Xcloud.id

Category: Kompas.com Nasional

  • Ada Kader PDI-P Sudah Ikut Retreat, Masinton: Mayoritas Setia dengan Keputusan Ibu Ketum

    Ada Kader PDI-P Sudah Ikut Retreat, Masinton: Mayoritas Setia dengan Keputusan Ibu Ketum

    Ada Kader PDI-P Sudah Ikut Retreat, Masinton: Mayoritas Setia dengan Keputusan Ibu Ketum
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Bupati Tapanuli Tengah
    Masinton Pasaribu
    mengungkapkan, sebagian besar kepala daerah
    PDI Perjuangan
    setia dengan instruksi Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri untuk menunda ikut
    retreat kepala daerah
    .
    Hal ini disampaikan Masinton merespons pertanyaan mengenai sejumlah
    kepala daerah PDI-P
    yang sudah mengikuti retreat di Akademi Militer, Magelang, sejak Jumat (22/2/2025) kemarin.
    “Sebagian besar, semuanya mayoritas kader PDI Perjuangan sampai saat ini setia dengan garis keputusan Ibu Ketua Umum,” kata Masinton, Sabtu (22/2/2025), dikutip dari
    YouTube Kompas TV
    .
    Ia tidak memungkiri bahwa ada sebagian kader PDI-P yang sudah mengikuti retreat, misalnya Bupati Brebes Paramitha Widya Kusuma.
    Menurut Masinton, boleh jadi mereka memilih bergabung dengan pertimbangan bahwa PDI-P bukanlah satu-satunya partai politik yang mengusung mereka pada Pilkada 2024.
    “Ada beberapa juga yang saya dengar, ada tiga apa empat orang yang mungkin karena pertimbangan dengan karena yang mengusung tidak hanya PDI Perjuangan mungkin ya, mungkin dengan alasan itu mungkin mengikuti,” kata Masinton.
    Masinton pun menegaskan bahwa para kepala daerah dari PDI-P tetap akan taat dan tunduk kepada Presiden Prabowo Subianto dalam hal pemerintahan.
    Namun, ia mengingatkan, bahwa mereka juga harus mematuhi keputusan partai politik sebagai kader partai politik.
    “Jadi ini dua hal yang berbeda, kebetulan waktunya memang bersamaan maka kami dihiarapkan dan diinstruksikan untuk tetap
    standby
    , bukan dilarang, tetap
    standby
    ,” kata Masinton.
    Untuk diketahui, ada 55 orang kepala daerah PDI-P yang sudah berkumpul di Magelang dan menunggu kepastian untuk dapat mengikuti retreat kepala daerah di Akmil.
    Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo mengatakan, mereka bersiaga di Magelang agar siap jika sewaktu-waktu diminta untuk masuk ke Akmil.
    “Bisa saja (masuk ke Akmil) hari ini, atau besok, atau lusa. Makanya ini teman-teman semua
    standby
    di sini,” kata Hasto di Magelang, Sabtu (22/2/2025).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Lantik Pengurus Lewat “Zoom”, Partai Gelora: Kami Dukung Penghematan Anggaran

    Lantik Pengurus Lewat “Zoom”, Partai Gelora: Kami Dukung Penghematan Anggaran

    Lantik Pengurus Lewat “Zoom”, Partai Gelora: Kami Dukung Penghematan Anggaran
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –

    Partai Gelora
    melantik 313 orang sebagai pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) periode 2024-2029 secara hibrida, Sabtu (22/2/2025).
    Sekretaris Jenderal Partai Gelora
    Mahfuz Sidik
    menyebutkan, sebagian pengurus mengikuti proses pelantikan melalui aplikasi
    Zoom 
    sebagai bentuk dukungan Partai Gelora terhadap kebijakan penghematan anggaran oleh pemerintah.
    “Alhamdulillah jajaran pengurus DPP ada yang hadir di ruangan ini dan sebagian yang tinggal di luar Jabodetabek berkenan mengikuti lewat
    Zoom meeting
    ,” kata Mahfuz dalam kata sambutannya, di acara yang digelar di Kemang, Jakarta Selatan, Sabtu.
    “Mungkin dalam sejarah republik, baru kali ini pelantikan lewat
    Zoom meeting
    . Ini respons kami untuk mendukung kebijakan pemerintah, penghematan anggaran,” ujar dia.
    Adapun pelantikan ini berdasarkan surat keputusan Nomor 001/SK/DPP-Gelora/XII/2024.
    Pelantikan kepengurusan DPP Gelora periode 2024-2029 merupakan tindak lanjut dari ditetapkannya kembali
    Anis Matta
    sebagai Ketua Umum Partai Gelora pada 8 Desember 2024 dalam Musyawarah Nasional (Munas).
    Fahri Hamzah kembali ditetapkan sebagai Wakil Ketua Umum, dan Mahfuz juga sebagai Sekretaris Jenderal.
    Mahfuz melanjutkan, kepengurusan DPP sejatinya sudah disepakati sejak terpilihnya Anis Matta sebagai Ketua Umum.
    “Tetapi kemudian perlengkapan susunan pengurus lengkap ini membutuhkan waktu yang cukup panjang karena ternyata ada pengembangan struktur organisasi di DPP sebagai respons dari bertambahnya dukungan dan animo tokoh-tokoh masyarakat bergabung dengan Partai Gelora Indonesia,” kata Mahfuz.
    Pada kesempatan tersebut, nama-nama 313 pengurus DPP Partai Gelora 2024-2029 turut ditampilkan dan dibacakan.
    Selain melantik kepengurusan DPP, Partai Gelora juga melantik kepengurusan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) seluruh Indonesia sebanyak 189 orang, dan 73 anggota legislatif dari Gelora.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Partai Gelora Dukung Parliamentary Threshold Dihapus agar Suara Tak Hangus

    Partai Gelora Dukung Parliamentary Threshold Dihapus agar Suara Tak Hangus

    Partai Gelora Dukung Parliamentary Threshold Dihapus agar Suara Tak Hangus
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com – 
    Ketua Umum
    Partai Gelora

    Anis Matta
    menyatakan, partainya akan memperjuangkan agar
    ambang batas parlemen
    atau 
    parliamentary threshold
    ditiadakan seperti halnya ambang batas pencalonan presiden atau 
    presidential threshold
    .
    Anis mengatakan, ambang batas parlemen perlu ditiadakan agar tidak ada lagi suara pemilih yang hangus karena wakil rakyat yang mereka pilih gagal melaju ke parlemen akibat partai politiknya tidak memenuhi 
    parliamentary threshold.
    “Dari awal kita memperjuangkan seharusnya tidak perlu ada
    Parliamentary Threshold
    , kan? Apalagi, capresnya juga sudah dibikin 0 persen, kan?” kata Anis di kawasan Kemang, Jakarta Selatan, Sabtu (22/2/2025).
    “Dibikin 0 sekalian (untuk parlemen) supaya tidak ada suara yang terbakar,” ujar dia melanjutkan.
    Menurut Anis, ambang batas parlemen yang tinggi merupakan salah satu hal yang membuat pemilihan umum berjalan sia-sia.
    Sebab, banyak suara dari masyarakat yang terbuang karena partai politik yang dipilihnya tidak cukup kursi untuk masuk parlemen.
    “Karena, kalau kita lihat, salah satu sisi paling mubazir dari pemilu kita ini adalah banyak sekali suara yang tidak menjelma menjadi kursi di parlemen dan itu sia-sia,” kata dia.
    Wakil Menteri Luar Negeri ini yakin, suara rakyat akan benar-benar terwakili jika ambang batas parlemen dihapus.
    Kemdati demikian, Anis mengeklaim bahwa Gelora tetap optimistis lolos parlemen pada Pileg 2029 melihat struktur kepengurusan partai yang baru.
     
    “Jadi kepengurusan yang sekarang ini kita bentuk dari awal, dengan melakukan pendekatan format tim pemenangan pemilu, sehingga insyaallah pada pemilihan umum yang kedua nanti yang akan diikuti oleh Partai Gelora tahun 2029, insyaallah kita bisa masuk ke parlemen, terlepas masih ada
    threshold
    atau tidak,” kata Anis.
    Diberitakan sebelumnya, wacana penghapusan ambang batas parlemen kembali mengemuka setelah Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan gugatan untuk penghapusan ambang batas pencalonan presiden, Januari lalu.
    Pendiri Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra menilai putusan MK yang membatalkan ketentuan presidential threshold sebesar 20 persen akan berdampak terhadap ketentuan ambang atas parlemen.
    Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan itu berharap MK juga menghapus ambang batas parlemen.
    “Setelah ada putusan presidential threshold, kemungkinan besar MK juga membatalkan parliamentary threshold yang selama ini selalu dipersoalkan oleh partai-partai politik,” kata Yusril Ihza Mahendra di Denpasar, Bali, Senin (13/1/2025), dikutip dari
    Antara
    .
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Personel Polda Jateng Diperiksa Propam Buntut Dugaan Intimidasi ke Band Sukatani

    Personel Polda Jateng Diperiksa Propam Buntut Dugaan Intimidasi ke Band Sukatani

    Personel Polda Jateng Diperiksa Propam Buntut Dugaan Intimidasi ke Band Sukatani
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Empat orang personel Subdit I Ditreskrimum Polda Jawa Tengah diperiksa Bidang Propam Polda Jawa Tengah buntut dugaan intimidasi terhadap personel band
    Sukatani
    .
    Hal ini dikatakan Divisi Profesi dan Pengamanan
    Polri
    (Divpropam) dalam akun X.
    Kepala Divpropam Polri Abdul Karim telah mengizinkan Kompas.com untuk mengutipnya pada Sabtu (22/2/2025).
    ”
    Kami sampaikan, sejumlah empat (empat) personel Subdit I Ditreskrimum Polda Jateng telah diperiksa oleh Subbidpaminal Bidpropam Polda Jateng dan di-backup oleh Biropaminal Divpropam Polri
    ,” tulis Divisi Propam Polri, Sabtu.
    Divpropam menuturkan, pemeriksaan juga dilakukan sebagai wujud bahwa Polri tidak anti kritik dan menerima masukan untuk evaluasi.
    Polri menyatakan akan terus memastikan ruang kebebasan berekspresi tetap terjaga.
    Di sisi lain, Polri menjamin perlindungan dan keamanan dua personel
    band Sukatani
    dengan nama panggung Alectroguy dan Twister Angel.
    ”
    Perlu ditegaskan bahwa kami menjamin perlindungan dan keamanan dua (2) personel band Sukatani
    ,” tulis Divpropam Polri.
    Sebelumnya, grup band Sukatani menjadi sorotan setelah lagu mereka, “Bayar Bayar Bayar,” viral di media sosial.
    Lagu tersebut dianggap sebagai kritik terhadap oknum kepolisian yang melanggar aturan.
    Namun, setelah menuai perbincangan luas di publik, band ini memutuskan untuk menarik lagu tersebut dari berbagai platform digital dan meminta pihak lain untuk menghapusnya.
    Dalam sebuah unggahan di Instagram, Muhammad Syifa Al Ufti alias Electroguy, mewakili band, menyampaikan permohonan maaf kepada institusi Polri.
    Banyak masyarakat yang bertanya-tanya alasan Sukatani mendadak minta maaf dan menarik lagunya.
    Alhasil, spekulasi dari berbagai masyarakat pun terjadi, termasuk dugaan pihak kepolisian mengintervensi Sukatani.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Potret Kepala Daerah PDI-P “Stand By” di Magelang, Ada yang Sudah Berseragam Satpol PP

    Potret Kepala Daerah PDI-P “Stand By” di Magelang, Ada yang Sudah Berseragam Satpol PP

    Potret Kepala Daerah PDI-P “Stand By” di Magelang, Ada yang Sudah Berseragam Satpol PP
    Tim Redaksi
    MAGELANG, KOMPAS.com
    – Sejumlah kepala daerah dari kader PDI-Perjuangan telah berkumpul di sebuah kafe di
    Magelang
    , Jawa Tengah, Sabtu (22/2/2025) sore.
    Mereka berkumpul untuk bersiaga apabila sewaktu-waktu dapat mengikuti
    retreat kepala daerah
    yang digelar di Akademi Militer, Magelang.
    Suasana pertemuan para kepala daerah itu terekam dalam foto yang dibagikan oleh Bupati Tapanuli Tengah
    Masinton Pasaribu
    .
    Berdasarkan foto tersebut, para kepala daerah berbaris untuk berfoto bersama dengan tangan mengepal.
    Foto itu memperlihatkan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung bersama dengan Staf Ahli Kementerian Dalam Negeri Herry Heryawan yang berbaju batik.
    Sejumlah kepala daerah juga telah mengenakan seragam Satuan Polisi Pamong Praja, seragam yang dikenakan kepala daerah peserta retreat pada hari ini.
    Salah satu yang terlihat menggunakan seragam Satpol PP adalah Walikota Yogyakarta, Hasto Wardoyo.
    Masinton mengatakan, pertemuan ini memberikan penjelasan agar seluruh kepala daerah yang berstatus kader
    PDI-P
    bersiaga di sekitar lokasi retreat.
    “Ya tadi kami berkumpul, ada berkisar lima puluhan lebih kepala daerah dari kader-kader PDI Perjuangan, nah tadi kami sudah disampaikan oleh informasi dari Mas Pram,” ujar Masinton, Sabtu.
    Masinton juga menegaskan, pada prinsipnya seluruh kader PDI-P yang menjadi kepala daerah terpilih siap mengikuti retreat kepala daerah, tetapi menunggu kepastian untuk dapat bergabung,
    “Prinsipnya bahwa kami harus siap mengikuti retret ini. Nah jadi prinsipnya kami siap mengikuti retret, dan waktunya kapan, insyaAllah dalam 1-2 hari ini nanti bisa bergabung,” kata dia.
    Masinton juga menjelaskan, PDI-P dalam sikap pemerintahan tetap menjalin hubungan baik antara pemerintah pusat dan daerah.
    Namun untuk sikap politik, Masinton menyebut PDI-P punya sikapnya sendiri dan para kader harus taat dengan keputusan tersebut.
    “Namun, hal yang berbeda adalah ketika dalam keputusan politik. Kami sebagai anggota organisasi partai politik, tentu kami ikut dengan garis politik partai kami. Jadi dalam aspek pemerintahan, kami semua kader PDI Perjuangan tunduk pada keputusan presiden,” imubuh dia.
    Diberitakan sebelumnya, Ketua Umum PDI-P
    Megawati Soekarnoputri
    menginstruksikan kepala daerah dari PDI-P untuk menunda mengikuti retreat di Akademi Militer yang dimulai pada Jumat (21/2/2025) kemarin.
    Surat instruksi tersebut bernomor 7295/IN/DPP/II/2025 yang terbit pada 20 Februari 2025 malam sebagai respons atas penahanan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristiyanto oleh KPK.
    “Diinstruksikan kepada seluruh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah PDI Perjuangan untuk menunda perjalanan yang akan mengikuti retreat di Magelang pada tanggal 21 – 28 Februari 2025,” ujar Megawati dalam surat tersebut, Kamis (20/2/2025).
    Megawati pun meminta kepada semua kepala daerah dari PDI-P yang sudah telanjur berangkat menuju ke lokasi agar berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kepala Daerah PDI-P Tunggu Kepastian untuk Ikut Retreat

    Kepala Daerah PDI-P Tunggu Kepastian untuk Ikut Retreat

    Kepala Daerah PDI-P Tunggu Kepastian untuk Ikut Retreat
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Wali Kota Yogyakarta
    Hasto Wardoyo
    mengatakan, para kepala daerah dari
    PDI-P
    kini tengah menunggu waktu untuk dapat masuk ke Akademi Militer, Magelang, dan mengikuti
    retreat kepala daerah
    .
    Hasto mengatakan, 55 orang kepala daerah dari PDI-P sudah berada di Magelang agar sewaktu-waktu dapat masuk ke Akademi Militer.
    “Bisa saja (masuk ke Akmil) hari ini, atau besok, atau lusa. Makanya ini teman-teman semua
    standby
    di sini,” kata Hasto di Magelang, Sabtu (22/2/2025).
    Hasto pun mengaku tak tahu kapan kepastian mengenai keikutsertaan kepala daearah pada retreat dapat diketahui.
    “Waktunya memang kita belum bisa sampaikan, tapi secepatnya akan ditentukan,” ujar dia.
    Hasto menyebutkan, Gubernur Jakarta
    Pramono Anung
    sudah ditunjuk mewakili PDI-P untuk berkomunikasi dengan Kementerian Dalam Negeri selaku penyelenggara retreat kepala daerah.
    Hasto mengatakan, di satu sisi, Pramono mewakili para kepala daerah asal PDI-P yang sudah siap untuk mengikuti retreat di Akademi Militer.
    Di sisi lain, Pramono juga mewakili pengurus pusat partai untuk menjelaskan kebijakan partai kepada pihak pemerintah dan penyelenggara retreat.
    “Ya mewakili kami-kami yang ada di sini standby untuk masuk, kemudian juga mewakili keputusan-keputusan yang ada di DPP, kemudian juga mengkomunikasikannya dengan pemerintah pusat dan penyelenggara, tentu dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri,” ujar Hasto.
    Sebelumnya, Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri menginstruksikan kepala daerah kader PDI-P agar menunda ikut retreat di Akmil Magelang.
    Surat instruksi tersebut bernomor 7295/IN/DPP/II/2025 yang terbit pada 20 Februari 2025 malam sebagai respons atas penahanan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristiyanto oleh KPK.
    “Diinstruksikan kepada seluruh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah PDI Perjuangan untuk menunda perjalanan yang akan mengikuti retreat di Magelang pada tanggal 21 – 28 Februari 2025,” ujar Megawati dalam surat tersebut, Kamis (20/2/2025).
    Megawati pun meminta kepada semua kepala daerah dari PDI-P yang sudah telanjur berangkat menuju ke lokasi agar berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kepala Daerah PDI-P Tunggu Kepastian untuk Ikut Retreat

    Kepala Daerah PDI-P Sudah Kumpul di Magelang, Siap Ikut Retreat

    Kepala Daerah PDI-P Sudah Kumpul di Magelang, Siap Ikut Retreat
    Tim Redaksi
    MAGELANG, KOMPAS.com
    – Sebanyak 53 kader PDI-Perjuangan yang terpilih menjadi kepala daerah telah berkumpul di
    Magelang
    , Sabtu (22/2/2025), untuk mengikuti orientasi (retreat) di Akademi Militer, Magelang, Jawa Tengah.
    Wali Kota Yogyakarta
    Hasto Wardoyo
    mengatakan, kader-kader
    PDI-P
    telah bersiaga untuk ikut retreat, meski belum menentukan kapan mereka akan masuk ke Akademi Militer.
    “Iya, tadi kan sudah dijelaskan oleh Mas Pram, Pak
    Pramono Anung
    (gubernur Jakarta), bahwa kita semua ini siap untuk mengikuti retreat, dan waktunya, kapan masuknya akan ditentukan,” kata Hasto di Magelang, Jawa Tengah, Sabtu.
    “Makanya semua ini ada
    standby
    di sekitar sini,” ujar dia.
    Hasto menjelaskan, Pramono Anung kini sedang berkomunikasi intens dengan Kementerian Dalam Negeri terkait dengan retreat tersebut.
    Pramono menjadi perwakilan PDI-P agar komunikasi dengan pemerintah terkait retreat bisa lebih lancar.
    “Sehingga komunikasi yang dilakukan Pak Pramono tentu sudah mewakili dua arah, ya mewakili kami-kami yang ada di sini
    standby
    untuk masuk, kemudian juga mewakili keputusan-keputusan yang ada di DPP,” kata Hasto.
    “Kemudian juga mengkomunikasikannya dengan pemerintah pusat dan penyelenggara, tentu dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri,” ujar dia.
    Namun, Hasto enggan menjelaskan apakah dengan perintah siaga tersebut instruksi dari Ketua Umum DPP PDI-P sudah tidak berlaku lagi.
    “Tentang itu (instruksi), Mas Pram yang akan, apa ya, yang akan mempertegas dan juga akan berdiskusi lebih lanjut dengan DPP,” kata Hasto.
    Sebelumnya, Ketua Umm=um PDI-P Megawati Soekarnoputri menginstruksikan kepala daerah kader PDI-P agar menunda ikut retreat di Akmil Magelang.
    Surat instruksi tersebut bernomor 7295/IN/DPP/II/2025 yang terbit pada 20 Februari 2025 malam sebagai respons atas penahanan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristiyanto oleh KPK.
    “Diinstruksikan kepada seluruh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah PDI Perjuangan untuk menunda perjalanan yang akan mengikuti retreat di Magelang pada tanggal 21 – 28 Februari 2025,” ujar Megawati dalam surat tersebut, Kamis (20/2/2025).
    Megawati pun meminta kepada semua kepala daerah dari PDI-P yang sudah telanjur berangkat menuju ke lokasi agar berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Dilaporkan ke Propam, Dirtipidum Polri Bantah Gelapkan Sertifikat Tanah

    Dilaporkan ke Propam, Dirtipidum Polri Bantah Gelapkan Sertifikat Tanah

    Dilaporkan ke Propam, Dirtipidum Polri Bantah Gelapkan Sertifikat Tanah
    Editor
    JAKARTA, KOMPAS.com-
    Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum)
    Bareskrim Polri
    Brigjen
    Djuhandhani Rahardjo Puro
    membantah tuduhan bahwa pihaknya menggelapkan sertifikat tanah.
    Hal ini ia sampaikan merespons laporan dugaan
    penggelapan sertifikat tanah
    yang dilaporkan oleh seseorang bernama Brata Ruswanda terhadap dirinya ke Divisi Propam Polri.
    “Kalau laporan penyidik ataupun menggelapkan itu, ‘kan, harus apa yang digelapkan? Semuanya ada di Bareskrim. Semuanya sesuai aturan yang dilakukan. Kalau dilaporkan sebagai penggelapan, silakan,” kata Djuhandhani, Sabtu (22/2/2025), dikutip dari 
    Antara.
    Ia menjelaskan bahwa mulanya, pihaknya mendapatkan laporan mengenai dugaan pemalsuan dokumen tanah.
     
    Dalam rangka pemeriksaan, pihak pelapor mengirimkan dokumen asli sertifikat tanah sebagai barang bukti.
    Akan tetapi, dalam prosesnya, ditemukan bahwa sertifikat yang menjadi dasar laporan tersebut, adalah palsu berdasarkan hasil laboratorium forensik (labfor).
    “Ada ketentuan dari KUHAP menyatakan bahwa jika barang itu sudah tidak dipakai proses penyidikan, tentu saja dikembalikan kepada pemilik. Dalam proses itu, ‘kan, ada gelar perkara. Gelar perkara yang dilakukan setelah itu saat ini sedang proses. Kalau prosesnya sedang proses gelar, apakah boleh saya serahkan?” ucap Djuhandhani.
    Usai dilaksanakan gelar perkara penyelidikan, ia memastikan bahwa barang bukti tersebut akan dikembalikan, tetapi dengan catatan.
    “Sesuai KUHAP, pasti akan kami kembalikan dengan catatan. Kami akan memberikan catatan bahwa surat ini berdasarkan hasil laboratorium forensik adalah nonidentik. Kami tetap menjaga bahwa jangan sampai surat ini digunakan untuk perbuatan lain,” kata dia.
    Djuhandhani mengeklaim pelaporan terhadapnya dan tiga anak buahnya di Divisi Propam Polri akan menjadi bahan evaluasi..
    “Pada prinsipnya itu koreksi buat kami agar kami tetap profesional dan semua yang kami laksanakan dalam proses penyidikan, insya Allah selalu melalui proses secara profesional,” ujar dia.
    Sebagai informasi, Djuhandhani bersama tiga anak buahnya dilaporkan ke Divisi Propam Polri atas dugaan melakukan penggelapan, menyembunyikan dan menahan tanpa dasar hukum surat-surat berharga.
    Djuhandhani dan anak buah dilaporkan oleh Poltak Silitonga selaku kuasa hukum Brata Ruswanda selaku pemilik surat-surat tersebut.
    Laporan tersebut terdaftar dengan nomor SPSP2/000646/II/2025/BAGYANDUAN, tertanggal 10 Februari 2025.
    Poltak mengatakan bahwa surat tanah asli milik Brata Ruswanda selaku ahli waris, telah diserahkan kepada penyidik Dittipidum Bareskrim Polri selama bertahun-tahun.
    “Sudah tujuh tahun lamanya tidak ada kejelasan, klien kami pun meminta surat itu agar dikembalikan karena sudah tidak percaya lagi terhadap penyidik Dittipidum. Surat asli milik klien kami ditahan tanpa dasar hukum yang jelas dan laporannya menggantung tak ada kejelasan,” ujarnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Mendagri Sebut Kepala Daerah yang Tak Ikut Retret Bakal Rugi Sendiri

    Mendagri Sebut Kepala Daerah yang Tak Ikut Retret Bakal Rugi Sendiri

    Mendagri Sebut Kepala Daerah yang Tak Ikut Retret Bakal Rugi Sendiri
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, mengatakan bahwa kepala daerah yang tidak mengikuti kegiatan orientasi atau retreat akan mengalami kerugian sendiri.
    Menurut dia, retreat yang digelar pada 21-28 Februari 2025 di
    Magelang
    , Jawa Tengah, adalah untuk kepentingan daerah yang akan dipimpin selama periode lima tahun.
    “Nah ini kepentingan daerah lebih penting, dan inilah kepentingan bangsa, kepentingan untuk rakyat masing-masing. Jadi kalau yang tidak mengambil bagian, ya rugi sendiri,” ucap Tito saat konferensi pers di Akademi Militer, Magelang, Jawa Tengah, Sabtu (22/2/2025).
    Tito menjelaskan, dalam retreat ini, para kepala daerah bisa mendapatkan relasi antar daerah dengan cara yang lebih baik.
    Selain itu, kepala daerah juga akan mengenal para menteri yang akan mengisi materi sehingga bisa secara langsung menanyakan kesulitan mereka di daerah.
    Sebab itu, kata Tito, kepala daerah yang tidak hadir akan kehilangan momentum berharga yang ada dalam kegiatan retret.
    “Mereka harus cari sendiri jalur mungkin untuk kenal, atau mungkin kita carikan alternatif lain dengan membuat momentum dengan cara
    zoom meeting
    . Tapi
    zoom meeting
    itu tidak keluar
    chemistry
    -nya,” imbuh dia.
    Adapun kepala daerah yang tidak hadir dalam retret berjumlah 53.
    Dari jumlah tersebut, enam di antaranya mengirimkan alasan, sedangkan 47 lainnya tanpa kejelasan.
    Ditengarai, 47 kepala daerah ini berasal dari kader
    PDI-P
    yang tidak hadir karena instruksi yang dikeluarkan oleh DPP PDI-P, seperti misalnya Bupati Tapanuli Utara Masinton Pasaribu dan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung.
    Kader PDI-P menjadi sorotan setelah Megawati Soekarnoputri meminta agar anggota partai yang terpilih menjadi kepala daerah tidak ikut retret.
    Surat instruksi bernomor 7295/IN/DPP/II/2025 yang terbit pada 20 Februari 2025 malam, sebagai respons atas penahanan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristiyanto oleh KPK.
    “Diinstruksikan kepada seluruh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah PDI Perjuangan untuk menunda perjalanan yang akan mengikuti retret di Magelang pada tanggal 21-28 Februari 2025,” ujar Megawati dalam surat tersebut, Kamis (20/2/2025).
    Megawati pun meminta kepada semua kepala daerah dari PDI-P yang sudah telanjur berangkat menuju ke lokasi agar berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Bagaimana Awal Mula Letkol Eka Wira Dijuluki “King Sparko”?

    Bagaimana Awal Mula Letkol Eka Wira Dijuluki “King Sparko”?

    Bagaimana Awal Mula Letkol Eka Wira Dijuluki “King Sparko”?
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    –
    Letkol Inf Eka Wira Dharmawan
    dikenal dengan julukan ”
    King Sparko
    “. Perwira TNI Angkatan Darat (AD) ini dikenal karena menginspirasi banyak orang lewat dedikasinya terhadap kalistenik dan disiplin militer.
    Kepada
    Brigade Podcast

    Kompas.com,
    Letkol Eka Wira bercerita bagaimana awal mula ia bisa diberikan julukan “King Sparko”.
    Sparko adalah akronim dari Spartan Komando.
    Semua berawal dari perintah pimpinannya di Komando Pasukan Khusus (Kopassus) yang bakal mengadakan lomba peleton tangkas antarbatalyon.
    “Saya waktu itu menjadi Wakil Komandan Batalyon, Wadanyon di Satuan 81 Kopassus Gultor, di mana beliau (Komandan Batalyon) itu memerintahkan saya untuk menyiapkan pasukan untuk lomba peleton tangkas Kopassus,” kata Eka Wira dalam tayangan “Brigade Podcast” di
    channel
    YouTube
    Kompas.com.

    “Jadi ada lomba internal Kopassus untuk menguji kemampuan perorangan dan tim yang dalam bentuk peleton tangkas,” sambung dia.
    Eka beruntung karena memiliki dasar-dasar kemampuan olahraga atas binaan orangtuanya.
    Namun, kemampuan itu bukan faktor tunggal untuk memimpin batalyon dalam lomba peleton tangkas.
    Terlebih, jumlah Batalyon yang dipimpin Eka tak sebanyak Batalyon lain.
    Alhasil, Eka Wira menanamkan motivasi kepada anggotanya lewat cara yang berbeda, yakni melalui menonton film “300” atau yang dikenal “Spartan”.
    “Karena dia hanya 300 orang melawan tentara ribuan puluhan ribu. Kan kita sebenarnya mindsetnya sendiri itu yang kita ubah, kemudian kita harus satu mindset dulu,” terang Eka.
    Namun, motivasi saja tidak cukup. Ia mau tak mau juga menerapkan disiplin militer termasuk kepada anggotanya yang sudah senior.
    Singkat cerita, didikan Eka tersebut mampu menjadikan Satuan 81 Kopassus atau Gultor meraih juara umum dalam lomba peleton tangkas.
    Capaian ini melampaui target komandan batalyon yang meminta Eka hanya sampai target juara 3.
    “Dan di sanalah anggota saya ada yang menangis, memeluk saya, dan mengangkat saya. Bahwa saya menjadi ‘King Spartan’ pada saat itu. Belum ada ‘komando’-nya,” ujar Eka.
    Setelahnya, julukan tambahan “Komando” disematkan ketika pimpinan Kopassus kala itu, Wakil Komandan Jenderal (Wadanjen) Kopassus, Letjen TNI Richard Tampubolon, sekarang Kepala Staf Umum (Kasum) TNI, mulai melihat dedikasi Eka di bidang olahraga kalistenik.
    “Atas perintah beliau (Richard Tampubolon), coba lah dimasukan nama komando di sana (Spartan). Di dalam komunitas ini sebagai ajang kita teritorial juga ke masyarakat,” kata Eka.
    “Bahwasanya ini olahraga dikemasnya di Kopassus, akhirnya saat itu lah diubah jadi Spartan Komando, disingkat jadi Sparko,” tambahnya.
    Komunitas Sparko pun berkembang tidak hanya di internal Kopassus, melainkan juga ke masyarakat.
    Dari situ Eka tidak hanya melatih prajurit Kopasus tetapi juga masyarakat.
    Melatih masyarakat tentu ada perbedaan dan cara-cara tersendiri yang dilalui oleh Eka.
    Seperti apa cerita lengkapnya? Saksikan
    Brigade Podcast
    yang tayang di YouTube
    Kompas.com
     
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.