Category: Kompas.com Nasional

  • Cak Imin: 3,1 Juta Penduduk Indonesia Miskin Ekstrem
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        30 Januari 2025

    Cak Imin: 3,1 Juta Penduduk Indonesia Miskin Ekstrem Nasional 30 Januari 2025

    Cak Imin: 3,1 Juta Penduduk Indonesia Miskin Ekstrem
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar atau
    Cak Imin
    mengatakan, sebanyak 3,1 juta penduduk Indonesia masuk kategori miskin ekstrem.
    Hal ini disampaikan Cak Imin usai rapat koordinasi
    data tunggal sosial ekonomi
    bersama Kementerian Sosial, Kementerian UMKM, Kementerian Keuangan, Kementerian Koperasi, Sekretaris Negara, dan Badan Pusat Statistik (BPS).
    “Ada 3,1 juta penduduk Indonesia masih kategori miskin ekstrem. Sekitar 790.000 kepala keluarga,” ujar Cak Imin usai rapat di Gedung Kemenko PMK, Kamis (30/1/2025).
    Cak Imin mengatakan, pemerintah saat ini berupaya agar seluruh masalah terkait kemiskinan ekstrem di Indonesia tuntas hingga akarnya.
    Ia menyebutkan, ada tiga tahap yang akan dilakukan pemerintah dalam menyalurkan bantuan kepada 3,1 juta rakyat miskin tersebut.
    “Pertama, bantuan khusus untuk yang miskin ekstrem. Tahap kedua akan memberikan akses kepada yang produktif dari segi usia, segi peningkatan kapasitas,
    skill
    agar bisa bekerja produktif,” kata Cak Imin.
    Tahap ketiga, pemerintah bakal mendorong rakyat miskin untuk hidup mandiri dari akses yang telah diberikan.
    “Tiga bulan ke depan kami akan mensasar 3,1 juta warga miskin ekstrem untuk mendapat bantuan khusus supaya makin cepat meninggalkan posisi level miskin ekstrem ini,” ujar dia.
    Ketua umum Partai Kebangkitan Bangsa ini menuturkan, rapat lintas kementerian ini juga membahas terkait data tunggal sosial ekonomi yang dipaparkan oleh Plt Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti.
    “Alhamdulillah, semakin sempurna yang dilakukan oleh Kepala BPS. Sudah sangat cepat, nanti akan bisa digunakan data tunggal ini oleh seluruh kementerian yang membutuhkan,” ujar Cak Imin.
    Dalam kesempatan yang sama, Widyasanti atau Wiwi menuturkan, data tunggal akan segera dipakai untuk memanfaatkan program-program sosial.
    “Ya, nanti segera dipakai, akan segera dan dimanfaatkan untuk sasaran program-program sosial,” papar Wiwi.
    Kemiskinan ekstrem didefinisikan sebagai kondisi ketidakmampuan rumah tangga dapat memenuhi kebutuhan dasar, yaitu makanan, air bersih, sanitasi layak, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan, dan akses informasi terhadap pendapatan dan layanan sosial.
    Kategori yang digunakan adalah garis kemiskinan ekstrem, yaitu 1,9 dollar AS
    purchasing power parity, 
    setara dengan Rp 10.739 per hari atau Rp 322.170 per bulan.
    Untuk rumah tangga dengan anggota keluarga sebanyak 4 orang, maka batas pengeluaran adalah di bawah Rp 1.288.680 per bulan.
    BPS menggolongkan rakyat miskin ekstrem adalah ketika pengeluaran seseorang di bawah Rp 10.739 per hari atau hanya Rp 322.170 per bulan.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Prabowo: Ciri Khas Negara Gagal adalah Tentara dan Polisi yang Gagal
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        30 Januari 2025

    Prabowo: Ciri Khas Negara Gagal adalah Tentara dan Polisi yang Gagal Nasional 30 Januari 2025

    Prabowo: Ciri Khas Negara Gagal adalah Tentara dan Polisi yang Gagal
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Presiden
    Prabowo Subianto
    menekankan ciri khas negara gagal adalah tentara dan polisi yang gagal.
    Sebab,
    TNI dan Polri
    adalah dua institusi yang merupakan wujud dari kehadiran negara, penegakan kedaulatan, dan eksistensi negara.
    “Karena itu biasanya ciri khas negara yang gagal adalah tentara dan polisi yang gagal,” kata Prabowo di The Tribrata, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (30/1/2025).
    Kepala Negara menuturkan, tentara dan polisi adalah bagian dari suatu negara.
    Menurut dia, segala bentuk Undang-Undang (UU), keputusan-keputusan presiden, peraturan-peraturan presiden, peraturan-peraturan pemerintah, dan semua produk-produk pemerintahan tidak ada artinya kalau tidak ditegakkan.
    “Semua rencana terbaik suatu bangsa tidak ada artinya kalau tidak dapat diimplementasikan,” beber Prabowo.
    Keduanya, lanjut Prabowo, memiliki kekuasaan khusus oleh negara untuk memegang monopoli fisik dan monopoli senjata.
    “Kekuasaan ini sangat besar. Rakyat yang mempercayakan kepercayaan ini kepada saudara-saudara sekalian,” ucap dia.
    Oleh karena itu, Prabowo mengingatkan TNI dan Polri yang berpangkat jenderal dan memiliki banyak bintang untuk memahami makna dari jabatan tersebut.
    Prabowo bilang, berpangkat jenderal berarti TNI dan Polri harus menjadi yang paling pertama berani memberikan nyawa untuk kepentingan bangsa.
    Pangkat dan bintang yang dimiliki pun berarti penghormatan dari rakyat.
    “Kalau saudara-saudara berani memakai pangkat jenderal, artinya saudara harus yang pertama berani memberi nyawa saudara untuk kepentingan bangsa dan negara. Itu arti pangkat yang diberikan,” tandas Prabowo.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Prabowo: Kalau Pakai Pangkat Jenderal, Harus Berani Beri Nyawa untuk Bangsa
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        30 Januari 2025

    Prabowo: Kalau Pakai Pangkat Jenderal, Harus Berani Beri Nyawa untuk Bangsa Nasional 30 Januari 2025

    Prabowo: Kalau Pakai Pangkat Jenderal, Harus Berani Beri Nyawa untuk Bangsa
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Presiden
    Prabowo Subianto
    mengingatkan TNI dan Polri khususnya yang berpangkat jenderal dan memiliki banyak bintang untuk memahami makna dari jabatan tersebut.
    Prabowo bilang, berpangkat jenderal berarti TNI dan Polri harus menjadi yang paling pertama berani memberikan nyawa untuk kepentingan bangsa.
    “Kalau saudara-saudara berani memakai pangkat jenderal, artinya saudara harus yang pertama berani memberi nyawa saudara untuk kepentingan bangsa dan negara. Itu arti pangkat yang diberikan,” kata Prabowo saat memberi arahan dalam rapat pimpinan TNI-Polri di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (30/1/2025).
    Menurut Prabowo, pangkat dan bintang yang dimiliki pun berarti penghormatan dari rakyat.
    Rakyat, lanjut Prabowo, artinya menyerahkan nasib keamanan kepada TNI dan Polri.
    “(Itu adalah) Penghormatan dari rakyat karena rakyat menyerahkan nasib keamanan mereka kepada, saudara-saudara,” ucapnya.
    Selanjutnya, Prabowo menjelaskan, masyarakat Indonesia menyerahkan perlindungan terhadap diri mereka, terhadap masa depan mereka, dan masa depan di atas pundak TNI dan Polri.
    Hal ini mengingat TNI dan Polri diberi kekuasaan khusus untuk memegang monopoli fisik dan monopoli senjata.
    “Pangkat yang diberikan ke saudara-saudara artinya rakyat mengerti bahwa pada saatnya bila diperlukan, saudara-saudara harus rela menyerahkan jiwa dan raga saudara tanpa ragu-ragu,” tandas Prabowo.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • MAKI Laporkan Dugaan Korupsi soal Penerbitan Sertifikat Pagar Laut ke Kejagung
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        30 Januari 2025

    MAKI Laporkan Dugaan Korupsi soal Penerbitan Sertifikat Pagar Laut ke Kejagung Nasional 30 Januari 2025

    MAKI Laporkan Dugaan Korupsi soal Penerbitan Sertifikat Pagar Laut ke Kejagung
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Koordinator Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI)
    Boyamin Saiman
    , melaporkan dugaan penyalahgunaan wewenang oleh oknum kepala desa dan pejabat daerah dalam perizinan lahan
    pagar laut
    di Tangerang ke Kejaksaan Agung (Kejagung),
    Boyamin menduga telah terjadi
    korupsi
    dalam proses penerbitan surat hak guna bangunan (HGB) maupun surat hak milik (SHM) dalam sejumlah bidang tanah di lokasi berdirinya pagar laut Tangerang.
    “Yang penting adalah (kami) memasukkan surat laporan resmi atas dugaan korupsi dalam penerbitan surat kepemilikan HGB maupun HM di lahan laut utara Tangerang yang populer yang dibangun pagar laut,” ujar Boyamin saat ditemui di Kantor Kejagung, Jakarta Selatan, Kamis (30/1/2025).
    Boyamin meyakini sertifikat tanah yang diterbitkan tahun 2023 itu palsu, meski ada klaim bahwa surat-surat itu diterbitkan pada tahun 1970-1980-an.
     
    “Terbitnya sertifikat itu kan di atas laut, saya meyakininya itu palsu, karena tidak mungkin bisa diterbitkan karena itu di tahun 2023. Kalau ada dasar klaim tahun 1980, tahun 1970, itu empang dan lahan, artinya itu sudah musnah, sudah tidak bisa diterbitkan sertifikat,” kata dia.
    Dalam laporan ini, Boyamin melaporkan sejumlah oknum kepala desa di sekitar wilayah berdirinya pagar laut Tangerang, terutama yang ada di Kecamatan Tronjo, Tanjungkait, dan Pulau Cangkir.
    Dia menduga penyalahgunaan wewenang ini sudah terjadi sejak tahun 2012.
    Untuk itu, perangkat desa dan pejabat pembuat sertifikat yang terlibat dalam pembuatan surat-surat ini sudah sepatutnya diselidiki.
    “Terus yang terakhir otomatis oknum di Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Tangerang. Karena, terbitnya HGB dan SHM ini pada posisi di BPN. Nampaknya ada akal-akalan,” katanya.
    Untuk memperkuat laporannya, Boyamin melampirkan sejumlah barang bukti berupa kesaksian sejumlah warga, dokumen akta jual beli, serta keterangan rilis dari Menteri ATR/BPN Nusron Wahid.
    “Saksi ahli yang utama itu saksi jabatan, yaitu Pak Nusron Wahid, saya masukkan juga jadi saksi di sini karena beliau yang paling tahu itu sekarang dan sudah mencabut itu 50 dan mengatakan itu cacat formal maupun materiil,” kata dia.
    Para terlapor ini diduga menyalahi pasal 9 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan
    Korupsi
    dengan ancaman penjara paling lama lima tahun dan denda paling banyak Rp 250 juta.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Korban Selamat Penembakan Malaysia Minta Dipulangkan, tapi Masih Tertahan untuk Pemeriksaan
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        30 Januari 2025

    Korban Selamat Penembakan Malaysia Minta Dipulangkan, tapi Masih Tertahan untuk Pemeriksaan Nasional 30 Januari 2025

    Korban Selamat Penembakan Malaysia Minta Dipulangkan, tapi Masih Tertahan untuk Pemeriksaan
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Duta Besar RI untuk Malaysia, Hermono mengungkapkan, dua WNI korban penembakan petugas Agensi Penguatkuasa Maritim Malaysia (APMM) masih diperiksa sebagai saksi dalam kasus itu. 
    Dua WNI tersebut ingin pulang ke Indonesia, tetapi belum bisa karena harus menjalani pemeriksaan.
    “Dua orang yang di rumah sakit sudah boleh keluar, namun masih diperlukan oleh polisi sebagai saksi, sehingga belum bisa dipulangkan,” ujar dia kepada Kompas.com, Kamis (30/1/2025).
    Kedua WNI itu sebelumnya telah meminta turut dipulangkan, kemudian melanjutkan pengobatan di Indonesia.
    Namun KBRI, kata Hermono, baru akan memulangkan dua WNI ke Indonesia jika pemeriksaan selesai.
    Sementara itu, satu jenazah WNI korban penembakan telah dipulangkan pada Rabu (29/1/2025) kemarin.
    Sementara itu, dua WNI sisanya masih menjalani pengobatan di Malaysia karena kondisinya parah.
    Sebelumnya diberitakan, pemulangan jenazah WNI juga diungkap oleh Direktur Pelindungan WNI dan BHI Kemenlu, Judha Nugraha.
    Ia menyebut, jenazah tersebut berinisial B, asal Provinsi Riau.
    Repatriasi jenazah dilakukan melalui penerbangan Kuala Lumpur-Pekanbaru, kemudian dilanjutkan dengan perjalanan darat menuju kampung halaman WNI tersebut di Pulau Rupat, Provinsi Riau.
    Sebagai informasi, kejadian penembakan itu melibatkan sekelompok pekerja migran Indonesia yang berusaha keluar dari Malaysia secara ilegal menggunakan sebuah perahu.
    Menurut anggota DPD RI asal Aceh, Sudirman Haji Uma, ada 26 TKI yang berusaha melarikan diri dengan boat.
    Perahu itu akhirnya terdeteksi oleh APMM dan kemudian dikejar oleh Kantor Patroli Malaysia.
    Dalam situasi genting ini, petugas maritim Malaysia melepaskan tembakan ke arah boat yang diisi oleh WNI dengan jarak sekitar 20 hingga 25 meter, di tengah kegelapan malam.
    Menurut pernyataan resmi Kepolisian Malaysia, penembakan terjadi sebagai respons terhadap perlawanan dari WNI.
    Namun, pernyataan ini dibantah oleh saksi korban yang selamat.
    “Saya konfirmasi ke korban berulang dan pengakuannya tidak ada perlawanan sama sekali. Menurutnya, mereka bisa melawan dengan apa sebagai sipil dan tanpa alat,” ungkap Haji Uma.
    Setelah insiden penembakan, boat yang ditumpangi para WNI berhasil melarikan diri dan merapat di kawasan hutan bakau di daerah Banting, yang masih berada di kawasan Selangor, Malaysia.
    Haji Uma menjelaskan bahwa para korban kemudian dibawa ke Rumah Sakit Serdang Selangor Malaysia oleh Tekong, atau nakhoda boat.
    Dari lima korban yang mengalami luka akibat penembakan tersebut, dua di antaranya berasal dari Aceh.
    Andry Ramadhana (30) dari Gampong Keude Pante Raja, Kabupaten Pidie, mengalami luka tembak di lengan, sedangkan Muhammad Hanafiah (40) dari Gampong Alue Bugeng, Kabupaten Aceh Timur, tertembak di paha.
    Muhammad Hanafiah dan tiga WNI lainnya yang mengalami luka saat ini sedang menjalani perawatan di rumah sakit di Malaysia.
    Tragisnya, satu WNI bernama Basri dari Rokan Hulu, Riau, yang merupakan anak buah kapal (ABK), meninggal dunia akibat insiden ini.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Nusron Sanksi Berat 8 Pegawai Buntut Kasus Pagar Laut Tangerang
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        30 Januari 2025

    Nusron Sanksi Berat 8 Pegawai Buntut Kasus Pagar Laut Tangerang Nasional 30 Januari 2025

    Nusron Sanksi Berat 8 Pegawai Buntut Kasus Pagar Laut Tangerang
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN)
    Nusron Wahid
    mengatakan, pihaknya telah memberikan sanksi berat kepada delapan pegawati ATR/BPN terkait penerbitan sertifikat hak milik (SHM) dan sertifikat hak guna bangunan (SHGB) di area
    pagar laut Tangerang
    , Banten.
    Dari delapan pegawai, Nusron mengatakan, enam dijatuhi sanksi berat berupa pembebasan dan pemberhentian dari jabatannya. Sementara dua lainnya dijatuhi sanksi berat.
    “Nah, nama-nama pegawainya siapa saja kami tidak bisa sebut. Kami hanya bisa sebut inisial,” kata Nusron saat rapat dengan Komisi II DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Kamis (30/1/2025).
    Adapun delapan pegawai yang mendapatkan sanksi berat itu yakni Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang berinisial JS; mantan Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran berinisial SH; mantan Kepala Seksi Survei dan Pemetaan berinisial ET; dan Ketua Panitia A berinisial WS.
    Kemudian, Ketua Panitia A berinisial YS; Panitia A berinisial NS; eks Kepala Seksi Survei dan Pemetaan setelah ET, berinisial LM; eks Plt Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran berinisial KA.
    “Delapan orang ini sudah diperiksa oleh Inspektorat dan sudah diberikan sanksi oleh Inspektorat. Tinggal proses peng-SK-an sanksinya, dan penarikan mereka dari jabatannya tersebut,” ujarnya.
    Diberitakan sebelumnya, Nusron sudah membatalkan sebanyak 50 sertifikat hak milik (SHM) dan sertifikat hak guna bangunan (SHGB) di Desa Kohod, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten pada 24 Januari 2025.
    Pembatalan sertifikat ini bertujuan untuk menegakkan keabsahan dan kepastian hukum atas lahan di wilayah pagar laut Tangerang.
     
    “Hari ini, kami bersama tim melakukan proses pembatalan sertifikat baik itu hak milik (SHM) maupun hak guna bangunan (HGB),” kata Nusron Wahid saat dijumpai di lokasi pagar laut Tangerang.
    Sebelumnya, terdapat total 263 SHGB dan 17 bidang SHM di kawasan
    Pagar Laut Tangerang
    , di mana IAM memiliki 243 bidang, PT CIS memiliki 20 bidang, dan 17 bidang SHM dimiliki oleh individu.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang dkk Dipecat Buntut Kasus Pagar Laut
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        30 Januari 2025

    Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang dkk Dipecat Buntut Kasus Pagar Laut Nasional 30 Januari 2025

    Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang dkk Dipecat Buntut Kasus Pagar Laut
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN)
    Nusron Wahid
    mengungkapkan bahwa pihaknya telah memberikan sanksi penghentian dari jabatan dan sanksi berat kepada total delapan pegawai terkait adanya sertifikat hak milik (
    SHM
    ) dan sertifikat hak guna bangunan (
    SHGB
    ) di area
    pagar laut
    Tangerang.
    Salah satu yang dipecat adalah Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang. Namun, Nusron enggan membeberkan identitasnya.
    Hal tersebut disampaikan Nusron dalam rapat antara Kementerian ATR/BPN dan Komisi II DPR di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (30/1/2025).
    “Kita memberikan sanksi berat pembebasan dan penghentian dari jabatannya pada mereka yang terlibat kepada enam pegawai, dan sanksi berat kepada dua pegawai. Nah, nama-nama pegawainya siapa saja? Kami tidak bisa sebut. Kami hanya sebut inisial,” ujar Nusron.
    “Yang pertama adalah JS, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang pada masa itu. Kemudian, SH eks Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran. Kemudian, ET, eks Kepala Seksi Survei dan Pemetaan. Kemudian, WS, Ketua Panitia A. Kemudian, YS, Ketua Panitia A. Kemudian, NS, Panitia A. Kemudian, LM, eks Kepala Survei dan Pementaan setelah ET. Kemudian, KA, eks PLT Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran,” katanya lagi.
    Nusron mengatakan, delapan orang tersebut sudah diperiksa dan mendapat sanksi dari inspektorat Kementerian ATR/BPN.
    Dia menyebut, penarikan dari jabatan delapan orang tersebut hanya menunggu surat keputusan (SK) terbit.
    “Tinggal proses peng-SK-an saksinya dan penarikan mereka dari jabatannya tersebut,” ujar Nusron.
    Diberitakan sebelumnya, Nusron sudah membatalkan sebanyak 50 sertifikat hak milik (SHM) dan sertifikat hak guna bangunan (SHGB) di Desa Kohod, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten pada 24 Januari 2025.
    Pembatalan sertifikat ini bertujuan untuk menegakkan keabsahan dan kepastian hukum atas lahan di wilayah
    pagar laut Tangerang
    .
    “Hari ini, kami bersama tim melakukan proses pembatalan sertifikat baik itu hak milik (SHM) maupun hak guna bangunan (HGB),” kata Nusron Wahid saat dijumpai di lokasi pagar laut Tangerang.
    Sebelumnya, terdapat total 263 SHGB dan 17 bidang SHM di kawasan
    Pagar Laut
    Tangerang, di mana IAM memiliki 243 bidang, PT Cahaya Intan Sentosa (CIS) memiliki 20 bidang, dan 17 bidang SHM dimiliki oleh individu.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • KPK Periksa 6 Saksi Terkait Harun Masiku
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        30 Januari 2025

    KPK Periksa 6 Saksi Terkait Harun Masiku Nasional 30 Januari 2025

    KPK Periksa 6 Saksi Terkait Harun Masiku
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Komisi Pemberantasan Korupsi (
    KPK
    ) memanggil enam orang sebagai saksi terkait kasus suap proses Pergantian Antarwaktu (PAW) Anggota DPR 2019-2024 untuk
    tersangka
    eks kader PDIP
    Harun Masiku
    .
    “Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK,” kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto dalam keterangannya, Kamis (30/1/2025).
    Berdasarkan informasi yang dihimpun, enam orang saksi tersebut yakni Saeful Rohman selaku wiraswasta; Irvansyah selaku wiraswasta; dan Moh Ilham Yulianto selaku sopir dari kader PDIP Saeful Bahri.
    Kemudian, Darmadi Djufri selaku pengacara; Dewi Angi selaku Ibu Rumah Tangga; dan Diah Okta Sari selaku mahasiswa.
    Kasus Harun Masiku terungkap ketika KPK menggelar operasi tangkap tangan pada 8 Januari 2020.
    Dari hasil operasi, tim KPK menangkap delapan orang dan menetapkan empat orang sebagai tersangka.
    Empat tersangka tersebut adalah Komisioner KPU Wahyu Setiawan, eks anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridelina, kader PDIP Saiful Bahri, dan Harun Masiku.
    Namun, saat itu Harun lolos dari penangkapan.
    Tim penyidik KPK terakhir kali mendeteksi Harun Masiku di sekitar Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK), Jakarta Selatan.
    Hingga saat ini, Harun masih berstatus buronan dan masih dalam daftar pencarian orang (DPO).
    Adapun Harun Masiku diduga menyuap Wahyu dan Agustiani untuk meloloskan langkahnya menjadi anggota DPR melalui PAW.
    Belakangan, KPK menetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto sebagai tersangka dalam kasus suap proses PAW yang menjerat Harun Masiku.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kapal Induk Perancis Charles De Gaulle Kunjungi Indonesia, Pernah Dikerahkan Lawan ISIS
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        30 Januari 2025

    Kapal Induk Perancis Charles De Gaulle Kunjungi Indonesia, Pernah Dikerahkan Lawan ISIS Nasional 30 Januari 2025

    Kapal Induk Perancis Charles De Gaulle Kunjungi Indonesia, Pernah Dikerahkan Lawan ISIS
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com

    Kapal induk
    Marine Nationale atau Angkatan Laut Perancis,
    Charles De Gaulle
    (R91), bersandar di Pelabuhan Gili Mas, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB), pada Selasa (28/1/2025) Wita.
    Kapal induk bertenaga nuklir pertama Perancis itu singgah dalam
    misi Clemenceau 25
    di Samudera Pasifik selama enam bulan yang dimulai sejak November 2024.
    Rencananya, Charles De Gaulle (CDG) yang membawa
    French Carrier Strike Group
    (CSG) atau kelompok tempur
    kapal induk
    Perancis akan melakukan kegiatan logistik di Lombok hingga Sabtu (1/2/2025), sebelum melanjutkan misi Clemenceau.
    Charles De Gaulle sebelumnya juga telah melakukan
    latihan gabungan multinasional
    bersandi “La Perouse 25” bersama kapal perang dari delapan negara di Selat Malaka, Sunda, dan Lombok, pada 16 hingga 25 Januari 2025.
    La Perouse 25 merupakan bagian dari misi Clemenceau 25.
    Charles De Gaulle turut membawa unsur udara berupa jet tempur Rafale, pesawat E-2C Hawkeye, serta helikopter AS365 Dauphin dan NH90 Caiman.
    Charles De Gaulle dibangun pada 1989 dengan dimulainya peletakan lunas kapal.
    Pada 2001, kapal induk buatan Naval Group ini diluncurkan.
    Nama Charles De Gaulle diambil dari mantan presiden Perancis yang berpangkat jenderal.
    Kapal memiliki panjang 261 meter, lebar 64 meter, tinggi 75 meter, dan berbobot 42.500 ton.
    Kecepatan maksimalnya 27 knots atau 620 mil per hari.
    Mengutip dari keterangan pers Marine Nationale, Charles De Gaulle mampu menampung 1.850 personel di laut, termasuk penerbang yang mencapai 600.
    Charles De Gaulle memiliki dua katapel di dek penerbangan yang masing-masing panjangnya 75 meter.
    Ketapel ini digunakan untuk pesawat lepas landas.
    Charles De Gaulle memiliki dua reaktor nuklir yang masing-masing berkekuatan lebih dari 80.000
    horsepower
    .
    Komandan kapal, Kapten Georges Antoine Florentin, mengaku tidak memiliki personel yang dengan spesialisasi nuklir.
    Namun, bagi para personel yang akan mengoperasikan reaktor nuklir Charles De Gaulle, mereka akan diberi pelatihan pendek atau semacam short course selama tiga hingga empat bulan.
    Dalam muatan penuh, Charles De Gaulle mampu menampung sekitar 30 jet tempur Rafale di flight deck atau dek penerbangan.
    Pesawat yang siaga akan diparkir rapi di pinggir dek penerbangan.
    Selain itu, Charles De Gaulle juga memiliki hanggar yang mampu menampung 12 hingga 13 jet tempur Rafale.
    Fasilitas lain yang dimiliki Charles De Gaulle adalah rumah sakit dengan luas sekitar 600 meter persegi.
    Personel masak mampu membuat sekitar 3.700 paket makanan per hari.
     
    Berbagai operasi pernah dilakukan Charles De Gaulle, seperti saat mendukung ‘Operasi Enduring Freedom’ melawan Afganistan yang dikuasai Taliban pada 2001.
    Saat itu, Charles De Gaulle tergabung dalam Gugus Tugas 473 dan mulai berlayar pada 1 Desember 2001.
    Charles De Gaulle juga pernah dikerahkan untuk melawan Negara Islam Irak dan Suriah atau yang dikenal dengan nama Islamic State of Iraq and Syria (ISIS).
    Mengutip laman US Naval Institute (USNI), pada Februari 2015, Charles De Gaulle memasuki Teluk Persia untuk misi melawan ISIS.
    Charles De Gaulle saat itu disebut bergabung dengan USS Carl Vinson (CVN-70) dalam melakukan serangan udara.
    Operasi itu dilakukan tujuh minggu setelah serangan terhadap karyawan Charlie Hebdo di Paris.
    Presiden Perancis saat itu, Francois Hollande, mengumumkan operasi Charles De Gaulle pada 14 Januari 2015 atau seminggu setelah serangan Charlie Hebdo.
    Pada tahun yang sama, di bulan November, Charles De Gaulle kembali beroperasi ke Laut Mediterania untuk melawan ISIS lagi.
    Operasi itu dilakukan setelah 10 hari penyerangan ISIS di Paris.
    “Kelompok tempur kapal induk dengan Charles De Gaulle dikerahkan di Mediterania Timur untuk memimpin misi di daerah yang dikendalikan ISIS,” tulis pernyataan Kementerian Pertahanan Perancis saat itu.
    Setelah itu, Charles De Gaulle memimpin kelompok tempur
    kapal induk Perancis
    (CSG) untuk misi Clemenceau sejak 2021.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 2 Kapal Perang Buatan Italia Bakal Perkuat TNI AL, Ini Spesifikasinya
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        30 Januari 2025

    2 Kapal Perang Buatan Italia Bakal Perkuat TNI AL, Ini Spesifikasinya Nasional 30 Januari 2025

    2 Kapal Perang Buatan Italia Bakal Perkuat TNI AL, Ini Spesifikasinya
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – TNI Angkatan Laut (AL) akan segera menerima dua
    kapal perang
    terbaru buatan Italia, yaitu
    KRI Brawijaya
    -320 dan
    KRI Prabu Siliwangi
    -321.
    Upacara pemberian nama kapal secara simbolis atau
    shipnaming
    dipimpin oleh Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Muhammad Ali dan Ketua Umum Jalasenastri Fera Muhammad Ali, di galangan kapal Fincantieri Muggiano, Italia, pada Rabu (29/1/2025).
    “Kedua kapal perang ini merupakan bagian dari kerja sama strategis antara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dengan Fincantieri, salah satu perusahaan galangan kapal terkemuka di dunia,” ungkap Dinas Penerangan Angkatan Laut (Dispenal), dalam keterangan tertulisnya, Kamis (30/1/2025).
    Nama KRI Brawijaya dan KRI Prabu Siliwangi diambil dari nama raja-raja Nusantara, dengan harapan bahwa kedua kapal tersebut akan menjadi legenda baru yang memberikan kontribusi besar bagi kejayaan bangsa.
    Kedua kapal ini juga dilengkapi dengan teknologi terkini dan sistem persenjataan modern.
    “Saya yakin kapal-kapal ini akan berhasil menyelesaikan setiap misi yang diberikan kepada mereka,” kata KSAL, saat membacakan amanat Menteri Pertahanan RI Sjafrie Sjamsoeddin.
    Menhan RI menegaskan bahwa dua kapal perang ini adalah komitmen nyata pemerintah dalam memperkuat pertahanan negara, khususnya Angkatan Laut Indonesia.
    Lebih lanjut, kerja sama ini menunjukkan bahwa kemitraan strategis antara Indonesia dengan mitra internasional dapat menghasilkan alat utama sistem senjata (alutsista) yang modern dan berdaya saing tinggi.
    “Seperti kita ketahui, pemberian nama kapal bukan sekadar formalitas, tetapi merupakan langkah strategis dalam membangun identitas kapal. Nama-nama yang dipilih tersebut merupakan simbol harapan, doa, dan tekad untuk menegakkan kedaulatan dan kehormatan bangsa di seluruh lautan dunia,” tambah dia.
    Kerja sama ini juga mencerminkan keseriusan Kementerian Pertahanan dalam meningkatkan kemampuan tempur Angkatan Laut Indonesia.
    Menhan berharap, Angkatan Laut Indonesia akan mampu menghadapi tantangan di perairan nasional dan regional dengan lebih efektif.
    KRI Brawijaya-320 dan KRI Prabu Siliwangi-321 memiliki spesifikasi yang serupa.
    Kedua kapal ini memiliki panjang 143 meter, lebar 16,5 meter, dengan draft 5,2 meter dan kecepatan maksimum 32 knots, menggunakan pendorongan kombinasi diesel, listrik, dan gas turbin.
    Selain itu, kapal buatan Italia ini dilengkapi dengan sistem persenjataan yang terdiri dari 16 Vertical Launch System (VL) untuk Surface-to-Air Missiles (SAM), 8 Teseo Mk-2E untuk Surface-to-Surface Missiles (SSM), meriam 127 mm, meriam 76 mm, serta torpedo.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.