Xcloud.id

Category: Kompas.com Nasional

  • Mensos Ingatkan Pedagang Bahan Pokok: Tak Pantas Situasi Seperti Ini Menaikkan Harga

    Mensos Ingatkan Pedagang Bahan Pokok: Tak Pantas Situasi Seperti Ini Menaikkan Harga

    Mensos Ingatkan Pedagang Bahan Pokok: Tak Pantas Situasi Seperti Ini Menaikkan Harga
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Menteri Sosial Saifullah Yusuf alias Gus Ipul menegaskan, menaikkan harga bahan-bahan pokok di Provinsi Aceh setelah terjadinya bencana banjir dan tanah longsor sangat tidak pantas dilakukan.
    “Sungguh tidak pantas ya dalam situasi yang seperti ini kita menaikkan harga. Di tengah-tengah orang yang lagi berduka,” kata Saifullah saat ditemui di Kantor Kemensos, Salemba, Jakarta Pusat, Selasa (9/12/2025).
    Saifullah mengatakan, Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem juga telah berpesan kepada para pemilik toko agar tidak menaikkan harga di saat situasi tengah berduka.
    Mensos yang karib dipanggil Gus Ipul ini menuturkan bahwa masyarakat semestinya harus saling tolong-menolong saat sedang diterpa musibah.
    “Pak Mualem juga mengatakan kalau ingkar, kalau ada yang melanggar berarti pada akan ditindak. Jadi ini dalam situasi gini kita sepatutnya untuk tolong-menolong,” kata dia.
    Gus Ipul pun memastikan pemerintah akan terus mempercepat penyaluran bantuan kepada warga terdampak seiring harga bahan-bahan pokok yang mulai melonjak.
    “Kalau percepatan dilakukan oleh semuanya ya. Yang dilakukan percepatan oleh semuanya termasuk Kementerian Sosial kemarin sudah bisa masuk bantuannya ke Bener Meriah dan Aceh Tengah,” ujar Gus Ipul.
    Gus Ipul menyampaikan bahwa saat ini semua pihak berjibaku membantu menyalurkan bantuan logistik bagi para korban.
    “Semuanya, bukan dari kami saja dari banyak pihak. Semua berusaha untuk bisa mengirim bantuan menjangkau yang mungkin malah belum mendapatkan bantuan itu,” ucap dia.
    Adapun hingga Selasa (9/12/2025), warga Desa Alur Mentawak, Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang, masih berada dalam kondisi terisolasi.
    Salah seorang warga, Syahfitri (22), mengatakan akses utama desa tertimbun material longsor.
    Keterisolasian membuat harga bahan pokok melambung tinggi.
    Menurut Syahfitri, BBM dijual Rp 40.000 per liter, telur Rp 100.000 per papan, dan cabai mencapai Rp 250.000 per kilogram.
    Ia berharap pemerintah segera membuka kembali akses jalan agar distribusi pangan dapat kembali normal.
    “Sekarang keluarga kami ungsikan ke Lhokseumawe. Karena sangat sulit kebutuhan bahan pangan di sana,” tuturnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 7 Jembatan Bailey Dibangun untuk Wilayah Terisolasi Banjir Sumatera

    7 Jembatan Bailey Dibangun untuk Wilayah Terisolasi Banjir Sumatera

    7 Jembatan Bailey Dibangun untuk Wilayah Terisolasi Banjir Sumatera
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Sebanyak tujuh jembatan bailey kini sedang dibangun oleh TNI Angkatan Darat setelah sejumlah wilayah di Sumatera terdampak banjir bandang dan tanah longsor.
    Wakil Kepala Pusat Penerangan (Waka Puspen)
    TNI
    , Brigjen Osmar Silalahi, mengatakan
    jembatan bailey
    ini akan menghubungkan wilayah yang terisolasi demi mempercepat distribusi bantuan.
    “Kami informasikan kepada rekan-rekan sekalian, sampai dengan hari ini, TNI telah membangun ataupun mendirikan tujuh jembatan di tiga provinsi,” kata Osmar di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Selasa (9/12/2025).
    Perwira tinggi TNI bintang satu itu menjelaskan seluruh perjalanan pembangunan jembatan bailey ini telah dimulai sejak pemberangkatan dari Jakarta sejak 5 Desember 2025.
    “Mudah-mudahan besok jembatan-jembatan tersebut sudah sampai, sehingga dalam waktu cepat prajurit-prajurit Zeni
    TNI Angkatan Darat
    ,” tegas dia.
    Sekretaris Dinas Penerangan Angkatan Darat (Sesdispenad) Kolonel Heri BW melaporkan bahwa jembatan bailey dibangun di Aceh, yaitu di tiga kecamatan di Kabupaten Bireuen—Kuta Blang, Teupin Reudeup, dan Teupin Mane—serta di satu kecamatan di Kabupaten Aceh Tengah, yakni Jerata.
    “Kemudian satu di Sumatera Utara, yaitu (Desa) Anggoli (Kabupaten Tapanuli Tengah). Itu sekarang posisinya (sudah) 40 persen,” jelas dia.
    Selain itu, sebanyak tiga jembatan bailey dibangun di wilayah Sumatera Barat, tepatnya berada di Nagari Sikabau, dan dua wilayah lainnya.
    “Itu wujud komitmen Bapak Kepala Staf Angkatan Darat dalam penanganan jembatan yang ada di wilayah bencana, sehingga konektivitas antar wilayah bisa terselenggara dan pertumbuhan ekonomi, aktivitas masyarakat juga dapat berjalan dengan baik,” jelasnya.

    Salurkan bantuan Anda untuk korban banjir Sumatera lewat tautan kanal donasi di bawah ini:
    https://kmp.im/BencanaSumatera
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Aceh Dapat Bantuan Negara Lain, Pimpinan MPR: Tidak Salah

    Aceh Dapat Bantuan Negara Lain, Pimpinan MPR: Tidak Salah

    Aceh Dapat Bantuan Negara Lain, Pimpinan MPR: Tidak Salah
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno menilai tidak ada yang salah dari bantuan luar negeri yang diterima Gubernur Aceh, Muzakir Manaf atau Mualem.
    “Jadi saya kira apa yang dilakukan itu tidak salah, tidak menyalahi,” ucap Eddy di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (9/12/2025).
    Eddy mencontohkan salah satu bantuan yang masuk dari China yang dinilainya memang perlu karena Indonesia tidak memiliki teknologi serupa, yakni ditujukan untuk pencarian jenazh dalam lumpur.
    “Bantuan karena kita tidak memiliki teknologinya saat ini ya, untuk mengidentifikasi para korban yang mungkin sekarang ini masih tertimbun di bawah lumpur,” ucapnya.
    “Karena akibat banjir dan lain-lain, sehingga dibutuhkan penanganan yang khusus dalam hal ini dalam upaya untuk melakukan penyelamatan, penyelamatan jiwa manusia,” imbuh dia lagi.
    Di sisi lain, Eddy menyebut pemerintah sudah menangani
    bencana banjir
    di Sumatera dengan sangat baik.
    Apalagi lokasi terdampak juga masih cukup sulit untuk mendistribusikan bantuan secara cepat, karena memang sangat sulit.
    “Jadi sekarang ini kami rasakan yang dilakukan pemerintah juga sudah sangat optimal, menjangkau masyarakat secara luas, meskipun terdapat tantangan-tantangan tersendiri,” ujar dia.
    Sebelumnya, Gubernur Aceh
    Muzakir Manaf
    atau Mualem menyampaikan bahwa pihaknya menerima bantuan dari luar negeri, seperti Malaysia dan China.
    Menurut dia, bantuan dari luar negeri merupakan hal yang sah-sah saja dan tidak ada larangan demi penanganan pascabencana di Aceh.
    Lagipula, masih banyak kebutuhan mendesak yang diperlukan para korban banjir dan longsor di Aceh.
    Mualem mencontohkan bantuan dari kenalannya (kerabat) asal Malaysia, yang memberikan obat-obatan.
    “Tersalurkan semuanya bahkan tidak cukup, dan mereka bahkan dalam beberapa hari ini, hari Rabu akan datang membawa obat sebanyak 3 ton lagi, bersamaan dengan dokter,” katanya saat diwawancarai awak media usai rapat terbatas bersama Presiden di Posko Pangkalan TNI AU Sultan Iskandar Muda, (Minggu 7/12/2025) malam.

    Selain itu, Mualem juga mendatangkan tim pendeteksi mayat yang berasal dari China.
    Mereka saat ini sudah berada di lapangan untuk mengevakuasi jenazah yang tertimbun lumpur.
    Menurut Mualem, tim pendeteksi mayat tersebut bukan atas nama pemerintahan negara setempat, tetapi mereka seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).
    “Ya, mereka sedang evakuasi sekarang di tempat-tempat yang berat terkena banjir. Sedang mengevakuasi mayat-mayat yang tertanam dengan lumpur. Itu pekerjaan mereka, tugas mereka datang ke mari. Mereka bukan dari pemerintah China, tetapi seperti LSM,” ujarnya.

    Salurkan bantuan Anda untuk korban banjir Sumatera lewat tautan kanal donasi di bawah ini:
    https://kmp.im/BencanaSumatera
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pimpinan Komisi V DPR Usul Dana MBG yang Tak Terserap Dialihkan untuk Bencana Sumatera

    Pimpinan Komisi V DPR Usul Dana MBG yang Tak Terserap Dialihkan untuk Bencana Sumatera

    Pimpinan Komisi V DPR Usul Dana MBG yang Tak Terserap Dialihkan untuk Bencana Sumatera
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Ketua Komisi V DPR RI Lasarus mengusulkan agar anggaran yang belum terserap, termasuk dari program Makan Bergizi Gratis (MBG), dialihkan untuk membantu penanganan bencana banjir dan tanah longsor di beberapa wilayah Sumatera.
    Lasarus mengatakan kemampuan fiskal pemerintah daerah saat ini tidak cukup untuk menanggung kebutuhan tanggap darurat dan rekonstruksi pascabencana.
    Oleh karena itu, pemerintah pusat perlu mengalihkan pos anggaran yang belum terserap agar dapat dimanfaatkan untuk menyelamatkan korban dan memperbaiki infrastruktur.
    “Kalau mau, masih ada dana di mana, maka saya pernah ngomong kemarin, udah keluarkan tuh duit yang ada di BI. Kemudian mungkin ada yang di MBG yang tidak terserap sampai tanggal segini, misalnya masih ada sisa berapa ratus miliar misalnya MBG yang belum terserap. Atau masih berapa triliun yang belum terserap misalnya. Ya sudah, semua alokasikan ke lokasi bencana,” ujar Lasarus saat ditemui di Gedung DPR RI, Selasa (9/12/2025).
    Politikus PDI-P itu menegaskan bahwa pengalihan anggaran itu mendesak karena pemerintah daerah tidak memiliki dana yang cukup. Terlebih saat ini sudah memasuki akhir tahun anggaran.
    “Kembali lagi Mas, ini ujung tahun. Apakah dana (Pemda) kita masih cukup untuk melakukan rekonstruksi secara cepat? Karena tadi saya kasih pemikiran, kalau masih ada di kementerian anggaran yang belum terserap, ya sudah. Kita alokasikan ke sana saja, daripada juga nggak terserap anggarannya,” ucapnya.
    Dia pun menyinggung bahwa
    anggaran MBG
    tahun depan akan lebih besar, sehingga sisa anggaran tahun ini bisa diprioritaskan untuk
    penanganan bencana
    .
    “Salah satu contoh kan, MBG kan masih berapa persen yang belum terserap. Ya sudah, kalau memang tidak terserap, bawa ke sana. Atau tahun depan anggaran kita lebih besar kok Rp 335 triliun yang kita siapkan. Rp 355 kalau enggak salah saya. Rp 335 triliun untuk tahun depan. Ya tahun ini enggak terserap, ya sudah, bawa ke sana. Bantu masyarakat di lokasi bencana,” kata Lasarus.
    Lasarus mengingatkan bahwa keterlambatan penanganan dapat menimbulkan permasalahan baru bagi korban terdampak yang masih hidup, terutama karena suplai pangan dan obat-obatan yang terbatas.
    Untuk itu, Lasarus mendesak percepatan operasi tanggap darurat, termasuk memprioritaskan pembukaan akses ke daerah-daerah yang terisolasi.
    “Ini yang tidak boleh terjadi, maka tanggap darurat ini kita percepat… Yang masih hidup ini kita selamatkan semua. Untuk menyelamatkan yang masih hidup ini bagaimana? Mitigasinya, tanggap darurat ini dipercepat. Daerah terisolasi, terobos semua dengan cepat,” pungkas Lasarus.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • PN Jakpus Bantah Kabar Istri Hakim Temui Hasto Kristiyanto dan Minta Maaf

    PN Jakpus Bantah Kabar Istri Hakim Temui Hasto Kristiyanto dan Minta Maaf

    PN Jakpus Bantah Kabar Istri Hakim Temui Hasto Kristiyanto dan Minta Maaf
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat memastikan bahwa istri hakim yang mengadili perkara suap Harun Masiku tidak pernah menemui Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Hasto Kristiyanto.
    “Bahwa tidak benar keterangan yang disampaikan
    Hasto Kristiyanto
    dalam pidatonya,” kata Jubir
    PN Jakarta Pusat
    , Andi Saputra, dalam siaran pers, Selasa (9/12/2025).
    Keterangan Hasto tersebut disampaikan saat dia mengisi seminar nasional Refleksi Hari Anti Korupsi Sedunia di Sekolah Partai PDI-P, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Selasa (9/12/2025) siang.
    “Mohon dijadikan koreksi. Terima kasih,” ujar Andi Saputra.
    Adapun Hasto mengaku pernah didatangi oleh salah satu istri hakim yang mengadili
    kasus suap
    dan perintangan penyidikan yang menjerat dirinya.
    Hasto menuturkan, pertemuan itu terjadi dalam sebuah pertunjukan wayang yang digelar di Sekolah Partai PDI-P, Jakarta, beberapa waktu lalu.
    “Ketika saya wayangan di sini, kira-kira dua minggu yang lalu, ada salah satu istri hakim yang datang ketemu saya,” ujar Hasto saat mengisi seminar nasional Refleksi Hari Anti Korupsi Sedunia di Sekolah Partai PDI-P, Selasa (9/12/2025).
    Hasto menuturkan, ketika itu, istri hakim tersebut meminta maaf karena suaminya mengadili kasus Hasto.
    “Ketemu saya, minta maaf. ‘Mohon maaf Pak terhadap kasus Bapak. Dulu itu kami hanya ditekan.’ Itu disampaikan kepada saya,” jelas dia.
    Kendati demikian, Hasto tidak menjelaskan secara detail pertemuan tersebut karena menurutnya hal itu adalah masa lalu.
    “Tapi yang penting ke depannya adalah bagaimana tidak boleh ada suatu tekanan-tekanan, terlebih kepada lembaga-lembaga peradilan, lembaga-lembaga penegak hukum dalam menjalankan tugas-tugasnya,” ungkap dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Soal Koalisi Permanen, PDI-P Ingatkan soal Terjerumus Oleh Kekuasaan

    Soal Koalisi Permanen, PDI-P Ingatkan soal Terjerumus Oleh Kekuasaan

    Soal Koalisi Permanen, PDI-P Ingatkan soal Terjerumus Oleh Kekuasaan
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Guntur Romli menyinggung risiko terjerumus dalam penyalahgunaan kekuasaan saat menanggapi isu koalisi permanen yang diusulkan Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia.
    “Cuma kami mau mengingatkan, jangan sampai koalisi yang disebut dengan permanen itu malah menjerumuskan kepada kekuasaan yang absolut,” kata Guntur saat ditemui di Sekolah Partai
    PDI-P
    , Lenteng Agung, Jagakarsa, Jakarta Selatan, Selasa (9/12/2025).
    Bukan hanya itu, Guntur juga menyinggung bahwa kekuasaan yang absolut cenderung merusak, sebagaimana ungkapan power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely.
    Di sisi lain, Guntur Romli enggan berkomentar banyak soal usulan ini. Sebab, PDI-P merupakan partai penyeimbang.
    “Ya kalau kami sendiri kan tidak punya kapasitas untuk comment soal itu karena PDI-P sudah menegaskan sebagai politik penyeimbang berada di luar pemerintahan itu merupakan hasil kongres,” jelas dia.
    “Jadi kalau misalnya yang di dalam pemerintahan maupun itu
    koalisi permanen
    atau apapun namanya, itu di luar komentar kami, kami lebih ke sikap bahwa kami tetap menegaskan di luar pemerintahan dan sebagai politik penyeimbang,” tambah dia.
    Sebelumnya diberitakan, Ketua Umum Partai Golkar
    Bahlil Lahadalia
    mengusulkan terbentuknya koalisi permanen untuk mewujudkan stabilitas politik di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
    Usulan tersebut disampaikan Bahlil saat memberikan sambutan dalam puncak Hari Ulang Tahun (HUT) ke-61 Partai Golkar, di Istora Senayan, Jakarta, Jumat (5/12/2025) malam.
    “Partai Golkar berpandangan Bapak Presiden, bahwa pemerintahan yang kuat dibutuhkan stabilitas. Lewat mimbar yang terhormat ini, izinkan kami menyampaikan saran, perlu dibuatkan koalisi permanen,” ujar Bahlil, dalam sambutannya.
    “Jangan koalisi on-off, on-off. Jangan koalisi in-out. Jangan koalisi di sana senang, di sini senang, di mana-mana hatiku senang,” sambung dia.
    Menurut Bahlil, Indonesia sudah harus memiliki prinsip yang kuat untuk meletakkan kerangka koalisi yang benar.
    Bahlil menegaskan, baik penderitaan maupun kegembiraan harus dirasakan bersama-sama.
    “Kalau mau menderita, menderita bareng-bareng. Kalau mau senang, senang bareng-bareng,” tegas Bahlil.
    Dalam kesempatan itu, Bahlil menyampaikan salah satu keputusan Musyawarah Nasional (Munas) Partai Golkar.
    Munas tersebut memutuskan agar Partai Golkar sepenuhnya mendukung pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
    “Partai Golkar harus bersama-sama dengan Bapak Presiden dan Wakil Presiden sebagai partai koalisi yang mendukung pemerintahan. Sampai di mana selesainya? Tergantung Bapak Presiden, karena ini keputusan Munas,” ujar Bahlil.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Ketika Selera Anak Menuntun Menu Bergizi SPPG Darul Ihsan

    Ketika Selera Anak Menuntun Menu Bergizi SPPG Darul Ihsan

    Ketika Selera Anak Menuntun Menu Bergizi SPPG Darul Ihsan
    Tim Redaksi
    KOMPAS.com –
    Ketika sebagian besar warga Menganti masih terlelap, lampu dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Darul Ihsan sudah menyala terang.
    Waktu baru menunjukkan pukul 02.00 dini hari. Dari balik pintu dapur, suara gemericik air, denting wajan, dan langkah cepat para petugas menandai dimulainya rangkaian panjang penyediaan
    Makan Bergizi
    Gratis (
    MBG
    ) untuk ribuan siswa di sekitar Kecamatan Menganti, Gresik, Jawa Timur.
    Sembilan anggota tim masak yang dipimpin satu juru masak telah mengenakan apron, masker, penutup kepala, dan baju kerja steril.
    Mereka bergerak lincah dalam rutinitas yang telah tertanam kuat dalam ingatan dan memastikan 2.111 porsi makanan siap dikirim tepat waktu setiap Senin hingga Sabtu.
    Ribuan porsi makanan itu menyasar siswa taman kanak-kanak (TK), termasuk kelompok bermain (KB) dan raudatul atfal (RA), sekolah dasar (SD) dan madrasah ibtidaiah (MI), sekolah menengah pertama (SMP) dan madrasah sanawiah (MTs), hingga sekolah menengah atas (SMA), sekolah menengah kejuruan (SMK) dan madrasah aliah (MA).
    Jumlah itu akan terus bertambah seiring peningkatan penerima manfaat. Namun, beban produksi bukan satu-satunya tantangan. Ada satu lagi tantangan yang tidak kalah besar, yakni menjaga kualitas pangan sekaligus merespons selera anak-anak.
    “Kami menerima masukan dari anak-anak, mau menu seperti apa. Lalu, kami koordinasikan dengan ahli gizi. Jadi, menu kekinian juga bisa dimasak dengan gizi cukup,” ujar Kepala
    SPPG
    Darul Ihsan Monica Kopda Sari.
    Dari sinilah, SPPG Darul Ihsan mengambil tempat yang berbeda. Dapur ini bukan sekadar fasilitas penyedia makanan, melainkan ruang dialog, yakni dapur yang mendengarkan.
    Di ruang lain, ahli gizi SPPG Darul Ihsan Indri Dewi Listiani menyiapkan perencanaan menu harian. Semua menu disusun berdasarkan prinsip gizi seimbang dan mengacu pada petunjuk teknis Kementerian Kesehatan (
    Kemenkes
    ).
    “Anak TK perlu sekitar 200 kalori sekali makan. Anak SD 300–400 kalori, SMP sekitar 500 kalori, dan SMK lebih dari 700. Kalori ini harus dipenuhi dengan karbohidrat, protein hewani, protein nabati, sayuran, dan buah. Susu pun kami berikan setiap Jumat,” tutur Indri.
    Penentuan menu dilakukan sehari sebelumnya serta melibatkan juru masak dan akuntan agar rencana tidak hanya tepat gizi, tetapi juga efisien dalam anggaran. Variasi dibuat sedemikian rupa agar anak-anak merasa tertarik.
    “Biar anak-anak tertarik, nasinya bisa dibuat nasi kuning atau ayamnya dimasak krispi. Pokoknya tetap kekinian, tapi gizinya harus cukup,” kata Indri.
    Karbohidrat tak selalu hadir dalam bentuk nasi. Sesekali roti, jagung manis, atau ketela menjadi pengganti.
    Lauk pun divariasikan menjadi lebih renyah, seperti ayam krispi atau tahu krispi. Semua dilakukan agar makanan sehat terasa lebih dekat dengan dunia anak-anak. Menu ini diharapkan tidak hadir sebagai penggugur kewajiban, tetapi juga memberikan kenikmatan.
    Penjagaan kualitas dimulai bahkan sebelum bahan makanan masuk ke dapur. Setiap barang datang, Monica dan tim akan memeriksanya secara ketat.
    “Kami pastikan bahan baku masih segar dan berkualitas bagus,” ujarnya.
    Setelah lolos pengecekan, bahan ditimbang sesuai nota, lalu diserahkan kepada tim persiapan untuk dicuci dan dibersihkan.
    Pukul 02.00–04.00 menjadi waktu tersibuk. Mereka memotong sayur, menggoreng menu batch pertama, merebus sop, serta mematangkan protein hewani.
    Pukul 04.00, pengemasan pun dimulai. Porsi untuk TK dan MI kelas 1–3 dikerjakan lebih dulu karena jadwal pulang mereka lebih pagi. Tepat pukul 07.00, kotak-kotak makanan itu diantar ke sekolah-sekolah.
    Salah satu contoh menu sederhana yang diolah adalah nasi, telur mata sapi, sop, tahu krispi, dan jeruk. Terlihat biasa, tetapi setiap porsinya sudah dihitung secara cermat agar memenuhi standar gizi.
    Di balik alur yang tampak mulus itu, kebersihan menjadi prinsip tak tergantikan. Petugas tidak boleh membawa baju kerja dari rumah. Masker, sarung tangan, dan penutup kepala wajib dikenakan. Higienitas bukan sekadar prosedur, melainkan bagian dari komitmen moral.
    “Seluruh aktivitas dipantau agar tetap steril, meski volume pekerjaan tinggi,” tutur Monica.
    Dia merinci, SPPG Darul Ihsan digerakkan 40 petugas yang terbagi dalam tiga tim besar, yakni tim sayur, tim masak, dan tim pengemasan. Mereka bekerja layaknya roda-roda dapur industri yang padat dan cepat, tetapi rapi.
    Dampak program MBG terasa langsung di sekolah. Banyak orangtua menyampaikan bahwa anak-anak makin terbiasa makan sayur dan buah serta lebih berani mencoba menu baru.
    Bagi sebagian siswa yang sering melewatkan sarapan di rumah, MBG juga memberi energi yang cukup untuk memulai pelajaran.
    “Respons orangtua positif karena program ini meningkatkan kebiasaan makan sehat,” kata Monica.
    Namun, hal paling menarik adalah cara SPPG Darul Ihsan membuka ruang bagi anak-anak untuk bersuara.
    Setiap permintaan menu dicatat, dirapatkan, lalu dipikirkan kemungkinan penerapannya. Masukan tersebut memang tidak semua bisa diwujudkan seketika. Akan tetapi, SPPG Darul Ihsan selalu berupaya untuk memasukkannya ke perencanaan menu berikutnya selama tetap memenuhi standar gizi.
    Bagi Monica, mendengarkan anak-anak berarti memberikan mereka peran dalam pengalaman makan sehat. Dengan begitu, program tersebut bukan hanya layanan, melainkan pendidikan rasa.
    “Menu kekinian yang dibuat lebih padat gizi tidak hanya meningkatkan minat makan, tetapi juga menjadi media edukasi bahwa makanan sehat bisa tetap lezat dan menyenangkan,” ujarnya.
    Di dapur yang hidup sejak dini hari itu, program MBG tidak sekadar menyiapkan ribuan kotak makanan.
    Program tersebut turut menanamkan kebiasaan, membuka ruang partisipasi, dan mengajarkan bahwa perhatian dapat hadir dalam bentuk paling sederhana, yakni seporsi makanan bergizi yang dibuat dengan sungguh-sungguh.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Jangan Biarkan Bau Bangkai Bicara!

    Jangan Biarkan Bau Bangkai Bicara!

    Jangan Biarkan Bau Bangkai Bicara!
    Saat ini saya bekerja sebagai Dosen Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Hasanuddin. Aktifitas di luar di kampus, saat ini menjadi Sekjen Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI).
    BENCANA
    besar yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat bukan sekadar peristiwa alam. Ia adalah tragedi kemanusiaan, luka sosial, dan ujian solidaritas bangsa.
    Siapa pun yang berdiri di tengah lokasi terdampak hari ini pasti akan terdiam. Bukan karena tidak peduli, tetapi karena tidak tahu harus mulai dari mana.
    Sejauh mata memandang, yang terlihat hanya reruntuhan, lumpur, pepohonan tumbang, kendaraan ringsek, dan rumah-rumah yang berubah menjadi serpihan.
    Jalan-jalan tertutup material longsor. Jembatan patah. Aliran sungai berubah. Dan bau bangkai menyengat menusuk udara—pertanda ancaman penyakit sedang menunggu waktu untuk merebak.
    Pada titik ini, kita harus jujur: pemulihan tidak bisa dilakukan dengan tenaga manual. Tidak dengan tangan kosong, tidak dengan cangkul, tidak dengan skop.
    Kerusakan ini terlalu luas. Terlalu kompleks. Terlalu masif.
    Data terakhir, sudah 961 jiwa tewas. Puluhan ribu lainnya kehilangan rumah. Jutaan orang mengungsi.
    Ini bukan bencana biasa. Ini adalah bencana tingkat nasional, sekalipun belum ditetapkan sebagai demikian.
    Pemerintah tentu punya pertimbangan mengapa belum menyatakannya sebagai bencana nasional. Namun, negara tidak perlu sebuah deklarasi untuk menunjukkan keberpihakan.
    Dan saat ini, yang dibutuhkan bukan sekadar kehadiran, tetapi penggerahan sumber daya besar-besaran. Karena waktu sedang menjadi musuh.
    Semakin lama puing dan material menumpuk, dampaknya semakin lama mobilitas warga tersendat. Bantuan terhambat. Air kotor meluas. Penyakit menular mengintai. Jenazah sulit ditemukan. Trauma masyarakat mengeras.
    Kita tidak boleh kalah oleh waktu. Intervensi alat berat jalan satu-satunya.
    Kerusakan seluas ini hanya bisa dipulihkan dengan alat berat dalam jumlah yang luar biasa banyak. Tidak cukup 10 unit, 20 unit, bahkan tidak cukup 100 unit.
    Dalam kondisi seperti ini, dibutuhkan ratusan hingga ribuan alat berat untuk bekerja serentak seperti ekskavator, loader, dozer, dump truck, crane, alat sortir sampah dan material.
    Pekerjaan yang biasanya butuh satu tahun, harus dipadatkan menjadi hitungan minggu. Karena setiap hari keterlambatan berarti nyawa dan kesehatan masyarakat menjadi taruhannya.
    Pertama, Kementerian PUPR punya jaringan kontraktor terbesar di republik ini. Punya suplai alat berat berlimpah. Punya pengalaman rekonstruksi cepat pasca-bencana.
    Satu instruksi langsung dapat menggerakkan ratusan unit ke titik terdampak.
    Kedua, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Pengusaha-pengusaha pemegang konsesi hutan—HTI, HPH, dan pemegang izin lainnya—memiliki alat berat di lapangan.
    Mereka mendapat manfaat dari alam. Kini saatnya mereka berbalas budi pada alam dan pada rakyat.
    Ketiga, Kementerian ESDM dan perusahaan tambang. Industri pertambangan adalah sektor dengan kepemilikan alat berat paling masif. Ekskavator 20 ton, dump truck raksasa, bulldozer—semua ada.
    Untuk bencana sebesar ini, hentikan aktivitas tambang sementara waktu. Kerahkan armada ke Sumatera. Inilah bentuk empati yang nyata.
    Keempat, para pemilik modal dan fasilitas. Tidak semua kontribusi harus dalam bentuk uang. Aset, fasilitas, armada, dan logistik jauh lebih dibutuhkan sekarang.
    Empati bukan hanya tentang memberi; ini tentang hadir dan menolong dengan apa yang kita punya.
    Bencana ini bukan milik Sumatera. Ini milik Indonesia. Jika ribuan orang telah kehilangan rumah, jika anak-anak kehilangan orangtua, jika lansia tak punya tempat tidur, apakah kita masih bisa membiarkan pemulihan bergerak pelan?
    Negara besar diuji bukan pada saat aman, tetapi pada saat warganya berteriak meminta pertolongan.
    Dan hari ini, jeritan itu jelas dan nyaring. Kita hanya perlu mendengarkan.
    Ini soal kemanusiaan, bukan administrasi. Semoga pemerintah pusat, para pengusaha, para pemilik alat berat, para pemilik fasilitas, dan siapa pun yang diberi kemampuan oleh Tuhan, dapat melihat bencana ini dengan hati terbuka.
    Karena rakyat yang tertimbun lumpur, rakyat yang kehilangan keluarga, rakyat yang menunggu bantuan— tidak bertanya apakah ini bencana nasional atau bukan.
    Yang mereka butuhkan adalah: tindakan cepat, kepedulian, dan kehadiran negara.
    Saatnya sumber daya nasional digerakkan secara masif. Saatnya Indonesia menunjukkan bahwa di tengah duka sebesar ini, kita tetap satu bangsa yang tidak membiarkan siapa pun tertinggal.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Hasto Sebut Korupsi Kini Makin Besar, Soroti Lemahnya Etika dan Moral Bangsa

    Hasto Sebut Korupsi Kini Makin Besar, Soroti Lemahnya Etika dan Moral Bangsa

    Hasto Sebut Korupsi Kini Makin Besar, Soroti Lemahnya Etika dan Moral Bangsa
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Hasto Kristiyanto menyinggung korupsi yang saat ini dianggap kian besar dibandingkan sebelumnya.
    Hal tersebut disampaikan Hasto saat mengisi seminar nasional Refleksi Hari Anti
    Korupsi
    Sedunia, di Sekolah Partai PDI-P, Selasa (9/12/2025).
    “Jadi, kalau kita melihat persoalan-persoalan korupsi sekarang justru makin besar, itu juga tidak bisa terlepas dari potret diri terhadap etika, moral, nilai-nilai yang diyakini oleh suatu bangsa. Korupsi makin membesar, artinya nilai-nilai etika moral itu juga mulai menurun,” kata Hasto, Selasa.
    Hasto menyinggung hal tersebut saat awalnya berbicara mengenai Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri, yang ketika menjabat sebagai Presiden ke-5 RI bertindak sebagai mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
    “Sebagai Mandataris MPR, Megawati terikat pada seluruh keputusan-keputusan MPR yang harus dijalankan. Dan di situlah bagaimana seluruh TAP MPR pascakejatuhan Soeharto, di situ sangat jelas menggambarkan bahwa apa yang disebut sebagai nepotisme, kolusi, dan korupsi harus, harus, dan harus dihancurkan dari muka Republik ini,” ujar dia.
    Hasto menuturkan, saat itu lahirlah
    Komisi Pemberantasan Korupsi
    (KPK) pada masa awal reformasi.
    Ia menyebut, KPK dibentuk karena lembaga penegak hukum saat itu, termasuk kepolisian, kejaksaan, dan peradilan, dinilai berada di bawah kendali kekuasaan.
    “Maka KPK dibentuk dalam suatu konsideran bahwa ketika aparat penegak hukum masih dikuasai oleh penguasa, maka dibentuklah Komisi Pemberantasan Korupsi dengan kewenangan yang begitu besar,” ujar dia.
    Ia juga menyinggung Ketua KPK pertama, Taufiequrachman Ruki, yang disebutnya kerap menjadi mitra dialog.
    Hasto kemudian mengaitkan kondisi tersebut dengan pandangan ilmiah dalam buku “How Democracies Die” karya Steven Levitsky, yang menurutnya menggambarkan terbentuknya rezim otoriter, terutama ketika negara mengalami krisis.
    “Di dalam buku itu digambarkan bagaimana rezim otoriter itu terbentuk. Secara empiris sangat jelas, seringkali ada yang diwarnai dengan krisis,” ucap dia.
    Menurut Hasto, fenomena serupa terlihat saat Indonesia menghadapi pandemi Covid-19, di mana kekuasaan semakin terpusat pada eksekutif dan kemudian tidak dikoreksi saat situasi kembali normal.
    “Di dalam buku itu juga dijelaskan bagaimana negara-negara bisa membentengi terhadap otoriter, termasuk wajahnya yang populis. Itu karena suatu etika, moral, nilai yang menjadi
    values
    dari bangsa itu,” tegas Hasto.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Hakordia 2025, Pukat UGM: Penanganan Kasus Korupsi Tetap Berjalan tapi Selektif

    Hakordia 2025, Pukat UGM: Penanganan Kasus Korupsi Tetap Berjalan tapi Selektif

    Hakordia 2025, Pukat UGM: Penanganan Kasus Korupsi Tetap Berjalan tapi Selektif
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Pusat Studi Anti Korupsi (Pukat) Universitas Gadjah Mada (UGM) menilai, penindakan kasus korupsi selama 2025 tetap dilakukan aparat penegak hukum, tapi selektif.
    Hal tersebut disampaikan Peneliti Pukat UGM Zaenur Rohman dalam catatannya mengenai
    Hari Antikorupsi Sedunia
    (Hakordia) 2025.
    “Ini 9 Desember 2025, peringatan Hari Antikorupsi Sedunia, dari sisi kasus, saya lihat ada kecenderungan bahwa pemberantasan korupsi itu dari sisi penindakan tetap dilakukan, tetapi selektif,” kata Zaenur saat dihubungi wartawan, Selasa (9/12/2025).
    Zaenur mengatakan, penanganan kasus korupsi yang ditangani aparat penegak hukum dalam satu tahun terakhir hanya menyasar pejabat di level menengah dan bawah.
    Kalaupun ada pejabat level atas yang disasar, penanganan kasusnya tidak tuntas.

    “Level atas ada yang disasar, tetapi kasus-kasus yang ditangani itu tidak tuntas. Atau misalnya tunggakan kasus-kasus sebelumnya, misalnya di kasus Timah, itu pelaku-pelaku intelektualnya mereka sebagai beneficial ownership-nya itu tidak disentuh oleh Kejaksaan Agung,” ujarnya.
    Zaenur juga menyinggung kasus korupsi proyek jalan di Medan Sumatera Utara (Sumut) di mana aparat tidak sampai melakukan penyidikan terhadap level pimpinan tertinggi di daerah. Sehingga, penanganan kasusnya tidak tuntas.
    “Jadi tidak melakukan pemberantasan korupsi itu dengan prinsip
    equality before the law
    . Yang saya lihat justru kemudian ada banyak kasus yang terlihat kasus itu tidak tuntas diungkap. Kenapa tidak tuntas? Ya tidak jauh-jauh dari
    intervensi politik
    ,” tuturnya.
    Di sisi lain, Zaenur menyinggung kondisi Komisi Pemberantasan Korupsi (
    KPK
    ) yang hingga saat ini belum menjadi lembaga independen.
    Dia mengatakan, hal ini membuat pemberantasan korupsi di KPK tidak berjalan efektif.
    “Yang juga masih sangat menyedihkan adalah kondisi KPK. Di mana independensi KPK belum pulih, belum dikembalikan sehingga KPK tidak bisa secara efektif melakukan penindakan kasus-kasus korupsi karena terus-menerus mendapatkan intervensi,” ucap dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.