Category: Kompas.com Nasional

Soal RUU Perampasan Aset, Menteri Hukum Akan Lapor ke Presiden Nasional 4 November 2024

Soal RUU Perampasan Aset, Menteri Hukum Akan Lapor ke Presiden
Penulis
JAKARTA, KOMPAS.com
–
Menteri Hukum

Supratman Andi Agtas
mengatakan, bakal melaporkan ke Presiden
Prabowo
Subianto terkait Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset.
Diketahui,
RUU Perampasan Aset
tidak ada di dalam daftar RUU usulan DPR yang masuk ke Program Legislasi nasional (
Prolegnas
). Hal itu berdasarkan daftar yang dibacakan dalam rapat Badan Legislasi (Baleg) pada Senin (28/10/2024) yang membahas evaluasi periode sebelumnya dan usulan Prolegnas 2025-2029.
Menurut Supratman, Prabowo telah meminta Kementerian Hukum untuk mengulas kembali terhadap seluruh RUU yang berpotensi menghambat program pemerintahan yang telah tertuang dalam Asta cita.
Dia pun kembali menegaskan bahwa pemberantasan korupsi merupakan hal yang dikedepankan oleh Prabowo. Sebagaimana pidatonya usai mengucapkan sumpah/janji sebagai Presiden RI pada 20 Oktober 2024.
“Kalau itu sudah pasti, pemberantasan korupsi itu menjadi bagian,” kata Supratman usai rapat bersama Komisi XIII DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (4/11/2024), dikutip dari
Antaranews
.
Supratman lantas menyebut bahwa dia sedang menunggu undangan dari Badan Legislasi (Baleg) DPR RI ke Kementerian Hukum untuk membahas terkait sejumlah RUU yang akan masuk ke dalam Prolegnas. Sebab, sejauh ini, dia mengatakan Kementerian Hukum belum ada pembahasan mengenai Prolegnas.
“Justru saya mau ke Baleg ini, untuk mendiskusikan terkait itu,” ujar Supratman.
“Beberapa undang-undang yang tadi ditanyakan, karena ini kan tidak hanya pemerintah, tidak hanya Presiden, justru kami akan bicara dengan DPR,” katanya lagi.
Selain itu, Supratman mengaku akan mengkaji terkait adanya usulan diksi “perampasan” diganti dengan “pemulihan” dalam RUU Perampasan Aset. Dia pun belum mendapat informasi terkait pertimbangan usulan perubahan diksi tersebut.
“Kami belum dapat kajiannya, apa yang menjadi pertimbangannya. Nanti akan kita kaji kalau kemudian mereka sudah memberikan kita menyangkut soal kepastian dan diksi terkait dengan itu,” ujar politikus Gerindra itu
Sejauh ini, Badan Legislasi DPR RI sedang mengundang berbagai lembaga dan organisasi untuk menyerap aspirasi usulan RUU. Selain RUU tentang Pemilu, RUU tentang Perampasan Aset juga kerap diusulkan oleh lembaga-lembaga terkait.
Pimpinan Badan Legislasi DPR RI pun menyatakan bahwa harus mendengar usulan dari Komisi III DPR RI terlebih dahulu agar RUU Perampasan Aset bisa masuk dalam Prolegnas 2024-2029.
Komisi III DPR merupakan alat kelengkapan dewan yang paling berkompeten untuk mengajukan usulan undang-undang tersebut sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya
Diketahui, pembahasan
RUU Perampasan Aset Tindak Pidana
itu sudah 18 tahun tak kunjung selesai dibahas di DPR RI.
RUU Perampasan Aset Tindak Pidana sudah mulai disusun oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) di era pemerintahan Presiden Susilo Bambang atau tepatnya tahun 2008.
Bahkan, di tahun 2012, RUU ini diajukan masuk legislasi nasional. Namun, belasan tahun berlalu usulan itu tak kunjung diundangkan.
Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

04/11/2024 17:49
Gibran Tinjau Makan Bergizi Gratis di Palangkaraya, Menunya Ayam Goreng hingga Susu Nasional 4 November 2024

Gibran Tinjau Makan Bergizi Gratis di Palangkaraya, Menunya Ayam Goreng hingga Susu
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Wakil Presiden (Wapres)
Gibran Rakabuming
meninjau
program makan bergizi gratis
di SDN 1 Langkai,
Palangkaraya
, Kalimantan Tengah, Senin (4/11/2024).
Tinjauan ini dilakukan untuk melihat dan mengawal langsung implementasi program makan bergizi gratis yang merupakan salah satu program unggulan Presiden Prabowo.
Dikutip dari siaran pers Sekretariat Wakil Presiden, kunjungan ini disambut antusias oleh seluruh murid yang merasakan manfaat dari program.
Adapun menu bergizi yang disajikan terdiri dari nasi putih, ayam goreng, tumis sayur, telur rebus, buah pisang, susu, dan air putih.
Guru kelas 3B di sekolah tersebut, Yulie Antika, menyampaikan, anak-anak muridnya merasa senang dengan program makan bergizi gratis.
Pada kesempatan yang sama, Gibran berharap program makan bergizi gratis dapat diperluas ke berbagai daerah lain di luar Pulau Jawa.
Menurut dia, hal ini sesuai dengan visi Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan kualitas SDM Indonesia secara merata.
Program makan bergizi gratis
merupakan janji kampanye Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming pada Pemilihan Presiden 2024 lalu.
Pemerintah berencana program ini dilaksanakan secara bertahap di seluruh Indonesia mulai 2 Januari 2025 mendatang.
Program ini akan menyasar pelajar dari tingkat PAUD hingga SMA.
Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

04/11/2024 16:45
Komisi I DPR dan BIN Bahas Pengamanan Pilkada 2024 Nasional 4 November 2024

Komisi I DPR dan BIN Bahas Pengamanan Pilkada 2024
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
–
Komisi I DPR
RI menggelar rapat tertutup dengan Kepala Badan Intelijen Negara (
BIN
)
Muhammad Herindra
pada Senin (4/11/2024).
Rapat ini merupakan pertemuan perdana yang membahas program kerja 100 hari pertama Kepala BIN beserta jajarannya.
Anggota Komisi I DPR RI sekaligus Ketua MPR RI, Ahmad Muzani menjelaskan, salah satu program prioritas BIN adalah mempersiapkan pengamanan dan pengawasan pelaksanaan Pilkada serentak 2024.
“Tadi dibicarakan tentang beberapa pemaparan Kepala BIN dalam 100 hari ke depan. Sebagai sebuah program prioritas yang disampaikan adalah bagaimana mengamankan proses pilkada yang akan berlangsung pada 27 November,” ujar Muzani kepada wartawan usai rapat.
Dalam rapat tersebut, BIN juga memaparkan hasil pemetaan terkait lokasi dan tingkat kerawanan yang mungkin terjadi selama Pilkada serentak 2024.
Selain itu, BIN menyampaikan agenda-agenda yang perlu menjadi perhatian aparat ketika pesta demokrasi berlangsung.
“Ya ada peristiwa ataupun tuntutan masyarakat, massa, yang dapat berpotensi untuk kerawanan, sehingga itu mestinya menjadi sebuah atensi bagi lembaga. Jadi upaya BIN untuk mendukung informasi intelijen supaya lebih baik lagi,” kata Muzani.
Kepada jajaran Komisi I DPR RI, Herindra memastikan bahwa BIN akan berkoordinasi dengan lembaga negara lain untuk mengantisipasi dan menangani segala bentuk kerawanan hingga gangguan.
“Kepala BIN mengatakan bahwa sebagai intel negara, dia akan terus berkoordinasi dengan lembaga negara dan penegak hukum lainnya, seperti Polri dan TNI, supaya informasi intelijen akan aktif disampaikan kepada lembaga-lembaga tersebut. Sehingga sebagai garis depan, polisi dan dukungan TNI lebih tepat sasarannya,” ujar Muzani.
Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

04/11/2024 14:59
Pegawai Komdigi Disebut Lindungi Judol, Fahira Idris: Pemberantasan Judol Harus Jadi Agenda Nasional Nasional 4 November 2024

Pegawai Komdigi Disebut Lindungi Judol, Fahira Idris: Pemberantasan Judol Harus Jadi Agenda Nasional
Tim Redaksi
KOMPAS.com
— Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Daerah Pemilihan (Dapil) Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta
Fahira Idris
menyampaikan, pemerintah harus lebih giat memberantas judi
online
(
judol
) setelah mencuatnya kasus pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) yang menjadi pelindung situs judol.
“Saya berharap kasus ini menjadi momentum untuk menjadikan pemberantasan judol sebagai agenda nasional yang harus didorong melalui kebijakan yang lebih terpadu antara kementerian, penegak hukum, dan lembaga keuangan,” katanya dalam keterangan tertulis, Senin (4/11/2024).
Fahir menambahkan, pihak terkait harus melakukan perbaikan sistem, memperkuat pengawasan, dan memastikan agar tidak ada lagi celah untuk memanfaatkan wewenang demi keuntungan pribadi.
“Keterpaduan ini penting agar pemberantasan judol menjadi komitmen berkelanjutan, mengingat dampak destruktif yang dibawa judol terhadap ekonomi, sosial, dan moral masyarakat sudah sangat luar biasa,” tambahnya.
Beberapa langkah penting, kata dia, harus segera dilaksanakan agar kasus tersebut tidak terulang.
Pertama
, pengawasan internal di Komdigi harus lebih kuat dan efektif, dengan memperketat kontrol terhadap pegawai yang bertugas dalam penanganan situs judol.
“Kolaborasi Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) perlu diperkuat untuk mendeteksi transaksi mencurigakan yang mungkin terlibat dalam pengamanan situs judol,” lanjutnya.
Kedua
, Komdigi perlu mengembangkan teknologi yang dapat mendeteksi dan memblokir situs judol secara otomatis tanpa perlu intervensi manual yang rentan disalahgunakan.
“Teknologi berbasis kecerdasan buatan yang mampu memperbarui data situs judol secara otomatis akan meminimalkan kemungkinan “pembinaan” situs judi online oleh oknum,” ujar Fahira.
Ketiga
, pemberlakuan sanksi yang setimpal kepada pelaku, dengan penegakan hukum yang transparan kepada publik.
“Hal ini penting untuk meningkatkan kepercayaan dan dukungan elemen masyarakat pada pemerintah dalam memberantas kejahatan judol yang sudah mengancam keselamatan masyarakat,” tambahnya.
Perlu diketahui, sejumlah pegawai Komdigi ditangkap karena terlibat dalam pembukaan akses situs judol, Jumat (1/11/2024).
Sejumlah pegawai tersebut diketahui memanfaatkan kewenangannya untuk memperdagangkan keamanan virtual negara demi keuntungan pribadi.
Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

04/11/2024 13:24
Jam Tangan Jadi Sorotan, Dirdik Jampidsus Kejagung: Harganya Rp 4 Juta Nasional 4 November 2024

Jam Tangan Jadi Sorotan, Dirdik Jampidsus Kejagung: Harganya Rp 4 Juta
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus
Kejaksaan Agung
(Kejagung)
Abdul Qohar
mengaku,
jam tangan
yang ia gunakan ia beli 5 tahun lalu seharga Rp 4 juta.
Jam tangan
Abdul Qohar saat ini menjadi perhatian masyarakat karena harganya yang diperkirakan fantastis.
“Jadi jam tangan saya ini 5 tahun yang lalu harganya Rp 4 juta. Kalau kurang yakin panggil ahli jam, periksa bersama-sama betul enggak, gitu ya,” kata Abdul Qohar, Minggu (3/11/2024), dikutip dari
YouTube Kompas TV
.
Abdul Qohar mengaku kaget karena banyak orang yang menyoroti jam tangannya itu.
Ia pun mengaku tidak mengetahui merek jam tangan yang ia kenakan tersebut.
Abdul Qohar menyebutkan bahwa jam tangan itu ia beli saat belum menjabat sebagai direktur penyidikan.
“Wah ini saya gak tahu mereknya apa, jujur saja saya ini baru dengar ini 2 hari ini dan saya juga kaget,” ujar dia.
Ia menuturkan, kondisi jam tangan itu pun sudah tidak mulu seperti baru karena telah lama ia kenakan.

“Ini bautnya sudah hilang ini 2 ini. Kalau saya lihat di medsos itu, mewah ada merah-merahnya ada yang bilang harganya Rp 850 juta ada yang bilang lagi Rp 1,2 miliar,” kata Abdul Qohar.
Ia pun siap untuk mengklarifikasi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) terkait kepemilikan jam mahal.
“Kalau ditanyakan ya kita jawab, gitu ya,” ujar dia.
Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

04/11/2024 10:13
Mendes: Makan Bergizi Gratis Tingkatkan Kualitas Hidup Warga Desa Nasional 4 November 2024

Mendes: Makan Bergizi Gratis Tingkatkan Kualitas Hidup Warga Desa
Editor
JAKARTA, KOMPAS.com
– Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto menyampaikan bahwa program
makan bergizi gratis
berperan dalam meningkatkan kesehatan sekaligus kualitas hidup masyarakat, termasuk warga desa.
“Kita bisa melaksanakan program itu di sekolah-sekolah dan tempat umum. Ini sangat penting untuk memastikan generasi mendatang tumbuh sehat dan kuat, serta mampu belajar dengan baik,” kata Yandri, seperti dikutip dari keterangan yang diterima di Jakarta, Senin (4/11/2024).
Dengan demikian, menurut dia, sebagai pihak yang diberi peluang menjadi pemasok bahan pangan, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) perlu memastikan bahwa pangan yang dikonsumsi dalam program yang diinisiasi oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka itu berkualitas dan bergizi.
Hal tersebut disampaikan Yandri saat melakukan kunjungan kerja perdana sebagai Mendes PDT di Desa Kamojing, Kecamatan Cikampek, Kabupaten Karawang, Jawa Barat pada Minggu (3/11).
Dalam kunjungannya itu, Mendes Yandri juga meminta kepada pihak-pihak swasta di Desa Kamojing, seperti Pupuk Kujang, PT Mandala, dan pihak swasta lainnya untuk terus memberikan kontribusi dalam mendukung pembangunan desa dan memajukan desa serta menyejahterakan masyarakat desa.
Dalam kesempatan yang sama, dia menyampaikan pula bahwa desa memegang peranan yang sangat penting dalam pembangunan di Tanah Air karena lebih banyak penduduk yang tinggal di desa.
“Hampir 73 persen Indonesia ini penduduknya ada di desa, termasuk yang di Karawang. Artinya, tadi kita teriakan, ‘Bangun Desa Bangun Indonesia’ sejatinya itu kita melakukan pembangunan yang merata, terukur dan bisa dipertanggungjawabkan,” kata dia.
Presiden Prabowo, kata Mendes Yandri, menginginkan desa melakukan sesuatu yang terbaik bagi negeri ini.
Sebab, dengan membangun desa, bangsa Indonesia akan sejahtera, bahagia, dan makmur.
“Nah caranya adalah kita memaksimalkan potensi yang ada Indonesia. Potensi alamnya, sumber daya alamnya, kekayaannya Indonesia semua ada, termasuk jumlah penduduknya. Artinya, kita dari sisi sumber daya alam dan sumber daya manusia dipadupadankan cukup. Kita enggak perlu cari pasar yang lain pasar dalam negeri sudah cukup,” kata dia.
Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

04/11/2024 09:47
Survei Litbang Kompas: Pemilih Bimbang di Pilkada Jateng 43,1 Persen, Terbanyak dari Kalangan "Baby Boomers" Nasional 4 November 2024

Survei Litbang Kompas: Pemilih Bimbang di Pilkada Jateng 43,1 Persen, Terbanyak dari Kalangan “Baby Boomers”
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Survei Litbang
Kompas
menunjukkan,
pemilih bimbang
atau yang belum menentukan pilihan (
undecided voters
) di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jawa Tengah (Jateng) masih besar, jumlahnya mencapai 43,1 persen.
Karena jumlah pemilih bimbang tersebut, angka elektabilitas antara pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Andika Perkasa-Hendrar Prihadi dan Ahmad Luthfi-Taj Yasin relatif masih ketat.
Berdasarkan survei Pilkada Jateng yang diselenggarakan Litbang
Kompas
pada 15-20 Oktober 2024, elektabilitas Andika Perkasa-Hendrar Prihadi mencapai 28,8 persen, sedangkan Ahmad Luthfi-Taj Yasin mencapai 28,1 persen.
“Sebelumnya, pada Pilpres 2019, tingkat partisipasi pemilih pun relatif tinggi dengan angka 80 persen. Artinya, jika antusiasme pemilih Jateng dalam mencoblos terjaga tinggi dalam pilkada nanti, peluang kandidat untuk mendapatkan suara dari ceruk pemilih bimbang masih terbuka lebar,” tulis Litbang
Kompas
dikutip dari
Kompas.id
, Senin (4/11/2024).
Berdasarkan survei yang sama, ada sejumlah alasan yang membuat responden belum memilih salah satu dari dua pasangan calon.
Alasan yang paling besar adalah menunggu proses kampanye atau debat, dengan presentase mencapai 42,9 persen dari jumlah responden.
Alasan kedua adalah menunggu saran dari orang yang dipercaya dengan persentase 11,6 persen.
Adapun alasan lainnya, yakni belum mengetahui latar belakang (4,1 persen), belum kenal (3,6 persen), calon tidak sesuai keinginan (2,6 persen), masih bingung (2,2 persen, belum mengetahui visi dan misi (2,1 persen), dan lainnya (5,3 persen).
Sedangkan 25,6 persen lainnya mengaku tidak tahu.
Kemudian, berdasarkan rentang usia, kalangan yang belum menentukan pilihan ini banyak berasal dari
baby boomers
dengan usia 58-76 tahun.
Di kalangan ini, jumlah pemilih bimbang mencapai 54,6 persen, sementara 45,4 persen sudah menentukan pilihan.
Sedangkan jumlah pemilih bimbang paling rendah berasal dari kalangan generasi Z dengan usia kurang dari 28 tahun. P
emilih bimbang di usia ini mencapai 38,3 persen, sedangkan yang sudah menentukan pilihan mencapai 61,7 persen.
Pemilih bimbang
kedua terbanyak berada di kalangan generasi X dengan usia 44-57 tahun dengan jumlah 44,5 persen, diikuti oleh generasi Y-madya 36-43 tahun dengan jumlah 44,4 persen, dan generasi Y-muda berusia 28-53 tahun dengan jumlah 40,7 persen.
Survei ini melibatkan 1.000 responden yang dipilih secara acak menggunakan metode pencuplikan sistematis bertingkat di Provinsi Jawa Tengah.
Menggunakan metode ini pada tingkat kepercayaan 95 persen,
margin of error
penelitian kurang lebih 3,1 persen dalam kondisi penarikan sampel acak sederhana.
Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

04/11/2024 06:16
Kejagung Periksa Tom Lembong soal Tugas dan Kegiatan Mendag Nasional 4 November 2024

Kejagung Periksa Tom Lembong soal Tugas dan Kegiatan Mendag
Tim Redaksi
J
AKARTA, KOMPAS.com
–
Kejaksaan Agung
(Kejagung) mengaku sudah menggali keterangan Thomas Trikasih Lembong atau
Tom Lembong
soal tugas, fungsi serta kegiatannya selama menjabat
Menteri Perdagangan
(Mendag).
Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung Abdul Qohar menjelaskan bahwa materi tersebut digali penyidik saat memerika Tom Lembong pada Jumat (1/11/2024) lalu.
“Untuk Pak Tom Lembong kemarin hari jumat telah dilakukan pemeriksaan dan yang bersangkutan kita mintai keterangan. Utamanya terkait tugas fungsi, kaitannya terkait kegiatan-kegiatan yang dilakukan pada saat beliau menjabat,” ujard Qohar kepada wartawan, Minggu (3/11/2024).
Menurut Qohar, penyidik akan kembali memeriksa Tom Lembong jika merasa perlu menggali keterangan lain soal dugaan korupsi yang menjeratnya.
Namun, dia belum dapat memastikan apakah penyidik masih perlu menggali keterangan tambahan dari mantan
menteri perdagangan
itu.
“Kita lihat urgensinya ketika penyidik masih membutuhkan keterangannya, maka kita akan kita undang. Begitu juga sebaliknya, apabila penyidik menyatakan bahwa keterangan sudah cukup, tentu tidak kami panggil lagi,” kata Qohar.
Untuk itu, Qohar mengimbau semua pihak agar menghormati proses hukum yang sedang berjalan.
Dia juga menegaskan bahwa asas praduga tidak bersalah tetap diterapkan sampai ada putusan pengadilan.
“Bagaimana proses berikutnya? Saya minta kita hormati bersama sama asas praduga tidak bersalah. Kita ikuti nanti sama-sama di sidang pengadilan, bagaimana pelaksanaannya dan apakah keputusannya,” ucap Qohar.
Dalam kesempatan itu, Qohar juga mempersilakan pihak Tom Lembong yang berencana mengajukan praperadilan atas penetapan tersangka oleh Kejagung.
“Yang pasti nanti penyidik akan mengikuti, karena itu haknya beliau haknya yang bersangkutan, haknya penasehat hukum, sehingga kita pasti mengikuti ya,” kata dia.
Untuk diketahui, Tom Lembong ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi terkait impor gula.
Kejagung menilai, Tom Lembong bersalah karena membuka keran impor gula kristal putih ketika stok gula di dalam negeri mencukupi.
Izin impor itu diberikan kepada pihak swasta, yakni PT AP, sedangkan Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 527 Tahun 2004 mengatur bahwa hanya BUMN yang boleh mengimpor gula kristal putih.
Kejagung menduga, perbuatan Tom Lembong itu menyebabkan kerugian negara senilai Rp 400 miliar.
Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

04/11/2024 05:00
Kejagung Tangkap Eks Dirjen Perkeretaapian Kemenhub terkait Korupsi Proyek Jalur Kereta Nasional 3 November 2024

Kejagung Tangkap Eks Dirjen Perkeretaapian Kemenhub terkait Korupsi Proyek Jalur Kereta
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
–
Kejaksaan Agung
(Kejagung) RI menangkap eks Direktur Jenderal (Dirjen) Perkeretaapian
Kementerian Perhubungan
(Kemenhub) Prasetyo Boeditjahjono di sebuah hotel di Sumedang, Jawa Barat, Minggu (3/11/2024).
Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung Abdul Qohar menjelaskan, Prasetyo ditangkap atas kasus korupsi proyek pembangunan jalur kereta api Besitang-Langsa di Balai Teknik Perkeretaapian Medan 2017-2023.
“Penangkapan dilakukan oleh Tim Intelijen Kejaksaan Agung RI yang tergabung dalam Satgas bersama dengan penyidik pada Jampidsus,” ujar Qohar dalam konferensi pers, Minggu (3/11/2024).
Menurut Qohar, proses pengusutan kasus korupsi proyek pembangunan jalur kereta api ini sudah berlangsung selama satu tahun sejak 4 Oktober 2024.
Berdasarkan hasil penelusuran penyidik, korupsi dilakukan saat Prasetyo menjabat sebagai
Dirjen Perkeretaapian
, yakni sekitar 2016-2017.
“Saudara PB pada saat itu, menjabat sebagai Direktur Jenderal Perkeretaapian pada Kemenhub tahun 2016-2017, dan terakhir Saudara PB menjabat sebagai ahli menteri bidang teknologi, lingkungan dan energi pada Kemenhub RI,” ungkap Qohar.
Kini, Prasetyo sudah ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat dengan Pasal 2 dan 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi.
“Sebagaimana yang diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2021 atas Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor, Juncto Pasal 55 Ayat 1 Ke 1 KUHP, “ kata Qohar.
Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

03/11/2024 20:45
Guntur Soekarnoputra Ungkap Keberanian Megawati Kirim Bendera Pusaka ke Rezim Orba Nasional 3 November 2024

Guntur Soekarnoputra Ungkap Keberanian Megawati Kirim Bendera Pusaka ke Rezim Orba
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Putra Pertama Presiden Pertama RI Soekarno,
Guntur Soekarnoputra
, menceritakan bagaimana adiknya,
Megawati Soekarnoputri
, mendapatkan penugasan yang cukup berisiko, yakni mengirimkan
Bendera Pusaka
Merah Putih untuk perayaan
Hari Kemerdekaan
, 17 Agustus 1967.
Cerita itu dituangkan Guntur melalui tulisannya dalam buku berjudul “Sangsaka Melilit Perut Megawati” yang diluncurkan pada Minggu (3/11/2024).
Guntur mengawali kisah itu ketika Presiden Kedua RI Soeharto kebingungan karena Bendera Pusaka tidak diketahui keberadaannya.
“Ketika mau 17 Agustus 1967, rupanya Pak Harto sudah jadi presiden atau apa, lupa, kebingungan gimana enggak ada Bendera Pusaka yang mau dikibarkan. Kemudian mereka mencari,” kata Guntur saat menceritakan isi buku yang dituliskannya.
Satu-satunya jalan, jelas Guntur, pemerintahan Orde Baru harus bertanya kepada Soekarno.

Sementara itu, kata Guntur, Bung Karno enggan menyerahkan Bendera Pusaka itu ke pemerintah Orde Baru.
Akhirnya, Bung Karno mengaku tidak menyimpan bendera tersebut ketika diinterogasi.
“Tapi di situ tidak manusiawinya Orde Baru terhadap Bung Karno. Setiap Bung Karno mengelak, Bung Karno diberi tekanan psikologis agar kasih tahu di mana bendera,” ujar Guntur.
Suatu ketika, Guntur mengaku dipanggil Bung Karno untuk menjelaskan mengenai Bendera Pusaka tersebut.
Kepada Guntur, Bung Karno mengaku akan menyerahkan Bendera Pusaka tersebut ke Soeharto. Akan tetapi, masalah pun tidak selesai di situ.
Sebab, menurut Guntur, ada kesulitan untuk mengirimkan Bendera Pusaka itu oleh Bung Karno secara langsung.
Guntur mengatakan saat itu Bung Karno “dikarantina” akibat dampak gejolak politik selepas peristiwa 30 September 1965.
“Tapi masalahnya, kalau kita nengok Bung Karno, istilahnya, di karantina. Jangankan bawa benda-benda yang aneh atau bagaimana,” jelasnya.
“Kalau ibu kirim sayur lodeh saja, itu oleh komandan jaga di Wisma Yaso dengan bayonet diudek-udek sayur lodehnya, takut apa, takut apa, dan sebagainya,” lanjut Guntur.
Akhirnya, istri Soekarno atau ibu dari Guntur yang merupakan penjahit Bendera Pusaka, Fatmawati, memiliki ide yakni meminta Megawati mengirimkan bendera tersebut.
Caranya, bendera itu dililitkan ke perut Megawati yang ditutup busana sehari-hari yang agak longgar.
Megawati, yang ketika itu memiliki panggilan akrab “Adis”, juga mendapatkan instruksi khusus agar tidak ketahuan oleh pos penjaga Wisma Yaso, sedang mengirimkan Bendera Pusaka.
Bila melalui pos pemeriksaan di Wisma Yaso, Mega diminta mengaku sedang hamil muda karena perut yang membesar.
Megawati yang mendapat tugas penuh risiko tersebut ternyata sangat berani dan tenang.
“Adis ditanya, ‘Dis, kamu kalau dapat tugas membawa bendera, kamu sanggup enggak?’ Adis bilang sanggup, berani, padahal itu penuh risiko,” ungkap Guntur.
Mendengar pernyataan itu, Guntur menggelengkan kepalanya karena melihat keberanian Megawati.
Ia pun menilai pekerjaan yang dilakukan Megawati itu termasuk pekerjaan gila.
“Saya cuma bisa geleng-geleng kepala, ini pekerjaan gila. Akhirnya dilaksanakan, Alhamdulillah sampai ke Bung Karno, dibawa ke kamar Bung Karno, di sana dibuka kemudian diserahkan kepada utusan Orde Baru,” pungkasnya.
Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

03/11/2024 18:27