Category: Kompas.com Nasional

Sempat Kritis, 2 WNI Korban Penembakan Aparat Malaysia Membaik Nasional 2 Februari 2025

Sempat Kritis, 2 WNI Korban Penembakan Aparat Malaysia Membaik
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono memberikan perkembangan terkini terkait kondisi para warga negara Indonesia (WNI) yang ditembak di
Malaysia
.
Saat ini, dua orang WNI yang tadinya
kritis
sudah dalam kondisi yang lebih baik.
“Tadinya ada dua yang kritis. Yang pertama sudah keluar dari masa kritis. Kemudian, satu lagi sudah dalam tahap pemulihan,” ujar Sugiono saat ditemui di Kuil Murugan, Kalideres, Jakarta Barat, Minggu (2/2/2025).
Sementara, dua WNI lainnya sudah sehat. Sedangkan satu WNI yang telah meninggal dunia sudah dimakamkan di kampung halamannya.
Sementara itu, pemerintah Indonesia masih menunggu hasil penyelidikan terhadap dugaan kekerasan atau penggunaan kekuatan berlebihan oleh aparat di Malaysia.
“Itu hasil penyelidikan kita serahkan ke mereka. Kita tidak ikut menyelidiki,” kata dia.
Sugiono belum dapat memberikan keterangan lebih lanjut terkait informasi satu WNI yang ditahan akibat peristiwa ini. Dia mengatakan, pihaknya masih mengumpulkan informasi terkait hal tersebut.
“Karena semuanya masih dalam proses pengumpulan keterangan,” tutupnya.
Sebagai informasi, insiden ini bermula ketika petugas APMM mendapati sebuah kapal yang diduga mengangkut pekerja migran Indonesia.
Pada hari Jumat (25/1/2025), APMM menembaki kapal tersebut setelah diduga mendapat perlawanan.
Dugaan perlawanan ini juga dibantah oleh para korban yang bersaksi kepada Kemenlu RI.
Akibat dari penembakan ini, satu WNI dilaporkan tewas, sementara tiga lainnya mengalami luka.
Satu WNI yang meninggal dunia, Basri, asal Provinsi Riau, dipulangkan pada Rabu kemarin.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

02/02/2025 19:17
Menag Lobi Pemerintah Arab Saudi soal Batas Maksimal Usia Jemaah Haji Nasional 2 Februari 2025

Menag Lobi Pemerintah Arab Saudi soal Batas Maksimal Usia Jemaah Haji
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Menteri Agama
Nasaruddin Umar
mengatakan, saat ini pihaknya masih menegosiasikan batas usia maksimal bagi jemaah haji tahun 2025 kepada pemerintah Arab Saudi.
“Ya, kami juga wacana kan ke situ. Jangan kita dibatasi berdasarkan faktor usia, tetapi berdasarkan faktor kesiapan hati dan kemampuan,” ujar Nasaruddin Umar saat ditemui di Kuil Murugan, Kalideres, Jakarta Barat, Minggu (2/2/2025).
Nasaruddin mengatakan, kesehatan dan kemampuan jemaah untuk naik haji itu relatif.
“Ada orang di atas 90 tahun tapi segar. Ada orang di bawah 60 tahun, tapi pakai kursi roda, jadi itu agak relatif ya kan,” lanjut dia.
Menurut Nasaruddin, saat ini juga ada jemaah yang sudah menunggu lama untuk bisa naik haji, bahkan hingga puluhan tahun.
Jika tahun ini jemaah tidak bisa berangkat karena terkendala masalah usia, hal ini tidak adil.
“Karena, (jemaah) kita (hingga) 48 tahun harus menunggu, tiba-tiba harusnya bisa hari ini. Usianya tidak memenuhi syarat, kekecewaannya besar sekali,” kata Nasaruddin.
Dia mengatakan, saat ini proses diskusi masih dilakukan dengan pemerintah Arab Saudi.
Sebelumnya diberitakan, Pemerintah Arab Saudi berencana membatasi usia jemaah haji yang diizinkan berangkat ke Tanah Suci.
Direktur Jenderal Penyelenggara Haji dan Umrah (PHU) Kementerian Agama (Kemenag), Hilman Latief, mengonfirmasi kabar batasan usia jemaah haji tersebut.
Meski hingga kini pihaknya belum menerima surat resmi dari Kerajaan Arab Saudi.
“Jadi ini sedang kita mitigasi, meskipun belum resmi. Kami masih menunggu suratnya, pimpinan, dari Kerajaan Saudi. Ada kebijakan baru yang kami dengar kemarin terkait pembatasan usia,” ujar Hilman dalam rapat bersama Komisi VIII DPR di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (3/1/2025).
Menurut informasi sementara, Arab Saudi akan menetapkan batas usia maksimal jemaah haji, yaitu 90 tahun.
Kebijakan ini juga disertai pembatasan persentase jemaah lansia berusia 70 hingga 80 tahun ke atas.
“Suratnya akan segera dikirim. Informasi sementara, mungkin tidak akan memberikan izin pada jemaah di atas 90 tahun,” jelas Hilman.
Hilman menyoroti fakta bahwa masih ada jemaah asal Indonesia yang berusia 100 tahun turut menunaikan ibadah haji.
“Jumlahnya mungkin tidak banyak, tapi menarik bahwa ada kebijakan ini. Kami akan terus memantau perkembangan,” tambah dia.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

02/02/2025 17:33
Banyak Anak Indonesia Alami Gangguan Mental karena Media Sosial Nasional 2 Februari 2025

Banyak Anak Indonesia Alami Gangguan Mental karena Media Sosial
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Menteri Kesehatan (Menkes)
Budi Gunadi Sadikin
mengatakan, banyak anak-anak di Indonesia hari ini yang mengalami gangguan mental atau mental disorder akibat penggunaan media sosial yang berlebihan.
Gangguan mental yang dialami anak di Indonesia itu adalah
anxiety disorder
(gangguan kecemasan) dan
depression disorder
(gangguan depresi).
Informasi itu disampaikan Budi dalam konferensi pers pembentukan tim kerja penyusunan aturan perlindungan anak bersama Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) dan dua kementerian lainnya.
“Nah, ada dua jenis penyakit mental yaitu
anxiety disorder
dan
depression disorder
yang kita amati banyak terjadi di anak-anak sekarang,” kata Budi di kompleks Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), Jakarta, Minggu (2/2/2025).
Kejiwaan anak yang terpapar media sosial banyak yang terganggu.
Paparan itu bisa berbentuk perundungan (
bullying
) maupun ajakan untuk melakukan sesuatu yang tidak benar.
Selain masalah kejiwaan, Kemenkes juga mendapati banyak anak-anak yang mengalami masalah kesehatan psikomotorik, terutama verbal.
Dalam beberapa waktu terakhir, Kemenkes menemukan banyak anak-anak yang kemampuan berbicaranya terlambat, sehingga membutuhkan banyak terapis wicara.
“Sesudah kita
screening
, kenapa terlambat bicara? Karena terlampau banyak aktivitasnya yang tidak bermain dengan teman-temannya secara sosial biasa, tapi menghabiskan waktunya melihat
gadget
,” ujar Budi.
Oleh karena itu, Kemenkes mendukung wacana pembatasan penggunaan media sosial pada anak, sekaligus perintah Presiden Prabowo Subianto untuk menyusun aturan perlindungan anak di dunia digital.
“Jadi, dua isu itu, isu kesehatan mental dan isu kesehatan psikomotorik khusus yang kemampuan wicara, itu menjadi konsen kami,” kata Budi.
Sebagai informasi, Presiden Prabowo melalui Sekretaris Kabinet (Seskab) menugaskan Kementerian Komdigi, Kemenkes, Kemendikdasmen, dan Kementerian Pemberdayaan dan Perlindungan Anak (Kemenpppa) untuk menyusun aturan perlindungan anak di dunia digital.
Menteri Komdigi, Meutya Hafid mengatakan, perintah itu dilatarbelakangi berbagai bahaya di dunia digital yang mengancam anak.
“Indonesia saat ini terdata sebagai negara keempat terbesar di dunia dalam ranah konten-konten pornografi untuk anak,” ujar Meutya di kompleks Kemendikdasmen.
“Ini belum menyinggung perjudian online yang juga menyasar anak-anak, perundungan, kekerasan seksual terhadap anak,” tambah dia.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

02/02/2025 15:21
Indonesia Juara Umum MTQ Internasional 2025 Nasional 2 Februari 2025

Indonesia Juara Umum MTQ Internasional 2025
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.c
om –
Indonesia
kembali mencatat prestasi di level dunia dengan menyapu bersih juara I dalam Musabaqah Tilawatil Quran (
MTQ
) Internasional ke-4 yang digelar di Jakarta, 29 Januari sampai dengan 1 Februari 2025.
Sebanyak 60 qari, qariah, hafidz, dan hafidzah dari 38 negara berkompetisi, dan kontingen Indonesia berhasil mendominasi serta meraih penghargaan utama di berbagai kategori.
Wakil Menteri Agama, Romo Ahmad Syafi’i, mengaku bangga atas prestasi delegasi Indonesia. Ia berharap Al-Qur’an semakin membumi dan menjadi pedoman hidup bagi umat manusia.
“Indonesia membuktikan diri sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, sekaligus memiliki pelantun Al-Qur’an terbaik di tingkat internasional. Semoga Allah SWT merahmati pertemuan ini dan menjadikan Al-Qur’an sebagai pedoman hidup bagi setiap manusia,” kata Romo Syafi’i dalam keterangan tertulis, Minggu (2/2/2025).
Syafi’i mengatakan, dalam waktu yang bersamaan, Indonesia berhasil meraih juara pertama pada MTQ Internasional di Qatar.
Meski demikian, ia menekankan bahwa kemenangan sejati bukan hanya milik para juara, tetapi juga bagi siapa saja yang mengamalkan nilai-nilai Al-Qur’an dalam kehidupan sehari-hari.
“Perlu diingat, kemenangan sejati bukan hanya bagi mereka yang mendapat juara, tetapi juga bagi kita semua yang terus berusaha mengamalkan nilai-nilai Al-Qur’an dalam kehidupan sehari-hari,” ujarnya.
Berikut daftar juara MTQ Internasional Ke-4 untuk semua kategori:
Cabang Tilawah Al-Qur’an – Qari Terbaik
1. Imranul Karim (Indonesia)
2. Sayed Rohullah Hashimi (Afganistan)
3. Ahmad Safi Abo Omaralhalabi (Suriah)
• Cabang Tilawah Al-Qur’an – Qari’ah Terbaik
1. Diana Abdul Jabbar (Indonesia)
2. Sabaha Pato Salik (Filipina)
3. A’tiqah Binte Suhaimi (Singapura)
Cabang Hifzh Al-Qur’an – Hafizh Terbaik
1. Yasin Albar (Indonesia)
2. Emad Mustafa Hasan Aldubbati (Libya)
3. Aiemiddin Fakhrudinov (Rusia)
• Cabang Hifzh Al-Qur’an – Hafizhah Terbaik
1. Nafisatul Millah (Indonesia)
2. Muna Abdifatar Abdifarah (Kenya)
3. Aysfa Eza (India)
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

02/02/2025 15:03
Soal Naik Transportasi Umum, Bahlil: Saya Sopir Angkot 2 Tahun, Jangan Ajarin Saya Nasional 2 Februari 2025

Soal Naik Transportasi Umum, Bahlil: Saya Sopir Angkot 2 Tahun, Jangan Ajarin Saya
Tim Redaksi
BOGOR, KOMPAS.com
–
Menteri
ESDM sekaligus Ketua Umum Partai Golkar
Bahlil
Lahadalia mengatakan dirinya tidak perlu diajari lagi mengenai transporasi umum.
Bahlil mengaku pernah menjadi kondektur dan sopir angkutan (angkot) ketika masih SMA dulu.
“Tolong kasih tahu kepada pengamat itu, kalau
menteri
saya, Bahlil, jangan ajarin saya naik angkutan umum. Karena saya kondektur angkot 3 tahun di terminal. Jadi sopir angkot 2 tahun waktu sekolah SMA. Kuliah juga bawa angkot,” ujar Bahlil saat ditemui di Bogor, Minggu (2/2/2025).
“Jadi nanti gue jelasin, bagaimana cara naik angkot yang benar. Bagi saya, jangan diajarin dengan itu. Karena memang itu ilmu saya,” sambungnya.
Maka dari itu, Bahlil tidak masalah jika harus bekerja dengan menggunakan
transportasi umum
.
Dia menyebut kebiasaannya naik
transportasi
umum saat bekerja tidak perlu dipublikasi.
“Nanti kalau memang butuh
upgrading
, pejabat untuk bagaimana teknik naik angkot, nanti saja saya saja yang jadi pengajarnya,” kata Bahlil disambut tawa.
Diketahui, Masyarakat
Transportasi
Indonesia (MTI) mendesak agar pengawalan dan patroli (patwal) untuk pejabat dibatasi, kecuali untuk presiden dan wakil presiden.
Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah MTI Djoko Setijowarno menilai, pejabat seharusnya lebih akrab dengan angkutan umum untuk memahami kondisi kemacetan yang dialami masyarakat.
“Semestinya, pejabat negara membiasakan menggunakan angkutan umum, minimal sekali seminggu, bercampur dengan masyarakat umum akan mengetahui kondisi sebenarnya kehidupan masyarakat,” ujar Djoko dalam penjelasannya pada Senin (27/1/2025).
Djoko menegaskan, pejabat negara, kecuali presiden dan wakil presiden, tidak perlu mendapatkan layanan patwal.
Ia mengusulkan agar layanan patwal dialihkan untuk penggunaan angkutan umum, yang dinilai sudah cukup representatif di Jakarta.
“Angkutan umum di Jakarta sudah memberikan pelayanan yang cakupannya setara dengan kota-kota di dunia, yakni 89,5 persen wilayah Jakarta,” ungkap Djoko.
Ia menambahkan, semua perumahan dan kawasan permukiman di Jakarta kini sudah dilayani oleh angkutan umum, dengan setiap hunian berjarak sekitar 500 meter dari halte.
Kondisi ini menunjukkan bahwa angkutan umum di Jakarta telah merata, tidak jauh berbeda dengan kota-kota dunia lainnya, di mana masyarakat dan pejabatnya sudah terbiasa menggunakan angkutan umum.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

02/02/2025 12:08
Kementerian Komdigi: Indonesia Masuk 4 Besar Dunia dalam Kasus Pornografi Anak Nasional 2 Februari 2025

Kementerian Komdigi: Indonesia Masuk 4 Besar Dunia dalam Kasus Pornografi Anak
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Menteri Komunikasi dan Digital (Komdigi) Meutya Hafid menyebutkan, Indonesia tercatat menjadi negara keempat di dunia dengan kasus pronografi anak terbanyak.
Menurut Meutya, persoalan ini menjadi salah satu alasan Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Kementeriannya dan tiga kementerian lain mempercepat pembuatan aturan perlindungan anak di dunia digital.
Adapun ketiga kementerian itu adalah Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemenpppa), dan Kementerian Pendidikan dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).
“Teman-teman sekalian, tentu bukan tanpa alasan mengingat Indonesia saat ini terdata sebagai negara keempat terbesar di dunia dalam ranah konten-konten pornografi untuk anak,” ujar Meutya dalam konferensi pers di Kemendikdasmen, Jakarta, Minggu (2/2/2025).
“Ini belum menyinggung perjudian
online
yang juga menyasar anak-anak, perundungan, kekerasan seksual terhadap anak dan juga aspek-aspek negatif lainnya,” tambahnya.
Menurut Meutya, Kementerian Komdigi dan tiga kementerian tersebut telah dipanggil untuk mengikuti rapat di Istana bersama Sekretaris Kabinet (Seskab).
Melalui pertemuan itu, Presiden Prabowo memerintahkan Komdigi dan kementerian terkait segera menyusun aturan perlindungan anak di dunia digital.
“Presiden melalui penyampaian melalui Pak Seskab kepada kami kemarin menginginkan adanya percepatan
aturan perlindungan anak di ruang digital
ini agar dapat diselesaikan dengan secepatnya dan timeline-nya kami diberi waktu satu sampai dua bulan,” kata Meutya.
Oleh karena itu, Kementerian Komdigi, Kemenkes, Kemenpppa, dan Kemendikdasmen menerbitkan Surat Keputusan (SK) tentang Tim Kerja yang akan bertugas menyusun aturan perlindungan anak.
“Kami berempat telah berkoordinasi awal dengan ibu menteri dan bapak-bapak menteri dan semuanya memiliki semangat yang sama dari perspektif yang berbeda-beda,” tutur Meutya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

02/02/2025 11:20
Indonesia Darurat Konten Bahaya, Prabowo Minta Aturan Perlindungan Anak Rampung dalam 2 Bulan Nasional 2 Februari 2025

Indonesia Darurat Konten Bahaya, Prabowo Minta Aturan Perlindungan Anak Rampung dalam 2 Bulan
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Menteri Komunikasi dan Digital (Komdigi)
Meutya Hafid
mengungkapkan, Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan agar aturan
perlindungan anak
di
ruang digital
disusun dalam waktu satu hingga dua bulan.
Hal ini disampaikan Meutya dalam konferensi pers di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), Jakarta, pada Minggu (2/2/2025).
Meutya menjelaskan, Kementerian Komdigi, Kemendikdasmen, Kementerian Kesehatan, serta Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak
(Kemenppa) telah mengadakan rapat di Istana untuk membahas hal tersebut.
“Presiden melalui penyampaian Pak Seskab (Menteri Sekretaris Kabinet) kepada kami kemarin menginginkan adanya percepatan
aturan perlindungan anak di ruang digital
ini agar dapat diselesaikan dengan secepatnya dan
timeline
-nya kami diberi waktu satu sampai dua bulan,” kata Meutya.
Kebutuhan mendesak untuk aturan ini, menurut Meutya, tidak tanpa alasan. Indonesia saat ini tercatat sebagai negara keempat terbesar di dunia yang menghadapi masalah konten pornografi anak.
Selain itu, pemerintah juga dihadapkan pada persoalan judi
online
dan kejahatan digital yang menyasar anak-anak.
“Ini belum menyinggung perjudian
online
yang juga menyasar anak-anak, perundungan, kekerasan seksual terhadap anak, dan juga aspek-aspek negatif lainnya,” ujar Meutya.
Menindaklanjuti arahan tersebut, Kementerian Komdigi, Kementerian Kesehatan, Kemendikdasmen, dan Kementerian PPPA telah menerbitkan Surat Keputusan (SK) tentang Tim Kerja yang akan merumuskan aturan perlindungan anak di dunia digital.
Kementerian Komdigi juga menggandeng akademisi dan aktivis yang fokus pada perlindungan anak, seperti Profesor Rosmini, Najela Shihab, dan Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Kak Seto.
“Kami menindaklanjuti dengan pembentukan SK Tim Kerja untuk pengaturan perlindungan anak di internet yang di antaranya kemungkinan memasukkan pembatasan akses sosial media untuk usia tertentu,” tuturnya.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri PPPA Arifah Fauzi menyatakan dukungannya terhadap keinginan pemerintah untuk memperkuat perlindungan anak dalam dunia digital.
Ia juga telah mengusulkan kepada Kemendikdasmen agar kegiatan belajar siswa pada aspek tertentu tidak menggunakan telepon genggam.
“Salah satunya saya pernah sampaikan juga pada Pak Mendikdasmen bagaimana kalau tugas-tugas sekolah saat ini tidak lagi menggunakan gadget tapi secara manual saja untuk hal-hal tertentu,” ujar Arifah.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

02/02/2025 10:36
Serba-serbi Outbond Golkar: Konsolidasi dan Inspirasi dari Retret Prabowo Nasional 2 Februari 2025

Serba-serbi Outbond Golkar: Konsolidasi dan Inspirasi dari Retret Prabowo
Tim Redaksi
BOGOR, KOMPAS.com –
Partai Golkar
mengadakan kegiatan orientasi dan
outbond
di Bogor, Jawa Barat, pada Sabtu (1/2/2025) dan Minggu (2/2/2025).
Kegiatan ini terinspirasi dari retret yang dilakukan Presiden RI
Prabowo Subianto
di Akademi Militer (Akmil), Magelang, beberapa bulan lalu.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Golkar Sarmuji menekankan pentingnya kegiatan ini, mengingat banyak pengurus Golkar yang masih baru.
“Outbound ini semacam retret yang sempat di Magelang. Kami akan berusaha melalui pelatihan-pelatihan, permainan-permainan untuk menyamakan persepsi sekaligus membangun
soliditas
di antara para pengurus,” ujar Sarmuji saat ditemui di lokasi, Sabtu.
Ia menegaskan perlunya soliditas dan kebersamaan untuk menyamakan visi dan persepsi dalam mencapai target-target politik Partai Golkar dalam lima tahun ke depan.
Sarmuji juga tidak mempermasalahkan jika kegiatan ini dianggap terinspirasi dari retret Prabowo.
“Sebenarnya kami pernah lakukan ini waktu 2010 di zaman Pak Aburizal Bakrie. Jadi sebenarnya ini menduplikasi di internal sekaligus juga menduplikasi acara retret di Magelang,” jelasnya.
Kegiatan ini dimulai dengan pemberian materi ideologi Golkar pada Sabtu, diikuti dengan aktivitas luar ruangan pada hari ini, Minggu (2/2/2025).
Para pengurus Golkar mengawali kegiatan
outbond
dengan senam bersama, dilanjutkan dengan permainan baris-berbaris dan mengadu konsentrasi satu sama lain.
Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, menyatakan kebahagiaannya melihat semua pengurus DPP Golkar berkumpul untuk mengikuti orientasi dan
outbond
.
“Di sinilah kami menyatukan pikiran, menyatukan pendapat, dan berdiskusi dalam rangka bagaimana membawa partai ini ke depan lebih baik,” ujar Bahlil.
Bahlil mengatakan, dirinya pun akan ikut kegiatan
outbond
di
outdoor
sampai selesai.
Bahlil menekankan pentingnya seorang pemimpin untuk tidak hanya menyuruh pasukannya, melainkan juga ikut serta dalam kegiatan.
Ia mengaku terinspirasi oleh Presiden Prabowo yang mengajak seluruh menterinya untuk melakukan retreat di Akmil.
“Saya terilhami dengan apa yang dilakukan di Magelang oleh Bapak Presiden Prabowo dalam melakukan retret bagi semua anggota kabinet. Dan ini juga yang saya pakai di Golkar untuk kami
outbound
,” jelasnya.
Lebih lanjut, Bahlil menegaskan bahwa Golkar mendukung penuh pemerintahan Prabowo.
“Solid. Harus solid. Enggak ada partai yang kuat tanpa solid. Dan partai yang kuat salah satu syaratnya itu adalah harus solid. Solid itulah kata kunci untuk mencapai kesuksesan,” imbuhnya.
Wakil Ketua Umum Partai Golkar Idrus Marham mengungkapkan arahan tertutup Bahlil kepada pengurus Golkar.
Menurut Idrus, Bahlil mengingatkan pengurus untuk bersyukur atas respons positif masyarakat terhadap pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka yang mencapai lebih dari 80 persen.
“Arahan ketum yang terpenting adalah menyampaikan bahwa kami bersyukur karena respons masyarakat terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran 100 hari ini itu sangat tinggi,” ujar Idrus.
Idrus menjelaskan, Golkar memandang capaian Prabowo ini merupakan tantangan bagi mereka semua.
Selain itu, kata Idrus, orientasi dan
outbond
Golkar bertujuan untuk menyiapkan konsep mendukung pemerintahan agar semakin produktif.
Idrus menambahkan, Bahlil meminta pengurus Golkar untuk mempertaruhkan segalanya demi mendukung Prabowo.
“Apa pun kami harus pertaruhkan, berikan dukungan sepenuhnya, dan jamin kepemimpinan Prabowo-Gibran ke depan ini semakin berkualitas,” jelasnya.
Idrus memastikan Golkar solid di bawah kepemimpinan Bahlil dan menyinggung berbagai perubahan yang dilakukan Bahlil selama memimpin partai.
“Memang tekad ketum adalah memimpin partai ini perlu nilai pembaruan, perlu nilai perubahan-perubahan yang jadi dasar, sehingga para pengurus betul-betul kreatif dalam merumuskan program-program yang lebih produktif,” imbuhnya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

02/02/2025 09:49
Beri Sanksi 8 Pejabat di Kasus Pagar Laut, Nusron Pastikan Tak Ada yang Terlibat Lagi Nasional 2 Februari 2025

Beri Sanksi 8 Pejabat di Kasus Pagar Laut, Nusron Pastikan Tak Ada yang Terlibat Lagi
Tim Redaksi
BOGOR, KOMPAS.com –
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN)
Nusron Wahid
menegaskan, hanya delapan pejabat di kementeriannya yang terlibat dalam
kasus pagar laut
sepanjang 30 km di perairan Kabupaten Tangerang.
Sanksi yang dijatuhkan kepada mereka terdiri dari pemberhentian jabatan untuk enam orang dan sanksi berat untuk dua orang lainnya.
“Sampai saat ini yang untuk Tangerang berhenti di delapan orang itu,” ujar Nusron saat ditemui di Bogor, Jawa Barat, pada Sabtu (1/2/2025).
Nusron juga mengungkapkan, Kementerian ATR/BPN masih menyelidiki kasus pagar laut di Bekasi. Ia belum dapat memastikan berapa banyak orang yang akan diberikan sanksi dari kasus tersebut.
“Karena kalau yang Bekasi itu kan kejadian 2021, pada 2022 diubah. Kami sedang teliti, apakah itu
human error
atau ada unsur m
ens rea
-nya. Apakah itu murni kelakuan bawahan atau melibatkan unsur kantah (kantor pertanahan),” jelasnya.
Lebih lanjut, Nusron menekankan pentingnya menyelidiki apakah ada keterlibatan dari pihak yang lebih tinggi dalam proses persetujuan.
“Unsur kantah misal apakah dia ikut
approve
atau tidak ikut
approve
misal. Atau berhenti sampai level kepala kasie atau sampai level operator, kami lagi cek,” imbuhnya.
Sebelumnya, dalam rapat antara Kementerian ATR/BPN dan Komisi II DPR di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, pada Kamis (30/1/2025), Nusron menyampaikan bahwa Kementeriannya telah memberikan sanksi kepada total delapan pegawai yang terlibat dalam kasus pagar laut di Kabupaten Tangerang.
Salah satu yang dipecat adalah Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang, meskipun Nusron enggan mengungkapkan identitasnya.
“Kami memberikan sanksi berat pembebasan dan penghentian dari jabatannya pada mereka yang terlibat kepada enam pegawai, dan sanksi berat kepada dua pegawai. Nah, nama-nama pegawainya siapa saja? Kami tidak bisa sebut. Kami hanya sebut inisial,” ujar Nusron.
Ia melanjutkan dengan menyebutkan inisial dari para pegawai yang terkena sanksi, antara lain JS, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang pada masa itu. Berikut daftarnya:
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

02/02/2025 07:05
Penembakan WNI di Malaysia, KP2MI Sebut Penempatan Tenaga Kerja Ilegal Ada dari Tahun ke Tahun Nasional 2 Februari 2025

Penembakan WNI di Malaysia, KP2MI Sebut Penempatan Tenaga Kerja Ilegal Ada dari Tahun ke Tahun
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Direktur Layanan Pengaduan Mediasi dan Advokasi Kementerian Pelindungan
Pekerja Migran Indonesia
(KP2MI) Mangiring H. Sinaga mengatakan, penempatan tenaga kerja secara ilegal selalu terjadi dari tahun ke tahun.
Hal ini disampaikan Mangiring dalam acara Dielaektika tvMuhammadiyah dengan tajuk “Panas Dingin Indonesia-Malaysia”, Sabtu (1/2/2025), yang membahas peristiwa penembakan
WNI
di Malaysia.
“Fenomena penempatan
pekerja migran Indonesia
di Malaysia melalui jalur-jalur tidak resmi itu dari tahun ke tahun tetap ada,” kata Mangiring.
Dia menjelaskan, ada beberapa penyebab yang membuat peristiwa ini terus berulang.
Pertama adalah edukasi terhadap warga yang berangkat lewat jalur ilegal tidak sampai sehingga mereka tidak mengetahui prosedur yang benar seperti apa.
Kedua adalah eks pekerja migran yang di-
blacklist
dari keimigrasian sehingga harus menempuh jalur ilegal untuk kembali bekerja di Malaysia.
Ketiga adalah aksi makelar yang tidak ada habisnya sehingga membuat pekerja migran Indonesia banyak yang berstatus ilegal
“Dan yang pasti ini dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab. Dan dari kedua sisi negara disebut tekong-tekong mereka juga melakukan komunikasi langsung, sehingga memotong menurut mereka memotong proses penempatan itu tetapi sesungguhnya hal tersebut sangat merugikan dari sisi aspek perlindungannya,” ujarnya.
“Karena hal tersebut ketika terjadi permasalahan kita sangat susah dalam hal menjamin hak-hak perlindungan mereka,” kata Mangiring lagi.
Terakhir, perjanjian kontrak kerja yang dilanggar karena iming-iming gaji yang lebih besar sehingga dihitung sebagai tenaga kerja ilegal.
Sebagai informasi, insiden penembakan terhadap Warga Negara Indonesia (WNI) ini bermula ketika kepolisian Malaysia, dalam hal ini APMM, mendapati sebuah kapal yang diduga mengangkut pekerja migran Indonesia.
Pada hari Jumat (25/1/2025), APMM menembaki kapal tersebut setelah diduga mendapat perlawanan.
Namun, dugaan perlawanan ini dibantah oleh para korban yang bersaksi kepada Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) RI.
Akibat dari penembakan ini, satu WNI tewas, sementara tiga lainnya mengalami luka.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

02/02/2025 05:18