reward
secara cepat dan terus menerus saat menjelajah internet.
Masalahnya, anak-anak belum memiliki kemampuan untuk “mengerem” sensasi itu. Ketika dipaksa berhenti, mereka mengalami mengidam (
craving
) yang intens, sehingga bisa bermanifestasi sebagai sifat mudah marah (
irritable
), pembangkangan, agresi, atau berusaha keras untuk kembali ke layar mereka.
Buku
Sekilas tentang PP TUNAS, Pelindungan Anak di Ruang Digital
yang dirilis Direktorat Jenderal Komunikasi Publik dan Media (DJKPM) menyatakan, sekitar 48 persen pengguna internet di Indonesia adalah anak di bawah usia 18 tahun.
Lebih mengkhawatirkan lagi, disebutkan bahwa lebih dari 80 persen anak mengakses internet setiap hari dengan rata-rata durasi tujuh jam sehari.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2024 menyebutkan, 39,71 persen anak usia dini di Indonesia telah menggunakan telepon seluler, sedangkan 35,57 persen lainnya sudah mengakses internet.
Sementara itu, riset UNICEF Indonesia bertema “Online Knowledge and Practice of Children in Indonesia: Baseline Study 2023” memaparkan, anak-anak usia 8–18 tahun mengaku menggunakan internet sekitar 5,4 jam per hari.
Dari riset yang sama, sekitar 50,3 persen anak mengaku pernah melihat konten dewasa (materi seksual/pornografi) di media sosial. Kemudian, 48 persen anak pernah mengalami perundungan (
bullying
), yang kebanyakan dilakukan dalam dunia daring.
Data tersebut menjadi materi dasar penyusunan regulasi, ditambah dengan maraknya kasus konten negatif,
eksploitasi data pribadi
, dan
cyberbullying
.
Untuk menghadapi ancaman digital bagi anak yang kian marak, Pemerintah Indonesia menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 (PP Tunas) tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak.
Regulasi tersebut dirancang untuk menciptakan ruang digital aman, menangani dampak negatif, seperti konten tidak layak, kecanduan digital, dan eksploitasi data anak.
Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menegaskan, PP Tunas merupakan bukti keseriusan pemerintah melindungi anak-anak dari kejahatan di ruang digital.
“Tunas adalah bentuk keberpihakan negara terhadap anak-anak. Kami ingin ruang digital menjadi ruang yang aman, sehat, dan mendukung tumbuh kembang anak Indonesia. Ini bukan sekadar kebijakan, tetapi ikhtiar kolektif kita semua sebagai bangsa,” ujarnya mengutip komdigi.go.id, Jumat (28/3/2025).
Fokus utama PP Tunas adalah mewajibkan penyelenggara sistem elektronik (PSE) menyaring konten berbahaya, memberikan mekanisme pelaporan yang mudah, dan memastikan remediasi yang cepat.
PP Tunas juga mengatur verifikasi usia pengguna, penerapan pengamanan teknis, dan larangan profiling data anak untuk kepentingan komersial.
Salah satu peraturan teknis tersebut mengatur verifikasi umur untuk mengakses layanan digital, termasuk media sosial, berdasarkan tingkat risiko dan kebutuhan akan persetujuan orangtua atau wali.
Sebagai contoh, usia di bawah 13 tahun hanya diperbolehkan memiliki akun pada produk dan layanan digital berisiko rendah yang dirancang khusus untuk anak-anak serta harus seizin orangtua.
Sehubungan dengan itu, PP Tunas mewajibkan PSE memiliki mekanisme kontrol orangtua untuk memantau, membatasi akses, melindungi data pribadi anak, hingga menyediakan fitur
screen time
yang bisa digunakan orangtua.
Lebih dari itu, pemerintah juga meluncurkan tunasdigital.id, yaitu panduan praktis bagi orangtua untuk menjaga anak-anak di dunia maya.
Platform yang juga merupakan turunan dari PP Tunas itu hadir untuk mencegah anak-anak terpapar konten negatif, eksploitasi dan pelecehan, serta mengantisipasi penggunaan gawai secara berlebihan yang dapat mengganggu kesehatan psikologis anak serta melindungi data pribadi.
Meutya menjelaskan, platform tersebut tidak hanya berisi materi teoritis, tetapi juga akan diisi dengan beragam
sharing
pengalaman dari para bunda, tips menjaga anak saat berselancar di ruang digital, hingga konten edukatif dari para pakar.
“Konten dari para pakar sangat penting, misalnya terkait mana sih aplikasi yang aman untuk anak, mana aplikasi yang untuk umur dewasa, mana
games
yang bisa dimainkan untuk anak-anak usia sekian dan mana games yang belum boleh,” jelasnya.
Beberapa pengamat dan praktisi
perlindungan anak
menyambut positif penerbitan PP Tunas sebagai langkah maju untuk melindungi ruang digital yang aman dan ramah bagi anak.
Salah satunya adalah Ketua Forum Anak Sukowati (Forasi) Sragen, Sasa Widya. Ia menyambut baik hadirnya PP Tunas yang dapat melindungi anak-anak dan kelompok rentan di dunia maya.
“Dengan adanya PP Tunas, kami merasa pemerintah semakin memperkuat langkah perlindungan anak di ruang digital. Ini sejalan dengan apa yang sudah kami lakukan selama ini,” katanya melansir Kompas.com, Rabu (15/10/2025).
Sasa mengaku cukup sering menemukan berbagai bentuk konten negatif di dunia maya yang bisa berpotensi membahayakan anak-anak, mulai dari
chat
bernada seksual, ujaran kebencian, hingga promosi judi
online
.
“Kalau ada ketemu hal begitu, tindakan yang kami sarankan ke teman-teman adalah memblokir akun tersebut. Sejauh ini belum pernah menemukan kasus ekstrem, tapi yang ringan seperti itu cukup sering,” tuturnya.
Sementara itu, Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI) mengingatkan pemerintah untuk tidak berhenti pada pembuatan regulasi, tetapi juga pada pengawasan.
Ketua LPAI Seto Mulyadi mengatakan, sanksi tegas akan memberikan efek jera bagi penyelenggara platform digital dan mendorong mereka untuk mematuhi regulasi yang telah ditetapkan.
“Platform digital yang melanggar perlu dicabut izinnya. Kami berharap pemerintah tidak hanya memberikan peringatan, tetapi juga tindakan nyata untuk memastikan bahwa anak-anak kita terlindungi dari konten yang berbahaya,” tegasnya mengutip komdigi.go.id, Minggu (30/3/2025).
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

06/12/2025 13:00
Prabowo: MBG adalah Prestasi Logistik Terbesar di Dunia Nasional 6 Desember 2025

Prabowo: MBG adalah Prestasi Logistik Terbesar di Dunia
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa Makan Bergizi Gratis atau MBG adalah prestasi logistik terbesar di dunia yang telah dicapai Indonesia.
“Ini bukan kegiatan main-main, ini bukan kegiatan yang gampang, ini
prestasi logistik
, mungkin terbesar di dunia selama beberapa tahun ini,” kata Prabowo saat pidato di HUT Ke-61 Partai Golkar yang digelar di Istora Senayan, Jakarta, Jumat (5/12/2025).
Kepala Negara mengatakan bahwa pelaksanaan program ini tidak mudah. Bagi Prabowo, keberhasilan program ini adalah prestasi terbesar di dunia.
Dia mencontohkan negara Brasil yang juga memiliki program serupa, baru bisa mencapai 40 juta penerima manfaat dalam waktu 11 tahun.
Namun, Indonesia mampu mencapai angka
49 juta penerima
manfaat dalam waktu kurang dari 1 tahun.
“Brasil berhasil mencapai 40 juta penerima manfaat dalam 11 tahun, kita mencapai dalam 12 bulan, tidak sampai, 49 juta,” tuturnya.
Dia menyebut sudah ada 49 juta masyarakat Indonesia yang menerima program
MBG
sehingga jumlahnya sudah berlipat ganda bila dibandingkan warga Singapura.
“Saudara-saudara, hari ini sudah 49 juta makanan tiap hari, mulut 49 juta penerima manfaat tiap hari. Lebih dari 7 kali Singapura kita kasih makan tiap hari,” sambung Prabowo.
Hal ini ditegaskannya sekaligus membantah tudingan sejumlah pihak yang menyebut MBG akan gagal.
“Ada profesor-profesor, ada orang-orang pintar yang mengatakan dalam siaran-siaran mereka MBG pasti gagal,” kata Prabowo.
Prabowo menambahkan bahwa program MBG juga berhasil menyentuh daerah-daerah terpencil di Tanah Air.
“Saudara-saudara, dan sampai di pelosok-pelosok, di tempat-tempat terpencil kita berhasil untuk masuk,” ungkap Prabowo.
Prabowo merasa bangga atas program MBG tersebut. Tidak hanya jumlah penerima, tetapi juga kualitas dari MBG.
Sebab, kehadiran MBG memberi manfaat dan kebahagiaan bagi anak-anak di Indonesia.
“Bukan kita bangga hanya dengan angka, tapi maksudnya apa? Kita bisa lihat, saudara-saudara lihat wajah-wajah anak-anak, mereka yang mungkin tidak pernah makan dengan baik sekarang mereka menyambut kedatangan MBG dengan riang gembira,” papar dia.

Menurut Prabowo, arti politik yang sesungguhnya adalah jika bisa memperbaiki kehidupan rakyat yang susah.
“Bagi orang yang tidak pernah melihat anak-anak lapar, dia tidak merasakan, dan orang-orang yang selalu berpikir, selalu berpikir keuntungan politik, keuntungan politik, keuntungan politik, padahal politik sebenarnya adalah kehendak memperbaiki kehidupan rakyat yang susah. Itu arti politik yang sebenarnya,” lanjut Prabowo.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

06/12/2025 12:54
Wasekjen PBNU Tepis Gus Yahya: Pleno Pilih Pj Ketum Tetap Digelar 9 Desember Nasional 6 Desember 2025

Wasekjen PBNU Tepis Gus Yahya: Pleno Pilih Pj Ketum Tetap Digelar 9 Desember
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) PBNU, Imron Rosyadi Hamid atau Gus Imron, menilai surat Penegasan Rapat Pleno PBNU yang ditandatangani Yahya Cholil Staquf dan Amin Said Husni pada 3 Desember 2025, tidak memiliki kekuatan hukum.
Menurut
Gus Imron
, surat bernomor 4799/PB.03/A.I.01.01/99/12/2025 tertanggal 3 Desember 2025 yang ditandatangani Yahya Cholil itu mengandung
cacat moral
karena bertentangan dengan kultur dan tata nilai Nahdlatul Ulama (NU).
“Dalam tradisi NU, tidak pernah ada pengurus Tanfidziyah mengatur atau bahkan mengingatkan Rais Aam sebagai pemimpin tertinggi jam’iyyah,” ujar Imron dalam keterangannya, Sabtu (6/12/2025).
Gus Imron menjelaskan, berdasarkan Anggaran Dasar NU, Tanfidziyah adalah pelaksana kebijakan Syuriyah, bukan sebaliknya.
Ia juga menilai surat tersebut memiliki cacat material karena ditandatangani dua orang yang tidak memiliki otoritas lagi untuk menerbitkan surat atas nama lembaga.
Sebab,
Gus Yahya
telah diberhentikan dari posisi Ketum PBNU sesuai Surat Edaran Nomor 4785/PB.02/A.II.10.01/99/11/2025.
“Berdasarkan keputusan Rapat Syuriyah PBNU, Gus Yahya tidak lagi berstatus sebagai Ketua Umum terhitung mulai tanggal 26 November 2025 pukul 00.45 WIB. Sementara Amin Said Husni belum sah menjadi Sekjen karena belum memiliki SK,” tegasnya.
Imron pun heran lantaran Amin Said Husni yang tidak memiliki SK, tapi bisa leluasa menandatangani surat dalam jabatan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PBNU, dengan bantuan dan otorisasi dari Super Admin Digdaya Persuratan.
Padahal, sejak tanggal 29 November 2025, Rais Aam PBNU telah memerintahkan untuk menangguhkan penggunaan aplikasi Digdaya Persuratan pada tingkat PBNU.
“Di sini kelihatan sekali bahwa ormas Islam terbesar di dunia ini telah dibajak oleh pengembang aplikasi yang seharusnya berada pada level pelayanan administrasi,” tandasnya.
Sementara itu, Imron juga menegaskan Surat Undangan Pelaksanaan
Rapat Pleno PBNU
yang ditandatangani Rais Aam Miftachul Akhyar dan Katib PBNU Ahmad Tajul Mafakhir, adalah dokumen yang sah sesuai aturan organisasi.
Adapun surat yang ditandatangani Rais Aam itu terkait Rapat Pleno PBNU untuk menetapkan penjabat (pj) ketua umum, yang akan digelar pada 9-10 Desember di Jakarta.
“Surat itu sepenuhnya sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga NU. Pimpinan tertinggi NU adalah Syuriyah,” tegas dia.
Berdasarkan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Perkumpulan NU Nomor 10/2025 tentang Rapat, diatur bahwa “rapat pleno dipimpin oleh Rais Aam atau Rais pada tingkat kepengurusan masing-masing”.
“Karena itu, tidak ada persoalan terkait Rapat Pleno PBNU yang akan digelar pada 9–10 Desember di Jakarta. Semua persiapan sudah dimatangkan. Secara legal-formal, tidak ada persoalan sama sekali,” tambahnya.
Dia juga membantah klaim Gus Yahya yang menyebut bahwa Surat Undangan Pleno baru sah jika ditandatangani Ketua Umum.
Menurutnya, dalam Perkum NU Nomor 16/2025 tentang Pedoman Administrasi, Pasal 4 ayat (1) sudah memberi kewenangan kepada Rais Aam dan Katib untuk menandatangani surat biasa, termasuk undangan Rapat Pleno.
“Jadi jelas, seluruh proses persiapan penyelenggaraan Rapat Pleno PBNU tanggal 9-10 Desember 2025 telah sesuai regulasi yang berlaku. Peserta pleno tidak perlu ragu,” pungkasnya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

06/12/2025 12:02
Prabowo: 50 Helikopter, Hercules, hingga Airbus A400 Tangani Banjir Sumatera Nasional 6 Desember 2025

Prabowo: 50 Helikopter, Hercules, hingga Airbus A400 Tangani Banjir Sumatera
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Presiden RI Prabowo Subianto mengerahkan 50 helikopter dari berbagai tipe, pesawat angkut berat Hercules C-130J, hingga Airbus A400 untuk membantu masyarakat yang terdampak banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
“Sekarang 50 helikopter sedang bergerak di daerah musibah,” kata Prabowo dalam acara HUT ke-61 Partai Golkar di Istora Senayan, Jakarta, Jumat (5/12/2025).
Seluruh kekuatan negara juga diturunkan untuk menangani dan membantu masyarakat yang terdampak bencana di tiga provinsi Sumatera itu.
“Mungkin beberapa bulan atau beberapa tahun yang lalu tidak ada yang bisa memperkirakan bahwa negara kita mampu mengerahkan 50 helikopter,” kata Prabowo.
Tujuan pengerahan puluhan helikopter hingga pesawat itu adalah untuk mempercepat penyaluran bantuan logistik, evakuasi korban, dan distribusi BBM ke wilayah-wilayah yang terputus aksesnya akibat kerusakan infrastruktur.
Selain kekuatan udara yang dimiliki TNI, Polri, serta BNPB, pesawat Hercules C-130J dan Airbus A400 yang baru dimiliki Indonesia beberapa pekan lalu telah menunjukkan kontribusi nyata dalam operasi kemanusiaan.
Dengan kapasitas angkut yang besar, pesawat itu mampu mendistribusikan bantuan secara lebih masif, terutama ke daerah-daerah yang sulit dijangkau melalui jalur darat.
“Ini membuktikan bahwa alat-alat negara hadir cepat. Negara kita kuat, negara kita utuh, dan kita mampu mengatasi cobaan-cobaan besar,” ujarnya disambut riuh peserta acara HUT Golkar.
Kepala negara menambahkan, mulai 2026, Indonesia akan menambah jumlah helikopter guna memperkuat kemampuan
tanggap bencana
di Indonesia.
“Minggu ini saja datang 5 helikopter baru, dan mulai Januari tahun depan, kita akan datangkan 200 helikopter lagi untuk memperkuat kemampuan tanggap bencana Republik Indonesia,” kata Prabowo.
Dalam pidatonya, Prabowo juga mengajak seluruh peserta untuk berdoa bagi para korban bencana di Sumatera maupun daerah lain.
Menurutnya, musibah ini menjadi ujian sekaligus bukti bahwa Indonesia memiliki kemampuan nyata dalam merespons keadaan darurat.
“Kita berkumpul di saat sebagian saudara-saudara kita di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat sedang mengalami musibah. Tapi rakyat melihat reaksi pemerintah cepat. Kita sudah buktikan alat-alat negara segera hadir,” ujarnya.
Lebih lanjut, Prabowo mengatakan, Indonesia adalah negara yang berada di “Ring of Fire” sehingga membutuhkan kesiapan maksimal dalam menghadapi bencana besar maupun ancaman lainnya.
Ia juga menyinggung bahwa kemampuan Indonesia merespons cepat bencana ini merupakan hasil perencanaan jangka panjang, termasuk keputusan pembelian alutsista yang sebelumnya sempat dikritik sebagian pihak.
“Untuk apa Prabowo beli alutsista? Untuk apa beli helikopter banyak-banyak? Saudara-saudara, bangsa kita berada di Ring of Fire. Kita tidak bisa kalau ada bencana baru kita cari helikopter di toko. Tidak ada. Pemimpin harus berpikir ke depan,” tegasnya.
Selain itu, Prabowo juga menyampaikan apresiasi kepada aparat dan tim tanggap darurat yang bergerak cepat di lapangan.
Menurut Prabowo, bencana besar yang melanda Sumatera merupakan duka sekaligus pengingat bahwa Indonesia harus terus memperkuat kemandirian dan kesiapsiagaan nasional.
“Ini musibah, tapi di sisi lain menguji kita. Dan Alhamdulillah, kita kuat. Kita mengatasi masalah dengan diri kita sendiri,” katanya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

06/12/2025 10:54