Category: Kompas.com Nasional

  • Cek Kesehatan Gratis di Hari Perdana, PCO: Respons Masyarakat Bagus
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        10 Februari 2025

    Cek Kesehatan Gratis di Hari Perdana, PCO: Respons Masyarakat Bagus Nasional 10 Februari 2025

    Cek Kesehatan Gratis di Hari Perdana, PCO: Respons Masyarakat Bagus
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan Adita Irawati mengatakan, program
    cek kesehatan gratis
    yang berlangsung perdana pada Senin hari ini mendapat respons bagus dari masyarakat.
    Dia mengungkapkan, cek kesehatan gratis dimulai dengan 19 titik. Para menteri Kabinet Merah Putih turut melihat pengecekan kesehatan perdana di sejumlah titik tersebut.
    “Tadi ada 19 titik yang dikunjungi para menteri Kabinet Merah Putih dan tentu didampingi oleh kami Kantor Komunikasi Kepresidenan, sehingga kami bisa melihat langsung di masyarakat bahwa animo masyarakat luar biasa,” kata Adita di Menara Kompas, Palmerah, Jakarta Pusat, Senin (10/2/2025)
    Adita menyebut, dirinya juga sempat menyambangi Puskesmas di Tanah Abang, pagi tadi. Menurut dia, antrean di sana cukup membludak karena rerata Puskesmas melayani 30 orang yang melakukan pengecekan kesehatan per hari.
    Dia pun menerima respons dari masyarakat yang kebanyakan mengakui baru merasakan diberi akses oleh negara untuk cek kesehatan gratis.
    “Banyak sekali yang menyampaikan testimoni itu. Bagi kami ini artinya apa yang menjadi harapan dari program ini setidaknya di hari pertama ini bisa tercapai, respons masyarakat bagus,” ujarnya.
    Nantinya, kata Adita, hasil cek kesehatan akan menjadi deteksi dini. Jika ditemukan penyakit, masyarakat bisa segera melakukan pengobatan sehingga penyakit itu tidak memburuk.
    “Jadi lebih cepat diketahui lebih cepat juga untuk bisa diantisipasi. Nah, tadi dengan hasil cek kesehatan gratis mereka umumnya sudah terima tuh istilahnya report kesehatannya, report kesehatannya. Dari situ tinggal nanti apa yang akan ditindaklanjuti,” katanya.
    Menurut Adita, hal ini menjadi salah satu langkah strategis untuk mencegah meningkatnya penderita penyakit-penyakit stadium lanjut. Sebab diketahui, penyakit stadium lanjut dapat membebani penderita maupun negara.
    Adapun untuk mendapatkan kuota cek kesehatan gratis, Adita menyarankan agar masyarakat untuk segara mendaftarkan diri dalam aplikasi Satu Sehat.
    “Jadi nanti ada notifikasi bahkan sebulan sebelum jatuh hari ultahnya sudah diberitahukan Anda sudah berhak melakukan ini dari tanggal ini hingga tanggal sekian,” ujarnya.
    Sebagai informasi, cek kesehatan gratis dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI dimulai serentak hari ini, Senin (10/2/2025).
    Cek kesehatan gratis
    dilakukan Puskesmas dengan terlebih dulu mendaftar
    online
    melalui aplikasi Satu Sehat atau datang langsung ke Puskesmas bagi wilayah yang kesulitan internet.
    Program cek kesehatan gratis ini terbagi dibagi menjadi tiga jenis, yakni cek kesehatan gratis di hari ulang tahun, cek kesehatan gratis di sekolah, dan cek kesehatan gratis khusus.
    Cek kesehatan gratis sebagai kado ulang tahun yang berlaku hari ini, ditujukan untuk masyarakat berusia enam tahun ke bawah dan 18 tahun ke atas.
    Sementara anak berusia 7-17 tahun, baru bisa mengikuti cek kesehatan gratis pada Juli 2025, sesuai tahun ajaran baru dan dilakukan di sekolah masing-masing.
    Masyarakat dapat mendaftar cek kesehatan gratis melalui aplikasi Satu Sehat, WhatsApp layanan Kemenkes di nomor 0811 10500567, atau datang langsung ke Puskesmas terdekat.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Soal Efisiensi Anggaran, Cak Imin: Mutlak untuk Hindari Pemborosan
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        10 Februari 2025

    Soal Efisiensi Anggaran, Cak Imin: Mutlak untuk Hindari Pemborosan Nasional 10 Februari 2025

    Soal Efisiensi Anggaran, Cak Imin: Mutlak untuk Hindari Pemborosan
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM)
    Muhaimin Iskandar
    menegaskan bahwa
    efisiensi anggaran
    merupakan langkah mutlak yang harus dilakukan.
    Namun, pria yang karib disapa
    Cak Imin
    ini juga mengakui bahwa proses efisiensi anggaran kemungkinan akan mengalami revisi dan
    review
    di kemudian hari.
    “Efisiensi itu harus dilakukan. Soal nantinya perlu revisi dan revitalisasi, itu proses. Tapi efisiensi ini mutlak untuk menghindari pemborosan anggaran yang tidak tepat sasaran,” ujar Cak Imin saat ditemui di Puskesmas Ciater, Tangerang Selatan (Tangsel) Senin (10/2/2025).
    Cak Imin tidak menampik bahwa kebijakan efisiensi anggaran mendapat respons beragam, termasuk protes dari internal kementerian dan Aparatur Sipil Negara (ASN).
    Namun, dia tetap mendukung kebijakan tersebut sebagai langkah yang diperlukan.
    “Semua pasti protes. Tapi ini ibarat pil pahit, pahit di awal, tapi bermanfaat untuk negara. Semua harus menerima, dan saya pendukung utama efisiensi. Kementerian saya saja separuh hilang,” katanya.
    Menurut dia, efisiensi penting agar anggaran negara digunakan secara lebih efektif dan tepat sasaran.
    “Saya pikir ini bagus buat kita. Lebih efisien dalam melangkah,” ujar Cak Imin.
    Meskipun efisiensi sedang berjalan, Cak Imin menyebut bahwa nantinya akan ada evaluasi lebih lanjut untuk memastikan kebijakan ini tidak mengganggu program prioritas.
    “Pasti akan ada revisi. Setelah efisiensi dan pemotongan, nanti akan ada review untuk melihat mana yang benar-benar prioritas,” katanya.
    Cak Imin juga mengatakan bahwa seluruh pembahasan di DPR sementara ditahan agar revisi bisa dilakukan terlebih dahulu.
    “Makanya pembahasan di DPR di-
    hold
    supaya ada revisi dulu. Nanti kita cek lagi mana yang benar-benar vital. Saya juga mendukung Menkeu agar anggaran yang tidak penting tetap dipotong,” ujarnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Singgung Efisiensi Anggaran, Prabowo: Ada yang Melawan Saya, Merasa Jadi Raja Kecil
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        10 Februari 2025

    Singgung Efisiensi Anggaran, Prabowo: Ada yang Melawan Saya, Merasa Jadi Raja Kecil Nasional 10 Februari 2025

    Singgung Efisiensi Anggaran, Prabowo: Ada yang Melawan Saya, Merasa Jadi Raja Kecil
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Presiden RI
    Prabowo Subianto
    menyinggung soal kebijakan
    efisiensi anggaran
    di kementerian/lembaga saat memberikan sambutan pada Pembukaan Kongres XVIII Muslimat Nahdlatul Ulama (NU) di Surabaya, Jawa Timur, Senin (10/2/2025).
    Menurut Prabowo, ada pihak yang melawan dirinya dan merasa kebal hukum dalam birokrasi.
    “Saya ingin melakukan penghematan, saya ingin pengeluaran-pengeluaran yang tidak perlu, pengeluaran-pengeluaran yang mubazir, pengeluaran-pengeluaran yang alasan untuk nyolong, saya ingin dihentikan dibersihkan,” kata Prabowo seperti dilihat di YouTube Sekretariat Presiden.
    “Ada yang melawan saya ada. Dalam birokrasi merasa sudah kebal hukum, merasa sudah menjadi raja kecil, ada,” ungkapnya.
    Padahal, menurut Prabowo, tujuan penghematan anggaran adalah untuk masyarakat Indonesia, khususnya memberi makan untuk anak-anak dan memperbaiki sekolah.
    Terlebih, kata Prabowo, banyak sekolah di Indonesia yang masih perlu perbaikan dan memakan banyak anggaran.
    “Saya berapa hari ini lihat sekolah-sekolah. Kita punya 330.000 sekolah. Anggaran untuk perbaikan sekolahnya cukup untuk memperbaiki mungkin 20.000 sekolah. Berapa tahun kita mau selesaikan 330.000 sekolah?” ujarnya.
    Oleh karenanya, ia meminta kementerian/lembaga memangkas perjalanan yang tidak perlu, misalnya perjalanan dinas luar negeri yang tidak mendesak.
    “Karena itu perjalanan dinas, perjalanan ke luar negeri dikurangi. Kau boleh melawan Prabowo, tapi nanti kau lawan emak-emak itu semua. Bandel, ndablek,” terang Prabowo.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Cak Imin Pastikan Efisiensi Anggaran Tak Ganggu Program Cek Kesehatan Gratis
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        10 Februari 2025

    Cak Imin Pastikan Efisiensi Anggaran Tak Ganggu Program Cek Kesehatan Gratis Nasional 10 Februari 2025

    Cak Imin Pastikan Efisiensi Anggaran Tak Ganggu Program Cek Kesehatan Gratis
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM)
    Muhaimin Iskandar
    atau
    Cak Imin
    memastikan bahwa
    efisiensi anggaran
    tidak akan menghambat pelaksanaan program
    Cek Kesehatan Gratis
    (CKG) yang merupakan bagian dari Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC).
    “Anggaran sudah dianggarkan untuk tahun 2025, dan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) berkomitmen bahwa
    cek kesehatan gratis
    ini akan diberikan haknya kepada seluruh masyarakat Indonesia, sebanyak 281 juta rakyat Indonesia,” ujar Cak Imin di Puskesmas Ciater Tangerang Selatan (Tangsel), Senin (10/2/2025).
    Menurut dia, program ini akan tetap berjalan sesuai rencana, termasuk pelaksanaan di 19 titik lokasi awal yang telah ditetapkan pemerintah.
    Cak Imin juga menekankan perihal pentingnya keikutsertaan masyarakat dalam BPJS Kesehatan sebagai bentuk gotong royong dalam sistem jaminan kesehatan nasional.
    “Pelayanan kesehatan ini adalah sistem gotong royong, di mana yang kuat menolong yang lemah, dan yang lemah bisa terbantu,” katanya.
    “Jadi, jangan melihat iuran BPJS sebagai beban, tetapi sebagai bentuk arisan kesehatan bersama,” ujar Cak Imin lagi.
    Dia pun mengajak seluruh masyarakat untuk segera menjadi peserta aktif dan memastikan kepesertaan tetap aktif di BPJS kesehatan, agar tidak mengalami kendala dalam mengakses layanan kesehatan.
    Terkait keberlanjutan program, Cak Imin memastikan bahwa anggaran BPJS Kesehatan aman hingga tahun-tahun mendatang selama masyarakat disiplin dalam kepesertaan dan pembayaran iuran.
    “Anggaran BPJS Alhamdulillah masih aman sampai tahun depan, bahkan untuk tahun-tahun yang akan datang. Jika semua disiplin menjadi peserta BPJS, maka pelayanan kesehatan bisa berjalan optimal,” kata Cak Imin.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • KPK Bawa 142 Bukti Tertulis di Sidang Praperadilan Hasto
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        10 Februari 2025

    KPK Bawa 142 Bukti Tertulis di Sidang Praperadilan Hasto Nasional 10 Februari 2025

    KPK Bawa 142 Bukti Tertulis di Sidang Praperadilan Hasto
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Tim hukum Komisi Pemberantasan Korupsi (
    KPK
    ) membawa 142 bukti tertulis dalam
    sidang praperadilan
    yang diajukan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP
    Hasto Kristiyanto
    di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Senin (10/2/2025).
    Selain itu, KPK juga membawa 11 bukti berupa barang elektronik yang disita dari pihak-pihak terkait perkara tersebut.
    Namun, barang bukti tersebut baru bisa diserahkan kepada hakim pada Selasa (11/2/2025).
    “Kami menghadirkan barang bukti termohon, itu ada 153. Tapi 11 di antaranya berupa barang bukti elektronik dan hakim mengagendakan pada hari ini adalah sidang bukti tertulis, sehingga untuk pelaksanaannya, untuk barang bukti elektronik diminta ditunda untuk besok pagi,” kata Plt Biro Hukum KPK Iskandar Marwanto di PN Jakarta Selatan, Senin.
    Iskandar mengatakan, bukti tertulis yang diserahkan kepada hakim berupa surat-surat administrasi penindakan seperti surat penyelidikan, penyidikan, penggeledahan, penyitaan, dan berita acara pemeriksaan (BAP).
    “Dan kemudian juga, ada yang terpenting dari keterangan lampirannya berupa konfirmasi dari Dewas KPK berkenaan dengan peristiwa penggeledahan dari Pak Kusnadi (Staf Hasto) yang pernah dilakukan pengajuan ke Dewas dan itu sudah dilakukan pemeriksaan oleh Dewas dan memang hasilnya tidak ada pelanggaran etik dalam konteks itu,” ujarnya.
    Lebih lanjut, Iskandar mengatakan, pihaknya akan menghadirkan empat orang ahli yang akan menjelaskan proses penegakan hukum oleh penyidik KPK.
    “Karena untuk keseimbangan kemarin, pemohon mengajukan ahli, kami juga akan mengajukan ahli 4 orang,” ucap dia.
    Untuk diketahui, Hasto mengajukan gugatan praperadilan untuk menggugurkan statusnya sebagai tersangka kasus dugaan korupsi yang ditetapkan oleh KPK.
    KPK menduga Hasto turut menyuap komisioner KPU Wahyu Setiawan demi meloloskan eks kader PDI-P Harun Masiku menjadi anggota DPR periode 2019-2024 lewat mekanisme pergantian antarwaktu.
    Hasto juga disangka merintangi penyidikan terhadap Harun Masiku yang masih berstatus buron sejak tahun 2020.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pengacara Ronald Tannur Gelontorkan Rp 5 M untuk Kondisikan Majelis Kasasi
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        10 Februari 2025

    Pengacara Ronald Tannur Gelontorkan Rp 5 M untuk Kondisikan Majelis Kasasi Nasional 10 Februari 2025

    Pengacara Ronald Tannur Gelontorkan Rp 5 M untuk Kondisikan Majelis Kasasi
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Pengacara terdakwa pelaku pembunuhan Gregorius
    Ronald Tannur
    ,
    Lisa Rachmat
    , disebut menyediakan uang Rp 5 miliar untuk mengurus putusan kasasi perkara kliennya di
    Mahkamah Agung
    (MA).
    Hal ini diungkapkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Agung saat membacakan surat dakwaan eks pejabat MA,
    Zarof Ricar
    , yang ditengarai membantu pengurusan suap tersebut.
    Jaksa mengatakan, setelah Ronald Tannur divonis bebas oleh Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Lisa menemui Zarof di kediamannya di Jakarta Selatan.
    Ia meminta bantuan agar Zarof mengkondisikan putusan kasasi kliennya di MA.
    “Sebagai upaya untuk mempengaruhi hakim yang mengadili perkara kasasi sesuai keinginan Lisa Rachmat, maka Lisa Rachmat akan memberikan uang sebesar Rp 6.000.000.000,” kata jaksa di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Senin (10/2/2025).
    Jaksa menyebut, selain menyediakan Rp 5 miliar untuk majelis kasasi, Lisa juga menjanjikan Rp 1 miliar untuk Zarof Ricar.
    Zarof pun menyanggupi permintaan Lisa dan kemudian menemui Hakim Agung Soesilo pada 27 September 2024 di Universitas Negeri Makassar dalam acara pengukuhan guru besar Herri Swantoro.
    Ketika menemui Zarof di kediamannya, Lisa sudah mengetahui bahwa Soesilo merupakan hakim agung yang memimpin majelis kasasi.
    Dalam pertemuan di universitas itu, Zarof menyampaikan permintaan Lisa agar putusan kasasi menguatkan putusan PN Surabaya.
    “Soesilo menanggapi dengan menyampaikan akan melihat perkaranya terlebih dahulu,” ujar jaksa.
    Sesuai janjinya, Lisa kemudian menyerahkan uang untuk mengkondisikan majelis kasasi sebesar Rp 5 miliar dalam dua tahap.
    Pada 22 Oktober 2024, majelis kasasi MA menyatakan Ronald Tannur terbukti bersalah dan membatalkan putusan PN Surabaya.
    Majelis kasasi pun menjatuhkan hukuman 6 tahun penjara terhadap Ronald Tannur.
    Namun, dalam putusan itu, Soesilo menyatakan
    dissenting opinion
    atau perbedaan pendapat, menilai Ronald Tannur tidak terbukti bersalah.
    “Hakim Soesilo yang pada pokoknya menyatakan Gregorius Ronald Tannur tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh penuntut umum,” tutur jaksa.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • TNI Akui Kasus Pelanggaran Prajurit Marak Terjadi Akhir-akhir Ini
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        10 Februari 2025

    TNI Akui Kasus Pelanggaran Prajurit Marak Terjadi Akhir-akhir Ini Nasional 10 Februari 2025

    TNI Akui Kasus Pelanggaran Prajurit Marak Terjadi Akhir-akhir Ini
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Komandan Pusat Polisi Militer (Danpuspom)
    TNI
    , Mayjen TNI Yusri Nuryanto, mengakui marak terjadi kasus
    pelanggaran hukum
    yang melibatkan prajurit TNI beberapa waktu terakhir.
    Namun menurutnya, TNI sudah menindak semua kasus pelanggaran hukum tersebut.
    “Kemudian terkait memang terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang kemarin, mungkin rekan-rekan bisa melihat,” kata Danpuspom ditemui di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Senin (10/2/2025).
    “Memang terjadi pelanggaran, tapi semuanya sudah kita tindaklanjuti dari Pom Angkatan, Pomad, Pomal, maupun Pomau,” tambahnya.
    Salah satu kasus yang disorot Yusri yaitu penembakan bos rental mobil di rest area Tol Tangerang-Merak oleh tiga oknum TNI Angkatan Laut.
    Ia menegaskan, proses hukum terhadap ketiganya telah berjalan. Bahkan, hari ini mereka sudah mulai menjalani persidangan di Pengadilan Militer II-08 Jakarta.
    “Jadi para tersangka sudah ditahan, kemudian sudah dilakukan penyidikan. Kemudian berkas juga sudah kita limpahkan kepada Otmil (Oditurat Militer) maupun Dilmil (Pengadilan Militer) untuk proses persidangan di peradilan militer,” tutur Yusri.
    Selain kasus penembakan bos rental, ada sejumlah kasus yang melibatkan oknum prajurit TNI.
    Misalnya, kasus pembunuhan seorang perempuan berinisial KL (20) oleh prajurit TNI AL berinisial A di Sorong, Papua Barat Daya. Kasus ini diduga terjadi karena pelaku kesal dengan korban saat berhubungan badan.
    Selanjutnya, kasus pengancaman akan menembak yang dilakukan anggota Kodam III/Siliwangi berinisial Prada SA terhadap perempuan di depan sebuah klub malam di Kemang, Jakarta Selatan. Kasus ini dipicu karena diduga Prada SA memaksa dan meminta minum kepada para perempuan tersebut, namun ditolak.
    Terbaru kasus penyerangan terhadap warung warga di Desa Durin Simbelang, Kecamatan Pancur Batu, Deli Serdang, Sumatera Utara, oleh 40 personel Resimen Arhanud 2/Sisingamangaraja. Meski saat ini kasus telah berakhir damai, namun TNI tetap menindak prajurit yang terlibat.
    Yusri menambahkan bahwa TNI melibatkan intelijen militer dalam proses
    penegakan hukum
    prajurit.
    Semisal, untuk menentukan apakah seorang prajurit benar-benar terlibat dalam sebuah kasus pidana.
    “Jadi untuk kegiatan memang kan kita punya tim Lidpamfik (Penyelidikan dan Pengamanan Fisik). Jadi tim intel yang mereka berada di lapangan untuk mengumpulkan data-data apakah memang ini terjadi tindak pidana atau pelanggaran yang memang dilakukan oleh anggota TNI. Dari informasi tim intel inilah kita akan melaksanakan penindakan di lapangan,” jelas Danpuspom.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Panglima Peringatkan Prajurit TNI agar Tidak Arogan
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        10 Februari 2025

    Panglima Peringatkan Prajurit TNI agar Tidak Arogan Nasional 10 Februari 2025

    Panglima Peringatkan Prajurit TNI agar Tidak Arogan
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –

    Panglima TNI
    Jenderal TNI Agus Subiyanto berpesan kepada seluruh prajurit TNI untuk tidak berperilaku arogan dan tetap menjaga kepercayaan masyarakat.
    Hal ini disampaikan Agus di hadapan ratusaan prajurit dalam upacara operasi penegakan ketertiban (Gaktib) dan operasi yustisi tahun anggaran 2025, di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Senin (10/2/2025).
    “Bina soliditas dan kekompakan bersama seluruh komponen bangsa dengan tidak menunjukkan perilaku yang arogan dan selalu menjaga kepercayaan rakyat,” kata Panglima TNI, Senin.
    Agus pun berpesan kepada polisi militer TNI untuk berkontribusi pada upaya penegakan hukum, karena reformasi hukum adalah salah satu program prioritas pemerintah.
    “Polisi militer harus mampu menjadi aparat penegak hukum yang mampu memberikan kontribusi positif terhadap penegakan hukum, tidak hanya di lingkungan TNI namun juga dalam lingkup nasional,” kata dia.
    Seluruh prajurit TNI juga diminta memegang teguh sumpah prajurit, Sapta Marga, dan 8 Wajib TNI selama operasi Gaktib dan Yustisi.
    “Pegang teguh sumpah prajurit, Sapta Marga, dan 8 Wajib TNI dalam melaksanakan tugas operasi ini agar Anda mampu menjalankan tugas secara profesional,” ujar mantan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) ini.
    “Selalu waspada dan sigap dalam menghadapi perkembangan situasi yang tidak terduga,” kata Agus melanjutkan.
    Prajurit juga diminta kreatif dan inovatif saat berada di lapangan, tak hanya terpaku pada beragam aturan pokok.
    Menurut Panglima, hal ini mampu membuat pelaksanaan tugas menjadi lebih optimal.
    Kendati begitu, Agus menekankan pentingnya peningkatan pengawasan dan pengendalian selama operasi berlangsung agar berjalan sesuai harapan.
    “Laksanakan tugas dengan semangat, dedikasi, dan disiplin yang tinggi,” kata dia.
    Untuk diketahui, belakangan TNI disorot oleh masyarakat karena berbagai kasus kekerasan.
    Pada akhir 2024, kasus TNI melakukan kekerasan terus menjadi pemberitaan.
    Salah satunya adalah kasus kekerasan terhadap warga di Deli Serdang, Sumatera Utara, yang melibatkan puluhan prajurit TNI Angkatan Darat (AD).
    Pada awal tahun ini, tiga prajurit TNI Angkatan Laut (AL) juga terlibat dalam kasus pembunuhan bos rental mobil di Tangerang, Banten.
    Ketiga prajurit itu kini sedang berproses hukum di pengadilan militer.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Reshuffle Kabinet Tanpa Drama Politik
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        10 Februari 2025

    Reshuffle Kabinet Tanpa Drama Politik Nasional 10 Februari 2025

    Reshuffle Kabinet Tanpa Drama Politik
    Pengajar pada Program Studi Hukum Tata Negara UIN Sunan Gunung Djati Bandung
    APAKAH
    dikatakan mimpi, apabila kita berangan-angan terjadi
    reshuffle
    kabinet yang dasarnya bukan “
    drama politik
    ”?
    Kenapa dikatakan mimpi, karena dalam sejarah politik di negara kita,
    reshuffle
    kabinet sering terjadi karena penyesuaian konstelasi atau balas jasa politik.
    Apa mungkin prinsip meritokrasi diterapkan dalam
    reshuffle
    , di mana hanya kompetensi dan hasil kerja yang menentukan siapa bertahan dan siapa harus pergi dari kabinet?
    Dalam prinsip meritokrasi, seorang presiden menyerupai seorang direktur utama korporasi yang memberhentikan direktur divisinya yang tidak mencapai target, bukan karena pertimbangan faktor-faktor eksternal berbau politik.
    Kita tahu persis hal ini susah terjadi, tapi harus dicoba. Minimalnya diwacanakan.
    Seorang menteri dalam suatu kabinet tidak lagi berlindung di balik tameng kedekatan personal dengan sang pemimpin atau kesetiaan politik. Tameng mereka hanya satu: kinerja.
    Setiap menteri bangun ketika pagi, bukan khawatir kehilangan jabatan karena intrik politik, tetapi mereka khawatir tidak bisa bekerja dengan optimal.
    Tampaknya, di bawah prinsip meritokrasi,
    reshuffle
    bisa menjadi bagian dari ritme normal dalam ekosistem pemerintahan.
    Reshuffle
    kabinet bukan lagi dianggap sebagai drama politik, tetapi sebagai peristiwa senormal pergantian musim.
    Dalam hal ini,
    reshuffle
    seperti gugurnya daun-daun tua di musim gugur untuk memberi ruang bagi tunas baru di musim semi.
    Tidak ada drama, tidak ada manuver licik, dan tidak ada persekongkolan di ruang gelap. Hanya ada transparansi dan mekanisme evaluasi berbasis kinerja.
    Reshuffle
    model pergantian musim tidak perlu dilakukan dalam senyap atau diam-diam. Sebaliknya, dilakukan saja dengan keterbukaan penuh.
    Sebelum
    reshuffle
    dilakukan, publik harus diberikan laporan kinerja para menteri. Cara ini tidak akan menyisakan ruang bagi “gosip politik”.
    Jika seorang menteri dicopot, rakyat harus tahu alasannya dengan jelas. Alasan
    reshuffle
    harus dapat dimengerti oleh publik, supaya tidak menjadi bola liar yang mantul ke mana-mana.
    Dalam kondisi ini, para menteri yang tersisa bukanlah mereka yang pandai berpolitik, melainkan mereka yang benar-benar memiliki rekam jejak kinerja solid. Sekalipun hal ini sulit terjadi, tapi harus kita coba.
    Reshuffle
    kabinet yang dilakukan dengan “prinsip pergantian musim” akan mendorong pemerintahan tidak lagi berjalan di atas kompromi politik, tetapi di atas standar profesionalisme yang tidak abu-abu.
    Prinsip ini akan menciptakan siklus politik yang lebih sehat di mana keberadaan seseorang dalam suatu kabinet tidak lagi dianggap sebagai hak politik eksklusif, melainkan sebagai tanggung jawab yang harus dibuktikan melalui kinerja terukur.
    Namun, apakah para aktor politik akan bersepakat untuk hal yang seperti itu? Masih misterius, semisteriusnya pagar laut yang heboh itu.
    “Reshuffle pergantian musim” akan menciptakan suasana kompetisi lebih sehat di dalam kabinet.
    Para calon menteri yang ingin bertahan tidak lagi mengandalkan modal politik, melainkan strategi kerja yang konkret dan terukur.
    Mereka harus menyajikan portofolio kesuksesan kinerja yang jelas, bukan sekadar hubungan personal dengan lingkaran kekuasaan.
    Dalam jangka panjang,
    reshuffle
    model pergantian musim akan mengikis budaya politik transaksional yang selama ini menjadi penyakit kronis dalam pemerintahan kita.
    Tak ada lagi jabatan diberikan sebagai hadiah politik. Tak ada lagi posisi strategis diisi oleh individu yang hanya pandai berkompromi, tetapi “miskin visi”.
    Namun, sebagaimana lumrah terjadi dalam pergantian musim, bisa saja ada dampak-dampak yang timbul, seperti angin dingin awal musim gugur datang terlalu cepat. Menusuk sendi, membuat rasa tidak nyaman, dan membikin “selesma” sebagian orang.
    Lamunan dan mimpi
    reshuffle
    seperti itu terdengarnya muluk-muluk. Dalam sistem politik kita yang sarat kompromi, gagasan
    reshuffle
    tanpa drama politik dengan model pergantian musim mungkin terdengar mustahil.
    Namun, tidak ada salahnya kalau mau dicoba. Sejarah telah menunjukkan bahwa perubahan besar sering kali dimulai dari gagasan yang dinilai mustahil.
    Di era di mana publik semakin menuntut transparansi dan akuntabilitas,
    reshuffle
    kabinet yang benar-benar berbasis kinerja bukanlah mimpi tak tergapai. Memang ganjalan dan intrik politik suka membuayarkannya.
    Namun, optimistisnya bahwa pemerintahan adalah organisme yang hidup. Ia akan—bahkan harus—terus-menerus beradaptasi dengan tantangan zaman. Seperti sel-sel dalam tubuh yang harus terus bisa diperbarui untuk menjaga kesehatannya.
    Suatu ketika akan terjadi di mana
    reshuffle
    bukanlah sekadar permainan kursi atau transaksi politik. Ia akan menjadi mekanisme alami dalam siklus pemerintahan yang sehat.
    Reshuffle
    biarkan menjadi hukum alam (sunatullah) pemerintahan.
    Sebuah kabinet tanpa
    reshuffle
    ibarat tubuh yang merasa sehat-sehat saja, tak pernah
    check-up
    , tak pernah dievaluasi, lalu suatu hari kolaps tanpa aba-aba.
    Atau, mirip mobil tua yang tak pernah diganti olinya—mesinnya aus, performanya loyo, dan ketika mogok, semua “baru ribut.”
    Kita mengandaikan, sekalipun agak mustahil, ketika
    reshuffle
    kabinet terjadi, maka yang tersisa hanyalah “petugas pemerintahan” yang benar-benar bekerja untuk rakyatnya. Namun, jangan-jangan hanya mimpi.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Susul Para Menteri, Kepala Daerah Akan "Wajib Militer" Usai Dilantik
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        10 Februari 2025

    Susul Para Menteri, Kepala Daerah Akan "Wajib Militer" Usai Dilantik Nasional 10 Februari 2025

    Susul Para Menteri, Kepala Daerah Akan “Wajib Militer” Usai Dilantik
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Para kepala daerah terpilih hasil Pilkada Serentak 2024 akan menjalani retret atau pembekalan di Akademi Militer (Akmil) Magelang setelah dilantik oleh
    Presiden Prabowo Subianto
    pada 20 Februari 2025.
    Retret ini dirancang sebagai bentuk pembekalan intensif bagi kepala daerah, serupa dengan yang telah dijalani para menteri Kabinet Merah Putih di tempat yang sama.
    “Dijadwalkan 21 (Februari) para kepala daerah itu akan mengikuti pembekalan di Magelang,” ujar Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya dalam siaran pers, Minggu (9/2/2025).
    Sebanyak 505 kepala daerah, yang terdiri dari gubernur, bupati, dan wali kota, akan mengikuti program ini selama sepekan, tepatnya dari 21 hingga 28 Februari 2025.
    Para kepala daerah akan mendapatkan pembekalan mengenai tugas pokok dan fungsi mereka pada masa pemerintahan Presiden Prabowo.
    Kemudian, ada materi mengenai program Asta Cita yang akan dipaparkan oleh para menteri, serta pembekalan dari Lembaga Ketahanan Nasional.
    Di luar itu, akan ada sesi khusus dari Kementerian Keuangan terkait pemahaman efisiensi anggaran, serta peran pemerintah daerah dalam mendukung efisiensi tersebut.
    Bima menjelaskan bahwa
    Akmil Magelang
    dipilih karena fasilitasnya sudah tersedia dan terbukti efektif digunakan dalam retret para menteri Kabinet Merah Putih.
    “Dimulai dari (retret) Kabinet Merah Putih, di sana sudah ada tempatnya. Jadi daripada kita mengeluarkan anggaran lagi untuk tempat-tempat lain, lebih efektif dan efisien di situ saja,” kata Bima.
    Ia menambahkan, para kepala daerah kemungkinan akan dikumpulkan terlebih dahulu di Istana Kepresidenan Yogyakarta sebelum diberangkatkan ke Magelang.
    Namun, skema keberangkatan  maupun rangkaian kegiatan selama retret, masih dalam tahap pembahasan lebih lanjut.
    “Kami di Kemendagri, BPSDM yang bertanggung jawab untuk menyusun semua rangkaian acara bersama dengan Lemhannas. Ini kami sedang meninjau, survei opsi-opsi dari lokasi,” ujar mantan wali kota Bogor itu.
    Mengacu pada retret para menteri sebelumnya, kegiatan di Akmil Magelang lekat dengan kegiatan-kegiatan bernuansa militer, mencakup apel dan senam pagi, latihan baris berbaris, hingga pendakian ke Lembah Tidar.
    Para peserta juga diwajibkan mengenakan seragam khusus berupa loreng dan pakaian safari lapangan layaknya peserta program wajib militer.
    Untuk keberangkatannya, para menteri bahkan diangkut menggunakan pesawat TNI jenis Hercules dari Landasan Udara Halim Perdanakusuma.
    Selama program berlangsung, kepala daerah tidak didampingi oleh ajudan dan diharapkan mengikuti seluruh agenda dengan penuh kedisiplinan.
    Namun, Prabowo saat itu menegaskan bahwa ia tidak berniat untuk menerapkan nilai-nilai militeristik kepada anak buahnya.
    Ia hanya ingin para menterinya menyelaraskan kedisiplinan dan kesetiaan pada bangsa dan negara.
    “The military way inti dari semua perusahaan adalah disiplin. Kedua, kesetiaan benar-benar minta saudara tidak setia kepada Prabowo, setia kepada bangsa dan negara Indonesia,” kata Prabowo, 25 Oktober 2024.
    Beberapa kepala daerah terpilih menyatakan kesiapannya untuk mengikuti retret ini.
    Gubernur Jawa Timur terpilih, Khofifah Indar Parawansa, menilai bahwa kegiatan ini dapat meningkatkan koordinasi dan adaptasi antar kepala daerah.
    “Retret menurut saya menjadi bagian yang penting untuk saling meng-update, bagaimana sebetulnya adaptasi, adaptasi dan mitigasi, mitigasi ini menjadi penting,” ujar Khofifah.
    Senada dengan Khofifah, Gubernur Jakarta terpilih Pramono Anung juga mendukung rencana ini.
    “Ya pokoknya yang namanya kepala daerah, mau diajak apa saja sama pemerintah pusat ikut banget,” kata Pramono di GBK Basket Hall, Gelora, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Sabtu (11/1/2025).
    Ia menilai retret ini penting untuk menyelaraskan visi dan misi antara pemerintah pusat dan daerah.
    “Untuk mengawali pemerintahan tentunya bagus ya, karena ini semangat kebersamaan, intinya kan itu,” ujar Pramono.
    Gubernur Jawa Tengah terpilih, Ahmad Luthfi, juga menyatakan kesiapannya.
    “Ya saya ngikut saja. Kita wayang,” kata Ahmad Luthfi di Kota Solo, Selasa (14/1/2024).
    Pakar ilmu pemerintahan Universitas Padjadjaran (Unpad), Dede Sri Kartini, menilai bahwa
    retret kepala daerah
    ini memiliki manfaat, terutama dalam hal penyamaan persepsi antara pemerintah pusat dan daerah.
    “Terutama untuk kepala daerah terpilih yang katakanlah
    background
    -nya tidak memiliki pengetahuan tentang ilmu pemerintahan,” kata Dede, dikutip dari
    Antara
    , Senin.
    Menurutnya, retret ini dapat membantu kepala daerah memahami batasan kewenangan yang mereka miliki sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
    Selain itu, Dede menekankan pentingnya pembekalan mengenai birokrasi pemerintahan yang efektif, termasuk bagaimana kepala daerah sebaiknya menghargai pendapat para kepala dinas dan tidak sembarangan melakukan perombakan.
    “Satu lagi adalah bagaimana kepala daerah terpilih lebih membuka diri untuk mengedepankan kepentingan masyarakat, bukan kepentingan partai politiknya,” katanya.
    Dengan adanya retret ini, diharapkan para kepala daerah dapat lebih siap dalam menjalankan tugasnya, selaras dengan program pemerintah pusat di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.