Category: Kompas.com Nasional

  • Budi Arie Bakal Temui Jokowi, Bakal Bahas Partai Baru?

    Budi Arie Bakal Temui Jokowi, Bakal Bahas Partai Baru?

    Budi Arie Bakal Temui Jokowi, Bakal Bahas Partai Baru?
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Ketua Umum Relawan Pro Jokowi (Projo)
    Budi Arie Setiadi
    mengungkapkan bahwa ia akan bertemu dengan Presiden ke-7 RI
    Joko Widodo
    .
    Hal ini disampaikannya usai menghadiri pelantikan sejumlah pejabat di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (19/2/2025).
    “Ya, ya ini mau ketemu. Ngobrol aja,” kata Budi Arie, Rabu.
    Ia hanya menuturkan bahwa pertemuannya dengan Jokowi adalah untuk kepentingan negara, bangsa, dan rakyat.
    Ia pun enggan menanggapi apakah pertemuannya termasuk membahas rencana pembentukan partai.
    Menurutnya, masalah itu lebih baik ditanyakan langsung kepada Jokowi.
    “Pokoknya untuk Indonesia, untuk negara, bangsa, dan rakyat. (Kalau bentuk partai) Tanya Pak Jokowi,” kata Budi.
    Lebih lanjut, ia meminta semua pihak menunggu rencana tersebut, terlepas dari bakal adanya rencana pembentukan partai baru atau sebaliknya.
    “Tunggu saja, lah. Tunggu aja lah (apakah Projo siap mendukung),” jelasnya.
    Sebelumnya diberitakan, dikutip dari Kompas TV, Presiden ke-7 Joko Widodo mengungkapkan bahwa rencana pembentukan partai baru yang disebut Partai Super TBK atau Terbuka sedang dimatangkan.
    Meski demikian, Jokowi menyebut bahwa rencana pembentukan
    Partai Super Terbuka
    bisa terealisasi atau bisa juga tidak.
    Sebelum muncul rencana membentuk Partai Super Terbuka, beberapa kali Jokowi menyinggung soal “partai perorangan” menyusul pemecatannya sebagai kader oleh PDI Perjuangan.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kasus Dugaan Suap Pemilihan Pimpinan DPD, Komeng: Enggak Ngerti, Saya Orang Baru

    Kasus Dugaan Suap Pemilihan Pimpinan DPD, Komeng: Enggak Ngerti, Saya Orang Baru

    Kasus Dugaan Suap Pemilihan Pimpinan DPD, Komeng: Enggak Ngerti, Saya Orang Baru
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Anggota Dewan Perwakilan (DPD) Alfiansyah
    Komeng
    mengaku tidak tahu soal kasus
    dugaan suap
    terkait pemilihan
    Ketua DPD
    periode 2024-2029 yang kini tengah ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
    Komeng mengaku tidak tahu soal sosok 95 orang yang diduga terlibat dalam suap ini.
    “Saya enggak ngerti, orang baru masuk terus staf enggak ada yang incumbent,” ujar Komeng, saat dihubungi Kompas.com, Rabu (19/2/2025).
    Komeng mengaku, pada masa awal-awal dilantik dulu, dia masih belum mengenal banyak orang.
    “Saya kan enggak hafal tuh orang baru. Maksudnya, ketemu orang-orang tuh, belum kenal banget pada saat itu ya,” lanjut dia.
    Komeng mengatakan, ketika berada di Jakarta pada saat pelantikan, 1 Oktober 2024, dia lebih banyak berkumpul dengan sesama anggota DPD dari daerah pemilihan (Dapil) Jawa Barat.
    “Jadi, cuman datang pagi pulang, paling kadang-kadang saja lah nongkrong di restonya gitu. Paling dari Jabar yang kenal, waktu itu pas awal-awal,” kata Komeng.
    Diberitakan, seorang mantan staf di Dewan Perwakilan Daerah (DPD),
    Muhammad Fithrat Irfan
    , melaporkan kasus dugaan suap terkait pemilihan Ketua DPD periode 2024-2029 ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
    Irfan mengaku melaporkan mantan atasannya, dalam hal ini senator asal Sulawesi Tengah (Sulteng) berinisial RAA, yang diduga menerima suap dalam proses pemilihan Ketua DPD.
    “Saya melaporkan salah satu anggota DPD asal Sulawesi Tengah inisial RAA. Indikasinya itu beliau menerima dugaan suap untuk kompetisi pemilihan
    ketua DPD
    dan wakil ketua MPR unsur DPD. Itu melibatkan 95 orang yang ada, anggota dewan yang ada di DPD dari 152 totalnya,” kata Irfan bersama kuasa hukumnya, Aziz Yanuar, di Gedung Merah Putih, Jakarta, Selasa (18/2/2025).
    Irfan mengatakan, seorang anggota DPD diduga mendapat 13.000 Dollar Amerika Serikat (AS), di mana uang sebesar 5.000 Dollar AS untuk memberikan suara pada pemilihan ketua DPD, sementara 8.000 Dollar AS lainnya untuk pemilihan wakil ketua MPR dari unsur DPD.
    “Untuk Ketua DPD RI itu ada nominal 5.000 Dollar AS per orang dan untuk wakil ketua MPR itu ada 8.000 Dollar AS. Jadi ada 13.000 Dollar AS total yang diterima (mantan) bos saya,” ujarnya.
    Irfan menjelaskan, pemberian uang dilakukan secara door to door ke tiap ruangan anggota DPD.
    Kemudian, uang suap itu disetorkan ke rekening bank.
    “Saya berempat semuanya, saya, Saudara RAA bos saya, ada dua perwakilan yang dititipkan dari ketua DPD yang terpilih ini. Nah, itu diposisikan sebagai bodyguard. Satu bodyguard, satu driver untuk mengawal uang ini biar enggak bisa tertangkap OTT di jalan. Jadi uang itu ditukarkan dengan suara hak mereka untuk memilih salah satu dari pasangan calon ini,” ucap dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Dapat Hibah Tanah dari Pemkab Bekasi, Komdigi Naikkan Target Peserta Pelatihan hingga 1.000 Orang

    Dapat Hibah Tanah dari Pemkab Bekasi, Komdigi Naikkan Target Peserta Pelatihan hingga 1.000 Orang

    Dapat Hibah Tanah dari Pemkab Bekasi, Komdigi Naikkan Target Peserta Pelatihan hingga 1.000 Orang
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –

    Kementerian Komunikasi
    dan Digital (Komdigi) menargetkan peningkatan kapasitas peserta pelatihan di Balai Pelatihan dan Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (BPPTIK) Cikarang setelah menerima hibah tanah dari Pemerintah Kabupaten Bekasi.
    Saat ini, BPPTIK mampu menampung 300 peserta dalam pelatihan
    offline
    .
    Namun, dengan adanya hibah tersebut, kapasitasnya diharapkan dapat meningkat menjadi 500 hingga 1.000 peserta.
    “Kami harapkan ke depan bisa mencapai 1.000 peserta untuk pelatihan
    offline
    , sementara pelatihan
    online
    tetap berjalan seperti sekarang,” ujar Kepala
    BPPTIK Cikarang
    , Hamdani Pratama, Selasa (13/2/2025).
    Hamdani menjelaskan bahwa fasilitas BPPTIK secara umum sudah lengkap, tetapi perlu ditingkatkan mengikuti perkembangan teknologi.
    Hibah ini memungkinkan pembangunan gedung baru dan peningkatan kapasitas asrama untuk mendukung pelatihan yang lebih masif, termasuk bidang robotika, Internet of Things (IoT), hingga kecerdasan buatan (AI).
    Untuk merealisasikan peningkatan kapasitas ini, BPPTIK juga sedang menyusun roadmap kerja sama dengan dunia usaha dan industri melalui skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).
    Saat ini, BPPTIK menargetkan 9.000–10.000 peserta pelatihan per tahun dalam program Digital Talent Scholarship (DTS) yang dilakukan secara hybrid, baik online maupun
    offline
    .
    Selain pelatihan dasar seperti cyber security, AI generatif, programming, dan networking, BPPTIK juga akan menyusun modul pelatihan spesifik yang disesuaikan dengan kebutuhan daerah, seperti pengembangan
    smart city.
    “Kami ingin memastikan setiap daerah mendapatkan pelatihan yang tepat sesuai kebutuhannya, sehingga bisa lebih optimal dalam pemanfaatan teknologi,” tutup Hamdani.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Letjen Nugroho Sebut BSSN Tak Bisa Kerja Sendiri untuk Lindungi Data

    Letjen Nugroho Sebut BSSN Tak Bisa Kerja Sendiri untuk Lindungi Data

    Letjen Nugroho Sebut BSSN Tak Bisa Kerja Sendiri untuk Lindungi Data
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com-
    Kepala Badan Sandi dan Siber Negara (
    BSSN
    ) Letnan Jenderal
    Nugroho Sulistyo Budi
    menyatakan, BSSN tidak dapat bekerja sendiri untuk melindungi data masyarakat Indonesia.
    “Terkait dengan
    perlindungan data
    , memang itu menjadi
    concern
    kita bersama, bahwa BSSN bukan merupakan satu badan tunggal yang mampu melaksanakan itu semua, kita butuh kerja keras dan kepedulian bersama,” kata Nugroho di Istana Negara, Jakarta, Rabu (19/2/2025).
    Nugroho beralasan, persoalan dan data siber tidak hanya persoalan sistem dan perangkat keras, melainkan juga kepedulian masyarakat.
    Ia mengatakan, serangan siber dapat terjadi ketika masyarakat maupun aparat negara tidak menerapkan perilaku aman saat mengakses dunia maya.
    “Itu berpulang bagaimana pihak penyerang itu melakukan semacam social engineering, mengeksploitasi pemikiran shingga dia salah pencet, salah melakukan sesauatu, ini yang harus diwaspadai,” ujar Nugroho.
    Di samping itu, Nugroho menyebutkan bahwa BSSN juga menaruh perhatian terhadap masalah judi online.
    Ia mengaku telah berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Digital untuk dapat mengatasi masalah judi online yang sudah menjadi perhatian Presiden Prabowo Subianto.
    “Kita berusaha untuk bagaimana merancang strategi yang lebih tepat, kredibel untuk dapat menjangkau seluruh lini dan terintegrasi dari semua kementeiran lembaga terkait,” kata Nugroho.
    Diketahui, Nugroho merupakan salah satu pejabat yang dilantik Prabowo pada Rabu hari ini.
    Selain Nugroho, Prabowo juga melantik Brian Yuliarto sebagai Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Muhammad Yusuf Ateh sebagai Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
    Kemudian, Agustina Arumsari sebagai Wakil Kepala BPKP, Amalia Adininggar Arumsari sebagai Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), dan Sonny Harry Budiutomo Harmadi sebagai Wakil Kepala BPS
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Soal Efisiensi Anggaran, Mensos: Bisa Buat Birokrasi Indonesia Jadi Lebih Sehat

    Soal Efisiensi Anggaran, Mensos: Bisa Buat Birokrasi Indonesia Jadi Lebih Sehat

    Soal Efisiensi Anggaran, Mensos: Bisa Buat Birokrasi Indonesia Jadi Lebih Sehat
    Tim Redaksi
    KOMPAS.com 
    – Menteri Sosial (
    Mensos
    ) Saifullah Yusuf mengatakan,
    efisiensi anggaran
    layaknya manfaat bulan
    puasa
    yang menyehatkan badan dan menghapus lemak-lemak
    birokrasi
    .
    “Adanya efisiensi anggaran justru bisa membuat birokrasi Indonesia jauh lebih
    sehat
    ,” tutur pria yang akrab disapa Gus Ipul itu melalui siaran pers, Rabu (19/2/2025).
    Hal tersebut disampaikan Gus Ipul saat memberikan arahan kepada kepala Dinas Sosial (
    Dinsos
    ) se-Jawa Timur dan anggota DPRD Sulawesi Tenggara di Kantor Kementerian Sosial (
    Kemensos
    ), Rabu.
    Arahan yang diberikan menyoroti masalah efisiensi anggaran kementerian atau lembaga (K/L) dan pemerintah daerah (
    pemda
    ).
    Gus Ipul menjelaskan bahwa anggaran yang dimiliki K/L dan pemda, khususnya anggaran belanja barang dan modal, dapat dioptimalkan lewat pengalihan pada program-program yang lebih berdampak bagi masyarakat.
    “Pada prinsipnya, efisiensi justru mengedepankan kepentingan masyarakat luas melalui program-program yang prorakyat. Selain itu, efisiensi yang dilakukan sama sekali tidak mengurangi anggaran program-program untuk kepentingan rakyat,” paparnya.
    Gus Ipul menekankan bahwa efisiensi tidak menyentuh belanja rakyat dan pendidikan.
    Bahkan, seperti yang disebut Presiden RI Prabowo Subianto, bantuan sosial (
    bansos
    ) bisa ditambah jika memang diperlukan.
    “Kemensos telah gencar melakukan efisiensi pada pelaksanaan tugas-tugas sehari-hari, misalnya pada penghematan penggunaan listrik. Kami saja baru setengah bulan menjalankan efisiensi bisa menghemat Rp 300 juta dari anggaran untuk kebutuhan listrik di kantor,” katanya.
    Gus Ipul juga mengingatkan bahwa efisiensi harus dimulai lewat kesadaran baru yang harus dibangun dari diri masing-masing aparatur sipil negara (
    ASN
    ).
    “Tanpa adanya kesadaran itu, maka efisiensi yang dilakukan hanya akan dianggap sebagai penghambat bekerja. Padahal, ketika setiap ASN memiliki kesadaran pentingnya efisiensi, sesungguhnya itu semua tidak akan berpengaruh kepada produktivitas kerja,” ucapnya.
    Menurut Gus Ipul, kesadaran bagi ASN perlu dibangun. Sebab, kebutuhan operasional saat ini dibiayai dari oleh rakyat. Namun demikian, banyak pekerja yang dinilai kurang peduli akan efisiensi.
    “Akan menjadi hal berbeda ketika setiap orang memperlakukan hal yang sama saat berada di rumah masing-masing. Efisiensi itu akan dengan sendirinya mengalir karena anggaran yang digunakan adalah anggaran pribadi yang harus ditekan atau dilakukan penghematan,” ucapnya.
    “Kalau di rumah masing-masing, kita peduli sekali sama AC, sama lampu (melakukan penghematan). Namun, kalau di ruangan kantor kita tidak peduli, AC-nya, lampunya,” lanjut Gus Ipul.
    Gus Ipul menerangkan, Kemensos mengoptimalkan efisiensi lewat berbagai upaya kreatif dan inovatif. Salah satunya, lewat sinergi dengan sejumlah pihak untuk memaksimalkan berbagai kegiatan terdampak efisiensi.
    Ia juga menekankan pentingnya pengalihan kegiatan berdampak, seperti melakukan kerja bakti, dan
    car free day
    .
    Pada peringatan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional (HKSN) 2024, sebut Gus Ipul, kerja bakti nasional dilaksanakan. Hasilnya, 720.000 orang di seluruh Indonesia terlibat dalam agenda kerja bakti.
    Selain itu, dalam praktik lainnya, Gus Ipul turut mendorong kerja sama yang intens kepada civitas akademika dalam memaksimalkan kegiatan riset dan kajian yang turut terdampak efisiensi pada anggaran Kemensos.
    “Kami ajak universitas. Mereka punya lembaga pemberdayaan masyarakat. Kemarin pertemuan di Surabaya, 200 lebih perguruan tinggi se-Jawa Timur siap mendukung Kemensos dalam membentuk desa binaan untuk pelaksanaan program pengentasan kemiskinan di desa dan itu menggunakan uang mereka, bukan uang Kemensos,” ucapnya.
    Di akhir penyampaiannya, Gus Ipul mengimbau kepada setiap kepala Dinsos se-Jawa Timur untuk tidak mengeluhkan adanya efisiensi anggaran.
    Sebaliknya, dia mendorong setiap pihak dapat mengerahkan berbagai pendekatan kreatif dan inovatif sehingga target kerja yang ada tetap tercapai dengan baik.
    “Banyak cara di tengah-tengah efisiensi itu, tetap semangat. Efisiensi ini jangan sampai menurunkan kinerja kita. Diperlukan kreativitas dan inovasi agar target-target kita tetap tercapai,” kata Gus Ipul. 
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Respons Komisi X DPR soal Isu Mendikti Satryo Digantikan Brian Yuliarto

    Respons Komisi X DPR soal Isu Mendikti Satryo Digantikan Brian Yuliarto

    Respons Komisi X DPR soal Isu Mendikti Satryo Digantikan Brian Yuliarto
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Komisi X DPR RI berharap posisi Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi (
    Mendiktisaintek
    ) dijabat kembali oleh orang yang tepat, jika
    Satryo Soemantri Brodjonegoro
    benar-benar terkena
    reshuffle
     atau dikeluarkan dari Kabinet Merah Putih.
    “Yang terpenting, harapan kami pengganti ini harus lebih hebat, lebih bagus, visi misi terhadap pendidikan tinggi, saintek itu harus lebih bagus, lebih hebat dari Prof Satryo,” ujar Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian di Gedung DPR RI, Rabu (19/2/2025).
    Saat ditanya mengenai kabar posisi Satryo akan digantikan profesor asal Institut Teknologi Bandung (ITB) bernama
    Brian Yuliarto
    , Lalu Hadrian enggan memastikan dan mengaku belum mengetahuinya.
    “Ya kalau kami belum mendengar siapa calon pengganti beliau. Karena yang memilih Presiden Prabowo, dan kalau itu benar tentu beliau lebih paham, beliau lebih mengerti
    track record
    -nya pengganti Prof Satryo,” katanya.
    Terlepas dari hal itu, Lalu Hadrian menekankan bahwa sosok yang akan menjabat Mendiktisaintek harus bisa menerjemahkan visi misi Prabowo di bidang pendidikan tinggi, sains, dan teknologi.
    “Dan harus mampu mengakomodasi semua kebutuhan masyarakat, terutama di perguruan tinggi, terutama di pendidikan tinggi, sains, dan teknologi,” ujarnya.
    Sebagai informasi, beredar kabar bahwa Presiden Prabowo akan mengumumkan
    reshuffle
    kabinet pada Rabu sore ini. Salah satu yang diganti disebut-sebut adalah
    Mendiktisaintek Satryo Soemantri
    Brodjonegoro.
    Merespons hal itu, Lalu Hadrian mengatakan bahwa hingga saat ini Komisi X belum mendapat informasi resmi terkait rencana tersebut.
    Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu pun mengaku terkejut mendengar kabar Satryo bakal terkena
    reshuffle
    .
    “Ya, kami di Komisi X belum mendengar, bahkan terkejut mendengar berita ini. Tapi kalau pun itu benar, reshuffle ini kan hak prerogatif presiden. Tentu langkah yang diambil Presiden Prabowo dengan me-
    reshuffle
    salah satu pembantunya, ya kami serahkan kepada beliau. Beliau yang lebih paham,” ujarnya.
    Dia pun menilai bahwa kinerja Satryo selama menjabat sebagai Mendiktisaintek berjalan baik. Dalam beberapa bulan terakhir, Komisi X DPR selalu berkoordinasi dalam pembahasan program-program pendidikan tinggi.
    “Beberapa kali beliau rapat kerja dengan kami, menyampaikan program-program pendidikan tinggi, salah satunya mengawal sekolah unggulan Garuda,” kata Lalu Hadrian.
    “Kemudian dalam rapat terakhir, beliau juga ngotot sebetulnya agar anggaran untuk pendidikan tinggi, baik itu beasiswa, BOPTN, dan sebagainya, tidak terganggu oleh efisiensi anggaran,” ujarnya lagi.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Ketua MA: Pengadilan Tingkat Pertama Kekurangan Hakim, Kinerja Pengadilan Tingkat Banding Naik

    Ketua MA: Pengadilan Tingkat Pertama Kekurangan Hakim, Kinerja Pengadilan Tingkat Banding Naik

    Ketua MA: Pengadilan Tingkat Pertama Kekurangan Hakim, Kinerja Pengadilan Tingkat Banding Naik
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Selain memaparkan hasil kinerja
    Mahkamah Agung
    (
    MA
    ) tahun 2024,
    Ketua MA
    , Sunarto juga menjabarkan kinerja pengadilan tingkat banding atau Pengadilan Tinggi (PT) dan pengadilan tingkat pertama atau
    Pengadilan Negeri
    (PN).
    Dalam Sidang Istimewa Laporan Tahunan MA tahun 2024, Sunarto mengatakan bahwa rasio produktivitas penyelesaian perkara pada pengadilan tingkat banding dan Pengadilan Pajak meningkat dibanding tahun 2023.
    Menurut Sunarto, beban perkara tahun 2024 di pengadilan tingkat banding pada empat lingkungan peradilan dan Pengadilan Pajak sebanyak 58.205.
    Dengan rincian, perkara masuk sebanyak 44.859 dan sisa perkara tahun 2023 sebanyak 13.346 perkara. Dari jumlah tersebut, perkara yang telah diputus sebanyak 46.860 perkara.
    “Jumlah beban perkara tersebut ditangani oleh hakim tinggi berjumlah 1.252 orang. Untuk perkara Tindak Pidana Korupsi dan perkara Perselisihan Hubungan Industrial ditangani juga oleh Hakim Ad Hoc tingkat banding yang berjumlah 108 orang, sehingga tiap hakim menerima perkara rata-rata sebanyak 137 per tahun,” kata Sunarto, Rabu.
    Atas dasar itu, Sunarto mengatakan, rasio produktivitas penyelesaian perkara pada pengadilan tingkat banding dan Pengadilan Pajak meningkat.
    “Dengan demikian, rasio produktivitas penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Pajak adalah sebesar 80,56 persen atau meningkat sebesar 5,08 persen dari tahun 2023,” ujarnya.
    Sementara itu, saat memaparkan kinerja pengadilan tingkat pertama, Sunarto menyinggung soal kurangnya jumlah hakim.
    Dia menyebut, beban perkara di pengadilan tingkat pertama pada empat lingkungan peradilan sebanyak 2.991.747, terdiri dari perkara masuk sebanyak 2.927.815, ditambah sisa perkara tahun 2023 sebanyak 63.932.
    Dari jumlah tersebut, perkara yang diputus sebanyak 2.856.821, dan perkara yang dicabut sebanyak 61.804, sehingga sisa perkara pada tahun 2024 adalah sebanyak 73.122.
    “Dengan demikian, rasio produktivitas memutus di Pengadilan Tingkat Pertama pada empat lingkungan peradilan adalah sebesar 97,56 persen,” kata Sunarto.
    Namun, dia kemudian menyebut bahwa beban perkara sebanyak itu hanya ditangani oleh 5.804 hakim. Sedangkan, untuk perkara tindak pidana korupsi (tipikor) dan perkara Perselisihan Hubungan Industrial (PHI) ditangani juga oleh Hakim Ad Hoc tingkat pertama yang berjumlah 350 orang.
    “Perbandingan jumlah hakim dan jumlah beban perkara menunjukan rerata beban perkara untuk setiap hakim tingkat pertama dalam setahun adalah 1.547 perkara,” ujarnya.
    Oleh karena itu, Sunarto menyebut, perbandingan jumlah hakim dan beban perkara tersebut memperlihatkan adanya kekurangan jumlah hakim.
    “Tingginya beban kerja hakim pada Pengadilan Tingkat Pertama menunjukkan kekurangan jumlah hakim. Untuk mengatasi kekurangan hakim tersebut, Mahkamah Agung menerbitkan izin dispensasi untuk bersidang dengan hakim tunggal,” kata Sunarto.
    Sebelumnya, Sunarto mengungkapkan bahwa secara keseluruhan kinerja Mahkamah Agung meningkat pada 2024, dibanding tahun sebelumnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Prabowo: Kita Harus Perbaiki Kualitas Hidup Semua Hakim

    Prabowo: Kita Harus Perbaiki Kualitas Hidup Semua Hakim

    Prabowo: Kita Harus Perbaiki Kualitas Hidup Semua Hakim
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Presiden
    Prabowo Subianto
    menyatakan, pemerintah bertekad untuk memperbaiki kualitas hidup seluruh hakim di Indonesia.
    Hal ini disampaikan Prabowo saat berpidato dalam Sidang Istimewa Laporan Tahunan
    Mahkamah Agung
    (MA) Tahun 2024 di Gedung MA, Jakarta, Rabu (19/2/2025).
    “Saya bertekad untuk bekerja sama dengan legislatif, kita akan bicarakan bagaimana kita harus memperbaiki kualitas hidup semua hakim Indonesia,” kata Prabowo, Rabu.
    Prabowo mengaku mendapatkan laporan bahwa banyak hakim yang tidak punya rumah dinas, bahkan harus tinggal di indekos.
    Menurut dia hal itu tidak boleh lagi terjadi.
    “Saya juga dapat laporan banyak hakim kita tidak punya rumah dinas, banyak hakim kita masih kos, ini tidak boleh terjadi, ada Menteri Keunagan enggak di sini?” ujar Prabowo.
    Prabowo mengatakan,
    kualitas hidup hakim
    harus diperhatikan karena rakyat amat bergantung dengan putusan-putusan yang dikeluarkan oleh para hakim.
    “Rakyat kita berharap keadilan. Rakyat kita, apalagi yang paling lemah, paling miskin, dan paling tidak berdaya, tempat terakhir mereka mencari keadilan adalah kepada para hakim,” kata dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Prabowo: Kita Harus Perbaiki Kualitas Hidup Semua Hakim

    Prabowo: Baru Sekarang Saya Sadar, Betapa Berat Beban Hakim

    Prabowo: Baru Sekarang Saya Sadar, Betapa Berat Beban Hakim
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Presiden
    Prabowo Subianto
    mengaku baru betul-betul sadar bahwa para hakim di Indonesia memikul beban yang begitu berat.
    Hal ini disampaikan Prabowo saat menghadiri 
    Sidang Istimewa Laporan Tahunan Mahkamah Agung
    (MA) Tahun 2024 di Gedung MA, Jakarta, Rabu (19/2/2025).
    “Saya ingin menyampaikan hormat saya, penghargaan saya kepada seluruh keluarga besar peradilan Indonesia,” kata Prabowo, Rabu.
    “Saya mengakui baru sekarang saya sungguh-sungguh sadar dan mengerti betapa berat beban Bapak-bapak Ibu-ibu para hakim,” ujar Prabowo melanjutkan.
    Prabowo mengatakan, selama ini ia berkiprah sebagai pihak yang mengeksekusi sebuah hal sehingga memandang penegakkan hukum sebagai hal yang mudah dilakukan.
    Namun, setelah mendengarkan laporan dari Ketua MA Sunarto yang menyebutkan betapa banyaknya perkara yang harus ditangani oleh hakim, Prabowo sadar bahwa menegakkan hukum tidaklah mudah.
    “Saya yang paling banyak belajar hari ini, mengerti dan memahami dimensi beban kerja bahwa hakim itu harus menangani mempertimbangkan, mempelajari, dan memutuskan ratusan perkara, per hakim ratusan perkara,” kata dia.
    Prabowo lantas menunjukkan gestur hormat kepada para hakim agung yang sedang menyimak pidatonya.
    “Saya ini mantan prajurit, saya punya suatu tradisi bahwa saya ingin hormat kepada para hakim di seluruh Indonesia,” ujar Prabowo sebelum memberikan gestur hormat.
    Gestur Prabowo tersebut disambut oleh tepuk tangan hadirin acara sidang tahunan MA.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Bertemu Menhub, Menpan-RB Rini Bahas Penguatan Pelayanan Transportasi Saat Libur Lebaran

    Bertemu Menhub, Menpan-RB Rini Bahas Penguatan Pelayanan Transportasi Saat Libur Lebaran

    Bertemu Menhub, Menpan-RB Rini Bahas Penguatan Pelayanan Transportasi Saat Libur Lebaran
    Penulis
    KOMPAS.com
    – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Rini Widyantini bersama Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi melakukan pertemuan untuk membahas pelayanan kepada masyarakat saat libur lebaran tahun 2025.
    Menteri Rini mengatakan kolaborasi antar instansi pemerintah perlu dilakukan terutama dalam hal pelayanan kepada masyarakat, khususnya saat lebaran tahun 2025 mendatang.
    “Kami membicarakan beberapa hal untuk perbaikan-perbaikan layanan kepada masyarakat terutama dalam bidang transportasi,” katanya usai pertemuan, di Kantor Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB), Selasa (18/02/2025).
    Ia menyampaikan bahwa keberlangsungan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat saat Hari Raya Idul Fitri nantinya harus terus berjalan.
    Oleh sebab itu, kata Menteri Rini, Kemenpan-RB memberikan beberapa masukan agar pelayanan disektor transportasi dapat berjalan optimal.
    Lebih lanjut, Menteri Rini pun mendukung berbagai program dan strategi Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dalam menyelenggarakan layanan kepada masyarakat saat lebaran nanti.
    Kemanpan-RB, kata dia, juga akan terus berkordinasi dengan berbagai pihak guna memastikan pelayanan yang diberikan aparatur sipil negara (ASN) saat lebaran tetap berjalan optimal.
    Sementara itu, Menhub Dudy Purwagandhi menyampaikan pertemuan dengan Menpan-RB merupakan sebuah bentuk kerja sama dan kolaborasi untuk memperoleh masukan pada sektor pelayanan terutama saat libur lebaran mendatang.
     
    Menurutnya para ASN harus tetap memberikan pelayanan prima meskipun saat libur lebaran, khusunya terkait dengan layanan bidang transportasi.
    “Kami tadi membicarakan beberapa hal, khususnya yang berkaitan dengan persiapan lebaran, kemudian juga bagaimana pelayanan-pelayanan kita kepada publik tetap berjalan,” ujarnya
    “Kami mendapatkan masukan untuk kedepannya, agar kita bisa lebih baik lagi dalam melayani masyarakat khususnya nanti selama lebaran,” kata Menhub Dudy dalam siaran persnya, Rabu (19/2/2025).
    Berdasarkan data dari Kemenhub mobilitas masyarakat yang melaksanakan mudik lebaran terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Hal ini terlihat dari jumlah angkutan lebaran yang terus meningkat setiap tahunnya.
    Pada 2022 ada lebih dari 13 juta angkutan lebaran, tahun 2023 sebanyak lebih dari 14 juta, dan tahun 2024 lebih dari 16 juta.
    Oleh karena itu, diperlukan banyak masukan dari berbagai pihak untuk mengantisipasi peningkatan mobilitas masyarakat yang diprediksi akan meningkat.
    Salah satu caranya adalah dengan mengantisipasi peningkatan jumlah angkutan lebaran pada 2025. Ini dilakukan untuk menciptakan layanan transportasi yang aman dan nyaman bagi masyarakat. 
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.