Xcloud.id

Category: Kompas.com Nasional

  • Menkum Pastikan Paulus Tannos Tetap WNI, meski Punya Paspor Negara Lain Nasional 29 Januari 2025

    Menkum Pastikan Paulus Tannos Tetap WNI, meski Punya Paspor Negara Lain Nasional 29 Januari 2025

    Menkum Pastikan Paulus Tannos Tetap WNI, meski Punya Paspor Negara Lain
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas memastikan bahwa tersangka
    korupsi e-KTP
    ,
    Paulus Tannos
    , tetap berstatus WNI, walaupun mengaku memiliki paspor negara lain.
    Menurut Supratman, kepemilikan paspor negara lain tidak serta merta mencabut status kewarganegaraan seseorang.
    Sebab, terdapat prosedur administrasi yang harus dilewati.
    “Yang bersangkutan memang menurut laporan yang kami terima, bahwa yang bersangkutan juga saat ini memiliki paspor negara sahabat,” ujar Supratman, kepada wartawan, Rabu (29/1/2025).
    “Namun demikian, bahwa berdasarkan peraturan Menteri Hukum dan HAM, bahwa untuk melepaskan
    kewarganegaraan Indonesia
    itu tidak berlaku otomatis,” sambung dia.
    Supratman mengungkapkan, Paulus Tannos memang sempat mengajukan pencabutan status kewarganegaraannya dari Indonesia.
    Namun, Tannos tidak pernah melengkapi dokumen yang disyaratkan dalam dua kali permohonan pencabutan status kewarganegaraan yang diajukannya.
    “Sampai hari ini yang bersangkutan belum melengkapi dokumen yang dibutuhkan,” ungkap Supratman.
    “Karena itu, status kewarganegaraan atas nama Paulus Tannos atau Tjhin Thian Po itu masih berstatus sebagai warga negara Indonesia,” ujar Supratman.
    Diberitakan sebelumnya,
    Paulus Tannos ditangkap
    oleh Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB) Singapura pada 17 Januari 2025.
    Penangkapan tersebut berawal dari pengajuan penahanan sementara oleh KPK melalui Divisi Hubungan Internasional Mabes Polri.
    Surat permohonan ini kemudian diteruskan kepada Interpol Singapura hingga sampai ke CPIB.
    Namun, Tannos tidak bisa langsung dibawa ke Indonesia untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.
    Ada sejumlah persyaratan administrasi dan hukum yang harus dipenuhi, termasuk kelengkapan dokumen serta putusan pengadilan di Singapura.
    Setelah semua proses ini selesai, barulah Tannos dapat diekstradisi ke Indonesia untuk menghadapi hukum atas perbuatannya.
    Dalam sidang pengadilan yang digelar otoritas Singapura pada Kamis (23/1/2024), Paulus melalui pengacaranya mengaku memiliki paspor diplomatik dari Guinea-Bissau, negara di Afrika Barat.
    Adapun setelah dilakukan pengecekan, paspor tersebut tidak memberikan kekebalan diplomatik untuk Paulus karena tidak terakreditasi di Kementerian Luar Negeri Singapura (MFA).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • WNI yang Selamat dari Penembakan di Malaysia Bocorkan Nama "Malik", Dalang Penyelundupan Pekerja Ilegal Nasional 29 Januari 2025

    WNI yang Selamat dari Penembakan di Malaysia Bocorkan Nama "Malik", Dalang Penyelundupan Pekerja Ilegal Nasional 29 Januari 2025

    WNI yang Selamat dari Penembakan di Malaysia Bocorkan Nama “Malik”, Dalang Penyelundupan Pekerja Ilegal
    Editor
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Para WNI yang ditembaki aparat Malaysia di perairan Tanjung Rhu, Selangor, Malaysia, membocorkan satu nama yang diduga kuat menjadi pelaku penyelundupan pekerja migran ilegal dari dan menuju Malaysia.
    Sosok pelaku tersebut kerap disapa, Malik.
    Nama Malik sendiri didapatkan pihak Kedutaan Besar RI di Malaysia berdasarkan wawancara langsung dengan dua WNI pekerja ilegal yang berada di kapal sasaran penembakan otoritas Malaysia itu.
    “Ada dua yang berhasil kami wawancara. Mereka menyebutkan membayar kurang lebih 1.500 Ringgit sampai 1.200 Ringgit kepada seseorang bernama Malik untuk pulang ke Dumai,” ungkap Atase Polri di Malaysia Kombes (Pol) Juliarman Eka Putra Pasaribu, dikutip dari siaran langsung Kompas TV, Rabu (29/1/2025).
    Tidak hanya kedua WNI yang diwawancarai itu saja, ternyata ada sekitar 20 WNI pekerja ilegal lain di dalam kapal yang disasar peluru otoritas Malaysia itu.
    Setelah meloloskan diri dari kejaran aparat, mereka menghilang entah ke mana. WNI orang yang terluka akibat tembakan mencari rumah sakit untuk pertolongan pertama.
    Juliarman melanjutkan, para WNI pekerja ilegal itu pun membayar kepada Malik untuk bisa masuk dan keluar dari Malaysia menggunakan jalur laur pada malam hari.
    Para WNI pekerja ilegal itu seringkali tidak saling kenal pada saat bertemu di dalam boat.
    “Kalau dilihat dari status mereka, iya (korban penyelundupan orang). Tapi, mereka juga adalah para pekerja ilegal yang ingin pulang ke Tanah Air dan tidak menggunakan jalur resmi,” ungkap Juliarman.
    Kasus penyelundupan pekerja ilegal ini sendiri masih dalam penyelidikan otoritas Malaysia.
    Juliarman menyebut, Malaysia saat ini sedang menelusuri apakah Malik merupakan jaringan lama penyelundupan pekerja ilegal atau baru.
    Juliarman sekaligus memastikan pemerintah Indonesia melakukan pendampingan hukum terhadap para WNI pekerja ilegal yang diamankan otoritas Malaysia pascaperistiwa di perairan Tanjung Rhu itu.
    “Pasti kami akan mendampingi mereka, termasuk konsuler kedutaan untuk menjamin hak-hak mereka terlindungi,” lanjut dia.
    Peristiwa ini bermula ketika petugas patroli Agensi Penguatkuasa Maritim Malaysia (APMM) mendapati kapal yang membawa sejumlah pekerja migran Indonesia melintas di perairan Tanjung Rhu, Selangor, Malaysia, Jumat (24/1/2025).
    Berdasarkan informasi dari Kepolisian Diraja Malaysia (PDRM), APMM menembaki kapal yang diduga membawa WNI yang hendak meninggalkan Malaysia secara ilegal setelah diduga melakukan perlawanan terhadap petugas.
    Akibat penembakan tersebut, satu WNI dinyatakan meninggal dunia, sementara tiga lainnya mengalami luka dan satu dalam kondisi kritis.
    WNI yang terluka saat ini menjalani perawatan di beberapa rumah sakit di wilayah Selangor, Malaysia.
    WNI yang meninggal dunia direncanakan dibawa pulang ke Indonesia pada Rabu ini dan akan langsung dikirim ke keluarga di Dumai, Riau.
    Kemlu RI sendiri sudah membantah adanya perlawanan dari dalam boat yang ditumpangi WNI pekerja ilegal.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Oei Hok San, Tionghoa Veteran 45 yang Terlupakan… Nasional 29 Januari 2025

    Oei Hok San, Tionghoa Veteran 45 yang Terlupakan… Nasional 29 Januari 2025

    Oei Hok San, Tionghoa Veteran 45 yang Terlupakan…
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Mungkin sekarang banyak yang tidak mengetahui siapa sosok
    Oei Hok San
    , Veteran
    Pejuang Kemerdekaan
    1945.
    Dia adalah mantan Tentara Pelajar (TP) di Kediri, Jawa Timur.
    Dilansir dari buku “Tionghoa Dalam
    Sejarah Kemiliteran
    : Sejak Nusantara Sampai Indonesia” (2015), Oei Hok San disebut merupakan sosok yang terlupakan.
    Dalam buku ini digambarkan bahwa
    Veteran Pejuang Kemerdekaan
    itu tengah dalam kondisi memprihatinkan di usia senjanya.
    Buku yang ditulis Iwan Santosa ini menyebutkan bahwa Oei Hok San yang saat itu berusia 86 tahun hanya mengenakan celana rombeng berlubang dengan kemeja lusuh saat ditemui.
    Kakek tua berdarah Tionghoa ini tinggal di gubuk berdinding gedek yang atapnya bocor di sana-sini.
    Gubuk yang disewa itu terletak di sudut Kota Tulung Agung, pelosok Jawa Timur.
    Gubuk yang disewa Oei Hok San itu berada di belakang garasi sebuah perusahaan bus di Kelurahan Kedung Waru, Kecamatan Kedung Waru, Jalan Pahlawan, Kota Tulung Agung.
    Dengan lirih, Oei Hok San menceritakan bahwa terdapat 350-an pejuang yang ditembak mati Belanda di dua buah toko dan sebuah gudang di Tulung Agung.
    Dia bilang, sebanyak 300 pejuang di kota ini yang ditembak mati saat itu merupakan suku Jawa, sementara 50 pejuang lainnya adalah suku Tionghoa.
    Oei Hok San menuturkan, semasa perang kemerdekaan pada tahun 1945 sampai dengan tahun 1949, banyak pejuang Indonesia yang berasal dari suku Tionghoa.
    Mereka terlibat dalam pertempuran melawan Belanda, baik di garis depan, garis belakang, maupun di daerah pendudukan Belanda.
    Para veteran tersebut dapat ditemui di berbagai daerah Indonesia.
    Dalam pertemuan ini, Oei Hok San pun menceritakan sosok ayahnya, Oei Djing Swan, yang pernah memerintahkan seorang pejuang bernama Tan Bun Yin untuk membalas dendam kematian Dokter Tan Ping Djiang.
    Berdasarkan cerita sang ayah, seorang Mayor KL (Koninklijk Leger) menembak mati Dokter Tan Ping Djiang, yang seorang republiken, lantaran menentang Belanda saat Perang Dunia II terjadi di tahun 1949.
    Sebab, Dokter Tan yang beristrikan seorang perempuan Belanda itu memerintahkan komandan Belanda untuk memberitahukan mantan Gubernur Jenderal Hindia Belanda HJ van Mook bahwa Indonesia dan Asia sudah merdeka.
    Pernyataan ini disampaikan Dokter Tan kepada Komandan Belanda setelah Jepang yang sempat menduduki Indonesia menyerah dari serangan sekutu di Perang Dunia II.
    “Kasih tahu van Mook, Indonesia sudah merdeka. Belanda silakan mundur dari Indonesia,” kata Hok San, menirukan ucapan Dokter Tan Ping Djiang.
    Akibat seruan itu, Dokter Tan pun ditembak mati serdadu Belanda dari Princess Irene Brigade.
    Setelah kematian ini, Mayor Belanda yang memerintahkan eksekusi Dokter Tan ditembak dari jarak dekat di Restoran Baru di dalam Kota Tulung Agung, sebelah barat alun-alun, oleh Tan Bun Yin atas suruhan ayah Hok San.
    Saat Belanda menduduki Tulung Agung, aksi pembersihan terhadap unsur republiken pun terjadi.
    Para pemuda Jawa dan Tionghoa yang berjuang, dikumpulkan di Gudang OTB, Toko Perca, dan Gudang Kobong.
    Mereka diberondong peluru tentara Belanda di sana.
    Meskipun telah berjuang untuk Indonesia, tidak ada sebuah monumen pun didirikan bagi mereka.
    Ardian Purwoseputro, seorang yang aktif membuat dokumenter sejarah di Jawa Timur, mengakui, di kalangan sesepuh TP dan Tentara Republik Indonesia Pelajar (TRIP) Jawa Timur, banyak komandan Tionghoa terlibat dalam perjuangan di garis depan di Front Jawa Timur.
    Perjuangan para veteran pejuang berdirinya Republik Indonesia itu salah satunya berada di Tulung Agung.
    Dalam perjalanan hidupnya, Oei Hok San sempat bergabung dengan Batalyon 507-Sikatan.
    Dia ikut operasi penumpasan Republik Maluku Selatan (RMS) di Ambon.
    Turunan Tionghoa ini juga ikut dalam perang pemberantasan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII) di Makassar dan Jawa Barat.
    Selain itu, Oei Hok San juga ikut di dalam Operasi Mandala-Trikora untuk merebut Irian Barat.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Polri Batal Cabut Pagar Laut Hari Ini Nasional 29 Januari 2025

    Polri Batal Cabut Pagar Laut Hari Ini Nasional 29 Januari 2025

    Polri Batal Cabut Pagar Laut Hari Ini
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Direktorat Polisi Perairan (Dit Polair) Korps Kepolisian Perairan dan Udara (Korpolairud) Badan Pemelihara Keamanan (Baharkam) Polri batal melakukan pencabutan
    pagar laut
    di wilayah
    Karang Serang
    , Sukadiri, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten.
    Direktur Polair Korpolairud Baharkam Polri
    Brigjen Hero Henrianto
    Bachtiar mengatakan, kegiatan pencabutan pagar laut dibatalkan lantaran kondisi cuaca yang buruk.
    “Hari ini sedianya kita akan melakukan pencabutan pagar di Karang Serang, Sukadiri, Banten, tapi terkendala karena cuaca,” kata Hero Henrianto di Markas Dit Polairut, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Rabu (29/1/2025).
    Hero mengatakan, pihaknya bersama awak media telah berusaha menuju titik lokasi pagar laut yang akan dicabut oleh personel Dit Polair.
    Namun, ombak besar menuju lokasi tersebut membuat polisi membatalkan kegiatan tersebut.
    “Kondisi cuaca tidak bersahabat, ombak agak tinggi 1 sampai 2 meter, dan informasi dari anggota kita di lapangan juga ombaknya lebih tinggi lagi dan jelas tidak memungkinkan kami lakukan kegiatan pencabutan,” kata Hero.
    Pagar laut
    itu membentang sepanjang 30,16 kilometer dari Desa Muncung hingga Pakuhaji, Tangerang, Banten, dengan wujud berupa bambu yang ditancapkan di dasar laut.
    Belum terungkap siapa pemiliknya, kasus menjadi semakin ruwet setelah diketahui area pagar laut itu memiliki SHGB dan SHM.
    Berdasarkan temuan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), ada 263 bidang tanah yang berbentuk SHGB.
    Menurut keterangan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang didapat dari Kementerian ATR/BPN, sertifikat tersebut diterbitkan pada 2023.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kepuasan Publik terhadap Prabowo Tinggi, Istana: Jadi Motivasi Nasional 29 Januari 2025

    Kepuasan Publik terhadap Prabowo Tinggi, Istana: Jadi Motivasi Nasional 29 Januari 2025

    Kepuasan Publik terhadap Prabowo Tinggi, Istana: Jadi Motivasi
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden,
    Yusuf Permana
    , menilai tingginya tingkat
    kepuasan publik
    terhadap Presiden
    Prabowo Subianto
    di beberapa lembaga survei akan menjadi motivasi dan tanggung jawab.
    Diketahui, Prabowo dan Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka menerima kepuasan publik sebesar 80,9 persen versi Litbang Kompas dan 79,3 persen versi Indikator Politik Indonesia.
    Menurut Yusuf, hasil survei ini menjadi pendorong bagi pemerintah untuk terus meningkatkan kinerja.
    “
    Kepuasan publik
    ini pasti menjadi motivasi sekaligus tanggung jawab untuk terus bekerja cerdas, lebih keras, konsisten, dan inovatif dalam memenuhi harapan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat,” kata Yusuf dalam keterangan resmi, Rabu (29/1/2025).
    Yusuf menilai, hasil survei tersebut mencerminkan kepercayaan dan dukungan rakyat terhadap langkah-langkah yang telah diambil oleh pemerintah, utamanya dalam menjalankan agenda prioritas nasional.
    Ia tidak memungkiri, Prabowo telah mengambil sejumlah kebijakan strategis, termasuk menggencarkan upaya pemberantasan korupsi dalam 100 hari pertama pemerintahan.
    Selain itu, pemerintah juga telah memulai program unggulan seperti Program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat, khususnya generasi muda.
    Di sisi lain, pemerintah, menurut Yusuf, menyadari banyak pekerjaan yang masih harus dilakukan.
    “Pemerintah tidak akan pernah puas dan tidak terlena dengan hasil survei ini. Pemerintah akan terus memperkuat koordinasi antarlembaga, menjaga stabilitas politik, meningkatkan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas, serta memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil harus berpihak pada kepentingan rakyat,” tegasnya.
    Ia pun menyampaikan apresiasi atas dukungan masyarakat.
    “Pemerintah mengucapkan terima kasih kepada seluruh rakyat Indonesia atas dukungan dan kepercayaannya. Pemerintah berkomitmen untuk terus bekerja tanpa henti untuk mewujudkan Indonesia yang maju, adil, dan sejahtera,” tuturnya.
    Sebelumnya diberitakan, Litbang Kompas merilis tingkat kepuasan publik terhadap Prabowo pekan lalu.
    Terbaru, Indikator Politik juga merilis survei serupa.
    Pendiri Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, mengatakan, hasil survei tersebut tidak jauh berbeda dengan hasil survei Litbang Kompas yang menunjukkan 80,9 persen publik puas dengan kinerja Prabowo.
    “Approval Presiden Prabowo Subianto yang mengatakan puas 13,5 persen, yang mengatakan cukup puas 65,8 persen, jadi total ada 79,3 persen. Kalau kita bandingkan dengan survei terakhir Kompas awal Januari, itu mirip ya,” ujar Burhanuddin dalam jumpa pers virtual, Senin (27/1/2025).
    Menurut Burhanuddin, capaian tersebut merupakan modal politik yang besar bagi Prabowo.
    “Mengindikasikan bulan madu politik dengan publik belum berakhir. Ini agak berbeda dengan misalnya kalau kita bandingkan dengan masa pemerintahan Jokowi,” ujarnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Hari Ini, Jenazah WNI Korban Penembakan Aparat Malaysia Bakal Dipulangkan Nasional 29 Januari 2025

    Hari Ini, Jenazah WNI Korban Penembakan Aparat Malaysia Bakal Dipulangkan Nasional 29 Januari 2025

    Hari Ini, Jenazah WNI Korban Penembakan Aparat Malaysia Bakal Dipulangkan
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Direktur Pelindungan WNI dan BHI Kemenlu, Judha Nugraha, mengonfirmasi bahwa seorang jenazah warga negara Indonesia (WNI) korban penembakan Petugas Agensi Penguatkuasa Maritim Malaysia (APMM) dipulangkan pada Rabu (29/1/2025).
    Hingga kini, pihaknya bersama KBRI Kuala Lumpur sedang mengurus pemulasaraan satu WNI yang meninggal.
    Adapun jenazah tersebut berinisial B, asal Provinsi Riau.
    ”
    Repatriasi jenazah
    direncanakan dilakukan hari Rabu (29/1),” kata Judha dalam keterangannya, Rabu (29/1/2025).
    Ia membeberkan bahwa pemulangan jenazah akan melalui penerbangan Kuala Lumpur-Pekanbaru.
    Kemudian, dilanjutkan dengan perjalanan darat menuju kampung halaman WNI tersebut di Pulau Rupat, Provinsi Riau.
    Pemulangan jenazah ini juga disampaikan oleh Duta Besar RI untuk Malaysia, Hermono.
    “Benar jenazah akan dipulangkan besok,” kata Duta Besar RI untuk Malaysia, Hermono, kepada
    Kompas.com
    , Selasa (28/1/2025) malam.
    Ia menjelaskan bahwa atase kepolisian dan staf Kedutaan Besar RI di Malaysia sudah bertemu dengan korban.
    Para korban meminta agar turut dipulangkan dan melanjutkan pengobatan di Indonesia.
    “Mereka minta melanjutkan pengobatan di Indonesia, kecuali satu orang yang agak parah. Kami minta agar mereka sembuh betul,” beber Hermono.
    Sebagai informasi, insiden tragis itu terjadi di Perairan Tanjung Rhu, Selangor, Malaysia, pada tanggal 24 Januari 2025.
    Sedikitnya ada lima warga Indonesia yang menjadi korban penembakan.
    Kejadian penembakan itu melibatkan sekelompok pekerja migran Indonesia yang berusaha keluar dari Malaysia secara ilegal menggunakan sebuah perahu.
    Menurut anggota DPD RI asal Aceh, Sudirman Haji Uma, ada 26 TKI yang berusaha melarikan diri dengan boat.
    Perahu itu akhirnya terdeteksi oleh APMM dan kemudian dikejar oleh Kantor Patroli Malaysia.
    Dalam situasi genting ini, petugas maritim Malaysia melepaskan tembakan ke arah
    boat
    yang diisi oleh WNI dengan jarak sekitar 20 hingga 25 meter, di tengah kegelapan malam.
    Menurut pernyataan resmi Kepolisian Malaysia, penembakan terjadi sebagai respons terhadap perlawanan dari WNI.
    Namun, pernyataan ini dibantah oleh saksi korban yang selamat.
    “Saya konfirmasi ke korban berulang dan pengakuannya tidak ada perlawanan sama sekali. Menurutnya, mereka bisa melawan dengan apa sebagai sipil dan tanpa alat,” ungkap Haji Uma.
    Setelah insiden penembakan,
    boat
    yang ditumpangi para WNI berhasil melarikan diri dan merapat di kawasan hutan bakau di daerah Banting, yang masih berada di kawasan Selangor, Malaysia.
    Haji Uma menjelaskan bahwa para korban kemudian dibawa ke Rumah Sakit Serdang Selangor Malaysia oleh Tekong, atau nakhoda
    boat
    .
    Dari lima korban yang mengalami luka akibat penembakan tersebut, dua di antaranya berasal dari Aceh.
    Andry Ramadhana (30) dari Gampong Keude Pante Raja, Kabupaten Pidie, mengalami luka tembak di lengan, sedangkan Muhammad Hanafiah (40) dari Gampong Alue Bugeng, Kabupaten Aceh Timur, tertembak di paha.
    Muhammad Hanafiah dan tiga WNI lainnya yang mengalami luka saat ini sedang menjalani perawatan di rumah sakit di Malaysia.
    Tragisnya, satu WNI bernama Basri dari Rokan Hulu, Riau, yang merupakan anak buah kapal (ABK), meninggal dunia akibat insiden ini.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Sebentar Lagi Kekayaan Raffi Ahmad Akan Dibuka ke Publik Nasional 29 Januari 2025

    Sebentar Lagi Kekayaan Raffi Ahmad Akan Dibuka ke Publik Nasional 29 Januari 2025

    Sebentar Lagi Kekayaan Raffi Ahmad Akan Dibuka ke Publik
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Komisi Pemberantasan Korupsi (
    KPK
    ) memastikan akan segera mempublikasikan Laporan Hasil Kekayaan Penyelenggara Negara (
    LHKPN
    ) milik
    Raffi Ahmad
    selaku Utusan Khusus Presiden RI Prabowo Subianto.
    Juru Bicara KPK, Tessa Mahardika mengatakan, proses verifikasi
    LHKPN Raffi Ahmad
    telah selesai dilakukan. Data-data yang diserahkan pun dinyatakan lengkap.
    “Sudah selesai verifikasi. Sudah lengkap,” ujar Tessa, saat dihubungi Kompas.com, Selasa (28/1/2025).
    Menurut Tessa, LHKPN Raffi Ahmad selaku Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni itu akan dipublikasikan paling lambat Jumat (31/1/2025).
    “Kemungkinan sudah bisa diumumkan hari Kamis (30/1/2025) atau Jumat minggu ini,” pungkas dia.
    Adapun dalam beberapa waktu ini, KPK tengah melakukan verifikasi terhadap data LHKPN para pejabat Kabinet Merah Putih, termasuk milik Raffi Ahmad.
    Setelah proses verifikasi rampung, semua data LHKPN para pembantu Presiden RI akan diungkap ke publik melalui e-Announcement di situs elhkpn.
    kpk
    .go.id.
    LHKPN merupakan dokumen yang berisi rincian aset, kekayaan, penerimaan, dan pengeluaran pejabat negara. Dokumen ini dikelola oleh KPK dan wajib dilaporkan secara berkala.
    Ketentuan soal ini diatur dalam beberapa regulasi, termasuk UU Nomor 28 Tahun 1999, UU Nomor 30 Tahun 2002, dan Peraturan KPK Nomor 07 Tahun 2016. Publik dapat mengecek LHKPN pejabat negara melalui situs
    https://elhkpn.kpk.go.id
    .
     
    Mayoritas pembantu Presiden RI Prabowo Subianto dan Wakil Presiden (Wapres) RI Gibran Rakabuming Raka sudah lapor LHKPN.
    Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan mengungkapkan 123 dari 124 orang menteri, wakil menteri, dan kepala lembaga setingkat menteri Kabinet Merah Putih telah menyerahkan data LHKPN.
    Hanya satu Satu pejabat yang belum menyampaikan LHKPN, yakni Tina Talisa selaku Staf Khusus (Stafsus) Wapres.
    Pahala menjelaskan Tina baru dilantik pada 6 Desember 2024 sehingga memiliki waktu hingga 6 Maret 2025 untuk melaporkan LHKPN-nya.
    “Belum lapor 1 stafsus (Tina Talisa) karena baru diangkat pada 6 Desember, batas akhir 6 Maret 2025,” ujar Pahala di Gedung Merah Putih, Jakarta, 21 Januari 2025.
    Pahala pun menyebut angka kepatuhan LHKPN di Kabinet Merah Putih sudah hampir 100 persen.
    Dari data LHKPN yang dilaporkan ke KPK, tercatat ada pejabat baru di Kabinet Merah Putih yang memiliki harta kekayaan mencapai Rp 5,4 triliun.
    Dikutip dari laman resmi LHKPN, Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana tercatat memiliki harta kekayaan terbanyak menurut LHKPN per 22 Januari 2025.
    Harta kekayaan Menteri Pariwisata itu mencapai Rp 5.435.833.014.169 atau Rp 5,4 triliun.
    “Tapi (pejabat) yang baru diangkat (pejabat baru) itu (harta kekayaan) Rp 5,4 triliun,” ungkap Pahala.
    Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menempati peringkat kedua dengan harta kekayaan Rp 2,6 triliun.
    Sementara itu, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurrofiq menjadi menteri dengan harta terendah yakni sebesar Rp 4,19 miliar per 5 Desember 2024.
    Adapun Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra memiliki harta lebih rendah dibandingkan Hanif, yakni Rp 1.623.362.911. Namun, LHKPN Yusril belum diperbarui sejak 2007.
     
    Berikut daftar LHKPN menteri Kabinet Merah Putih dari paling kaya hingga “termiskin”:
    1. Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana Rp 5.435.833.014.169 (per 31 Desember 2024)
    2. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono Rp 2.665.900.513.951 (26 Maret 2024)
    3. Menteri BUMN Erick Thohir Rp 2.313.421.974.354 (per 27 Maret 2024)
    4. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman Rp 1.248.582.111.274 (per 17 Desember 2024)
    5. Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Rosan Roeslani Rp 860.715.364.555 (per 10 Juni 2024)
    6. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto Rp 411.677.681.844 (per 26 Maret 2024)
    7. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia Rp 310.420.076.693 (per 1 April 2024)
    8. Menteri Pemuda dan Olahraga Ario Bimo Nandito Ariotedjo Rp 292.203.851.429 (per 31 Desember 2024)
    9. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin Rp 208.243.803.179 (per 31 Desember 2024)
    10. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita Rp 198.363.375.254 (per 31 Desember 2024)
    11. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono Rp 116.530.289.450 (per 21 Februari 2024)
    12. Menteri Transmigrasi M. Iftitah Sulaiman Suryanegara Rp 112.179.522.201 (per 21 Oktober 2024)
    13. Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi Rp 102.117.900.000 (per 27 Maret 2024, belum ada pembaruan)
    14. Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin Rp 99.121.482.232 (per 31 Desember 2024)
    15. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait Rp 85.803.512.722 (per 31 Desember 2019, belum ada pembaruan)
    16. Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi Rp 82.764.544.014 (per 9 November 2024)
    17. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati Rp 79.841.692.348 (per 15 Maret 2024)
    18. Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo Rp 75.220.471.593 (per 18 November 2024)
    19. Menteri Agama Nasaruddin Umar Rp 67.662.287.043 (per 28 Maret 2024, belum ada pembaruan)
    20. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan Rp 49.653.596.662 per 6 Desember 2024)
    21. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Satryo Soemantri Brodjonegoro Rp 46.050.000.000 (per 5 Desember 2024)
    22. Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar Rp 37.482.769.615 (per 31 Desember 2024)
    23. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan Rp 36.234.868.425 (per 31 Desember 2024)
    24. Menteri Kebudayaan Fadli Zon Rp 34.933.909.613 (per 10 September 2024, belum ada pembaruan)
    25. Menteri Hukum Supratman Andi Agtas Rp 32.788.909.006 (per 31 Desember 2024)
    26. Menteri Sosial Saifullah Yusuf Rp 26.206.135.783 (per 31 Desember 2024)
    27. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian Rp 25.898.566.375 (per 16 Maret 2024)
    28. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widyantini Rp 25.781.746.519 (per 31 Desember 2024)
    29. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid Rp 21.875.025.024 (per 31 Desember 2024)
    30. Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto Rp 20.760.411.788 (per 1 November 2024)
    31. Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya Rp 20.223.420.823 (per 31 Oktober 2024)
    32. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti Rp 20.100.443.679 (per 25 November 2024)
    33. Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto Rp 19.850.919.025 (per 8 Juni 2023, belum ada pembaruan)
    34. Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Viada Hafid Rp 18.728.216.636 (per 22 Juli 2024, belum ada pembaruan)
    35. Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Kadir Karding Rp 16.355.469.823 (per 31 Desember 2023)
    36. Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Maman Abdurrahman Rp 15.789.116.232 (per 3 April 2024, belum ada pembaruan)
    37. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno Rp 15.055.974.417 (per 28 Maret 2024)
    38. Menteri Luar Negeri Sugiono Rp 12.730.976.184 (per 11 November 2024)
    39. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy Rp 12.025.292.540 (per 22 Juli 2003, belum ada pembaruan)
    40. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi Rp 11.605.075.158 (per 21 Oktober 2024)
    41. Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN Wihaji Rp 11.370.118.577 (per 21 November 2024)
    42. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni Rp 11.259.473.820 (per 31 Desember 2024)
    43. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifatul Choiri Fauzi Rp 11.175.390.317 (per 30 Oktober 2024)
    44. Menteri Perdagangan Budi Santoso Rp 9.485.314.626 (per 31 Desember 2024)
    45. Menteri Ketenagakerjaan Yassierli Rp 8.599.000.000 (per 31 Desember 2024)
    46. Menteri HAM Natalius Pigai Rp 4.370.000.000 (per 28 Juni 2019, belum ada pembaruan)
    47. Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurrofiq Rp 4.192.000.000 (per 5 Desember 2024)
    48. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra Rp 1.623.362.911 (per 31 Mei 2007, belum ada pembaruan).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pecah Tawa Prabowo dan Anwar Ibrahim, Gara-gara Pajangan Mobil F1 Nasional 28 Januari 2025

    Pecah Tawa Prabowo dan Anwar Ibrahim, Gara-gara Pajangan Mobil F1 Nasional 28 Januari 2025

    Pecah Tawa Prabowo dan Anwar Ibrahim, Gara-gara Pajangan Mobil F1
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Ada momen lucu saat Presiden
    Prabowo Subianto
    bertemu PM Malaysia
    Anwar Ibrahim
    di
    Menara Kembar Petronas
    , Kuala Lumpur pada Senin (27/1/2025).
    Dalam momen tersebut, Prabowo diberi hadiah helm oleh Anwar Ibrahim.
    Helm itu diketahui adalah helm dari tim Mercedes AMG Petronas F1.
    Saat penyerahan hadiah itu, terdapat hiasan mobil F1 yang terpajang di ruangan tersebut.
    Prabowo spontan menunjuknya.
    Petugas yang memberikan hadiah itu pun spontan menjawab,
    “Mobilnya enggak bisa, Pak (diberikan). Maaf, Pak,” kata petugas itu sambil tertawa.
    Prabowo, Anwar Ibrahim, serta hadirin yang ada di seisi ruangan pun tertawa.
    Pertemuan antara kedua tokoh itu berlangsung hangat.
    Adapun Anwar Ibrahim menyebut Prabowo adalah sahabat duka laranya selama berpolitik di Malaysia.
    Lantaran hubungan dekat itulah, Anwar Ibrahim menyebut akan meningkatkan perdagangan Malaysia dengan Indonesia lebih dari negara manapun di dunia.
    “Hal-hal bisa kita dapat dari Indonesia harus diutamakan dibanding membeli dari negara-negara lain,” ujar Anwar Ibrahim.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Musim Umrah Makin Dekat, Begini Anjuran Pemerintah agar Ibadah Aman dan Nyaman Nasional 28 Januari 2025

    Musim Umrah Makin Dekat, Begini Anjuran Pemerintah agar Ibadah Aman dan Nyaman Nasional 28 Januari 2025

    Musim Umrah Makin Dekat, Begini Anjuran Pemerintah agar Ibadah Aman dan Nyaman
    Tim Redaksi
    KOMPAS.com
    – Fenomena
    penipuan umrah
    dengan iming-iming biaya perjalanan murah oleh sejumlah oknum biro
    travel
    masih menjadi isu yang memiliki urgensi tinggi di Indonesia.
    Minimnya edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya mendapatkan akses
    ibadah umrah
    yang resmi dan aman diduga menjadi penyebab utama permasalahan tersebut.
    Akibatnya, masyarakat masih sering tergiur dengan paket perjalanan
    umrah murah
    yang menawarkan beragam keuntungan.
    Terkait hal itu, sejumlah pemangku kepentingan ibadah umrah di Indonesia menegaskan agar masyarakat lebih selektif dalam memilih biro
    travel 
    aman dan tepercaya untuk
    ibadah umrah 2025
    .
    Diberitakan Kompas.com, Jumat (24/1/2025), pada Januari 2025, kasus penipuan umrah sudah menyentuh angka miliaran rupiah.
    “Pada Kamis (23/1/2025), mulai pukul 08.00 WIB hingga 17.00 WIB, posko pengaduan menerima satu aduan langsung dengan total 49 korban dan kerugian mencapai Rp 1,5 miliar,” ujar Kepala Sub Bidang (Kasubbid) Penerangan Masyarakat (Penmas) Bidang Hubungan Masyarakat (Bidhumas) Polda Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) AKBP Verena Sri Wahyuningsih.
    Pada hari yang sama, posko juga menerima tiga aduan melalui WhatsApp. Salah satu aduan berasal dari Jawa Timur, melibatkan 29 orang calon jemaah umrah dengan total kerugian Rp 602 juta. Mereka berencana berangkat pada Ramadhan 2025. 
    Kepala Bidang (Kabid) Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Agama (Kemenag) Jawa Timur (Jatim) Muhammad As’adul Anam menuturkan bahwa kasus penipuan umrah masih sulit dibendung.
    “Biasanya yang nakal begitu adalah biro perjalanan atau
    travel
    tidak berizin. Waspada, hati-hati, dan teliti,” kata Anam, Jumat.
    Kewaspadaan yang dimaksud adalah dengan memilih biro perjalanan atau 
    travel
    berpengalaman, dengan keberadaan dan alamat kantor jelas, bukan abal-abal.
    “Untuk mengecek apakah
    travel
    itu bukan abal-abal dan berizin, silakan cek web Kemenag RI dan cari daftar Penyelenggara Perjalanan
    Ibadah Umrah
    (PPIU).
    Travel
    yang resmi akan ada daftar tersebut. Pilih di antara itu,” ujar Anam.
    Saat ini, pelaksanaan umrah berada di luar jangkauan Kemenag. Otoritas perjalanan ibadah umrah sepenuhnya menjadi tanggung jawab biro
    travel
    .
    Anam menekankan agar calon jemaah mendaftar langsung ke kantor PPIU dan tidak melalui agen atau perorangan. Ia juga meminta agar tidak tergoda dengan paket
    umrah murah
    , misalnya Rp 23 juta, serta mewaspadai biro
    travel
    yang menggandeng publik figur atau tokoh agama.
    Menurutnya, kegagalan keberangkatan biasanya terjadi karena biro
    travel
    tidak berizin dan hanya mengandalkan tiket rembesan atau sisa tiket yang belum terbeli pada hari itu. Akibatnya, sisa tiket tersebut tidak cukup untuk mengangkut jemaah.
    Wakil Ketua Umum Bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Advokasi Aliansi Pengusaha Haramain Seluruh Indonesia (Asphirasi) Syarif Hidayatullah menyoroti pentingnya perhatian khusus dari pemerintah, khususnya Kemenag, terhadap masalah tersebut.
    Sebab, berdasarkan laporan Asphirasi, persepsi masyarakat Indonesia terhadap industri penyedia jasa umrah benar-benar negatif.
    “Kasihan
    travel
    yang bukan fiktif dan sudah terdaftar resmi di Kemenag jadi ikut dirugikan karena masyarakat memukul rata setiap agen
    travel
    umrah itu pasti suka menipu,” kata Syarif yang juga Chief Executive Officer (CEO)
    Persada Indonesia
    , salah satu
    travel umrah tepercaya
    di Indonesia.
    Lebih lanjut, Syarif menuturkan, modus yang kerap dilakukan agen
    travel
    umrah fiktif adalah menawarkan harga yang sangat murah sehingga masyarakat mudah tergiur.
    “Padahal, jika dipikirkan secara logika, umrah merupakan aktivitas yang membutuhkan persiapan matang dengan biaya cukup besar oleh pihak pengusaha jasa umrah. Oleh karena itu, tawaran harga yang terlalu murah biasanya merupakan indikasi agen
    travel
    umrah palsu,” tuturnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 100 Hari Prabowo-Gibran, Alissa Wahid hingga Quraish Shihab Tagih Tingkatkan Kualitas Demokrasi Nasional 28 Januari 2025

    100 Hari Prabowo-Gibran, Alissa Wahid hingga Quraish Shihab Tagih Tingkatkan Kualitas Demokrasi Nasional 28 Januari 2025

    100 Hari Prabowo-Gibran, Alissa Wahid hingga Quraish Shihab Tagih Tingkatkan Kualitas Demokrasi
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Sederet tokoh yang tergabung di dalam
    Gerakan Nurani Bangsa
    meminta pemerintah untuk meningkatkan kualitas demokrasi.
    Permintaan ini disampaikan dalam pesan kebangsaan yang disampaikan merespons
    100 hari pemerintahan
    yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
    Perwakilan gerakan ini, Alissa Wahid mengatakan, demokrasi merupakan manifestasi ‘dari, oleh, dan untuk rakyat’ yang menjadi mendasar dalam menjaga dan menata kehidupan berbangsa dan bernegara di tengah masyarakat majemuk.
    “Demokrasi merupakan wujud kedaulatan rakyat di mana peningkatan kualitas penerapannya menjadi keniscayaan,” kata Alissa membacakan pesan kebangsaan di Aula Griya Gus Dur, Jakarta Selatan, Selasa (28/1/2025).
    Putri Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid mengatakan, Gerakan Hati Nurani meminta Penyelenggara Negara untuk mengawal peningkatan kualitas demokrasi dalam setiap langkahnya.
    Para tokoh bangsa, kata Alissa, mengajak semua elemen baik penyelenggara negara, pemerintah, masyarakat dan pelaku bisnis untuk menjaga dan merawat nilai-nilai kebangsaan.
    Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Bidang Kesejahteraan Keluarga itu bilang, demokrasi penting untuk keutuhan dan kesatuan bangsa Indonesia, sebagaimana amanat konstitusi.
    “Seluruh agenda berbangsa dan bernegara perlu disandarkan pada kemaslahatan rakyat dan masa depan negara bangsa secara berkelanjutan, tidak terjebak pada kepentingan segelintir orang dan kepentingan jangka pendek,” kata Alissa.
    Mereka yang tergabung dalam gerakan ini adalah Nyai Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid, Omi Komariah Nurkholish Madjid, K.H Quraish Shihab, K.H Mustofa Bisri, Mgr Ignatius Kardinal Suharyo.
    Kemudian, Bhante Sri Pannyavaro Mahathera, Pdt Jacky Manuputty, Amin Abdullah, Komaruddin Hidayat, Slamet Rahardjo, dr Umar Wahid, Erry Riyana Hardjapamekas dan Karlina Rohima Supelli,
    Lalu, Pdt Gomar Gultom, Frans Magniz Suseno SJ, A Setyo Wibowo SJ, Laode Muhammad Syarif, Ery Seda, Lukman Hakim Saifuddin, Alissa Q Wahid.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.