Category: Kompas.com Nasional

Pakistan Kirim Dokter dan Pakar Kesehatan ke Indonesia, Prabowo: Kami Sangat Butuh

Pakistan Kirim Dokter dan Pakar Kesehatan ke Indonesia, Prabowo: Kami Sangat Butuh
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Presiden RI Prabowo Subianto mengatakan, Indonesia dan Pakistan berkomitmen memperkuat kerja sama di bidang kesehatan.
Dia menuturkan, pemerintah Pakistan telah bersedia mengirimkan dokter untuk membantu kekurangan dokter di Indonesia.
Hal tersebut disampaikan Prabowo usai pertemuan kenegaraan dengan Perdana Menteri (PM) Pakistan Muhammad Shehbaz Sharif, di Islamabad, Pakistan, Selasa (9/12/2025).
“Saya sangat senang, saya sangat bersyukur bahwa Pakistan bersedia membantu kami di bidang kesehatan dengan mengirimkan dokter, profesor, dan pakar Anda untuk membantu kami di sektor kesehatan,” ujar Prabowo.
Prabowo memaparkan bahwa Indonesia saat ini masih membutuhkan banyak dokter umum dan dokter gigi.
Menurut dia, bantuan pengiriman tenaga kesehatan dari Pakistan ke Tanah Air sangat strategis dan krusial.
“Kami sangat membutuhkan dokter dan dokter gigi, dan saya sedang memulai program pendidikan besar-besaran di bidang ini. Jadi, bantuan Anda akan sangat strategis dan krusial bagi kami. Kami sangat menghargainya,” tutur dia.
Tidak hanya itu, Indonesia dan Pakistan juga akan memperkuat hubungan kerja sama di bidang perdagangan, pendidikan, pertanian, dan teknologi.
“Di semua bidang ini kami ingin bergerak sangat cepat,” imbuh Prabowo.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

10/12/2025 09:12
Jokowi Akan Tunjukan Semua Ijazah Aslinya di Pengadilan

Jokowi Akan Tunjukan Semua Ijazah Aslinya di Pengadilan
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) menyatakan, ijazah asli kelulusannya dari sekolah dasar hingga Universitas Gadjah Mada (UGM) akan ditunjukkannya di pengadilan.
Menurutnya, pengadilan merupakan forum yang paling tepat untuk membuktikan keaslian ijazahnya.
Hal tersebut
Jokowi
sampaikan dalam wawancara eksklusif
Program Khusus Kompas TV
di kediamannya, Solo, Jawa Tengah, Selasa (9/12/2025) malam.
“Ya, itu (pengadilan) forum yang paling baik untuk menunjukkan ijazah asli saya dari SD, SMP, SMA, universitas, semuanya dan saya bawa,” ujar Jokowi dikutip dari
Kompas TV
, Selasa (9/12/2025) malam.
Jokowi menegaskan, persoalan
ijazah palsu
yang dibawanya ke ranah hukum diharapkan jadi pembelajaran untuk tidak mudah menuduh seseorang.
“Untuk pembelajaran kita semuanya bahwa jangan sampai gampang menuduh orang, jangan sampai gampang menghina orang, memfitnah orang, mencemarkan nama baik seseorang,” ujar Jokowi.
Jokowi mengatakan, kasus serupa bisa saja terjadi ke orang lain jika dirinya tidak membawanya ke ranah hukum.
“Ya kan bisa terjadi tidak hanya kepada saya, bisa ke yang lain. Bisa ke menteri, bisa ke presiden yang lain, bisa ke gubernur, bupati, wali kota, semuanya dengan tuduhan asal-asalan,” ujar Jokowi.
Pada masa-masa ekstrem seperti ini, Jokowi menilai bahwa semua pihak seharusnya berkonsentrasi terhadap hal-hal yang besar.
“Untuk strategi besar negara, untuk kepentingan yang lebih besar bagi negara ini. Misalnya tadi yang berkaitan dengan menghadapi masa-masa ekstrem, menghadapi masa-masa perubahan karena
artificial intelligence
, karena
humanoid robotic
,” ujar Jokowi.
“Jangan malah kita, energi besar kita, kita pakai untuk urusan-urusan yang sebetulnya menurut saya urusan ringan,” ujar Jokowi.
Di samping itu, Jokowi sendiri menunggu pembuktian dari pihak-pihak yang kerap menyebut ijazah kelulusannya palsu.
“Dan itu akan lebih baik kalau pembuktiannya itu diamati lah. Sehingga betul-betul akan kelihatan proses hukumnya, akan kelihatan adilnya, karena yang memutuskan adalah di pengadilan,” ujar Jokowi.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

10/12/2025 08:47
Konflik PBNU: Gus Yahya Diberhentikan, Zulfa Mustofa Jadi Pj Ketum

Konflik PBNU: Gus Yahya Diberhentikan, Zulfa Mustofa Jadi Pj Ketum
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Di tengah konflik internal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Rais Syuriah mengumumkan bahwa Zulfa Mustofa terpilih sebagai Penjabat (Pj) Ketua Umum PBNU.
Pengumuman ini disampaikan usai
PBNU
menggelar rapat pleno di Hotel Sultan, Jakarta, Selasa (9/12/2025) malam, yang diikuti oleh Mustasyar, A’wan, Syuriyah, Tanfidziyah, serta seluruh pimpinan lembaga dan badan otonom (Banom) PBNU.
“Penetapan Penjabat (Pj) ketua umum PBNU masa bakti sisa sekarang ini Yang Mulia Bapak KH
Zulfa Mustofa
,” ujar Rais Syuriah PBNU, M Nuh, selaku pimpinan rapat pleno.
Zulfa sebelumnya diketahui menduduki posisi sebagai Wakil Ketua Umum Tanfidziyah PBNU. Menurut M Nuh, Zulfa akan melaksanakan tugas-tugasnya sebagai Pj Ketum sampai Muktamar PBNU digelar pada 2026 mendatang.
“Oleh karena itu beliau akan memimpin PBNU sebagai Pj Ketum melaksanakan tugas-tugasnya sampai dengan muktamar yang insya Allah akan dilaksanakan di 2026,” jelas M Nuh.
Namun, penetapan Pj Ketum itu, dinilai Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf (
Gus Yahya
) tidak sah menurut Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PBNU. Sebab, pleno hanya bisa diadakan oleh jajarah Syuriyah (dewan ulama) bersama Tanfidziyah (badan pelaksana harian).
“Yang mengundang hanya Syuriyah, ini
ndak
bisa, karena harus, pleno itu harus diundang oleh Syuriyah dan Tanfidziyah,” kata Gus Yahya, terpisah..
Ia menambahkan, di tubuh PBNU tidak mungkin ada dua ketua umum. Sementara, perubahan ketua umum, menurutnya, hanya bisa dilakukan melalui muktamar, yang pelaksanaannya harus sesuai dengan AD/ART.
“Kalau plenonya enggak sah itu… masa ya (PJ Ketum) bisa dianggap sah, gitu lho.
Ndak
mungkin ada dua,” kata dia.
“Apapun keinginan orang untuk menghentikan saya tanpa muktamar, tanpa permusyawaratan tertinggi, itu tidak mungkin bisa dieksekusi karena bertentangan dengan AD/ART dan melawan hukum,” tegasnya.
Konflik internal bermula dari hasil rapat pengurus harian Syuriyah PBNU pada 20 November 2025, di mana Gus Yahya disebut telah mencemarkan nama baik organisasi.
Alasannya, Gus Yahya menghadirkan tokoh zionis Peter Berkowitz dalam pelatihan kepemimpinan kader NU tertinggi, yakni Akademi Kepemimpinan Nasional Nahdlatul Ulama (AKN NU).
Rapat Pengurus Harian Syuriyah PBNU kemudian menilai tindakan Gus Yahya telah melanggar Peraturan Perkumpulan NU Nomor 13 Tahun 2025 dan meminta Ketum untuk mundur dalam waktu tiga hari sejak surat keputusan diterima.
Lebih dari tiga hari, muncul Surat Edaran PBNU nomor 4785/PB.02/A.II.10.01/99/11/2025 yang telah beredar di publik.
SE itu menyatakan Gus Yahya tak lagi menjabat Ketum PBNU sejak 26 November 2025 dan diminta melepas segala atributnya sebagai Ketua Umum.
Selain menyatakan Gus Yahya diberhentikan, surat itu juga menyebut Rais Aam PBNU
Miftachul Akhyar
akan mengambil tampuk kepemimpinan sementara di PBNU.
“Surat Edaran PBNU Nomor 4785/PB.02/A.II.10.01/99/11/2025 yang ditandatangani oleh Wakil Rais Aam PBNU KH Afifuddin Muhajir dan Katib KH Ahmad Tajul Mafakhir adalah benar dan sah,” kata Kiai Sarmidi di Hotel Sultan, Jakarta Pusat, Kamis (27/11/2025).
Namun, Gus Yahya menolak keputusan Syuriyah PBNU yang dipimpin Miftachul Akhyar itu.

“Saya diminta mundur dan saya menolak mundur, saya menyatakan tidak akan mundur, dan saya tidak bisa diberhentikan kecuali melalui Muktamar,” ucap Gus Yahya dalam konferensi pers, Rabu (26/11/2025).
Gus Yahya mengatakan, proses rapat harian Syuriyah tidak dapat diterima karena hanya melontarkan tuduhan-tuduhan dan melarang dirinya untuk memberikan klarifikasi.
“Kemudian langsung menetapkan keputusan yang berupa hukuman, ini jelas tidak dapat diterima,” ucap dia.
Dia menegaskan, hasil Muktamar ke-34 pada 2021 yang menetapkan dirinya sebagai Ketua Umum PBNU tidak dapat diubah kecuali melalui Muktamar selanjutnya.
Menurutnya, setiap orang, setiap jabatan, tugas, dan wewenangnya diatur oleh konstitusi organisasi atau anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART).
“Posisi saya sebagai Ketua Umum Tanfidziyah Pengurus Besar NU dan Mandataris Muktamar ke-34 tahun 2021 di Lampung tetap tidak dapat diubah kecuali melalui Muktamar. Ini sangat jelas dan tanpa tafsir ganda di dalam sistem konstitusi dan regulasi NU, baik AD/ART maupun aturan-aturan lainnya,” kata Gus Yahya.
Sementara itu, Zulfa berharap agar konflik soal posisi kepemimpinan organisasinya berakhir usai penetapan dirinya dalam rapat pleno.
“Saya berharap dengan ditunjuknya saya dalam forum pleno ini sebagai Pejabat Ketua Umum, ketidakpastian itu selesai,” ujar Zulfa usai rapat pleno.
Zulfa mengatakan, rapat pleno yang dihadiri oleh tokoh-tokoh penting PBNU menunjukkan keseriusan seluruh pihak untuk kembali bersatu dan memperbaiki organisasi.
“Kita lihat di sini hadir semua tokoh-tokoh besar. Rais Aam kita lengkap ditemani dua Wakil Rais Aam. Beliau ini adalah, saya menyebutnya ‘Tri Tunggal’ yang sangat hebat, yang sangat tegar sekali memutuskan apa yang beliau putuskan sampai pada malam hari ini. Kemudian saya ditetapkan sebagai Pejabat Ketua Umum,” katanya.
Zulfa juga menyinggung hadirnya para perwakilan keluarga besar NU dan unsur pengurus dari berbagai wilayah.
“Ini menunjukkan, selain juga PWNU-PWNU yang hadir duduk di depan ini, bahwa kami semua bertekad, bertekad sungguh-sungguh untuk bersatu. Untuk melanjutkan khidmah jam’iyah di abad keduanya,” sambungnya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

10/12/2025 07:00
Jadi Pj Ketum PBNU, Zulfa Mustofa Minta Restu Ma’ruf Amin

Jadi Pj Ketum PBNU, Zulfa Mustofa Minta Restu Ma’ruf Amin
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Penjabat (Pj) Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) yang baru ditetapkan, Zulfa Mustofa, mengaku telah meminta restu kepada sang paman, Wakil Presiden ke-13 RI yang juga Mustasyar PBNU, KH Ma’ruf Amin.
Hal itu disampaikan Zulfa saat menegaskan bahwa dirinya adalah santri dari banyak masyayikh dan kiai besar di
PBNU
yang membimbing perjalanan hidupnya, tak terkecuali sosok Ma’ruf Amin.
“Tidak perlu disebut, saya pasti bukan cuma santri, saya keponakan Kiai Haji
Ma’ruf Amin
. Ya… Saya keponakan Kiai Haji Ma’ruf Amin, dan saya sudah minta restu beliau. Dan semoga insyaallah restu-restu semuanya membuat perjalanan ini menjadi lebih ringan,” ujar Zulfa di arena rapat pleno, Hotel Sultan, Jakarta Pusat, Selasa (9/12/2025).
Zulfa menegaskan bahwa dirinya bukanlah orang penting di PBNU, jika dibandingkan dengan para kiai yang membimbingnya.
“Saya bukan siapa-siapa, saya santri daripada Rais Aam, dan juga santri Syuriyah PBNU. Tentu juga santri kiai-kiai pesantren-pesantren besar yang malam hari ini tidak bisa hadir,” kata Zulfa.
Dia pun kembali mencontohkan sosok-sosok kiai PBNU yang telah berjasa besar dan membimbingnya hingga saat ini.
“Saya juga santrinya Kiai Nurul Huda Jazuli Ploso. Saya juga santrinya Kiai Haji Anwar Manshur Lirboyo. Saya juga santrinya Kiai Fuad Nurhasan Sidogiri. Saya juga santri daripada masyayikh-masyayikh besar yang saya tidak bisa menyebut satu per satu namanya, termasuk santri daripada Abuya Muhtadi,” tutur Zulfa.
Dalam kesempatan itu, Zulfa juga menegaskan bahwa dirinya akan mengemban amanah memimpin PBNU dengan menjunjung tinggi akhlak dan prinsip kesantrian.
“Saya berjanji, saya akan menjalankan amanah ini seadil-adilnya, sebersih-bersihnya, seikhlas-ikhlasnya, dan sesantun-santunnya menjaga keadaban sebagai santri. Karena Tanfidziyah adalah santri,” katanya.
Dia juga memastikan bahwa kepengurusan PBNU ke depan akan semakin solid dan semua pihak bersepakat untuk menjaga persatuan organisasi.
“Ini menunjukkan… Bahwa kami semua bertekad, bertekad sungguh-sungguh untuk bersatu,” pungkasnya.
Diberitakan sebelumnya, rapat pleno PBNU yang dipimpin Rais Syuriah PBNU, M Nuh, menetapkan Zulfa sebagai
Pj Ketua Umum
hingga Muktamar PBNU 2026 digelar.
Sementara itu, Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya sebelumnya mengatakan dirinya masih sah sebagai Ketua Umum PBNU.
Dia pun menegaskan bahwa rapat pleno dengan agenda penetapan Pj Ketum tidak memenuhi ketentuan organisasi.
“Ini sendiri kan secara aturan tidak bisa disebut pleno,” ujar Yahya.
Menurut dia, pleno tidak boleh hanya digelar oleh jajaran Syuriyah tanpa melibatkan Tanfidziyah.
“Yang mengundang hanya Syuriyah, ini tidak bisa, karena pleno itu harus diundang oleh Syuriyah dan Tanfidziyah,” jelasnya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

10/12/2025 00:14
Mendagri: Dukcapil Daerah Masih Pasif, 5 Juta Warga Belum Punya KTP

Mendagri: Dukcapil Daerah Masih Pasif, 5 Juta Warga Belum Punya KTP
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyebut jajaran di satuan Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) tingkat daerah masih pasif.
Tito menilai mereka belum aktif mengajak dan mendatangi warga di daerah untuk membuat
KTP
.
“Saat ini saya masih lihatnya, masih banyak bersifat pasif.
Dukcapil
-dukcapil daerah masih bersifat pasif,” kata Tito dalam Rapat Koordinasi Nasional terkait penguatan tata kelola
data kependudukan
serta keamanan digital yang digelar di Kawasan Jakarta Barat, Jakarta, Selasa (9/12/2025).
“(Dukcapil daerah) nunggu, nunggu orang datang untuk buat KTP. Nunggu orang datang untuk mendaftarkan,” ucap dia lagi.
Tito memaparkan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah masyarakat Indonesia saat ini mencapai 286 juta orang.
Hingga saat ini, sudah ada 97 persen di antaranya memiliki kartu identitas atau KTP.
Namun, sekitar tiga persen sisanya masih belum terdata identitasnya.
“Sudah 97 persen yang terdata. Saya bilang, 3 persen lagi gimana nih? Enggak usah tiga persen, 2 persen saja dari 286 juta itu, itu lebih kurang 5,6 juta orang. Artinya belum terdata,” ungkap Tito.
Mantan Kapolri ini merasa tidak puas dengan angka tersebut.
Tito ingin jajaran Dukcapil di daerah bekerja lebih agresif untuk mendata dan memberikan identitas kepada warga negara Indonesia yang belum punya KTP.
”
I want more aggressive
. Saya ingin agak lebih agresif untuk mengidentifikasi warga negara atau non-warga negara yang tinggal di Indonesia untuk mendaftar,” tuturnya.
Jajaran Dukcapil harus lebih giat lagi untuk menjaring masyarakat yang terisolasi ataupun masyarakat yang termarjinalkan, termasuk gelandangan di jalanan.

Tito mengatakan, konstitusi di Indonesia telah mengamanatkan agar negara menjaga serta memelihara semua warga miskin di Tanah Air.
Ia merasa sedih jika ada warga negara atau gelandangan yang tidak memiliki kartu identitas.
“Artinya apa? Kita harus agresif untuk mendatangi mereka. Saya mendapat banyak masukan bahwa yang tidak punya rumah, mereka tidak punya kartu identitas. Ini harus kita carikan solusi supaya mereka memiliki identitas, kartu identitas,” ungkap Tito.
“Ada yang menyampaikan tadi Pak Teguh, ‘Pak, kita harus punya alamatnya’. Ya, bicara sama Kemensos gimana cara carikan alamatnya mereka,” sambung dia lagi.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

09/12/2025 23:18
Pikul Genset, Prajurit TNI Jalan Kaki ke Pelosok Tapanuli Tengah

Pikul Genset, Prajurit TNI Jalan Kaki ke Pelosok Tapanuli Tengah
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Sebanyak 40 personel TNI dari Yonif 122/TS dan Yonif 125/Simbisa menembus jalur longsor dengan berjalan kaki untuk menyalurkan bantuan ke Dusun Lapan Lombu, Kelurahan Nauli, Kecamatan Sitahuis, Kabupaten Tapanuli Tengah, Sabtu (6/12/2025).
Kepala Bidang Penerangan Umum (Kabid Penum) Pusat Penerangan (Puspen)
TNI
Kolonel Laut (P) Agung Saptoadi mengatakan, para prajurit menempuh perjalanan selama kurang lebih tiga jam dari Desa Parsingkaman melalui Aek Raisan dan Aek Mompang.
“Sepanjang rute, ditemukan sedikitnya 20 titik longsor yang menghambat akses menuju lokasi,” ujar Agung dalam siaran pers yang diterima
Kompas.com
, Selasa (9/12/2025).
Setibanya di Kelurahan Nauli, pasukan jalan kaki ini mendata kondisi wilayah dan kebutuhan warga.
Dari data tersebut diketahui bahwa aliran listrik masih tersedia, tetapi masyarakat kesulitan mendapatkan air bersih karena saluran air terputus sekitar satu kilometer dari permukiman.
Selain itu, tercatat korban jiwa di beberapa lokasi: di Aek Mompang lima orang (tiga ditemukan, dua masih dicari), di Desa Mardame 13 orang (11 ditemukan, dua masih dicari).
Sementara itu, di Kecamatan Sitahuis dan Kelurahan Nauli tidak ada korban jiwa.
“Di lokasi, personel TNI bersama masyarakat juga telah menyiapkan tempat pendaratan atau
l
anding zone
(LZ) helikopter yang dinilai sangat strategis untuk mendukung pendorongan logistik melalui udara,” ujar dia.
Agung melaporkan bahwa
landing zone
helikopter tersebut diperkirakan dapat menjangkau tiga wilayah terdampak, yaitu Desa Naga Timbul dengan sekitar 1.200 jiwa, Kelurahan Nauli sekitar 2.000 jiwa, dan Desa Mardame sekitar 1.100 jiwa.
“Kebutuhan mendesak masyarakat saat ini meliputi beras, mi instan, minyak goreng, genset beserta bahan bakar, perangkat Starlink, obat-obatan seperti obat gatal dan demam untuk anak maupun dewasa, serta pakaian layak pakai,” ungkap dia.
Sebagai tindak lanjut laporan pasukan pejalan kaki, tim menyusun beberapa rencana kegiatan.
Rencana tersebut meliputi pendorongan logistik menggunakan helikopter Mi-17 sebanyak tiga sorti, pendirian dapur lapangan, perbaikan saluran air bersih, pengiriman logistik dengan berjalan kaki ke dusun yang belum terjangkau, serta pelayanan kesehatan dan pemberian obat-obatan kepada masyarakat.
“Seluruh upaya tersebut dilakukan untuk memastikan kebutuhan dasar warga terpenuhi sekaligus mempercepat stabilisasi kondisi di wilayah terdampak bencana,” kata dia.
Berdasarkan foto yang diterima
Kompas.com
, sejumlah prajurit berseragam loreng hijau itu tampak berjalan kaki menyusuri jalan setapak dengan membawa logistik, genset, dan lain-lain.
Setibanya di pemukiman warga, mereka langsung memberikan pengecekan dan pengobatan gratis kepada warga.

Salurkan bantuan Anda untuk korban banjir Sumatera lewat tautan kanal donasi di bawah ini:
https://kmp.im/BencanaSumatera
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

09/12/2025 23:13
Jokowi Ramalkan Revolusi Besar AI, Khawatirkan Penyalahgunaannya

Jokowi Ramalkan Revolusi Besar AI, Khawatirkan Penyalahgunaannya
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) meramal bahwa, dalam 5-15 tahun ke depan, akan terjadi revolusi besar dalam penggunaan artificial intelligence (AI).
Jokowi
menyebut Indonesia harus segera menyiapkan
infrastruktur
, sumber daya manusia (SDM), dan
regulasi
untuk menghadapi revolusi besar tersebut.
“Menurut perkiraan saya, dalam 5, 10, atau 15 tahun yang akan datang, akan terjadi revolusi besar dalam penggunaan AI. Yang kedua, revolusi besar juga dalam penggunaan
humanoid robotics
. Nah, perubahan besar ini harus kita antisipasi dengan menyiapkan infrastruktur, SDM, regulasi yang mendukung ke arah itu,” ujar Jokowi.
Hal tersebut Jokowi sampaikan dalam wawancara eksklusif bersama Kompas TV di kediamannya, Solo, Jawa Tengah, Selasa (9/12/2025).
Jokowi mengatakan, Indonesia masih perlu banyak sekali perbaikan dalam mengejar menuju era ekonomi kecerdasan.
Meski begitu, Jokowi khawatir AI ke depannya akan masih disalahgunakan.
“Itu yang saya khawatir. Itu yang saya sangat khawatir dan saya takut. Penggunaan AI, nantinya penggunaan
humanoid robotics
untuk hal yang tidak baik,” ucapnya.
Untuk itu, Jokowi menekankan bahwa harus ada regulasi dan aturan ketat dalam rangka mengontrol penggunaan AI.
Dengan begitu, kata dia, AI dan
humanoid robotics
dapat berguna bagi kehidupan dan ekonomi rakyat Indonesia.
“Yang tadi kita khawatirkan merusak sendi-sendi kehidupan kita. Diperlukan regulasi aturan yang ketat dalam rangka kontrol penggunaan AI dan
humanoid robotics
. Ini harus disiapkan segera, sehingga aturan mainnya jadi jelas,” jelas Jokowi.
“Asalkan kita segera juga training AI, coding, algoritma,
machine learning
kepada generasi muda, masyarakat. Kalau semua dikerjakan, kita siap hadapi era kecerdasan,” imbuhnya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

09/12/2025 22:44
Negara, Viral, dan Solidaritas Warga Disebut “Kecil”

Negara, Viral, dan Solidaritas Warga Disebut “Kecil”
Dosen, Penulis dan Peneliti Universitas Dharma Andalas, Padang
BELAKANGAN
publik dibuat gaduh oleh pernyataan anggota DPR RI dari Fraksi Gerindra, Endipat Wijaya, dalam rapat bersama Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi). Dalam forum itu, ia menyoroti aksi para relawan dan kreator konten yang menggalang donasi untuk korban bencana di Sumatera.
Donasi yang disebutnya “sekitar Rp 10 miliar” itu, menurut Endipat, “kecil” bila dibandingkan dengan bantuan pemerintah yang mencapai “triliunan rupiah”.
Narasi ini sontak memicu gelombang kritik. Di tengah solidaritas publik yang mengalir spontan dari berbagai penjuru, pernyataan semacam ini terasa janggal. Bukan hanya karena menyentuh sensitivitas warga yang sedang berduka, tetapi juga karena berpotensi meremehkan energi kemanusiaan yang lahir dari inisiatif warga.
Salah satu figur yang menjadi sorotan adalah
Ferry Irwandi
. Relawan independen yang dalam hitungan hari mampu menggalang miliaran rupiah untuk korban banjir dan longsor. Di mata publik, aksi seperti ini bukan sekadar angka, melainkan wujud nyata kepedulian yang hadir ketika negara masih meraba-raba langkah.
Dalam banyak peristiwa bencana, publik sering kali menyaksikan hal yang sama: warga bergerak lebih cepat dari pemerintah. Kehadiran mereka bukan untuk menandingi negara, melainkan untuk mengisi ruang-ruang kosong yang tidak selalu mampu dijangkau oleh sistem birokrasi.
Dalam situasi darurat, menit dan jam pertama adalah segalanya. Di titik inilah relawan menjadi penopang hidup para penyintas.
Pernyataan bahwa kontribusi warga “kecil” bukan hanya tidak tepat secara etis, tetapi juga keliru dalam memahami dinamika penanganan bencana. Negara memiliki kewajiban konstitusional menghadirkan bantuan, itu tidak bisa disebut sebagai kemurahan hati, melainkan mandat.
Sebaliknya, kontribusi publik adalah tindakan moral yang lahir dari empati, tanpa kewajiban, tanpa birokrasi, tanpa anggaran rutin. Mengukurnya hanya dengan angka berarti melupakan substansi solidaritas itu sendiri.
Dalam konteks Sumatera, relawan hadir sejak hari pertama dengan perahu karet seadanya, dapur umum dadakan, logistik swadaya, dan informasi digital yang sering kali lebih cepat daripada rilis resmi pemerintah. Warga yang saling mengulurkan tangan memainkan peran krusial ketika akses jalan terputus, listrik padam, dan komunikasi lumpuh.
Bagian lain dari pernyataan Endipat yang memicu polemik adalah dorongannya kepada Komdigi agar “mengamplifikasi” capaian pemerintah supaya tidak kalah viral dari relawan. Catatan ini menyingkap persoalan lain: narasi publik diasumsikan sebagai arena kompetisi citra, bukan ruang untuk menyampaikan informasi yang benar-benar dibutuhkan warga.
Dalam penanganan bencana, perhatian pemerintah semestinya fokus pada efektivitas, bukan popularitas. Bila pemerintah merasa publikasi resmi kurang, solusinya bukan menyepelekan relawan atau membanding-bandingkan kontribusi, melainkan memperbaiki transparansi, kecepatan informasi, dan koordinasi lapangan. Bukan tugas warga untuk membuat negara terlihat hadir; itu tanggung jawab negara itu sendiri.
Sebaliknya, kehadiran relawan justru membantu pemerintah mengurangi beban penanganan. Alih-alih dipandang sebagai “kompetitor viral”, mereka semestinya diapresiasi sebagai mitra kemanusiaan. Negara yang percaya diri tidak akan merasa tersaingi oleh solidaritas warganya.
Salah satu kritik terbesar publik adalah tentang cara pandang yang menjadikan empati sebagai objek perbandingan kuantitatif. Rp 10 miliar dari publik memang tidak sebanding dengan triliunan anggaran pemerintah, tetapi tidak seharusnya dibandingkan sejak awal. Yang satu adalah kewajiban negara, yang lain adalah kemurahan hati masyarakat. Yang satu muncul dari pajak dan alokasi APBN, yang lain berasal dari dompet pribadi dan kepedulian spontan.
Fakta bahwa masyarakat bisa menghimpun miliaran rupiah dalam hitungan hari justru menegaskan dua hal. Pertama, tingginya rasa
solidaritas warga
. Kedua, adanya kepercayaan publik terhadap gerakan sosial akar rumput. Relawan dipercaya karena dianggap sigap, transparan, dan dekat dengan penyintas. Kritik terhadap pemerintah harus dibaca sebagai dorongan untuk memperbaiki kinerja, bukan sebagai ancaman terhadap kewibawaan negara.
Polemik ini harusnya menjadi bahan refleksi, bukan sekadar kontroversi sesaat. Pemerintah perlu menyadari bahwa apresiasi terhadap relawan tidak akan mengurangi legitimasi negara. Sebaliknya, merangkul relawan sebagai mitra strategis akan memperkuat ketahanan sosial saat bencana.
Sikap defensif dan fokus pada citra justru menimbulkan kesan bahwa pemerintah lebih sibuk membela reputasi daripada memperbaiki pelayanan. Di era keterbukaan informasi, yang dibutuhkan bukan amplifikasi narasi, melainkan transparansi data, kecepatan respons, dan komunikasi publik yang empatik.
Pada akhirnya, bencana adalah urusan semua pihak. Baik itu negara, masyarakat sipil, relawan, dan warga biasa. Tidak ada yang perlu merasa paling berjasa. Yang terpenting adalah memastikan para penyintas mendapatkan bantuan tepat waktu, tepat sasaran, dan tepat kebutuhan.
Solidaritas warga bukan kompetitor negara. Ia adalah fondasi yang menguatkan kita setiap kali bencana datang. Dan fondasi seperti ini tidak boleh diremehkan. Tidak pernah “kecil”. Tidak akan pernah.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

09/12/2025 21:01
Mensos Ingatkan Pedagang Bahan Pokok: Tak Pantas Situasi Seperti Ini Menaikkan Harga

Mensos Ingatkan Pedagang Bahan Pokok: Tak Pantas Situasi Seperti Ini Menaikkan Harga
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Menteri Sosial Saifullah Yusuf alias Gus Ipul menegaskan, menaikkan harga bahan-bahan pokok di Provinsi Aceh setelah terjadinya bencana banjir dan tanah longsor sangat tidak pantas dilakukan.
“Sungguh tidak pantas ya dalam situasi yang seperti ini kita menaikkan harga. Di tengah-tengah orang yang lagi berduka,” kata Saifullah saat ditemui di Kantor Kemensos, Salemba, Jakarta Pusat, Selasa (9/12/2025).
Saifullah mengatakan, Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem juga telah berpesan kepada para pemilik toko agar tidak menaikkan harga di saat situasi tengah berduka.
Mensos yang karib dipanggil Gus Ipul ini menuturkan bahwa masyarakat semestinya harus saling tolong-menolong saat sedang diterpa musibah.
“Pak Mualem juga mengatakan kalau ingkar, kalau ada yang melanggar berarti pada akan ditindak. Jadi ini dalam situasi gini kita sepatutnya untuk tolong-menolong,” kata dia.
Gus Ipul pun memastikan pemerintah akan terus mempercepat penyaluran bantuan kepada warga terdampak seiring harga bahan-bahan pokok yang mulai melonjak.
“Kalau percepatan dilakukan oleh semuanya ya. Yang dilakukan percepatan oleh semuanya termasuk Kementerian Sosial kemarin sudah bisa masuk bantuannya ke Bener Meriah dan Aceh Tengah,” ujar Gus Ipul.
Gus Ipul menyampaikan bahwa saat ini semua pihak berjibaku membantu menyalurkan bantuan logistik bagi para korban.
“Semuanya, bukan dari kami saja dari banyak pihak. Semua berusaha untuk bisa mengirim bantuan menjangkau yang mungkin malah belum mendapatkan bantuan itu,” ucap dia.
Adapun hingga Selasa (9/12/2025), warga Desa Alur Mentawak, Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang, masih berada dalam kondisi terisolasi.
Salah seorang warga, Syahfitri (22), mengatakan akses utama desa tertimbun material longsor.
Keterisolasian membuat harga bahan pokok melambung tinggi.
Menurut Syahfitri, BBM dijual Rp 40.000 per liter, telur Rp 100.000 per papan, dan cabai mencapai Rp 250.000 per kilogram.
Ia berharap pemerintah segera membuka kembali akses jalan agar distribusi pangan dapat kembali normal.
“Sekarang keluarga kami ungsikan ke Lhokseumawe. Karena sangat sulit kebutuhan bahan pangan di sana,” tuturnya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

09/12/2025 20:30
7 Jembatan Bailey Dibangun untuk Wilayah Terisolasi Banjir Sumatera

7 Jembatan Bailey Dibangun untuk Wilayah Terisolasi Banjir Sumatera
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Sebanyak tujuh jembatan bailey kini sedang dibangun oleh TNI Angkatan Darat setelah sejumlah wilayah di Sumatera terdampak banjir bandang dan tanah longsor.
Wakil Kepala Pusat Penerangan (Waka Puspen)
TNI
, Brigjen Osmar Silalahi, mengatakan
jembatan bailey
ini akan menghubungkan wilayah yang terisolasi demi mempercepat distribusi bantuan.
“Kami informasikan kepada rekan-rekan sekalian, sampai dengan hari ini, TNI telah membangun ataupun mendirikan tujuh jembatan di tiga provinsi,” kata Osmar di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Selasa (9/12/2025).
Perwira tinggi TNI bintang satu itu menjelaskan seluruh perjalanan pembangunan jembatan bailey ini telah dimulai sejak pemberangkatan dari Jakarta sejak 5 Desember 2025.
“Mudah-mudahan besok jembatan-jembatan tersebut sudah sampai, sehingga dalam waktu cepat prajurit-prajurit Zeni
TNI Angkatan Darat
,” tegas dia.
Sekretaris Dinas Penerangan Angkatan Darat (Sesdispenad) Kolonel Heri BW melaporkan bahwa jembatan bailey dibangun di Aceh, yaitu di tiga kecamatan di Kabupaten Bireuen—Kuta Blang, Teupin Reudeup, dan Teupin Mane—serta di satu kecamatan di Kabupaten Aceh Tengah, yakni Jerata.
“Kemudian satu di Sumatera Utara, yaitu (Desa) Anggoli (Kabupaten Tapanuli Tengah). Itu sekarang posisinya (sudah) 40 persen,” jelas dia.
Selain itu, sebanyak tiga jembatan bailey dibangun di wilayah Sumatera Barat, tepatnya berada di Nagari Sikabau, dan dua wilayah lainnya.
“Itu wujud komitmen Bapak Kepala Staf Angkatan Darat dalam penanganan jembatan yang ada di wilayah bencana, sehingga konektivitas antar wilayah bisa terselenggara dan pertumbuhan ekonomi, aktivitas masyarakat juga dapat berjalan dengan baik,” jelasnya.

Salurkan bantuan Anda untuk korban banjir Sumatera lewat tautan kanal donasi di bawah ini:
https://kmp.im/BencanaSumatera
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

09/12/2025 19:26