Category: Kompas.com Nasional

Mahfud Anggap Wajar Kasus Tom Lembong Dianggap Kriminalisasi Politik, Ini Alasannya Nasional 6 November 2024

Mahfud Anggap Wajar Kasus Tom Lembong Dianggap Kriminalisasi Politik, Ini Alasannya
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD menilai wajar bila ada yang menganggap kasus impor gula yang menjerat mantan Menteri Perdagangan (Mendag) Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong, adalah bentuk kriminalisasi politik.
Sebab, kebijakan impor gula juga dilakukan oleh Mendag sesudah Tom Lembong, bahkan lebih masif.
“Dan kebijakan yang sama dilakukan secara lebih besar oleh Menteri Perdagangan berikutnya. Ada Enggartiasto Lukito, ada Agus Suparmanto, ada Menteri Lutfi, ada Zulkifli Hasan,” kata Mahfud ditemui di Jakarta, Rabu (6/11/2024).
“Itu kan mestinya kan mulai dari sini, dari yang terdekat. Kenapa mulai dari jauh (Mendag lama)? Nah itu orang lalu menganggap ini kriminalisasi karena politik. Tentu itu analisis yang wajar saja,” tambah dia.
Akan tetapi, terang Mahfud, bisa saja anggapan masyarakat itu tidak benar bahwa ada kriminalisasi politik dalam kasus tersebut.
Oleh sebab itu, menurut dia, akan lebih baik jika Kejaksaan Agung (Kejagung) menjelaskan dan menjawab apa yang menjadi pertanyaan atau dugaan masyarakat.
“Mungkin tidak benar, tidak ada kriminalisasi. Tapi ini tolong dong, tolong dijawab itu, itu kata masyarakat,” ucap mantan Ketua MK ini.
Lebih lanjut, Mahfud juga menjawab apa yang menjadi anggapan publik bahwa Tom Lembong tak bisa dipidana korupsi lantaran tidak ada aliran dana terhadap mantan Co-Captain Timnas Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) itu.
Namun Mahfud tak sependapat dengan anggapan tersebut.
“Di dalam hukum korupsi itu tidak harus ada aliran dana. Rumusnya itu memperkaya diri atau memperkaya orang lain. Termasuk perusahaan-perusahaan yang diberi lisensi. Kalau itu dapat keuntungan secara tidak wajar, korupsi. Unsur pertama terpenuhi,” jelasnya.
“Unsur kedua dengan cara melanggar hukum, melanggar aturan yang sudah ditentukan. Dan tentu lalu dihitung kerugian negara atas ini semua berapa. Kalau itu tidak, enggak ada debat bahwa unsurnya nampaknya sudah terpenuhi untuk Tom Lembong itu jadi tersangka,” sambung dia.
Sebelumnya, Kejagung menegaskan bahwa kasus korupsi yang menjerat Tom Lembong bukanlah politisasi hukum.
Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Harli Siregar mengeklaim, kasus korupsi Tom Lembong yang diusut oleh Kejagung murni bentuk penegakan hukum.
“Dalam penanganan perkara terkait importasi gula tahun 2015-2016, tidak ada politisasi hukum,” kata Harli di Kejagung, Rabu (30/10/2024).
“Ini murni penegakan hukum berdasarkan bukti permulaan yang cukup,” ujar dia menambahkan.
Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

06/11/2024 21:13
Manfaatkan Sistem Informasi Geospasial, Pemkot Surabaya Raih Predikat Emas Bhumandala Award 2024

Manfaatkan Sistem Informasi Geospasial, Pemkot Surabaya Raih Predikat Emas Bhumandala Award 2024
Tim Redaksi
KOMPAS.com
– Pemerintah Kota (Pemkot)
Surabaya
meraih
penghargaan
bergengsi dengan Predikat Kanaka (Emas) dari Badan Informasi Geospasial (BIG) pada ajang Bhumandala Award 2024, Senin (4/11/2024).
Penghargaan
tersebut diberikan atas prestasi Kota Surabaya sebagai kota terbaik se-Indonesia dalam penyelenggaraan Bhumandala Informasi Geospasial untuk penetapan batas desa dan kelurahan.
Dalam acara yang diselenggarakan di Jakarta tersebut, penghargaan diberikan langsung kepada Penjabat Sementara (Pjs) Wali Kota Surabaya Restu Novi Widiani.
Bagi
Pemkot Surabaya
, penghargaan yang mereka raih menjadi bukti konkret dari upaya berkelanjutan dalam penetapan dan penegasan batas wilayah kelurahan serta kecamatan sejak 2016 hingga saat ini.
Kepala Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Bapemkesra) Kota Surabaya Arief Boediarto mengatakan, Pemkot Surabaya mengadopsi teknologi Sistem Informasi Geospasial (SIG) dalam menetapkan batas-batas wilayah di seluruh kelurahan.
Teknologi tersebut memungkinkan penyajian data berbasis spasial melalui aplikasi sistem basis data sehingga setiap batas wilayah dapat diakses dengan mudah dan transparan.
“Kota Surabaya memiliki keberanian dan upaya lebih dalam menetapkan dan menegaskan batas wilayah di setiap kelurahan dan kecamatan.
Output
dari penetapan itu adalah Peraturan Wali Kota sebagai landasan hukum setiap wilayah,” ujar Arief, dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Rabu (6/11/2024).
Pemanfaatan SIG, tambah Arief, tidak hanya berdampak pada kejelasan batas wilayah, tetapi juga mengurangi potensi konflik dan sengketa lahan yang sering terjadi di perkotaan.
Tak hanya itu, keberadaan peta batas wilayah yang jelas juga memberikan payung hukum yang kuat bagi setiap kelurahan dan kecamatan untuk mengelola wilayahnya masing-masing secara lebih efektif.
“Terpenting, hal ini bisa menjadi acuan dalam pemberian dana kelurahan (dakel) yang lebih tepat sasaran sehingga pemanfaatan dana dan pengelolaannya dapat terpantau dengan baik,” kata Arief.
Arief juga mengungkapkan bahwa data batas wilayah yang tersedia dalam aplikasi basis data SIG telah terintegrasi dengan perangkat daerah (PD) terkait.
Hal itu jadi memudahkan pengecekan pembayaran pajak di setiap wilayah dan diharapkan dapat meningkatkan optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD) Surabaya.
“Potensi retribusi izin mendirikan bangunan (IMB) yang belum tersentuh oleh pihak kelurahan dan kecamatan bisa segera diidentifikasi dan ditindaklanjuti,” terangnya.
Sementara itu, Ketua Tim Administrasi Kewilayahan Bapemkesra Kota Surabaya Fitri Yuliana menjelaskan bahwa dalam proses penentuan batas wilayah, pihaknya bekerja sama dengan Kodam 5 Brawijaya dan Badan Pertanahan Negara (BPN).
Koordinasi tersebut dilakukan untuk memastikan tidak ada wilayah yang melebihi atau kekurangan batas yang telah ditetapkan.
“Selama proses, kami juga memastikan bahwa data kependudukan tetap akurat. Dokumen pertanahan dan peta kretek sebelumnya digunakan sebagai acuan untuk menetapkan dan menegaskan batas wilayah. Jika muncul kendala, solusi harus segera dicari,” jelas Fitri.
Fitri menambahkan, keberhasilan Pemkot Surabaya dalam meraih predikat Emasi BIG tak lepas dari berbagai indikator tersebut.
Hingga saat ini, sebanyak 125 dari 153 kelurahan serta 25 dari 31 kecamatan di Surabaya sudah memiliki batas wilayah yang jelas dan ditetapkan dalam Perwali. Sementara, sisanya masih dalam proses penetapan dan ditargetkan rampung pada 2026.
“Target kami adalah menyelesaikan seluruh penetapan wilayah pada 2026. Saat ini, masih ada 28 kelurahan dan enam kecamatan yang masih dalam proses penegasan batas wilayah,” ucap Fitri. (ADV)

Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

06/11/2024 19:55
Soal Seleksi Capim dan Dewas KPK, Komisi III Ikut Pemerintah Nasional 6 November 2024

Soal Seleksi Capim dan Dewas KPK, Komisi III Ikut Pemerintah
Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com
– Wakil Ketua
Komisi III DPR
RI Ahmad Sahroni menyatakan, pihaknya akan mengikuti proses seleksi calon pimpinan (capim) dan dewan pengawas (dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sesuai dengan arahan pemerintah.
“Nah itulah, lihat nanti pemerintah bagaimana. Kita kan di Komisi III mengikuti proses dari pemerintah, masalah dia lanjut atau tidak itu nanti pemerintah,” ujar Sahroni di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (6/11/2024).
DPR RI akan menjadi pihak akhir yang menyeleksi susunan capim dan dewas KPK.
Sebelumnya, Istana telah mengirimkan surat presiden (surpres) yang berisi nama-nama Capim dan Dewas KPK, setelah surat tersebut dikembalikan kepada Istana untuk ditanyakan kepada
Prabowo Subianto
.
Sahroni menambahkan bahwa jika pemerintah ingin efisien, sebaiknya Prabowo meneruskan daftar Capim dan Calon Dewas KPK yang telah diajukan oleh Presiden ke-7,
Joko Widodo
, kepada DPR RI.
“Ya kalau mau efisien ya diterusin. Tapi kalau namanya presiden baru, pemerintah baru, ya tinggal tergantung pemerintahan baru saja. Sifatnya DPR ngikut aja,” tuturnya.
Sebelumnya, Anggota Komisi XIII DPR dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Yasonna Laoly, mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah mengirimkan surat presiden baru terkait calon pimpinan dan calon dewan pengawas KPK.
Dari surat tersebut, Prabowo disebut menyetujui daftar nama calon pimpinan dan calon dewan pengawas KPK usulan Jokowi.
”Saya dengar informasinya, (surat presiden) sudah kembali dan dikembalikan lagi menyetujui (daftar nama calon pimpinan dan calon dewan pengawas KPK usulan Jokowi),” ujar Yasonna saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (5/11/2024).
Namun demikian, Yasonna enggan berspekulasi lebih jauh mengenai hal tersebut, menegaskan bahwa semua keputusan terkait isi surpres merupakan kewenangan Presiden Prabowo.
Terpisah, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyatakan bahwa Presiden Prabowo tidak akan mengubah nama-nama Capim dan calon Dewas yang telah diajukan oleh Presiden Joko Widodo sebelum purnatugas.
“Saya rasa tidak (mengkaji ulang nama-namanya), ya. Proses itu kan sudah berjalan, sesuai dengan prosedur,” kata Prasetyo di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (6/11/2024).
Prasetyo menuturkan bahwa pemerintah memiliki cara berpikir untuk tidak membuang-buang energi.
Menurutnya, nama-nama capim dan calon dewas yang sebelumnya dipilih merupakan yang terbaik dan sudah ditinjau.
“Tentu yang dihasilkan pada masa itu juga orang yang terbaik yang diajukan, secara prinsip Presiden Prabowo mengikuti apa yang menjadi usulan presiden sebelumnya,” ucap Prasetyo.
Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

06/11/2024 18:39
"Jangan Sampai Paman Birin Jadi Kasus Harun Masiku Jilid 2" Nasional 6 November 2024

“Jangan Sampai Paman Birin jadi Kasus Harun Masiku Jilid 2”
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Ketua IM57+ Institute M Praswad Nugraha mengingatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar kaburnya Gubernur Kalimantan Selatan
Sahbirin Noor
usai Operasi Tangkap Tangan (OTT) tak menjadi kasus
Harun Masiku
jilid 2.
“Jangan sampai kasus Paman Birin menjadi kasus Harun Masiku jilid 2. Hal tersebut mengingat adanya kemiripan antara kasus Harun Masiku dan Paman Birin di mana ada relasi dengan kekuasaan pada kedua kasus tersebut,” kata Praswad dalam keterangan tertulis, Rabu (6/11/2024).
Praswad yakin KPK memiliki kemampuan teknis dalam penanganan kasus Sahbirin Noor. Namun, seperti kasus Harun Masiku, terkadang ada aspek politis yang lebih tinggi.
Ia mengatakan, Pimpinan KPK pada masa akhir jabatannya harus dapat menunjukkan kinerjanya dalam menangkap Sahbirin Noor.
“Jangan sampai gagal untuk kesekian kalinya,” ujarnya.
Terlebih, kata Praswad, aturan dari Mahkamah Agung (MA) menyebutkan adanya larangan bagi orang yang kabur untuk bisa mengajukan praperadilan, sebagaimana tertuang pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2018.
“Untuk itu, jangan sampai publik dibohongi melalui akrobat politik dalam penanganan kasus ini. Harus
clear
posisi Mahkamah Agung maupun KPK dalam penanganan kasus ini,” ucap dia.
Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan bahwa Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel) Sahbirin Noor alias Paman Birin, melarikan diri setelah operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan pada 6 Oktober.
Informasi mengenai pelarian Paman Birin terungkap saat anggota Tim Biro Hukum KPK, Indah, membacakan tanggapan atas permohonan praperadilan Paman Birin di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel).
“Sampai saat persidangan ini berlangsung, Pemohon (Paman Birin) melarikan diri dan tidak diketahui keberadaannya,” kata Indah di Ruang Sidang Nomor 7 PN Jaksel, Selasa (5/11/2024).
Indah menjelaskan bahwa tim penyidik KPK telah melakukan pencarian di sejumlah lokasi, namun gubernur tersebut tidak dapat ditemukan.
Penyidik KPK telah menggeledah beberapa lokasi yang diduga menjadi tempat persembunyian Paman Birin, antara lain, rumah dinas Gubernur Kalsel, kantor Gubernur Kalsel, kediaman pribadi Paman Birin, rumah Dinas PUPR Kalsel, dan lokasi lainnya.
“Pemohon telah menerima surat pemberitahuan dimulainya penyidikan/SPDP namun tetap tidak menunjukkan dirinya,” lanjut Indah.
Indah juga mencatat bahwa Paman Birin tidak menghadiri beberapa kegiatan resmi Pemerintah Provinsi Kalsel, seperti Rapat Paripurna DPRD Kalsel dan rapat pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) DPRD Kalsel pada 16 Oktober.
Tugas-tugas gubernur saat ini diambil alih oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kalsel, meskipun Paman Birin tidak dalam keadaan ditahan oleh KPK.
“Sejak ditetapkan sebagai tersangka, Pemohon tidak pernah muncul lagi di publik,” tambah Indah.
Ditemui usai persidangan, Kuasa hukum Paman Birin, Soesilo, mengaku tidak mengetahui keberadaan kliennya.
Ia mengaku sudah lama tidak berkomunikasi dengan Paman Birin.
Meskipun demikian, Soesilo memastikan bahwa Paman Birin tidak pergi ke luar negeri karena KPK telah meminta Direktorat Jenderal Imigrasi untuk mencegahnya.
“Di mananya (Paman Birin) persis tentu tidak tahu ya karena saya tidak bergandengan terus dengan Pak Gubernur,” ungkap Soesilo.
Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

06/11/2024 16:36
Mendikti: LPDP Sedang Ditata Ulang untuk Tunjang Program Prabowo Nasional 6 November 2024

Mendikti: LPDP Sedang Ditata Ulang untuk Tunjang Program Prabowo
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Menteri Riset, Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi,
Satryo Soemantri Brodjonegoro
, menyebut bahwa program
beasiswa
dari Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (
LPDP
) akan ditata ulang menyesuaikan program prioritas Presiden
Prabowo
Subianto.
Hal ini disampaikan dalam rapat kerja yang turut menghadirkan Kementrian Riset, Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Rabu (6/11/2024).
“LPDP memang dalam proses untuk penataan kembali, memastikan bahwa program LPDP itu menunjang program pemerintah yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo,” kata Satryo dalam rapat tersebut.
“Untuk pencapaian swasembada pangan, swasembada energi, ketersediaan air, dan hilirisasi untuk membangun Indonesia mencapai ekonomi 8 persen pertumbuhannya dan mencapai tujuan pembangunan pada tahun 2029,” sambungnya.
Satryo kembali menegaskan hal yang sama ketika dikonfirmasi wartawan selepas rapat dengan Komisi X.
Ia tak menjawab secara tegas apakah itu berarti LPDP hanya akan berfokus pada beasiswa program studi sains dan teknologi (saintek).
“Yang utama itu, kemudian dalam bidang lain kalau ada yang menonjol dan patut didanai, kita danai,” kata dia.
Satryo juga menyebut bahwa kelonggaran agar penerima beasiswa LPDP tak perlu buru-buru pulang ke Tanah Air tak perlu dikaji kembali, sepanjang ia bukan penerima beasiswa yang berasal ikatan dinas.
“Yang dikaji ulang itunya, bagaimana kita memastikan yang didanai itu yang sesuai dengan program pemerintah, Kabinet Merah Putih,” tegasnya.
Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

06/11/2024 15:05
Di Depan PM Singapura, Prabowo Serukan Penghentian Kekerasan di Palestina dan Lebanon Nasional 6 November 2024

Di Depan PM Singapura, Prabowo Serukan Penghentian Kekerasan di Palestina dan Lebanon
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Presiden
Prabowo Subianto
menyampaikan keprihatinan atas situasi di
Palestina
dan
Lebanon
serta menyerukan agar kekerasan di dua wilayah tersebut dihentikan.
Hal tersebut Prabowo sampaikan saat menerima kunjungan Perdana Menteri (PM) Singapura
Lawrence Wong
di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (6/11/2024).
“Terkait Timur Tengah, saya menyampaikan keprihatinan mendalam atas situasi di Palestina dan Lebanon. Saya menekankan pentingnya untuk terus menyerukan penghentian kekerasan segera,” ujar Prabowo.
Prabowo menuturkan, tidak boleh ada hambatan dalam pengiriman bantuan kemanusiaan yang ditujukan ke Palestina dan Lebanon.
Dia juga mendorong segera dilakukan solusi dua negara antara Israel dan Palestina berdasarkan hukum internasional.
Prabowo mengaku punya pandanga yang sama dengan Lawrence terkait pentingnya menjaga perdamaian.
“Dan keamanan regional dan internasional di tengah situasi geopolitik yang makin kompleks,” ucap dia.
Sementara itu, terkait kudeta di Myanmar, Prabowo mengatakan mereka sepakat untuk memastikan implementasi lima poin konsensus, khususnya dialog nasional yang inklusif dan pengriman bantuan kemanusiaan.
Prabowo pun berterima kasih kepada Lawrence atas diskusi yang sangat intensif dan bermanfaat dalam kunjungan kenegaraan kali ini.
Prabowo menyebut kedatangan Lawrence sangat bermakna karena delegasi Singapura merupakan tamu asing pertama yang Indonesia terima sejak dirinya menjabat Presiden ke-8 RI.
“Saya yakin hubungan bilateral antara Indonesia dan Singapura akan terus berkembang,” kata dia.
Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

06/11/2024 13:16
Tema Hari Pahlawan 2024, Logo dan Sejarahnya Nasional 6 November 2024

Tema Hari Pahlawan 2024, Logo dan Sejarahnya
Penulis
KOMPAS.com –
Tanggal 10 November 2024 terdapat peringatan tahunan Hari Pahlawan.
Hari Pahlawan ada untuk memperingati terjadinya pertempuran di Surabaya pada tanggal 10 November 1945.
Merujuk pada situs resmi Kementerian Sosial RI,
tema Hari Pahlawan 2024
yakni “Teladani Pahlawanmu, Cintai Negerimu”.
Maksud dari tema ini yakni mengajak masyarakat Indonesia untuk meneladani sikap para pahlawan yang sudah gugur akibat berjuang demi nama bangsa Indonesia.
Tujuannya ada banyak orang tergerak hatinya untuk membangun negeri sesuai dengan potensi dan profesi masing-masing.
Logo utama Hari Pahlawan merepresentasikan semangat meneladani perjuangan para pahlawan bangsa dalam keberanian, pengorbanan, dan semangat juang, meneruskan cita cita para pendiri bangsa dan mencintai negeri.
Melansir dari situs Kementerian Dinas Kebudayaan dan Pendidikan RI, pertempuran Surabaya ini merupakan pertempuran besar antara pihak tentara Indonesia dan pasukan Inggris.
Pertempuran pecah dipicu oleh terbunuhnya Brigadir Jenderal Mallaby (Pimpinan Tentara Inggris untuk Jawa Timur) pada 30 Oktober 1945.
Kematian Jendral Mallaby ini menyebabkan pihak Inggris marah kepada pihak Indonesia dan berakibat pada terbitnya ultimatum 10 November 1945 yang meminta pihak Indonesia menyerahkan persenjataan dan menghentikan perlawanan pada tentara AFNEI dan administrasi NICA.
Namun ultimatum itu tidak ditaati oleh rakyat Surabaya, sehingga terjadilah pertempuran Surabaya yang sangat dahsyat pada tanggal 10 November 1945, selama lebih kurang tiga minggu lamanya.
Pertempuran tersebut telah mengakibatkan sekitar 20.000 rakyat Surabaya menjadi korban. Mayoritasnya merupakan warga sipil setempat. Untuk memperingati kejadian tersebut akhirnya 10 November ditetapkan menjadi Hari Pahlawan.
Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

06/11/2024 09:59
Momen Jokowi Makan Nasgor Bareng dan Antar Prabowo ke Pesawat Nasional 6 November 2024

Momen Jokowi Makan Nasgor Bareng dan Antar Prabowo ke Pesawat
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Presiden ke-7 Joko Widodo (
Jokowi
) mengunggah momen video dirinya dan Presiden
Prabowo
Subianto sedang menyantap nasi goreng (nasgor) dalam pertemuan di Solo, Jawa Tengah, pada Minggu (3/11/2024) malam lalu.
Dalam video tersebut, tampak Jokowi dan Prabowo berbincang hangat.
Senyuman juga tampak tidak lepas dari wajah mereka masing-masing selama pertemuan.
“Setelah kunjungan Bapak Presiden @prabowo di kediaman, lalu saya ajak Beliau menikmati makanan khas daerah di Angkringan Omah Semar sambil berbincang santai,”
kata Jokowi dalam akun Instagram resminya, seperti dikutip Rabu (6/11/2024).
Adapun awalnya Jokowi menjamu Prabowo di kediaman pribadinya di Kelurahan Sumber, Solo.
Lalu, mereka berdua pergi ke angkringan di sekitar Solo untuk makan malam bersama.
Selain nasgor, mereka juga makan bakmi Jawa, tempe mendoan, hingga bakwan jagung.
Setelahnya, Jokowi ikut mengantar Prabowo ke Bandara Adi Soemarmo untuk kembali ke Jakarta.

Jokowi dan Prabowo tampak saling memberikan gestur hormat ketika berada di pesawat kepresidenan.
Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengatakan Jokowi sempat kaget ketika didatangi oleh Presiden Prabowo Subianto di Solo, Jawa Tengah pada Minggu (3/11/2024) malam.
Hasan menyampaikan, Jokowi sempat heran dengan Prabowo yang capek-capek datang ke Solo.
Adapun di hari yang sama, Prabowo sempat kunjungan kerja ke Merauke, Papua Selatan dan mampir di Bali, sebelum akhirnya bertolak ke Solo.
“Dalam beberapa video yang ada di media sosial, Bapak Jokowi cukup surprise dengan kedatangan Pak Prabowo dengan menyampaikan, ‘kok capek-capek datang ke Solo’,” ujar Hasan dalam keterangan videonya, Senin (4/11/2024).
Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

06/11/2024 08:24
Disdukcapil Didesak Benahi Pelayanan, Wamendagri: Tidak Efisien Pasti Ditinggal Nasional 6 November 2024

Disdukcapil Didesak Benahi Pelayanan, Wamendagri: Tidak Efisien Pasti Ditinggal
Penulis
JAKARTA, KOMPAS.com
– Wakil Menteri Dalam Negeri (
Wamendagri
)
Bima Arya Sugiarto
menegaskan era
pelayanan publik
lambat akan segera tertinggal.
Transformasi digital, menurut Bima, bukan sekadar pilihan tetapi kebutuhan yang mendesak. Digitalisasi akan mengintegrasikan seluruh aspek pelayanan publik, terutama di sektor dukcapil (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil), demi efisiensi dan kecepatan.
“Tidak ada pilihan bagi jajaran pemerintah selain beradaptasi dengan digital, terutama dalam memberikan layanan publik, agar bisa makin cepat dan efisien,” kata Bima dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (5/11/2024), seperti dikutip dari Antara.
Bima menggarisbawahi tren global yang mengarah pada tata kelola pemerintahan serbadigital. Ia berpendapat, pemerintahan lambat dan tidak efisien akan tertinggal, sementara semua aspek harus terintegrasi.

Menurutnya, pelayanan publik yang terpisah-pisah hanya akan menunjukkan ketertinggalan. Pengambilan keputusan di masa depan, tambah Bima, juga diperkirakan akan sangat bergantung pada kecerdasan buatan (AI).
“Yang tidak cepat dan tidak efisien pasti ditinggal. Semua terintegrasi. Kalau sendiri-sendiri, berarti ketinggalan zaman,” ujar Bima.
Selain itu, Bima menekankan pemerintah harus membuka diri terhadap keterlibatan masyarakat yang kini semakin aktif melalui berbagai platform.
Transformasi ini, kata Bima, memerlukan akselerasi, kesiapan infrastruktur, dan tata kelola yang lincah dan adaptif. Bima juga mendorong inovasi tanpa batas dalam pelayanan publik.
“Enggak bisa lagi
business as usual
. Enggak ada lagi ruang untuk
copy paste
, tetapi menyesuaikan, lincah, fleksibel, dan adaptif. Selalu ada kebutuhan untuk inovasi,” ucap Bima.
Menurut Wamendagri, persoalan dukcapil memang kompleks. Ia berharap ada kebersamaan dan koordinasi antara pemerintah pusat, provinsi, kota, dan kabupaten supaya berbagai tantangan dapat diselesaikan lebih efektif.
Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

06/11/2024 05:15
Daftar Anggota Kompolnas 2024-2028, Budi Gunawan Jadi Ketua Nasional 5 November 2024

Daftar Anggota Kompolnas 2024-2028, Budi Gunawan Jadi Ketua
Penulis
JAKARTA, KOMPAS.com
– Presiden
Prabowo
Subianto melantik sembilan anggota Komisi Kepolisian Nasional (
Kompolnas
) periode 2024-2028 di Istana Negara, Jakarta, Selasa (5/11/2024).
Sembilan orang tersebut dilantik berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) RI Nomor 80/M Tahun 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Keanggotaan Komisi Kepolisian Nasional yang ditetapkan tanggal 4 November 2024.
Menariknya, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan
Budi Gunawan
didapuk menjadi Ketua Kompolnas dan wakilnya adalah Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Budi Gunawan.
Dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), anggota Kompolnas terdiri dari unsur pemerintah, pakar kepolisian, dan tokoh masyarakat.
Berikut bunyi pasal 39 UU Nomor 2 Tahun 2002, “
(1) Keanggotaan Komisi Kepolisian Nasional terdiri atas seorang Ketua merangkap anggota, seorang Wakil Ketua merangkap anggota, seorang Sekretaris merangkap anggota dan 6 (enam) orang anggota.
(2) Keanggotaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berasal dari unsur-unsur pemerintah, pakar kepolisian, dan tokoh masyarakat.
(3) Ketentuan mengenai susunan organisasi, tata kerja, pengangkatan dan pemberhentian anggota Komisi Kepolisian Nasional diatur dengan Keputusan Presiden
”.
Ketua merangkap anggota
Wakil Ketua merangkap anggota
Anggota
Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

05/11/2024 22:16