Xcloud.id

Category: Kompas.com Nasional

  • KPK Panggil Hasto Kristiyanto sebagai Tersangka Hari Ini

    KPK Panggil Hasto Kristiyanto sebagai Tersangka Hari Ini

    KPK Panggil Hasto Kristiyanto sebagai Tersangka Hari Ini
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Komisi Pemberantasan Korupsi (
    KPK
    ) memanggil Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P)
    Hasto
    Kristiyanto untuk menghadiri pemeriksaan di Gedung Merah Putih, Jakarta, Senin (17/2/2025).
    Hasto Kristiyanto
    dipanggil sebagai tersangka terkait kasus suap proses Pergantian Antarwaktu (PAW) Anggota DPR dan perintangan penyidikan.
    “Benar saudara HK (Hasto Kristiyanto) dipanggil hari ini dalam kapasitasnya sebagai tersangka,” kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto dalam keterangannya, Senin.
    Sebelumnya, KPK menetapkan Hasto Kristiyanto (HK) sebagai tersangka dalam kasus suap terhadap eks Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan.
    Penetapan ini berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor Sprin.Dik/153/DIK.00/01/12/2024 tertanggal 23 Desember 2024.
    Selain itu, Hasto juga ditetapkan sebagai tersangka karena diduga merintangi penyidikan atau
    obstruction of justice
    (OOJ) dalam kasus Harun Masiku.
    “Penyidik menemukan adanya bukti keterlibatan saudara HK yang bersangkutan selaku Sekjen PDI Perjuangan dan saudara DTI selaku orang kepercayaan saudara HK dalam perkara dimaksud,” kata Ketua KPK Setyo Budiyanto dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta pada 24 Desember 2024.
    Setyo menyebutkan, suap diberikan agar Harun Masiku bisa menjadi anggota DPR RI pergantian antar waktu (PAW) Daerah Pemilihan Sumatera Selatan.
    Namun, rencana ini terhambat karena calon anggota legislatif (caleg) dengan suara terbanyak kedua, Riezky Aprilia, menolak menyerahkan kursinya.
    Hasto diduga mengendalikan bawahannya untuk menyuap Wahyu Setiawan dan eks anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Agustina Tio Fridelina.
    Suap yang diberikan mencapai 19.000 dollar Singapura dan 38.350 dollar Singapura dalam periode 16 Desember 2019 hingga 23 Desember 2019.
    Atas perbuatannya, Hasto disangka melanggar Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.
    Namun, Hasto sempat menggugat penetapan tersangkanya itu ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan. Hanya saja, upaya Hasto tersebut gagal.
    Hakim tunggal Djuyamto tidak menerima gugatan praperadilan yang diajukan Hasto Kristiyanto.
    Dalam pertimbangannya, Djuyamto mengabulkan eksepsi atau bantahan KPK terhadap permohonan kubu Hasto yang menggugat dua Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) dalam satu permohonan praperadilan.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Mahasiswa Akan Gelar Demo “Indonesia Gelap” depan Istana Merdeka, Ini 5 Tuntutannya

    Mahasiswa Akan Gelar Demo “Indonesia Gelap” depan Istana Merdeka, Ini 5 Tuntutannya

    Mahasiswa Akan Gelar Demo “Indonesia Gelap” depan Istana Merdeka, Ini 5 Tuntutannya
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Sejumlah elemen mahasiswa bakal menggelar aksi demonstrasi bertajuk “
    Indonesia Gelap
    ” di depan Istana Merdeka, Jakarta Pusat, pada Senin (17/2/2025) Hari ini.
    Salah satunya kelompok mahasiswa yang akan menggelar aksi adalah Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (
    BEM UI
    ).
    “Untuk aksi besok sasaran utama kami adalah Istana Negara. Kami akan berangkat dari Depok sekitar jam 11.00 siang,” ujar Koordinator Aksi UI Muhammad Rafid Naufal Abrar kepada
    Kompas.com
    , Minggu (16/2/2025) malam.
    Menurut Rafid, aksi turun ke jalan ini dilakukan dalam rangka meminta pertanggungjawaban pemerintah mengenai situasi negara yang memburuk.
    Kondisi itu disebut disebabkan oleh berbagai permasalahan yang terjadi, akibat tindakan sewenang-wenang pemerintah.
    “Aksi besok pastinya untuk menyikapi terkait isu yang muncul hampir setiap hari belakangan yang tak berpihak pada rakyat dan tak memenuhi prinsip demokrasi dan keadilan,” kata Rafid.
    Rafid mengungkapkan, terdapat lima tuntutan utama yang akan disuarakan. Pertama adalah mendesak pemerintah mencabut Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 mengenai efisiensi anggaran.
    Kebijakan yang wajib dilaksanakan oleh kementerian/lembaga terkait penghematan dalam penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 itu dianggap tidak berpihak kepada rakyat.
    “Kedua, Mencabut pasal dalam RUU Minerba yang memungkinkan perguruan tinggi mengelola tambang guna menjaga independensi akademik,” ujar Rafid.
    Ketiga, mahasiswa meminta pemerintah mencairkan tunjangan dosen dan tenaga pendidik, tanpa ada pemotongan ataupun hambatan akibat birokrasi.
    Selain itu, mahasiswa juga mendesak pemerintah mengevaluasi total pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG) dan mengeluarkannya dari anggaran pendidikan.
    “Dan terakhir, berhenti membuat kebijakan publik tanpa basis riset ilmiah dan tidak berorientasi pada kesejahteraan masyarakat,” kata Rafid.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Menteri P2MI Akan Cek Hasil Penyelidikan Internal Malaysia Terkait Penembakan WNI

    Menteri P2MI Akan Cek Hasil Penyelidikan Internal Malaysia Terkait Penembakan WNI

    Menteri P2MI Akan Cek Hasil Penyelidikan Internal Malaysia Terkait Penembakan WNI
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding akan mengecek penyelidikan terkait penembakan warga negara Indonesia (WNI) oleh Agensi Penguatkuasaan Maritim
    Malaysia
    (APMM) di Perairan Tanjung Rhu, Selangor pada Jumat, 24 Januari 2025.
    “Saya cek ya (penyelidikan
    penembakan WNI
    oleh internal Malaysia),” kata Abdul Kadir Karding saat dikonfirmasi
    Kompas.com
    , Minggu (16/2/2025).
    Namun, Abdul Kadir Karding enggan merinci lebih jauh terkait dengan perkembangan dari penanganan kasus penembakan pekerja migran asal Indonesia tersebut.
    Sebelumnya, pemerintah Malaysia mengungkap fakta baru terkait penembakan WNI di Perairan Tanjung Rhu, Selangor.
    Menteri Dalam Negeri Malaysia Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail, pada Sabtu (15/2/2025), menyebut bahwa penyelidikan internal sedang dilakukan terkait adanya kemungkinan pelanggaran prosedur operasi standar (SOP) penggunaan senjata api oleh petugas APMM.
    Dia memastikan, APMM tengah melakukan penyelidikan internal atas insiden penembakan WNI.
    Di samping itu, menurut dia, kepolisian Malaysia juga sedang melakukan penyelidikan terpisah untuk menentukan apakah ada pelanggaran dalam pelaksanaan tugas selama kejadian pada Januari lalu tersebut.
    “Penyelidikan dilakukan dalam dua tahap, pertama oleh APMM secara internal, dan kedua oleh kepolisian yang melakukan penyelidikan menyeluruh untuk menentukan apakah ada pelanggaran dalam pelaksanaan tugas,” ujar Saifuddin setelah menghadiri perayaan ulang tahun ke-20 APMM di Karpal Singh Drive pada Sabtu, dikutip dari
    The Star
    .
    Saifuddin menyadari bahwa petugas APMM sering menghadapi situasi yang mengancam nyawa saat menjalankan tugas.
    “Dalam kasus ini, saat insiden penembakan terjadi, aparat harus menilai situasi di tengah laut pada pukul 03.00 pagi dalam kondisi gelap. Kita hanya bisa memahami situasi sepenuhnya jika kita menempatkan diri dalam posisi mereka (aparat APMM),” katanya.
    Meski demikian, Saifuddin menekankan bahwa tindakan yang diambil oleh petugas APMM dalam situasi apa pun harus tetap sesuai dengan SOP, termasuk penggunaan senjata api dan protokol lainnya.
    “Individu asing yang terlibat dalam insiden ini dikaitkan dengan aktivitas penyelundupan migran. Penyelidikan kepolisian masih berlangsung, dan mereka telah menangkap seorang individu yang berperan sebagai ‘pengangkut’ beberapa hari setelah kejadian,” ujar Saifuddin.
    “Penyelidikan akan dilakukan berdasarkan Undang-Undang Anti-Perdagangan Orang dan Anti-Penyelundupan Migran (Atipsom) Malaysia. Saya akan memberikan pembaruan kepada media dari waktu ke waktu,” katanya lagi.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Wamendagri: Mungkin Ada Mantan Presiden yang Berbicara di Retret Kepala Daerah

    Wamendagri: Mungkin Ada Mantan Presiden yang Berbicara di Retret Kepala Daerah

    Wamendagri: Mungkin Ada Mantan Presiden yang Berbicara di Retret Kepala Daerah
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Wakil Menteri Dalam Negeri (
    Wamendagri
    )
    Bima Arya
    Sugiarto menyebut, kemungkinan akan ada
    mantan Presiden
    RI akan memberikan materi kepada 505 kepala daerah dalam acara retret di Magelang, Jawa Tengah.
    “Mungkin nanti, mungkin ya ada juga mantan
    Presiden
    yang akan berbicara. Mungkin, mungkin nanti kita akan sampaikan (sosoknya),” kata Bima Arya saat ditemui awak media usai prosesi tes kesehatan kepala daerah di Kemendagri, Jakarta, Minggu (16/2/2025).
    Namun, Bima Arya enggan menyebut siapa mantan Presiden yang akan turut memberikan pembekalan kepada para kepala daerah, meski telah dicecar oleh awak media.
    “Nanti lah kita lihat, nanti kita lihat nanti ada mantan Presiden akan berbicara,” ujarnya.
    Bima Arya hanya mengungkapkan bahwa acara pembekalan itu akan dihadiri Presiden Prabowo Subianto. Namun, akan disesuaikan dengan agenda Kepala Negara.
    Selain itu, kepala daerah akan mendapatkan arahan dari 40 menteri hingga pimpinan lembaga negara seperti Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
    “Kita menyesuaikan dengan jadwal beliau (Prabowo). Beliau sangat mungkin untuk datang di awal di tengah atau di ujung, bisa sekali, bisa dua kali atau bisa lebih, tergantung kemudian Pak Presiden menyesuaikan jadwalnya,” ukatajar Bima Arya.
    Sebelumnya, sebanyak 505 kepala daerah di seluruh Indonesia akan mengikuti pembekalan atau retret di Akademi Militer (Akmil) Magelang pada 21-28 Februari 2025.
    Rencananya, pembekalan ini akan dilaksanakan setelah ratusan kepala daerah itu dilantik pada 20 Februari.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Khofifah Akan Berangkat Naik Mobil Hadiri Retret di Magelang

    Khofifah Akan Berangkat Naik Mobil Hadiri Retret di Magelang

    Khofifah Akan Berangkat Naik Mobil Hadiri Retret di Magelang
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    –
    Gubernur Jawa Timur
    (Jatim) terpilih
    Khofifah
    Indar Parawansa mengatakan, akan berangkat ke acara orientasi kepala daerah atau retret di Magelang, Jawa Tengah, menggunakan mobil.
    “Iya, insya Allah begitu, saya lebih menikmati naik mobil,” kata Khofifah di kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Minggu (16/2/2025).
    Khofifah mengatakan, informasi yang diterimanya dari Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya, para kepala daerah yang akan mengikuti retret diminta hadir di lokasi pada pukul 15.00 WIB.
    “Tadi saya tanya ke Pak Wamendagri sepertinya berangkat masing-masing yang penting jam 15.00 sudah sampai di Magelang,” ujarnya.
    Khofifah lantas mengatakan, acara retret adalah hal yang biasa dilaksanakan oleh pejabat negara.
    Dia menyebut, pernah menjalani retret saat menjabat sebagai anggota DPR RI beberapa tahun lalu.
    Kegiatan tersebut, menurut dia, bertujuan untuk menjalin kebersamaan guna memahami kebijakan-kebijakan makro dan mikro.
    “Kemudian, kita mengkoordinasikan dan bagaimana kita mem-
    breakdown
    bersama pemerintah, kabupaten, kota karena kita di provinsi. Bagaimana juga sinergitas dengan provinsi yang lain tapi juga ada kebijakan-kebijakan yang terkait dengan dinamika global,” kata Khofifah.
    Sebelumnya, Wamendagri Bima Arya Sugiarto mengungkapkan, retreat atau pembekalan kepala daerah terpilih akan dilaksanakan pada 21 hingga 28 Februari 2025 di Magelang, Jawa Tengah.
    Tanggal tersebut dipilih karena pelantikan kepala daerah tahap pertama menurut rencana akan berlangsung pada 20 Februari 2025.
    “Dijadwalkan 21 (Februari) para kepala daerah itu akan mengikuti pembekalan di Magelang,” ujar Bima Arya dalam siaran pers, Minggu (9/2/2025).
    Menurut rencana, 505 kepala daerah yang terdiri dari gubernur, bupati, dan wali kota akan terlebih dahulu berkumpul di Istana Kepresidenan Yogyakarta.
    Saat ini, Kemendagri sedang melakukan simulasi keberangkatan dari Istana Kepresidenan Yogyakarta ke lokasi retret.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Ekstradisi Paulus Tannos, KPK Sebut Singapura Minta Proses Hukumnya Berjalan

    Ekstradisi Paulus Tannos, KPK Sebut Singapura Minta Proses Hukumnya Berjalan

    Ekstradisi Paulus Tannos, KPK Sebut Singapura Minta Proses Hukumnya Berjalan
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Komisi Pemberantasan Korupsi (
    KPK
    ) akan menyerahkan berkas proses ekstradisi buron kasus e-KTP,
    Paulus Tannos
    kepada pihak
    Singapura
    melalui Kementerian Hukum pada pekan depan.
    Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto mengatakan, salah satu dokumen yang diserahkan ke Pemerintah Singapura adalah pernyataan Indonesia bahwa Paulus Tannos akan langsung diproses hukum setelah diekstradisi.
    “Ada permintaan, salah satunya pernyataan dari Indonesia, dalam hal ini saudara PT bila nanti diekstradisi, bisa dan akan dilakukan penuntutan, itu salah satunya,” kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto, Sabtu (15/2/2025), dikutip dari
    Antaranews
    .
    Lebih lanjut, Tessa menyebut, KPK dibantu berbagai instansi untuk melengkapi berkas persyaratan yang diminta Pemerintah Singapura untuk mengekstradisi Paulus Tannos.
    Pasalnya, menurut dia, ada perbedaan dalam sistem hukum yang digunakan oleh Indonesia dan Singapura. Sehingga, KPK bekerja sama dengan semua instansi terkait seperti Kementerian Hukum.
    “Diperlukan adanya kerja sama, antarlembaga, antarinstansi, baik KPK, Kejaksaan, Kementerian Hukum, maupun Kepolisian untuk melengkapi berkas-berkas yang cenderung tidak ada dasar hukumnya di Indonesia, kita mencari kesamaannya di situ,” ujarnya.
    Kemudian, Tessa berharap proses pemenuhan syarat tersebut berjalan lancar sehingga Paulus Tannos dapat segera diekstradisi ke Indonesia.
    “Dan kita harapkan dalam waktu dekat ini bisa segera dipulangkan dan dapat segera dilakukan penuntutan terhadap saudara Paulus Tannos,” katanya.
    Paulus Tannos merupakan buron KPK dalam kasus proyek KTP elektronik. Dia sudah masuk daftar pencarian orang (DPO) sejak 19 Oktober 2021.
    Tannos berhasil ditangkap di Singapura oleh lembaga antikorupsi Singapura, Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB).
    Sebelum penangkapan, Divisi Hubungan Internasional Polri mengirimkan surat penangkapan sementara (
    provisional arrest request
    ) kepada otoritas Singapura untuk membantu penangkapan Paulus Tannos.
    Pada tanggal 17 Januari 2025, Jaksa Agung Singapura mengabarkan bahwa Paulus Tannos sudah ditangkap. Hingga saat ini, pemerintah Indonesia sedang melakukan upaya agar Tannos diekstradisi.
    Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengatakan, Pemerintah Indonesia punya waktu selama 45 hari untuk melengkapi berkas tersebut, sehingga paling lama berbagai dokumen yang dibutuhkan untuk ekstradisi Tannos harus diajukan pada 3 Maret 2025.
    “Tapi saya yakinkan bahwa kami tidak akan menunggu sampai dengan 3 Maret (2025). Ya, dalam waktu dekat,” ujar Supratman saat ditemui usai konferensi pers di Jakarta, beberapa waktu lalu.
    Setelah dokumen dilengkapi, Supratman menjelaskan pengajuan ekstradisi Tannos akan diproses terlebih dahulu di Pengadilan Singapura.
    Namun, Supratman mengatakan, Indonesia tidak bisa ikut campur terkait proses persidangan Paulus Tannos di Singapura. Sebab, setelah selesai dan terdapat putusan pengadilan tingkat pertama di Singapura, masih akan ada proses banding.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Ikut Retret ke Magelang, Jeje Govinda: Kumpul Dulu di Gedung Sate Bandung

    Ikut Retret ke Magelang, Jeje Govinda: Kumpul Dulu di Gedung Sate Bandung

    Ikut Retret ke Magelang, Jeje Govinda: Kumpul Dulu di Gedung Sate Bandung
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    –
    Bupati Bandung Barat
    terpilih
    Jeje Ritchie Ismail
    mengatakan, para kepala daerah di Provinsi Jawa Barat akan berkumpul di Gedung Sate untuk bersama-sama berangkat ke Magelang, Jawa Tengah, menjalani orientasi kepala daerah atau retret.
    “Berangkat, Insya Allah kalau Jawa Barat dari Bandung nanti, kumpul di Gedung Sate, tapi ada info sertijab dulu,” kata Jeje di kantor di kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Minggu (16/2/2025).
    Musisi yang tergabung di band Govinda ini lantas mengaku, tidak memiliki persiapan khusus sebelum mengikuti retret. dia mengatakan, akan lebih banyak beristirahat.
    “Persiapan retret banyak-banyak istirahat, kelihatannya akan sangat padat dari pagi sampai malam,” ujar adik ipar pesohor Raffi Ahmad ini.
    Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat (Jabar) terpilih, Dedi Mulyadi mengatakan akan berangkat ke acara retret di Magelang, Jawa Tengah menggunakan mobil.
    Dia menyebut, bakal berangkat dari Bandung bersama rombongan bupati dan wali kota dari Jawa Barat.
    “Oh iya, rencana teman-teman sebagian ya, enggak semua, sebagian temen-teman Jawa Barat yang punya akses dekat ke Bandung dan bisa menggunakan akses darat kita akan menggunakan jalur darat,” kata Dedi, Minggu (16/2/2025).
    Menurut Dedi, perjalanan menggunakan mobil maupun pesawat dari Bandung ke Magelang sama-sama memakan waktu lima jam.
    “Kalau perhitungannya naik peswat dengan darat hampir sama, kan lima jam perjalanan dari bandung ke magelang,” ujar Dedi.
    Sebelumnya, sebanyak 505 kepala daerah di seluruh Indonesia akan mengikuti pembekalan atau retret di Akademi Militer (Akmil) Magelang pada 21-28 Februari 2025.
    Rencananya, pembekalan ini akan dilaksanakan setelah ratusan kepala daerah itu dilantik pada 20 Februari 2025.
    Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto membocorkan agenda pembekalan dalam
    retret kepala daerah
    2025.
    Menurut dia, para pemateri tidak hanya berasal dari jajaran menteri Kabinet Merah Putih, tapi juga pengajar Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas), KPK, BPK, BPKP, Polri, dan TNI.
    Selain itu, Presiden Prabowo dijadwalkan akan hadir dalam retret kepala daerah dan ikut memberikan arahan.
    “Presiden menyampaikan beliau akan datang kapan saja. Mungkin di awal retret, di tengah retret, atau di penghujung retret,” ujar Bima Arya dikutip dari
    Kompas.id
     pada 14 Februari 2025.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Soal Efisiensi Anggaran, Rano Karno: Rapat-rapat Enggak Perlu di Hotel, tapi…

    Soal Efisiensi Anggaran, Rano Karno: Rapat-rapat Enggak Perlu di Hotel, tapi…

    Soal Efisiensi Anggaran, Rano Karno: Rapat-rapat Enggak Perlu di Hotel, tapi…
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Wakil Gubernur (Wagub)
    Jakarta
    terpilih
    Rano Karno
    mengaku akan mengikuti arahan pemerintah pusat untuk melakukan
    efisiensi anggaran
    . Salah satunya melalui pengurangan perjalanan dinas.
    “Kebetulan kalau perjalanan Dinas Jakarta enggak terlalu jauh,” kata Rano Karno saat ditemui di Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Minggu (16/2/2025).
    Beroperasinya pemerintah pusat di Jakarta, membuat Rano Karno dan jajarannya mengaku tak kesulitan untuk mengirit biaya perjalanan dinas.
    Namun, menurut dia, yang paling berdampak adalah kepala daerah yang tinggal jauh dari Jakarta.
    “Teman-teman kita yang perjalanan dinas ke Jakarta karena harus koordinasi ke pusat. Mungkin tidak semua, 50 persen dikurangi supaya koordinasi dengan pemerintah pusat tetap terjadi,” ujar Rano.
    Selain perjalanan dinas, Rano Karno juga akan melakukan efisiensi anggaran di setiap pelaksaan rapat.
    “Kemudian, rapat-rapat enggak perlu di hotel. Tapi, jangan juga semua dipotong habis, kasihan hotel yang lain, okupansinya akan semakin menurun,” katanya.
    Sesekali, Rano mengatakan, boleh saja melakukan rapat di hotel. Dengan catatan, biayanya tidak melebihi batas efisiensi yang sudah ditargetkan.
    “Jadi, lebih banyak mengatur agar tidak melebihi target,” ujar Rano Karno.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Dedi Mulyadi Akan Berangkat Retreat Bareng Bupati dan Wali Kota Pakai Mobil

    Dedi Mulyadi Akan Berangkat Retreat Bareng Bupati dan Wali Kota Pakai Mobil

    Dedi Mulyadi Akan Berangkat Retreat Bareng Bupati dan Wali Kota Pakai Mobil
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Gubernur Jawa Barat (Jabar) terpilih,
    Dedi Mulyadi
    , mengumumkan rencananya untuk berangkat ke acara retreat di Magelang, Jawa Tengah, dengan menggunakan mobil.
    Dedi, yang akan berangkat bersama rombongan bupati dan wali kota, menyatakan bahwa perjalanan akan dimulai dari Bandung.
    Pernyataan ini disampaikan Dedi usai menjalani tes kesehatan di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), pada Minggu (16/2/2025).
    “Oh iya, rencana teman-teman sebagian ya enggak semua, sebagian teman-teman Jawa Barat yang punya akses dekat ke Bandung dan bisa menggunakan akses darat, kita akan menggunakan jalur darat,” kata Dedi.
    Dedi mengungkapkan, perjalanan dari Bandung ke Magelang, baik menggunakan mobil maupun pesawat, memakan waktu yang hampir sama, yaitu sekitar 5 jam.
    “Kalau perhitungannya naik pesawat dengan darat hampir sama, kan 5 jam perjalanan dari Bandung ke Magelang,” tutur dia.
    Terkait hasil tes kesehatannya, Dedi mengungkapkan bahwa ia dalam kondisi sehat.
    “Gula darah, tensi, asam urat, dan kolesterol menunjukkan angka normal. Saya ada masalah cuma satu aja, enggak punya teman meriksa gula,” ujar dia.
    Sebelumnya, sebanyak 505
    kepala daerah
    di seluruh Indonesia akan mengikuti pembekalan atau retret di Akademi Militer (Akmil) Magelang pada 21-28 Februari mendatang.
    Rencananya, pembekalan ini akan dilaksanakan setelah ratusan kepala daerah itu dilantik pada 20 Februari.
    Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto membocorkan agenda pembekalan dalam
    retreat kepala daerah
    2025.
    Menurutnya, para pemateri tidak hanya berasal dari jajaran menteri Kabinet Merah Putih, tapi juga pengajar Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas), KPK, BPK, BPKP, Polri, dan TNI.
    Selain itu, Presiden Prabowo dijadwalkan akan hadir dalam retreat kepala daerah dan ikut memberikan arahan, tetapi Bima mengatkan waktu kedatangannya belum bisa dipastikan.
    “Presiden menyampaikan beliau akan datang kapan saja. Mungkin di awal retret, di tengah retret, atau di penghujung retreat,” ujarnya, dikutip dari Kompas.id, Jumat (14/2/2025).
     
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Lawan Penambang Ilegal, Dedi Mulyadi: Kalau Takut Jangan Jadi Pemimpin

    Lawan Penambang Ilegal, Dedi Mulyadi: Kalau Takut Jangan Jadi Pemimpin

    Lawan Penambang Ilegal, Dedi Mulyadi: Kalau Takut Jangan Jadi Pemimpin
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Gubernur
    Jawa Barat
    (Jabar) terpilih,
    Dedi Mulyadi
    , menegaskan bahwa ia tidak takut terhadap pelaku
    penambang ilegal
    .
    Pernyataan ini disampaikan Dedi saat ditanya mengenai penindakan terhadap penambang ilegal di wilayah Jabar, saat nanti resmi menjabat sebagai gubernur.
    “Kalau penuh rasa takut jangan jadi pemimpin, di rumah saja,” kata Dedi, saat ditemui di Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, pada Minggu (16/2/2025).
    Dedi menyatakan bahwa praktik
    tambang ilegal
    di Jawa Barat harus segera dibersihkan.
    Ia berencana untuk tidak hanya menggunakan Undang-Undang Mineral dan Batubara (Minerba) dalam upaya pemberantasan tambang ilegal, tetapi juga akan mengadopsi pendekatan melalui Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (
    UU Tipikor
    ).
    “Kita ingin melakukan pendekatan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor),” ujar Dedi.
    Ia menjelaskan bahwa pendekatan dengan UU Tipikor memungkinkan karena para penambang ilegal itu tidak membayar pajak selama puluhan tahun, yang mengakibatkan kerugian bagi negara.
    Di sisi lain, Dedi juga mengungkapkan bahwa pihaknya sedang menghitung berapa jumlah dana yang diperlukan untuk memperbaiki kerusakan lingkungan akibat penambangan ilegal.
    “Saya nanti sudah akan hitung itu berapa ratus miliar atau berapa triliun sih
    recovery
    yang diperlukan untuk melakukan
    recovery
    terhadap berbagai dampak dari penambangan ilegal,” tuturnya.
    Persoalan tambang batu ilegal di Subang, Jawa Barat, sebelumnya menjadi sorotan setelah video pernyataan Dedi mengenai aktivitas melanggar hukum tersebut viral.
    Menyusul sorotan publik, Pemerintah Provinsi Jawa Barat menutup tambang batu ilegal di daerah tersebut.
    Sebagai respons, ratusan buruh galian melakukan unjuk rasa di Gedung DPRD Subang.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.