Xcloud.id

Category: Kompas.com Nasional

  • Hasto Ditahan, Kuasa Hukum Pastikan Lawan KPK

    Hasto Ditahan, Kuasa Hukum Pastikan Lawan KPK

    Hasto Ditahan, Kuasa Hukum Pastikan Lawan KPK
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Kuasa Hukum Sekretaris Jenderal (Sekjen)
    PDIP

    Hasto Kristiyanto
    , Maqdir Ismail, mengatakan kliennya tidak memiliki kaitan dalam kasus dugaan suap pada pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR RI dan dugaan perintangan penyidikan.
    Ia mengatakan penahanan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (
    KPK
    ) terhadap Hasto tidak dilandasi oleh bukti permulaan yang cukup.
    “Tidak ada bukti permulaan yang diminta dikonfirmasi. Ini betul-betul suatu penahanan yang tidak ada urgensinya dan tidak ada alasannya,” kata Maqdir di Gedung Merah Putih, Jakarta, Kamis (20/2/2025).
    Berdasarkan hal tersebut, Maqdir mengatakan pihaknya akan melakukan perlawanan terhadap KPK.
    Dia menegaskan bahwa penahanan Hasto akan menimbulkan permulaan atas perlawanan pihaknya.
    “Ini bukan akhir dari perlawanan kami, justru ini adalah permulaan perlawanan kami,” ujarnya.
    Sebelumnya, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto dipastikan ditahan usai diperiksa KPK.
    Dia turun dari lantai dua gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan mengenakan rompi berwarna oranye bertuliskan tahanan KPK, Kamis (20/2/2025).
    Pantauan
    Kompas.com
    , Hasto turun dikawal oleh dua petugas KPK. Tangannya pun terlihat diborgol.
    Di lobi, sejumlah politikus PDIP terlihat berkumpul, di antaranya Adian Napitupulu dan Ribka Tjiptaning.
    Hasto sempat menyalami mereka sebelum meninggalkan lobi dalam kawalan petugas.
    Kamis pagi tadi, Hasto Kristiyanto memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk diperiksa sebagai tersangka terkait kasus suap proses Pergantian Antarwaktu (PAW) Anggota DPR dan perintangan penyidikan.
    Hasto menyatakan bahwa ia siap ditahan KPK jika dibutuhkan penyidik.
    “Ya sudah siap lahir batin (jika ditahan KPK),” kata Hasto di Gedung Merah Putih, Jakarta, Kamis (20/2/2025).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Sudah Tahan Hasto, KPK Masih Buru Harun Masiku

    Sudah Tahan Hasto, KPK Masih Buru Harun Masiku

    Sudah Tahan Hasto, KPK Masih Buru Harun Masiku
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (
    KPK
    ) Setyo Budiyanto mengatakan, sampai saat ini tim penyidik masih terus memburu eks kader PDI-P
    Harun Masiku
    .
    Pernyataan tersebut disampaikan Setyo usai mengumumkan penahanan terhadap Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P,
    Hasto Kristiyanto
    .
    Ia diduga menyuap Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan bersama Harun dan merintangi jalannya penyidikan.
    “Kemudian terhadap pencarian Harun Masiku sampai saat ini penyidik masih berusaha secara maksimal untuk memastikan keberadaannya dan tetap berusaha untuk bisa melakukan penangkapan,” kata Setyo dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (20/2/2025).
    Setyo mengatakan, pihaknya memohon dukungan dari masyarakat untuk membantu menangkap Harun.
    Ia meminta, siapapun yang mengetahui keberadaan Harun segera melapor ke KPK.
    “KPK memohon restu, memohon dukungan dari masyarakat untuk bisa memberikan informasi manakala masyarakat mengetahui keberadaan yang bersangkutan,” ujar Setyo.
    Sebelumnya, KPK menahan Hasto atas dugaan kasus perintangan penyidikan perkara Harun Masiku selama 20 hari ke depan.
    Setyo menyebut, Hasto diduga menggagalkan operasi tangkap tangan (OTT) Harun Masiku pada 8 Januari 2020 lalu.
    Melalui orang dekatnya, Hasto diduga memerintahkan Harun untuk merendam handphone dan melarikan diri.
    “Atas perbuatan tersebut, menyebabkan Harun Masiku tidak dapat ditangkap dan melarikan diri sampai dengan saat ini,” kata Setyo.
    Selain itu, Hasto juga diduga memerintahkan stafnya, Kusnadi, untuk menenggelamkan handphone agar tidak ditemukan KPK.
    Padahal, dalam handphone itu diduga terdapat materi yang terkait pelarian Harun Masiku.
    KPK juga menduga Hasto mengumpulkan sejumlah orang yang terkait perkara Harun Masiku.
    “(Hasto) mengarahkan agar orang-orang tersebut pada saat nanti dipanggil oleh KPK, tidak memberikan keterangan yang sebenarnya,” ujar Setyo.
    “Di mana diduga tindakan tersebut bertujuan untuk merintangi serta mempersulit proses penyidikan perkara suap yang sedang berjalan,” tambahnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto Ditahan 20 Hari di Rutan KPK

    Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto Ditahan 20 Hari di Rutan KPK

    Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto Ditahan 20 Hari di Rutan KPK
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P
    Hasto Kristiyanto
    ditahan di Rutan
    KPK
    selama 20 hari. Hasto resmi ditahan KPK pada Kamis (20/2/2025).
    Hasto merupakan tersangka dalam kasus suap proses pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR RI Harun Masiku dan perintangan penyidikan.
    Ketua KPK Setyo Budiyanto mengatakan,
    Hasto ditahan
    mulai 20 Februari sampai dengan 11 Maret 2025 di Cabang Rumah Tahanan Negara dari Rumah Tahanan Negara Klas I Jakarta Timur.
    Ia menyatakan bahwa penahanan dilakukan untuk kepentingan penyidikan.
    “Guna kepentingan penyidikan, terhadap tersangka HK (Hasto Kristiyanto) dilakukan penahanan selama 20 hari terhitung mulai tanggal 20 Februari 2025 sampai dengan 11 Maret 2025 dan penahanan dilakukan di Cabang Rumah Tahanan Negara dari Rumah Tahanan Negara Klas I Jakarta Timur,” kata Setyo dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih, Jakarta, Kamis (20/2/2025).
    Setyo juga menyampaikan bahwa saat ini telah dilakukan permintaan keterangan terhadap 53 orang saksi dan 6 orang ahli terkait perkara tersebut.
    “Dan juga telah dilakukan kegiatan upaya paksa berupa penggeledahan di beberapa lokasi dan penyitaan dokumen, barang bukti elektronik, dan barang-barang lainnya,” ujarnya.
    Setyo menambahkan bahwa penyidik KPK tetap melakukan pemberkasan secara simultan untuk
    kasus suap PAW
    Anggota DPR RI yang menjerat Hasto dan Harun Masiku.
    “Tetap dilakukan penyidik KPK pemberkasan secara simultan,” ucapnya.
    Sebelumnya, Sekretaris Jenderal
    PDIP
    Hasto Kristiyanto dipastikan ditahan usai diperiksa KPK.
    Dia turun dari lantai dua gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan mengenakan rompi berwarna oranye bertuliskan tahanan KPK, Kamis (20/2/2025).
    Pantauan Kompas.com, Hasto turun dikawal oleh dua petugas KPK, dan tangannya terlihat diborgol.
    Di lobi, sejumlah politikus PDIP terlihat berkumpul, di antaranya ada Adian Napitupulu dan Ribka Tjiptaning.
    Tampak juga pengacara Hasto, Magdir Ismail, yang membelanya di sidang praperadilan.
    Hasto sempat menyalami mereka sebelum meninggalkan lobi dalam kawalan petugas.
    Kamis pagi tadi, Hasto Kristiyanto memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk diperiksa sebagai tersangka terkait kasus suap proses Pergantian Antarwaktu (PAW) Anggota DPR dan perintangan penyidikan.
    Hasto menyatakan bahwa ia siap ditahan KPK jika dibutuhkan penyidik.
    “Ya sudah siap lahir batin (jika ditahan KPK),” kata Hasto di Gedung Merah Putih, Jakarta, Kamis (20/2/2025).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Burhanuddin Muhtadi: Tindak Pidana yang Paling Tidak Dieksekusi adalah Pemilu, Polisi Takut

    Burhanuddin Muhtadi: Tindak Pidana yang Paling Tidak Dieksekusi adalah Pemilu, Polisi Takut

    Burhanuddin Muhtadi: Tindak Pidana yang Paling Tidak Dieksekusi adalah Pemilu, Polisi Takut
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia,
    Burhanuddin Muhtadi
    , mengatakan, tindak pidana yang tidak dieksekusi oleh aparat hukum adalah
    tindak pidana pemilu
    .
    Hal itu dikatakan Burhanuddin dalam diskusi publik bertema “Demokrasi Cukong.” Ia memaparkan tentang maraknya
    politik uang
    yang terjadi saat penyelenggaraan pemilu di Indonesia.
    Akibatnya, hukum pidana untuk menindak politik uang pun menjadi lemah.
    “Dan (akhirnya) ketemu dengan l
    aw enforcement
    yang lemah. Tindak pidana yang paling tidak dieksekusi oleh aparat hukum adalah tindak pidana pemilu,” ucap Burhanuddin dalam diskusi yang digelar secara daring dan luring, Kamis (20/2/2025).
    Burhanuddin menyebutkan, hukum pidana politik umumnya berkaitan dengan calon pejabat, sehingga eksekusi tindak pidana politik menjadi yang paling sedikit.
    “Karena umumnya berkaitan dengan calon pejabat politik. Jadi, takut juga itu polisi. Umumnya begitu ya. Tindak pidana yang paling sedikit eksekusinya,” imbuhnya.
    Di samping itu, Burhanuddin menjelaskan alasan efek politik uang terlihat kecil meskipun sangat konsekuensial.
    “Mengapa? Karena teori ini mengajarkan uang itu tidak semata-mata untuk mengubah pilihan orang, tetapi untuk mengkontrasi lawan,” ucapnya.
    Burhanuddin menyebutkan bahwa istilah yang dipakai oleh para politisi adalah untuk menjaga basis supaya tidak dipenetrasi oleh lawan.
    “Akibatnya, yang penting basis yang mereka sudah santuni itu tidak pindah ke lain hati. Makanya, efeknya tidak terlalu besar,” kata dia.
    Burhanuddin melanjutkan bahwa mereka yang khawatir pesaingnya akan melakukan serangan fajar, mau tidak mau akhirnya melakukan hal yang serupa.
    Sebab, apabila tidak ikut dalam praktik politik uang itu, politikus tersebut berisiko kalah dalam pertarungan pemilu.
    Hal ini yang disebut sebagai “Prisoner’s Dilemma” atau
    dilema narapidana
    /tahanan.
    “Dalam konteks dilema narapidana ini adalah daripada mereka dirugikan kalau tidak melakukan politik uang. Akhirnya semua melakukan. Ini yang jebakan dilema tahanan,” ucapnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Ada Aksi Indonesia Gelap, Jalan Medan Merdeka Barat Ditutup

    Ada Aksi Indonesia Gelap, Jalan Medan Merdeka Barat Ditutup

    Ada Aksi Indonesia Gelap, Jalan Medan Merdeka Barat Ditutup
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    –
    Jalan Medan Merdeka Barat ditutup
    imbas adanya aksi
    Indonesia Gelap
    yang digelar di Patung Arjuna Wijaya atau Patung Kuda di Gambir, Jakarta Pusat, Kamis (20/12/2025).
    Berdasarkan pantauan
    Kompas.com
    di lokasi, penutupan jalan dilakukan di depan Gedung Sapta Pesona dengan barier beton.
    Ratusan personel Kepolisian juga berjaga untuk mengamankan aksi yang dilakukan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (
    BEM SI
    ) tersebut.
    Penutupan jalan ini berdampak pada berhentinya laju Bus Transjakarta yang hendak melewati Jalan Medan Merdeka Barat, Kelurahan Gambir, Jakarta Pusat.
    Puncak aksi ini menjadi tindak lanjut dari unjuk rasa yang dilaksanakan pada Senin (17/2/2025) lalu.
    Dalam aksi ini, setidaknya ada sembilan tuntutan yang akan dibawa oleh massa
    aksi Indonesia Gelap
    , yaitu:
    1. Kaji Ulang Instruksi Presiden (Inpres) No. 1 Tahun 2025
    2. Transparansi status pembangunan dan pajak rakyat
    3. Evaluasi besar-besaran Makan Bergizi Gratis (MBG)
    4. Tolak Revisi UU Minerba yang bermasalah
    5. Menolak Dwifungsi TNI
    6. Sahkan RUU Perampasan Aset
    7. Tingkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan secara nasional
    8. Tolak impunitas dan tuntaskan HAM berat
    9. Tolak cawe-cawe Jokowi dalam pemerintahan Prabowo
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Siap Efisiensi Anggaran, Dedi Mulyadi: Studi Banding Puluhan Tahun Tak Hasilkan Apa Pun

    Siap Efisiensi Anggaran, Dedi Mulyadi: Studi Banding Puluhan Tahun Tak Hasilkan Apa Pun

    Siap Efisiensi Anggaran, Dedi Mulyadi: Studi Banding Puluhan Tahun Tak Hasilkan Apa Pun
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengungkapkan, seminar dan studi banding yang dilakukan selama puluhan tahun tidak menghasilkan apa pun kecuali surat pertanggungjawaban (SPJ) keuangan.
    Hal ini dikatakannya menanggapi efisiensi yang diinstruksikan oleh Presiden Prabowo Subianto.
    Ia mengungkapkan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat menjalani instruksi tersebut tanpa ada pengorbanan yang berat.
    “Oh, enggak ada pengorbanan (yang berarti). Yang berkorban yang biasa jalan-jalan ke luar negeri, enggak usah. Yang biasa piknik dengan berbau studi banding, enggak usah. Yang biasa seminar-seminar, enggak usah. Itu saja,” kata Dedi Mulyadi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (20/2/2025).
    “Untuk memenuhi kebutuhan dasar warga Jawa Barat, karena kegiatan seperti itu berpuluh-puluh tahun tidak menghasilkan apa pun kecuali SPJ,” imbuh Dedi.
    Dedi menuturkan, efisiensi sejatinya bukan berarti pemotongan anggaran, melainkan mengalihkan belanja yang tidak penting menjadi belanja yang penting.
    Pemprov, kata dia, sudah mengalihkan sejumlah belanja yang hura-hura menjadi kegiatan positif yang berimbas kepada masyarakat.
    Pengelolaan keuangan pemda itu dilakukan dengan tim transisi yang terdiri dari 11 orang.
    “Dari penghitungan pembiayaan anggaran, kami mendapatkan anggaran yang diubah dari belanja tidak penting menjadi penting. Per tadi malam itu bisa mencapai Rp 5,5 triliun. Dan kita bisa mencapai Rp 6 triliun dalam waktu dua hari ke depan,” tutur dia.
    Dari anggaran yang direalokasi, lanjut Dedi, pemda bisa menganggarkan dana pembangunan ruang kelas baru untuk SMA di Jawa Barat, dari angka Rp 60 miliar menjadi Rp 1,2 triliun untuk 3.333 ruang kelas.
    Lalu, membangun sekolah baru dan membebaskan tanah untuk pembangunan sekolah di Jawa Barat dalam dua tahun ke depan.
    Kemudian, menambah belanja infrastruktur jalan dari Rp 600 miliar menjadi Rp 2,4 triliun.
    Menurutnya, investasi di Jawa Barat tidak mungkin berkembang jika infrastrukturnya tak memadai.
    “Kemudian, kami juga mengubah belanja listrik untuk warga miskin, yaitu membuat satuan sambungan untuk warga miskin karena di Jawa Barat hampir 200.000 rakyatnya tak punya listrik. Anggarannya dari Rp 20 miliar akan berubah menjadi Rp 350 miliar,” tutur Dedi.
    Tak cuma itu, ia bakal menggunakan anggaran pemda untuk merenovasi 40-50 juta rumah warga miskin.
    Belanja renovasi ini bertambah dari Rp 20 miliar menjadi sekitar Rp 120 miliar.
    Selanjutnya, membangun rumah sakit, Puskesmas, dan Puskesmas pembantu baru.
    “Menyiapkan mobil-mobil ambulans, kita ingin belanja sekitar 200 unit di daerah terpencil, sehingga mereka bisa melayani warga terpencil dan menyiapkan dokternya serta kelengkapan alat di mobil tersebut,” tandas Dedi.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Dedi Mulyadi: Susi Pudjiastuti Bakal Jadi Penasihat Pemprov Jabar Tanpa Honor

    Dedi Mulyadi: Susi Pudjiastuti Bakal Jadi Penasihat Pemprov Jabar Tanpa Honor

    Dedi Mulyadi: Susi Pudjiastuti Bakal Jadi Penasihat Pemprov Jabar Tanpa Honor
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Gubernur Jawa Barat
    Dedi Mulyadi
    mengatakan, mantan Menteri Kelautan dan Perikanan
    Susi Pudjiastuti
    bakal menjadi penasihat di Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
    Ia menuturkan, Susi tidak meminta honor.
    Hal ini mengingat adanya larangan pengangkatan staf ahli di tengah efisiensi anggaran.
    “Gini, diterima. Tapi Bu Susi minta tidak ada honor. Dan gini kan, larangan untuk mengangkat tenaga ahli, pakar penasihat, itu kan kalau menimbulkan biaya kalau pendapat saya,” kata Dedi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (20/2/2025).
    Ia menuturkan, seluruh penasihat di Provinsi Jawa Barat berstatus relawan alias sukarela.
    Dia menyampaikan, Susi bakal bekerja setelah surat keputusan (SK) pengangkatan diterbitkan.
    Rencananya, SK akan diterbitkan sepulangnya dari retret di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah, tanggal 21-28 Februari 2025.
    “Ya minggu depan setelah pulang retret SK-nya saya akan (terbitkan),” ucapnya.
    Ia menyatakan, tugas Susi bakal memberikan arahan pembangunan dermaga, penataan wilayah laut, dan memberikan konsep tentang pembangunan lintas daerah dengan sistem transportasi udara.
    Pasalnya, Susi memiliki maskapai penerbangan, Susi Air.
    “Arahannya ya Bu Susi tetap memiliki spirit yang kuat untuk membantu Pemerintah Provinsi Jawa Barat agar laut-lautnya terjaga dan tidak boleh lagi laut dipagari,” tandasnya.
    Sebagai informasi, Susi Pudjiastuti merupakan Menteri Kelautan dan Perikanan di periode pertama Presiden ke-7 RI Joko Widodo.
    Selama menjabat, ia dikenal dengan sejumlah kebijakan kontroversial yang mendapat pujian masyarakat, seperti melarang ekspor benih bening lobster dan menenggelamkan kapal-kapal penangkap ikan ilegal.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Target Pertama Usai Dilantik, Wali Kota Farhan: Bandung Banjir Sampah, Kita Musnahkan Itu Dulu

    Target Pertama Usai Dilantik, Wali Kota Farhan: Bandung Banjir Sampah, Kita Musnahkan Itu Dulu

    Target Pertama Usai Dilantik, Wali Kota Farhan: Bandung Banjir Sampah, Kita Musnahkan Itu Dulu
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –

    Wali Kota Bandung

    Muhammad Farhan
    bakal fokus dalam pemusnahan dan pengolahan sampah di Kota Bandung, Jawa Barat, usai dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (20/2/2025).
    Ia menuturkan, permasalahan sampah merupakan salah satu prioritas yang akan dibenahi lebih dulu.
    “Nomor satu sampah dulu, karena sampah merupakan bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Kita memproduksi sampah tapi enggak ada satu pun yang mau urus sampah,” kata Farhan usai pelantikan, Kamis.
    Ia menuturkan, program pembersihan sampah ini meliputi pemusnahan, pengolahan, dan pemilihan.
    Nantinya, setiap rumah tangga diwajibkan mengelola sampah sendiri.
    Pengelolaan sampah, kata Farhan, dilakukan lantaran Kota Bandung seringkali banjir.
    “Masa darurat sekarang adalah pemberantasan dulu, pemberantasan sampah, kita musnahkan dulu semua sampah, karena sekarang Bandung banjir sampah. Setelah itu kita masuk ke proses pengolahan, nanti terakhir di akhir tahun edukasi pemilahan,” jelasnya.
    Menurut Farhan, ada sekitar 1.560 RW di Kota Bandung.
    Namun, baru ada sekitar 400 RW yang telah dikategorikan bebas sampah.
    Ia menargetkan, wilayah bebas sampah bisa bertambah mencapai 500 RW pada Juni, dan 1.000 RW pada akhir tahun 2025.
    “(Tahun) 2026 sudah 1.500, semua kawasan bebas sampah. Jadi sekarang darurat dulu, pemusnahan, pengolahan, baru pemilahan. Buang sampah pada tempatnya itu sudah kuno karena sudah enggak ada tempatnya,” tandasnya.
    Sebagai informasi, Muhammad Farhan terpilih menjadi Wali Kota Bandung dalam Pilkada 2024.
    Ia menjadi salah satu kepala daerah yang dilantik Presiden Prabowo hari ini.
    Pelantikan itu berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 15P dan 24P Tahun 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Masa Jabatan Tahun 2025-2030 yang dibacakan oleh Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) Nanik Purwanti.
    Lalu, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-1719 Tahun 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Kabupaten dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2024 Masa Jabatan 2025-2030 yang dibacakan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Tomsi Tohir.
    Pantauan Kompas.com di lokasi, ada enam orang kepala daerah yang berdiri di depan perwakilan masing-masing agama untuk dilantik secara simbolis.
    Kendati begitu, seluruh kepala daerah mengucapkan sumpah janji yang sama dalam satu waktu.
    Prabowo memimpin sumpah jabatan yang diikuti setelahnya oleh para kepala daerah.
    “Demi Allah, saya bersumpah; Saya berjanji; Om Atah Paramawisesa, saya bersumpah; Demi Sang Hyang Adi Buddha, saya berjanji; Ke hadirat Tian di tempat yang Maha Tinggi dengan bimbingan rohani Nabi Kong Zi, dipermuliakanlah, saya bersumpah,” begitu kata kepala daerah bersumpah, menyesuaikan agama yang dianutnya.
    “Saya bersumpah/berjanji akan memenuhi kewajiban saya sebagai gubernur, sebagai wakil gubernur, sebagai bupati, sebagai wakil bupati, sebagai wali kota, sebagai wakil wali kota dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menjalankan segala Undang-Undang dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada masyarakat, nusa, dan bangsa,” lanjut mereka serempak.
    “Kiranya Tuhan menolong saya,” kata kepala daerah beragama Kristen dan Katolik menutup sumpahnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Massa Berbaju Merah Nyanyikan Mars dan Himne PDIP di KPK Saat Hasto Diperiksa

    Massa Berbaju Merah Nyanyikan Mars dan Himne PDIP di KPK Saat Hasto Diperiksa

    Massa Berbaju Merah Nyanyikan Mars dan Himne PDIP di KPK Saat Hasto Diperiksa
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Puluhan simpatisan
    PDIP
    menggeruduk Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (
    KPK
    ), Jakarta, Kamis (20/2/2025).
    Aksi ini bersamaan dengan pemeriksaan Sekretaris Jenderal PDIP
    Hasto Kristiyanto
    oleh penyidik KPK sebagai tersangka.
    Pantauan Kompas.com, puluhan simpatisan tersebut berkumpul di depan Gedung KPK mengenakan kemeja merah berlogo banteng PDIP.
    Awalnya, mereka menyanyikan lagu Indonesia Raya.
    Lalu, orator mengajak para simpatisan untuk menyanyikan lagu mars dan himne PDIP.
    Mereka tampak bersemangat sambil mengepal tangan.
    Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk diperiksa sebagai tersangka di Gedung Merah Putih, Jakarta, Kamis (20/2/2025).
    Hasto Kristiyanto dipanggil sebagai tersangka terkait kasus suap proses Pergantian Antarwaktu (PAW) Anggota DPR dan perintangan penyidikan.
    Pantauan Kompas.com, Hasto tiba di Gedung KPK pada pukul 09.52 WIB.
    Hasto datang bersama rombongan kuasa hukumnya menggunakan mobil hitam.
    Tak hanya kuasa hukum, Hasto juga ditemani sejumlah kader partai berlambang banteng, seperti Ketua DPP PDIP Bidang Kehormatan Komaruddin Watubun hingga Ribka Tjiptaning yang merupakan kader senior.
    Kemudian, ada Ketua DPP PDIP Dedy Yevri Hanteru Sitorus yang juga terlihat hadir.
    Hasto terlihat melambaikan tangan kepada puluhan relawan dan Satgas Cakra Buana saat berjalan menuju ke dalam Gedung KPK.
    Dia tampil dengan menggunakan jas hitam dan membawa tas kecil.
    “Mohon doanya, kami datang dengan niat baik dan untuk itu mohon bersabar kami akan ikuti seluruh proses dengan memberikan keterangan sebaik-baiknya, terima kasih,” kata Hasto.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Hasto Siap Lahir dan Batin jika Ditahan KPK

    Hasto Siap Lahir dan Batin jika Ditahan KPK

    Hasto Siap Lahir dan Batin jika Ditahan KPK
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan
    Hasto Kristiyanto
    mengaku siap lahir dan batin untuk ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (
    KPK
    ).
    Pada Kamis (20/2/2025) hari ini, Hasto diperiksa KPK sebagai kasus suap terkait proses Pergantian Antarwaktu (PAW) Anggota DPR dan perintangan penyidikan.
    “Ya sudah siap lahir batin (jika ditahan KPK),” kata Hasto di Gedung Merah Putih, Jakarta, Kamis (20/2/2025).
    Hasto mengatakan, penahanan merupakan bagian dari proses hukum yang berkeadilan di Indonesia.
    Ia yakin demokrasi tetap berjalan jika upaya paksa itu diambil penyidik.
    “Pertanyaan yang baik, bagaimana kalau saya ditahan? Dengan semuanya, Republik ini dibangun berdasarkan hukum yang berkeadilan, itu konsepsi awalnya. Karena itulah ketika itu terjadi, semoga tidak ya,” kata Hasto.
    “Ini saya yakini akan menjadi pupuk bagi demokrasi, ini akan menjadi benih-benih bagi upaya untuk mewujudkan suatu sistem penegakan hukum yang sebenar-benarnya tanpa pandang pilih,” ujar dia.
    Hasto mengatakan, penahanan merupakan bagian dari perjuangan.
    Ia masih yakin perbuatannya tidak membuat negara merugi.
     
    “Saya tidak menjabat sebagai pejabat negara, tidak ada kerugian negara terhadap kasus yang mencoba ditimpakan kepada saya,” ucap dia.
    Berdasarkan pantauan Kompas.com, Hasto tiba di Gedung KPK pada pukul 09.52 WIB bersama rombongan kuasa hukum.
    Sejumlah elite PDI-P turut mendampingi Hasto, antara lain, Komarudin Watubun, Dedy Sitorus, dan Ribka Tjiptaning
    “Mohon doanya, kami datang dengan niat baik dan untuk itu mohon bersabar, kami akan ikuti seluruh proses dengan memberikan keterangan sebaik-baiknya. Terima kasih,” kata Hasto.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.