Lanjutkan Capaian Penting Kinerja 100 Hari Bidang Ekonomi Pemerintahan Prabowo, Ketahanan Pangan dan Pertumbuhan Ekonomi Jadi Aspek Utama
Tim Redaksi
KOMPAS.com
– Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mengusing misi dan arah kebijakan nasional Asta Cita dalam mewujudkan Indonesia yang lebih maju dan sejahtera.
Salah satu yang menjadi fokus Prabowo adalah memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
Untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah berupaya menggalang sinergi nasional guna memastikan terjaganya stabilitas ekonomi serta terwujudnya kesejahteraan masyarakat di tengah tantangan global yang semakin kompleks.
Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian
Airlangga Hartarto
mengatakan, dari beberapa program prioritas dari Prabowo, salah satu yang utama adalah
ketahanan pangan
.
“Ini tujuannya adalah menjaga harga pangan dan swasembada pangan,” ujarnya dalam siaran pers, Jumat (31/1/2025).
Dia mengatakan itu saat memberikan arahan pada Rapat Pimpinan Tentara Nasional Indonesia-Kepolisian Republik Indonesia (TNI-Polri) Tahun 2025 bertema “Sinergisitas TNI-Polri Guna Mendukung Terwujudnya Asta Cita” di Jakarta, Kamis (30/1/2025).
Catatan kinerja dalam masa 100 hari pertama Kabinet Merah Putih juga berhasil mengimplementasikan sejumlah kebijakan strategis.
Beberapa capaian itu, di antaranya peluncuran 15 paket stimulus ekonomi untuk kesejahteraan pada awal 2025, kenaikan upah minimum provinsi (UMP) sebesar 6,5 persen, penghapusan utang macet bagi usaha mikro kecil menengah (UMKM), dan perpanjangan penyimpanan Devisa Hasil Ekspor (DHE) sumber daya alam di dalam negeri,
Kinerja pemerintah lainnya adalah menjaga daya beli masyarakat melalui program penurunan harga tiket hingga 10 persen saat libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) dan program belanja murah Harbolnas, BINA, dan EPIC Sale pada akhir 2024.
Dengan berbagai langkah strategis yang dijalankan, pemerintah optimistis dapat mencapai target
pertumbuhan ekonomi
8 persen pada 2028.
Optimisme itu seiring dengan peningkatan investasi dan diversifikasi pasar internasional.
Menko Airlangga menegaskan, sinergi antara pemerintah, aparat keamanan, dan dunia usaha akan menjadi kunci keberhasilan dalam menghadapi dinamika ekonomi global yang semakin kompleks.
Dia mengatakan, stabilitas nasional yang kuat akan menjadi landasan utama bagi keberlanjutan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.
“Saya ingin mengapresiasi setinggi-tingginya jajaran TNI dan Polri atas dedikasi luar biasa dalam menjaga stabilitas yang menjadi fondasi penting bagi pembangunan ekonomi nasional,” katanya.
Lebih lanjut, Menko Airlangga menyampaikan, ketahanan pangan dan pertumbuhan ekonomi merupakan dua aspek utama yang harus diperkuat untuk menghadapi tantangan ekonomi global.
Pemerintah pun mengalokasikan anggaran guna memastikan ketersediaan pangan.
Upaya swasembada pangan juga dilakukan guna mengurangi ketergantungan impor dan meningkatkan produksi dalam negeri.
Terkait upaya pengendalian inflasi, Menko Airlangga menyampaikan, Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP-TPID) berhasil menekan inflasi pada kisaran 1,5 persen, lebih rendah dibandingkan era sebelumnya yang mencapai 5 persen.
Hal tersebut juga menjadi bukti konkret kontribusi TNI-Polri dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional.
Kontribusi sinergi TNI-Polri juga diperlukan dalam upaya pemberantasan praktik penyelundupan yang merugikan perekonomian nasional.
Kolaborasi TNI-Polri diharapkan dapat mencegah masuknya barang-barang ilegal, seperti di sektor perikanan, pertanian, dan tekstil.
Sinergi kedua lembaga itu juga diharapkan mampu menciptakan iklim usaha yang lebih sehat dan kompetitif serta berujung kepada terjaganya stabilitas perekonomian nasional.
Saat ini, pemerintah mengembangkan 24 Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) untuk menarik investasi di berbagai sektor strategis, termasuk sektor manufaktur, ekonomi digital, kesehatan, pendidikan, serta juga kegiatan dalam bentuk
maintenance, repair
, dan
overhaul
untuk pesawat.
Secara kumulatif, mulai dari 2012 sampai 2024, KEK mencatatkan capaian investasi sebesar Rp 256,7 triliun dengan penyerapan tenaga kerja sebanyak 156.208 orang dan melibatkan sebanyak 394 pelaku usaha.
Selain itu, keikutsertaan Indonesia dalam berbagai kerja sama ekonomi global, seperti organisasi antarpemerintah (BRICS), forum ekonomi negara-negara dunia (OECD), kemitraan perdagangan internasional (RCEP), dan kemitraan trans-Pasifik untuk perjanjian perdagangan (CPTPP), menjadi strategi utama dalam meningkatkan daya saing nasional.
“Sekarang Malaysia, Singapura ingin bikin lagi
data center
dengan KEK. Kami memerlukan speed untuk merespons lagi supaya investasi ini lari ke Indonesia,” jelas Menko Airlangga.
Dalam acara yang dihadiri oleh Presiden Prabowo Subianto tersebut, turut hadir Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, para kapolda dan panglima Kodam, serta Staf Ahli Kemenko Perekonomian Bidang Pembangunan Daerah Haryo Limanseto.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
Category: Kompas.com Nasional
-
/data/photo/2025/01/13/67848c32e1a6e.jpeg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
KPU Papua Pegunungan Pertanyakan Kedudukan Lokataru Sebagai Pemohon Sengketa Pilkada Nasional 30 Januari 2025
KPU Papua Pegunungan Pertanyakan Kedudukan Lokataru Sebagai Pemohon Sengketa Pilkada
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Papua Pegunungan mempertanyakan kedudukan Yayasan Citta Loka Taru atau Lokataru sebagai pemohon dalam sengketa Pilkada Papua Pegunungan nomor 302/PHPU.GUB-XXIII/2025.
KPU Provinsi Papua menilai Lokataru tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing atas perkara pilgub Papua Pegunungan.
“Berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf d PMK 3/2024, pemantau pemilihan tidak dapat menjadi pemohon,” kata kuasa hukum
KPU Papua
Pegunungan, Syamsudin Slawat, dalam sidang pada Kamis (30/1/2025).
Syamsudin pun menyebut Lokataru belum mendapatkan akreditasi sebagai pemantau pemilihan dari termohon, sehingga tidak memenuhi syarat sebagai pemohon untuk mengajukan perkara tersebut.
Syamsudin juga membantah dalil pemohon yang mempermasalahkan pemungutan suara ulang (PSU) pada 70 TPS yang dinilai tidak berdasar dan tidak beralasan menurut hukum, karena KPU telah melaksanakan PSU terhadap 70 TPS yang direkomendasikan oleh Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan.
“Terhadap proses dan hasil PSU tersebut tidak ada keberatan baik dari pihak saksi maupun pasangan calon serta Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan,” ujar Syamsudin.
Atas dasar hal tersebut, KPU meminta kepada Mahkamah agar menolak permohonan Lokataru untuk seluruhnya.
Adapun gugatan Lokataru ini dilayangkan oleh Delpedro Marhaen Rismansyah dengan kuasa hukumnya, Haris Azhar.
Mereka meminta agar hasil Pilkada Papua Pegunungan dibatalkan dan KPU melakukan pemungutan suara ulang tanpa diikuti oleh pasangan calon yang melanggar ketentuan pemilu.
Meski demikian, dalam petitum tidak disebutkan siapa pasangan calon yang dimaksud oleh Lokataru.
Mereka juga meminta agar
Mahkamah Konstitusi
memerintahkan Bawaslu hingga Polri untuk menjaga tahapan pemungutan suara ulang yang mereka minta.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -
/data/photo/2025/01/10/67809c249fd98.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Curhat Saldi Isra: Hakim Sibuk Periksa Perkara Saat Orang-orang Libur Panjang Nasional 30 Januari 2025
Curhat Saldi Isra: Hakim Sibuk Periksa Perkara Saat Orang-orang Libur Panjang
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Hakim Mahkamah Konstitusi (MK)
Saldi Isra
mengungkapkan, tidak ada hari libur untuk sembilan hakim konstitusi, termasuk ketika libur panjang pada 25-29 Januari 2025 lalu.
Saldi menyebutkan, alih-alih berlibur, para hakim konstitusi sibuk memeriksa perkara sengketa
Pilkada 2024
dan setumpuk alat bukti yang ada.
“Kalau kami di MK libur bersama perkara dan tumpukan bukti-bukti. Lima hari ini kita masuk tetap 08.30 WIB, pulangnya jam 10-11 malam (22.00-23.00 WIB). Jadi kalau wajah kami agak kurang segar dengan yang lain, bisa dipahami,” kata Saldi dalam sidang lanjutan di Gedung MK, Jakarta, Kamis (30/1/2025).
Saldi mengatakan, pihak-pihak berperkara dalam
sengketa Pilkada 2024
lebih beruntung karena dapat menghabiskan masa libur.
Menurut dia, hal itu membuat para pihak tampak berwajah segar, berbeda dengan para
hakim MK
.
“Dari tampilannya sudah kelihatan segar semua ini, sudah ada libur, ada libur bersama, Imlek, Isra Miraj segala macamnya. Lima hari libur bersama, ada yang libur bersama keluarga, bersama teman-teman,” ujar Saldi dengan nada yang sedikit serak.
Untuk diketahui, MK telah menggelar sidang sengketa Pilkada sejak 8 Januari 2025 untuk 310 perkara yang telah diregistrasi.
Pada pekan pertama, MK menggelar sidang dengan agenda pemeriksaan pendahuluan atau mendengar dalil pemohon.
Dalam agenda ini, sehari bisa diisi oleh 50 sidang sengketa.
Kemudian, tahap kedua adalah sidang mendengarkan jawaban dari pihak termohon, dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan pihak terkait.
Tahap kedua ini masih berlangsung hingga Jumat (31/1/2025) besok, dan rata-rata per hari mencapai 30 persidangan.
Tahap ketiga adalah putusan dismissal yang akan memberikan keputusan apakah perkara akan dilanjutkan ke tahap pembuktian atau dihentikan.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -
/data/photo/2025/01/29/6799fe2a39e34.jpeg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Cak Imin: 3,1 Juta Penduduk Indonesia Miskin Ekstrem Nasional 30 Januari 2025
Cak Imin: 3,1 Juta Penduduk Indonesia Miskin Ekstrem
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar atau
Cak Imin
mengatakan, sebanyak 3,1 juta penduduk Indonesia masuk kategori miskin ekstrem.
Hal ini disampaikan Cak Imin usai rapat koordinasi
data tunggal sosial ekonomi
bersama Kementerian Sosial, Kementerian UMKM, Kementerian Keuangan, Kementerian Koperasi, Sekretaris Negara, dan Badan Pusat Statistik (BPS).
“Ada 3,1 juta penduduk Indonesia masih kategori miskin ekstrem. Sekitar 790.000 kepala keluarga,” ujar Cak Imin usai rapat di Gedung Kemenko PMK, Kamis (30/1/2025).
Cak Imin mengatakan, pemerintah saat ini berupaya agar seluruh masalah terkait kemiskinan ekstrem di Indonesia tuntas hingga akarnya.
Ia menyebutkan, ada tiga tahap yang akan dilakukan pemerintah dalam menyalurkan bantuan kepada 3,1 juta rakyat miskin tersebut.
“Pertama, bantuan khusus untuk yang miskin ekstrem. Tahap kedua akan memberikan akses kepada yang produktif dari segi usia, segi peningkatan kapasitas,
skill
agar bisa bekerja produktif,” kata Cak Imin.
Tahap ketiga, pemerintah bakal mendorong rakyat miskin untuk hidup mandiri dari akses yang telah diberikan.
“Tiga bulan ke depan kami akan mensasar 3,1 juta warga miskin ekstrem untuk mendapat bantuan khusus supaya makin cepat meninggalkan posisi level miskin ekstrem ini,” ujar dia.
Ketua umum Partai Kebangkitan Bangsa ini menuturkan, rapat lintas kementerian ini juga membahas terkait data tunggal sosial ekonomi yang dipaparkan oleh Plt Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti.
“Alhamdulillah, semakin sempurna yang dilakukan oleh Kepala BPS. Sudah sangat cepat, nanti akan bisa digunakan data tunggal ini oleh seluruh kementerian yang membutuhkan,” ujar Cak Imin.
Dalam kesempatan yang sama, Widyasanti atau Wiwi menuturkan, data tunggal akan segera dipakai untuk memanfaatkan program-program sosial.
“Ya, nanti segera dipakai, akan segera dan dimanfaatkan untuk sasaran program-program sosial,” papar Wiwi.
Kemiskinan ekstrem didefinisikan sebagai kondisi ketidakmampuan rumah tangga dapat memenuhi kebutuhan dasar, yaitu makanan, air bersih, sanitasi layak, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan, dan akses informasi terhadap pendapatan dan layanan sosial.
Kategori yang digunakan adalah garis kemiskinan ekstrem, yaitu 1,9 dollar AS
purchasing power parity,
setara dengan Rp 10.739 per hari atau Rp 322.170 per bulan.
Untuk rumah tangga dengan anggota keluarga sebanyak 4 orang, maka batas pengeluaran adalah di bawah Rp 1.288.680 per bulan.
BPS menggolongkan rakyat miskin ekstrem adalah ketika pengeluaran seseorang di bawah Rp 10.739 per hari atau hanya Rp 322.170 per bulan.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
/data/photo/2025/01/31/679c4b40bccae.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
/data/photo/2025/01/31/679c2176a3f49.jpeg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
/data/photo/2025/01/30/679b65696f6de.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
/data/photo/2025/01/30/679b78397bac7.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
/data/photo/2025/01/22/67903f234d1ef.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
/data/photo/2025/01/21/678f57dbb9619.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
/data/photo/2025/01/30/679b58f5e5fd7.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)