Category: Kompas.com Nasional

Dukung Transisi Energi Berkelanjutan di Indonesia, PLN Fokus pada Pendanaan Hijau Nasional 13 November 2024

Dukung Transisi Energi Berkelanjutan di Indonesia, PLN Fokus pada Pendanaan Hijau
Tim Redaksi
KOMPAS.com
– Direktur Keuangan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) (
PLN
) Sinthya Roesly menjelaskan bahwa PLN sebagai penyedia utama kelistrikan di Indonesia akan terus menunjukkan komitmennya dalam pengelolaan dana
investasi hijau
.
“Komitmen ini bertujuan untuk mendukung visi pemerintah Indonesia dalam mencapai swasembada energi yang berkelanjutan,” ujarnya dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Rabu (13/11/2024).
Dalam rangka itu, PLN aktif menggalang
pembiayaan hijau
dari berbagai sumber, termasuk lembaga publik, bilateral, multilateral, hingga sektor swasta.
Pernyataan tersebut disampaikan Sinthya dalam acara Indonesian Pavilion Talkshow “Fostering and Enabling Innovative Climate Finance Mechanism” di Conference of the Parties (COP) ke-29, Baku, Azerbaijan, Selasa (12/11/2024).
Untuk memastikan pendanaan yang tepat guna, ia mengungkapkan bahwa PLN telah merancang beberapa inisiatif pembiayaan hijau, di antaranya melalui penyusunan Sustainable Linked Financing Framework (SLFF) dan Green Financing Framework (GFF).
Kedua kerangka tersebut bertujuan untuk menarik pembiayaan yang berkelanjutan dan sesuai dengan prinsip-prinsip investasi hijau, yang mendukung pengembangan proyek
energi terbarukan
di Indonesia.
Sinthya menyebut bahwa PLN menargetkan pengembangan pembangkit listrik dengan 75 persen dari sumber energi terbarukan hingga 2033.
Untuk mencapai target tersebut, kata dia, dibutuhkan dana yang sangat besar, diperkirakan lebih dari 100 miliar dollar Amerika Serikat (AS).
Sinthya menjelaskan bahwa, untuk mendapatkan pembiayaan yang dibutuhkan, PLN harus memastikan proyek-proyek energi terbarukan yang direncanakan sudah siap dengan perencanaan yang matang.
“Untuk memperoleh pembiayaan
transisi energi
, yang paling utama adalah menyiapkan proyek yang tepat. Kami memiliki ratusan proyek yang mencakup pembangkitan, transmisi, distribusi, dan juga
smart grid
,” ujarnya.
Sinthya juga menambahkan bahwa PLN akan terus mengeksplorasi berbagai opsi pendanaan, baik melalui kerja sama dengan pemberi pinjaman internasional maupun sumber daya lokal, untuk memastikan transisi energi dapat berjalan sesuai rencana.
Beberapa mitra institusi keuangan yang telah mendukung PLN dalam transisi energi ini antara lain adalah World Bank, Asian Development Bank (ADB), dan Just Energy Transition Partnership (JETP).
Dalam dua tahun terakhir, kata Sinthya, PLN telah berhasil mengumpulkan sekitar 2,9 miliar dollar AS untuk proyek-proyek transisi energi.
“Saat ini, PLN tengah berdiskusi dengan ADB untuk memperoleh pembiayaan tambahan sekitar 4,8 miliar dollar AS. Selain itu, kami juga tengah bernegosiasi dengan beberapa investor lainnya, dengan total potensi pendanaan yang sudah diperoleh mencapai sekitar 46,9 miliar dollar AS,” jelasnya.
Sebelumnya, Utusan Khusus Presiden Bidang Perdagangan Internasional dan Kerja Sama Multilateral, Mari Elka Pangestu, mengungkapkan bahwa pemerintah Indonesia telah menginisiasi Global Blended Finance Alliance (GBFA) sebagai platform untuk merangkul negara-negara berkembang berkolaborasi dalam pembiayaan transisi energi.
Inisiatif tersebut diluncurkan pada KTT G20 dan sudah diikuti oleh beberapa negara, seperti Perancis, Kanada, dan Kenya.
Mari menjelaskan bahwa GBFA bertujuan untuk mendukung pembiayaan dalam rangka mengurangi perubahan iklim dan mencapai Sustainable Development Goals (
SDGs
).
“Perkiraan pembiayaan untuk aksi iklim saja berkisar antara 1 hingga 2 triliun dollar AS. Jika ditambahkan upaya SDGs, jumlahnya bisa mencapai sekitar 6 triliun dollar AS,” imbuhnya.
Mari juga menekankan pentingnya bagi negara berkembang, termasuk Indonesia, untuk merancang strategi guna menutupi kekurangan pendanaan tersebut.
Berdasarkan perhitungan dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Indonesia membutuhkan sekitar 280 miliar dollar AS untuk seluruh aksi iklim hingga 2030.
Namun, hanya sekitar 30 persen yang dapat didanai melalui anggaran negara, sehingga sisanya harus berasal dari sektor swasta dan sumber pembiayaan lainnya.
“Sebagaimana yang disampaikan Pak Hashim Djojohadikusumo (Utusan Khusu Presiden RI untuk
COP 29
) dalam sambutannya kemarin, beliau menegaskan pemerintahan baru akan melanjutkan agenda pembangunan yang sudah digagas oleh pemerintahan sebelumnya. Dan GBFA adalah salah satu komitmen yang kami harap dapat terus berlanjut,” kata Mari.
Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

13/11/2024 20:14
Paman Birin Menang Praperadilan Lawan KPK, Anggota Komisi III: Ini Koreksi Bagi Penegakan Hukum Nasional 13 November 2024

Paman Birin Menang Praperadilan Lawan KPK, Anggota Komisi III: Ini Koreksi Bagi Penegakan Hukum
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Anggota Komisi III DPR RI
Rudianto Lallo
menyoroti kemenangan mantan Gubernur Kalimantan Selatan
Sahbirin Noor
(Paman Birin) dalam proses
praperadilan
terkait penetapan status tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (
KPK
).
Rudianto menganggap hal ini sebagai koreksi bagi aparat penegak hukum untuk memastikan bahwa setiap alat bukti dalam penetapan tersangka sudah lengkap.
“Itu menjadi koreksi, supaya dalam menetapkan orang tersangka, betul-betul dua alat bukti itu sudah terpenuhi. Nah itu koreksi, kira-kira begitu,” ujar Rudianto di Gedung DPR RI, Rabu (13/11/2024).
Menurut Rudianto, aparat penegak hukum seharusnya sudah mempersiapkan alat bukti yang cukup selama proses penyelidikan hingga penyidikan.
Dia juga menekankan perlunya perbaikan pendekatan hukum dalam menangani perkara korupsi.
“Ya itu koreksi bersama, koreksi pendekatan hukum. Itu yang saya katakan tadi, koreksi pendekatan hukum ketika dia kalah di pengadilan,” ungkap Rudianto.
“Harusnya proses penyelidikan sampai penyidikan pas ditetapkan seorang tersangka betul-betul punya dua alat bukti yang kuat. Supaya ketika diprapradilankan statusnya, tidak kalah kira-kira begitu,” ujarnya.
Sebelumnya, Sahbirin Noor mengajukan pengunduran diri dari jabatannya sebagai Gubernur Kalimantan Selatan pada Rabu (13/11/2024), sehari setelah status tersangkanya dicabut oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
PN Jakarta Selatan mengabulkan gugatan praperadilan yang diajukan Sahbirin terkait penetapan status tersangkanya oleh KPK.
Hakim Tunggal Afrizal Hadi menyatakan bahwa penetapan tersangka terhadap Sahbirin tidak sah karena belum ada pemeriksaan terhadapnya.
Dalam sidang yang digelar pada Selasa (12/11/2024), Afrizal menyampaikan bahwa tindakan KPK dalam menetapkan Sahbirin sebagai tersangka dianggap tidak berdasar hukum.
“Menerima dan mengabulkan permohonan praperadilan pemohon Sahbirin Noor untuk sebagian,” ujar Hakim Afrizal dalam sidang di ruang sidang utama PN Jakarta Selatan.
Hakim juga menyatakan bahwa Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) yang digunakan oleh KPK untuk menetapkan Sahbirin Noor sebagai tersangka tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum.
Dengan putusan ini, status tersangka dugaan suap terhadap Sahbirin dicabut oleh pengadilan.
Namun, KPK tetap memiliki wewenang untuk melanjutkan penyelidikan dan dapat menetapkan Sahbirin kembali sebagai tersangka jika ditemukan bukti yang cukup.
“Menyatakan tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat penetapan tersangka Sahbirin Noor oleh termohon,” tegas Hakim Afrizal.
Kasus ini bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK pada 6 Oktober 2024.
Dalam OTT tersebut, beberapa pejabat dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan turut diamankan.
Selain Sahbirin Noor, KPK juga menetapkan enam orang lainnya sebagai tersangka, antara lain:
Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto mengatakan, gugatan prapeadilan yang dimenangkan Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel) Sahbirin Noor (Paman Birin) hanya menguji aspek formil penetapan tersangka.
Menurutnya, aspek materiil dalam perkara dugaan suap yang sempat menjerat Sahbirin tidak gugur sehingga putusan itu tidak mengganggu penanganan perkara yang diusut KPK.
“Saya sampaikan bahwa praperadilan ini hanya menguji dari aspek formil saja, bukan aspek materiil,” kata Tessa saat ditemui awak media di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (12/11/2024).
Tessa menegaskan, penyidikan terhadap lima orang tersangka lain tetap berlanjut meski PN Jakarta Selatan membatalkan status tersangka Sahbirin Noor.
Dia meminta publik memantau proses hukum yang berjalan, termasuk pengumpulan informasi dari para pihak.
“Penggalian keterangan yang dilakukan oleh penyidik ini nanti akan dapat kembali membuat adanya surat perintah penyidikan yang baru,” tutur Tessa.
Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

13/11/2024 20:11
Kemendagri Terbitkan Edaran, Penyaluran Bansos dari APBD Ditunda Selama Pilkada Nasional 13 November 2024

Kemendagri Terbitkan Edaran, Penyaluran Bansos dari APBD Ditunda Selama Pilkada
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Kementerian Dalam Negeri telah menerbitkan surat edaran agar penyaluran bantuan sosial (
bansos
) dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) di tiap daerah ditunda hingga proses
Pilkada 2024
selesai dilakukan.
“Sudah (ada edarannya), tadi sudah saya tandatangani surat edaran itu. Jadi perlu dipahami bahwa
Bansos
ini ditunda terutama yang bersumber dari APBD,” kata Wakil Menteri Dalam Negeri
Bima Arya Sugiarto
di Kantor KPU RI, Jakarta Pusat, Rabu (13/11/2024).
Bima menuturkan, program bansos yang disalurkan oleh kementerian tidak perlu ditunda, asal dilaporkan.
Terlebih, bansos yang penyalurannya perlu disegerakan.
“Masih bisa berjalan, tetapi tentunya kami garis bawahi harus dilaporkan,” ucap Bima.
Mantan wali kota Bogor ini menyebutkan, bansos yang biasa disalurkan maupun bantuan fiskal dari program Kementerian Keuangan untuk penurunan stunting juga tidak ditunda penyalurannya.
“Itu masih bisa dilakukan (penyaluran), karena memang sudah ada jadwalnya apalagi sudah diberitakan kepada warga itu tidak apa-apa, tapi silahkan dilaporkan,” kata Bima.
Dia mengatakan, keputusan tunda penyaluran bansos ini muncul dari banyak kontestan politik yang khawatir adanya penyalahgunaan wewenang, terutama calon petahana yang masih menjabat sebagai kepala daerah.
“Artinya ini bukan tertuju pada 1-2 kelompok saja tapi ini bisa terjadi di mana saja oleh siapa saja, dan ini pun usulan dari teman-teman Komisi II, dari Deddy Sitorus yang waktu itu menyampaikan ini dan direspon dengan baik oleh kita,” kata Bima.
Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

13/11/2024 19:47
Polemik Gelar Doktor Bahlil, Ada Apa dengan Program Doktor SKSG di UI? Nasional 13 November 2024

Polemik Gelar Doktor Bahlil, Ada Apa dengan Program Doktor SKSG di UI?
Penulis
JAKARTA, KOMPAS.com
–
Universitas Indonesia
(UI) mengejutkan publik dengan keputusan menangguhkan kelulusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sekaligus Ketua Umum Partai Golkar,
Bahlil Lahadalia
, dari Program Doktor di Sekolah Kajian Stratejik dan Global (SKSG).
Keputusan ini mengundang tanya, terutama soal permasalahan apa yang ditemukan UI dalam proses akademik di program tersebut.
Langkah UI menangguhkan kelulusan Bahlil muncul setelah audit komprehensif terhadap tata kelola program S3 di SKSG.
Melalui siaran pers pada 12 November 2024, Ketua Majelis Wali Amanat (MWA) UI, Yahya Cholil Staquf, mengakui adanya kekurangan dalam pengelolaan program tersebut dan kini tengah berupaya melakukan pembenahan menyeluruh, mencakup aspek akademik dan etika.
“Kami memohon maaf kepada masyarakat atas permasalahan terkait mahasiswa Program Doktor SKSG,” ujar Yahya.

Audit investigatif yang dilakukan oleh Tim Investigasi Pengawasan Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi UI menunjukkan sejumlah aspek penting yang memerlukan perbaikan, termasuk persyaratan penerimaan mahasiswa, proses pembimbingan, publikasi, syarat kelulusan, serta pelaksanaan ujian.
Hasil audit ini menjadi dasar keputusan UI untuk menunda sementara penerimaan mahasiswa baru di program S3 SKSG. Langkah tersebut bertujuan menjaga kualitas dan integritas akademik di tengah sorotan publik.
Sebagai bagian dari upaya meningkatkan profesionalisme, Dewan Guru Besar UI akan mengadakan sidang etik terkait potensi pelanggaran dalam proses pembimbingan mahasiswa di SKSG.
Penangguhan kelulusan Bahlil berlandaskan Peraturan Rektor Nomor 26 Tahun 2022, yang memberikan kewenangan UI menunda kelulusan apabila terdapat indikasi pelanggaran.
“Langkah ini kami lakukan dengan penuh komitmen untuk memastikan seluruh proses pendidikan di lingkungan UI berjalan sesuai aturan yang berlaku,” ucap Yahya.
Saat ini, Bahlil masih berada dalam tahap revisi disertasinya sesuai dengan masukan yang diterima dalam sidang terbuka.
Kepala Kantor Informasi Publik dan Humas UI, Amelita Lusia, menyatakan revisi naskah disertasi akan memperhatikan masukan yang ada dan dilakukan perbaikan agar memenuhi standar akademik UI.
Keputusan menangguhkan kelulusan Bahlil menunjukkan komitmen UI menjaga kualitas pendidikan sekaligus menegakkan integritas akademik.
“UI terus berupaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan untuk menjadi institusi pendidikan yang terpercaya berlandaskan 9 Nilai Universitas Indonesia,” ujar Yahya
Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

13/11/2024 18:45
UI Tangguhkan Kelulusan Bahlil Lahadalia sebagai Doktor Nasional 13 November 2024

UI Tangguhkan Kelulusan Bahlil Lahadalia sebagai Doktor
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –

Universitas Indonesia
(UI) memutuskan untuk menangguhkan kelulusan Menteri ESDM
Bahlil Lahadalia
sebagai doktor.
Ketua Majelis Wali Amanat (MWA) UI Yahya Cholil Staquf menyebut keputusan penangguhan itu diambil berdasarkan rapat koordinasi empat organ UI.
“Kelulusan BL, mahasiswa Program Doktor (S3) SKSG ditangguhkan, mengikuti Peraturan Rektor Nomor 26 Tahun 2022, selanjutnya akan mengikuti keputusan sidang etik,” ujar Yahya dalam keterangan yang diterima, Rabu (13/11/2024).
“Keputusan ini diambil pada Rapat Koordinasi 4 Organ UI, yang merupakan wujud tanggung jawab dan komitmen UI untuk terus meningkatkan tata kelola akademik yang lebih baik, transparan, dan berlandaskan keadilan,” ujar dia.
Yahya menegaskan, UI terus berupaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan untuk menjadi institusi pendidikan yang terpercaya berlandaskan 9 Nilai Universitas Indonesia.
Pihak Universitas Indonesia pun meminta maaf kepada masyarakat atas permasalahan terkait Bahlil yang menjadi mahasiswa Program Doktor (S3) Sekolah Kajian Stratejik dan Global (SKSG) ini.
UI mengakui bahwa permasalahan ini, antara lain bersumber dari kekurangan UI sendiri, dan tengah mengambil langkah-langkah untuk mengatasinya baik dari segi akademik maupun etika.
UI pun telah melakukan evaluasi mendalam terhadap tata kelola penyelenggaraan Program Doktor (S3) di SKSG sebagai komitmen untuk menjaga kualitas dan integritas akademik.
“Tim Investigasi Pengawasan Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang terdiri dari unsur Senat Akademik dan Dewan Guru Besar telah melakukan audit investigatif terhadap penyelenggaraan Program Doktor (S3) di SKSG yang mencakup pemenuhan persyaratan penerimaan mahasiswa, proses pembimbingan, publikasi, syarat kelulusan, dan pelaksanaan ujian,” imbuh Yahya.
Sebelumnya diberitakan, Bahlil Lahadalia berhasil meraih gelar Doktor dalam program studi (Prodi) Kajian Strategik dan Global di Universitas Indonesia (UI).
Bahlil berhasil lulus dalam kurun waktu 1 tahun 8 bulan dengan predikat dengan pujian cumlaude. Bahlil mengangkat disertasi berjudul “Kebijakan, Kelembagaan, dan Tata Kelola Hilirisasi Nikel yang Berkeadilan dan Berkelanjutan di Indonesia”, sesuai dengan bidang yang ia tekuni selama beberapa tahun terakhir sebagai menteri.
Dalam disertasinya, Bahlil mengidentifikasi empat masalah utama dari dampak hilirisasi yang membutuhkan penyesuaian kebijakan.
Keempat masalah itu adalah dana transfer daerah, keterlibatan pengusaha daerah yang minim, keterbatasan partisipasi perusahaan Indonesia dalam sektor hilirisasi bernilai tambah tinggi, serta belum adanya rencana diversifikasi pasca-tambang.
Bahlil pun merekomendasikan empat kebijakan utama sebagai solusi, yakni reformulasi alokasi dana bagi hasil terkait aktivitas hilirisasi, penguatan kebijakan kemitraan dengan pengusaha daerah.
Kemudian penyediaan pendanaan jangka panjang untuk Perusahaan nasional di sektor hilirisasi, serta kewajiban bagi investor untuk melakukan diversifikasi jangka panjang.
Namun, disertasi Bahlil itu dianggap janggal oleh banyak pihak, salah satunya Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) yang merasa dicatut sebagai informan dalam disertasi Bahlil.
Bahlil belum merespons dugaan praktik joki yang dilaporkan Jatam. Namun, ia pernah mengeklaim bahwa ia telah menjalankan seluruh proses studi sesuai mekanisme yang berlaku di UI.
Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

13/11/2024 17:02
Konsisten Berikan Informasi Efektif, BNPT Ikuti Uji Publik Monev Keterbukaan Informasi Publik Nasional 13 November 2024

Konsisten Berikan Informasi Efektif, BNPT Ikuti Uji Publik Monev Keterbukaan Informasi Publik
Tim Redaksi
KOMPAS.com
– Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (
BNPT
) membuahkan hasil baik dalam upaya peningkatan keterbukaan
informasi publik
melalui Presentasi Uji Publik Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan
Informasi Publik
2024.
Kepala Biro Perencanaan, Hukum, dan Hubungan Masyarakat (Karorenhukmas) BNPT Brigadir Jenderal Polisi (Brigjen Pol) Tejo Wijanarko mengatakan bahwa presentasi tersebut merupakan tahapan akhir dalam penilaian
Komisi Informasi Pusat
(KIP).
“Saya kira kita patut bersyukur BNPT bisa mengikuti uji publik karena tidak semua kementerian/lembaga (K/L) bisa mengikuti ini, harus lolos passing grade,” katanya dalam keterangan tertulis, Rabu (13/11/2024).
Hal tersebut disampaikannya setelah Presentasi Uji Publik Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik 2024 di Hotel Grand Mercure Kemayoran, Selasa (12/11/2024).
Tejo mengatakan, BNPT terus berupaya untuk meningkatkan keterbukaan informasi melalui konsistensi pemenuhan hak publik atas informasi secara transparan dan akuntabel.
“Sampai hari ini kita terus berupaya bagaimana memberikan informasi kepada publik dengan cara efektif,” ungkapnya.
Selain itu, Tejo juga membagikan strategi peningkatan pelayanan informasi dan keterbukaan informasi publik, mengingat BNPT merupakan lembaga negara yang berfungsi mencegah terjadinya aksi terorisme sehingga tidak semua informasi dapat disampaikan kepada publik.
“Akan tetapi, secara umum, BNPT akan berupaya membuat akses memperoleh informasi yang mudah dan cepat untuk masyarakat,” paparnya.
Lebih lanjut, BNPT juga memiliki strategi keterbukaan informasi yang selaras dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, yaitu meningkatkan proses pelayanan permintaan informasi publik yang sistematis.
Serta, mengoptimalkan pengelolaan website dan media dalam rangka menyediakan informasi yang dapat mendeteksi dini radikal terorisme, dan meningkatkan sinergi antarbadan publik yang membidangi politik dan keamanan.
Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

13/11/2024 15:18
Ini Komitmen Pemkot Surabaya untuk Pemerataan Akses Layanan Kesehatan

Ini Komitmen Pemkot Surabaya untuk Pemerataan Akses Layanan Kesehatan
Tim Redaksi
K
OMPAS.com
– Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus menunjukkan komitmennya dalam memastikan pemerataan akses
layanan kesehatan
bagi warganya. Salah satunya, tampak dari peningkatan layanan di RSUD Dr M Soewandhie yang semakin dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Warga Margorukun, Kelurahan Gundih, Kecamatan Bubutan, Ch (49), mengaku puas dengan layanan kesehatan yang diterimanya di rumah sakit tersebut. Ia menyatakan bahwa kemudahan pendaftaran
online
mempersingkat waktu tunggu untuk kontrol kesehatan rutin di poli jantung.
“Kebetulan selama satu tahun terakhir saya rutin kontrol di poli jantung. Antreannya tidak terlalu lama. Kalau daftar
online
, kami tahu estimasi waktu datangnya, jadi tidak perlu menunggu lama-lama,” ujarnya dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Kamis (7/11/2024).
Peningkatan pelayanan di RSUD Dr M Soewandhie tak lepas dari perhatian langsung
Wali Kota Surabaya

Eri Cahyadi
yang melakukan inspeksi pada November 2022. Rumah sakit yang berlokasi di Jalan Tambak Rejo ini telah menjadi andalan masyarakat dalam mengakses layanan kesehatan.
Selain RSUD Dr M Soewandhie,
Pemkot Surabaya
juga mengelola RSUD Bhakti Dharma Husada (BDH) di Jalan Kendung, Kecamatan Benowo. Rumah sakit ini menjadi tumpuan utama bagi warga Surabaya Barat sejak diresmikan pada 26 Agustus 2010.
“Sejak ada RSUD BDH yang dekat rumah, saya jadi lebih mudah mengakses layanan kesehatan. Jika darurat, bisa langsung datang,” ungkap warga Kendung, Sememi, Kecamatan Benowo, Nur.
Nur menambahkan, dirinya kini lebih memilih RSUD BDH daripada RSUD Dr Soetomo yang berada di bawah pengelolaan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur. Sebab, lokasinya lebih dekat serta pelayanan yang memadai.
Untuk memperluas akses layanan kesehatan, Pemkot Surabaya saat ini membangun RSUD Eka Candrarini atau yang lebih dikenal sebagai RSUD Surabaya Timur. Rumah sakit ini berlokasi di Jalan Medokan Asri Tengah dan dirancang untuk melengkapi layanan yang sudah ada di RSUD Dr M Soewandhie dan RSUD BDH.
“RSUD Surabaya Timur akan mengurai antrean di rumah sakit yang sudah ada, sekaligus menyediakan layanan khusus untuk ibu dan anak, termasuk spesialis obstetri dan ginekologi (obgyn) serta perlindungan bagi korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT),” ujar Eri saat peletakan batu pertama pembangunan rumah sakit tersebut.
Eri berharap, rumah sakit yang ditargetkan mulai beroperasi pada November 2024 itu dapat memberikan layanan kesehatan yang optimal.
“Rumah sakit ini diprioritaskan untuk ibu dan anak, tetapi melayani semua jenis penyakit,” jelasnya.
Warga Kedung Baruk, Kecamatan Rungkut, Tasya, menyambut baik pembangunan RSUD Surabaya Timur.
“Kalau ada rumah sakit pemkot yang dekat, tentu biaya lebih ringan dibandingkan rumah sakit swasta. Semoga fasilitas dan pelayanannya cepat dan optimal,” harapnya.
Tak berhenti di situ, Pemkot Surabaya juga merencanakan pembangunan dua rumah sakit tambahan pada 2025, masing-masing di kawasan Surabaya Selatan dan Surabaya Utara. Langkah ini diambil untuk memastikan pemerataan akses layanan kesehatan di seluruh penjuru kota.
“Tahun depan, kami akan membangun dua rumah sakit lagi di wilayah selatan dan utara. Dengan demikian, pemerataan layanan kesehatan di Surabaya akan semakin optimal,” kata Eri.
Menurut Eri, tambahan rumah sakit ini diharapkan dapat mengurangi beban layanan di RSUD Dr M Soewandhie dan RSUD BDH, yang kini melayani lebih dari 2.000 pasien setiap hari.
Dengan keberadaan rumah sakit baru, kapasitas layanan akan terbagi lebih merata sehingga setiap rumah sakit dapat melayani sekitar 500 pasien per hari.
“Dengan hadirnya pemerintah, pelayanan kesehatan diharapkan semakin maksimal dan bermanfaat bagi masyarakat Surabaya,” imbuhnya.
Langkah Pemkot Surabaya mendapat apresiasi dari anggota Komisi D DPRD Kota Surabaya, Johari Mustawan. Ia menilai pembangunan rumah sakit baru sangat penting untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
“Kami mendukung pembangunan RSUD Surabaya Timur serta rumah sakit di kawasan selatan dan utara. Penting agar layanan kesehatan mudah diakses warga dan meningkatkan usia harapan hidup,” kata Johari.
Ia juga mengimbau agar Pemkot Surabaya terus mengedukasi warga tentang pola hidup sehat melalui petugas kesehatan di tingkat RT dan RW. Menurut Johari, keberadaan Universal Health Coverage (
UHC
) di Surabaya mempermudah warga mengakses layanan kesehatan hanya dengan menunjukkan KTP.
“Harapan kami, RSUD Surabaya Timur segera dioperasionalkan agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat,” tandasnya.
Langkah strategis Pemkot Surabaya itu menunjukkan komitmen nyata dalam mewujudkan pemerataan akses layanan kesehatan yang berkualitas, terjangkau, dan mudah diakses oleh seluruh warga kota. (ADV)
Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

13/11/2024 13:15
Menko PMK: 13.000 Warga Mengungsi Imbas Erupsi Lewotobi Laki-laki Nasional 13 November 2024

Menko PMK: 13.000 Warga Mengungsi Imbas Erupsi Lewotobi Laki-laki
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Pratikno mengungkapkan, ada 13.000 warga yang mengungsi akibat erupsi Gunung
Lewotobi Laki-laki
di Nusa Tenggara Timur (NTT).
Jumlah warga mengungsi itu disampaikan Pratikno kepada Presiden Prabowo Subianto melalui video konferensi membahas erupsi tersebut di Grha Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Jakarta Timur, Rabu (13/11/2024) malam.
“Saat ini sudah ada lebih dari 13.000 warga yang mengungsi,” kata Pratikno berdasarkan video yang disebar oleh Tim Media Presiden Prabowo pada Rabu (13/11/2024).
Ia pun menuturkan, pihaknya sudah melakukan rapat koordinasi serupa bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pada hari yang sama.
BNPB dan sejumlah kementerian terkait terus melakukan penyelamatan warga sejak erupsi pada 3 November 2024.
“Sejak erupsi di tanggal 3 dini hari yang lalu, BNPB, Kemensos, TNI, Polri, pemda juga telah langsung melakukan penyelamatan dan evakuasi warga,” ucap dia.
Dalam kesempatan terpisah setelah rapat koordinasi, Pratikno menuturkan, Prabowo merasa tak tenang dengan erupsi Gunung Lewotobi Laki-laki hingga melakukan konferensi video di sela-sela kunjungannya ke Amerika Serikat (AS).
Pratikno menuturkan, hal ini pula yang membuat rapat koordinasi digelar dua kali.
“Karena Pak Presiden ingin memperoleh
update
juga, karena Beliau merasa berada di luar negeri sementara mendapatkan berita tentang adanya bencana,” tuturnya.
Gunung Lewotobi Laki-laki di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT) kembali meletus disertai gemuruh kuat pada Selasa (12/11/2024) malam.
Pantauan
Kompas.com
dari Desa Konga, Kecamatan Titehena, gunung itu terus bergemuruh disertai dentuman kuat, bahkan sudah berlangsung selama 30 menit.
Lontaran lava pijar juga teramati di atas puncak gunung dan mengalir ke segala arah.

Warga yang berada di kamp pengungsian mulai panik. Beberapa di antara mereka keluar menyaksikan gunung yang sedang mengalami erupsi.
Bunyi gemuruh gunung Lewotobi terdengar hingga Kota Maumere, Kabupaten Sikka. Mar Pemba, warga Maumere, mengaku kaget.
“Kami di sini juga dengar gemuruh. Lumayan kuat,” ujar Mar saat dihubungi, Selasa malam.
Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

13/11/2024 10:11
Kejagung Periksa Tiga Saksi Terkait Kasus Impor Gula Tom Lembong Nasional 13 November 2024

Kejagung Periksa Tiga Saksi Terkait Kasus Impor Gula Tom Lembong
Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com
– Kejaksaan Agung RI memeriksa tiga saksi terkait dugaan tindak pidana korupsi dalam kegiatan impor gula di Kementerian Perdagangan periode 2015-2016 yang menyeret eks Mendag Thomas Trikasih Lembong.
Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Harli Siregar mengatakan, pemeriksaan ini dilakukan oleh Tim Jaksa Penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) pada Selasa (12/11/2024).
Ketiga saksi yang diperiksa yakni MY, APD, dan NE.
“MY adalah Mantan Kasubdit 2 Importasi Produk Pertanian Kehutanan dan Peram di Kementerian Perdagangan periode 2014-2016,” kata Harli dalam keterangan resmi.
“Sementara itu, APD merupakan Kepala Divisi Akuntansi dan Perpajakan PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PT PPI), dan NE adalah Fungsional Bappepti serta Mantan Plt. Direktur Impor Kementerian Perdagangan pada tahun 2015,” tambah dia.
Adapun ketiga saksi ini diperiksa terkait penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam kegiatan impor gula di Kementerian Perdagangan 2015-2016, atas nama Tersangka Thomas Trikasih Lembong.
“Pemeriksaan ini bertujuan untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan dalam kasus tersebut,” tegas Harli.
Sebelum ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi impor gula, Kejagung telah memeriksa Tom Lembong sebanyak tiga kali sejak 2023.
Setelah pemeriksaan terakhir, penyidik melakukan ekspos perkara dan memutuskan untuk menetapkan Tom Lembong sebagai tersangka bersama CS.
Atas perbuatannya, Tom Lembong disangka melanggar Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 UU Tipikor jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Saat ini, Tom Lembong ditahan di Rutan Salemba cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan.
Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

13/11/2024 08:19
Pilkada dan Bansos: Mungkinkah Penundaan Menjamin Persaingan Adil? Nasional 13 November 2024

Pilkada dan Bansos: Mungkinkah Penundaan Menjamin Persaingan Adil?
Penulis
JAKARTA, KOMPAS.com
– Kebijakan penundaan sementara
bantuan sosial
(
Bansos
) dari Kementerian Dalam Negeri (
Kemendagri
) hingga Pilkada serentak 2024 selesai memicu pro dan kontra di kalangan masyarakat serta pemangku kepentingan.
Langkah ini, menurut Kemendagri, bertujuan menciptakan netralitas dalam proses politik lokal. Namun, pertanyaannya, apakah kebijakan tersebut akan efektif dalam memastikan keadilan di setiap wilayah pemilu lokal?
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyetujui usulan Komisi II DPR RI terkait penghentian sementara Bansos hingga Pilkada selesai.
Menurut Tito, langkah ini menindaklanjuti usulan tersebut sebagai antisipasi terhadap potensi politisasi Bansos selama tahapan Pilkada.
“Kami segera sampaikan surat edarannya, kami setuju. Kemarin Wamendagri sudah menyampaikan soal usulan distribusi
bansos
ditunda sampai Pilkada,” ujar Tito dalam rapat dengan Komisi II di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (12/11/2024).
Penundaan ini dipandang penting oleh Kemendagri karena dianggap mampu mengurangi risiko penggunaan Bansos sebagai alat kampanye terselubung bagi kandidat tertentu.
Dengan tidak adanya bantuan yang mengalir selama tahapan Pilkada, diharapkan masyarakat dapat memilih berdasarkan visi dan misi kandidat, bukan dorongan materi.

Tidak semua daerah terdampak oleh kebijakan ini. Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menjelaskan surat edaran penghentian sementara Bansos berlaku di seluruh Indonesia, tetapi pengecualian berlaku bagi daerah-daerah terdampak bencana.
“Bansos ditunda sampai selesai Pilkada. Seluruh Indonesia kecuali daerah-daerah yang sedang tertimpa bencana, misalnya kan ada letusan di Flores Timur itu ya. Kalau yang lain ditunda dulu,” kata Bima Arya dalam rapat dengan Komisi II.
Penyaluran baru akan dilanjutkan kembali setelah 27 November 2024, yaitu setelah seluruh tahap pemungutan suara selesai.
Usulan ini berasal dari anggota Komisi II DPR RI, Deddy Sitorus, yang menyampaikan pandangannya dalam sebuah rapat resmi. Ia menganggap penundaan Bansos membantu menjaga netralitas dalam Pilkada serentak.
“Satu saran saya pimpinan, kalau bisa karena kan hanya hitungan minggu ini Pilkada kita, kalau bisa semua bansos-bansos dari pemerintah daerah dihentikan dulu sementara sampai 27 November supaya semua yang bertarung
equal
, pak. Jadi tidak ada yang diuntungkan,” kata Deddy.
Bagi Deddy dan anggota DPR lain, penghentian ini dapat menjaga kesetaraan di antara para kandidat dalam Pilkada, memberikan kesempatan yang adil dan mengurangi potensi penyalahgunaan bantuan bagi kepentingan elektoral.
Meski bertujuan menjaga keadilan, kebijakan ini tak luput dari kritik dan kekhawatiran. Banyak masyarakat, terutama penerima bantuan rutin, khawatir dengan penghentian mendadak yang berdampak langsung pada kebutuhan sehari-hari mereka.
Bansos sering menjadi penopang hidup bagi kelompok masyarakat rentan, terutama di tengah kondisi ekonomi yang masih penuh tantangan.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf, atau Gus Ipul, menanggapi pihaknya akan mengikuti keputusan Kemendagri.
“Kalau itu memang menjadi keputusan menteri dalam negeri, ya kita akan ikuti. Nanti saya akan coba mengkonfirmasi ke Pak Tito,” kata Gus Ipul di Kompleks Parlemen, Jakarta.
Kendati demikian, Gus Ipul belum memastikan apakah kebijakan ini akan menjadi aturan tetap pada setiap periode Pilkada.
Meski banyak pihak menganggap penghentian Bansos berkontribusi pada netralitas Pilkada, pertanyaan tetap muncul: apakah langkah ini benar-benar efektif menciptakan keadilan?
Sejauh ini, Kemendagri optimis dengan kebijakan ini, tetapi masih perlu dilihat bagaimana dampak sebenarnya bagi masyarakat di lapangan.
Bima Arya menambahkan bahwa semua jenis Bansos dihentikan sementara, mulai dari bantuan bahan pokok hingga bantuan lain.
“Semuanya (jenis Bansos). Kan biasanya ada bahan pokok, lain-lain, tentu nanti kalau ada hal-hal yang kemudian menjadi pertanyaan, kita akan koordinasikan lagi,” ujar Bima Arya.
Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

13/11/2024 06:30