Category: Kompas.com Nasional

  • Lanjutkan Capaian Penting Kinerja 100 Hari Bidang Ekonomi Pemerintahan Prabowo, Ketahanan Pangan dan Pertumbuhan Ekonomi Jadi Aspek Utama
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        31 Januari 2025

    Lanjutkan Capaian Penting Kinerja 100 Hari Bidang Ekonomi Pemerintahan Prabowo, Ketahanan Pangan dan Pertumbuhan Ekonomi Jadi Aspek Utama Nasional 31 Januari 2025

    Lanjutkan Capaian Penting Kinerja 100 Hari Bidang Ekonomi Pemerintahan Prabowo, Ketahanan Pangan dan Pertumbuhan Ekonomi Jadi Aspek Utama
    Tim Redaksi
    KOMPAS.com
    – Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mengusing misi dan arah kebijakan nasional Asta Cita dalam mewujudkan Indonesia yang lebih maju dan sejahtera. 
    Salah satu yang menjadi fokus Prabowo adalah memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru. 
    Untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah berupaya menggalang sinergi  nasional guna memastikan terjaganya stabilitas ekonomi serta terwujudnya  kesejahteraan masyarakat di tengah tantangan global yang semakin kompleks. 
    Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian
    Airlangga Hartarto
    mengatakan, dari beberapa program prioritas dari Prabowo, salah satu yang utama adalah
    ketahanan pangan

    “Ini tujuannya adalah menjaga harga pangan dan swasembada pangan,” ujarnya dalam siaran pers, Jumat (31/1/2025).
    Dia mengatakan itu saat memberikan arahan pada Rapat Pimpinan Tentara Nasional Indonesia-Kepolisian Republik Indonesia (TNI-Polri) Tahun 2025 bertema “Sinergisitas TNI-Polri Guna  Mendukung Terwujudnya Asta Cita” di Jakarta, Kamis (30/1/2025). 
    Catatan kinerja dalam masa 100 hari pertama Kabinet Merah Putih juga berhasil mengimplementasikan sejumlah kebijakan strategis. 
    Beberapa capaian itu, di antaranya peluncuran 15 paket stimulus ekonomi untuk kesejahteraan pada awal 2025, kenaikan upah minimum provinsi (UMP) sebesar 6,5 persen, penghapusan utang macet bagi usaha mikro kecil menengah (UMKM), dan perpanjangan penyimpanan Devisa Hasil Ekspor (DHE) sumber daya alam di dalam negeri, 
    Kinerja pemerintah lainnya adalah menjaga daya beli masyarakat melalui program penurunan harga tiket hingga 10 persen saat libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) dan program belanja murah Harbolnas, BINA, dan EPIC Sale pada akhir 2024. 
    Dengan berbagai langkah strategis yang dijalankan, pemerintah optimistis dapat mencapai target
    pertumbuhan ekonomi
    8 persen pada 2028.
    Optimisme itu seiring dengan peningkatan investasi dan diversifikasi pasar internasional. 
    Menko Airlangga menegaskan, sinergi antara pemerintah, aparat keamanan, dan dunia usaha akan menjadi kunci keberhasilan dalam menghadapi dinamika ekonomi global yang semakin kompleks. 
    Dia mengatakan, stabilitas nasional yang kuat akan menjadi landasan utama bagi keberlanjutan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. 
    “Saya ingin mengapresiasi setinggi-tingginya jajaran TNI dan Polri atas dedikasi luar biasa dalam menjaga stabilitas yang menjadi fondasi penting bagi pembangunan ekonomi nasional,” katanya. 
    Lebih lanjut, Menko Airlangga menyampaikan, ketahanan pangan dan pertumbuhan ekonomi merupakan dua aspek utama yang harus diperkuat untuk menghadapi tantangan ekonomi global. 
    Pemerintah pun mengalokasikan anggaran guna memastikan ketersediaan pangan. 
    Upaya swasembada pangan juga dilakukan guna mengurangi ketergantungan impor dan meningkatkan produksi dalam negeri. 
    Terkait upaya pengendalian inflasi, Menko Airlangga menyampaikan, Tim  Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP-TPID) berhasil menekan inflasi pada  kisaran 1,5 persen, lebih rendah dibandingkan era sebelumnya yang mencapai 5 persen. 
    Hal tersebut juga menjadi bukti konkret kontribusi TNI-Polri dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional. 
    Kontribusi sinergi TNI-Polri juga diperlukan dalam upaya pemberantasan praktik  penyelundupan yang merugikan perekonomian nasional. 
    Kolaborasi TNI-Polri diharapkan dapat mencegah masuknya barang-barang ilegal, seperti di sektor perikanan, pertanian, dan tekstil.
    Sinergi kedua lembaga itu juga diharapkan mampu menciptakan iklim usaha yang lebih sehat dan kompetitif serta berujung kepada terjaganya stabilitas perekonomian nasional. 
    Saat ini, pemerintah mengembangkan 24 Kawasan Ekonomi  Khusus (KEK) untuk menarik investasi di berbagai sektor strategis, termasuk sektor manufaktur, ekonomi digital, kesehatan, pendidikan, serta juga kegiatan dalam bentuk
    maintenance, repair
    , dan
    overhaul
    untuk pesawat. 
    Secara kumulatif, mulai dari 2012 sampai 2024, KEK mencatatkan capaian investasi sebesar Rp 256,7 triliun dengan penyerapan tenaga kerja sebanyak 156.208 orang dan melibatkan sebanyak 394 pelaku usaha. 
    Selain itu, keikutsertaan Indonesia dalam berbagai kerja sama ekonomi global, seperti organisasi antarpemerintah (BRICS), forum ekonomi negara-negara dunia (OECD), kemitraan perdagangan internasional (RCEP), dan kemitraan trans-Pasifik untuk perjanjian perdagangan (CPTPP), menjadi strategi utama dalam meningkatkan daya saing nasional. 
    “Sekarang Malaysia, Singapura ingin bikin lagi
    data center
    dengan KEK. Kami memerlukan speed untuk merespons lagi supaya investasi ini lari ke Indonesia,” jelas Menko Airlangga. 
    Dalam acara yang dihadiri oleh Presiden Prabowo Subianto tersebut, turut hadir Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Panglima TNI Jenderal TNI Agus  Subiyanto, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, para kapolda dan panglima Kodam, serta Staf Ahli Kemenko Perekonomian Bidang Pembangunan Daerah Haryo Limanseto.  
     
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Menko PMK: Pencegahan Bencana Harus Diarusutamakan dalam Kebijakan Daerah
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        31 Januari 2025

    Menko PMK: Pencegahan Bencana Harus Diarusutamakan dalam Kebijakan Daerah Nasional 31 Januari 2025

    Menko PMK: Pencegahan Bencana Harus Diarusutamakan dalam Kebijakan Daerah
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno menegaskan pentingnya pengarusutamaan
    pencegahan bencana
    dalam
    kebijakan daerah
    sebagai langkah untuk melindungi masyarakat.
    Pernyataan tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi Penanganan
    Bencana
    di Kota Pontianak, yang berlangsung di Balai Petitih, Kantor Gubernur Kalimantan Barat, pada Kamis (30/1/2025).
    Pratikno mengatakan, langkah ini bertujuan tidak hanya untuk mengurangi risiko
    bencana
    di masa depan, tetapi juga sebagai bentuk perhatian pemerintah agar masyarakat dapat diselamatkan dengan cepat saat bencana terjadi, serta untuk meminimalkan dampak yang ditimbulkan.
    “Pencegahan harus diarusutamakan dalam kebijakan daerah, baik melalui reboisasi, pengendalian sedimentasi, maupun pengelolaan sampah,” kata Pratikno.
    “Ini bukan sekadar pembangunan, tapi tentang menyelamatkan masyarakat,” ujar dia.
    Pratikno menekankan pentingnya pendataan infrastruktur yang diperlukan untuk pencegahan dan pengurangan risiko bencana.
    Dengan data yang akurat, pemerintah dapat menentukan langkah prioritas agar daerah lebih siap menghadapi potensi bencana.
    Di sisi lain, Pratikno mengapresiasi berbagai pihak yang telah bertindak cepat dalam menyelamatkan masyarakat, sehingga dapat meringankan beban dalam situasi tanggap darurat.
    Dia menyatakan bahwa sinergi lintas sektor merupakan kunci keberhasilan mitigasi bencana.
    “Kita harus solid. BNPB, kementerian teknis, pemerintah daerah, serta Forkopimda harus bergerak bersama. Kalau ini berjalan dengan baik, masyarakat akan lebih terlindungi,” ujar dia.
    Sebagai bagian dari upaya penanganan dan penanggulangan bencana, pada kesempatan ini, pemerintah juga menyerahkan bantuan secara simbolis kepada pemerintah kabupaten/kota di Kalimantan Barat yang telah menetapkan Status Tanggap Darurat.
    Bantuan tersebut mencakup kebutuhan makanan, logistik, peralatan darurat, serta dana stimulan.
    Rapat koordinasi tersebut dihadiri oleh Kepala BNPB Suharyanto, Pj Gubernur Kalimantan Barat Harisson, Staf Ahli Bidang Ketahanan Sosial, Ekologi, dan Budaya Sorni Paskah Daeli, serta jajaran Forkopimda dan BPBD se-Kalimantan Barat.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Wejangan Presiden Prabowo untuk TNI dan Polri
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        31 Januari 2025

    Wejangan Presiden Prabowo untuk TNI dan Polri Nasional 31 Januari 2025

    Wejangan Presiden Prabowo untuk TNI dan Polri
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Presiden Republik Indonesia (RI)
    Prabowo Subianto
    meminta agar
    TNI dan Polri
    harus terus mengoreksi diri serta menjaga kepercayaan masyarakat yang telah memberikan mereka kepercayaan. Sebab, kedua institusi ini selama ini diberi makan oleh rakyat, sehingga sudah seyogyanya TNI-Polri juga harus
    mawas diri
    dan mengayomi masyarakat.
    “Rakyat yang menggaji Saudara, rakyat yang melengkapi Saudara dari ujung kaki sampai ke ujung kepala, rakyat yang memberi makan kepada tentara dan polisi,” kata Prabowo saat memberi wejangan dalam rapat pimpinan (rapim) TNI dan Polri Tahun 2025 di The Tribrata, Kebayoran Baru, Jakarta, Kamis (30/1/2025).
    Tak hanya itu, rakyat selama ini juga telah memberikan kekuasaan kepada TNI dan Polri untuk memegang senjata. Oleh karena itu, menurutnya, wajar bila rakyat kemudian menuntut pengabdian yang tinggi dari TNI/Polri.
    “Diberi kekuasaan ke Saudara artinya rakyat kita menuntut dari saudara-saudara dedikasi yang sangat tinggi, pengorbanan yang sangat tinggi,” tutur Prabowo.
    “Bahkan bisa disebut, begitu Saudara menerima mandat tersebut, menerima kekuasaan tersebut, saudara-saudara sebenarnya sudah menyerahkan jiwa dan ragamu kepada bangsa dan rakyat,” imbuh mantan Menteri Pertahanan ini.
    Kepala Negara menambahkan, keberadaan TNI dan Polri juga mencerminkan kehadiran negara di tengah masyarakat, terutama di dalam menegakkan kedaulatan dan mempertahankan eksistensi negara.
    Sebuah negara disebut sebagai negara gagal, menurutnya, jika polisi dan tentara gagal. Karena itu, Prabowo menekankan, TNI dan Polri harus terus hadir di tengah masyarakat.
    “Karena itu biasanya ciri khas negara yang gagal adalah tentara dan polisi yang gagal,” kata Prabowo.
    Terutama, kata dia, di dalam menegakkan berbagai aturan yang telah dibentuk bersama. Mulai dari undang-undang, keputusan presiden, peraturan presiden, peraturan pemerintah, serta semua produk pemerintah lainnya.
    “Semua rencana terbaik suatu bangsa tidak ada artinya kalau tidak dapat diimplementasikan,” beber Prabowo.
    Dia menambahkan, TNI dan Polri memiliki kekuasaan khusus oleh negara untuk memegang monopoli fisik dan monopoli senjata.
    “Kekuasaan ini sangat besar. Rakyat yang mempercayakan kepercayaan ini kepada saudara-saudara sekalian,” ucap dia.
    Prabowo juga mengingatkan agar seluruh personel TNI dan Polri yang berpangkat jenderal dan memiliki banyak bintang untuk memahami makna dari jabatan yang diemban.
    Prabowo menekankan bahwa personel berpangkat jenderal berarti harus menjadi yang paling pertama berani memberikan nyawa untuk kepentingan bangsa.
    “Kalau saudara-saudara berani memakai pangkat jenderal, artinya saudara harus yang pertama berani memberi nyawa saudara untuk kepentingan bangsa dan negara. Itu arti pangkat yang diberikan,” ucap Prabowo.
    Menurut Prabowo, pangkat dan bintang yang dimiliki pun berarti penghormatan dari rakyat. Rakyat, lanjut Prabowo, artinya menyerahkan nasib keamanan kepada TNI dan Polri.
    “(Itu adalah) penghormatan dari rakyat karena rakyat menyerahkan nasib keamanan mereka kepada saudara-saudara,” tuturnya.
    Selain itu, Prabowo juga meminta TNI dan Polri selalu mawas diri, mengoreksi diri, serta tertib dan disiplin.
    “Saya tentunya minta TNI dan Polri kita semua selalu mawas diri, selalu mengoreksi diri, selalu menertibkan diri, selalu menjaga disiplin,” ucap Prabowo.
    Dia pun menekankan bahwa TNI dan Polri perlu berada di tengah-tengah rakyat, bersama rakyat, dan membangun bersama rakyat.
    “Jadi TNI dan Polri kita adalah tentara rakyat, dan polisi rakyat,” kata mantan Menteri Pertahanan itu.
    Lebih lanjut, Kepala Negara menyampaikan bahwa peran TNI dan Polri sangat penting sebagai penegak kedaulatan, penjaga kedaulatan, dan penegak hukum.
    Dia menyebutkan, TNI dan Polri harus menjadi pemimpin yang baik dan diharapkan oleh rakyat.
    “Jadi saya tekankan, mereka harus menjadi pemimpin yang baik. Saya ingatkan bahwa mereka diharapkan oleh rakyat, mereka diberi kepercayaan yang besar oleh rakyat. Rakyat yang membiayai TNI dan Polri, TNI dan Polri harus mengayomi rakyat, harus melindungi rakyat,” kata Prabowo.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • KPU Papua Pegunungan Pertanyakan Kedudukan Lokataru Sebagai Pemohon Sengketa Pilkada
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        30 Januari 2025

    KPU Papua Pegunungan Pertanyakan Kedudukan Lokataru Sebagai Pemohon Sengketa Pilkada Nasional 30 Januari 2025

    KPU Papua Pegunungan Pertanyakan Kedudukan Lokataru Sebagai Pemohon Sengketa Pilkada
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Papua Pegunungan mempertanyakan kedudukan Yayasan Citta Loka Taru atau Lokataru sebagai pemohon dalam sengketa Pilkada Papua Pegunungan nomor 302/PHPU.GUB-XXIII/2025.
    KPU Provinsi Papua menilai Lokataru tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing atas perkara pilgub Papua Pegunungan.
    “Berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf d PMK 3/2024, pemantau pemilihan tidak dapat menjadi pemohon,” kata kuasa hukum
    KPU Papua
    Pegunungan, Syamsudin Slawat, dalam sidang pada Kamis (30/1/2025).
    Syamsudin pun menyebut Lokataru belum mendapatkan akreditasi sebagai pemantau pemilihan dari termohon, sehingga tidak memenuhi syarat sebagai pemohon untuk mengajukan perkara tersebut.
    Syamsudin juga membantah dalil pemohon yang mempermasalahkan pemungutan suara ulang (PSU) pada 70 TPS yang dinilai tidak berdasar dan tidak beralasan menurut hukum, karena KPU telah melaksanakan PSU terhadap 70 TPS yang direkomendasikan oleh Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan.
    “Terhadap proses dan hasil PSU tersebut tidak ada keberatan baik dari pihak saksi maupun pasangan calon serta Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan,” ujar Syamsudin.
    Atas dasar hal tersebut, KPU meminta kepada Mahkamah agar menolak permohonan Lokataru untuk seluruhnya.
    Adapun gugatan Lokataru ini dilayangkan oleh Delpedro Marhaen Rismansyah dengan kuasa hukumnya, Haris Azhar.
    Mereka meminta agar hasil Pilkada Papua Pegunungan dibatalkan dan KPU melakukan pemungutan suara ulang tanpa diikuti oleh pasangan calon yang melanggar ketentuan pemilu.
    Meski demikian, dalam petitum tidak disebutkan siapa pasangan calon yang dimaksud oleh Lokataru.
    Mereka juga meminta agar
    Mahkamah Konstitusi
    memerintahkan Bawaslu hingga Polri untuk menjaga tahapan pemungutan suara ulang yang mereka minta.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Diklarifikasi KPK, Kepala BPJN Kalbar Mengaku Punya SPBU dan Butik dari Orangtua
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        30 Januari 2025

    Diklarifikasi KPK, Kepala BPJN Kalbar Mengaku Punya SPBU dan Butik dari Orangtua Nasional 30 Januari 2025

    Diklarifikasi KPK, Kepala BPJN Kalbar Mengaku Punya SPBU dan Butik dari Orangtua
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Kalimantan Barat
    Dedy Mandarsyah
    mengaku memiliki dua usaha, yakni stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) dan butik.
    Dedy mengatakan, dua usaha tersebut berasal dari orangtuanya.
    “Itu yang SPBU sama Butik. Itu bukan punya saya, punya dari orang tua,” kata Dedy saat ditemui di Gedung Merah Putih,
    KPK
    , Jakarta, Kamis (30/1/2025).
    Pada Kamis ini, Dedy mendatangi KPK untuk mengklarifikasi aset yang belum dilaporkan dalam laporan harta kekayaan penyelenggara negara (
    LHKPN
    ).
     
    Dedy mengaku sudah melaporkan seluruh aset kepada KPK.
    Ia menyatakan bahwa laporan tersebut akan dikonfirmasi ulang oleh KPK.
    “Enggak ada, semuanya sudah saya laporkan,” kata Dedy.
    “Nanti konfirmasi ulang,” ucap dia melanjutkan.
    Sebelumnya, KPK menerbitkan surat panggilan klarifikasi terkait kekayaan kepada Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Kalimantan Barat, Dedy Mandarsyah.
    Undangan klarifikasi ini dikirimkan karena Dedy belum melaporkan sejumlah asetnya dalam LHKPN.
    “Hari ini kita terbitkan surat undangan untuk klarifikasi kepada beliau. Alasannya karena menurut data yang kita dapat, masih banyak harta yang signifikan jumlah kuantitas maupun nilainya yang belum kita lihat ada di LHKPN beliau,” kata Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggola, di Gedung Merah Putih, Jakarta, pada Selasa (21/1/2025).
    Pahala tidak merinci jenis harta kekayaan yang belum dilaporkan oleh Dedy.
    Ia menambahkan bahwa klarifikasi ini bertujuan untuk memastikan temuan yang didapat setelah dilakukan penelusuran dari rekening perbankan hingga kepemilikan asuransi.
    “Pada saat yang sama kita komunikasi dengan Irjen Kementerian PU untuk sama-sama menambah data, informasi, termasuk kalau ada tindak lanjut yang perlu dilakukan,” ujar dia.
    Adapun Dedy menjadi sorotan setelah namanya dikaitkan pada kasus penagniayaan dokter muda di Palembang, beberapa waktu lalu.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Curhat Saldi Isra: Hakim Sibuk Periksa Perkara Saat Orang-orang Libur Panjang
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        30 Januari 2025

    Curhat Saldi Isra: Hakim Sibuk Periksa Perkara Saat Orang-orang Libur Panjang Nasional 30 Januari 2025

    Curhat Saldi Isra: Hakim Sibuk Periksa Perkara Saat Orang-orang Libur Panjang
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Hakim Mahkamah Konstitusi (MK)
    Saldi Isra
    mengungkapkan, tidak ada hari libur untuk sembilan hakim konstitusi, termasuk ketika libur panjang pada 25-29 Januari 2025 lalu.
    Saldi menyebutkan, alih-alih berlibur, para hakim konstitusi sibuk memeriksa perkara sengketa
    Pilkada 2024
    dan setumpuk alat bukti yang ada.
    “Kalau kami di MK libur bersama perkara dan tumpukan bukti-bukti. Lima hari ini kita masuk tetap 08.30 WIB, pulangnya jam 10-11 malam (22.00-23.00 WIB). Jadi kalau wajah kami agak kurang segar dengan yang lain, bisa dipahami,” kata Saldi dalam sidang lanjutan di Gedung MK, Jakarta, Kamis (30/1/2025).
    Saldi mengatakan, pihak-pihak berperkara dalam
    sengketa Pilkada 2024
    lebih beruntung karena dapat menghabiskan masa libur.
    Menurut dia, hal itu membuat para pihak tampak berwajah segar, berbeda dengan para
    hakim MK
    .
    “Dari tampilannya sudah kelihatan segar semua ini, sudah ada libur, ada libur bersama, Imlek, Isra Miraj segala macamnya. Lima hari libur bersama, ada yang libur bersama keluarga, bersama teman-teman,” ujar Saldi dengan nada yang sedikit serak.
    Untuk diketahui, MK telah menggelar sidang sengketa Pilkada sejak 8 Januari 2025 untuk 310 perkara yang telah diregistrasi.
    Pada pekan pertama, MK menggelar sidang dengan agenda pemeriksaan pendahuluan atau mendengar dalil pemohon.
    Dalam agenda ini, sehari bisa diisi oleh 50 sidang sengketa.
    Kemudian, tahap kedua adalah sidang mendengarkan jawaban dari pihak termohon, dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan pihak terkait.
    Tahap kedua ini masih berlangsung hingga Jumat (31/1/2025) besok, dan rata-rata per hari mencapai 30 persidangan.
    Tahap ketiga adalah putusan dismissal yang akan memberikan keputusan apakah perkara akan dilanjutkan ke tahap pembuktian atau dihentikan.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Demi Swasembada Pangan, Polri Siapkan Satu Juta Hektare untuk Ditanami Jagung
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        30 Januari 2025

    Demi Swasembada Pangan, Polri Siapkan Satu Juta Hektare untuk Ditanami Jagung Nasional 30 Januari 2025

    Demi Swasembada Pangan, Polri Siapkan Satu Juta Hektare untuk Ditanami Jagung
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Kapolri Jenderal
    Listyo Sigit Prabowo
    mengatakan, Polri menyiapkan satu juta hektare lahan untuk ditanami jagung dalam rangka mewujudkan cita-cita
    swasembada pangan
    yang diinginkan
    Presiden Prabowo Subianto
    .
    Sigit mengatakan, lahan satu juta hektare itu ditanami oleh Polri bersama dengan masyarakat dan kelompok tani.
    “Kemudian juga (Polri telah) melaksanakan kegiatan penanaman bersama-sama masyarakat dan kelompok tani, satu juta lahan untuk tanaman jagung,” kata Sigit seusai pembukaan rapat pimpinan TNI-Polri di The Tribrata, Jakarta, Kamis (30/1/2025).
    Sigit menyebutkan, TNI juga punya program serupa, hanya saja TNI menanam padi, bukan jagung seperti Polri.
    Ia mengeklaim, Polri dan TNI berkomitmen untuk mewujudkan cita-cita Indonesia bisa swasembada pangan, seperti yang digaungkan oleh Prabowo.
    “Jadi, kita bersama untuk mendukung dan mewujudkan program tersebut sesuai harapan Pak Presiden dalam kurun waktu beberapa tahun ke depan kita betul-betul bisa swasembada pangan,” ujar Sigit.
    Sigit mengatakan, ke depannya program dan kebijakan di bidang ketahanan pangan dan kemandirian untuk mewujudkan swasembada pangan akan terus dievaluasi oleh pemerintah.
    “Saya kira itu yang akan terus kita lakukan dan tentunya terus dilakukan evaluasi untuk bisa menuntaskan apa yang jadi program dan kebijakan pemerintah,” kata Sigit.
    Adapun agenda rapat pimpinan TNI dan Polri akan dilanjutkan besok, Jumat (31/1/2025).
    Sigit mengatakan, baik Polri maupun TNI akan melaksanakan rapim ini dengan lebih teknis dan taktis untuk menindaklanjuti arahan yang juga diberikan oleh Presiden Prabowo.
    “Jadi besok kita akan dilanjutkan Rapim Polri, Bapak Panglima juga akan ada Rapim TNI. Di kegiatan tersebut akan dilaksanakan arahan-arahan secara lebih taktis dan teknis dalam menindaklanjuti arahan Bapak Presiden,” imbuh Sigit.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kekeuh Bantah Bukti Polisi, Ibu Korban Salah Tangkap di Tasikmalaya: Itu Bukan Saat BAP, Saya Tunggu di Lobi
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        30 Januari 2025

    Kekeuh Bantah Bukti Polisi, Ibu Korban Salah Tangkap di Tasikmalaya: Itu Bukan Saat BAP, Saya Tunggu di Lobi Nasional 30 Januari 2025

    Kekeuh Bantah Bukti Polisi, Ibu Korban Salah Tangkap di Tasikmalaya: Itu Bukan Saat BAP, Saya Tunggu di Lobi
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Yulida, ibu dari terduga
    korban salah tangkap
    aparat
    Polres Tasikmalaya
    Kota, membantah dirinya mendampingi sang anak saat proses pemeriksaan.
    Pernyataan itu disampaikan Yulida, ibu dari anak berinisial DW, dalam rapat dengar pendapat umum bersama Komisi III
    DPR RI
    , Kamis (30/1/2025).
    “Waktu BAP saya tidak pernah mendampingi Dani. Dari awal Dani dibawa ke Polres, Pak, saya tidak pernah mendampingi anak saya, Pak,” ujar Yulida di ruang rapat, Kamis.
    Dengan nada terisak, Yulida menceritakan dirinya dihubungi pihak Polres Tasikmalaya Kota untuk datang.
    Di kantor polisi, ia melihat kondisi sang anak yang dalam keadaan lusuh dan terlihat tertekan.
    “Waktu itu jam 11.00 malam lebih 15 menit, saya ditelepon sama Bu Kanit, Dani udah berantakan, Pak, di sana. Udah kusut banget, Pak, mukanya, kayak habis disiksa,” ucap Yulida.
    Penjelasan itu disampaikan Yulida saat Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengonfirmasi pernyataan pihak Polres Tasikmalaya Kota mengenai proses pemeriksaan anak-anak yang ditangkap.
    Dalam rapat itu, pihak Polres Tasikmalaya Kota membantah pihaknya memeriksa anak di bawah umur tanpa didampingi orang tua.
    Polisi juga menampilkan dokumentasi selama proses pemeriksaan di Mapolres Tasikmalaya Kota.
    “Maksudnya saya, ibunya, orang tua, mendampingi atau tidak gitu. Ada nggak salah satu orang tua atau ibu yang hadir? Mendampingi enggak, Bu?” tanya Habiburokhman.
    Dengan tegas, Yulida menyatakan dirinya sama sekali tak bisa mendampingi sang anak.
    Sesampainya di Polres Tasikmalaya Kota, Yulida hanya diminta menunggu di lobi dan tak bisa berada di samping anaknya.
    “Tidak sama sekali, Pak. Waktu itu saya ditelepon sama Ibu Kanit jam 11.15 WIB, saya langsung ke Polres Tasikmalaya Kota. Saya waktu itu langsung ke ruangan penyidik,” ungkap Yulida.
    “Terus dibilang ini orang tua siapa? Saya jawab Dani Wijayanto. Terus dibilang ya sudah tunggu di lobi di luar,” sambungnya.
    Mendengar jawaban Yulida, Habiburokhman pun meminta operator menayangkan kembali dokumentasi pemeriksaan yang sebelumnya ditunjukkan Kapolres Tasikmalaya Kota AKBP Faruk Rozi.
    “Terus yang foto tadi yang disebut pendampingan itu tolong operator tampilkan lagi. Ada ibu enggak?” tanya Habiburokhman sambil menunjuk salah satu foto.
    “Itu tanggal 3 Desember karena saya tidak hadir, Pak, waktu itu. Pas BAP pertama tanggal 30 November tidak ada saya mendampingi,” sahut Yulida.
    Habiburokhman lantas meminta agar tampilan foto diperbesar untuk memastikan apakah ada sosok anak DW dalam dokumentasi pemeriksaan tersebut.
    “Itu Dani yang sendiri, Pak,” ucap Yulida.
    “Yang kerudungan berarti itu bukan ibu?” tanya Habiburokhman.
    Operator kemudian menampilkan beberapa foto lain yang menampilkan sosok Yulida.
    Habiburokhman pun kemudian meminta Kapolres menjelaskan soal waktu foto tersebut diambil.
    Namun, Kapolres maupun pihak kepolisian yang hadir di ruang rapat tak kunjung menjawab.
    “Itu siapa tuh, tolong Pak Kapolres. Coba tanya ke penyidik di belakang itu, di foto siapa itu yang pakai jilbab?” kata Habiburokhman.
    “Itu bukan pendamping, tapi pas saat tanda tangan jam 09.00 pagi tanggal 1 Desember,” jawab Yulida menimpali pertanyaan Habiburokhman yang tak dijawab kubu polisi.
    “Tanggal 1 Desember jam 09.00 pagi, jadi bukan saat diperiksa ibu di sampingnya?” tanya Habiburokhman kepada Yulida.
    “Bukan, Pak. Itu bukan pas lagi Dani di BAP,” tegas Yulida.
    Habiburokhman pun meminta Bidang Profesi dan Pengamanan (Propam) Polda Jawa Barat yang hadir di ruang rapat untuk mencatat dan menindaklanjuti.
    “Pak Kabid Propam, minta tolong disimak ini, Pak,” tegas Habiburokhman.
    Yulida pun menambahkan bahwa dirinya baru dipanggil ke ruang penyidik setelah pemeriksaan anaknya rampung pada 1 Desember 2024 pukul 02.00 WIB.
    Saat itu, dirinya langsung diminta membaca hasil pemeriksaan sang anak.
    “Saya enggak mendampingi sama sekali, Pak, terus waktu itu menunggu orang tua yang lainnya datang. Waktu jam 02.00 malam itu saya dipanggil, saya yang pertama dipanggil. Waktu itu sudah selesai BAP-nya, berkasnya tebal, Pak, saya harus baca semua itu, sedangkan di waktu itu saya tidak pernah mendampingi,” tutur Yulida.
    Diberitakan sebelumnya, Anggota DPR RI dari Fraksi PDI-P, Rieke Diah Pitaloka, mengadukan dugaan kasus salah tangkap oleh aparat kepolisian ke Komisi III DPR RI, Selasa (21/1/2025).
    Peristiwa tersebut terjadi di wilayah Tasikmalaya, Jawa Barat, dengan korban berjumlah empat anak-anak yang dituduh melakukan pengeroyokan.
    “Ini terkait ada kasus salah tangkap, indikasi kuat. Ini dalam kasus pengeroyokan anak-anak,” ujar Rieke di ruang rapat Komisi III DPR RI, Selasa (21/1/2025).
    Sementara itu, Kuasa Hukum anak-anak yang diduga salah tangkap, Nunu Mujahidin, menjelaskan bahwa kasus tersebut bermula dari adanya aksi pengeroyokan pada 17 November 2024.
    Setelah itu, polisi melakukan penyelidikan dan menangkap 10 orang terduga pelaku pada 30 November 2024.
    Sebanyak empat di antaranya berstatus anak di bawah umur dan ditetapkan sebagai tersangka.
    “Polisi tanpa bukti cukup melakukan penangkapan terhadap anak yang sekarang diproses di pengadilan. Pada saat diperiksa di kepolisian, anak-anak ini tidak didampingi penasihat hukum, maupun orang tua, atau Balai Pemasyarakatan (Bapas),” kata Nunu.
    “Kalau secara aturan, penasihat hukum, orang tua, dan pembimbing dari Balai Pemasyarakatan itu mendampingi pada saat pemeriksaan, ini tidak dilakukan oleh Polres Tasikmalaya Kota,” sambungnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Cak Imin: 3,1 Juta Penduduk Indonesia Miskin Ekstrem
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        30 Januari 2025

    Cak Imin: 3,1 Juta Penduduk Indonesia Miskin Ekstrem Nasional 30 Januari 2025

    Cak Imin: 3,1 Juta Penduduk Indonesia Miskin Ekstrem
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar atau
    Cak Imin
    mengatakan, sebanyak 3,1 juta penduduk Indonesia masuk kategori miskin ekstrem.
    Hal ini disampaikan Cak Imin usai rapat koordinasi
    data tunggal sosial ekonomi
    bersama Kementerian Sosial, Kementerian UMKM, Kementerian Keuangan, Kementerian Koperasi, Sekretaris Negara, dan Badan Pusat Statistik (BPS).
    “Ada 3,1 juta penduduk Indonesia masih kategori miskin ekstrem. Sekitar 790.000 kepala keluarga,” ujar Cak Imin usai rapat di Gedung Kemenko PMK, Kamis (30/1/2025).
    Cak Imin mengatakan, pemerintah saat ini berupaya agar seluruh masalah terkait kemiskinan ekstrem di Indonesia tuntas hingga akarnya.
    Ia menyebutkan, ada tiga tahap yang akan dilakukan pemerintah dalam menyalurkan bantuan kepada 3,1 juta rakyat miskin tersebut.
    “Pertama, bantuan khusus untuk yang miskin ekstrem. Tahap kedua akan memberikan akses kepada yang produktif dari segi usia, segi peningkatan kapasitas,
    skill
    agar bisa bekerja produktif,” kata Cak Imin.
    Tahap ketiga, pemerintah bakal mendorong rakyat miskin untuk hidup mandiri dari akses yang telah diberikan.
    “Tiga bulan ke depan kami akan mensasar 3,1 juta warga miskin ekstrem untuk mendapat bantuan khusus supaya makin cepat meninggalkan posisi level miskin ekstrem ini,” ujar dia.
    Ketua umum Partai Kebangkitan Bangsa ini menuturkan, rapat lintas kementerian ini juga membahas terkait data tunggal sosial ekonomi yang dipaparkan oleh Plt Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti.
    “Alhamdulillah, semakin sempurna yang dilakukan oleh Kepala BPS. Sudah sangat cepat, nanti akan bisa digunakan data tunggal ini oleh seluruh kementerian yang membutuhkan,” ujar Cak Imin.
    Dalam kesempatan yang sama, Widyasanti atau Wiwi menuturkan, data tunggal akan segera dipakai untuk memanfaatkan program-program sosial.
    “Ya, nanti segera dipakai, akan segera dan dimanfaatkan untuk sasaran program-program sosial,” papar Wiwi.
    Kemiskinan ekstrem didefinisikan sebagai kondisi ketidakmampuan rumah tangga dapat memenuhi kebutuhan dasar, yaitu makanan, air bersih, sanitasi layak, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan, dan akses informasi terhadap pendapatan dan layanan sosial.
    Kategori yang digunakan adalah garis kemiskinan ekstrem, yaitu 1,9 dollar AS
    purchasing power parity, 
    setara dengan Rp 10.739 per hari atau Rp 322.170 per bulan.
    Untuk rumah tangga dengan anggota keluarga sebanyak 4 orang, maka batas pengeluaran adalah di bawah Rp 1.288.680 per bulan.
    BPS menggolongkan rakyat miskin ekstrem adalah ketika pengeluaran seseorang di bawah Rp 10.739 per hari atau hanya Rp 322.170 per bulan.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Prabowo: Ciri Khas Negara Gagal adalah Tentara dan Polisi yang Gagal
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        30 Januari 2025

    Prabowo: Ciri Khas Negara Gagal adalah Tentara dan Polisi yang Gagal Nasional 30 Januari 2025

    Prabowo: Ciri Khas Negara Gagal adalah Tentara dan Polisi yang Gagal
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Presiden
    Prabowo Subianto
    menekankan ciri khas negara gagal adalah tentara dan polisi yang gagal.
    Sebab,
    TNI dan Polri
    adalah dua institusi yang merupakan wujud dari kehadiran negara, penegakan kedaulatan, dan eksistensi negara.
    “Karena itu biasanya ciri khas negara yang gagal adalah tentara dan polisi yang gagal,” kata Prabowo di The Tribrata, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (30/1/2025).
    Kepala Negara menuturkan, tentara dan polisi adalah bagian dari suatu negara.
    Menurut dia, segala bentuk Undang-Undang (UU), keputusan-keputusan presiden, peraturan-peraturan presiden, peraturan-peraturan pemerintah, dan semua produk-produk pemerintahan tidak ada artinya kalau tidak ditegakkan.
    “Semua rencana terbaik suatu bangsa tidak ada artinya kalau tidak dapat diimplementasikan,” beber Prabowo.
    Keduanya, lanjut Prabowo, memiliki kekuasaan khusus oleh negara untuk memegang monopoli fisik dan monopoli senjata.
    “Kekuasaan ini sangat besar. Rakyat yang mempercayakan kepercayaan ini kepada saudara-saudara sekalian,” ucap dia.
    Oleh karena itu, Prabowo mengingatkan TNI dan Polri yang berpangkat jenderal dan memiliki banyak bintang untuk memahami makna dari jabatan tersebut.
    Prabowo bilang, berpangkat jenderal berarti TNI dan Polri harus menjadi yang paling pertama berani memberikan nyawa untuk kepentingan bangsa.
    Pangkat dan bintang yang dimiliki pun berarti penghormatan dari rakyat.
    “Kalau saudara-saudara berani memakai pangkat jenderal, artinya saudara harus yang pertama berani memberi nyawa saudara untuk kepentingan bangsa dan negara. Itu arti pangkat yang diberikan,” tandas Prabowo.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.