Category: Kompas.com Nasional

Penembakan WNI di Malaysia, KP2MI Sebut Penempatan Tenaga Kerja Ilegal Ada dari Tahun ke Tahun Nasional 2 Februari 2025

Penembakan WNI di Malaysia, KP2MI Sebut Penempatan Tenaga Kerja Ilegal Ada dari Tahun ke Tahun
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Direktur Layanan Pengaduan Mediasi dan Advokasi Kementerian Pelindungan
Pekerja Migran Indonesia
(KP2MI) Mangiring H. Sinaga mengatakan, penempatan tenaga kerja secara ilegal selalu terjadi dari tahun ke tahun.
Hal ini disampaikan Mangiring dalam acara Dielaektika tvMuhammadiyah dengan tajuk “Panas Dingin Indonesia-Malaysia”, Sabtu (1/2/2025), yang membahas peristiwa penembakan
WNI
di Malaysia.
“Fenomena penempatan
pekerja migran Indonesia
di Malaysia melalui jalur-jalur tidak resmi itu dari tahun ke tahun tetap ada,” kata Mangiring.
Dia menjelaskan, ada beberapa penyebab yang membuat peristiwa ini terus berulang.
Pertama adalah edukasi terhadap warga yang berangkat lewat jalur ilegal tidak sampai sehingga mereka tidak mengetahui prosedur yang benar seperti apa.
Kedua adalah eks pekerja migran yang di-
blacklist
dari keimigrasian sehingga harus menempuh jalur ilegal untuk kembali bekerja di Malaysia.
Ketiga adalah aksi makelar yang tidak ada habisnya sehingga membuat pekerja migran Indonesia banyak yang berstatus ilegal
“Dan yang pasti ini dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab. Dan dari kedua sisi negara disebut tekong-tekong mereka juga melakukan komunikasi langsung, sehingga memotong menurut mereka memotong proses penempatan itu tetapi sesungguhnya hal tersebut sangat merugikan dari sisi aspek perlindungannya,” ujarnya.
“Karena hal tersebut ketika terjadi permasalahan kita sangat susah dalam hal menjamin hak-hak perlindungan mereka,” kata Mangiring lagi.
Terakhir, perjanjian kontrak kerja yang dilanggar karena iming-iming gaji yang lebih besar sehingga dihitung sebagai tenaga kerja ilegal.
Sebagai informasi, insiden penembakan terhadap Warga Negara Indonesia (WNI) ini bermula ketika kepolisian Malaysia, dalam hal ini APMM, mendapati sebuah kapal yang diduga mengangkut pekerja migran Indonesia.
Pada hari Jumat (25/1/2025), APMM menembaki kapal tersebut setelah diduga mendapat perlawanan.
Namun, dugaan perlawanan ini dibantah oleh para korban yang bersaksi kepada Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) RI.
Akibat dari penembakan ini, satu WNI tewas, sementara tiga lainnya mengalami luka.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

02/02/2025 05:18
Nusron Akan Batalkan Semua Sertifikat Pagar Laut jika Lahannya Benar-benar Laut Nasional 1 Februari 2025

Nusron Akan Batalkan Semua Sertifikat Pagar Laut jika Lahannya Benar-benar Laut
Tim Redaksi
BOGOR, KOMPAS.com
– Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN)
Nusron Wahid
mengungkapkan, pihaknya akan membatalkan seluruh sertifikat yang ada di wilayah pagar laut sepanjang 30 km di Kabupaten Tangerang, jika sudah yakin bahwa lahannya adalah laut.
Nusron mengatakan, sebelum membatalkan sertifikat di kawasan pagar laut tersebut, Kementerian ATR/BPN harus berhati-hati dan meyakini bahwa tindakan mereka benar.
“Kan bisa jadi mereka (yang memasang sertifikat) merasa benar. Karena itu, kita juga sangat hati-hati, sangat prudent tapi juga prosedur. Juga kita yakini mana yang betul-betul kuat banget, yang sudah kita yakin kuat memang itu betul-betul laut, itu semua kita batalkan,” ujar Nusron saat ditemui di Bogor, Jawa Barat, Sabtu (1/2/2025).
“Tapi, kalau masih ada wilayah abu-abu, kita pikir ulang dulu. Gitu loh. Kenapa? Ya karena memang ini proses prudent yang proses kita lakukan,” katanya lagi.
Apalagi, Nusron mengingatkan bahwa sertifikat yang dibuat di masa lalu itu telah melalui prosedur dokumen yang lengkap.
Terkait apakah dalam perjalanan pelengkapan dokumen itu ada pemalsuan, Nusron menyebut bahwa tindakan itu bukan urusan Kementerian ATR/BPN.
“Tahunya kita dokumennya itu
output
-nya itu lengkap. Nah, karena itu kan kami perlu hati-hati, perlu kita
cross check
satu per satu. Tidak gampang serta-merta membatalkan,” ujar Nusron.
Kemudian, Nusron berterima kasih kepada masyarakat yang telah melaporkan kasus pagar laut kepada aparat penegak hukum.
Dia menegaskan bahwa Kementerian ATR/BPN menghormati proses yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yang didasari oleh laporan masyarakat.
“Kami sebagai
Menteri ATR
/BPN merasa terima kasih dan senang hati karena ada kepedulian masyarakat terhadap masalah ini. Karena itu kami serahkan sepenuhnya masalah ini kepada proses hukum, dan kepada aparatur hukum,” kata Nusron.
“Kami akan kooperatif, akan terbuka manakala diajak kolaborasi untuk sama-sama misal dimintai data, akan kami kasihkan apa adanya tidak ada yang kami tutup-tutupi,” ujarnya lagi.
Sebelumnya, Nusron mengungkapkan pihaknya telah membatalkan 50 dari 280 sertifikat yang tersebar di kawasan pagar laut sepanjang 30 km di Kabupaten Tangerang.
Nusron menyebut, untuk sisanya, masih dalam proses Kementerian ATR/BPN.
Sebab, mereka sedang mencocokkan, mana sertifikat yang ada di dalam garis pantai, dan mana yang berada di luar garis pantai.
Hal tersebut Nusron sampaikan dalam rapat antara Kementerian ATR/BPN dan Komisi II DPR di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (30/1/2025).
“Pembatalan hak atas tanah. Sementara ini yang kita batalkan 50 bidang. Sementara ini. Dari 263 (HGB) dan 17 (SHM), yang kita batalkan 50. Sisanya, Pak? Sedang berjalan, masih kita on progress, kita cocokkan. Mana yang di dalam garis pantai, mana yang di dalam luar garis pantai,” kata Nusron.
Nusron mengatakan, angka 50 itu masih berpotensi bertambah. Sebab, pencabutan 50 sertifikat itu merupakan hasil kerja dari Kementerian ATR/BPN selama empat hari saja, mengingat terpotong libur panjang.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

01/02/2025 22:04
Nusron Pilih Naik Motor atau Jalan Kaki Ketimbang Pakai Transportasi Umum Nasional 1 Februari 2025

Nusron Pilih Naik Motor atau Jalan Kaki Ketimbang Pakai Transportasi Umum
Tim Redaksi
BOGOR, KOMPAS.com
– Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN)
Nusron Wahid
menegaskan bahwa dirinya lebih memilih menaiki sepeda motor atau berjalan kaki ketimbang menggunakan
transportasi umum
.
Hal itu dikatakan Nusron merespons desakan perihal pejabat menaiki
kendaraan umum
setidaknya satu kali dalam seminggu. Sebab,
patwal
yang mengawal kendaraan mereka digaji rakyat.
“Sebetulnya kalau tujuannya malah untuk itu, sekali-kali naik sepeda motor, saya malah lebih setuju. Kenapa? Bisa lebih cepat naik sepeda motor,” ujar Nusron saat ditemui di Bogor, Jawa Barat, Sabtu (1/2/2025).
“Atau sekali-kali jalan kaki kalau jalanan pendek itu malah lebih pendek (waktunya),” katanya lagi.
Nusron mengatakan, menaiki kendaraan umum itu sifatnya sukarela.
Dia menilai bahwa naik sepeda motor bisa lebih cepat daripada kendaraan umum, jika dalam kondisi terdesak.
“Soal naik apa itu, bagi saya tidak substansi. Itu hanya karikatif (sukarela) soal naik
angkutan umum
. Bisa jadi dalam situasi kondisi terdesak dan cepat, naik kendaraan umum bisa lebih mahal daripada naik mobil dan sepeda motor. Ya kan?” ujar Nusron.
Diketahui, Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) mendesak agar pengawalan dan patroli (patwal) untuk pejabat dibatasi, kecuali untuk presiden dan wakil presiden.
Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah MTI Djoko Setijowarno menilai, pejabat seharusnya lebih akrab dengan angkutan umum untuk memahami kondisi kemacetan yang dialami masyarakat.
“Semestinya, pejabat negara membiasakan menggunakan angkutan umum, minimal sekali seminggu, bercampur dengan masyarakat umum akan mengetahui kondisi sebenarnya kehidupan masyarakat,” ujar Djoko dalam penjelasannya pada Senin (27/1/2025).
Djoko menegaskan bahwa pejabat negara, kecuali presiden dan wakil presiden, tidak perlu mendapatkan layanan patwal.
Dia juga mengusulkan agar layanan patwal dialihkan untuk penggunaan angkutan umum, yang dinilai sudah cukup representatif di Jakarta.
”
Angkutan umum
di Jakarta sudah memberikan pelayanan yang cakupannya setara dengan kota-kota di dunia, yakni 89,5 persen wilayah Jakarta,” kata Djoko.
Djoko bahkan mengatakan, semua perumahan dan kawasan permukiman di Jakarta kini sudah dilayani oleh angkutan umum, dengan setiap hunian berjarak sekitar 500 meter dari halte.
Kondisi ini menunjukkan bahwa angkutan umum di Jakarta telah merata, tidak jauh berbeda dengan kota-kota dunia lainnya yang masyarakat dan pejabatnya sudah terbiasa menggunakan angkutan umum.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

01/02/2025 21:44
Ikut "Outbond" Golkar Sampai Selesai, Bahlil: Pemimpin Jangan Cuma Suruh-suruh Pasukan Nasional 1 Februari 2025

Ikut “Outbond” Golkar Sampai Selesai, Bahlil: Pemimpin Jangan Cuma Suruh-suruh Pasukan
Tim Redaksi
BOGOR, KOMPAS.com
– Ketua Umum
Partai Golkar

Bahlil Lahadalia
mengatakan dirinya senang karena semua pengurus DPP Golkar berkumpul untuk mengikuti orientasi dan
outbond
di Bogor, Jawa Barat.
Bahlil mengatakan, kegiatan ini penting untuk mensolidkan kepengurusan yang baru.
“Di sinilah kita menyatukan pikiran, menyatukan pendapat, dan berdiskusi dalam rangka bagaimana membawa partai ini ke depan lebih baik,” ujar Bahlil, saat ditemui di Bogor, Sabtu (1/2/2025).
Bahlil mengatakan, dirinya pun akan ikut kegiatan
outbond
di
outdoor
pada Minggu (2/2/2025) besok sampai selesai.
Menurutnya, seorang pemimpin tidak boleh hanya menyuruh-nyuruh pasukannya saja.
Dia mengaku terinspirasi oleh Presiden
Prabowo Subianto
yang mengajak seluruh menterinya retreat di Akmil, Magelang, beberapa bulan silam.
“Ya kalau jadi pemimpin itu jangan hanya suruh pasukannya yang melakukan, komandannya enggak ikut, enggak boleh. Saya terilhami dengan apa yang dilakukan di Magelang oleh Bapak Presiden Prabowo dalam melakukan retret bagi semua anggota kabinet. Dan ini juga yang saya pakai di Golkar untuk kita
outbond
,” ujar dia.
Bahlil menekankan Golkar mendukung penuh pemerintahan Prabowo. Menurut dia, kader Golkar harus bisa
survive
dalam mengimplementasikan program prioritas Prabowo.
“Solid. Harus solid. Enggak ada partai yang kuat tanpa solid. Dan partai yang kuat salah satu syaratnya itu adalah harus solid. Solid itulah kata kunci untuk mencapai kesuksesan,” imbuh Bahlil.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

01/02/2025 19:02
Menhan Sjafrie Sjamsoeddin Kunjungi Kapal Induk Charles De Gaulle di Lombok Nasional 1 Februari 2025

Menhan Sjafrie Sjamsoeddin Kunjungi Kapal Induk Charles De Gaulle di Lombok
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Menteri Pertahanan (Menhan) RI Sjafrie Sjamsoeddin didampingi Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto dan Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Muhammad Ali mengunjungi
Kapal Induk Perancis
, Charles De Gaulle (CDG).
Juru Bicara Kementerian Pertahanan (Kemenhan) Frega Wenas Inkiriwang mengatakan, kunjungan Menhan dan rombongan dilakukan lantaran kapal induk milik Perancis itu tengah berlabuh di Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB).
“Kunjungan Menhan tersebut merupakan wujud sebuah persahabatan yang kuat sebagai bagian dari hubungan pertahanan Indonesia-Perancis,” kata Frega, dalam keterangan tertulis, Sabtu (1/2/2025).
Menhan bersama rombongan dalam kunjungan itu sempat mencoba alat utama sistem senjata (alutsista) buatan Perancis seperti helikopter Caracal maupun pesawat Falcon.
Menhan beserta rombongan juga meninjau combat management system di kapal CDG tersebut.
“Kunjungan Menhan nantinya akan ditindaklanjuti dengan
procurement
, di mana saat ini Indonesia membeli 42 pesawat tempur Rafale termasuk kapal selam Scorpene,” kata Frega.
“Baik
Menhan Sjafrie Sjamsoeddin
dan Menhan Perancis menyepakati untuk meningkatkan hubungan pertahanan, termasuk di dalamnya peningkatan kemampuan bahasa Perancis dari personel TNI,” ucap dia.
Frega menyatakan, Indonesia dan Perancis telah sepakat melakukan
kerja sama pertahanan
.
Kerja sama ini dimulai dengan langkah Perancis yang akan mengirimkan tenaga ahli sebagai pengajar bahasa Perancis, sementara dari Indonesia akan mendukung dari sisi infrastruktur.
Pelaksanaan pelatihan bahasa ini akan dipusatkan di Akademi Militer Magelang.
Nantinya, pelatihan melibatkan perwira Angkatan Darat, Laut, dan Angkatan Udara.
Mereka yang sudah menguasai bahasa Perancis nantinya akan mengawasi pembelian alutsista seperti pesawat tempur Rafale maupun kapal selam Scorpene.
“Secara umum, kunjungan yang dilakukan Menhan Perancis ke Kemenhan RI kemarin serta kunjungan Menhan Sjafrie Sjamsoeddin hari ini ke
Kapal Induk Charles De Gaulle
menjadi sebuah gambaran yang menandakan persahabatan yang kuat antara Indonesia dan Perancis,” kata Frega.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

01/02/2025 18:37
Revisi UU BUMN Atur soal Pembentukan BP Danantara-Jabatan Pegawai Perempuan Nasional 1 Februari 2025

Revisi UU BUMN Atur soal Pembentukan BP Danantara-Jabatan Pegawai Perempuan
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Komisi VI DPR RI mengungkap sejumlah poin terkait revisi Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Dalam perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 itu, akan diatur soal pembentukan
Badan Pengelola Investasi
Daya Anagata Nusantara (BP Danantara).
Hal itu diungkapkan Ketua Panitia Kerja (Panja)
RUU BUMN
Eko Hendro Purnomo atau Eko Patrio saat membacakan laporan panja di rapat Komisi VI DPR RI, Jakarta, Sabtu (1/2/2025).
“Pengaturan terkait Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara, Holding Investasi, Holding Operasional, Restrukturisasi, Privatisasi, pembentukan anak perusahaan, dan/atau pembubaran BUMN,” kata Eko, membacakan poin-poin revisi.
Poin-poin revisi lainnya adalah pengaturan terkait sumber daya manusia, yakni pengaturan BUMN memberikan peluang bagi
penyandang disabilitas
serta masyarakat setempat sesuai ketentuan perundang-undangan.
Eko menambahkan, revisi juga mengatur agar karyawan perempuan di BUMN diberikan peluang untuk menduduki posisi dan jabatan strategis.
“Karyawan perempuan diberikan peluang untuk menduduki posisi jabatan Direksi, Dewan Komisaris, atau jabatan lainnya di BUMN,” ucap dia.
Selain itu, akan diatur soal penyesuaian dan perluasan definisi BUMN untuk mengakomodasi agar BUMN dapat melaksanakan tugas secara optimal serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan terkait.
Kemudian, penambahan definisi terkait anak usaha BUMN yang sebelumnya tidak diatur.
Lalu, pengaturan terkait
business judgment rule
.
“Penegasan terkait pengelolaan aset BUMN sesuai dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik, yaitu dilakukan secara akuntabel dan melandaskan peraturan perundang-undangan yang ada,” imbuh dia.
Selanjutnya, kata Eko, pengaturan terkait pembentukan anak perusahaan BUMN secara lebih mendetail meliputi persyaratan dan mekanisme pendiriannya.
Hal ini dimaksudkan agar anak perusahaan BUMN memberikan kontribusi yang besar baik bagi BUMN maupun negara.
Poin lainnya, lanjut Eko, pengaturan terhadap aksi korporasi yang meliputi penggabungan, peleburan, pengambil alihan, serta pemisahan BUMN secara lebih tegas dalam rangka menciptakan BUMN yang kompetitif, andal, dan tangguh.
RUU ini kemudian juga mengatur secara fundamental terkait privatisasi BUMN dalam rangka memastikan tetap memberikan manfaat bagi kinerja BUMN, masyarakat, dan negara.
Termasuk, terkait kriteria BUMN yang dapat diprivatisasi beserta mekanismenya.
Revisi juga mengatur soal Satuan Pengawasan Internal, Komite Audit, dan komite lainnya.
“Sebelas, pengaturan mengenai kewajiban BUMN untuk melaksanakan pembinaan, pelatihan, pemberdayaan, dan kerja sama dengan usaha mikro, kecil, dan menengah, serta koperasi, serta masyarakat di seluruh wilayah Republik Indonesia dengan mengutamakan masyarakat di wilayah sekitar BUMN berada sebagai bentuk tanggung jawab sosial dan lingkungan BUMN,” ucap dia.
Adapun Komisi VI DPR RI menyepakati revisi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang BUMN akan dibawa ke paripurna mendatang agar disahkan menjadi undang-undang.
Kesepakatan diambil dalam rapat Panitia Kerja (Panja) RUU BUMN yang digelar di Ruang Rapat Komisi VI DPR RI, Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Sabtu (1/2/2025).
Ketua Komisi VI DPR RI Anggia Erma Rini menyampaikan, masing-masing fraksi telah setuju terhadap RUU BUMN untuk disahkan menjadi UU di paripurna mendatang.
“Maka dapat kami simpulkan dari kedelapan fraksi di Komisi VI DPR telah menyetujui RUU tentang perubahan ketiga atas UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang BUMN untuk selanjutnya dibawa pada pembicaraan tingkat 2 dalam rapat paripurna DPR RI untuk disetujui menjadi UU, setuju?” tanya Anggia kepada peserta rapat.
“Setuju,” jawab peserta rapat.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

01/02/2025 18:21
Bahlil ke Pengecer Elpiji 3 Kg: Jangan Naikkan Harga Semau-maunya Nasional 1 Februari 2025

Bahlil ke Pengecer Elpiji 3 Kg: Jangan Naikkan Harga Semau-maunya
Tim Redaksi
BOGOR, KOMPAS.com
– Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)
Bahlil Lahadalia
meminta kepada para pengecer elpiji 3 kilogram (kg) untuk tidak menaikkan harga jual semau mereka.
Hal tersebut disampaikan Bahlil saat merespons perihal pemerintah yang tidak membolehkan pengecer berjualan
elpiji 3 kg
lagi.
“Tidak boleh ada oknum yang menaikan harga elpiji 3 kg. Harga elpiji itu kan Rp 4.000 lebih, maksimal Rp 5.000, Rp 6.000,” ujar Bahlil saat ditemui di Bogor, Jawa Barat, Sabtu (1/2/2025).
“Tapi, kalau ada yang menaikannya, berarti kan kita harus mengelolanya dong? Memang sekarang di bagian pengecer itu lagi dikelola dengan baik agar apa? Jangan naikkan harga mau-maunya,” katanya lagi.
Bahlil pun meminta kepada masyarakat untuk tidak membeli elpiji 3 kg dalam jumlah banyak sekaligus.
Menurut dia, jika ada orang yang membeli elpiji 3 kg sampai 30 hingga 40 tabung maka pasti ada maksud lain, bukan kebutuhan rumah tangga.
“Mungkin yang mengatakan bahwa langka itu adalah bagi yang membeli banyak. Tapi kalau hanya untuk insya allah konsumsinya, saya pikir, konsumsi rumah tangga
clear
kok,” ujarnya.
Sebagaimana diketahui,
Penjualan elpiji 3 kg
melalui pengecer tidak akan diperbolehkan lagi mulai 1 Februari 2025.
Wakil
Menteri ESDM
Yuliot Tanjung mengatakan, pengecer yang ingin tetap menjual elpiji subsidi harus terdaftar sebagai pangkalan atau subpenyalur resmi Pertamina.
“Jadi, pengecer kita jadikan pangkalan. Mereka harus mendaftarkan nomor induk perusahaan terlebih dulu,” ujar Yuliot di Jakarta, Jumat (31/1/2025).
Pengecer yang ingin menjadi pangkalan bisa mendaftar melalui sistem Online Single Submission (OSS) untuk mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB).
“Nomor induk perusahaan diterbitkan melalui OSS. Kalau pengecer ingin jadi pangkalan, perseorangan pun boleh daftar,” katanya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

01/02/2025 18:12
Komitmen Menkomdigi Bangun Ekosistem Digital dan AI Diapresiasi Nasional 1 Februari 2025

Komitmen Menkomdigi Bangun Ekosistem Digital dan AI Diapresiasi
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Menteri Komunikasi Digital
Meutia Hafid
yang berkomitmen membangun ekosistem
kecerdasan buatan
(AI) atau
artificial intelligence
mendapat apresiasi dari pakar telematika
Roy Suryo
.
Roy menilai komitmen Meutia ini sebagai langkah maju dibanding Kementerian Kominfo yang sebelumnya.
“Saya mengapresiasi Menkomdigi saat ini setidaknya lebih punya
concern
(terkait AI) dibanding Menkominfo periode sebelumnya,” ujar Roy, saat dihubungi Kompas.com, Sabtu (1/2/2025).
Roy mengatakan, komitmen Meutia terkait pengembangan AI tersebut menjanjikan masa depan digital Indonesia yang cukup baik.
Meski memberikan apresiasi, Roy juga memberikan catatan kritis terkait masih banyak pekerjaan rumah kementerian yang sebelumnya dipimpin terdakwa koruptor Johnny G Plate dan Ketua Umum Relawan Projo, Budi Arie tersebut.
Misalnya, terkait dengan ujaran kebencian yang masih banyak beredar di media sosial, juga terkait dengan pembatasan usia bermedia sosial.
Roy berharap, komitmen yang diucapkan Meutia bisa diimplementasikan dalam bentuk kebijakan.
“Jadi, sekali lagi meski saya tetap optimis Komdigi saat ini akan lebih baik dibanding Kominfo sebelumnya, namun apa yang dikatakan sebagai upaya mempercepat
transformasi digital
untuk mendukung kemandirian ekonomi, penguasaan teknologi, dan pengembangan SDM unggul sesuai Asta Cita Presiden Prabowo Subianto tersebut perlu dibuktikan secara nyata dan bukan sekadar omong-omong saja,” ujar dia.
Sebelumnya, pemerintah terus mempercepat transformasi digital untuk mendukung kemandirian ekonomi, penguasaan teknologi, dan pengembangan SDM unggul.
Sesuai dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, digitalisasi menjadi faktor kunci dalam memperkuat ketahanan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Dalam 100 hari pertama kabinet, Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, menegaskan komitmen pemerintah dalam mempercepat digitalisasi di berbagai sektor, termasuk kecerdasan buatan (AI) dan ekonomi digital.
“AI kini menjadi arena kompetisi global. Indonesia tidak bisa hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi harus membangun ekosistem digital yang mandiri dan kompetitif,” ujar Meutya Hafid dalam Beritasatu Economic Outlook 2025 di Jakarta Selatan, Kamis (30/01/2025).
Dalam forum bertema Mengakselerasi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia: Tantangan dan Peluang di Era Baru, Menkomdigi menyoroti bagaimana inovasi, strategi, dan kesiapan menghadapi perubahan lebih penting daripada sekadar besarnya modal investasi.
“Indonesia memiliki potensi besar dalam ekonomi digital, dengan GMV yang diperkirakan mencapai USD 90 Miliar pada 2024. Dengan strategi yang tepat, kita bisa menjadi pemain utama di Asia Tenggara,” tegasnya.
Pemerintah saat ini berfokus pada tiga pilar utama transformasi digital: inklusif, memberdayakan, dan tepercaya.
Inklusif dengan memastikan keterlibatan seluruh lapisan masyarakat dan industri dalam ekosistem digital; memberdayakan, menekankan teknologi memberikan manfaat nyata dan mendukung pertumbuhan ekonomi, bukan disalahgunakan untuk aktivitas ilegal seperti judi online atau pinjaman ilegal; dan tepercaya, berfokus pada keamanan data dan kedaulatan digital Indonesia.
Tahun 2025 menjadi momentum penting dalam menyiapkan Indonesia menghadapi bonus demografi 2030, di mana 68 persen populasi berada dalam usia produktif.
“Ini peluang besar. Kita harus memastikan generasi muda siap bersaing secara global dengan 9 juta talenta digital yang kompeten,” tambahnya.
Menkomdigi Meutya Hafid menegaskan bahwa transformasi digital tidak bisa dilakukan sendiri oleh pemerintah.
Ia mengajak industri, akademisi, media, dan masyarakat untuk bersama-sama membangun ekosistem digital yang kuat.
“Kita harus bergerak bersama, dengan visi yang jelas dan keberanian untuk berinovasi. Masa depan digital Indonesia ada di tangan kita semua,” tutupnya.
Dalam acara itu, Menkomdigi Meutya Hafid didampingi Direktur Jenderal Ekosistem Digital Kementerian Komdigi Edwin Hidayat Abdullah.
Tampak hadir Deputi I Kantor Komunikasi Kepresidenan Isra Ramli, Executive Chairman B Universe Enggartiasto Lukita, Direktur Utama B Universe Rio Abdurachman, Pemimpin Redaksi BeritaSatu Syukri Rahmatullah, serta perwakilan dari industri digital nasional.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

01/02/2025 17:14
Soal Sipil Jadi Tentara Siber, Anggota DPR: Sulit Kalau Prajurit TNI Nasional 1 Februari 2025

Soal Sipil Jadi Tentara Siber, Anggota DPR: Sulit Kalau Prajurit TNI
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Anggota Komisi I DPR RI
Rizki Aulia Rahman Natakusumah
menekankan bahwa perkembangan teknologi dan dinamika lingkungan strategis saat ini mendorong
TNI
untuk melakukan terobosan demi menjaga kedaulatan negara.
Rizki mengungkapkan, tantangan terbesar adalah melatih prajurit TNI yang telah terlatih secara konvensional untuk dapat menangani perkara siber.
“Kami kira memang akan sulit kalau mempersiapkan prajurit TNI yang sudah telanjur dilatih dengan pendekatan yang konvensional untuk bisa menangani masalah siber,” kata Rizki, saat dikonfirmasi, pada Sabtu (1/2/2025).
Menyikapi hal tersebut, Rizki mendorong perlunya
strategi baru
agar TNI dapat menghadirkan prajurit yang andal dalam menangani persoalan siber.
“Jadi perlu ada strategi lainnya untuk menghadirkan prajurit yang cakap penanganan masalah siber oleh alat negara seperti TNI,” ujarnya.
Komisi I DPR RI mendukung inovasi dari pimpinan tertinggi TNI untuk memastikan TNI tetap relevan sebagai ujung tombak pertahanan negara.
Rizki menegaskan bahwa Komisi I DPR RI siap berdiskusi mengenai ide merekrut warga sipil menjadi
tentara siber
.
“Hal ini perlu komunikasi antar lembaga yang solid karena rencana tersebut akan berimplikasi signifikan terhadap dasar hukum operasional TNI, mulai dari undang-undang hingga konstitusi negara,” ungkapnya.
“Maka dari itu, kami dari Komisi I DPR RI membuka diri untuk berdiskusi dengan pemegang kebijakan terkait, seperti Kemhan dan TNI, untuk mempertimbangkan ide dari panglima tersebut,” tambah Rizki.
Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto sebelumnya sedang menyiapkan Satuan Siber yang berbeda dengan matra lain yang telah ada.
Agus menyatakan, TNI berencana untuk merekrut masyarakat sipil yang ahli di bidang siber untuk menjadi tentara.
Dia mengatakan, langkah ini diambil karena lebih mudah dibandingkan mengajarkan prajurit TNI untuk menguasai bidang siber.
“Kalau di bidang lain seperti siber, saya merekrut khusus siber yang memang dia yang tadinya orang siber, sipilnya siber, kita jadikan tentara,” kata Panglima, dalam rapat pimpinan (rapim) TNI di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Jumat (31/1/2025).

Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

01/02/2025 16:56
Instruksi Prabowo untuk Hemat Anggaran, Menteri UMKM: "It's Ok", Semangatnya Tepat Sasaran Nasional 1 Februari 2025

Instruksi Prabowo untuk Hemat Anggaran, Menteri UMKM: “Its Ok”, Semangatnya Tepat Sasaran
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)
Maman Abdurrahman
menyatakan tidak khawatir terkait instruksi Presiden
Prabowo Subianto
untuk melakukan penghematan
anggaran
kementerian dan lembaga.
Menurut Maman, Kementerian UMKM saat ini tengah melakukan peninjauan internal untuk menentukan anggaran yang dapat dipangkas.
“Enggak ada yang terlalu kita khawatirkan kok terkait efisiensi ini.
It’s ok
saja, enggak ada masalah, toh juga nanti kalau memang kita lihat ada slot-slot alokasi anggaran yang memang harus dialokasikan dan itu bagus, penting, ya kita akan sampaikan apa adanya,” ungkap Maman, saat ditemui di Bogor, Sabtu (1/2/2025).
Pihaknya sedang melakukan peninjauan internal untuk memastikan bahwa anggaran yang tidak bermanfaat bagi kinerja kementerian dapat dihapus.
“Tapi saya juga sedang lakukan
review
di internal bahwa kalau memang ini tidak terlalu bermanfaat untuk kinerja kita, ya kita
takeout
,” ujar dia.
Maman menekankan bahwa
penghematan anggaran
yang diinstruksikan oleh Prabowo bertujuan untuk optimalisasi.
Sebagai pembantu Presiden, ia merasa berkewajiban untuk mengawal dan memenuhi harapan besar Prabowo.
“Semangat yang ingin dilakukan oleh pemerintahan hari ini adalah melakukan optimalisasi pemanfaatan anggaran secara optimal dan tepat sasaran, serta terukur, kan itu saja sebetulnya, spiritnya. Nah,
message
ini sebetulnya yang ingin dilakukan pemerintah hari ini,” ujar dia.
Ia juga menyebutkan bahwa setiap kementerian akan berdiskusi dengan Kementerian Keuangan untuk menentukan anggaran mana yang kurang penting dan dapat dipangkas demi efisiensi.
Sebagai informasi, instruksi Presiden Prabowo Subianto untuk kementerian dan lembaga menghemat anggaran mulai dieksekusi.
Sejumlah kementerian dan lembaga kini tengah menghitung ulang pengeluaran mereka agar penghematan sesuai dengan target pemerintah pusat, yaitu sebesar Rp 306,6 triliun.
Ketentuan penghematan anggaran ini diatur dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 yang telah ditandatangani oleh Prabowo.
Dalam Inpres tersebut, Prabowo meminta kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk melakukan peninjauan sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing.
Instruksi itu juga mengatur jumlah efisiensi yang diperlukan, yakni senilai Rp 306,6 triliun, yang terdiri dari anggaran belanja kementerian/lembaga (K/L) tahun 2025 sebesar Rp 256,1 triliun, dan transfer ke daerah sebesar Rp 50,5 triliun.
Dalam diktum ketiga angka 1, Prabowo menginstruksikan menteri dan pimpinan lembaga untuk melakukan identifikasi rencana efisiensi belanja K/L sesuai dengan besaran yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

01/02/2025 16:12