Category: Kompas.com Nasional

Pinjamkan Bus untuk Sekolah, TNI AD: Kami Harus Bantu Masyarakat Nasional 3 Februari 2025

Pinjamkan Bus untuk Sekolah, TNI AD: Kami Harus Bantu Masyarakat
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Kepala Dinas TNI Angkatan Darat Brigjen Wahyu Yudhayana mengakui bahwa bus milik TNI AD bisa dipinjamkan untuk digunakan oleh sekolah-sekolah yang hendak menggelar studi wisata.
Wahyu mengatakan, peminjaman bus tersebut merupakan bagian dari Sistem Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta (Sishankamrata) di mana TNI harus sering membantu masyarakat di masa damai.
“Kita bantu kesulitannya di bidang apa saja, dan sewaktu-waktu diperlukan untuk mempertahankan negara ini, (mereka) siap,” kata Wahyu di Balai Kartini, Jakarta, Senin (3/2/2025).
“Itulah konsep Sishankamrata, jadi selama masa damai tentu kita harus banyak berkomunikasi dan membantu masyarakat,” ujar dia melanjutkan.
Ia menyebutkan, salah satu syarat untuk meminjam bus adalah sekolah tersebut harus berada dalam teritori yang dijangkau satuan TNI.
Menurut Wahyu, peminjaman bus ke sekolah merupakan bagian dari program pembinaan teritorial yang dimiliki TNI.
“Karena kan mungkin sekolah anggarannya kebatas. Tapi kalau pun bisa ada celah, diizinkan, kita punya program teritorial tadi. Tetap dengan penekanan-penekanan keras dan hati-hati,” kata dia.
Wahyu melanjutkan, ada proses izin yang harus ditempuh agar sekolah dapat meminjam bus tersebut.
Namun, Wahyu menegaskan, peminjaman bus itu bukan berbentuk sewa-menyewa.
“Komunikasi dengan kita sebagai satuan TNI untuk pinjam, jadi enggak ada sewa. Kemudian, satuan TNI tentu akan melihat kegiatannya,” ujar dia.
Wahyu mengatakan, proses itu mesti ditempuh demi mengantisipasi apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ketika kendaraan milik TNI AD dipinjam oleh sekolah-sekolah.
“Karena kalau ada apa-apa, ada kejadian. Kejadian itu nanti risikonya paling besar, karena kendaraan dinas tapi isinya bukan dinas. Masyarakat kan lihatnya negatif dan kita harus hati-hati agar tidak ada kejadian,” kata dia.
Diketahui, peminjaman mobil dinas lembaga keamanan dan pertahanan seperti TNI dan Polri menuai sorotan setelah
kecelakaan bus Brimob
yang disewa oleh SMA Negeri 1 Porong, Sidoarjo, Sabtu (1/1/2025) lalu.
Ketua Umum Ikatan Pengusaha Otobus Muda Indonesia (IPOMI) Kurnia Lesani Adnan mengatakan praktik penyewaan kendaraan dinas sangat banyak terjadi, memperlihatkan fakta tidak tegasnya pemerintah dalam penegakan hukum di jalan.
“Ini karena pemerintah tidak peduli. Kalau lihat kejadiannya, kami ingin tahu seperti apa tanggung jawab penyelenggara kegiatan tersebut,” kata pria yang akrab disapa Sani kepada Kompas.com, Minggu (2/2/2025).
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

03/02/2025 14:25
Anggota DPR Minta Mendagri Tak Paksa Pemda Ikuti Inpres Penghematan Anggaran Nasional 3 Februari 2025

Anggota DPR Minta Mendagri Tak Paksa Pemda Ikuti Inpres Penghematan Anggaran
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Anggota Komisi II
DPR
RI Fraksi PAN,
Sahidin
, mengusulkan agar Kementerian Dalam Negeri (
Kemendagri
) tidak mewajibkan pemerintah daerah (pemda) untuk mengikuti instruksi presiden (inpres) terkait
penghematan anggaran
.
Menurut Sahidin, kebijakan pemotongan anggaran itu berpotensi berdampak terhadap kinerja pemda.
Sebab, sebagian besar daerah sudah mengalami penurunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan telah melakukan efisiensi yang ketat.
“APBD rata-rata turun semua, tentu sudah disusun dengan sangat jelimet. Setelah efisien, masih harus dipotong lagi 52 persen. Ini akan memberikan efek yang sangat ganas ke daerah,” ujar Sahidin, dalam rapat kerja antara Komisi II DPR bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Senin (3/2/2025).
Jika harus mengikuti pemotongan anggaran hingga 52 persen, Sahidin khawatir hal itu akan memperburuk kondisi daerah.
Ia mencontohkan, pemangkasan anggaran akan berdampak pada sektor konstruksi, yang bisa berakibat pada berkurangnya proyek pembangunan.
Kondisi ini juga berdampak bagi usaha kecil dan menengah (UKM) yang bergantung pada proyek-proyek pemerintah.
“Kegiatan ini tentu banyak kontraktor tidak bekerja. Semen tidak laku lagi, buruh pasir tidak bisa kerja lagi. Batu bata juga tak laku lagi dengan tidak ada proyek. Sama juga dengan makan minum. Tentu UKM-UKM kita akan merasakan efek daripada ini,” kata Sahidin.
Atas dasar itu, Sahidin meminta Mendagri untuk mempertimbangkan kembali kebijakan yang menginstruksikan pemda turut mengikuti inpres penghematan anggaran.
Menurut dia, pemotongan anggaran yang terlalu besar justru akan menurunkan kinerja daerah, termasuk dalam hal inovasi dan peningkatan kapasitas pegawai.
“Kalau 52 persen dipotong, saya yakin kinerja di daerah juga akan turun 52 persen. Tidak ada lagi rapat-rapat, bimtek dikurangi, pegawai baru tidak mendapat ilmu baru. Akhirnya, prestasi kerja menurun,” ujar dia.
Dia berharap Mendagri dapat mengeluarkan kebijakan turunan yang lebih fleksibel bagi pemerintah daerah dalam menerapkan efisiensi anggaran.
Sahidin menilai, pemerintah daerah sebaiknya diberikan ruang untuk menyesuaikan penghematan sesuai dengan kondisi masing-masing.
“Kami berharap Pak Mendagri bisa menjabarkan kembali instruksi ini agar daerah tidak terlalu terbebani. Jangan sampai pemotongan ini justru membuat daerah kesulitan menjalankan tugasnya,” pungkas dia.
Diberitakan sebelumnya, Kemendagri mengaku melakukan efisiensi sebesar 57,46 persen dari pagu anggaran, sebagai tindak lanjut atas instruksi penghematan dari Presiden.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menjelaskan, pagu anggaran Kemendagri awalnya sebesar Rp 4,7 triliun.
Namun, dengan penghematan yang dilakukan, pagu anggaran menjadi Rp 2,038 triliun.
“Untuk Kemendagri, khusus Kemendagri, efisiensinya adalah Rp 2,7 triliun lebih. Dari total yang semula pagu anggaran Rp 4,7 triliun, efisiensinya lebih kurang 57,46 persen, sehingga sisa pagu Kemendagri sebesar Rp 2,038 triliun lebih sebagaimana di slide atau 42,54 persen,” ujar Tito dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR RI, Senin (3/1/2025).
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

03/02/2025 13:19
Penghematan di Kemendagri, Anggaran Dukcapil hingga Banpol Ikut Terdampak Nasional 3 Februari 2025

Penghematan di Kemendagri, Anggaran Dukcapil hingga Banpol Ikut Terdampak
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Kementerian Dalam Negeri (
Kemendagri
) mengaku melakukan efisiensi sebesar 57,46 persen dari pagu anggaran, sebagai tindak lanjut atas instruksi penghematan dari Presiden
Prabowo Subianto
.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri)
Tito Karnavian
menjelaskan, pagu anggaran Kemendagri awalnya sebesar Rp 4,7 triliun.
Namun, dengan penghematan yang dilakukan, pagu anggaran menjadi Rp 2,038 triliun.
“Untuk Kemendagri, khusus Kemendagri, efisiensinya adalah Rp 2,7 triliun lebih. Dari total yang semula pagu anggaran Rp 4,7 triliun atau efisiensinya lebih kurang 57,46 persen, sehingga sisa pagu Kemendagri sebesar Rp 2,038 triliun lebih sebagaimana di slide atau 42,54 persen,” ujar Tito dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR RI, Senin (3/1/2025).
Tito menyebutkan bahwa pemangkasan anggaran ini mengikuti pedoman dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu), yang mengarahkan efisiensi di 16 bidang, termasuk alat tulis kantor, perjalanan dinas, hingga kegiatan seremonial.
“Beberapa pos yang mengalami pengurangan signifikan antara lain alat tulis kantor hingga 90 persen, kegiatan seremonial 56 persen, rapat dan seminar 45 persen, serta perjalanan dinas sebesar 53,90 persen,” ungkap Tito.
Dari efisiensi ini, sejumlah unit kerja di Kemendagri turut mengalami pemangkasan anggaran.
Misalnya, anggaran untuk Sekretariat Jenderal Kemendagri turun dari Rp 453,5 miliar menjadi Rp 279 miliar, dan anggaran untuk Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dipangkas dari Rp 89 miliar menjadi Rp 30 miliar.
Sementara itu, Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) juga mengalami penurunan anggaran dari Rp 234 miliar menjadi Rp 209 miliar.
“Dan ini sebagian besar terutama untuk bantuan partai politik,” jelas Tito.
Unit kerja yang paling terdampak
efisiensi anggaran
adalah Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil).
Pagu awal Dukcapil yang semula Rp 2,2 triliun, terutama untuk penguatan infrastruktur IT guna mendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), kini turun drastis menjadi Rp 328 miliar.
“Dukcapil yang semula Rp 2,2 triliun untuk penguatan infrastruktur IT kini hanya Rp 328 miliar,” pungkas Tito.
Sebelumnya diberitakan, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan pemerintah untuk mengurangi anggaran belanja yang bersifat seremonial.
Instruksi ini tertuang dalam Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan APBN dan APBD 2025 yang berlaku sejak 22 Januari 2025.
“Membatasi belanja untuk kegiatan yang bersifat seremonial, kajian, studi banding, pencetakan, publikasi, dan seminar/focus group discussion,” tulis diktum keempat Inpres Nomor 1 Tahun 2025.
Selain itu, Presiden juga meminta pemerintah mengurangi anggaran perjalanan dinas hingga 50 persen.
Pemerintah juga diminta mengurangi belanja yang tidak memiliki output terukur.
Kemudian, pemerintah daerah diminta lebih selektif dalam memberikan hibah langsung kepada K/L, baik dalam bentuk uang, barang, maupun jasa.
Presiden menargetkan penghematan total anggaran dari pemerintah pusat dan daerah mencapai Rp 306,69 triliun.
Anggaran tersebut terdiri dari belanja K/L sebesar Rp 256,10 triliun dan anggaran transfer ke daerah Rp 50,59 triliun.
“Efisiensi atas anggaran belanja negara tahun anggaran 2025 sebesar Rp 306.695.177.420.000,” bunyi diktum kedua Inpres tersebut.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

03/02/2025 12:08
Demo di Depan DPR, Pekerja Honorer Sempat Tutup Jalan Gatot Suburoto Nasional 3 Februari 2025

Demo di Depan DPR, Pekerja Honorer Sempat Tutup Jalan Gatot Suburoto
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Ribuan
pekerja honorer
sempat menutup Jalan Gatot Suburoto saat aksi demonstrasi di depan Gedung
DPR RI
, Senayan, Jakarta, pada Senin (3/2/2024).
Aksi ini mereka lakukan sebagai tuntutan agar aspirasi mereka dapat didengar secara langsung.
Mereka yang datang dari berbagai wilayah di Indonesia menuntut supaya pegawai honorer tidak hanya bisa bekerja paruh waktu.
Di tengah orasi, ribuan buruh kemudian menutup jalur
busway
yang biasa dilalui TransJakarta.
Jalur ini sebelumnya masih bisa dilalui meski ada aksi demonstrasi.
Namun, aksi penutupan jalan ini tidak berlangsung lama.
Pasalnya, perwakilan mereka mengaku telah diterima pimpinan DPR.
“Nanti jam 11 akan ada perwakilan yang akan masuk,” kata salah satu orator di atas mobil komando.
Adapun aksi ini diikuti oleh berbagai pekerja honorer di Indonesia.
Selain berorasi, mereka juga membentangkan spanduk dengan berbagai tulisan.
“
Sudah kerja full waktu dapet status PPPK paruh waktu apa kata dunia,
” demikian tulisan salah satu spanduk di depan gedung parlemen.
Selain itu, ada juga tulisan dari pekerja honorer di bidang kesehatan yang bekerja di wilayah Pandeglang.
“
Kami honorer Pandeglang menuntut janji, kami butuh kepastian bukan janji manis, semanis diabetes melitus, angkat kami jadi PPPK full waktu,
” tulis spanduk mereka.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

03/02/2025 10:35
Deretan Kasus Oknum Polisi Peras Warga: Dari DWP hingga Orang Pacaran Nasional 3 Februari 2025

Deretan Kasus Oknum Polisi Peras Warga: Dari DWP hingga Orang Pacaran
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Kasus pemerasan yang dilakukan oknum polisi kembali mencuat. Terbaru, dua polisi di Semarang, Jawa Tengah viral usai diduga memeras sepasang remaja yang tengah berpacaran di Jalan Telaga Mas, Kelurahan Kuningan, Semarang Utara.
Berikut beberapa kasus dugaan pemerasan viral di media sosial dan mendapat sorotan tajam masyarakat, yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir:
Kasus pemerasan oleh oknum polisi yang cukup ramai dibicarakan adalah peristiwa yang menimpa sejumlah penonton konser
Djakarta Warehouse Project
(DWP) 2024.
Pemerasan ini terjadi pada 13-15 Desember 2024 lalu.
Saat itu, sejumlah penonton yang tengah menikmati alunan musik ditarik oleh sejumlah anggota polisi ke belakang.
Mereka diduga mengonsumsi bahan-bahan ilegal dan akhirnya dilakukan pemeriksaan.
Ujung-ujungnya, penonton ini diperas dengan alasan supaya tidak ditahan oleh polisi.
Saat ini, 35 polisi dinyatakan melanggar etik karena terbukti melakukan pemeriksaan.
Tiga orang dikenakan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH).
Ketiga polisi yang diberhentikan adalah mantan Direktur Reserse Narkoba Polda Metro Jaya, Kombes Donald Parlaungan Simanjuntak; mantan Panit 1 Unit 3 Subdit 3 Ditresnarkoba Polda Metro Jaya, AKP Yudhy Triananta Syaeful; dan mantan Kasubdit 3 Ditresnarkoba Polda Metro Jaya, AKBP Malvino Edward Yusticia.
Sementara itu, sisanya dikenakan demosi antara 1-8 tahun.
Hampir seluruh anggota polisi ini telah mengajukan banding atas vonis etik yang mereka terima.
Pada akhir Januari 2025, mencuat kasus pemerasan yang melibatkan eks Kasat Reskrim Polres Jaksel, AKBP Bintoro, yang juga menjadi sorotan masyarakat.
Diduga, Bintoro memeras pihak keluarga tersangka AN yang diduga melakukan pembunuhan.
Pihak keluarga membayarkan sejumlah uang kepada Bintoro agar kasus yang tengah mereka jalani bisa dihentikan.
Laporan kepolisian atas kasus ini tercatat pada April 2024 dengan nomor LP/B/1181/IV/2024/SPKT/Polres Metro Jaksel dan LP/B/1179/2024/SPKT/Polres Metro Jaksel.
Namun, setelah uang suap ini diterima, kasus pembunuhan yang melibatkan AN dan Muhammad Bayu Hartoyo masih bergulir proses hukumnya.
Berdasarkan informasi dari Indonesian Police Watch (IPW), Bintoro diduga memeras hingga Rp 5 miliar.
Saat ini, Bintoro baru akan mengikuti sidang etik, dan polisi masih memeriksa sejumlah saksi serta kemungkinan tersangka lain yang terlibat dalam pemerasan yang terjadi.
Tidak hanya dilakukan oleh mereka yang berseragam, dua orang polisi yang sedang tidak dinas diduga melakukan pemerasan di Semarang, Jawa Tengah, pada Jumat (31/1/2025).
Dua anggota polisi yang terlibat dalam pemerasan tersebut adalah Aiptu Kusno (46), anggota Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polrestabes Semarang, dan Aipda Roy Legowo (38), anggota Samapta Polsek Tembalang.
Mereka diduga memeras sepasang remaja yang tengah berpacaran di Jalan Telaga Mas, Kelurahan Kuningan, Semarang Utara.
Dua oknum ini meminta uang senilai Rp 2,5 juta kepada korban. Tak puas menerima uang, oknum juga meminta KTP sekaligus kunci mobil korban.
Berdasarkan keterangan saksi mata, oknum polisi ini sempat mengancam akan menembak warga yang mengerubungi lokasi kejadian.
Warga menyadari adanya kejadian ini setelah korban wanita histeris ketika kunci mobil milik kekasihnya hendak dibawa lari oleh oknum polisi.
Saat ini, kedua polisi itu tengah ditahan dan akan menjalani sidang etik serta ancaman pidana.
“Terhadap dugaan tindak pidana pemerasan akan diproses pidananya oleh Satreskrim Polrestabes Semarang,” jelas Kapolrestabes Semarang Kombes Pol M Syahduddi, pada Sabtu (1/1/2025).
Lebih lanjut, kedua oknum polisi tersebut akan dijerat dengan pasal 368 KUHP tentang tindak pidana pemerasan.
“Iya, penerapan pasal 368 KUHP,” terangnya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

03/02/2025 09:45
Menag Terus Lobi Arab Saudi, Kenapa Kuota Pendamping Haji Harus Ditambah? Nasional 3 Februari 2025

Menag Terus Lobi Arab Saudi, Kenapa Kuota Pendamping Haji Harus Ditambah?
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Kementerian Agama (Kemenag) tengah melobi pemerintah Arab Saudi untuk menambah kuota pendamping jemaah haji 1446 Hijriyah atau 2025.
Saat ini proses diskusi dan lobi masih dilakukan. Akan tetapi, Indonesia masih menunggu keputusan dari Arab Saudi selaku tuan rumah.
Mengapa Kemenag melobi Arab Saudi untuk penambahan kuota jemaah haji? Berikut penjelasannya.
Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar mengatakan, ada baiknya pendamping jemaah haji Indonesia berasal dari negara asal.
Itu sebabnya saat ini ia sedang melakukan pendekatan terhadap pemerintah Arab Saudi terkait kuota pendamping jemaah haji.
“Iya, jadi sebetulnya kita lobi sekarang ini adalah penambahan pendamping,” ujar Nasaruddin Umar saat ditemui di Kuil Murugan, Kalideres, Jakarta Barat, Minggu (2/2/2025)
Nasaruddin mengatakan, akan lebih memudahkan jika pendamping jemaah haji Indonesia berasal dari negara sendiri karena tidak akan terkendala bahasa.
Apabila pendamping haji berasal dari Arab Saudi, maka kemungkinan jemaah haji akan kesulitan untuk melaksanakan ibadah di Tanah Suci.
“Pertama ada kesulitan dari segi bahasa. Dia (pendamping dari Arab) enggak bisa bahasa Indonesia, jemaah haji kita itu kan banyak yang (bisa) bahasa Arabnya, tapi juga terbata-bata kan, jadi alangkah baiknya kalau pendamping mereka itu dari asal mereka berada,” lanjut Nasaruddin.
Jumlah kuota haji Indonesia untuk tahun 2025 sebesar 221.000 orang. Jumlah ini sudah ditetapkan oleh Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi.
“Pemerintah Saudi Arabia telah menetapkan kuota haji tahun 1446 Hijriah atau 2025 Masehi untuk jamaah haji Indonesia sebanyak 221.000 orang,” ujar Nasaruddin dalam rapat kerja bersama Komisi VIII DPR RI, Senin (30/12/2024).
Sementara untuk kuota petugas atau pendamping haji 2025 hanya sebanyak 2.210 orang. Jumlah tersebut turun dibandingkan kuota yang didapat Indonesia pada 2024 lalu, yang mencapai 4.200 petugas.
Untuk itu, Kemenag masih akan mengupayakan penambahan jumlah kuota petugas haji. Sebab, jumlah tersebut dianggap belum ideal dengan total jemaah haji yang harus dilayani.
“Jadi ini ada pengurangan (dari) tahun yang sebelumnya jumlah tersebut, itu belum mencapai tahap ideal mengingat jemaah haji yang harus dilayani sebesar 221.000 orang,” tutur Nasaruddin.
“Karena itu kami akan terus berupaya agar mendapatkan tambahan kuota petugas sebagaimana tahun-tahun sebelumnya,” tambahnya.
Tugas pendamping haji 2025 adalah mengurus administrasi jemaah, memastikan kesehatan dan logistik, serta mendampingi jemaah dari keberangkatan hingga kembali ke Tanah Air.
Tugas pendamping haji 2025 dibagi menjadi dua kelompok, yakni Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Kloter dan PPIH Arab Saudi.
PPIH Kloter adalah petugas yang mendampingi dan mengawasi keberangkatan jemaah haji dari Indonesia menuju Arab Saudi.
Sedangkan PPIH Arab Saudi adalah petugas haji yang bertanggung jawab dalam memberikan pembinaan, layanan umum dan kesehatan, bimbingan ibadah, hingga perlindungan jemaah haji selama berada di wilayah Arab Saudi.
Berikut tugas PPIH Kloter:
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

03/02/2025 06:41
Prabowo Kebut Selesaikan Aturan Perlindungan Anak di Ruang Digital, Apa Alasannya? Nasional 3 Februari 2025

Prabowo Kebut Selesaikan Aturan Perlindungan Anak di Ruang Digital, Apa Alasannya?
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Presiden Prabowo Subianto disebut memerintahkan empat menterinya untuk menyusun aturan tentang
perlindungan anak
yang harus selesai dalam waktu satu hingga dua bulan.
Menteri Komunikasi dan Informatika (Komdigi) Meutya Hafid mengungkapkan bahwa ia dan tiga menteri Kabinet Merah Putih lainnya telah dipanggil oleh Sekretaris Kabinet (Seskab) di Istana beberapa waktu lalu.
Informasi ini diungkapkan Meutya dalam konferensi pers bersama Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), serta Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak
(Kemenpppa).
“Presiden melalui penyampaian Pak Seskab (Menteri Sekretaris Kabinet) kepada kami kemarin menginginkan adanya percepatan
aturan perlindungan anak di ruang digital
ini agar dapat diselesaikan dengan secepatnya dan timeline-nya kami diberi waktu satu sampai dua bulan,” kata Meutya di kompleks Kemendikdasmen, Jakarta, Minggu (2/2/2025).
Menindaklanjuti perintah ini, Kementerian Komdigi bersama Kemenkes, Kemendikdasmen, dan Kemenpppa menerbitkan Surat Keputusan (SK) tentang Tim Kerja yang akan menyusun aturan tersebut.
Pembahasan aturan itu juga akan melibatkan akademisi dan aktivis pemerhati anak seperti Profesor Rosmini, Najela Shihab, Save The Children Indonesia, hingga Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Kak Seto.
Salah satu poin yang mungkin akan dicantumkan dalam aturan itu menyangkut pembatasan penggunaan media sosial pada anak.
“SK ini sudah kita tandatangani dan tim akan mulai bekerja esok Senin, 3 Februari,” ujar Meutya.
Meutya mengatakan bahwa perintah Prabowo agar segera menyelesaikan aturan perlindungan anak bukan tanpa alasan.
Menurutnya, terdapat beberapa persoalan yang melatarbelakangi aturan tersebut, yakni kondisi Indonesia sebagai negara dengan kasus
pornografi anak
terbanyak keempat di dunia.
Kemudian, judi online yang menjangkit hampir 100 ribu anak, bullying, kekerasan seksual, dan lainnya.
“Teman-teman sekalian, tentu bukan tanpa alasan mengingat Indonesia saat ini terdata sebagai negara keempat terbesar di dunia dalam ranah konten-konten pornografi untuk anak,” tutur Meutya.
Meutya mengaku pihaknya menerima banyak aduan kasus kejahatan yang menyasar anak.
Selain pornografi, laporan paling banyak menyangkut judi
online
, kekerasan seksual, dan perundungan.
Oleh karena itu, pihaknya memastikan bahwa aturan tersebut akan memerhatikan masalah judi
online
.
“Kemarin kan kita tahu judi
online
, itu data kemarin ya, data yang terbaru mudah-mudahan turun. Tapi data kemarin kan kita tahu untuk 10 tahun ke bawah saja, angkanya itu hampir 100.000,” kata Meutya.
Pada kesempatan yang sama, Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin menyebut bahwa penggunaan media sosial yang berlebihan pada anak mengakibatkan gangguan
kesehatan mental

(mental disorder)
.
Gangguan itu berupa
anxiety disorder
(gangguan kecemasan) dan
depression disorder
(gangguan depresi).
“Karena mereka terekspose secara berlebihan ke sosial media sehingga mereka melihat sesuatu yang memengaruhi kondisi jiwanya, kondisi mentalnya,” tutur Budi.
Selain itu, Kemenkes juga menemukan banyaknya kebutuhan orangtua akan jasa terapis wicara untuk anak mereka.
Ketika ditelisik lebih lanjut, kebutuhan itu muncul lantaran anak-anak mereka mengalami keterlambatan kemampuan berbicara.
“Sesudah kita
screening
kenapa terlambat bicara? Karena terlampau banyak aktivitasnya itu tidak bermain dengan teman-temannya secara sosial biasa, tapi menghabiskan waktunya melihat
gadget
,” ujar Budi.
Lebih lanjut, Budi menyebut bahwa Kemenkes akan menggelar tes kesehatan mental gratis untuk anak usia sekolah di seluruh Indonesia pada tahun ini.
Menurutnya, pemeriksaan ini merupakan bagian dari program skrining kesehatan gratis Prabowo bagi masyarakat yang sedang berulang tahun.
Hanya saja, kata Budi, skrining untuk anak sekolah akan dilakukan ketika mereka masuk tahun ajaran baru.
“Jadi setiap kali ajaran baru kan masuk. Jadi buat kita lebih efektif untuk melakukan cek kesehatan gratisnya pada saat mereka masuk (ajaran baru) sekolah, itu untuk usia sekolah,” tutur Budi.
Adapun anak di bawah usia sekolah dan masyarakat di atas usia sekolah bisa menjalani skrining kesehatan di Puskesmas dan klinik swasta.
“Waktunya kapan? Pada saat ulang tahunnya mereka plus satu bulan,” tutur Budi.
Menurut Budi, hasil survei kesehatan 2023 mengungkap bahwa satu dari sepuluh orang di Indonesia mengalami gangguan jiwa.
Artinya, dari 280 juta penduduk Indonesia, sebanyak 28 juta di antaranya memiliki masalah kesehatan mental.
Dalam kasus gangguan kejiwaan pada anak, Kementerian Komdigi telah menerima banyak aduan terkait perundungan hingga kekerasan seksual yang berdampak pada psikologis anak.
“Kadang-kadang tidak tahu, orangtuanya enggak tahu, anaknya sendiri enggak tahu (yang mereka alami),” ujar Budi.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

03/02/2025 05:16
Hashim Harap Kuil Murugan Bisa Jadi Destinasi Wisata Baru di Jakarta Nasional 2 Februari 2025

Hashim Harap Kuil Murugan Bisa Jadi Destinasi Wisata Baru di Jakarta
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo, berharap
Kuil Murugan
di Kalideres, Jakarta Barat, bisa menjadi destinasi wisata baru bagi turis mancanegara.
Pasalnya, Kuil Murugan ini bakal menjadi kuil Hindu terbesar se-Asia Tenggara.
“Ini bisa jadi tempat obyek wisata. Ini banyak turis-turis dari India dan negara lain bisa datang untuk melihat ini,” ujar
Hashim Djojohadikusumo
saat ditemui di Kuil Murugan, Kalideres, Jakarta Barat, Minggu (2/2/2025).
Hashim memuji arsitektur Kuil Murugan yang dinilai sangat megah. Dari kejauhan, bangunan yang menyerupai candi berwarna emas ini sudah terlihat.
Meski pembangunannya belum rampung, ornamen dewa-dewi dan lambang keagamaan ini memberikan kesan megah, terlebih karena seluruh atap dicat berwarna emas.
“Menurut saya, ini luar biasa. Sangat megah, sangat indah, menurut saya. Dan, saya bukan agama Hindu, saya agama Kristen. Tapi, saya lihat ini sebagai suatu tempat arsitektur yang luar biasa,” kata Hashim.
Hashim mengatakan, Perdana Menteri India, Narendra Modi, menyampaikan rasa bahagianya atas pembangunan Kuil Murugan yang juga dikenal sebagai Kuil Shri Sanathana Dharma Aalayam ini.
Pesan ini disampaikan oleh Modi melalui video karena dia tidak bisa hadir langsung dalam acara.
“Beliau sangat kagum dan sangat menghormati kehadiran dari kuil Hindu yang saat ini adalah kuil Hindu terbesar di Asia Tenggara,” ucap Hashim.
Ketika acara berlangsung, Modi sempat mengucapkan selamat atas pembangunan Kuil Murugan ini.
“Saya menyampaikan ucapan selamat dari lubuk hati yang paling dalam kepada kalian semua, umat dari Dewa Murugan di seluruh dunia, baik di India maupun di Indonesia, atas kesuksesan acara di Kuil Murugan, Jakarta,” kata Narendra Modi melalui video konferensi.
Modi juga memuji sosok Presiden Prabowo dan kedekatan Indonesia dengan India yang telah berlangsung selama ribuan tahun.
“Kita disatukan oleh sejarah yang telah berlangsung selama satu milenium. Ikatan kita adalah satu warisan, pengetahuan, dan kepercayaan,” imbuh Modi.
Koneksi ini juga terlihat dari agama yang dianut baik rakyat Indonesia maupun India, begitu juga dengan kultur dan budaya seperti kisah-kisah dari Kitab Ramayana.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan untuk meninjau langsung proses pembangunan Kuil Murugan, Jakarta Barat, Minggu (2/1/2025).
Awalnya, Prabowo dijadwalkan untuk meresmikan kuil ini.
Namun, karena satu dan lain hal, kehadiran Prabowo diwakilkan oleh sejumlah pembantunya.
Selain Hashim, hadir juga Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Menteri Agama Nasaruddin Umar, dan sejumlah pejabat lainnya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

02/02/2025 20:31
Menag Sampaikan Pesan Prabowo soal Pentingnya Kerukunan Umat Beragama Nasional 2 Februari 2025

Menag Sampaikan Pesan Prabowo soal Pentingnya Kerukunan Umat Beragama
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Menteri Agama
Nasaruddin Umar
menyampaikan sejumlah pesan Presiden
Prabowo Subianto
soal pentingnya memperkuat kekuatan kerukunan dan toleransi antarumat beragama di Indonesia.
Pesan ini disampaikan Nasaruddin saat mewakili Prabowo ketika mengunjungi
Kuil Murugan
, Kalideres, Jakarta Barat, Minggu (2/2/2025).
“Pesan yang pertama adalah kita tentu diminta untuk memperkuat kekuatan kerukunan toleransi umat masyarakat. Bagaimana bahwasanya agama itu bisa kita gunakan untuk memperkuat bangsa,” ujar Nasaruddin di lokasi.
Nasaruddin mengatakan, selama Indonesia memegang komitmen pada Pancasila dan kebhinekaan, tidak akan ada kekuatan manapun yang bisa mengobok-obok bangsa Indonesia.
“Bagaimana upaya kita semuanya ini insya Allah membangun kebersamaan di atas masyarakat yang sangat plural. Sebesar apapun perbedaan ini, tapi kalau kita komit terhadap komitmen kebangsaan kita, Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika, maka tidak ada kekuatan manapun yang bisa mengobok-obok bangsa kita,” lanjut dia.
Nasaruddin menekankan pentingnya kerukunan beragama sebagai salah satu sumber vital untuk mengangkat martabat Indonesia di mata global.
“Jadi, kerukunan ini adalah salah satu sumber vital untuk mengangkat martabat Indonesia di dalam dunia internasional,” ucap dia.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan untuk meninjau langsung proses pembangunan Kuil Murugan di Jakarta Barat.
Awalnya, Prabowo dijadwalkan untuk meresmikan kuil ini.
Namun, karena satu dan lain hal, kehadiran Prabowo diwakilkan oleh sejumlah pembantunya.
Selain Menteri Agama Nasaruddin Umar, hadir juga Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Utusan Khusus Presiden Hashim Djojohadikusumo, dan sejumlah pejabat lainnya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

02/02/2025 19:39
Bahlil Akan Buat Aturan agar Pengecer Elpiji 3 Kg "Naik Kelas" Nasional 2 Februari 2025

Bahlil Akan Buat Aturan agar Pengecer Elpiji 3 Kg “Naik Kelas”
Tim Redaksi
BOGOR, KOMPAS.com
– Menteri ESDM
Bahlil Lahadalia
mengatakan, akan membuat peraturan agar para pengecer elpiji 3 kilogram (kg) bisa naik kelas menjadi agen distribusi resmi.
“Ya memang kalau pengecer-pengecer yang jauh, saya lagi membuat aturan agar mereka statusnya dinaikkan, menjadi pangkalan. Tidak menjadi pengecer,” ujar Bahlil saat ditemui di Bogor, Jawa Barat, Minggu (2/2/2025).
Namun, Bahlil belum bisa menjelaskan secara rinci bagaimana caranya. Sebab, saat ini aturan itu masih dalam tahap perumusan.
Dia memastikan, dengan adanya aturan ini, pengecer yang ada di kompleks-kompleks perumahan bisa berubah menjadi pangkalan resmi penjual elpiji 3 kg.
“Selama sesuai dengan apa yang menjadi syarat mutlak dalam proses administrasi,” kata dia.
Sementara itu, Bahlil mengatakan pedagang UMKM akan tetap diprioritaskan untuk menggunakan elpiji 3 kg.
“Oh boleh, bakso, UMKM tetap memakai elpiji 3 kilogram subsidi. Itu prioritas. Saya kan mantan UMKM,” imbuh Bahlil.
Sebelumnya, penjualan elpiji 3 kilogram (kg) melalui pengecer tidak diperbolehkan lagi mulai 1 Februari 2025.
Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung mengatakan, pengecer yang ingin tetap menjual elpiji subsidi harus terdaftar sebagai pangkalan atau subpenyalur resmi Pertamina.
“Jadi, pengecer kita jadikan pangkalan. Mereka harus mendaftarkan nomor induk perusahaan terlebih dulu,” ujar Yuliot di Jakarta, Jumat (31/1/2025).
Pengecer yang ingin menjadi pangkalan bisa mendaftar melalui sistem Online Single Submission (OSS) untuk mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB).
“Nomor induk perusahaan diterbitkan melalui OSS. Kalau pengecer ingin jadi pangkalan, perseorangan pun boleh daftar,” kata dia.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

02/02/2025 19:25