Xcloud.id

Category: Kompas.com Nasional

  • Gebrakan Dedi Mulyadi Usai Dilantik: Copot Kepsek hingga Wacanakan Wajib Militer

    Gebrakan Dedi Mulyadi Usai Dilantik: Copot Kepsek hingga Wacanakan Wajib Militer

    Gebrakan Dedi Mulyadi Usai Dilantik: Copot Kepsek hingga Wacanakan Wajib Militer
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com – 
    Gubernur Jawa Barat

    Dedi Mulyadi
    boleh jadi merupakan kepala daerah yang paling menuai perhatian sesuai dilantik pada Kamis (20/2/2025) kemarin.
    Bagaimana tidak, di antara para kepala daerah yang baru dilantik, Dedi Mulyadi sudah membuat gebrakan, misalnya dengan mencopot Kepala Sekolah SMAN 6 Depok yang memberangkatkan muridnya untuk study tour.
    Mantan bupati Purwakarta ini juga mewacanakan wajib militer bagi siswa sekolah di Jawa Barat.
    Berikut sejumlah gebrakan Dedi Mulyadi di hari pertamanya bekerja.
    Dedi Mulyadi langsung mencopot Kepala Sekolah (Kepsek) SMAN 6 Depok yang tetap memberangkatkan siswanya pergi study tour ke Jawa Timur (Jatim).
    Penonaktifan Kepsek SMAN 6 Depok ini langsung diteken Dedi di hari pertamanya bekerja sebagai Gubernur Jabar.
    “Saya langsung kerja, hari ini juga langsung kerja. Hari ini sudah ada keputusan tentang penonaktifan Kepala SMA Negeri 6 Depok karena dia melanggar surat edaran gubernur yang tidak boleh siswanya berpergian ke luar provinsi,” ujar Dedi.
    Dedi menjelaskan, hal tersebut akan menjadi hal yang pihaknya benahi.
    Dia juga memerintahkan jajarannya untuk memeriksa apakah pihak SMAN 6 Depok melakukan pungutan terhadap siswa untuk study tour atau tidak.
    “Hari ini juga sudah diperintahkan inspektur untuk memeriksa apakah sekolah itu ada pungutan-pungutan di luar ketentuan atau tidak,” ucap Dedi.
    “Ini kinerja saya pertama ingin membenahi manajemen di kependidikan di Provinsi Jawa Barat, karena kan isu PIP, pungutan, study tour, itu isu yang begitu meresahkan masyarakat di Jawa Barat,” imbuh dia.
    Dedi berjanji bakal melindungi perusahaan yang beroperasi di Jawa Barat agar tidak diganggu oleh organisasi masyarakat (ormas).
    Dedi mengatakan, pemerintah akan memberikan biaya bantuan keamanan untuk melindungi para pengusaha dari ulah ormas.
    “Kami membaca fenomena tentang oknum ormas yang mengganggu investasi. Kami siapkan pembiayaan untuk melindungi para pengusaha, untuk siapkan biaya keamanan dengan istilah Operasi Jabar Manunggal,” ujar kata Dedi.
    Dedi mengakui bahwa ormas di Jawa Barat kerap berulah dengan meminta jatah ke para pengusaha.
     
    Mantan bupati Purwakarta ini menilai, hal itu sering memicu konflik di kawasan-kawasan inudstri.
    “Kami dorong perusahaan untuk didampingi agar tidak terganggu oknum ormas, dari pembebasan tanah, minta jatah pembangunan, minta jatah ketika rekrutmen tenaga kerja, minta jatah produksi limbah ketika produksi,” kata Dedi.
    “(Ulah ormas) Ini sering jadi konflik di kawasan industri Jawa Barat,” ujar dia melanjutkan.
    Menurut Dedi, langkah yang diambilnya itu merupakan bentuk dari efisiensi anggaran yang tengah digalakan oleh pemerintah.
    “Ini adalah orientasi soal efisiensi, bukan memotong anggaran, tapi pengalihan anggaran,” kata dia.
    Dedi mengakui ada banyak anggaran yang aneh di Provinsi Jabar selama ini.
    Dedi menyebut, salah satunya adalah biaya untuk membangun kelas di sekolah Rp 60 miliar, tapi anggaran pembelian alat telekomunikasinya mencapai Rp 730 miliar.
    “Ada. Misalnya begini bantuan membangun ruang kelas baru Rp 60 miliar, tapi anggaran pembelian alat telekomunikasi sekolah Rp 730 miliar itu kan aneh. Kelas belum ada perangkat, digital disiapkan, aplikasi-aplikasi kita mulai hapuskan kalau enggak bermanfaat bagi kepentingan publik,” ujar Dedi.
    Dedi mengatakan, dirinya juga akan menghapus anggaran baju dinas.
    Pasalnya, anggaran baju dinas Gubernur Jabar selama ini mencapai Rp 150 juta.
    “Anggaran kunjungan luar negeri Rp 1,5 miliar dinolkan, anggaran perjalanan dinas Rp 1,8 miliar disisakan hanya Rp 700 juta. Hilang hampir 40 persen,” jelasnya.
    Maka dari itu, Dedi menegaskan, pihaknya tidak perlu lagi jalan-jalan ke luar negeri.
    Dia juga meminta jajarannya tidak perlu lagi piknik berkedok studi banding dan menggelar seminar.
    “Untuk penuhi kebutuhan warga Jawa Barat, karena kegiatan begitu berpuluh tahun tak hasilkan apapun kecuali SPJ,” imbuh Dedi.
     
    Dedi berencana memasukkan mata pelajaran wajib militer (wamil) ke sekolah menengah atas (SMA) di daerahnya.
    “Saya berencana memasukkan kurikulum wajib militer ke pendidikan SMA untuk pembentukan karakter bela negara,” kata Dedi.
    Dedi mengatakan, Pemerintah Daerah (Pemda) Jawa Barat akan bekerja sama dengan Komando Daerah (Kodam) Militer III/Siliwangi dan Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Barat untuk merealisasikan rencana tersebut.
    Menurut dia, wajib militer akan ditujukan kepada anak-anak yang terlibat geng motor hingga perkelahian antarsiswa.
    “Rencananya mereka yang tertangkap karena balapan liar di jalan kemudian terlibat geng motor, kena perkelahian antar pemuda antara siswa, kita akan masukkan wajib militer,” ujar Dedi.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Retreat Kepala Daerah Dimulai Hari Ini, Agendanya Pengarahan dan Ramah Tamah

    Retreat Kepala Daerah Dimulai Hari Ini, Agendanya Pengarahan dan Ramah Tamah

    Retreat Kepala Daerah Dimulai Hari Ini, Agendanya Pengarahan dan Ramah Tamah
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
     Kegiatan orientasi atau
    retreat kepala daerah
    akan dimulai pada Jumat (21/2/2025) hari ini di Akademi Militer, Magelang, Jawa Tengah.
    Plh Kapuspen Kemendagri Aang Witarsa Rofik menjelaskan, para kepala daerah dijadwalkan akan tiba di Akademi Militer pukul 15.00 WIB.
    “Kepala daerah akan tiba di Wisma Sumbing, Magelang, pada hari Jumat, tanggal 21 Februari 2025, pukul 15.00 WIB,” ujar Aang dalam pesan singkat, Kamis (20/2/2025).
    Berdasarkan dokumen yang diterima
    Kompas.com
    , jadwal hari pertama pelaksanaan retreat akan dilaksanakan pengarahan dan ramah tamah.
    Kegiatan fisik seperti olahraga dan bangun pagi serta materi kepemimpinan akan dilakukan pada hari kedua hingga hari terakhir.
    Berikut jadwal kegiatan retreat kepala daerah 21-28 Februari 2025 di Akademi Militer, Magelang:
    Hari pertama, Jumat 21 Februari 2025
    1. 15.00 – 15.30 WIB – Kedatangan peserta di Wisma Sumbing
    2. 15.30 – 16.00 WIB – Briefing oleh Irjen Makhruzi dan Direktur Umum Akmil
    3. 16.00 – 16.15 WIB – Kepala daerah berbaris sesuai peleton masing-masing
    4. 16.15 – 16.45 WIB – Masuk ke gerbang utama Akmil dengan sambutan drum band Canka Lokananta
    5. 16.45 – 17.15 WIB – Upacara penyambutan dan foto bersama di Graha Utama Akmil
    6. 17.15 – 18.00 WIB – Perjalanan menuju tenda
    7. 18.00 – 19.00 WIB – ISHOMA
    8. 19.00 – 21.00 WIB – Malam Ramah Tamah (pakaian Batik/Tenun)
    Hari kedua, Sabtu 22 Februari 2025
    1. 06.00 – 06.30 WIB – Senam pagi
    2. 06.30 – 07.30 WIB – Persiapan dan sarapan
    3. 07.30 – 08.00 WIB – Apel pagi
    4. 08.00 – 09.30 WIB – Pembukaan oleh Menteri Dalam Negeri
    5. 09.30 – 10.00 WIB – Pengarahan Program oleh Kepala BPSDM Kemendagri
    6. 10.00 – 10.30 WIB – Pre-Test
    7. 10.30 – 11.30 WIB – Building Learning Commitment (BLC)
    8. 11.30 – 13.00 WIB – ISHOMA
    9. 13.00 – 14.00 WIB – Ceramah Geopolitik oleh Gubernur Lemhannas
    10. 14.00 – 18.00 WIB – Materi tentang Sistem Pertahanan Negara oleh Menteri Pertahanan dan Lemhannas
    11. 18.00 – 19.00 WIB – ISHOMA
    12. 19.00 – 21.00 WIB – Diskusi Antar Kelompok (DAK)
    Hari ketiga, Minggu 23 Februari 2025
    1. 05.30 – 06.00 WIB – Senam pagi
    2. 06.00 – 07.00 WIB – Persiapan dan sarapan
    3. 07.00 – 07.30 WIB – Apel pagi
    4. 07.30 – 10.00 WIB – Ibadah (Minggu/Tausiah/Sembahyang)
    5. 10.00 – 12.00 WIB – Implementasi Wawasan Nusantara
    6. 12.00 – 13.00 WIB – ISHOMA
    7. 13.00 – 18.00 WIB – Kewaspadaan Nasional
    8. 18.00 – 19.00 WIB – ISHOMA
    9. 19.00 – 20.30 WIB – Kebijakan Keuangan Negara dan Pertumbuhan Ekonomi oleh Menteri Keuangan
    Hari keempat, Senin 24 Februari 2025
    1. 05.30 – 06.00 WIB – Senam pagi
    2. 06.00 – 07.00 WIB – Persiapan dan sarapan
    3. 07.00 – 07.30 WIB – Apel pagi
    4. 07.30 – 09.00 WIB – Visi, Misi, dan Program Prioritas Presiden
    5. 09.00 – 12.00 WIB – Sosialisasi RPJMN 2025-2029 dan Reformasi Birokrasi
    6. 12.00 – 13.00 WIB – ISHOMA
    7. 13.00 – 17.30 WIB – Materi Asta Cita terkait Demokrasi, HAM, dan Pertahanan
    8. 17.30 – 19.00 WIB – ISHOMA
    9. 19.00 – 21.00 WIB – Materi tentang Lapangan Kerja, Kewirausahaan, dan Infrastruktur
    Hari kelima, Selasa 25 Februari 2025
    1. 05.30 – 06.00 WIB – Senam pagi
    2. 06.00 – 07.00 WIB – Persiapan dan sarapan
    3. 07.00 – 07.30 WIB – Apel pagi
    4. 07.30 – 12.30 WIB – Materi Asta Cita tentang SDM, Kesetaraan Gender, dan Teknologi
    5. 12.30 – 13.30 WIB – ISHOMA
    6. 13.30 – 18.15 WIB – Materi Asta Cita tentang Hilirisasi, Pemberantasan Korupsi, dan UMKM
    7. 18.15 – 19.15 WIB – ISHOMA
    8. 19.15 – 21.15 WIB – Materi Pencegahan Korupsi dan Narkoba
    Hari keenam, Rabu 26 Februari 2025
    1. 05.30 – 06.00 WIB – Senam pagi
    2. 06.00 – 07.00 WIB – Persiapan dan sarapan
    3. 07.00 – 07.30 WIB – Apel pagi
    4. 07.30 – 12.30 WIB – Materi tentang Lingkungan, Toleransi, dan Kebijakan Strategis
    5. 12.30 – 13.30 WIB – ISHOMA
    6. 13.30 – 18.00 WIB – Pemahaman Tugas dan Fungsi Kepala Daerah
    7. 18.00 – 19.00 WIB – ISHOMA
    8. 19.00 – 21.00 WIB – Bedah APBD
    Hari ketujuh, Kamis 27 Februari 2025
    1. 05.30 – 06.00 WIB – Senam pagi
    2. 06.00 – 07.00 WIB – Persiapan dan sarapan
    3. 07.00 – 07.30 WIB – Apel pagi
    4. 07.30 – 10.30 WIB – Komunikasi Politik dan Manajemen Perubahan
    5. 17.15 – 18.15 WIB – Parade Senja
    6. 19.00 – 21.00 WIB – Farewell Dinner
    Hari kedelapan, Jumat 28 Februari 2025
    1. 06.30 – 07.30 WIB – Sarapan
    2. 09.00 – 11.30 WIB – Pengarahan Presiden & Penutupan
    3. 14.00 – Selesai – Check-out Kepala Daerah
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Ketika Momen Bersejarah Tercipta, 961 Kepala Daerah Dilantik Serentak

    Ketika Momen Bersejarah Tercipta, 961 Kepala Daerah Dilantik Serentak

    Ketika Momen Bersejarah Tercipta, 961 Kepala Daerah Dilantik Serentak
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com – 
    Indonesia mencatatkan momen bersejarah pada Kamis (20/2/2025) kemarin, ketika 961 orang kepala dan wakil kepala daerah dilantik secara bersamaan di
    Istana Kepresidenan Jakarta
    . 
    “Ini saya kira adalah momen bersejarah pertama kali di negara kita, kita lantik 33 gubernur, 33 wakil gubernur, 363 bupati, 362 wakil bupati, 85 wali kota, 85 wakil wali kota dengan total 961 kepala daerah dari 481 daerah. Dilantik serentak di Istana Merdeka oleh Kepala Negara,” kata Presiden
    Prabowo Subianto
    , Kamis.
    Prabowo mengatakan, pelantikan ratusan kepala daerah secara serentak ini juga menunjukkan bahwa Indonesia punya demokrasi yang hidup, berjalan, dan dinamis.
    Ia menyebutkan, para kepala daerah telah melaksanakan kampanye yang tidak ringan dengan turun langsung ke rakyat hingga akhirnya mendapatkan kepercayaan untuk memimpin daerah masing-masing.
    Oleh karena itu, Prabowo berpesan agar para kepala daerah harus menjadi pelayan rakyat yang senantiasa membela kepentingan rakyat demi memperbaiki kehidupan rakyat.
    “Walaupun kita mungkin berasal dari partai yang berbeda-beda, agama yang berbeda-beda, dari suku yang berbeda-beda tapi kita telah lahir dalam keluarga besar nusantara, keluarga besar Republik Indonesia, keluarga besar merah putih,” ujar Prabowo.
    Seusai melantik dan berpidato, Prabowo bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan menteri Kabinet Merah Putih menyalami satu per satu para kepala daerah yang baru dilantik.
    Prabowo dan jajaran berjalan dari barisan paling depan hingga paling belakang.
    Dengan penuh senyuman, ia menyapa para kepala daerah secara hangat yang ada di lokasi.
    Sesekali, Prabowo juga memeluk beberapa kepala daerah yang baru dilantik.
    Selama momen ini berlangsung, iringan musik lagu-lagu kebangsaan pun bergema mengiringi langkah Prabowo.
    Salah satu kepala daerah, yaitu Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu, mengungkapkan isi obrolannya dengan Presiden RI saat bersalaman.
    “Presiden tadi menyapa, ‘Masinton, kamu hebat sekali.’ Siap, Presiden,” kata Masinton usai pelantikan.
    “‘Di kabupaten mana?’ Saya katakan di Tapanuli Tengah,” katanya lagi.
    Sembari tertawa, ia juga mengungkap perbincangan singkatnya dengan Gibran.
    Intinya, mereka berdua saling menyapa dan bersalaman.
    “Beliau menyampaikan ucapan selamat dan saya juga menyampaikan terima kasih,” ungkap Masinton.
    Momen menarik lain dalam acara pelantikan ini adalah sumpah/janji jabatan yang diucapkan menurut enam agama yang diakui di Indonesia.
    Enam orang kepala daerah didaulat untuk maju mewakili agama masing-masing memimpin sumpah/janji jabatan di hadapan Prabowo.
    Mereka adalah Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal mewakili agama Islam, Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda mewakili agama Katolik, dan Wali Kota Singkawang Tjhau Chui Mie mewakili agama Buddha.
    Kemudian, Bupati Karangasem I Gusti Putu Parwata mewakili agama Hindu, Wali Kota Manado Andrei Angouw mewakili agama Khonghucu, dan Bupati Merauke Yoseph P Gebze mewakili agama Kristen.
    Kendati begitu, semua kepala daerah mengucapkan sumpah janji yang sama dalam satu waktu.
    “Saya bersumpah/berjanji akan memenuhi kewajiban saya sebagai gubernur, sebagai wakil gubernur, sebagai bupati, sebagai wakil bupati, sebagai wali kota, sebagai wakil wali kota dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada masyarakat, nusa, dan bangsa,” ucap para kepala daerah dipandu Prabowo.
    “Semoga Tuhan menolong saya,” kata kepala daerah beragama Kristen dan Katolik menutup sumpahnya.
    Seusai mengucapkan sumpah/janji, enam orang perwakilan kepala daerah itu juga menerima penyematan tanda pangkat oleh Presiden Prabowo.
    Prosesi
    pelantikan kepala daerah
    ini dimulai dengan kirab kepala daerah dari Monumen Nasional (Monas) menuju Istana.
    Ratusan kepala daerah itu berjalan baris-berbaris dari Lapangan Silang Monas sejak sekitar pukul 09.00 WIB.
    Menteri Dalam Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya, dan Wamendagri Ribka Haluk memimpin pasukan kepala daerah tersebut.
    Sepanjang perjalanan, barisan kepala daerah yang berpakaian serba putih diiringi oleh penampilan dan musik “marching band” dari Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN).
    Mereka pun tiba di gerbang Istana Negara yang ada di Jalan Merdeka Utara, Jakarta, sekitar pukul 09.20 WIB.
    Dari gerbang Kompleks Kepresidenan, ratusan kepala daerah itu pun berjalan hingga memasuki tenda lokasi pelantikan di halaman tengah Istana Kepresidenan Jakarta yang menjadi lokasi pelantikan.
    Setelah prosesi pelantikan rampung, para kepala daerah kembali harus baris-berbaris.
    Bedanya, kali ini mereka berbaris untuk mengantre menumpangi bus Transjakarta yang akan membawa mereka dari Istana menuju Monas.
    Berdasarkan pantauan 
    Kompas.com, 
    para kepala daerah itu berbaris di pintu Istana Negara yang terletak di Jalan Veteran.
    Sejumlah bus listrik Transjakarta berwarna oranye dengan tulisan “Rombongan VIP” disiagakan untuk mengangkut kepala daerah.
    Mereka yang tidak dapat masuk ke dalam bus pun terpaksa menunggu kedatangan bus berikutnya di gerbang istana.
    Seusai pelantikan, ratusan para kepala daerah ini akan berkumpul kembali pada retreat di Akademi Militer, Magelang, yang dimulai pada Jumat (21/2/2025).
    Mereka juga akan kembali berjumpa dengan Prabowo yang telah mewanti-wanti kepala daerah agar kuat selama ‘digembleng’ di Akmil.
    “Saya akan jumpa saudara di situ dan mudah-mudahan saudara akan kuat digembleng. Yang ragu-ragu boleh mundur,” kata Prabowo.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Tim Hukum: Kami Tak Harapkan Hasto Kenakan Rompi Oranye

    Tim Hukum: Kami Tak Harapkan Hasto Kenakan Rompi Oranye

    Tim Hukum: Kami Tak Harapkan Hasto Kenakan Rompi Oranye
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Tim hukum Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (
    PDI-P
    )
    Hasto Kristiyanto
    , Todung Mulya Lubis, mengaku terkejut dengan penahanan Hasto oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (
    KPK
    ).
    Hasto ditahan Komisi Antirasuah terkait kasus dugaan perintangan penyidikan dugaan suap yang menjerat eks anggota legislatif dari PDI-P, Harun Masiku.
    “Saya terus terang sangat-sangat terkejut ya ketika dalam tayangan televisi, karena saya tidak hadir di gedung KPK pada hari ini melihat Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto mengenakan rompi oranye dan turun tangga ke bawah,” kata Todung dalam konferensi pers di kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI-P, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta, Kamis (20/2/2025).
    Todung menyayangkan langkah KPK yang menahan Hasto sebelum ada putusan praperadilan yang tengah berproses di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan.
    Dia bilang, tindakan Komisi Antirasuah sangat tidak diharapkan lantaran tim hukum tengah memperjuangkan proses gugatan atas penetapan tersangka Hasto Kristiyanto.
    “Saya bilang ini sama sekali tidak kita harapkan ya karena proses praperadilan akan dimulai pada tanggal 3 bulan Maret ini,” kata Todung.
    Hasto diduga berperan dalam perintangan penyidikan kasus dugaan suap anggota legislatif dari PDI-P, Harun Masiku, terhadap eks Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan.
    KPK menetapkan Hasto sebagai tersangka berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor Sprin.Dik/152/DIK.00/01/12/2024, tanggal 23 Desember 2024.
    “Yaitu dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait penetapan anggota DPR RI terpilih 2019-2024,” kata Ketua KPK Setyo Budiyanto dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (20/2/2025).
    Selain perintangan penyidikan, Hasto juga ditetapkan sebagai tersangka kasus suap dalam kasus Harun Masiku.
    Namun demikian, KPK masih memerlukan waktu untuk mendalami kasus suap yang diduga melibatkan Sekjen PDI-P tersebut.
    “Terhadap perkara suap, yaitu bersama-sama dengan Harun Masiku dan kawan-kawan memberi sesuatu hadiah atau janji kepada Wahyu Setiawan selaku Anggota Komisi Pemilihan Umum RI 2017-2022 bersama-sama dengan Agustiani Tio F terkait penetapan anggota DPR RI terpilih 2019-2024. Tetap dilakukan penyidik KPK pemberkasan secara simultan,” kata Setyo.
    Atas perbuatannya, Hasto disangkakan melanggar Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.
    Kasus yang menjerat Hasto berawal dari operasi tangkap tangan (OTT) yang digelar KPK pada 8 Januari 2020.
    Saat itu, tim penyelidik dan penyidik KPK memburu sejumlah pihak yang terlibat suap pergantian antar waktu (PAW) anggota DPR RI periode 2019-2024, Harun Masiku.
    Saat itu, KPK berhasil menangkap Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan, eks anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Agustiani Tio Fridelina, kader PDI-P Saeful Bahri, dan Donny Tri Istiqomah di tempat terpisah.
    Saat itu, KPK sebenarnya hendak menangkap Hasto dan Harun, namun keduanya lolos.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Hasto Ditahan KPK, Megawati Minta Seluruh Kader Siaga

    Hasto Ditahan KPK, Megawati Minta Seluruh Kader Siaga

    Hasto Ditahan KPK, Megawati Minta Seluruh Kader Siaga
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Ketua Umum
    PDI-P

    Megawati Soekarnoputri
    meminta seluruh kader bersiaga menghadapi kondisi terburuk, setelah Sekretaris Jenderal (Sekjen)
    Hasto Kristiyanto
    ditahan oleh
    KPK
    .
    Instruksi Megawati itu diumumkan oleh Ketua DPP PDI-P Komarudin Watubun dalam konferensi pers terkait sikap partai atas penahanan Hasto pada Kamis (20/2/2025) hari ini.
    “Pesan Ketua Umum kepada seluruh kader dan simpatisan PDI dari Sabang sampai Merauke. Pertama PDI-P sudah terbiasa menghadapi tekanan, tetapi tetap kami punya napas yang panjang,” ujar Komarudin di Kantor DPP PDI-P, Kamis malam.
    “Jaringan PDI-P diminta tetap tenang dan tetap bersiap siaga untuk menghadapi situasi yang terburuk,” sambungnya.
    Selain itu, kata Komarudin, Megawati juga menyatakan tidak akan menunjukkan pengganti sementara Hasto untuk menduduki jabatan Sekjen PDI-P.
    Sebab, Megawati akan langsung turun tangan untuk mengambil alih komando partai, terhitung sejak Hasto resmi ditahan KPK.
    “Sehubungan dengan itu Ketua Umum mengambil alih komando dan tidak menunjuk Plt Sekjen,” ucap Komarudin.
    Sebelumnya, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto resmi ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Kamis (20/2/2025).
    Hasto merupakan tersangka dalam kasus suap proses pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR RI Harun Masiku dan perintangan penyidikan.
    Adapun penahanan dilakukan setelah Hasto menjalani pemeriksaan oleh penyidik.
    Sekjen PDI-P itu tampak mengenakan rompi tahanan berwarna oranye dan tangannya diborgol.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • PDIP Protes, Pimpinan KPK Baru 5 Hari Menjabat Langsung Tetapkan Hasto Tersangka 2 Kasus

    PDIP Protes, Pimpinan KPK Baru 5 Hari Menjabat Langsung Tetapkan Hasto Tersangka 2 Kasus

    PDIP Protes, Pimpinan KPK Baru 5 Hari Menjabat Langsung Tetapkan Hasto Tersangka 2 Kasus
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    –
    PDI-P
    mempertanyakan langkah pimpinan
    KPK
    periode 2024-2029 yang langsung menetapkan
    Hasto Kristiyanto
    sebagai tersangka, meski baru lima hari menjabat.
    Kuasa Hukum Hasto, Maqdir Ismail, mengatakan bahwa surat perintah penyidikan terhadap Hasto terkait perkara Harun Masiku terbit pada 23 Desember 2024.
    Surat perintah tersebut terbit dengan alasan adanya laporan pengembangan penyidikan tertanggal 18 Desember 2024, atau dua hari setelah pimpinan KPK resmi dilantik.
    “Dalam membaca dasar dari surat perintah ini adalah adanya laporan pengembangan penyidikan tanggal 18 Desember 2024. Dan ini berarti dua hari sesudah pimpinan KPK dilantik,” ujar Maqdir dalam konferensi pers di kantor DPP PDI-P, Kamis (20/2/2025).
    “Kemudian pada tanggal 23 Desember 2024 dikeluarkanlah surat perintah penyidikan,” sambungnya.
    Dia pun mengaku heran dengan keputusan pimpinan KPK yang langsung menetapkan Hasto sebagai tersangka hanya dalam rentang waktu 5 hari menjabat.
    “Artinya apa? Ini baru 5 hari mereka menjadi pimpinan KPK, tetapi mereka sudah menetapkan Mas Hasto sebagai tersangka untuk dua perkara,” kata Maqdir.
    Maqdir kemudian menyinggung soal ketentuan mengenai suap menyuap dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.
    Dalam beleid tersebut, tindakan suap selalu dimaknai dengan adanya unsur kesengajaan dan kepentingan.
    “Kalau kita perhatikan betul UU Tipikor tentang suap ini, selalu di situ disebut bisa dimaknai bahwa itu ada kesengajaan. Kesengajaan itu artinya ada orang yang mempunyai intensi untuk menyuap. Artinya dia mempunyai kepentingan,” tutur Maqdir.
    Namun, Maqdir menekankan bahwa Hasto tidak memiliki kepentingan apapun untuk menyuap Anggota KPU RI agar merekomendasikan Harun Masiku sebagai anggota DPR RI terpilih.
    “Nah kalau kita lihat Mas Hasto, ya harus kita akui secara jujur bahwa dia tidak punya kepentingan untuk menyuap Wahyu agar supaya merekomendasikan supaya Harun Masiku menjadi anggota DPR,” ucap Maqdir.
    “Apa yang dilakukan oleh Mas Hasto terkait dengan surat-surat keputusan atau surat-surat oleh partai, itu sepenuhnya menjalankan kewenangan yang diberikan atau amanat yang diberikan oleh pimpinan partai kepada beliau sebagai Sekjen,” pungkasnya.
    Sebelumnya, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto resmi ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Kamis (20/2/2025).
    Hasto merupakan tersangka dalam kasus suap proses pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR RI Harun Masiku dan perintangan penyidikan.
    Adapun penahanan dilakukan setelah Hasto menjalani pemeriksaan oleh penyidik.
    Sekjen PDI-P itu tampak mengenakan rompi tahanan berwarna oranye dan tangannya diborgol.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kenang Mendiang Eks Wakapolri, Jusuf Kalla: Beliau 5 Tahun Jadi Ajudan Saya

    Kenang Mendiang Eks Wakapolri, Jusuf Kalla: Beliau 5 Tahun Jadi Ajudan Saya

    Kenang Mendiang Eks Wakapolri, Jusuf Kalla: Beliau 5 Tahun Jadi Ajudan Saya
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI,
    Jusuf Kalla
    (JK), mengenang mendiang mantan
    Wakapolri
    dan MenPAN-RB, Komjen (Purn)
    Syafruddin Kambo
    , sebagai sosok yang baik.
    JK mengatakan, Syafruddin Kambo pernah menjadi ajudannya selama lima tahun saat ia menjabat sebagai Wapres.
    “Beliau ajudan saya selama lima tahun. Beliau sangat berwibawa dan selama aktif beliau melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya,” imbuhnya dalam video yang diterima Kompas.com, Kamis (20/2/2025).
    Di mata JK, Syafruddin Kambo merupakan sosok yang sangat baik bukan hanya saat bertugas, tetapi juga secara sosial kepada setiap orang.
    “Beliau baik dengan siapa saja secara sosial maupun keagamaan,” ujar JK.
    Kata JK, Syafruddin Kambo masih tetap aktif setelah pensiun dengan mengikuti
    kegiatan sosial
    maupun keagamaan.
    “Beliau masih aktif mengurus sosial, keagamaan, dan pengajian. Kita semua mendoakan beliau semoga husnul khotimah,” tutur JK.
    Sebagai informasi, Mantan Wakapolri Komjen Pol (Purn) Dr.
    Syafruddin Kambo meninggal dunia di Rumah Sakit Pusat Pertamina (RSPP) pada Kamis (20/2/2025) pukul 18.14 WIB.
    Kabar duka ini dikonfirmasi oleh Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko.
    “Inna Lillahi wa Inna Ilaihi Rojiun. Telah berpulang ke rahmatullah Bapak Komjen Pol (Purn) Dr. Syafruddin Kambo,” kata Truno kepada wartawan, Kamis (20/2/2025).
    “Mohon doa, semoga Allah mengampuni semua dosa-dosa Beliau dan surga menjadi tempat kembalinya,” tambah dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Tim Hukum: Kami Tak Harapkan Hasto Kenakan Rompi Oranye

    PDI-P: Tidak Ada Urgensi KPK Menahan Hasto…

    PDI-P: Tidak Ada Urgensi KPK Menahan Hasto…
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Juru Bicara
    PDI-P

    Guntur Romli
    mempertanyakan urgensi Komisi Pemberantasan Korupsi (
    KPK
    ) yang memutuskan menahan
    Hasto Kristiyanto
    .
    Sebab, Romli merasa bahwa Sekretaris Jenderal (Sekjen) partai itu selalu kooperatif terhadap KPK selama menjalani proses hukum.
    “Tidak ada urgensi menahan saudara Sekjen, karena satu tidak akan melarikan diri,” ujar Romli saat dihubungi
    Kompas.com
    , Kamis (20/2/2025).
    Selain itu, kata Romli, Hasto juga tidak akan menghilangkan barang bukti, apalagi mengulangi perbuatan yang dituduhkan.
    “Kedua, tidak akan menghilangkan barang bukti. Ketiga, tidak akan mengulangi perbuatannya,” ucap Romli.
    Romli pun menegaskan saat ini pihaknya sedang mengajukan kembali gugatan praperadilan ke pengadilan atas penetapan tersangka Hasto.
    Hal tersebut seharusnya menjadi pertimbangan bagi KPK untuk tidak serta-merta menahan Hasto.
    “Apalagi kami sedang mengajukan prapid untuk dua sprindik,” jelas Romli.
    Sebelumnya, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto resmi ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Kamis (20/2/2025).
    Hasto merupakan tersangka dalam kasus suap proses pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR RI Harun Masiku dan perintangan penyidikan.
    Adapun penahanan dilakukan setelah Hasto menjalani pemeriksaan oleh penyidik.
    Sekjen PDI-P itu tampak mengenakan rompi tahanan berwarna oranye dan tangannya diborgol.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Hasto Ditahan, Kuasa Hukum Pastikan Lawan KPK

    Hasto Ditahan, Kuasa Hukum Pastikan Lawan KPK

    Hasto Ditahan, Kuasa Hukum Pastikan Lawan KPK
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Kuasa Hukum Sekretaris Jenderal (Sekjen)
    PDIP

    Hasto Kristiyanto
    , Maqdir Ismail, mengatakan kliennya tidak memiliki kaitan dalam kasus dugaan suap pada pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR RI dan dugaan perintangan penyidikan.
    Ia mengatakan penahanan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (
    KPK
    ) terhadap Hasto tidak dilandasi oleh bukti permulaan yang cukup.
    “Tidak ada bukti permulaan yang diminta dikonfirmasi. Ini betul-betul suatu penahanan yang tidak ada urgensinya dan tidak ada alasannya,” kata Maqdir di Gedung Merah Putih, Jakarta, Kamis (20/2/2025).
    Berdasarkan hal tersebut, Maqdir mengatakan pihaknya akan melakukan perlawanan terhadap KPK.
    Dia menegaskan bahwa penahanan Hasto akan menimbulkan permulaan atas perlawanan pihaknya.
    “Ini bukan akhir dari perlawanan kami, justru ini adalah permulaan perlawanan kami,” ujarnya.
    Sebelumnya, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto dipastikan ditahan usai diperiksa KPK.
    Dia turun dari lantai dua gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan mengenakan rompi berwarna oranye bertuliskan tahanan KPK, Kamis (20/2/2025).
    Pantauan
    Kompas.com
    , Hasto turun dikawal oleh dua petugas KPK. Tangannya pun terlihat diborgol.
    Di lobi, sejumlah politikus PDIP terlihat berkumpul, di antaranya Adian Napitupulu dan Ribka Tjiptaning.
    Hasto sempat menyalami mereka sebelum meninggalkan lobi dalam kawalan petugas.
    Kamis pagi tadi, Hasto Kristiyanto memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk diperiksa sebagai tersangka terkait kasus suap proses Pergantian Antarwaktu (PAW) Anggota DPR dan perintangan penyidikan.
    Hasto menyatakan bahwa ia siap ditahan KPK jika dibutuhkan penyidik.
    “Ya sudah siap lahir batin (jika ditahan KPK),” kata Hasto di Gedung Merah Putih, Jakarta, Kamis (20/2/2025).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Sudah Tahan Hasto, KPK Masih Buru Harun Masiku

    Sudah Tahan Hasto, KPK Masih Buru Harun Masiku

    Sudah Tahan Hasto, KPK Masih Buru Harun Masiku
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (
    KPK
    ) Setyo Budiyanto mengatakan, sampai saat ini tim penyidik masih terus memburu eks kader PDI-P
    Harun Masiku
    .
    Pernyataan tersebut disampaikan Setyo usai mengumumkan penahanan terhadap Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P,
    Hasto Kristiyanto
    .
    Ia diduga menyuap Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan bersama Harun dan merintangi jalannya penyidikan.
    “Kemudian terhadap pencarian Harun Masiku sampai saat ini penyidik masih berusaha secara maksimal untuk memastikan keberadaannya dan tetap berusaha untuk bisa melakukan penangkapan,” kata Setyo dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (20/2/2025).
    Setyo mengatakan, pihaknya memohon dukungan dari masyarakat untuk membantu menangkap Harun.
    Ia meminta, siapapun yang mengetahui keberadaan Harun segera melapor ke KPK.
    “KPK memohon restu, memohon dukungan dari masyarakat untuk bisa memberikan informasi manakala masyarakat mengetahui keberadaan yang bersangkutan,” ujar Setyo.
    Sebelumnya, KPK menahan Hasto atas dugaan kasus perintangan penyidikan perkara Harun Masiku selama 20 hari ke depan.
    Setyo menyebut, Hasto diduga menggagalkan operasi tangkap tangan (OTT) Harun Masiku pada 8 Januari 2020 lalu.
    Melalui orang dekatnya, Hasto diduga memerintahkan Harun untuk merendam handphone dan melarikan diri.
    “Atas perbuatan tersebut, menyebabkan Harun Masiku tidak dapat ditangkap dan melarikan diri sampai dengan saat ini,” kata Setyo.
    Selain itu, Hasto juga diduga memerintahkan stafnya, Kusnadi, untuk menenggelamkan handphone agar tidak ditemukan KPK.
    Padahal, dalam handphone itu diduga terdapat materi yang terkait pelarian Harun Masiku.
    KPK juga menduga Hasto mengumpulkan sejumlah orang yang terkait perkara Harun Masiku.
    “(Hasto) mengarahkan agar orang-orang tersebut pada saat nanti dipanggil oleh KPK, tidak memberikan keterangan yang sebenarnya,” ujar Setyo.
    “Di mana diduga tindakan tersebut bertujuan untuk merintangi serta mempersulit proses penyidikan perkara suap yang sedang berjalan,” tambahnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.