Xcloud.id

Category: Kompas.com Nasional

  • Nusron Bakal Umumkan Pegawai yang Dicopot Terkait Pagar Laut Bekasi

    Nusron Bakal Umumkan Pegawai yang Dicopot Terkait Pagar Laut Bekasi

    Nusron Bakal Umumkan Pegawai yang Dicopot Terkait Pagar Laut Bekasi
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri ATR/BPN
    Nusron Wahid
    mengatakan dirinya akan memberhentikan sejumlah anak buahnya yang bekerja di Kabupaten Bekasi terkait kasus
    pagar laut Bekasi
    .
    Nusron mengatakan, proses investigasi terhadap kasus
    pagar laut
    Bekasi sudah selesai.
    “Yang Bekasi pun proses investigasi terhadap aparat kita juga sudah selesai. Mungkin besok atau lusa saya umumkan, ada beberapa orang yang akan diberhentikan juga yang di Bekasi,” ujar Nusron, di Istana, Jakarta, Senin (17/2/2025).
    “Cuma jumlahnya berapa, saya lupa, baru tadi pagi saya dapat laporan dari inspektorat jenderal hasil investigasinya. Mungkin kalau enggak besok, lusa, saya akan umumkan jumlah orang yang akan kita berhentikan. Jadi kita serius mengatasi masalah ini,” sambungnya.
    Nusron mengatakan, mereka yang diberhentikan bukan eselon I atau eselon II di Kementerian ATR/BPN.
    Dia memastikan orang-orang yang akan diberhentikan ini adalah jajaran di kantor Kabupaten Bekasi.
    “Yang terlibat di bawah dong, bukan eselon I atau eselon II. Itu kan permainannya ada di bawah, di kantor Bekasi. Yang memindah peta itu, yang dari peta darat ke peta laut itu,” ucap Nusron.
    Maka dari itu, Nusron memastikan kementeriannya tidak terlibat kasus pagar laut Bekasi.
    Dia mengeklaim hanya pegawai di bawah saja yang terlibat.
    “Enggak, enggak, sampai sejauh itu. Wong ini malah kepala kantor saja enggak tahu. Ini murni permainan nakal oknum orang di bawah, setelah kita cek,” imbuhnya.
    Sebelumnya, Polri mengungkapkan bahwa pemalsuan surat izin terkait lahan pagar laut di Bekasi diduga dilakukan dengan cara mengubah data obyek lahan dari yang semula berada di darat menjadi di laut.
    Hal ini disampaikan oleh Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Pol Djuhandhani Rahardjo Puro, saat konferensi pers di Lobi Bareskrim Polri, Jakarta, pada Jumat (14/2/2025).
    “Diduga para pelaku mengubah data subyek atau nama pemegang hak dan mengubah data obyek atau lokasi yang luasan yang sebelumnya berada di darat, menjadi berlokasi di laut dengan jumlah yang lebih luas,” ujar Djuhandhani.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Tren #KaburAjaDulu Bikin Populasi di Indonesia Turun?

    Tren #KaburAjaDulu Bikin Populasi di Indonesia Turun?

    Tren #KaburAjaDulu Bikin Populasi di Indonesia Turun?
    Editor
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Sekretaris Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga)/BKKBN Budi Setiyono menilai, tren #
    KaburAjaDulu
    yang ramai dibahas di media sosial, tidak akan berdampak besar terhadap penurunan populasi di Indonesia.
    Mengutip
    Antara
    , Budi mengatakan, tren itu hanyalah sekadar luapan sesaat akibat ketidaktahuan warganet mengenai prosedur panjang yang perlu ditempuh apabila ingin menjadi penduduk tetap negara lain.
    “Saya kira tidak sampai sejauh itu (penurunan populasi). Kecil kemungkinan untuk jadi ancaman penurunan populasi,” ujar Budi, Senin (17/2/2025).
    Menurut dia, migrasi besar-besaran ke negara lain bukanlah sebuah perkara mudah. Sebab hanya orang yang memiliki kualifikasi tertentu yang bisa terserap di dunia kerja negara luar.
    “Migrasi ke negara lain secara besar-besaran bukan suatu perkara mudah karena hanya orang yang memiliki kualifikasi tertentu yang dibutuhkan suatu negara bisa mendaftar visa kunjungan atau menjadi permanent resident (penduduk tetap) di suatu negara,” lanjut dia.
    Ia pun menegaskan, saat ini pemerintahan Prabowo-Gibran tengah bekerja keras melakukan penyesuaian anggaran agar program-program dapat berjalan lebih efektif, optimal, dan tepat sasaran ke rakyat yang membutuhkan, utamanya generasi muda.
    “Pemerintah di bawah Presiden Prabowo justru sedang bekerja keras menata masa depan generasi muda sebaik-baiknya. Kita justru sedang lakukan
    rightsizing
    (penyesuaian) anggaran agar pemerintahan berjalan lebih efektif dan program-programnya bermanfaat optimal bagi rakyat, jelas dan gamblang perintah Pak Presiden itu,” papar dia.
    Di sisi lain, menurutnya masyarakat perlu melihat tren #KaburAjaDulu dari sisi positif. Fenomena ini mestinya dilihat dari sisi banyak generasi muda terdidik dan berbakat memilih bekerja dan belajar di luar negeri dan meningkatkan devisa negara.
    “Itu (
    brain drain
    ) justru akan memperluas diaspora, dan jejaring internasional, yang tentu saja bisa bermanfaat bagi negara,” ucap dia.
    Ia menegaskan, Kemendukbangga/BKKBN akan menanggapi fenomena tersebut sebagai masukan untuk bekerja lebih keras dalam rangka peningkatan kualitas SDM dan mengintegrasikan kebijakan kependudukan dengan ketenagakerjaan agar pengangguran berkurang.
    “Kami juga melaksanakan berbagai program untuk meningkatkan kualitas pendampingan bagi anak muda (terutama generasi Z) dalam menghadapi tantangan, sehingga tidak perlu meninggalkan negara untuk mencapai impian mereka,” lanjut dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Imigrasi Tangkap 3 WN Pakistan yang Masuk Indonesia dengan Paspor Perancis

    Imigrasi Tangkap 3 WN Pakistan yang Masuk Indonesia dengan Paspor Perancis

    Imigrasi Tangkap 3 WN Pakistan yang Masuk Indonesia dengan Paspor Perancis
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi menangkap tiga warga negara (WN) asal Pakistan berinisial SZ, TS, dan MZ di
    Bandara Soekarno-Hatta
    (Soetta) pada Rabu, (12/2/2025).
    Mereka ditangkap lantaran mencoba memasuki wilayah Indonesia dengan menggunakan dokumen perjalanan palsu.
    “Modus operandi yang dilakukan oleh ketiga warga negara Pakistan adalah ketiganya mengaku sebagai warga negara Perancis yang menggunakan dokumen paspor serta ID Card Perancis yang diduga palsu untuk mencoba memasuki wilayah Indonesia,” kata Kakanwil Ditjen Imigrasi DKI Jakarta, Arief Munandar, dalam konferensi pers di Media Center Imigrasi, Jakarta, Senin (17/2/2025).
    Arief mengatakan, ketiganya tiba di Bandara Soekarno-Hatta menggunakan pesawat Thai Airways dari Bangkok.
    Ia mengatakan, mereka sempat mengurus Visa On Arrival lantaran menggunakan paspor Perancis, kemudian mencoba melewati pemeriksaan imigrasi melalui mesin Autogate.
    Namun, paspor yang mereka gunakan tidak terdeteksi oleh mesin Autogate.
    “Telah dicoba berkali-kali untuk
    scan
    paspor, hasilnya gagal dan paspor tidak terdeteksi pada mesin Autogate imigrasi,” ujarnya.
    Arief mengatakan, petugas semakin curiga setelah mengetahui mereka tidak bisa berbahasa Perancis dan Inggris.
    Selanjutnya, mereka dibawa ke ruangan supervisor untuk pemeriksaan lebih lanjut.
    “Melalui sistem informasi keimigrasian, ditemukan fakta berdasarkan data pada aplikasi SIPP (Sistem Informasi Profil Penumpang) bahwa ketiga orang asing tersebut tercatat sebagai warga negara Pakistan dan menggunakan paspor Pakistan saat berangkat dari Bangkok menuju Indonesia,” tuturnya.
    Arief mengatakan, dari hasil penyelidikan lebih lanjut, diketahui bahwa SZ, TS, dan MZ berencana ke Eropa untuk mencari penghidupan yang lebih layak.
    Mereka memperoleh paspor Perancis palsu dari seorang WN Sri Lanka berinisial WJ yang mereka kenal melalui media sosial Facebook.
    “WJ menyarankan agar mereka melakukan perjalanan ke Indonesia terlebih dahulu sebelum berangkat ke Eropa,” kata dia.
    Atas kejahatan tersebut, mereka dijerat dengan Pasal 119 ayat (2) Undang-undang Nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian karena sengaja menggunakan dokumen perjalanan palsu, dengan ancaman pidana penjara paling lama lima tahun dan denda paling banyak Rp 500.000.000.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Prabowo Klaim Kondisi Ekonomi Indonesia Saat Ini Cukup Baik

    Prabowo Klaim Kondisi Ekonomi Indonesia Saat Ini Cukup Baik

    Prabowo Klaim Kondisi Ekonomi Indonesia Saat Ini Cukup Baik
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Presiden
    Prabowo Subianto
    mengklaim bahwa kondisi perekonomian RI pada saat ini cukup baik. 
    Hal itu berdasarkan laporan para menteri perekonomian saat rapat kabinet terbatas di Istana, Jakarta, Senin (17/2/2025).
    “Kita telah membahas perkembangan ekonomi, saya diberi update, saya diberi laporan perkembangan oleh menteri perekonomian, saya sangat gembira bahwa perekonomian kita terkendali,” ucap Prabowo.
    Ia mengatakan, tingkat
    inflasi
    Indonesia juga menjadi yang terendah dibandingkan negara lain di dunia. 
    Selain itu, pertumbuhan
    ekonomi Indonesia
    , disebutnya, tetap di atas rata-rata dunia. Namun, Prabowo tidak mengungkap angka-angka kondisi inflasi maupun
    pertumbuhan ekonomi
    tersebut.
    Ia hanya menyebut bahwa situasi ekonomi terkendali.
    “Hampir semua sektor berjalan dengan terkendali, walaupun perkembangan geopolitik dunia penuh ketidakpastian, ujarnya.
    “Namun, ketahanan ekonomi kita cukup tangguh. Masih banyak tantangan, masih banyak kesulitan, tapi kita mampu mengendalikan,” imbuhnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Prabowo Klaim Kondisi Ekonomi Indonesia Saat Ini Cukup Baik

    Prabowo Ancam Sanksi Pengusaha yang Tak Laksanakan Aturan DHE

    Prabowo Ancam Sanksi Pengusaha yang Tak Laksanakan Aturan DHE
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Presiden
    Prabowo Subianto
    mengancam akan memberikan sanksi kepada para pengusaha yang tidak menerapkan peraturan baru terkait
    devisa hasil ekspor
    (DHE)
    sumber daya alam
    (SDA).
    Menurutnya, pelayanan ekspor dari pelanggar itu akan ditangguhkan.
    Hal tersebut ditegaskan Prabowo dalam jumpa pers terkait devisa hasil ekspor sumber daya alam di Istana, Jakarta, pada Senin (17/2/2025).
    “Dalam pasal ini telah diatur pula penerapan
    sanksi administratif
    berupa penangguhan atas pelayanan ekspor bagi yang tidak melaksanakan peraturan pemerintah ini,” ujar Prabowo.
    Prabowo memaparkan bahwa langkah ini bertujuan untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam Indonesia demi kemakmuran bangsa dan rakyat, serta memperkuat ekonomi nasional.
    “Pemanfaatan sumber daya alam Indonesia harus dioptimalkan untuk kemakmuran bangsa dan rakyat, baik melalui pembiayaan pembangunan, perputaran uang di dalam negeri, peningkatan cadangan devisa, maupun stabilitas nilai tukar,” tuturnya.
    Dia menjelaskan, selama ini, banyak devisa hasil ekspor yang disimpan di bank-bank luar negeri.
    Kini, pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2025 yang mengatur kewajiban penempatan devisa hasil ekspor dalam sistem keuangan Indonesia.
    Walhasil, kebijakan penempatan devisa hasil ekspor untuk sektor pertambangan, perkebunan, kehutanan, dan perikanan akan meningkat menjadi 100 persen dengan jangka waktu 12 bulan sejak penempatan.
    “Karena ini akan berlaku mulai 1 Maret, kalau lengkap 12 bulan, hasilnya diperkirakan akan lebih dari 100 miliar dollar Amerika,” kata Prabowo.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Prabowo Akan Bentuk Bank Emas, Diresmikan 26 Februari 2025

    Prabowo Akan Bentuk Bank Emas, Diresmikan 26 Februari 2025

    Prabowo Akan Bentuk Bank Emas, Diresmikan 26 Februari 2025
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Presiden
    Prabowo Subianto
    mengatakan
    Indonesia
    akan memiliki
    bank emas
    untuk pertama kalinya setelah selama ini tidak pernah punya bank emas.
    Hal tersebut disampaikan Prabowo dalam jumpa pers terkait Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam di Istana, Jakarta, Senin (17/2/2025).
    “Kita akan bentuk bank emas.
    Bank emas
    . Jadi selama ini kita tidak punya bank untuk emas kita. Tidak ada di Indonesia,” ujar Prabowo, Senin.
    Prabowo menyebutkan, bank emas dibentuk karena emas yang ditambang di Indonesia justru mengalir ke luar negeri.
    Prabowo menjelaskan, emas Indonesia selama ini mengalir ke luar negeri.
    Ia menyebutkan, bank emas akan diresmikan pada 26 Februari 2025 mendatang.
    “Jadi emas kita banyak di tambang dan mengalir ke luar negeri. Kita ingin sekarang punya bank khusus untuk emas di Indonesia. Insya Allah kita akan resmikan tanggal 26 Februari. Ini saya kira pertama kali ya di republik kita,” ujar Prabowo.
    Sebelumnya, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan, peluncuran bank emas merupakan upaya pemerintah untuk mengoptimalkan pemanfaatan limpahan emas yang ada di Tanah Air.
    Sebab, sebagai salah satu negara dengan penghasil emas terbesar dunia, Indonesia sampai saat ini belum mampu mengoptimalkan potensi tersebut. 
    “Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, usaha bulion dapat memaksimalkan added value dari sumber daya emas yang ada di Indonesia,” ujar Dian, dalam keterangannya, dikutip Kamis (26/12/2024). 
    Dian bilang, pengembangan usaha bulion akan memberikan keuntungan bagi tiga pihak yaitu pemerintah, masyarakat dan pelaku usaha, serta lembaga jasa keuangan (LJK).
    Pada saat bersamaan, usaha bulion berpotensi meningkatkan konsumsi emas ritel yang akan memacu peningkatan industri emas.
    “Dan keseluruhan bisnis dalam ekosistem emas yang mewadahi dengan tambahan
    value added
    (VA) hingga sebesar Rp 30 triliun – Rp 50 triliun,” kata Dian.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Menaker Harap Pengemudi Ojol Bisa Dapat THR, Formulanya Sedang Dirumuskan

    Menaker Harap Pengemudi Ojol Bisa Dapat THR, Formulanya Sedang Dirumuskan

    Menaker Harap Pengemudi Ojol Bisa Dapat THR, Formulanya Sedang Dirumuskan
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    –
    Menteri Ketenagakerjaan
    (Menaker) Yassierli mengatakan pihaknya berharap pengemudi ojek online (ojol) bisa mendapatkan
    Tunjangan Hari Raya
    (THR).
    Hal ini disampaikan Yassierli merespons aksi unjuk rasa yang akan digelar pengemudi ojol pada Senin (17/2/2025) hari ini untuk menuntut pemberian THR dari perusahaan aplikator.
    “Kita berharap begitu (pengemudi ojol dapat THR),” kata Yassierli di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin.
    Namun, Yassierli mengingatkan bahwa pemberian THR perlu dirumuskan bersama karena erat kaitannya dengan masalah keuangan perusahaan.
    Ia mengeklaim, Kementerian Ketenagakerjaan sedang merumuskan formula untuk memenuhi aspirasi para pengemudi ojol. 
    Yassierli mengaku sudah berbicara dengan perusahaan aplikator ojek online dan ia yakin perusahaan bakal memahami aspirasi pengemudi ojol. 
    “Saya berharap sesegera mungkin, karena ini kan masalah keuangan mereka harus ada simulasi yang harus dipersiapkan kan? Kita tunggu nanti dari sini dalam beberapa hari akan finalisasi dengan pengusaha,” ujar dia.
    Diberitakan, pengemudi ojol dan pekerja angkutan akan menggelar unjuk rasa di depan Kantor Kementerian Ketenagakerjaan pada Senin siang, pukul 10.00 WIB hingga 14.00 WIB.
    “(Peserta demonstrasi) antara 500 sampai 700 (orang). (Menuntut) THR wajib bagi
    driver ojol
    , taksi online, dan kurir. Kami mendorong adanya revolusi pekerja supaya hak-hak kami dipenuhi,” kata Ketua Serikat Pekerja Angkutan Indonesia (SPAI) Lily Pujiati.
    Lily menyatakan, aksi ini merupakan bentuk akumulasi ketidakpuasan pekerja angkutan daring yang telah bekerja bertahun-tahun namun tidak pernah mendapatkan THR.
    “Aplikator sengaja membiarkan status kita sebagai mitra untuk menghindari kewajiban memberikan hak-hak kepada driver taksi online, ojol, dan kurir. Saat ini kami mendorong revolusi pekerja supaya hak-hak kami dipenuhi,” ujar Lily.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Siap Lakukan Efisiensi, Gubernur Kalsel Terpilih: SKPD Kami Pangkas, Dahulukan Prioritas

    Siap Lakukan Efisiensi, Gubernur Kalsel Terpilih: SKPD Kami Pangkas, Dahulukan Prioritas

    Siap Lakukan Efisiensi, Gubernur Kalsel Terpilih: SKPD Kami Pangkas, Dahulukan Prioritas
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel) Terpilih,
    Muhidin
    mengaku, siap mengikuti arahan dari Presiden
    Prabowo
    Subianto terkait pemangkasan anggaran di Kalimantan Selatan.
    Muhidin mengatakan,
    efisiensi anggaran
    dilakukan sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.
    “Semua SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) kami pangkas. Yang penting program yang didahulukan itu tidak dipangkas,” ujar Muhidin usai menjalani pemeriksaan kesehatan di Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta Pusat, Senin (17/2/2025).
    Muhidin juga memastikan, efisiensi anggaran tidak akan memengaruhi program proritas yang dijalankan di Kalsel.
    “Enggak juga (pengaruh ke program prioritas), yang penting prioritas kami dahulukan. Kami pangkas untuk belanja daerah, belanja SKPD,” katanya.
    Dengan demikian, menurut Muhidin, Kalsel siap mengikuti arahan dari pemerintah pusat untuk menghemat anggaran.
    “Anggaran, pokoknya siap terus. Apa pun kata pusat pokoknya kita ikutin lah. Apa pun yang disarankan, Kalimantan Selatan siap terus,” ujar Muhidin menegaskan.
    Sebagai informasi, kebijakan efisiensi anggaran tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025.
    Inpres ini ditindaklanjuti dengan Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025 tanggal 24 Januari 2025 perihal Efisiensi Belanja bagi Kementerian/Lembaga.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Siap Lakukan Efisiensi, Gubernur Kalsel Terpilih: SKPD Kami Pangkas, Dahulukan Prioritas

    Gubernur Kalsel Terpilih Sudah Siapkan Belasan Baju untuk Retreat di Magelang

    Gubernur Kalsel Terpilih Sudah Siapkan Belasan Baju untuk Retreat di Magelang
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Gubernur Kalimantan Selatan terpilih
    Muhidin
    mengaku sudah menyiapkan belasan baju yang akan ia bawa untuk mengikuti retreat kepala daerah di Akademi Militer Magelang, 21-28 Februari 2025 mendatang.
    “Baju putih kita bawa selengkapnya. Mungkin bisa 7 atau 8, kita bawa. Baju putih, baju olahraga dipersiapkan. Batik, batik itu 3 lembar sudah cukup,” kata Muhidin usai menjalani pemeriksaan kesehatan di Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta Pusat, Senin (17/2/2025).
    Muhidin mengaku sudah mempersiapkan diri secara matang, apalagi hasil pemeriksaan kesehatan hari ini menunjukkan hasil yang baik..
    “Alhamdulillah hari ini pemeriksaan kesehatannya lancar. Persiapannya (ikut retret) cukup matang,” kata dia.
    Muhidin menilai, kegiatan retreat bukanlah hal yang memberatkan.
    Sebab, dengan mengikuti retreat, ia dapat mengenal kepala daerah dari seluruh Indonesia.
    “Enggak memberatkan. Malah ini kita untuk istirahat di sana. Kalau di daerah kita sibuk. Yang diharapkan adalah mungkin kita silaturahmi dengan yang lain. Selama satu minggu mungkin cukup berkenalan dengan yang lain,” ujar Muhidin.
    Untuk diketahui, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menggelar pemeriksaan kesehatan lanjutan dan registrasi untuk 242 kepala daerah dan wakil kepala daerah pada hari kedua, Senin (17/2/2025).
    Pemeriksaan kesehatan hari kedua juga akan digelar dalam tiga sesi.
    Sesi pembuka pukul 08.00-10.00 WIB, sesi kedua 10.00-12.00 WIB, sesi terakhir pukul 13.00-15.00 WIB.
    Registrasi dan pemeriksaan kesehatan tersebut merupakan rangkaian dari pelantikan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang akan digelar di Istana Kepresidenan Jakarta pada 20 Februari 2025.
    Selain itu, pemeriksaan kesehatan juga penting dilakukan untuk mengecek kesiapan kepala daerah mengikuti orientasi atau retreat yang akan digelar pada 21-28 Februari 2025 di Akademi Militer di Magelang, Jawa Tengah.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Panglima Rotasi dan Mutasi 52 Pati TNI, Berikut Daftar Lengkapnya

    Panglima Rotasi dan Mutasi 52 Pati TNI, Berikut Daftar Lengkapnya

    Panglima Rotasi dan Mutasi 52 Pati TNI, Berikut Daftar Lengkapnya
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    –
    Panglima TNI
    Jenderal Agus Subiyanto kembali melakukan mutasi dan rotasi jabatan dalam struktur
    TNI
    yang tertera dalam Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/183/II/2025 tanggal 14 Februari 2025.
    Keputusan tersebut perihal pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan di lingkungan TNI.
    “Surat Keputusan Panglima TNI tersebut mencakup sebanyak 52 perwira tinggi (pati), yang terdiri dari 31 pati
    TNI AD
    , 19 pati
    TNI AL
    , dan dua pati
    TNI AU
    ,” kata Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayjen Hariyanto dalam keterangannya, Minggu (16/2/2025) malam.
    Berikut daftar perwira tinggi TNI yang terkena mutasi dan rotasi:
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.