Category: Kompas.com Nasional

Anggaran Terbatas, Kapal Induk Ringan Dinilai Realistis buat RI Nasional 8 Februari 2025

Anggaran Terbatas, Kapal Induk Ringan Dinilai Realistis buat RI
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Co-Founder Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi menyambut baik rencana pengadaan kapal induk ringan berjenis
landing helicopter dock
(LHD) yang tengah dikaji Kementerian Pertahanan (Kemenhan) dan TNI AL.
Pasalnya, anggaran Indonesia untuk mengadakan kapal induk besar seperti milik Amerika Serikta, Perancis, hingga Inggris masih sangat terbatas.
Terlebih, Indonesia masih menganut doktrin bersifat defensif, dengan konsep
anti-access/area denial
(A2/AD) yang berfokus pada pertahanan wilayah dengan sistem pertahanan berlapis.
Sedangkan negara-negara tersebut menganut doktrin ofensif yang memiliki strategi proyeksi kekuatan global.
“Saya kira kapal induk ringan minimal, ya atau kapal serbu amfibi dengan kemampuan pesawat lepas landas pendek, lebih realistis untuk diwujudkan. Jadi, bukan kapal induk yang besar,” kata Khairul saat dihubungi
Kompas.com,
Sabtu (8/2/2025).
Ia tidak memungkiri, keberadaan kapal induk sangat penting untuk pengamanan jalur perdagangan internasional, operasi kemanusiaan, dan respons cepat terhadap bencana.
Begitu pun tantangan keamanan maritim, seperti penangkapan ikan ilegal (
illegal fishing
), konflik di Laut China Selatan (LCS), serta ancaman bencana alam.
Katanya, kapal induk bisa difungsikan sebagai rumah sakit terapung, pusat komando darurat, hingga pangkalan udara ketika muncul kondisi-kondisi darurat.
“Karena bisa menjangkau wilayah-wilayah yang relatif terpencil, sehingga ketika misalnya Covid-19 kemarin, satu pulau sulit diakses oleh layanan kesehatan yang baik, kapal induk bisa difungsikan juga,” tutur Khairul.
Kendati begitu, Khairul mengingatkan pemerintah untuk turut mempertimbangkan biaya pemeliharaan dan pembangunan infrastruktur menyusul wacana pengadaan kapal induk untuk Operasi Militer Selain Pedang (OMSP).
Terlebih, kata dia, prioritas anggaran pertahanan negara saat ini masih fokus pada modernisasi alutsista.
Negara lebih memprioritaskan penggantian alutsista yang sudah tua, seperti pesawat tempur hingga sistem pertahanan darat lainnya. Dengan anggaran terbatas, pengadaan kapal induk belum bisa menjadi prioritas utama.
“Ini terkait investasi jangka panjang, butuh anggaran besar. Bukan hanya untuk pembeliannya, tapi untuk pemeliharaan infrastruktur pendukung, kemudian SDM terlatihnya,” tandas Khairul.
Sebelumnya diberitakan, Kementerian Pertahanan (Kemenhan) RI mengakui bahwa Kemenhan dan TNI Angkatan Laut (AL) sedang mengkaji pengadaan kapal induk jenis landing helicopter dock (LHD).
Kepala Biro Info Pertahanan Setjen Kemenhan RI Brigjen Frega Wenas Inkiriwang mengatakan, kapal ini merupakan salah satu opsi yang dikaji dalam pengembangan kekuatan TNI AL guna meningkatkan kemampuan proyeksi kekuatan dan operasi gabungan.
“Kajian ini dilakukan untuk memastikan bahwa pengadaan alat utama sistem senjata (alutsista) yang dilakukan ke depan sesuai dengan kebutuhan pertahanan negara serta mendukung berbagai operasi, baik dalam konteks penyiapan Operasi Militer Perang (OMP) maupun mendukung Operasi Militer Selain Perang (OMSP),” kata Frega kepada
Kompas.com.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

08/02/2025 17:17
Aturan Batas Usia Anak Main Medsos Digodok, Komdigi Libatkan Pakar Nasional 8 Februari 2025

Aturan Batas Usia Anak Main Medsos Digodok, Komdigi Libatkan Pakar
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Menteri Komunikasi dan Digital (Komdigi) RI, Meutya Hafid mengaku melibatkan para pakar dan akademisi untuk menentukan batas usia yang tepat bagi anak-anak dalam mengakses platform digital.
Pasalnya, ia ingin regulasi tentang batasan anak-anak mengakses media sosial yang tengah digodok pemerintah benar-benar berdampak positif.
“Kami ingin aturan ini benar-benar berdampak positif. Karena itu, kami menggandeng para ahli yang memahami tumbuh kembang anak agar kebijakan ini tepat sasaran,” kata Meutya dalam pertemuan dengan pemimpin redaksi KG Media di Menara Kompas, Jakarta, dikutip dari siaran pers, Sabtu (8/2/2025).
Tak hanya itu, pemerintah juga akan berdiskusi dengan platform digital terkait untuk memastikan regulasi ini dapat diimplementasikan dengan baik.
“Dalam 1-2 bulan ke depan kami akan berdiskusi intens dengan sejumlah platform. Kami ingin memastikan bahwa semua pihak, termasuk platform global, mematuhi aturan yang berlaku di Indonesia,” tutur Meutya.
Lewat regulasi batas usia bermedsos dan
publisher rights,
platform digital diharapkan beroperasi dengan lebih bertanggung jawab.
Meutya mengaku pihaknya ingin memastikan ruang digital yang sehat dan produktif bagi semua, terutama generasi muda.
Di sisi lain, ia menyebut, langkah ini bukan untuk membatasi, tetapi justru menciptakan keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan perlindungan hak warga negara.
Terlebih menurutnya, negara-negara lain sudah lebih dulu memiliki regulasi ketat terhadap platform digital. Indonesia, lanjutnya, tidak akan ketinggalan.
“Ini bukan soal membatasi, tetapi bagaimana kita bersama-sama menciptakan ruang digital yang lebih sehat dan berkualitas bagi masyarakat Indonesia,” tandasnya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

08/02/2025 17:03
Prabowo Singgung "Reshuffle" Kabinet, Ancaman buat Menteri yang Tak Kerja Maksimal Nasional 8 Februari 2025

Prabowo Singgung “Reshuffle” Kabinet, Ancaman buat Menteri yang Tak Kerja Maksimal
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno menilai, isu reshuffle yang disinggung Presiden Prabowo Subianto merupakan ancaman bagi menteri yang disinyalir tidak bekerja maksimal.
Masyarakat dinilai tengah menunggu keputusan Prabowo untuk melakukan
reshuffle
Kabinet Merah Putih.
“Persisnya semacam ancaman bagi menteri. Kalau kinerja tak bagus ya diganti. Tak ada pilihan. Dan itu yang ditunggu publik, Prabowo segera lakukan reshuffle pada menteri yang tak kerja maksimal,” ujar Adi saat dihubungi
Kompas.com
, Jumat (7/2/2025).
Adi menilai, jika ada menteri yang tak bekerja maksimal, tak ada alasan bagi mereka tetap berada dalam pemerintahan.
“Bagi Prabowo, bulan madu politik dengan pembantunya sudah berlalu setelah 100 hari kinerja, setelah itu pembuktian kinerja. Jika tak bisa kerja,
reshuffle
jawabannya,” imbuh Adi.
Sikap Prabowo akhir-akhir ini juga dinilai sangat jelas. Adi menduga, menteri yang membuat kebijakan yang dianggap menyusahkan rakyat akan disingkirkan jika teledor berkepanjangan.
“Terang benderang presiden intimidasi menteri yang membuat kebijakan yang menyusahkan rakyat. Secara eksplisit presiden sampaikan secara gamblang, kalau bandel tak perbaiki kinerja bakal disingkirkan,” lanjut dia.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengultimatum para menteri Kabinet Merah Putih untuk terus bekerja keras buat rakyat.
Prabowo mengatakan tidak akan segan untuk menyingkirkan mereka yang tidak sejalan dengan arahannya.
“Yang tidak mau bekerja benar-benar untuk rakyat, ya saya akan singkirkan,” ujar Prabowo pada acara Puncak Peringatan Hari Lahir (Harlah) Ke-102 NU, di Istora Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (5/2/2025) malam.
Pernyataan itu sekaligus menjawab isu
reshuffle
usai 100 hari masa pemerintahannya.
Terkait pernyataan itu, Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menyebut bahwa ada menteri dalam Kabinet Merah Putih yang kurang seirama dengan Presiden Prabowo Subianto.
“Saya belum tahu persis yang dimaksud yang mana. Tetapi kita tahu bahwa dalam program kerja Astacita, dalam pemenuhan janji kampanye, tentunya Pak Prabowo itu ingin sekali berbuat untuk kesejahteraan rakyat,” ujar Dasco di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (6/2/2025).
“Nah, memang saya ada dengar keluhan sedikit-sedikit tentang masih ada yang kemudian kurang seirama,” katanya lagi.
Dasco mengatakan, jika betul Prabowo menyinggung ada anggota kabinet yang tidak seirama, tinggal menanti apa yang akan terjadi selanjutnya. Namun, dia enggan berasumsi soal
reshuffle
kabinet.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

08/02/2025 16:38
Anggaran IKN Diblokir, Bahlil: Target Presiden Prabowo Pindah Ibu Kota 2028 Nasional 8 Februari 2025

Anggaran IKN Diblokir, Bahlil: Target Presiden Prabowo Pindah Ibu Kota 2028
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar, Bahlil Lahadalia mengatakan, pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan akan dilakukan pada 2028 sebagaimana target Presiden Prabowo Subianto.
Hal ini disampaikan Bahlil saat ditanya awak media perihal anggaran pembangunan IKN yang diblokir oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
“IKN ini setahu kami sampai dengan sekarang, tetap target Bapak Presiden, 2028 kita akan pindah ke ibu kota baru di IKN, sudah pindah,” kata Bahlil dalam konferensi pers di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Sabtu (8/2/2025).
Bahlil mengaku tidak mengetahui detail proses pembangunan IKN. Dia bilang, pembangunan IKN di bawah Kementerian Pekerjaan Umum (PU).
“Sudah barang tentu tahapan proses penyelesaiannya berjalan. Nah, strategi penyelesaiannya seperti apa? Itu di Kementerian PU,” kata Bahlil.
Di sisi lain, Bahlil menyatakan, ketua umum partai politik juga tidak bisa mencampuri urusan pembangunan IKN. Seluruh prosesnya dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini kementerian dan lembaga terkait.
“Jadi, kami enggak bisa juga kalau mendalami, jangan merasa seperti karena ketum partai semua yang ngerti,” kata Bahlil.
Adapun pemblokiran anggaran IKN karena efisiensi disampaikan oleh Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo usai Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi V DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (6/2/2025).
Diketahui, terdapat alokasi anggaran pembangunan IKN di Kementerian PU sekitar Rp 14,87 triliun.
Sementara, Kementerian PU masih bertanggung jawab untuk menyelesaikan proyek infrastruktur IKN yang sudah terkontrak pada tahun-tahun sebelumnya.
“IKN kayaknya belum ada (progres) sih. Makanya saya bilang, anggaran itu kan diblokir semua. Progres gimana sih? Anggarannya enggak ada (kok ditanya) progres,” ucap Dody.
Kendati begitu, bukan berarti anggaran pembangunan IKN lantas diblokir seluruhnya. Sebab, pemerintah sudah menganggarkan dana pembangunan IKN mencapai Rp 48,8 triliun untuk tahap kedua.
Terkait anggaran IKN di Kementerian PU, Wakil Menteri Diana Kusumastuti menyatakan bahwa pemblokiran tersebut merupakan hal yang wajar dalam pencairan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Namun, ini bukan akhir dari segalanya mengingat pihaknya akan melakukan rapat kerja dengan DPR RI untuk membuka peblokiran tersebut.
“Jadi ini belum akhir dari segalanya, kalau saya mudah-mudahan masih ada jalan untuk kami melakukan ini (mengupayakan). Mudah-mudahan masih ada jalan,” ungkap Diana.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

08/02/2025 16:21
Efisiensi Anggaran Komnas HAM, Program Penegakan dan Perlindungan HAM Terdampak Nasional 8 Februari 2025

Efisiensi Anggaran Komnas HAM, Program Penegakan dan Perlindungan HAM Terdampak
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Instruksi presiden terkait
efisiensi anggaran
berdampak terhadap 90 persen program kerja (proker) yang tengah berjalan di Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).
Ketua Komnas HAM, Atnike Nova Sigiro menjelaskan, anggaran lembaga yang dipimpinnya ini dipotong 46,22 persen dari pagu yang telah disetujui untuk tahun 2025.
“Skema efisiensi anggaran sebesar 46 persen terhadap Komnas HAM ketika diturunkan ke dalam alokasi anggaran program ternyata berdampak 90 persen lebih terhadap dukungan sumber daya terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi utama Komnas HAM, yaitu penegakan HAM dan pemajuan HAM,” kata Atnike saat dikonfirmasi
Kompas.com
, Jumat (7/2/2025).
Efisiensi ini berdampak terhadap pelayanan ke masyarakat, terutama mereka yang tengah berusaha memperoleh perlindungan HAM.
Setelah dilakukan penyesuaian, pagu awal Komnas HAM yang mencapai Rp 112,8 miliar kini tersisa menjadi Rp 60,6 miliar.
“Dengan memperhitungkan belanja pegawai Komnas HAM sebesar Rp 47,8 miliar, maka sisa anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan tugas dan fungsi (tusi) dan untuk belanja operasional perkantoran Komnas HAM adalah sebesar Rp 12,8 miliar,” kata Atnike lagi.
Atnike menegaskan, pihaknya akan berkonsultasi dengan Kementerian Keuangan dan Komisi XIII DPR RI terkait kebijakan efisiensi ini.
“Untuk memastikan bahwa dukungan sumber daya Komnas HAM memadai untuk melayani masyarakat yang membutuhkan akses terhadap keadilan, serta pemenuhan dan perlindungan HAM di berbagai wilayah Indonesia,” tutup Atnike.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan pemerintah untuk mengurangi anggaran belanja yang bersifat seremonial.
Instruksi ini tertuang dalam Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan APBN dan APBD 2025 yang berlaku sejak 22 Januari 2025.
“Membatasi belanja untuk kegiatan yang bersifat seremonial, kajian, studi banding, pencetakan, publikasi, dan seminar/focus group discussion,” tulis diktum keempat Inpres Nomor 1 Tahun 2025.
Selain itu, Presiden juga meminta pemerintah mengurangi anggaran perjalanan dinas hingga 50 persen.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

08/02/2025 16:13
Bahlil Sentil Ketua Komisi XII DPR soal Polemik Gas 3 Kg, Singgung Ujian Nakhoda buat ABK Nasional 8 Februari 2025

Bahlil Sentil Ketua Komisi XII DPR soal Polemik Gas 3 Kg, Singgung Ujian Nakhoda buat ABK
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar Bahlil Lahadalia menyentil Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Patijaya terkait polemik kebijakan pengaturan penjualan gas 3 kilogram.
Sentilan ini disampaikan Bahlil saat membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Partai Golkar 2025 di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Sabtu (8/2/2025).
Adapun Bambang merupakan kader Partai Golkar sekaligus Ketua Komisi XII DPR RI yang membidangi energi dan sumber daya mineral.
“Ketua Komisi XII ada? Bapak sebagai Ketua Komisi XII yang utamanya Partai Golkar ngomong juga seperti ini,” kata Bahlil.
Bahlil yang juga Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) itu tidak menjelaskan secara rinci maksud dari pernyataan yang dia lontarkan.
Namun, ia mengatakan bahwa polemik kebijakan penjualan gas 3 kg seolah menjadi kesempatan bagi nakhoda untuk menguji ABK atau anak buah kapal.
“Hati-hati, ini ibarat sebuah kapal. Jangan teman-teman pikir kapal ini memasuki karam, justru di sinilah nakhoda kapal melihat ABK dan penumpang kapal siapa yang bersama-sama saya, saya ingin mau tahu saja,” kata Bahlil.
“Cuma nakhoda yang satu ini kan sudah sering bermain di ombak-ombak itu. Jadi insya Allah,
no problem
. Enggak ada masalah saya pikir,” ucapnya
Dalam kesempatan ini, Bahlil juga menjelaskan bahwa tak ada lagi larangan penjualan gas 3 kg oleh pengecer.
Katanya, pengaturan penjualan gas bersubsidi itu dilakukan untuk memastikan pembeli “gas melon” tersebut tepat sasaran.
“Sekarang kita ubah bertahap, kita lakukan penataan agar tetap mereka bisa berjalan dan sekarang mereka sudah bisa berjalan,” kata Bahlil.
Sebelumnya, pemerintah sempat melarang penjualan elpiji 3 kg melalui pengecer mulai 1 Februari 2025.
Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung menjelaskan, pengecer yang ingin tetap menjual elpiji subsidi harus terdaftar sebagai pangkalan atau subpenyalur resmi Pertamina.
Pengecer yang ingin menjadi pangkalan bisa mendaftar melalui sistem Online Single Submission (OSS) untuk mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB).
Kondisi ini mengakibatkan elpiji 3 kg menjadi langka di pasaran.
Terbaru, Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, mengatakan, Presiden Prabowo menginstruksikan agar pengecer boleh berjualan elpiji 3 kg seperti biasa. Sambil berjualan, para pengecer akan diproses menjadi subpangkalan.
“Namun, setelah komunikasi dengan Presiden, Presiden kemudian telah menginstruksikan kepada ESDM untuk per hari ini mengaktifkan kembali pengecer-pengecer yang ada untuk berjualan seperti biasa, sambil kemudian pengecer-pengecer itu akan dijadikan sub daripada pangkalan,” ujar Dasco di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (4/2/2025).
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

08/02/2025 14:59
Bahlil Klaim Distribusi Gas 3 Kg ke Pengecer Aman Nasional 8 Februari 2025

Bahlil Klaim Distribusi Gas 3 Kg ke Pengecer Aman
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengeklaim, stok elpiji 3 kilogram sudah distribusikan ke berbagai wilayah dan tidak lagi terbatas dijual di pangkalan.
Bahlil mengatakan, pangkalan sudah mengirimkan gas 3 kg ke subpangkalan atau pengecer.
“Saya dapat memastikan bahwa elpiji itu tidak ada lagi menyangkut dengan tidak sampai di tingkat pengecer atau subpangkalan. Semuanya sudah masuk,” kata Bahlil dalam konferensi pers di Gedung DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Sabtu (8/2/2025).
Namun, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar itu bilang, pemerintah tidak bisa memastikan stok elpiji 12 kilogram.
“Kalau elpiji 12 kilogram itu adalah industri, bukan domain pemerintah. Yang kita itu hanya menjaga elpiji 3 kilogram,” kata Bahlil.
“Dan hari ini sudah selesai, dari kemarin kok. Sudah aman,” klaim dia.
Sebelumnya pemerintah sempat melarang penjualan gas elpiji 3 kg melalui pengecer mulai 1 Februari 2025.
Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung menjelaskan, pengecer yang ingin tetap menjual elpiji subsidi harus terdaftar sebagai pangkalan atau subpenyalur resmi Pertamina.
Pengecer yang ingin menjadi pangkalan bisa mendaftar melalui sistem Online Single Submission (OSS) untuk mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB).
Kondisi ini menyebabkan gas elpiji 3 kg menjadi langka di pasaran.
Terbaru, Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, mengatakan, Presiden Prabowo menginstruksikan agar pengecer boleh berjualan elpiji 3 kg seperti biasa. Sambil berjualan, para pengecer akan diproses menjadi subpangkalan.
“Namun, setelah komunikasi dengan Presiden, Presiden kemudian telah menginstruksikan kepada ESDM untuk per hari ini mengaktifkan kembali pengecer-pengecer yang ada untuk berjualan seperti biasa, sambil kemudian pengecer-pengecer itu akan dijadikan sub daripada pangkalan,” ujar Dasco di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (4/2/2025).
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

08/02/2025 13:33
Prabowo Beri Sinyal “Reshuffle” Menteri, Bahlil: Hak Prerogatif Presiden Nasional 8 Februari 2025

Prabowo Beri Sinyal “Reshuffle” Menteri, Bahlil: Hak Prerogatif Presiden
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sekaligus Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar,
Bahlil Lahadalia
, menegaskan,
reshuffle
atau perombakan kabinet merupakan hak prerogatif Presiden.
Hal ini disampaikan Bahlil merespons isu Presiden Prabowo Subianto yang berencana melakukan perombakan kabinet terhadap para pembantunya yang tidak seirama.
“Jadi gini, menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Bapak Presiden. Karena itu adalah hak prerogatif Presiden. Jadi, semuanya diserahkan kepada Pak Presiden,” kata Bahlil dalam konferensi pers di Gedung DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Sabtu (8/2/2025).
Bahlil menilai tidak ada satu pun pihak yang bisa melampaui batas kewenangan untuk ikut campur dalam hak mutlak presiden untuk mengangkat dan memberhentikan para pembantunya.
“Jangan kita mengomentari atau bertindak melampaui batas kewenangan karena itu kewenangan mutlak Bapak Presiden,” ucapnya.
Bahlil menegaskan, siapa pun yang ditunjuk menjadi pembantu Presiden harus ikut arahan Kepala Negara.
Pasalnya, menteri merupakan pembantu Presiden untuk merealisasikan program dan arah kebijakan Kepala Negara.
“Sudah menjadi sebuah keharusan dan kewajiban apa yang diperintahkan oleh Bapak Presiden harus dilakukan oleh pembantu Presiden. Menteri itu pembantu Presiden,” kata Bahlil.

“Jadi memang harus diterjemahkan apa yang menjadi program arah kebijakan Presiden. Jadi semuanya diserahkan kepada Bapak Presiden,” imbuhnya.
Isu
reshuffle
Kabinet Merah Putih Presiden Prabowo semakin memanas sejak Rabu (5/2/2025).
Isu
reshuffle
sendiri mulai diperbincangkan usai 100 hari pertama masa pemerintahan Prabowo-Gibran.
Prabowo menegaskan bahwa dirinya tak segan menyingkirkan mereka yang tidak mau bekerja untuk kepentingan rakyat.
Hal ini disampaikan saat Prabowo menghadiri puncak peringatan harlah ke-102 Nahdlatul Ulama (NU) di Istora Senayan, Jakarta, Rabu (5/2/2025).
“Yang tidak mau bekerja benar-benar untuk rakyat, ya saya akan singkirkan,” kata Prabowo.
Sementara itu, Ketua Harian Partai Gerindra yang juga Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, menilai bahwa pidato Presiden Prabowo merupakan sinyal akan adanya
reshuffle kabinet
.
Menurut Dasco, pernyataan Prabowo juga bisa diartikan sebagai peringatan terhadap para menteri.
Ia pun menilai semua menteri harus melakukan evaluasi di internalnya masing-masing.
“Saya pikir kan Pak Prabowo itu kan orangnya terbuka. Kalau dia sudah bicara terbuka, artinya itu adalah warning kepada pembantu-pembantunya, yaitu menteri untuk kemudian melakukan evaluasi secara internal di kementerian masing-masing,” ujar Dasco di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (6/2/2025).
Dia menuturkan bahwa para menteri harus bisa mengimbangi kerja Prabowo dan membantu menunaikan janji kampanye Presiden.
“Dan tentunya dalam evaluasi 100 hari Presiden, tentunya yang kemudian merasakan apakah pembantu-pembantu Presiden sudah maksimal atau tidak maksimal dalam menjalankan tugas-tugasnya,” jelasnya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

08/02/2025 12:00
Campur Tangan Kombes Hendy Kurniawan Menggagalkan OTT Hasto Kristiyanto Nasional 8 Februari 2025

Campur Tangan Kombes Hendy Kurniawan Menggagalkan OTT Hasto Kristiyanto
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Sosok
Hendy Kurniawan
menjadi sorotan setelah diduga terlibat menghalangi operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Hasto Kristiyanto, dan mantan calon anggota legislatif dari PDI-P, Harun Masiku.
Hendy Kurniawan merupakan perwira menengah Polri yang saat ini berpangkat komisaris besar.
Lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) tahun 2000 ini memiliki latar belakang di bidang reserse.
Dia pernah bertugas sebagai penyidik di KPK pada periode 2008 sampai dengan 2012.
Setelah meninggalkan Komisi Antirasuah, Hendy kembali ke Polri dan menjabat sebagai Kepala Subdirektorat Kejahatan dan Kekerasan (Kasubdit Jatanras) di Polda Metro Jaya.
Nama Hendy Kurniawan muncul dalam kasus Harun Masiku saat pihak KPK tengah memberikan tanggapan mereka terhadap permohonan praperadilan yang disampaikan kubu Hasto.
Biro Hukum KPK mengungkapkan, Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto dan eks caleg PDI-P Harun Masiku kabur ke Kompleks Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK), Jakarta, ketika hendak ditangkap pada 8 Januari 2020.
“Hal ini juga sama, dilakukan pengejaran kepada Pemohon (Hasto) yang ternyata menuju PTIK, di mana lokasi tersebut sama dengan posisi Harun Masiku,” ujar Tim Biro Hukum KPK di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis (6/2/2025).
KPK melanjutkan, ketika tim hendak meringkus Hasto dan Harun di PTIK, mereka justru diamankan oleh sejumlah orang yang diduga merupakan suruhan Hasto.
“Sekitar pukul 20.00 WIB, tim Termohon yang terdiri atas lima orang ditangkap oleh segerombolan orang di bawah pimpinan
AKBP Hendy Kurniawan
,” ujar tim Biro Hukum KPK.
Orang-orang itu disebut menggeledah tim penyelidik dan penyidik KPK tanpa prosedur, melakukan intimidasi, hingga melakukan kekerasan verbal dan fisik.
Alat komunikasi sejumlah petugas KPK yang memburu Harun dan Hasto juga diklaim diambil secara paksa.
“Sehingga, upaya tangkap tangan Harun Masiku dan pemohon (Hasto) tidak bisa dilakukan,” ujar tim Biro Hukum KPK.
Dalam sidang praperadilan yang diajukan oleh Hasto Kristiyanto, tim kuasa hukum menyebut Hendy Kurniawan sebagai saksi yang mendukung klaim mereka.
Mereka menegaskan bahwa Hendy, sebagai mantan penyidik KPK, memiliki pengetahuan dan pengalaman yang relevan terkait prosedur penegakan hukum.
“Bagaimanapun juga yang disebut-sebut oleh pihak KPK itu adalah mantan penyidik KPK yang bernama Hendy Kurniawan,” kata tim kuasa hukum Hasto, Maqdir Ismail, saat ditemui di PN Jakarta Selatan, Jumat (7/2/2025).
Namun, pihak KPK menuduh Hendy sebagai oknum polisi yang diduga menjadi suruhan Hasto untuk menghalangi proses OTT tersebut.
Polri menyatakan, pihaknya akan menindaklanjuti anggotanya bernama Kombes Hendy Kurniawan yang namanya disebut dalam
sidang praperadilan Hasto
.
“Itu (soal Hendy) dalam proses ya, nanti tentu ada salinan ataupun apa yang disampaikan, nanti kita akan lakukan tindak lanjut,” kata Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko saat memberikan keterangan di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta, Jumat (7/2/2025).
Trunoyudo enggan menjelaskan lebih lanjut apakah Polri akan melakukan pemanggilan dan permintaan keterangan kepada Hendy.
Saat ini, Polri masih menunggu dan memantau proses praperadilan.
“Itu kan ada proses ya dalam persidangan, tentu nanti kita akan menerima secara tertulis,” kata Trunoyudo lagi.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

08/02/2025 07:58
Drama Berakhir, Gaji Ke-13 dan THR ASN Bakal Cair Nasional 8 Februari 2025

Drama Berakhir, Gaji Ke-13 dan THR ASN Bakal Cair
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Gaji ke-13 dan tunjangan hari raya (THR) atau gaji ke-14 bagi aparatur sipil negara (ASN) menjadi perbincangan masyarakat di media sosial.
Hal ini menjadi sorotan setelah tersiar kabar bahwa pemerintah akan menghapuskan gaji ke-13 dan ke-14 atau THR di tahun 2025 karena menyesuaikan anggaran.
Kabar mengenai kemungkinan penghapusan gaji ke-13 dan THR bagi ASN beredar luas di media sosial X dalam beberapa waktu terakhir.
Isu ini muncul seiring dengan arahan efisiensi anggaran APBN 2025 yang tertuang dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 serta Surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025.
Dalam arahan tersebut, pemerintah meminta pemangkasan anggaran sebesar Rp 306,69 triliun dalam APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025.
Dari jumlah tersebut, efisiensi anggaran kementerian dan lembaga (K/L) mencapai Rp 256,1 triliun, sedangkan transfer ke daerah (TKD) sebesar Rp 50,59 triliun.
Namun, dalam surat tersebut juga ditegaskan bahwa efisiensi anggaran tidak akan mencakup belanja pegawai dan bantuan sosial.
Setelah kabar tersebut mencuat ke publik, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memberikan sinyal bahwa gaji ke-13 dan THR bagi ASN tetap akan dicairkan.
Sri Mulyani menyatakan bahwa pemerintah telah menyiapkan anggaran untuk pencairan gaji ke-13 dan THR bagi ASN.
Namun, Sri tidak merinci besaran dana yang telah dialokasikan untuk pembayaran gaji ke-13 dan 14 ASN.
Ia meminta ASN menunggu pengumuman resmi.
“Nanti tunggu saja ya. Prosesnya ya diproses saja, (Gaji ke-13 dan 14 PNS akan tetap cair?) Insya Allah,” ujar Sri Mulyani, dalam keterangannya kepada wartawan di Jakarta, Kamis (1/2/2025).
Sri mengatakan, pemerintah juga sudah menganggarkan gaji ke-13 dan THR untuk ASN.
Ia menegaskan bahwa kabar yang tersebar tidak benar.
“Enggak (dibatalkan), itu sedang diproses saja. Sudah dianggarkan, sedang diproses, nanti tunggu saja ya,” imbuhnya di Mall Grand Indonesia, Jakarta, Kamis (6/2/2025).
Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengatakan, gaji ke-13 dan
THR ASN
akan dibayarkan.
Hasan menyebut, Sri Mulyani juga sudah menyampaikan keputusan ini.
“Jadi, gaji ke-13 sama THR itu merupakan hak dari para pegawai negeri dan itu akan dibayarkan. Menteri Keuangan kan sudah juga memberikan pernyataan soal itu,” ujar Hasan, di Gedung Kwarnas, Jakarta, Jumat (7/2/2025).
Hasan mengatakan, efisiensi anggaran yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto tidak termasuk belanja pegawai.
Dengan demikian, kata dia, gaji para pegawai tidak terkena efisiensi.
“Ibu Menteri Keuangan sudah ngasih pernyataan kan. Dan efisiensi yang disampaikan oleh Presiden itu kan tidak termasuk belanja pegawai. Buat gaji pegawai itu kan bukan bagian yang diefisienkan,” imbuh dia.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Rini Widyantini memastikan alokasi anggaran untuk
gaji ke-13 dan THR ASN
sudah disiapkan.
Rini menyebut, setiap instansi pemerintah telah menganggarkan dana tersebut.
“Terkait gaji ke-13 dan THR untuk ASN, kemarin Bu Menteri Keuangan (Sri Mulyani) sudah menyampaikan bahwa alokasi anggaran telah disiapkan oleh masing-masing instansi pemerintah,” ujar Rini dalam keterangan video Kemenpan RB, Jumat (7/2/2025).
Ia menegaskan bahwa kebijakan ini juga sudah tertuang dalam Nota Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.
“Pemberian THR dan gaji ke-13 ini sebagai bentuk apresiasi pemerintah kepada ASN yang terus berkontribusi memberikan layanan terbaik kepada masyarakat,” lanjutnya.
Rini menyebutkan, kebijakan sedang dibahas bersama oleh Kemenpan RB, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Sekretariat Negara.
“Saat ini konsep kebijakan gaji ke-13 dan THR untuk ASN sedang disusun dan dibahas instrumen peraturan perundang-undangannya,” ucap Rini.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

08/02/2025 07:32