Menanti Langkah Harvey Moeis dkk Setelah Divonis 20 Tahun Penjara
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Terdakwa kasus dugaan korupsi tata niaga timah,
Harvey Moeis
, belum memutuskan langkah yang bakal ditempuh setelah hukumannya diperberat dari 6,5 tahun menjadi 20 tahun penjara pada tingkat banding.
Suami aktris Sandra Dewi ini agaknya masih maju-mundur untuk mengajukan kasasi.
Sebab, kuasa hukum Harvey, Andi Ahmad, memastikan akan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA) karena hukuman Harvey dan terdakwa lainnya diperberat hingga dua kali lipat.
“Upaya hukum kasasi pasti. Pasti kami akan ajukan,” kata Andi saat ditemui awak media di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Senin (17/2/2025).
Andi mengatakan, putusan yang dijatuhkan PT Jakarta baik terhadap Harvey; pemilik PT Quantum Skyline Exchange (QSE) Helena Lim; eks dan Direktur Utama PT Timah Tbk Mochtar Riza Pahlevi Tabrani.
Kemudian, Direktur Utama PT Refined Bangka Tin (RBT) Suparta; dan Direktur Pengembangan Usaha PT RBT Reza Andriansyah.
“Kami yakin bahwa klien kami sama sekali seharusnya tidak bersalah terhadap dakwaan yang sudah dituntut oleh jaksa penuntut umum. Maka yang pasti kami akan menunggu upaya hukum,” kata Andi.
Namun, belakangan Andi justru meralat ucapannya itu dan membantah bahwa pihaknya telah memutuskan mengajukan kasasi.
Menurut dia, Harvey belum memberikan mandat kepadanya untuk mengajukan kasasi.
“Kami belum menerima mandat dari klien kami untuk mengajukan kasasi. Lagi pula, hingga saat ini, kami selaku kuasa hukum belum menerima salinan putusan dari Pengadilan Tinggi DKI Jakarta,” ujar Andi dalam keterangan resminya, Selasa (18/2/2025).
Ahmad mengatakan, pihaknya membutuhkan salinan putusan tersebut sebagai bahan kajian untuk menentukan sikap mengajukan kasasi atau tidak.
“Sekali lagi kami tegaskan, apabila nanti kami sudah menerima salinan resmi putusan banding, maka barulah kami akan menganalisa serta mengkaji pertimbangan hakim dalam putusan banding tersebut,” kata Ahmad.
“Selanjutnya, baru akan berdiskusi dengan klien untuk menentukan langkah hukum yang akan ditempuh selanjutnya,” ujar dia.
Ketika kubu Harvey masih maju mundur,
Kejaksaan Agung
(Kejagung) menyatakan bakal menghormati segala upaya yang akan diajukan Harvey, termasuk kasasi.
“Kita menghormati sikap itu karena memang merupakan hak yang bersangkutan,” ujar Kepala Pusat Penerangan HukumKejagung, Harli Siregar, saat dihubungi, Senin (17/2/2025).
Jika Harvey dan terdakwa timah lainnya mengajukan kasasi, jaksa penuntut umum (JPU) tidak tinggal diam.
Harli mengatakan, JPU akan mempersiapkan kontra memori kasasi terhadap langkah hukum yang diambil Harvey Moeis.
“Kembali ke hukum acara, JPU akan mempersiapkan kontra memori kasasi atas sikap kasasi yang bersangkutan,” lanjut Harli.
Mahkamah Agung yang akan mempertimbangkan dan memutuskan kasasi juga buka suara terhadap upaya hukum yang mungkin diambil oleh para terdakwa kasus timah.
“(MA) menghormati haknya terdakwa dan penuntut umum,” kata Juru Bicara MA, Hakim Agung Yanto, saat dihubungi
Kompas.com
, Senin (17/2/2025).
Yanto mengatakan, kasasi atau upaya hukum biasa terakhir merupakan hak para pihak yang berperkara.
“Kasasi kan haknya penuntut umum dan terdakwa,” tutur Yanto.
Sementara itu, PT Jakarta yang telah memperberat hukuman Harvey justru menilai suami Sandra Dewi ini layak diproses oleh pengadilan lingkungan.
Majelis PT Jakarta menyebut kerugian negara akibat kerusakan lingkungan, ekonomi lingkungan, dan biaya pemulihan kerusakan ekologi harus dimintakan pertanggungjawaban kepada Harvey Moeis.
“Namun tidak dituntut secara bersama-sama dalam perkara tindak pidana korupsi, melainkan harus dituntut melalui Pengadilan Lingkungan baik dituntut secara perdata/pidana atau keduanya,” sebagaimana dikutip dari salinan putusan yang diterima Kompas.com.
Majelis hakim tingkat banding mengaku sepakat dengan pendapat ahli lingkungan Institut Pertanian Bogor (IPB), Bambang Heru, yang menghitung jumlah keseluruhan kerugian negara akibat kerusakan lingkungan mencapai Rp 271.069.688.018.700 atau Rp 271 triliun.
Kerugian itu meliputi kerugian ekologi Rp 183.703.234.398.100, kerugian ekologi lingkungan Rp 75.479.370.880.000, dan biaya pemulihan lingkungan Rp 11.887.082.740.600.
Sementara, kerugian lainnya timbul dari kegiatan bisnis timah yang meliputi pembelian bijih dari penambang ilegal hingga sewa alat smelter sebesar Rp 29.672.506.122.882.
Meski demikian, majelis hakim tingkat banding menyatakan hanya fokus pada jumlah kerugian negara akibat korupsi pada tata kelola komoditas timah.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
Category: Kompas.com Nasional
-
/data/photo/2025/02/17/67b2f6da62b63.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Ragam Komentar Pejabat soal #KaburAjaDulu: Ada yang Introspeksi, Ada yang Cuek
Ragam Komentar Pejabat soal #KaburAjaDulu: Ada yang Introspeksi, Ada yang Cuek
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Dua pekan belakangan, media sosial (medsos) diramaikan dengan tagar #KaburAjaDulu.
Tagar itu mencerminkan keinginan masyarakat untuk meninggalkan Indonesia demi bekerja atau melanjutkan studi di luar negeri.
Di sisi lain, diksi “kabur” juga bisa dipandang sebagai bentuk ekspresi kekecewaan masyarakat terhadap kondisi yang terjadi di Tanah Air beberapa waktu belakangan.
Ramainya tagar #KaburAjaDulu pun turut dikomentari para pejabat, ada yang menganggap hal itu sebagai bahan evaluasi, tetapi ada pula yang menganggap santai keinginan warga negara Indonesia (WNI) untuk berkiprah di luar negeri.
Lalu, apa komentar para pejabat mengenai tagar #KaburAjaDulu?
Menaker introspeksi
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengakui bahwa tren #KaburAjaDulu di media sosial yang mendorong warga negara Indonesia (WNI) untuk berkarir di luar negeri adalah tantangan bagi pemerintah.
Yassierli mengatakan, pemerintah harus memenuhi aspirasi publik yang timbul dengan menciptakan pekerjaan yang lebih baik.
“Ini tantangan buat kita kalau memang itu adalah terkait dengan aspirasi mereka. Ayo pemerintah
create better jobs
, itu yang kemudian menjadi catatan kami dan concern kami,” ujar Yassierli di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (17/2/2025).
Dia meyakini, tren itu muncul bukan karena para WNI benar-benar ingin kabur dari Indonesia, tetapi ingin mengambil kesempatan untuk dapat bekerja di luar negeri.
Ia tidak memungkiri bahwa kesempatan bagi WNI untuk bekerja di luar negeri memang terbuka.
“Tanggapannya, ya itu ini kan netizen terkait dengan kabur saja. Memang di satu sisi saya lihat kesempatan kerja di luar memang ada ya. Jadi semangatnya bukan kabur sebenarnya,” ujar Yassierli.
Wamenaker tak peduli
Berbanding terbalik, Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker)
Immanuel Ebenezer
atau akrab disapa Noel mengaku tidak peduli dengan tagar #KaburAjaDulu.
Ia bahkan mempersilakan WNI yang ingin kabur ke luar negeri.
Dengan gurauan, Noel juga menyampaikan bahwa WNI yang kabur ke luar negeri tidak perlu kembali ke Tanah Air.
“Mau kabur, kabur sajalah. Kalau perlu jangan balik lagi, hi-hi-hi,” ungkap Noel di Kantor Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT), Jakarta, Senin, seraya tertawa.
Noel tidak mau berkomentar lebih jauh mengenai tren tersebut.
Ia hanya menekankan bahwa Kementerian Ketenagakerjaan tidak memedulikan tagar atau seruan itu.
”
Hashtag-hashtag
enggak apa-apalah, masa
hashtag
kita peduliin,” ujar Noel.
Tak selesaikan masalah
Sementara itu, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid mempertanyakan orang-orang yang memilih mengikuti fenomena #KaburAjaDulu ke luar negeri.
Dia menilai, jika orang-orang memilih kabur, maka masalah tidak akan selesai.
“Begini ya, kalau ada #KaburAjaDulu itu kan dia ini warga negara Indonesia apa tidak. Kalau kita ini patriotik sejati, kalau memang ada masalah kita selesaikan bersama,” ujar Nusron, di Istana, Jakarta, Senin.
“Kok jangan #KaburAjaDulu, apa yang mau kita selesaikan kalau kabur itu. Itu menandakan sikap permisif, tidak mau menyelesaikan masalah bangsa ini secara bersama-sama,” sambung dia.
Menurut Nusron, jika ada yang memilih kabur ke luar negeri, maka orang itu memiliki masalah kecintaan terhadap Tanah Air.
Dia mengajak agar semua pihak yang mau kabur ke luar negeri untuk menyelesaikan masalah secara bersama.
“Memang pemerintah selama ini menutup mata, kemudian menutup telinga untuk kritikan masyarakat? Kan tidak. Kita ini pemerintah terbuka terhadap masukan, kalau memang benar, ya benar. Kalau memang salah, ya salah,” ujar Nusron.
“Kalau kemudian hopeless gitu seakan-akan kabur saja dulu, itu menandakan, ya mohon maaf, kurang cinta terhadap Tanah Air,” imbuh dia.
Istana sambut positif
Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, menyambut positif fenomena media sosial #KaburAjaDulu.
Namun, ia menekankan pentingnya WNI memiliki keterampilan jika ingin merantau ke luar negeri.
“Kalau mau merantau itu bagus loh, kalau mau merantau. Tapi, kalau mau merantau ke luar negeri, ingat, harus punya skill. Karena kalau enggak punya skill, nanti enggak bisa punya pekerjaan baik di luar negeri,” ujar Hasan, di Istana, Jakarta, pada Senin.
Hasan juga mengingatkan bahwa warga yang ingin merantau harus mematuhi prosedur yang berlaku.
Ia menegaskan bahwa pemerintah tidak akan melarang warganya yang ingin merantau, asalkan mereka mengikuti aturan yang ada.
“Yang kedua, harus taat prosedur. Supaya enggak jadi pendatang haram. Kalau orang mau merantau, enggak boleh dilarang,” imbuh dia.
Ungkapan emosi
Sementara itu, Ketua Komisi XIII DPR RI Willy Aditya menilai, tagar #KaburAjaDulu merupakan ungkapan emosi masyarakat yang merespons kondisi saat ini.
Namun, ia menekankan pentingnya kebersamaan untuk menjawab tantangan bangsa.
“Ya emosi ya wajar saja, tapi kemudian tidak, kemudian takut saja. Itu kan cuma ekspresi pelarian. Tapi, siapa yang membangun negara bangsa ini kalau tidak kita semua? Tanggung jawab kita lah bersama-sama, tidak bisa hanya segelintir orang,” tegas Willy di Gedung DPR RI, Senin.
Willy juga menekankan bahwa Indonesia menganut sistem kewarganegaraan tunggal.
Dengan demikian, masyarakat yang keluar negeri tidak serta merta dapat melepas statusnya sebagai WNI.
“Ya, prinsipnya kita kan cuma mengenal satu kewarganegaraan,” ujar dia.
Ia mengingatkan masyarakat yang merasa kecewa dengan negara atau pemerintah untuk tidak meninggalkan Indonesia begitu saja.
Menurut dia, upaya membangun dan memajukan Indonesia adalah tanggung jawab bersama seluruh warga negara.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -
/data/photo/2025/02/13/67ad23be0b6b6.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Respons Gerindra soal Demo Tolak Makan Bergizi Gratis di Papua
Respons Gerindra soal Demo Tolak Makan Bergizi Gratis di Papua
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Ketua DPP Gerindra Supratman Andi Agtas menilai, aksi demonstrasi yang menolak pelaksanaan
makan bergizi gratis
(MBG) di Papua merupakan hal yang wajar.
Menurut dia, reaksi masyarakat terhadap program baru pemerintah pasti beragam, sehingga diperlukan sosialisasi yang lebih intensif untuk menjelaskan tujuan program tersebut.
“Ya biasanya dinamika ya. Jadi ya dijelaskan tujuan dari program makan bergizi gratis itu dalam rangka untuk meningkatkan kebutuhan gizi masyarakat,” ungkap Supratman, di Gedung DPR RI, Senin (17/2/2025).
Supratman menekankan bahwa MBG adalah program unggulan pemerintah yang bertujuan mencetak sumber daya manusia (SDM) berkualitas.
Ia menambahkan, meskipun dalam satu atau dua bulan pertama mungkin akan ada beberapa persoalan, hal ini adalah hal biasa mengingat program ini baru diluncurkan.
“Ini program andalan, bahwa kita menginginkan pembangunan sumber daya manusia itu bisa lebih maksimal. Biasa dalam satu dua bulan ada hal-hal yang masih ada persoalan, karena kan ini baru ya,” ujar dia.
Menteri Hukum RI itu juga menegaskan bahwa manfaat dari program MBG tidak akan langsung terlihat dalam waktu singkat, melainkan memerlukan waktu yang lebih panjang.
Ia meyakini masyarakat akan perlahan-lahan memahami maksud dan tujuan pemerintah dalam menghadirkan program ini.
“Jadi, kita tunggu saja hasilnya, dan kita berharap presiden sudah menyiapkan dana untuk seluruh wilayah Indonesia. Nanti hasilnya pasti akan kelihatan terkait dengan perbaikan gizi, anak-anak kita dari Sabang sampai Merauke itu pasti akan sangat baik,” pungkas Supratman.
Diberitakan sebelumnya, Massa pelajar dari berbagai sekolah yang ada di Kota Wamena, Kabupaten Jayawijaya, melakukan aksi demonstrasi menolak
Makan Bergizi Gratis
(MBG) di halaman Kantor Gubernur Provinsi Papua Pegunungan, Senin (17/2/2025).
Dari video berdurasi 15 detik yang diterima oleh Kompas.com, terlihat para pelajar ini menduduki jalan raya sepanjang Kantor Gubernur Papua Pegunungan sambil meneriakkan “tolak Makan Bergizi Gratis (MBG)”.
Para pelajar yang melakukan demo damai tolak MBG ini tergabung dari beberapa jenjang, baik SMA/SMK, SMP, maupun SD yang ada di Kota Wamena, Kabupaten Jayawijaya.
“Kami siswa-siswi di Provinsi Papua menolak makan bergizi gratis (MBG),” kata Penanggung Jawab Aksi Tolak MBG, Rohex Relembo, melalui keterangan tertulis yang diterima Kompas.com.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -
/data/photo/2025/02/17/67b334f84eeb3.jpeg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Mensos Sebut Penyaluran Bansos Hanya Boleh Pakai Data Inpres DTSEN
Mensos Sebut Penyaluran Bansos Hanya Boleh Pakai Data Inpres DTSEN
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Menteri Sosial Saifullah Yusuf (
Gus Ipul
) menginstruksikan jajarannya untuk meningkatkan kinerja di tahun 2025, seiring dengan terbitnya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2025 tentang
Data Tunggal Sosial
dan Ekonomi Nasional (DTSEN).
Dia mengatakan bahwa data ini akan menjadi acuan utama dalam penyaluran program
bantuan sosial
dan
pemberdayaan masyarakat
.
“Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional sudah tuntas. Ini menjadi pedoman bagi kita untuk melakukan intervensi kepada penerima manfaat di masa mendatang,” ujar Gus Ipul dalam apel pagi di halaman Kantor Kemensos, Senin (17/2/2025).
“Data ini juga menjadi pegangan bagi semua kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah,” tambah dia.
Gus Ipul menegaskan bahwa Inpres tersebut melarang penggunaan data lain selain DTSEN guna menjaga keakuratan dan validitas data penerima manfaat.
Dengan data yang terintegrasi, diharapkan program bantuan sosial dapat lebih tepat sasaran dan efektif dalam pemberantasan kemiskinan.
Selain itu, ia menekankan pentingnya kolaborasi dan sinergi antar Unit Kerja Eselon (UKE) I dalam mendukung program pemberantasan kemiskinan.
Dia menegaskan bahwa Direktorat Jenderal (Ditjen) Perlindungan dan Jaminan Sosial, Ditjen Rehabilitasi Sosial, serta Ditjen Pemberdayaan Sosial harus bekerja sebagai satu kesatuan dan tidak berjalan sendiri-sendiri.
Dalam upaya meningkatkan efektivitas program, Kemensos juga mempercepat proses graduasi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) agar mereka bisa mandiri dan keluar dari data penerima bantuan sosial.
“Yang ada dalam data harus segera dikeluarkan, jangan membuat mereka nyaman dan demotivasi. Selama ini ada 15 tahun yang menerima Bansos, 10 tahun yang menerima Bansos,” ujar dia.
“Itu namanya membuat orang nyaman, membuat keluarga itu demotivasi, maunya yang menerima Bansos,” tambahnya.
Sebagai bagian dari strategi nasional, Presiden Prabowo telah membentuk Kementerian Koordinator
Pemberdayaan Masyarakat
untuk menyeimbangkan perlindungan sosial (social protection) dan pemberdayaan sosial (social empowering).
Gus Ipul menegaskan, semakin banyak keluarga penerima manfaat (KPM) yang beralih ke program pemberdayaan, semakin sukses kinerja Kemensos dalam pemberantasan kemiskinan.
“Bagi KPM yang belum siap langsung beralih dari perlindungan sosial ke pemberdayaan, akan dilakukan proses rehabilitasi sosial,” ujar Gus Ipul.
“Setelah rehabilitasi, mereka akan masuk tahap pemberdayaan, lalu graduasi tahap pertama, hingga akhirnya mencapai graduasi tahap kedua,” tegasnya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -
/data/photo/2024/09/18/66ea5b9bad5d7.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
TNI: Motif OPM Bakar Sekolah di Papua untuk Menciptakan Ketakutan di Masyarakat
TNI: Motif OPM Bakar Sekolah di Papua untuk Menciptakan Ketakutan di Masyarakat
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
–
TNI
menyatakan bahwa motif dari aksi
pembakaran sekolah
menengah pertama (SMP) di Distrik Agandugume, Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah pada 14 Februari lalu oleh Organisasi Papua Merdeka (
OPM
) murni untuk menciptakan ketakutan di masyarakat.
Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI, Mayjen Hariyanto, belum melihat apakah motif aksi pembakaran tersebut berkaitan dengan adanya penolakan makan bergizi gratis yang belakangan disuarakan aliansi pelajar Papua.
“Apa motif dari aksi pembakaran ini, aksi ini merupakan bentuk gangguan keamanan yang sering dilakukan OPM untuk menciptakan ketakutan di masyarakat,” kata Hariyanto, kepada Kompas.com, Senin (17/2/2025) malam.
Hariyanto menegaskan, TNI terus berupaya menjaga stabilitas dan melindungi warga dari tindakan kriminal OPM.
Dia menerangkan bahwa TNI bersama Polri telah bergerak cepat melakukan pengejaran terhadap pelaku pembakaran sekolah itu.
“TNI bersama Polri telah bergerak cepat melakukan pengejaran terhadap kelompok OPM yang bertanggung jawab atas aksi pembakaran ini. Kami juga meningkatkan patroli keamanan di wilayah tersebut untuk mencegah kejadian serupa,” ujar Kapuspen.
Ia memastikan tidak ada korban jiwa dalam kejadian pembakaran sekolah tersebut.
Kendati begitu, lanjut dia, ada dua ruang bangunan SMP Agandugume yang hangus terbakar akibat peristiwa ini.
Ia juga menjelaskan bagaimana kondisi sekolah sebelum pembakaran terjadi.
“Berdasarkan laporan, sekolah tersebut memang tidak ada aktivitas belajar sebelum kejadian. Namun, pembakaran ini tetap disayangkan, apalagi saat pemerintah sedang menjalankan program makan bergizi bagi pelajar di Papua,” ucap dia.
Untuk pengamanan setelah kejadian, TNI terus melakukan evaluasi sesuai dinamika di lapangan.
Saat ini, pasukan TNI dan Polri sudah melakukan langkah-langkah strategis untuk memastikan keamanan di wilayah tersebut.
“Kami mengimbau masyarakat agar tetap tenang dan tidak terprovokasi oleh tindakan kelompok OPM. TNI akan terus hadir untuk menjaga keamanan dan mendukung pemerintah dalam membangun Papua yang lebih maju dan sejahtera,” pesan Kapuspen.
Sebelumnya, dikutip dari Tribun Papua, OPM kembali melakukan aksi teror di Kabupaten Puncak, Papua Tengah, pada Jumat (14/2/2025).
Kali ini, sasaran OPM tersebut adalah membakar sebuah bangunan SMP di Distrik Agandugume, Kabupaten Puncak.
Berdasarkan info yang diperoleh, peristiwa ini terjadi sekitar pukul 20.16 WIT.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -
/data/photo/2025/02/17/67b337bbe274c.jpeg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Bertemu Komite Parlemen Uni Eropa, Ravindra Airlangga Dukung Penyelesaian Indonesia-EU CEPA
Bertemu Komite Parlemen Uni Eropa, Ravindra Airlangga Dukung Penyelesaian Indonesia-EU CEPA
Tim Redaksi
KOMPAS.com
– Rombongan Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI yang terdiri dari Mardani Ali Sera, Ravindra Airlangga, Bramantyo Suwondo, dan Jazuli Juwaini menjalankan beberapa rangkaian pertemuan dengan beberapa pimpinan komite parlemen di
Uni Eropa
.
Rangkaian pertemuan itu merupakan salah satu kegiatan untuk memenuhi undangan Parlemen Uni Eropa di Strasbourg, Prancis, Selasa (11/2/2025).
Dalam pertemuan tersebut, mereka mendapat pendampingan dari Duta Besar (Dubes) Indonesia untuk Belgia Andri Hadi.
Pada kegiatan pertama, rombongan BKSAP bertemu dengan Wakil Ketua Komite Perdagangan Internasional Uni Eropa Luliu Winkler.
Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak mendorong percepatan perjanjian Indonesian- European Union Comprehensive Economic Partnership (IEU CEPA).
Adapun saat ini teks perjanjian yang telah disepakati telah mencapai sekitar 80 persen.
Pada kesempatan itu, Ravindra menyatakan, perjanjian tersebut berpotensi meningkatkan nilai perdagangan antara Indonesia Uni Eropa sekitar 2 miliar dollar Amerika Serikat (AS).
Pertemuan itu turut membahas kebijakan ReFuel Aviation Uni Eropa yang bertujuan meningkatkan penggunaan
sustainable aviation fuel
(SAF) di sektor transportasi udara.
Namun, penggunaan
biofuel
yang berasal dari
palm fatty acid distillate
(PFAD) dikecualikan dalam pemenuhan syarat SAF.
Di sisi lain, biofuel yang berasal dari PFAD sudah diakui International Civil Aviation Organization (ICAO) sebagai bahan baku SAF.
Oleh karenanya, BKSAP meminta biofuel dari minyak nabati Indonesia bisa diterima di pasar aviasi sebagai sumber bahan baku berkelanjutan.
Pada pertemuan berikutnya, BKSAP berdiskusi dengan Ketua Komite Internasional Parlemen Eropa David Mcallister.
Kemudian, BKSAP bertemu dengan Ketua Relasi ASEAN Wouter Beke. Dalam pertemuan ini, para pihak menyepakati pentingnya peran ASEAN dalam menjaga stabilitas kawasan.
Kedua pihak juga mempertegas pentingnya menjaga
rules based order
(RBO) dalam tatanan hubungan antarnegara.
Salah satu masalah yang dibahas adalah sengketa maritim terkait dengan
nine dash line
atau sembilan garis pengakuan wilayah laut China di kawasan Laut China Selatan.
Kedua pihak sepakat masalah itu dapat diselesaikan sesuai mekanisme United Nations on Law of the Sea (UNCLOS) dan
five point consensus
Myanmar harus dilaksanakan.
Pada pertemuan terakhir, BKSAP bertemu dengan Wakil Presiden Parlemen Eropa Martin Housik.
Dalam pertemuan itu, perwakilan Indonesia/Uni Eropa menyampaikan keyakinannya bahwa proses aksesi Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) Indonesia dapat berjalan dengan lancar.
Sebagai informasi, bergabungnya Indonesia ke OECD diyakini akan meningkatkan kepercayaan global, arus investasi, dan akses pasar.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -
/data/photo/2024/03/22/65fd3627682b2.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Tren #KaburAjaDulu Bikin Populasi di Indonesia Turun?
Tren #KaburAjaDulu Bikin Populasi di Indonesia Turun?
Editor
JAKARTA, KOMPAS.com
– Sekretaris Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga)/BKKBN Budi Setiyono menilai, tren #
KaburAjaDulu
yang ramai dibahas di media sosial, tidak akan berdampak besar terhadap penurunan populasi di Indonesia.
Mengutip
Antara
, Budi mengatakan, tren itu hanyalah sekadar luapan sesaat akibat ketidaktahuan warganet mengenai prosedur panjang yang perlu ditempuh apabila ingin menjadi penduduk tetap negara lain.
“Saya kira tidak sampai sejauh itu (penurunan populasi). Kecil kemungkinan untuk jadi ancaman penurunan populasi,” ujar Budi, Senin (17/2/2025).
Menurut dia, migrasi besar-besaran ke negara lain bukanlah sebuah perkara mudah. Sebab hanya orang yang memiliki kualifikasi tertentu yang bisa terserap di dunia kerja negara luar.
“Migrasi ke negara lain secara besar-besaran bukan suatu perkara mudah karena hanya orang yang memiliki kualifikasi tertentu yang dibutuhkan suatu negara bisa mendaftar visa kunjungan atau menjadi permanent resident (penduduk tetap) di suatu negara,” lanjut dia.
Ia pun menegaskan, saat ini pemerintahan Prabowo-Gibran tengah bekerja keras melakukan penyesuaian anggaran agar program-program dapat berjalan lebih efektif, optimal, dan tepat sasaran ke rakyat yang membutuhkan, utamanya generasi muda.
“Pemerintah di bawah Presiden Prabowo justru sedang bekerja keras menata masa depan generasi muda sebaik-baiknya. Kita justru sedang lakukan
rightsizing
(penyesuaian) anggaran agar pemerintahan berjalan lebih efektif dan program-programnya bermanfaat optimal bagi rakyat, jelas dan gamblang perintah Pak Presiden itu,” papar dia.
Di sisi lain, menurutnya masyarakat perlu melihat tren #KaburAjaDulu dari sisi positif. Fenomena ini mestinya dilihat dari sisi banyak generasi muda terdidik dan berbakat memilih bekerja dan belajar di luar negeri dan meningkatkan devisa negara.
“Itu (
brain drain
) justru akan memperluas diaspora, dan jejaring internasional, yang tentu saja bisa bermanfaat bagi negara,” ucap dia.
Ia menegaskan, Kemendukbangga/BKKBN akan menanggapi fenomena tersebut sebagai masukan untuk bekerja lebih keras dalam rangka peningkatan kualitas SDM dan mengintegrasikan kebijakan kependudukan dengan ketenagakerjaan agar pengangguran berkurang.
“Kami juga melaksanakan berbagai program untuk meningkatkan kualitas pendampingan bagi anak muda (terutama generasi Z) dalam menghadapi tantangan, sehingga tidak perlu meninggalkan negara untuk mencapai impian mereka,” lanjut dia.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
/data/photo/2024/12/31/6773e9c87bd79.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
/data/photo/2025/02/17/67b30da4360c4.jpeg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
/data/photo/2025/02/17/67b3230edbe39.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
/data/photo/2025/02/17/67b31890e6795.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)