Xcloud.id

Category: Kompas.com Nasional

  • Inpres DTSEN Diterbitkan, Mensos Gus Ipul Pastikan Penyaluran Bansos Mengacu DTSEN

    Inpres DTSEN Diterbitkan, Mensos Gus Ipul Pastikan Penyaluran Bansos Mengacu DTSEN

    Inpres DTSEN Diterbitkan, Mensos Gus Ipul Pastikan Penyaluran Bansos Mengacu DTSEN
    Penulis
    KOMPAS.com
    – Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengatakan, ke depan, semua program bantuan sosial dan pemberdayaan masyarakat dari seluruh lembaga akan mengacu pada
    Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional
    (
    DTSEN
    ).
    Hal tersebut dipastikan usai Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2025 Tentang Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional resmi diterbitkan pada Rabu (5/2/2025).
    “Sekarang sudah final, sudah ada Inpresnya,” kata Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Jumat (14/2/2025).
    DTSEN merupakan integrasi tiga pangkalan data utama, yaitu Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek), dan Penyasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE).
    Konsolidasi data ini kemudian diuji silang oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) milik Kementerian Dalam Negeri guna memastikan akurasi data.
    Meski sudah final, data ini juga masih bersifat dinamis, sehingga Kementerian Sosial (Kemensos) bersama BPS terus melakukan pemutakhiran secara berkala untuk memastikan data tetap valid.
    Gus Ipul mengatakan langkah selanjutnya setelah Inpres DTSEN turun, Kemensos akan melakukan uji petik di lapangan. Kemensos akan bekerja sama dengan bupati, wali kota, dan gubernur untuk memastikan data sesuai dengan data di lapangan.
    “Ini terus kita lakukan verifikasi dan validasi,” katanya.
    Ia juga memastikan Kemensos dan BPS akan memverifikasi dan memvalidasi DTSEN tiap tiga bulan. Kemensos juga akan membentuk satuan tugas (Satgas), menyiapkan
    hotline
    , monitoring dan mengevaluasi.
    “Di Satgas, pra, pelaksanaan, semua diikutkan,” tutur Gus Ipul.
    Gus Ipul mengatakan pemutakhiran DTSEN harus melalui
    standar operating procedure
    (SOP) yang telah disepakati Kemensos bersama BPS.
    “Kita buat protokolnya,” katanya.
    Ia menuturkan ada kemungkinan pada triwulan pertama akan ada penerima manfaat yang menerima bantuan sosial (Bansos). Tapi, pada triwulan kedua ada peluang tidak dapat Bansos.
    “Karena adanya pemutakhiran tersebut,” ujarnya.
    Gus Ipul pun merespons soal adanya Bansos yang dikritik tidak tepat sasaran. Menurutnya, hal ini akan menjadi bahan evaluasi dan pekerjaan rumah Kemensos.
    “Maka sejak awal presiden memberikan arahan kita diminta untuk memperbaiki data itu,” katanya.
    Ia mengatakan selama tiga bulan terakhir, Kemensos dan BPS selalu berkoordinasi untuk memperbaiki data tersebut.
    “Kita setuju bahwa digitalisasi dalam
    penyaluran Bansos
    maupun juga nanti ada hal-hal lain yang bisa mendukung Bansos ini tepat sasaran, tentu kami sangat terbuka,” ujar
    Mensos Gus Ipul
    .
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Prabowo: Bagi yang Mau Mengabdi, Tak Ada Tempat untuk Dendam dan Benci

    Prabowo: Bagi yang Mau Mengabdi, Tak Ada Tempat untuk Dendam dan Benci

    Prabowo: Bagi yang Mau Mengabdi, Tak Ada Tempat untuk Dendam dan Benci
    Tim Redaksi
    BOGOR, KOMPAS.com
    – Presiden
    Prabowo
    Subianto memberikan pesan kepada seluruh pihak yang ingin ikut mengabdi kepada bangsa dan rakyat.
    Prabowo meminta agar mereka mengesampingkan urusan pribadi dan mengutamakan kepentingan rakyat.
    Hal tersebut disampaikan Prabowo dalam acara silaturahmi
    Koalisi Indonesia Maju
    (
    KIM
    ) yang digelar di kediamannya, Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Jumat (14/2/2025).
    “Bagi mereka yang ingin mengabdi, tidak ada tempat di hatinya untuk perasaan pribadi,” ujar Prabowo dalam keterangannya.
    Prabowo mengatakan, mereka yang ingin mengabdi tidak boleh memberikan tempat bagi dendam dan benci dalam hati.
    Dia pun mengingatkan bahwa rakyat membutuhkan pemimpin yang sejuk.
    “Jadi, untuk dendam, benci, enggak ada. Karena rakyat butuh kepemimpinan yang sejuk, yang baik dan saudara-saudara ada yang mengatakan terobosan-terobosan yang terbaik itu adalah hasil daripada keadaan yang sejuk,” kata Prabowo.
    Dalam kesempatan silaturahmi tersebut, turut hadir Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), para elite parpol KIM, hingga sejumlah kepala daerah.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • KPK Serahkan Berkas Terkait Ekstradisi Paulus Tannos ke Singapura pada Pekan Depan

    KPK Serahkan Berkas Terkait Ekstradisi Paulus Tannos ke Singapura pada Pekan Depan

    KPK Serahkan Berkas Terkait Ekstradisi Paulus Tannos ke Singapura pada Pekan Depan
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Komisi Pemberantasan Korupsi (
    KPK
    ) melalui Kementerian Hukum akan menyerahkan semua berkas proses ekstradisi buron kasus e-KTP,
    Paulus Tannos
    , sesuai permintaan Singapura pada pekan depan.
    “Info yang saya dapatkan dari penyidik, kemungkinan besar minggu depan akan dikirimkan seluruh berkas yang diminta oleh pihak Singapura, menggunakan pengantar dari Kementerian Hukum,” kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto di Gedung Merah Putih, Jakarta, Jumat (14/2/2025).
    “Jadi, infonya pekan depan, entah itu hari Senin atau Selasa, berkas itu akan dikirimkan,” ujarnya lagi.
    Tessa mengatakan, salah satu dokumen yang akan diserahkan ke Singapura adalah terkait penyataan Indonesia bahwa Paulus Tannos akan langsung dilakukan proses hukum jika sudah diekstradisi.
    Dia mengatakan, penyusunan dokumen tersebut dibantu berbagai instansi seperti Kementerian Hukum, Kejaksaan Agung, dan Kepolisian. Sebab, perbedaan sistem hukum Indonesia dan Singapura.
    “Diperlukan adanya kerja sama, antarlembaga, antarinstansi, baik KPK, Kejaksaan, Kementerian Hukum, maupun Kepolisian untuk melengkapi berkas-berkas yang cenderung tidak ada dasar hukumnya di Indonesia, kita mencari kesamaannya di situ,” kata Tessa.
    Lebih lanjut, Tessa berharap agar proses pemenuhan syarat tersebut berjalan lancar sehingga Paulus Tannos dapat segera diekstradisi ke Indonesia.
    “Dan kita harapkan dalam waktu dekat ini bisa segera dipulangkan dan dapat segera dilakukan penuntutan terhadap saudara Paulus Tannos,” ujarnya.
    Paulus Tannos merupakan Direktur Utama PT Sandipala Arthaputra yang terlibat dalam pengadaan proyek e-KTP dan merugikan negara triliunan rupiah.
    Nama kemudian masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) pada 22 Agustus 2022.
    Hingga akhirnya, Paulus Tannos diketahui keberadaannya dan ditahan sementara di Singapura atas permintaan Indonesia.
    Namun, KPK mengatakan, Paulus Tannos menggugat keabsahan penangkapan sementara atau
    provisional arrest
    di Pengadilan Singapura.
    Tessa menyebut, proses persidangan tersebut masih berjalan di Singapura.
    “Sampai dengan saat ini di Singapura sendiri juga masih berproses, kalau saya tidak salah, pengadilan. Mungkin mirip seperti proses praperadilan di Indonesia. Saya tidak bisa menyamakan
    apple to apple
    karena beda sistem hukum,” kata Tessa pada 30 Januari 2025.
    “Bahwa yang bersangkutan menguji keabsahan
    provisional arrest
    yang dilakukan otoritas sana atas permintaan dari Indonesia, masih berjalan kalau saya tidak salah,” ujarnya melanjutkan.
    Meski demikian, Tessa mengatakan, KPK tidak hanya menunggu sampai ada putusan pengadilan terkait gugatan tersebut.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Besok, 239 Kepala Daerah Jalani Pemeriksaan Kesehatan, Ada Bobby Nasution dan Pramono Anung

    Besok, 239 Kepala Daerah Jalani Pemeriksaan Kesehatan, Ada Bobby Nasution dan Pramono Anung

    Besok, 239 Kepala Daerah Jalani Pemeriksaan Kesehatan, Ada Bobby Nasution dan Pramono Anung
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Sebanyak 239
    kepala daerah
    terpilih hasil Pemilihan
    Kepala Daerah
    (Pilkada) Serentak 2024 akan melakukan registrasi pelantikan dan menjalani
    pemeriksaan kesehatan
    di Kantor Kementerian Dalam Negeri (
    Kemendagri
    ) pada Sabtu (15/2/2025) besok.
    Dilansir dari surat radiogram Kemendagri nomor 100.2.1.3/644/SJ yang dikeluarkan 11 Februari 2025, 239 kepala daerah ini akan menjalani hari pertama pemeriksaan kesehatan.
    Sementara itu, sisanya 242 kepala daerah terpilih dijadwalkan menjalani pemeriksaan kesehatan dan registrasi pelantikan pada Minggu (16/2/2025).
    Sebagaimana radiogram Kemendagri, terdapat nama-nama besar yang akan menjalani pemeriksaan kesehatan hari pertama, seperti Menantu Presiden Ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang terpilih menjadi Gubernur Sumatera Utara, Muhammad Bobby Afif Nasution.
    Kemudian, Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat terpilih, Mahyeldi an Vasko Ruseimy.
    Selanjutnya, Ada Gubernur-Wakil Gubernur Riau, Abdul Wahid-Hariyanto; Gubernur-Wakil Gubernur Jambi Al Haris-Abdullah Sani; dan Gubernur-Wakil Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru-Cik Ujang.
    Lima pasang gubernur-wakil gubernur terpilih yang akan menjalani sesi pertama pukul 08.00-10.00 WIB untuk pemeriksaan kesehatan dan registrasi bersama 73 bupati-wakil bupati di masing-masing provinsi yang mereka pimpin.
    Sesi kedua pukul 10.00-12.00 WIB, ada nama besar seperti Gubernur-Wakil Gubernur Jakarta tepilih, Pramono Anung-Rano Karno; Gubernur-Wakil Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi-Erwan Setiawan; dan Gubernur-Wakil Gubernur Banten Andra Soni-Achmad Dimyati Natakusumah.
    Sesi ketiga yang akan dimulai pukul 13.00-15.00 WIB, ada nama Gubernur-Wakil Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi-Taj Yasin dan Gubernur-Wakil Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa-Emil Elistianto Dardak.
    Dalam sesi ini, Bupati-Wakil Bupati Kabupaten Kediri terpilih, Hanindhito Himawan Pramana-Dewi Mariya Ulfa juga akan menjalani pemeriksaan kesehatan.
    Diketahui Hanindito merupakan anak dari Gubernur Jakarta terpilih Pramono Anung.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Saat Prabowo Absen Ketum Parpol Satu-satu, PKS, PKB, dan Nasdem Disebut Belakangan

    Saat Prabowo Absen Ketum Parpol Satu-satu, PKS, PKB, dan Nasdem Disebut Belakangan

    Saat Prabowo Absen Ketum Parpol Satu-satu, PKS, PKB, dan Nasdem Disebut Belakangan
    Tim Redaksi
    BOGOR, KOMPAS.com
    – Plh Presiden
    PKS
    Ahmad Heryawan (Aher) mengungkapkan bahwa PKS, PKB, dan Nasdem baru diabsen belakangan oleh Presiden
    Prabowo Subianto
    dalam silaturahmi
    Koalisi Indonesia Maju
    (KIM) di Hambalang, Bogor, Jumat (14/2/2025).
    Aher membeberkan, acara diawali dengan silaturahmi santai antara para peserta KIM.
    Kemudian, Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani memberi sambutan dan mengumumkan bahwa Prabowo kembali menjadi Ketum dan Ketua Dewan Pembina Gerindra.
    “Kemudian satu-satu ketua umum dan ketua umum diabsen satu-satu. Kemudian Pak Prabowo, kemudian sambutan. Jadi yang pertama ditampil itu, yang koalisi-koalisi awal ya. Koalisi awal Gerindra, Golkar, PAN, kemudian, apa lagi? PSI ya,” ujar Aher, usai
    pertemuan di Hambalang
    , Jumat.
    Aher mengatakan bahwa PKS, PKB, dan Nasdem baru disebut Prabowo belakangan, mengingat mereka sejak awal sebenarnya bukan bagian dari KIM.
    “Habis begitu, baru kemudian tampil, ditampilkan setelah itu, di akhirnya, koalisi yang gabung setelah Presiden terpilih, muncul lah, Nasdem, PKS, PKB gitu,” ujar dia.
    Meski begitu, Aher memastikan bahwa PKS akan mendukung pemerintahan Prabowo.
    Dia menyebut akan berkoalisi dengan Prabowo sampai akhir pemerintahan.
    Sebelumnya, pada Pilpres 2024 lalu, PKS memilih mendukung Anies Baswedan.
    PKS bersama dengan PKB dan Nasdem bertarung melawan Prabowo yang diusung Koalisi Indonesia Maju.
    KIM sendiri saat Pilpres 2024 diisi oleh Gerindra, Golkar, Demokrat, PAN, PBB, PSI, Gelora, hingga Garuda.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Saat Prabowo Absen Ketum Parpol Satu-satu, PKS, PKB, dan Nasdem Disebut Belakangan

    Prabowo Terbitkan Perpres, Kepala Daerah Dilantik Tanggal 20 Februari 2025

    Prabowo Terbitkan Perpres, Kepala Daerah Dilantik Tanggal 20 Februari 2025
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Presiden
    Prabowo Subianto
    menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 13 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
    Perpres tersebut ditetapkan di Jakarta pada 11 Februari 2025 oleh Presiden Prabowo, serta diundangkan oleh Menteri Sekretariat Negara Prasetyo Hadi.
    Salah satu isi perpres memuat bahwa Presiden RI akan melantik kepala daerah hasil
    Pilkada 2024
    secara serentak pada 20 Februari 2025.
    Hal ini dimuat dalam Pasal 22A Ayat (1) Perpres Nomor 13 Tahun 2025.
    “Pelantikan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota hasil pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah serentak tahun 2024 dilaksanakan secara serentak oleh Presiden pada tanggal 20 Februari 2025,” bunyi isi perpres tersebut.
    Selain itu, pasal yang sama juga mengatur bahwa kepala daerah yang dilantik pada 20 Februari 2025 tidak memiliki sengketa terkait pilkada di Mahkamah Konstitusi (MK).
    Selanjutnya, Pasal 22 Ayat (2) mengatur soal kriteria kepala daerah yang tidak turut dilantik pada 20 Februari 2025.
    Mereka adalah kepala daerah yang memiliki sengketa pilkada di MK; harus melaksanakan pemilihan ulang, suara ulang, atau penghitungan suara ulang sesuai putusan MK atau adanya keadaan memaksa (
    force majeure
    ).
    Selain itu, Pasal 22B Ayat (1) di aturan yang sama mengatur soal
    pelantikan kepala daerah
    di Aceh.
    Pasal 22B Ayat (2) menyebutkan bahwa pelantikan kepala daerah di Aceh dikecualikan dari tanggal 20 Februari 2025.
    Sementara Pasal 22B Ayat (1) huruf a menyatakan, gubernur dan wakil gubernur Aceh dilantik oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden Republik Indonesia di hadapan ketua Mahkamah Syar’iyah Aceh dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Aceh.
    Sedangkan, pelantikan bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota di Aceh dilakukan oleh gubernur atas nama Presiden Republik Indonesia di hadapan ketua Mahkamah Syar’iyah dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat kabupaten/kota.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • PSI Akan Kembali Dukung Prabowo pada Pilpres 2029, Lanjut Koalisi Selamanya

    PSI Akan Kembali Dukung Prabowo pada Pilpres 2029, Lanjut Koalisi Selamanya

    PSI Akan Kembali Dukung Prabowo pada Pilpres 2029, Lanjut Koalisi Selamanya
    Tim Redaksi
    BOGOR, KOMPAS.com
    – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Solidaritas Indonesia (PSI)
    Raja Juli Antoni
    mengatakan,
    PSI
    akan kembali mendukung Presiden
    Prabowo
    Subianto pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2029.
    Hal tersebut disampaikan Raja Juli usai menghadiri silaturahmi
    Koalisi Indonesia Maju
    (
    KIM
    ) di kediaman Prabowo di Hambalang, Bogor, Jumat (14/2/2025).
    “Dukung Prabowo lagi,” ujar Raja Juli.
    Menurut dia, PSI juga berharap bisa berkoalisi dengan Prabowo selamanya.
    “Ya lanjut selama-lamanya,” kata Menteri Kehutanan ini.
    Sebelumnya, Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengakui bahwa ada banyak usulan dari kader Gerindra yang mendorong agar Prabowo Subianto kembali maju sebagai calon presiden (capres) pada
    Pilpres 2029
    .
    Menurut Dasco, usulan itu datang saat Gerindra menggelar Rapimnas dan Kongres Luar Biasa di kediaman Prabowo di Hambalang, Jawa Barat pada 13 Februari 2025.
    “Banyak usulan-usulan tadi. Tapi antara lain paling penting itu adalah meminta menjadi ketua umum untuk lima tahun ke depan dan itu sudah diketok,” kata Dasco di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (13/2/2025).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Renville Antonio Meninggal Dunia, Demokrat: Mas AHY dan Seluruh Kader Sangat Kehilangan

    Renville Antonio Meninggal Dunia, Demokrat: Mas AHY dan Seluruh Kader Sangat Kehilangan

    Renville Antonio Meninggal Dunia, Demokrat: Mas AHY dan Seluruh Kader Sangat Kehilangan
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Kepergian Bendahara Umum
    Partai Demokrat
    ,
    Renville Antonio
    , pada Jumat (14/2/2025) sekitar pukul 08.00 WIB, meninggalkan duka mendalam bagi Ketua Umum Partai Demokrat
    Agus Harimurti Yudhoyono
    (AHY) dan seluruh kader partai.
    Renville meninggal dunia setelah mengalami
    kecelakaan
    di Jalan Raya Asembagus, Kecamatan Asembagus, Kabupaten Situbondo, Provinsi Jawa Timur.
    “Kepergian beliau begitu tiba-tiba, meninggalkan duka yang mendalam bagi kami semua, terutama bagi Mas AHY Ketum Partai Demokrat, Mas Sekjen Teuku Riefky Harsya, dan tentunya kami keluarga besar Partai Demokrat,” kata Kepala Badan Komunikasi Strategis/Koordinator Juru Bicara DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra, dalam siaran pers, Jumat.
    Herzaky mengungkapkan, kehilangan Renville, yang dianggap sebagai salah satu kader terbaik, sangat dirasakan oleh seluruh anggota partai.
    Renville dianggap telah mendedikasikan diri tanpa lelah untuk membangun dan membesarkan Partai Demokrat serta komunitas Overlanding Indonesia sepanjang hidupnya.
    Herzaky juga mengenang dedikasi Renville yang masih hangat di ingatan, mencerminkan keberanian dan ketulusan hati dalam perjuangannya.
    “Pengabdian, jasa, serta kebaikan hatinya akan selalu kami kenang,” tutur dia.
    Pihaknya memanjatkan doa agar Renville diterima di sisi Tuhan Yang Maha Esa.
    “Kami juga berharap keluarga yang ditinggalkan, terutama Mbak Nadira istri Almarhum, Kayla putri Almarhum, diberikan kekuatan, ketabahan, dan kesabaran dalam menghadapi masa-masa yang tidak mudah ini,” harap Herzaky.
    Renville Antonio menjabat sebagai Bendahara Partai Demokrat sejak tahun 2000.
    Pria kelahiran 15 Juli 1977 ini juga pernah menjadi anggota DPRD Jawa Timur.
    Pada pemilihan legislatif (Pileg) 2024, ia mencalonkan diri dari daerah pemilihan Malang Raya, namun gagal untuk melanjutkan kariernya ke Senayan.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Soal Tukin Dosen, Menkeu: Sedang Proses Finalisasi Perpres, Selesai dalam Waktu Dekat

    Soal Tukin Dosen, Menkeu: Sedang Proses Finalisasi Perpres, Selesai dalam Waktu Dekat

    Soal Tukin Dosen, Menkeu: Sedang Proses Finalisasi Perpres, Selesai dalam Waktu Dekat
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Keuangan (
    Menkeu
    )
    Sri Mulyani
    Indrawati menyatakan, tunjangan kinerja (tukin) untuk para dosen dalam proses finalisasi dan bakal diselesaikan dalam waktu dekat.
    Adapun dosen-dosen yang tunjangan kinerjanya dalam proses finalisasi tersebut meliputi dosen di PTN BLU (Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum) yang belum menerapkan remunerasi.
    Kemudian, dosen PTN di Satuan Kerja (Satker) termasuk di lingkungan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) hingga dosen berstatus pegawai negeri sipil (PNS) di Lembaga Layanan DIKTI atau LLDIKTI.
    “Keputusan mengenai tukin dari dosen PTN Satker di lingkungan Kemendiktisaintek, kemudian dosen PTN BLU yang belum menerapkan remunerasi, dan dosen PNS LLDikti, serta dosen K/L (kementerian/lembaga) lainnya mengenai tukin sedang dalam proses finalisasi Perpres, yang akan diselesaikan dalam waktu dekat,” kata Sri Mulyani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (14/2/2025).
    Sri Mulyani mengungkapkan, pihaknya tengah memproses penghitungan dan pendataan. Sementara Peraturan Presiden (Perpres) mengenai tukin dalam proses finalisasi.
    Dia pun memastikan bahwa dosen-dosen dalam kategori tersebut bakal mendapat tukin.
    “Akan diberikan tunjangan kinerja atau remunerasi seperti tadi yang di PTN BLU, dengan tetap memerhatikan tunjangan profesi. Jadi, mereka sudah mendapatkan tunjangan profesi tapi belum (mendapat) tunjangan kinerja atau remunerasi,” ujar Sri Mulyani.
    Di sisi lain, dia memastikan bahwa dosen PTNBH Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum) dan dosen di PTN BLU yang telah menerapkan remunerasi juga terus mendapatkan tukin.
    Setidaknya, menurut Sri Mulyani, ada 97.734 dosen dari empat kategori dosen.
    “Mereka ini (dosen PTNBH) telah dan terus mendapatkan tukin atau remunerasi dosen sesuai standar PTNBH. (Begitu juga) Untuk perguruan tinggi yang kategori BLU yang telah menerapkan sistem remunerasi, para dosennya juga telah menerima remunerasi atau tukin,” kata Sri Mulyani.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Polisi Mulai Selidiki Kasus Pemalsuan Surat Izin di Lahan Pagar Laut Bekasi

    Polisi Mulai Selidiki Kasus Pemalsuan Surat Izin di Lahan Pagar Laut Bekasi

    Polisi Mulai Selidiki Kasus Pemalsuan Surat Izin di Lahan Pagar Laut Bekasi
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Polri memulai proses penyelidikan terkait kasus dugaan
    pemalsuan surat izin
    atau
    akta tanah
    di lahan
    pagar laut Bekasi
    , Jawa Barat.
    “Terkait 93 sertifikat hak milik yang terjadi di
    Desa Segara Jaya
    , Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sekitar tahun 2022, penyidik sudah melaksanakan penyelidikan dengan mengeluarkan surat perintah penyelidikan,” ujar Direktur Tindak Pidana Umum
    Bareskrim Polri
    , Brigjen Pol Djuhandhani Rahardjo Puro, saat ditemui di Lobi Bareskrim Polri, Jakarta, pada Jumat (14/2/2025).
    Djuhandhani mengatakan, dimulainya proses penyelidikan ini merupakan tindak lanjut dari laporan yang diserahkan Kementerian ATR/BPN pada 7 Februari 2025.
    Dalam laporan ini, ATR/BPN melaporkan adanya tindak pidana pemalsuan surat dan atau pemalsuan akta otentik, serta penempatan keterangan palsu dalam akta otentik.
    “Saat ini penyidik sudah memeriksa, yaitu antara lain pelapor, ketua, dan anggota eks panitia ajudikasi PTSL atas penerbitan 93 sertifikat hak milik yang terjadi di Desa Segara Jaya,” lanjut Djuhandhani.
    Penyidik juga telah memeriksa sejumlah pejabat kantor pertanahan Kabupaten Bekasi dan pegawai kepada Inspektorat Jenderal Kementerian ATR/BPN.
    Diberitakan sebelumnya, Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid mengatakan bahwa ada indikasi manipulasi data terkait bidang tanah yang tercatat di wilayah tersebut.
    Berdasarkan pengamatan langsung yang dilakukannya, ditemukan ketidaksesuaian antara data peta bidang tanah yang tercatat dengan kondisi sebenarnya.
    “Untuk tanah yang terkena manipulasi ini, kami akan segera melakukan pembatalan sertifikat yang diterbitkan secara tidak sah,” ujar Nusron, dilansir siaran pers Kementerian ATR/BPN, Rabu (5/2/2025).
    “Kami akan berkoordinasi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan terkait pembukaan pagar laut yang memisahkan tanah tersebut dengan laut,” tegasnya.
    Nusron kemudian menjelaskan, di Desa Segara Jaya, Kabupaten Bekasi terdapat 89 peta bidang tanah yang dimiliki oleh 67 pemilik dan telah masuk dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).
    Menurut politisi Golkar itu, data peta tanah tersebut telah dimanipulasi dengan pemindahan peta dan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) yang seharusnya tidak sesuai dengan lokasi.
    “Yang awalnya di darat, jumlahnya ini 72 hektar. Padahal menurut NIB-nya yang di darat tadi kita tinjau hanya 11 hektar,” ujar Nusron.
    Menurutnya, total luas lahan yang dimanipulasi datanya mencapai 581 hektar.
    Di antaranya, 90 hektar milik PT Cikarang Listrindo (CL), 419 hektar milik PT Mega Agung Nusantara (MAN), dan 72 hektar bidang tanah PTSL yang terbit pada tahun 2021, namun dipindahkan pada tahun 2022 ke area laut.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.