Cek Kesehatan Gratis di Hari Perdana, PCO: Respons Masyarakat Bagus
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan Adita Irawati mengatakan, program
cek kesehatan gratis
yang berlangsung perdana pada Senin hari ini mendapat respons bagus dari masyarakat.
Dia mengungkapkan, cek kesehatan gratis dimulai dengan 19 titik. Para menteri Kabinet Merah Putih turut melihat pengecekan kesehatan perdana di sejumlah titik tersebut.
“Tadi ada 19 titik yang dikunjungi para menteri Kabinet Merah Putih dan tentu didampingi oleh kami Kantor Komunikasi Kepresidenan, sehingga kami bisa melihat langsung di masyarakat bahwa animo masyarakat luar biasa,” kata Adita di Menara Kompas, Palmerah, Jakarta Pusat, Senin (10/2/2025)
Adita menyebut, dirinya juga sempat menyambangi Puskesmas di Tanah Abang, pagi tadi. Menurut dia, antrean di sana cukup membludak karena rerata Puskesmas melayani 30 orang yang melakukan pengecekan kesehatan per hari.
Dia pun menerima respons dari masyarakat yang kebanyakan mengakui baru merasakan diberi akses oleh negara untuk cek kesehatan gratis.
“Banyak sekali yang menyampaikan testimoni itu. Bagi kami ini artinya apa yang menjadi harapan dari program ini setidaknya di hari pertama ini bisa tercapai, respons masyarakat bagus,” ujarnya.
Nantinya, kata Adita, hasil cek kesehatan akan menjadi deteksi dini. Jika ditemukan penyakit, masyarakat bisa segera melakukan pengobatan sehingga penyakit itu tidak memburuk.
“Jadi lebih cepat diketahui lebih cepat juga untuk bisa diantisipasi. Nah, tadi dengan hasil cek kesehatan gratis mereka umumnya sudah terima tuh istilahnya report kesehatannya, report kesehatannya. Dari situ tinggal nanti apa yang akan ditindaklanjuti,” katanya.
Menurut Adita, hal ini menjadi salah satu langkah strategis untuk mencegah meningkatnya penderita penyakit-penyakit stadium lanjut. Sebab diketahui, penyakit stadium lanjut dapat membebani penderita maupun negara.
Adapun untuk mendapatkan kuota cek kesehatan gratis, Adita menyarankan agar masyarakat untuk segara mendaftarkan diri dalam aplikasi Satu Sehat.
“Jadi nanti ada notifikasi bahkan sebulan sebelum jatuh hari ultahnya sudah diberitahukan Anda sudah berhak melakukan ini dari tanggal ini hingga tanggal sekian,” ujarnya.
Sebagai informasi, cek kesehatan gratis dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI dimulai serentak hari ini, Senin (10/2/2025).
Cek kesehatan gratis
dilakukan Puskesmas dengan terlebih dulu mendaftar
online
melalui aplikasi Satu Sehat atau datang langsung ke Puskesmas bagi wilayah yang kesulitan internet.
Program cek kesehatan gratis ini terbagi dibagi menjadi tiga jenis, yakni cek kesehatan gratis di hari ulang tahun, cek kesehatan gratis di sekolah, dan cek kesehatan gratis khusus.
Cek kesehatan gratis sebagai kado ulang tahun yang berlaku hari ini, ditujukan untuk masyarakat berusia enam tahun ke bawah dan 18 tahun ke atas.
Sementara anak berusia 7-17 tahun, baru bisa mengikuti cek kesehatan gratis pada Juli 2025, sesuai tahun ajaran baru dan dilakukan di sekolah masing-masing.
Masyarakat dapat mendaftar cek kesehatan gratis melalui aplikasi Satu Sehat, WhatsApp layanan Kemenkes di nomor 0811 10500567, atau datang langsung ke Puskesmas terdekat.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
Category: Kompas.com Nasional
-
/data/photo/2025/01/13/6784e84ae8bc9.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Cek Kesehatan Gratis di Hari Perdana, PCO: Respons Masyarakat Bagus Nasional 10 Februari 2025
-
/data/photo/2025/01/29/6799fe2a39e34.jpeg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Soal Efisiensi Anggaran, Cak Imin: Mutlak untuk Hindari Pemborosan Nasional 10 Februari 2025
Soal Efisiensi Anggaran, Cak Imin: Mutlak untuk Hindari Pemborosan
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM)
Muhaimin Iskandar
menegaskan bahwa
efisiensi anggaran
merupakan langkah mutlak yang harus dilakukan.
Namun, pria yang karib disapa
Cak Imin
ini juga mengakui bahwa proses efisiensi anggaran kemungkinan akan mengalami revisi dan
review
di kemudian hari.
“Efisiensi itu harus dilakukan. Soal nantinya perlu revisi dan revitalisasi, itu proses. Tapi efisiensi ini mutlak untuk menghindari pemborosan anggaran yang tidak tepat sasaran,” ujar Cak Imin saat ditemui di Puskesmas Ciater, Tangerang Selatan (Tangsel) Senin (10/2/2025).
Cak Imin tidak menampik bahwa kebijakan efisiensi anggaran mendapat respons beragam, termasuk protes dari internal kementerian dan Aparatur Sipil Negara (ASN).
Namun, dia tetap mendukung kebijakan tersebut sebagai langkah yang diperlukan.
“Semua pasti protes. Tapi ini ibarat pil pahit, pahit di awal, tapi bermanfaat untuk negara. Semua harus menerima, dan saya pendukung utama efisiensi. Kementerian saya saja separuh hilang,” katanya.
Menurut dia, efisiensi penting agar anggaran negara digunakan secara lebih efektif dan tepat sasaran.
“Saya pikir ini bagus buat kita. Lebih efisien dalam melangkah,” ujar Cak Imin.
Meskipun efisiensi sedang berjalan, Cak Imin menyebut bahwa nantinya akan ada evaluasi lebih lanjut untuk memastikan kebijakan ini tidak mengganggu program prioritas.
“Pasti akan ada revisi. Setelah efisiensi dan pemotongan, nanti akan ada review untuk melihat mana yang benar-benar prioritas,” katanya.
Cak Imin juga mengatakan bahwa seluruh pembahasan di DPR sementara ditahan agar revisi bisa dilakukan terlebih dahulu.
“Makanya pembahasan di DPR di-
hold
supaya ada revisi dulu. Nanti kita cek lagi mana yang benar-benar vital. Saya juga mendukung Menkeu agar anggaran yang tidak penting tetap dipotong,” ujarnya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -
/data/photo/2025/02/10/67a9c0f12ddfa.jpeg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Singgung Efisiensi Anggaran, Prabowo: Ada yang Melawan Saya, Merasa Jadi Raja Kecil Nasional 10 Februari 2025
Singgung Efisiensi Anggaran, Prabowo: Ada yang Melawan Saya, Merasa Jadi Raja Kecil
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Presiden RI
Prabowo Subianto
menyinggung soal kebijakan
efisiensi anggaran
di kementerian/lembaga saat memberikan sambutan pada Pembukaan Kongres XVIII Muslimat Nahdlatul Ulama (NU) di Surabaya, Jawa Timur, Senin (10/2/2025).
Menurut Prabowo, ada pihak yang melawan dirinya dan merasa kebal hukum dalam birokrasi.
“Saya ingin melakukan penghematan, saya ingin pengeluaran-pengeluaran yang tidak perlu, pengeluaran-pengeluaran yang mubazir, pengeluaran-pengeluaran yang alasan untuk nyolong, saya ingin dihentikan dibersihkan,” kata Prabowo seperti dilihat di YouTube Sekretariat Presiden.
“Ada yang melawan saya ada. Dalam birokrasi merasa sudah kebal hukum, merasa sudah menjadi raja kecil, ada,” ungkapnya.
Padahal, menurut Prabowo, tujuan penghematan anggaran adalah untuk masyarakat Indonesia, khususnya memberi makan untuk anak-anak dan memperbaiki sekolah.
Terlebih, kata Prabowo, banyak sekolah di Indonesia yang masih perlu perbaikan dan memakan banyak anggaran.
“Saya berapa hari ini lihat sekolah-sekolah. Kita punya 330.000 sekolah. Anggaran untuk perbaikan sekolahnya cukup untuk memperbaiki mungkin 20.000 sekolah. Berapa tahun kita mau selesaikan 330.000 sekolah?” ujarnya.
Oleh karenanya, ia meminta kementerian/lembaga memangkas perjalanan yang tidak perlu, misalnya perjalanan dinas luar negeri yang tidak mendesak.
“Karena itu perjalanan dinas, perjalanan ke luar negeri dikurangi. Kau boleh melawan Prabowo, tapi nanti kau lawan emak-emak itu semua. Bandel, ndablek,” terang Prabowo.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -
/data/photo/2025/02/10/67a989efe9553.jpeg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Cak Imin Pastikan Efisiensi Anggaran Tak Ganggu Program Cek Kesehatan Gratis Nasional 10 Februari 2025
Cak Imin Pastikan Efisiensi Anggaran Tak Ganggu Program Cek Kesehatan Gratis
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM)
Muhaimin Iskandar
atau
Cak Imin
memastikan bahwa
efisiensi anggaran
tidak akan menghambat pelaksanaan program
Cek Kesehatan Gratis
(CKG) yang merupakan bagian dari Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC).
“Anggaran sudah dianggarkan untuk tahun 2025, dan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) berkomitmen bahwa
cek kesehatan gratis
ini akan diberikan haknya kepada seluruh masyarakat Indonesia, sebanyak 281 juta rakyat Indonesia,” ujar Cak Imin di Puskesmas Ciater Tangerang Selatan (Tangsel), Senin (10/2/2025).
Menurut dia, program ini akan tetap berjalan sesuai rencana, termasuk pelaksanaan di 19 titik lokasi awal yang telah ditetapkan pemerintah.
Cak Imin juga menekankan perihal pentingnya keikutsertaan masyarakat dalam BPJS Kesehatan sebagai bentuk gotong royong dalam sistem jaminan kesehatan nasional.
“Pelayanan kesehatan ini adalah sistem gotong royong, di mana yang kuat menolong yang lemah, dan yang lemah bisa terbantu,” katanya.
“Jadi, jangan melihat iuran BPJS sebagai beban, tetapi sebagai bentuk arisan kesehatan bersama,” ujar Cak Imin lagi.
Dia pun mengajak seluruh masyarakat untuk segera menjadi peserta aktif dan memastikan kepesertaan tetap aktif di BPJS kesehatan, agar tidak mengalami kendala dalam mengakses layanan kesehatan.
Terkait keberlanjutan program, Cak Imin memastikan bahwa anggaran BPJS Kesehatan aman hingga tahun-tahun mendatang selama masyarakat disiplin dalam kepesertaan dan pembayaran iuran.
“Anggaran BPJS Alhamdulillah masih aman sampai tahun depan, bahkan untuk tahun-tahun yang akan datang. Jika semua disiplin menjadi peserta BPJS, maka pelayanan kesehatan bisa berjalan optimal,” kata Cak Imin.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -
/data/photo/2025/02/10/67a9789e494ee.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
KPK Bawa 142 Bukti Tertulis di Sidang Praperadilan Hasto Nasional 10 Februari 2025
KPK Bawa 142 Bukti Tertulis di Sidang Praperadilan Hasto
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Tim hukum Komisi Pemberantasan Korupsi (
KPK
) membawa 142 bukti tertulis dalam
sidang praperadilan
yang diajukan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP
Hasto Kristiyanto
di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Senin (10/2/2025).
Selain itu, KPK juga membawa 11 bukti berupa barang elektronik yang disita dari pihak-pihak terkait perkara tersebut.
Namun, barang bukti tersebut baru bisa diserahkan kepada hakim pada Selasa (11/2/2025).
“Kami menghadirkan barang bukti termohon, itu ada 153. Tapi 11 di antaranya berupa barang bukti elektronik dan hakim mengagendakan pada hari ini adalah sidang bukti tertulis, sehingga untuk pelaksanaannya, untuk barang bukti elektronik diminta ditunda untuk besok pagi,” kata Plt Biro Hukum KPK Iskandar Marwanto di PN Jakarta Selatan, Senin.
Iskandar mengatakan, bukti tertulis yang diserahkan kepada hakim berupa surat-surat administrasi penindakan seperti surat penyelidikan, penyidikan, penggeledahan, penyitaan, dan berita acara pemeriksaan (BAP).
“Dan kemudian juga, ada yang terpenting dari keterangan lampirannya berupa konfirmasi dari Dewas KPK berkenaan dengan peristiwa penggeledahan dari Pak Kusnadi (Staf Hasto) yang pernah dilakukan pengajuan ke Dewas dan itu sudah dilakukan pemeriksaan oleh Dewas dan memang hasilnya tidak ada pelanggaran etik dalam konteks itu,” ujarnya.
Lebih lanjut, Iskandar mengatakan, pihaknya akan menghadirkan empat orang ahli yang akan menjelaskan proses penegakan hukum oleh penyidik KPK.
“Karena untuk keseimbangan kemarin, pemohon mengajukan ahli, kami juga akan mengajukan ahli 4 orang,” ucap dia.
Untuk diketahui, Hasto mengajukan gugatan praperadilan untuk menggugurkan statusnya sebagai tersangka kasus dugaan korupsi yang ditetapkan oleh KPK.
KPK menduga Hasto turut menyuap komisioner KPU Wahyu Setiawan demi meloloskan eks kader PDI-P Harun Masiku menjadi anggota DPR periode 2019-2024 lewat mekanisme pergantian antarwaktu.
Hasto juga disangka merintangi penyidikan terhadap Harun Masiku yang masih berstatus buron sejak tahun 2020.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -
/data/photo/2024/10/28/671eca7d34604.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Pengacara Ronald Tannur Gelontorkan Rp 5 M untuk Kondisikan Majelis Kasasi Nasional 10 Februari 2025
Pengacara Ronald Tannur Gelontorkan Rp 5 M untuk Kondisikan Majelis Kasasi
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Pengacara terdakwa pelaku pembunuhan Gregorius
Ronald Tannur
,
Lisa Rachmat
, disebut menyediakan uang Rp 5 miliar untuk mengurus putusan kasasi perkara kliennya di
Mahkamah Agung
(MA).
Hal ini diungkapkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Agung saat membacakan surat dakwaan eks pejabat MA,
Zarof Ricar
, yang ditengarai membantu pengurusan suap tersebut.
Jaksa mengatakan, setelah Ronald Tannur divonis bebas oleh Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Lisa menemui Zarof di kediamannya di Jakarta Selatan.
Ia meminta bantuan agar Zarof mengkondisikan putusan kasasi kliennya di MA.
“Sebagai upaya untuk mempengaruhi hakim yang mengadili perkara kasasi sesuai keinginan Lisa Rachmat, maka Lisa Rachmat akan memberikan uang sebesar Rp 6.000.000.000,” kata jaksa di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Senin (10/2/2025).
Jaksa menyebut, selain menyediakan Rp 5 miliar untuk majelis kasasi, Lisa juga menjanjikan Rp 1 miliar untuk Zarof Ricar.
Zarof pun menyanggupi permintaan Lisa dan kemudian menemui Hakim Agung Soesilo pada 27 September 2024 di Universitas Negeri Makassar dalam acara pengukuhan guru besar Herri Swantoro.
Ketika menemui Zarof di kediamannya, Lisa sudah mengetahui bahwa Soesilo merupakan hakim agung yang memimpin majelis kasasi.
Dalam pertemuan di universitas itu, Zarof menyampaikan permintaan Lisa agar putusan kasasi menguatkan putusan PN Surabaya.
“Soesilo menanggapi dengan menyampaikan akan melihat perkaranya terlebih dahulu,” ujar jaksa.
Sesuai janjinya, Lisa kemudian menyerahkan uang untuk mengkondisikan majelis kasasi sebesar Rp 5 miliar dalam dua tahap.
Pada 22 Oktober 2024, majelis kasasi MA menyatakan Ronald Tannur terbukti bersalah dan membatalkan putusan PN Surabaya.
Majelis kasasi pun menjatuhkan hukuman 6 tahun penjara terhadap Ronald Tannur.
Namun, dalam putusan itu, Soesilo menyatakan
dissenting opinion
atau perbedaan pendapat, menilai Ronald Tannur tidak terbukti bersalah.
“Hakim Soesilo yang pada pokoknya menyatakan Gregorius Ronald Tannur tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh penuntut umum,” tutur jaksa.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -
/data/photo/2025/02/10/67a9763fdd5b1.jpeg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Panglima Peringatkan Prajurit TNI agar Tidak Arogan Nasional 10 Februari 2025
Panglima Peringatkan Prajurit TNI agar Tidak Arogan
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –Panglima TNI
Jenderal TNI Agus Subiyanto berpesan kepada seluruh prajurit TNI untuk tidak berperilaku arogan dan tetap menjaga kepercayaan masyarakat.
Hal ini disampaikan Agus di hadapan ratusaan prajurit dalam upacara operasi penegakan ketertiban (Gaktib) dan operasi yustisi tahun anggaran 2025, di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Senin (10/2/2025).
“Bina soliditas dan kekompakan bersama seluruh komponen bangsa dengan tidak menunjukkan perilaku yang arogan dan selalu menjaga kepercayaan rakyat,” kata Panglima TNI, Senin.
Agus pun berpesan kepada polisi militer TNI untuk berkontribusi pada upaya penegakan hukum, karena reformasi hukum adalah salah satu program prioritas pemerintah.
“Polisi militer harus mampu menjadi aparat penegak hukum yang mampu memberikan kontribusi positif terhadap penegakan hukum, tidak hanya di lingkungan TNI namun juga dalam lingkup nasional,” kata dia.
Seluruh prajurit TNI juga diminta memegang teguh sumpah prajurit, Sapta Marga, dan 8 Wajib TNI selama operasi Gaktib dan Yustisi.
“Pegang teguh sumpah prajurit, Sapta Marga, dan 8 Wajib TNI dalam melaksanakan tugas operasi ini agar Anda mampu menjalankan tugas secara profesional,” ujar mantan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) ini.
“Selalu waspada dan sigap dalam menghadapi perkembangan situasi yang tidak terduga,” kata Agus melanjutkan.
Prajurit juga diminta kreatif dan inovatif saat berada di lapangan, tak hanya terpaku pada beragam aturan pokok.
Menurut Panglima, hal ini mampu membuat pelaksanaan tugas menjadi lebih optimal.
Kendati begitu, Agus menekankan pentingnya peningkatan pengawasan dan pengendalian selama operasi berlangsung agar berjalan sesuai harapan.
“Laksanakan tugas dengan semangat, dedikasi, dan disiplin yang tinggi,” kata dia.
Untuk diketahui, belakangan TNI disorot oleh masyarakat karena berbagai kasus kekerasan.
Pada akhir 2024, kasus TNI melakukan kekerasan terus menjadi pemberitaan.
Salah satunya adalah kasus kekerasan terhadap warga di Deli Serdang, Sumatera Utara, yang melibatkan puluhan prajurit TNI Angkatan Darat (AD).
Pada awal tahun ini, tiga prajurit TNI Angkatan Laut (AL) juga terlibat dalam kasus pembunuhan bos rental mobil di Tangerang, Banten.
Ketiga prajurit itu kini sedang berproses hukum di pengadilan militer.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
/data/photo/2025/02/10/67a97afc0d056.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
/data/photo/2025/01/23/6791fccb4af7a.jpeg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
/data/photo/2024/10/25/671b44cc40506.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)