Xcloud.id

Category: Kompas.com Nasional

  • Tak Cuma Prabowo, Video "Deepfake" Sri Mulyani Disalahgunakan untuk Menipu Nasional 7 Februari 2025

    Tak Cuma Prabowo, Video "Deepfake" Sri Mulyani Disalahgunakan untuk Menipu Nasional 7 Februari 2025

    Tak Cuma Prabowo, Video “Deepfake” Sri Mulyani Disalahgunakan untuk Menipu
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Wajah dan suara Menteri Keuangan (Menkeu)
    Sri Mulyani
    juga disalahgunakan oleh tersangka JS (25) untuk melakukan
    penipuan
    melalui video
    deepfake
    .
    Dalam video
    deepfake
    tersebut, Sri seakan-akan menjanjikan bakal memberikan bantuan modal usaha kepada masyarakat yang menghubunginya.
    “Komen sekarang, saya Menteri Keuangan Sri Mulyani, mendapatkan amanah dan pesan dari Presiden Prabowo untuk memberikan bantuan modal usaha,” ujar sosok di video
    deepfake
    yang diputar saat konferensi pers di Lobi Utama Bareskrim
    Polri
    , Jakarta Selatan, Jumat (7/2/2025).
    Bahkan, bantuan ini disebutkan akan ditransfer Sri Mulyani dalam satu jam setelah masyarakat menghubungi nomor yang tertera dalam video
    deepfake
    itu.
    “Bantuan akan benar-benar saya transfer dalam waktu 1 jam,” lanjut narasi video 
    deepfake
    itu.
    Tak hanya itu, sosok menyerupai Sri Mulyani tersebut juga menegaskan bahwa bantuan merupakan pemberian langsung dari Presiden Prabowo.
    Narasi yang disebar oleh JS ini telah memakan korban hingga kurang lebih 100 orang. Angka ini baru diambil dari Desember 2024 hingga Februari 2025.
    Padahal, JS sudah beroperasi sejak tahun 2024. Tapi, penyidik siber Bareskrim Polri belum menyebutkan secara lugas kapan JS mulai melakukan tindak pidana penipuan.
    “Berdasarkan barang bukti yang ditemukan, sejak bulan Desember tersangka telah meraup keuntungan kurang lebih sebesar Rp 65 juta yang juga korbannya kurang lebih 100 orang,” ujar Direktur Tindak Pidana Siber Badan Reserse Kriminal (Dirtipidsiber Bareskrim) Brigjen Himawan Bayu Aji, Jumat.
    Para korban ini teridentifikasi berasal dari 20 provinsi di Indonesia. Sementara jumlah korban terbanyak berasal dari provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Papua. Kerugian sementara ditaksir mencapai Rp 65 juta.
    JS disebutkan mendapatkan video
    deepfake
    yang digunakannya melalui sebuah akun media sosial milik orang lain. Video ini dia dapat setelah memasukkan kata kunci “Prabowo Giveaway”.
    “Tersangka JS memperoleh video dengan cara mengunduh postingan video
    deepfake
    yang terdapat di akun Instagram milik orang lain dengan proses pencarian dilakukan dengan menggunakan kata kunci yaitu ‘Prabowo Giveaway’,” kata Himawan.
    Dalam video
    deepfake
    yang tersebar, tercantum nomor pribadi JS.
    Korban yang terpikat dengan tawaran bantuan itu pun menghubungi nomor JS yang ada di video.
    Setelah terhubung dengan JS, para korban diminta untuk mentransfer sejumlah uang sebagai biaya administrasi pendaftaran bantuan yang dijanjikan.
    Saat ini, penyidik masih mendalami apakah JS terlibat dalam satu sindikat yang sama dengan satu tersangka lain yang telah ditangkap pada Januari 2025 lalu, berinisial AMA.
    Pasalnya, modus operandi yang JS dan AMA serupa.
    Video deepfake
    yang mereka pakai untuk menipu juga hampir sama.
    Untuk diketahui, JS ditangkap pada 4 Februari 2025 di rumahnya yang berada di Adiluwih, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung.
    Atas perbuatannya, JS dijerat dengan pasal berlapis yaitu Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan atau penipuan.
    Pertama, Pasal 51 Ayat 1 jo Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE, dengan ancaman pidana penjara paling lama 12 tahun dan atau denda paling banyak Rp 12 miliar rupiah.
    Lalu, Pasal 378 KUHP tentang penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun dan denda paling banyak Rp 500 juta rupiah.
    Polisi juga telah menyita sejumlah barang bukti berupa empat unit HP dengan SIM card-nya dan satu buah KTP, serta kartu ATM milik JS.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Prabowo Minta TNI Jangan Hanya Berteori dalam Melindungi Negara Nasional 7 Februari 2025

    Prabowo Minta TNI Jangan Hanya Berteori dalam Melindungi Negara Nasional 7 Februari 2025

    Prabowo Minta TNI Jangan Hanya Berteori dalam Melindungi Negara
    Tim Redaksi
    BOGOR, KOMPAS.com –
    Presiden RI
    Prabowo Subianto
    meminta jajaran
    TNI
    agar tidak hanya berteori dalam melindungi negara.
    Prabowo menekankan, upaya melindungi negara tidak bisa dilakukan dengan sekadar kata-kata atau sebatas niat baik.
    “Kita tidak bisa melindungi dengan iktikad baik, kita tidak bisa melindungi hanya dengan kata-kata,” kata Prabowo saat memberikan arahan kepada para komandan satuan TNI di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat (7/2/2025).
    “Kita tidak bisa melindungi hanya dengan tulisan-tulisan, kita tidak bisa melindungi dengan teori,” ujar dia melanjutkan.
    Kepala negara menekankan bahwa butuh kekuatan untuk melindungi negara.
    Prabowo menuebutkan, negara yang ingin merdeka harus punya kekuatan untuk melindungi kekayaan alam yang ada.
    “Kalau sebuah negara ingin merdeka sesungguhnya, sebuah negara ingin sejahtera, maka harus punya kekuatan untuk melindungi diri, melindungi seluruh kekayaan alam yang ada,” ucapnya.
    Dalam kesempatan yang sama, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto melaporkan setidaknya ada 1.004 perwira tinggi dan menengah TNI yang hadir di lokasi.
    Rinciannya, ada dari unsur pimpinan TNI empat orang, pimpinan Mabes TNI 11 orang, TNI Angkatan Darat 613 orang, TNI Angkatan Laut 243 orang, dan TNI Angkatan Udara 133 orang.
    “Secara kepangkatan dapat kami laporkan bahwa yang hadir adalah Bintang 4, 4 orang; Bintang 3, 9 orang; Bintang 2, 41 orang; Bintang 1, 78 orang; Kolonel 192 orang; Letnan Kolonel 589 orang; dan Mayor 91 orang,” ucap Agus.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Prabowo Lempar Sinyal "Reshuffle", Golkar: Hubungan dengan Gerindra Baik Nasional 7 Februari 2025

    Prabowo Lempar Sinyal "Reshuffle", Golkar: Hubungan dengan Gerindra Baik Nasional 7 Februari 2025

    Prabowo Lempar Sinyal “Reshuffle”, Golkar: Hubungan dengan Gerindra Baik
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai
    Golkar
    , Idrus Marham mengakui bahwa hubungan antara Golkar dengan Partai
    Gerindra
    baik-baik saja dan tidak ada masalah.
    Hal ini dikatakan Idrus menanggapi sinyal
    reshuffle
    yang dilemparkan oleh Presiden
    Prabowo
    Subianto.
    “Enggak (dengar
    reshuffle
    ). Setahu ini, saya kira Golkar besok ada Rakernas. Dan itu ya aman-aman saja karena kita tidak menganggap tidak ada masalah,” kata Idrus Marham di Kawasan Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (7/2/2025).
    Dia menyebut, hubungan Golkar dengan Gerinda berjalan baik dalam bentuk personal maupun institusional.
    Dia mengatakan, hubungan Ketua Umum Partai Golkar sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang tengah disorot karena polemik elpiji 3 kilogram,
    Bahlil
    Lahadalia, dengan Ketua Harian DPP Gerindra Sufmi Dasco Ahmad sangat produktif bukan saja cair.
    Dari sisi institusional, kedua partai meyakini keahlian sebagai inisiator dan inspirator. Bahkan, sudah memiliki kesepahaman terkait koalisi permanen.
    “Hubungan politik kita dengan yang ada, utamanya dengan Gerindra, saya katakan tadi itu, baik secara pribadi maupun secara institusional, itu justru tidak ada masalah,” jelasnya.
    Lebih lanjut, Idrus menjelaskan bahwa
    reshuffle
    atau perombakan kabinet merupakan hak prerogatif Presiden.
    Dia pun tidak ingin berspekulasi lebih jauh mengenai isu tersebut. Idrus mengaku, hanya ingin melihat hal yang tampak jelas, yakni pernyataan Prabowo terkait kebijakan pro rakyat.
    Menurut dia, kebijakan melarang pengecer menjual gas elpiji yang diambil Menteri ESDM bermaksud untuk penataan yang membuat alur distribusi tidak terlalu panjang. Hal ini pun akan memudahkan masyarakat dalam jangka panjang.
    Kemudian, setelah implementasinya justru menjadi gejolak, maka pemerintah pun mengaktifkan kembali peran pengecer dalam menjual elpiji 3 kg.
    Lagi-lagi, Idrus mengatakan, langkah ini diambil untuk kemudahan rakyat, sesuai dengan kemauan Prabowo yang ingin kebijakannya berpihak ke rakyat.
    Idrus mengatakan, Prabowo selalu berbicara bahwa dirinya sangat menghargai pemimpin patriotik, pemimpin jujur, dan pemimpin yang tidak menghindari masalah tetapi menghadapi masalah.
    “Pak Bahlil begitu ini muncul Pak
    bahlil
    tidak menghindari, hadapi masalah. Yang kedua, pada Pak bahlil sebagai pemimpin tidak melempar tanggung jawab dia mengatakan, saya tanggung jawab. Nah ini juga ciri karakter yang sering disampaikan oleh Pak Prabowo,” kata Idrus.
    Sebelumnya diberitakan, Prabowo memberikan sinyal
    reshuffle
    . Dia mengatakan, bakal menyingkirkan mereka yang tidak mau bekerja untuk rakyat.
    “Yang tidak mau bekerja benar-benar untuk rakyat, ya saya akan singkirkan,” ujar Prabowo saat ditemui di Istora Senayan, Jakarta, Rabu (5/2/2025) malam.
    “Mau lebih jelas lagi? Ha ha ha,” katanya lagi seraya tertawa.
    Menurut Prabowo, pada dasarnya, rakyat menuntut pemerintah yang bersih. Dia pun menyatakan, akan bekerja murni untuk kepentingan bangsa dan rakyat.
    Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, sinyal
    reshuffle
    itu adalah peringatan bagi para menteri.
    “Saya pikir kan Pak Prabowo itu kan orangnya terbuka. Kalau dia sudah bicara terbuka, artinya itu adalah
    warning
    kepada pembantu-pembantunya, yaitu menteri untuk kemudian melakukan evaluasi secara internal di kementerian masing-masing,” ujar Dasco di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (6/2/2025).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Prabowo Kembali Tekankan Vitalnya Pertahanan bagi Suatu Negara Nasional 7 Februari 2025

    Prabowo Kembali Tekankan Vitalnya Pertahanan bagi Suatu Negara Nasional 7 Februari 2025

    Prabowo Kembali Tekankan Vitalnya Pertahanan bagi Suatu Negara
    Tim Redaksi
    BOGOR, KOMPAS.com
    – Presiden RI
    Prabowo Subianto
    kembali menekankan vitalnya pertahanan bagi suatu negara.
    Prabowo menyampaikan ini saat membuka sidang perdana Dewan
    Pertahanan Nasional
    (DPN) di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Jumat (7/2/2025).
    “Sudah tidak sekalian, dalam hal ini saya ingin kembali, sebagaimana tadi juga dilaporkan oleh Ketua Harian, vitalnya masalah pertahanan bagi suatu negara,” ujar Prabowo membuka rapat.
    Prabowo menyampaikan bahwa dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ditekankan asas pertahanan.
    Sebab, ada bunyi soal melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.
    Lebih lanjut, Prabowo yang juga Ketua DPN menyebut ada ideologi dalam bernegara.
    Salah satu ideologi yakni aliran bernegara berasaskan realisme.
    “Saya berapa kali sudah menyampaikan bahwa dalam
    statecraft
    ataupun bernegara, aliran bernegara itu ada aliran ideologi, aliran kemakmuran,” ujar Prabowo.
    “Tapi yang sekarang menonjol, yang sekarang mencuat, dan yang sekarang sepertinya berlaku adalah aliran bernegara berdasarkan asas realisme. Adanya negara adalah tujuannya adalah survival bagi bangsa kita,” imbuhnya.
    Dalam sidang ini turut dihadiri Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka serta jajaran menteri Kabinet Merah Putih.
    Diketahui,
    Dewan Pertahanan Nasional
    resmi dibentuk di era Presiden RI Prabowo Subianto.
    Prabowo resmi menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 202 Tahun 2024.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Hasto Janjikan Riezky Aprilia Jabatan di BUMN jika Mundur demi Harun Masiku Nasional 7 Februari 2025

    Hasto Janjikan Riezky Aprilia Jabatan di BUMN jika Mundur demi Harun Masiku Nasional 7 Februari 2025

    Hasto Janjikan Riezky Aprilia Jabatan di BUMN jika Mundur demi Harun Masiku
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan bahwa Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P,
    Hasto Kristiyanto
    , berjanji akan merekomendasikan
    Riezky Aprilia
    untuk posisi Komisioner Komnas HAM atau komisaris BUMN, jika bersedia menyerahkan kursi DPR kepada
    Harun Masiku
    .
    Riezky dan Harun merupakan kader PDI-P yang bersaing untuk memperebutkan kursi di Dapil I Sumatera Selatan pada pemilihan legislatif 2019.
    Riezky berhasil meraih suara terbanyak kedua, berhak menggantikan posisi Nazaruddin Kiemas yang meninggal dunia, sementara Harun meraih suara terbanyak keenam tetapi mendapat dukungan dari Hasto untuk menggantikan Nazaruddin.
    Pernyataan ini disampaikan oleh Tim Biro Hukum KPK saat membacakan tanggapan atas dalil dan permohonan Hasto dalam sidang praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Kamis (6/2/2025).
    “Pada tanggal 31 Agustus 2019, KPU menetapkan bahwa untuk Dapil DPR Sumsel I, DPP PDI Perjuangan memperoleh 1 kursi dengan calon terpilih atas nama Riezky Aprilia,” ungkap Tim Biro Hukum KPK.
    Pada 23 September 2019, pengacara PDI-P, Donny Tri Istiqomah, menghubungi Riezky untuk bertemu di kantor DPP PDI-P. Namun, Riezky sedang berada di Singapura.
    Hasto kemudian mengutus kader PDI-P, Saeful Bahri, untuk menemui Riezky di Shangri-La Orchard Hotel Singapore pada 25 September 2019.
    Saeful menyampaikan pesan dari Hasto kepada Riezky.
    “Diutus dan diperintah oleh pemohon (Hasto) dan meminta kepadanya untuk mengundurkan diri dari caleg terpilih dan akan diberikan rekomendasi menjadi Komisioner Komnas HAM atau Komisaris BUMN,” kata Tim Biro Hukum KPK.
    Pengunduran diri Riezky dimaksudkan agar Harun dapat menjadi caleg terpilih dari Dapil I Sumsel, namun Riezky menolak dan menyatakan akan melawan.
    “Mengetahui hal tersebut, pemohon selaku Sekjen PDI Perjuangan tetap mengupayakan agar Harun Masiku menjadi anggota DPR RI dari Dapil I Sumatera Selatan,” tambah Tim Biro Hukum KPK.
    Sebelumnya, Hasto bersama eks kader PDI-P Saeful Bahri dan Donny Tri Istiqomah diduga terlibat suap yang diberikan oleh tersangka Harun Masiku kepada mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan.
    “Perbuatan saudara HK (Hasto Kristiyanto) bersama dengan saudara HM dan kawan-kawan dalam memberikan suap kepada Wahyu Setiawan (eks Komisioner KPU) dan Agustiani,” kata Ketua Setyo Budiyanto dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa, 24 Desember 2024.
    Hasto bersama dengan Harun Masiku, Saeful Bahri, dan Donny Tri Istiqomah disebut menyuap Wahyu Setiawan dan Agustina Tio Fridelina sebesar 19.000 Dollar Singapura dan 38.350 Dollar Singapura pada periode 16 Desember 2019 sampai dengan 23 Desember 2019.
    Uang pelicin ini disebut KPK diberikan supaya Harun Masiku ditetapkan sebagai anggota DPR RI periode 2019-2024 dari Dapil I Sumsel.
    Menghadapi praperadilan ini, KPK optimistis bisa membuktikan adanya keterlibatan Hasto Kristiyanto dalam perkara suap Harun Masiku.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Hari Ke-3 Praperadilan Hasto Vs KPK, Massa Kembali "Bakar-Bakar" di Depan Pengadilan Nasional 7 Februari 2025

    Hari Ke-3 Praperadilan Hasto Vs KPK, Massa Kembali "Bakar-Bakar" di Depan Pengadilan Nasional 7 Februari 2025

    Hari Ke-3 Praperadilan Hasto Vs KPK, Massa Kembali “Bakar-Bakar” di Depan Pengadilan
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Sejumlah massa aksi kembali mendatangi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) dan membakar sejumlah sejumlah properti di jalan raya ketika sidang praperadilan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P
    Hasto
    Kristiyanto melawan Komisi Pemberantasan Korupsi (
    KPK
    ) berlangsung, Jumat (7/2/2025).
    Pantauan
    Kompas.com
    di lokasi, massa aksi membawa mobil komando. Mereka membakar sejumlah properti berbahan dasar plastik seperti ember di tengah jalan. 
    Massa aksi itu meminta Hasto ditangkap dan eks kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Harun Masiku yang saat ini buron segera ditemukan.
    Unjuk rasa yang memakan setengah badan jalan itu berakhir menjelang pelaksanan ibadah salat Jumat. Mereka tampak membubarkan diri dan meninggalkan area PN Jaksel.
    Sementara itu, sejumlah benda yang dibakar masih berkobar. Petugas kepolisian pun bergegas memadamkan api tersebut menggunakan alat pemadam api ringan (APAR).
    Pemadaman dilakukan hingga isi tabung APAR habis.
    “Habis, Ndan,” kata polisi tersebut kepada atasannya.
    Dalam perkara ini, Hasto bersama eks kader PDI-P Saeful Bahri dan Donny Tri Istiqomah diduga terlibat suap yang diberikan oleh tersangka Harun Masiku kepada mantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan.
    “Perbuatan saudara HK (
    Hasto Kristiyanto
    ) bersama dengan saudara HM dan kawan-kawan dalam memberikan suap kepada Wahyu Setiawan dan Agustiani,” kata Ketua Setyo Budiyanto dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa, 24 Desember 2024.
    Hasto bersama dengan Harun Masiku, Saeful Bahri, dan Donny Tri Istiqomah disebut menyuap Wahyu Setiawan dan Agustina Tio Fridelina sebesar 19.000 dollar Singapura dan 38.350 dollar Singapura pada periode 16 Desember 2019 sampai dengan 23 Desember 2019.
    Uang pelicin ini disebut KPK diberikan supaya Harun Masiku ditetapkan sebagai anggota DPR RI periode 2019-2024 dari daerah pemilihan I Sumatera Selatan.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Cerita ASN Setelah Pemangkasan Anggaran: Masuk Lobi Gelap hingga Ongkos Dibayar Setelah 8 Jam Nasional 7 Februari 2025

    Cerita ASN Setelah Pemangkasan Anggaran: Masuk Lobi Gelap hingga Ongkos Dibayar Setelah 8 Jam Nasional 7 Februari 2025

    Cerita ASN Setelah Pemangkasan Anggaran: Masuk Lobi Gelap hingga Ongkos Dibayar Setelah 8 Jam
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Salah seorang aparatur sipil negara (ASN) di
    Kementerian Pekerjaan Umum
    (PU), Nia (bukan nama sebenarnya), menceritakan perubahan yang terjadi di kantornya usai adanya
    pemangkasan anggaran
    .
    Nia mengatakan, saat baru datang ke kantor dan memasuki lobi, ia merasa ada yang berbeda dari sebelum diterapkannya aturan
    efisiensi anggaran
    .
    “Enggak ( bukan pas sudah pulang). Waktu itu saya baru mau masuk kantor di lobi, kok gelap ya, enggak gelap gulita sih, cuma enggak seterang biasanya,” ujar Nia saat bercerita kepada
    Kompas.com
    , Kamis (6/2/2025) malam.
    Nia merasa keadaan di lobi kantornya tidak seterang biasanya. Sejumlah lampu di kantornya kini dipadamkan demi menghemat anggaran.
    “Kayaknya lebih enggak seterang biasanya gitu. Memang mungkin dari 10 (lampu), cuma 3 dihidupin sepertinya,” ucapnya.
    Nia mengatakan, perubahan ini dilihatnya secara kasat mata. Namun, ia tak mengetahui secara pasti apakah keadaan kantornya pada saat ini merupakan dampak dari pemangkasan anggaran atau tidak.
    “Kalau di lantai saya ya, saya belum ke lantai-lantai atas sih. Ya cuma jadi bukan bercandaan ‘ini mah efisiensi nih ya’,” imbuhnya.
    Kondisi berbeda dirasakan Burhan (bukan nama sebenarnya), ASN di Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP). 
    “PKP itu kan kantornya masih terpisah-pisah. Menterinya di Wisma Mandiri, gabung sama Irjen dan Sekjen, Wamen dan beberapa dirjen itu di Kementerian ATR, terus di Tebet itu ada dua dirjen,” ujarnya kepada
    Kompas.com
    , Jumat (7/2/2025).
    Di kantornya di Wisma Mandiri, Burhan mengaku, tidak ada pengurangan penerangan seperti halnya di Kementerian PU.
    “Kan lampu masih tanggungannya Wisma Mandiri,” ungkapnya.
    Kebijakan pemangkasan anggaran ini dikhawatirkan akan memiliki dampak yang lebih luas, tak hanya bagi karyawan maupun kinerjanya, tetapi juga masyarakat.
    Di Kementerian PU, misalnya. Kementerian ini sempat menjadi kementerian dengan anggaran terbesar di era Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, karena pada saat itu infrastruktur menjadi program andalannya.
    Semula, anggaran Kementerian PU pada tahun 2025 sebesar Rp 110,95 triliun. Namun kemudian dipangkas 73,35 persen dan hanya tinggal Rp 29,57 triliun.
    Menteri PU Dody Hanggodo merinci program-program yang hilang akibat efisiensi anggaran tersebut.
    Di sektor sumber daya air, anggaran dikurangi Rp 27,72 triliun. Program-program yang dihilangkan antara lain pembangunan 14 unit bendungan, satu bangunan pengarah Rukoh (Aceh), serta revitalisasi danau dan situ.
    “(Kedua), pembangunan 9.550 hektar dan rehabilitasi 29.000 hektar jaringan irigasi. (Ketiga) pembangunan prasarana air baku (kap 1,25 m3/detik). (Keempat) pembangunan pengendali banjir (19 km), pengaman pantai (4,5 km), pengendali lahar dan sedimen,” kata Dody dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi V DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (6/2/2025).
    Di bidang bina marga, dilakukan efisiensi sebesar Rp 24,83 triliun. Program-program yang hilang antara lain pembangunan jalan sepanjang 57 kilometer serta peningkatan kapasitas dan preservasi peningkatan jalan 1.120 km.
    Kemudian, pembangunan dan duplikasi jembatan sepanjang 5.841 meter, jembatan gantung, dan preservasi jembatan sepanjang 126.000 meter.
    Program yang dihilangkan selanjutnya adalah pembangunan flyover atau underpass dan terowongan sepanjang 94 meter.
    Di bidang cipta karya, dilakukan efisiensi Rp 7,75 triliun.
    Di bidang prasarana strategis, telah dilakukan efisiensi sebesar Rp 20,69 triliun.
    Sementara anggaran Kementerian PKP dipangkas, dari awalnya Rp 5,27 triliun menjadi tersisa Rp 1,61 triliun. Padahal kementerian ini memiliki pekerjaan rumah untuk menggarap program 3 juta rumah per tahun.
    “Kami tetap berusaha, kami diminta Pak Prabowo (Presiden Prabowo Subianto) untuk tetap optimis dengan situasi yang ada, tetap optimis,” ujar Menteri PKP Maruarar Sirait usai Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi V DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (06/02/2025).
    Ada pun sisa anggaran tersebut akan dimanfaatkan untuk program Dukungan Manajemen sebesar Rp 435,67 miliar. Kemudian untuk program Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp 1,177 triliun.
    Sementara itu, Burhan mengaku, kebijakan penghematan anggaran ini turut berdampak pada kegiatan operasional yang sehari-hari dilaksanakan.
    Ia mencontohkan, ketika ada kegiatan menteri di dalam kota, biasanya setiap pegawai yang mendampingi akan mendapatkan uang jalan, berapa pun lama kegiatannya.
    “Mau sejam-dua jam, biasanya dapat ongkos. Tapi sekarang minimal harus delapan jam baru dapat ongkos. Kalau dari sisi personel tidak ada pengurangan untuk yang mendampingi,” ungkapnya.
    Sementara Nia mengaku, cukup memahami kondisi kantornya yang terdampak kebijakan efisiensi. Hanya ia menyayangkan kebijakan ini berdampak ke masyarakat. 
    “Orang menganggap yang dipotong adalah anggaran dinas sama ATK PNS. Tapi orang lupa kalau ini berdampak ke masyarakat,” kata dia.
    Nia menyebut, masyarakat yang tinggal di kampung sangat membutuhkan bendungan. Tetapi, dengan kebijakan baru, anggaran pembangunan bendungan kini dipangkas.
    “Kalau tinggal di kampung mungkin sangat butuh bendungan, ini tuh enggak sampai ke masyarakat,” tuturnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Anggaran Kesehatan yang Bikin Publik Puas dengan Prabowo Terancam Disunat Nasional 7 Februari 2025

    Anggaran Kesehatan yang Bikin Publik Puas dengan Prabowo Terancam Disunat Nasional 7 Februari 2025

    Anggaran Kesehatan yang Bikin Publik Puas dengan Prabowo Terancam Disunat
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Kementerian Kesehatan (
    Kemenkes
    ) turut terdampak efisiensi anggaran hingga lebih dari Rp 19,5 triliun pada tahun ini.
    Pemangkasan anggaran
    di Kemenkes ini merupakan imbas dari diterbitkannya Instruksi Presiden (Inpres) tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD tahun anggaran 2025.
    Total anggaran Kemenkes sebelum terkena pemangkasan senilai Rp 105,7 triliun. Artinya, efisiensi yang dilakukan sebesar 18,54 persen dari pagu anggaran.
    Padahal, Kemenkes menjadi sektor kementerian paling penting karena menyangkut program kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia.
    Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin menyampaikan, dari hasil diskusi dengan DPR, ada beberapa program Kemenkes yang kemungkinan perlu adanya efisiensi.
    “Dari diskusi dengan teman DPR, ada yang disarankan ini bisa efisiensi, ini enggak. Jadi ada mungkin beberapa realokasi yang diperlukanlah untuk program prioritas tersebut,” ujar Budi Gunadi saat ditemui di Auditorium Herman Susilo Ditjen Tenaga Kesehatan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (6/2/2025).
    Budi Gunadi mengakui, terdapat program prioritas Kemenkes yang tidak cukup masuk dalam anggaran sehingga dibutuhkan penyesuaian.
    “Kami memang masih ada beberapa program prioritas yang enggak cukup untuk bisa masuk dengan uang tersebut,” katanya.
    Salah satu layanan kesehatan yang terancam dipangkas yakni pemeriksaan kesehatan gratis bagi masyarakat yang baru akan diterapkan pada tahun ini.
    Budi menyebutkan, target sasaran cek kesehatan gratis sebanyak 280 juta. Sementara Kemenkes telah menganggarkan untuk 200 juta sasaran.
    “Target kami kan 280 juta. Kita sudah menganggarkan untuk (pemeriksaan kesehatan gratis) 200 juta. Karena enggak mungkinlah, dalam tahun pertama kan semuanya bisa (terpakai),” imbuh dia.
    Namun, jika program ini sepi peminat karena tidak diwajibkan seluruh rakyat mengecek kesehatan, maka anggarannya bisa ditekan lebih kecil dari target awal.
    “Tapi kalau ternyata memang minatnya enggak banyak, ya sudah, jadi kita enggak perlu kasih anggaran. Nanti akan kita lihat lagi enam bulan ke depan,” ucap Budi.
    Kemenkes akan menggelontorkan anggaran sebanyak Rp 4,7 triliun untuk pelaksanaan pemeriksaan kesehatan gratis tahun ini.
    Anggaran yang digelontorkan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD), dengan porsi terbesar dari pemerintah pusat.
    “Rp 4,7 triliun, jadi anggaran Rp 4,7 triliun itu dibagi, ada yang dari APBN, yang dari APBD,” papar Budi saat ditemui di Gedung Kemenkes, Jakarta Selatan, Rabu (22/1/2025).
    Nantinya, anggaran tersebut akan disalurkan ke setiap puskesmas di seluruh Indonesia. Puskesmas lah yang kelak akan mengatur penggunaan dana ini.
    “Jadi puskesmas itu nanti ngatur. Sama kayak vaksin kan, kalau ini screeningnya (skrining pemeriksaan kesehatan) kan, puskesmas yang bagi-bagi alat screeningnya,” kata dia.
    Program cek kesehatan gratis akan mulai dijalankan pada 10 Februari 2025 di puskesmas dan klinik-klinik yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan.
    Program ini dirancang untuk mencakup seluruh populasi Indonesia, dari bayi baru lahir hingga lansia.
    Pemeriksaan akan dilakukan secara bertahap, dengan mekanisme yang disesuaikan berdasarkan kelompok usia.
    Masyarakat yang ingin mengikuti program ini diminta untuk mengunduh aplikasi SatuSehat, pemohon dapat mengisi biodata diri, memilih tanggal pemeriksaan, dan mendapatkan tiket pemeriksaan.
    Setelah mendaftar dan mengaktifkan kepesertaan JKN, masyarakat akan menerima notifikasi dari aplikasi terkait jadwal pemeriksaan.
    Dokumen yang perlu dibawa saat pemeriksaan di FKTP antara lain identitas diri seperti KTP atau kartu keluarga (KK), buku kartu identitas anak (KIA) untuk balita dan anak prasekolah, tiket pemeriksaan dari aplikasi atau WhatsApp, serta formulir kuesioner skrining mandiri yang telah diisi sebelumnya.
    Cek kesehatan gratis menjadi salah satu program yang berpotensi dipangkas anggarannya. Padahal, berdasar Survei Litbang Kompas, kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan gratis menempati posisi tertinggi  dengan angka 85 persen.
    Sementara, sebanyak 12 persen menyatakan tidak puas.
    Pada urutan kedua, sebanyak 82,1 persen responden mengaku puas dengan program renovasi sekolah-sekolah yang rusak.
    Diikuti kepuasan membangun rumah sakit berkualitas lengkap 81 persen. Lalu, kepuasan membangun sekolah unggul terintegrasi 81 persen. Program bantuan gizi untuk anak balita dan ibu hamil 78,1 persen.
    Kemudian program menurunkan kasus TBC hingga 50 persen dalam lima tahun 74,6 persen.
    Adapun program Asta Cita
    Prabowo
    -Gibran meliputi pelayanan kesehatan gratis, renovasi sekolah-sekolah rusak, pembangunan fasilitas kesehatan di daerah, pembangunan sekolah unggul terintegrasi, dan bantuan gizi untuk balita dan ibu hamil.
    Kemudian menurunkan kasus TBC hingga 50%, pembangunan infrastruktur desa, menaikkan gaji ASN, TNI/Polri, dan pejabat negara, menambah kartu kesehatan sosial dan penyaluran bantuan langsung tunai.
    Selanjutnya, makan bergizi serta susu gratis di sekolah dan pesantren, penyediaan rumah murah 65,9, dan meningkatkan pendapatan negara.
    “Ini yang program 100 harinya Pak Prabowo. Jadi rata-rata tinggi ya, semua program itu,” kata Manajer Riset Litbang Kompas Ignatius Kristanto, saat memaparkan survei “Evaluasi 100 Hari Pemerintahan Prabowo-Gibran” secara virtual, Jumat (17/1/2025).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Cerita ASN Usai Pemangkasan Anggaran, Sejumlah Lampu Kantor Dipadamkan Nasional 7 Februari 2025

    Cerita ASN Usai Pemangkasan Anggaran, Sejumlah Lampu Kantor Dipadamkan Nasional 7 Februari 2025

    Cerita ASN Usai Pemangkasan Anggaran, Sejumlah Lampu Kantor Dipadamkan
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Salah seorang aparatur sipil negara (ASN) di
    Kementerian Pekerjaan Umum
    (PU) menceritakan perubahan yang terjadi di kantornya usai adanya
    pemangkasan anggaran
    .
    Kepada
    Kompas.com
    , Nia (bukan nama sebenarnya) memaparkan bahwa sejumlah lampu di kantornya kini dipadamkan setelah adanya aturan efisiensi
    anggaran
    .
    “Kalau yang tampak sih di tempat saya itu ya kayak biasa sih mungkin beberapa itu sudah diefisiensikan. Tadinya yang (ruangan) terang-terang itu, beberapa lampu dimatikan,” ujarnya saat bercerita kepada
    Kompas.com
    , Kamis (6/2/2025) malam.
    Selain lampu kantor yang kini dipadamkan, Nia mengatakan, beberapa tanaman yang sebelumnya mejeng di kantor Kementerian PU juga tak lagi terlihat.
    “Terus tanaman-tanaman itu tuh sudah mulai kayak dirapiin gitu. Enggak kayak dulu misalnya lorong arah ruangan itu ramai dengan tanaman,” ucapnya.
    Nia mengatakan, perubahan itu yang dilihatnya secara kasatmata. Ia pun tidak mengetahui secara pasti apakah ini merupakan dampak pemangkasan anggaran.
    “Ini apa yang saya lihat aja ya. Sepertinya sekarang sudah tidak ada (tanaman). Saya enggak tahu apakah itu berhubungan dengan efisiensi atau enggak,” kata dia.
    Namun, Nia dan rekan ASN lainnya berkelakar bahwa lampu yang padam dan tanaman yang menghilang memang merupakan dampak
    efisiensi anggaran
    sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.
    “Kalau di lantai saya ya, saya belum ke lantai-lantai atas sih. Ya cuma jadi bukan bercandaan, ‘Ini mah efisiensi nih ya’,” ucapnya.
    Sebelumnya diberitakan, anggaran Kementerian Pekerjaan Umum (PU) yang semula Rp 110,95 triliun dipangkas 73,35 persen dan hanya tinggal Rp 29,57 triliun pada 2025.
    Menteri PU Dody Hanggodo merinci program-program yang hilang akibat efisiensi anggaran tersebut. Di sektor sumber daya air, anggaran dikurangi Rp 27,72 triliun.
    Program-program yang dihilangkan antara lain pembangunan 14 unit bendungan, satu bangunan pengarah Rukoh (Aceh), serta revitalisasi danau dan situ.
    “(Kedua), pembangunan 9.550 hektar dan rehabilitasi 29.000 hektar jaringan irigasi. (Ketiga) pembangunan prasarana air baku (kap 1,25 m3/detik). (Keempat) pembangunan pengendali banjir (19 km), pengaman pantai (4,5 km), pengendali lahar dan sedimen,” kata Dody dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi V DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (6/2/2025).
    Di bidang bina marga, dilakukan efisiensi sebesar Rp 24,83 triliun. Program-program yang hilang antara lain pembangunan jalan sepanjang 57 kilometer serta peningkatan kapasitas dan preservasi peningkatan jalan 1.120 km.
    Kemudian, pembangunan dan duplikasi jembatan sepanjang 5.841 meter, jembatan gantung, dan preservasi jembatan sepanjang 126.000 meter.
    Program yang dihilangkan selanjutnya adalah pembangunan
    flyover
    atau
    underpass
    dan terowongan sepanjang 94 meter.
    Di bidang cipta karya, dilakukan efisiensi Rp 7,75 triliun. Di bidang prasarana strategis, telah dilakukan efisiensi sebesar Rp 20,69 triliun.
    Meski anggaran dipangkas, Dody memastikan program pembangunan tetap berjalan meski anggaran kementeriannya untuk 2025 dipangkas 80 persen dari total Rp 110,95 triliun.
    “Yang paling penting sekarang adalah bagaimana Kementerian PUPR bisa mendukung swasembada pangan. Irigasi dan jalan daerah satu paket, itu yang utama. Program-program ke depan tetap berjalan secara bertahap,” ujar Dody.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Usia Anak untuk Buat Akun Medsos Akan Dibatasi Nasional 7 Februari 2025

    Usia Anak untuk Buat Akun Medsos Akan Dibatasi Nasional 7 Februari 2025

    Usia Anak untuk Buat Akun Medsos Akan Dibatasi
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid mengatakan, pihaknya akan membuat aturan terkait
    perlindungan anak
    di ruang digital.
    Dalam aturan ini, pembuatan
    media sosial
    bakal dibatasi berdasarkan usia.
    “Ada banyak aspek yang perlu diperkuat, seperti membuat
    batasan usia
    untuk membuat akun,” kata Meutya di kantornya, Kamis (6/2/2025).
    Namun demikian, Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) belum mencakup batasan usia dalam pembuatan akun digital.
    “Kami belum menentukan batasan usia minimal bagi anak dalam mengakses platform digital,” ungkapnya.
    Adapun pembahasan dengan Tim Penyusun Kajian
    Perlindungan Anak
    yakni mengenai tata kelola perlindungan anak dalam sistem elektronik.
    Meskipun telah melalui tahap harmonisasi, menurut Meutya, RPP tersebut konsultasi dengan Presiden mengarah pada keharusan memasukkan ketentuan tersebut dalam aturan yang akan diterapkan.
    “Oleh karena itu, kami membuka ruang diskusi dengan para ahli untuk menentukan usia yang paling sesuai, termasuk dengan mempertimbangkan kebijakan di negara lain,” jelasnya.
    “Memang ini belum masuk (aturan usia membuat akun). Konsultasi dengan Presiden, beliau minta agar hal itu dimasukkan. RPP itu sudah diharmonisasi. Maksimal 15 persen penambahan pasal, termasuk memasukkan pembatasan usia,” ujar dia.
    Selain itu, pemerintah juga berencana untuk mengklasifikasikan penyelenggara sistem elektronik (PSE) berdasarkan tingkat risiko dan dampak psikologisnya terhadap anak-anak.
    Hal ini bertujuan agar orangtua dan masyarakat dapat memahami platform yang aman maupun berpotensi berbahaya.
    Menkomdigi juga menekankan pentingnya peningkatan literasi digital bagi anak-anak. Selain itu juga, kewajiban platform digital untuk mengadopsi teknologi
    verifikasi usia
    yang lebih canggih.
    “Kami ingin memastikan bahwa platform memiliki sistem verifikasi usia yang lebih baik agar anak-anak tidak berpura-pura menjadi orang dewasa untuk mengakses konten yang tidak sesuai,” tegasnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.