Category: Kompas.com Nasional

  • Jadi Penasihat Danantara, SBY: Kita Kawal, untuk Kepentingan Semua Rakyat

    Jadi Penasihat Danantara, SBY: Kita Kawal, untuk Kepentingan Semua Rakyat

    Jadi Penasihat Danantara, SBY: Kita Kawal, untuk Kepentingan Semua Rakyat
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Presiden ke-6 sekaligus Ketua Majelis Tinggi Partai (MTP) Demokrat
    Susilo Bambang Yudhoyono
    (SBY) mengatakan Daya Anagata Nusantara (
    Danantara
    ) diluncurkan demi kepentingan rakyat.
    SBY menegaskan, Danantara tidak dihadirkan hanya untuk sebagian rakyat saja.
    Hal tersebut disampaikan SBY dalam Kongres ke-6
    Partai Demokrat
    di Hotel Ritz-Carlton, Jakarta, Senin (24/2/2025).
    “Kita juga perlu memastikan dalam konteks pengawalan tadi, agar semua agenda pemerintah, termasuk keberadaan Danantara yang hari ini telah diluncurkan Presiden, kita kawal,” ujar SBY.
    “Kita pastikan semua benar-benar untuk kepentingan rakyat,
    for the people
    , kepentingan seluruh rakyat, bukan kepentingan sebagian rakyat,” sambungnya.
    Menurut SBY, Demokrat sangat menjunjung tinggi etika dalam pemerintahan Prabowo Subianto.
    Dia menegaskan akan ikut mengawal berjalannya Danantara.
    “Ini etika yang harus kita junjung tinggi. Bagi Partai Demokrat, sebagai bagian dalam pemerintahan Presiden Prabowo,” imbuh SBY.
    Adapun SBY dan Joko Widodo hadir dalam peluncuran Danantara hari ini di Istana. Keduanya didapuk sebagai penasihat Danantara. 
    Kehadiran para mantan presiden sebagai penasihat bertujuan untuk memastikan lembaga ini dikawal oleh tokoh-tokoh berintegritas yang memiliki kepedulian terhadap kepentingan bangsa.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Panja Haji: Lion Air Bakal Angkut 10 Persen Jemaah Haji 2025

    Panja Haji: Lion Air Bakal Angkut 10 Persen Jemaah Haji 2025

    Panja Haji: Lion Air Bakal Angkut 10 Persen Jemaah Haji 2025
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Ketua Panitia Kerja (Panja) Haji, Singgih Januratmoko mengatakan, maskapai
    Lion Air
    akan mengangkut sekitar 10 persen jemaah haji 1446 Hijriah atau 2025.
    Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI itu mengatakan, Indonesia telah bekerja sama dengan dua maskapai pesawat sebelumnya, yakni
    Garuda Indonesia
    dan Saudi Airlines.
    “Garuda sama Saudi ya, tapi kemarin kita memang ingin ada tambahan satu lagi, Pak Prabowo juga mungkin ada satu lagi, jadi untuk perbandingan,” ujar Singgih di Gedung DPR RI Senayan, Jakarta Pusat, Senin (24/2/2025).
    “Sementara sih masih Lion enggak terlalu banyak ya, baru 10 persen (untuk angkut jemaah haji),” tambah dia.
    Singgih mengatakan, penambahan satu maskapai Lion Air sebagai salah satu upaya pemerintah untuk memberikan pelayanan terbaik bagi jemaah haji.
    “Jadi kita nanti ada kompetisi lah antara mereka dengan tiga perusahaan, dan otomatis akan berikan pelayanan yang terbaik,” tuturnya.
    Singgih menuturkan, Presiden RI
    Prabowo Subianto
    memberikan arahan bahwa penambahan maskapai pesawat untuk jemaah haji mulai dilakukan untuk tahun ini.
    “Permintaan Pak Prabowo itu buat tahun ini, kalau harapan kita dengan adanya beberapa maskapai kan saling berkompetisi, memberikan pelayanan terbaik,” imbuh dia.
    Sebelumnya diberitakan, Direktur Jenderal Penyelenggara Haji dan Umrah Kementerian Agama (Kemenag) Hilman Latief, mengungkapkan ada tiga maskapai penerbangan yang akan melayani
    jemaah haji 2025
    .
    Ketiga maskapai tersebut adalah Garuda Indonesia, Lion Air Group, dan Saudi Airlines.
    “Untuk yang hadir bersama kita, dari empat maskapai, ada dua maskapai, yaitu Garuda Airlines, kemudian juga ada Lion Group, Saudi Airlines untuk vendor di luar negerinya. Jadi di dalam negeri ada 2, di luar negeri ada 1,” ujar Hilman dalam rapat antara Kemenag dan Komisi VIII DPR di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, pada Senin (6/1/2025).
    Pemerintah juga mempertimbangkan Citilink Indonesia untuk menjadi salah satu maskapai penerbangan haji.
    Hilman menjelaskan, dari maskapai dalam negeri, hanya Garuda dan Lion Air yang secara administratif memenuhi syarat.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kader Demokrat Kebingungan Saat Ditinggal Anies, AHY: Apalagi Saya…

    Kader Demokrat Kebingungan Saat Ditinggal Anies, AHY: Apalagi Saya…

    Kader Demokrat Kebingungan Saat Ditinggal Anies, AHY: Apalagi Saya…
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Ketua Umum
    Partai Demokrat

    Agus Harimurti Yudhoyono
    (AHY) mengungkapkan, banyak kader Demokrat yang kebingungan ketika Demokrat ditinggal oleh
    Anies Baswedan
    menjelang Pemilihan presiden (Pilpres) 2024 lalu.
    AHY menyebutkan, para kader bingung karena sudah terlanjur memasang spanduk dan baliho untuk mendukung pencalonan Anies.
    “Belum lagi ketika kita bubar jalan dengan poros koalisi sebelumnya. Banyak yang bingung, betul?” ujar AHY dalam
    Kongres ke-6 Partai Demokrat
    , Senin (24/2/2025).
    AHY mengenang, ketika mendapatkan laporan kebingungan itu, ia juga mengakui bahwa ia ikut bingung atas dinamika politik yang terjadi
    “Terus saya jawabannya gini, ‘apalagi saya, Pak. Kalau bapak bingung, apalagi saya,’” kata AHY disambut tawa.
    Meski demikian, AHY menegaskan, kebingungan itu hanya berlangsung selama dua minggu saja.
    Dia menyebut Allah SWT memberi jalan kepada Demokrat untuk menentukan pilihan yang lebih baik, yakni mendukung Prabowo Subianto yang akhirnya keluar sebagai pemenang
    Pilpres 2024
    .
    “Tapi cukup dua minggu bingungnya. Mengapa hanya dua minggu? Waktu yang tersedia memang sempit. Tapi Allah beri jalan kepada kita menentukan pilihan lebih baik. Jadi alhamdulillah bapak/ibu sekalian, kita bisa move on dengan cepat dan ambil peluang yang sempit. Tapi insya Allah membawa kebaikan,” ujar AHY.
    Diketahui, agenda utama Kongres ke-6 Partai Demokrat adalah pemilihan ketua umum periode 2025-2030.
    Menurut Deputi Balitbang Partai Demokrat Syahrial Nasution, seluruh pemilik hak suara Demokrat meminta AHY kembali memimpin partai selama 5 tahun ke depan.
    “Sesuai keinginan struktur dari tingkat bawah pemilik hak suara, yaitu DPC dan DPD, seluruhnya meminta kesediaan Mas AHY untuk kembali memimpin Demokrat periode 2025-2030,” ujar Syahrial kepada Kompas.com, Senin (24/2/2025).
    Selain itu, Syahrial mengatakan, para pemegang hak suara juga meminta Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) kembali menjadi Ketua Majelis Tinggi Partai (MTP) Demokrat.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • AHY dan SBY Tiba di Lokasi Kongres Demokrat, Ketum Ditetapkan Malam Ini

    AHY dan SBY Tiba di Lokasi Kongres Demokrat, Ketum Ditetapkan Malam Ini

    AHY dan SBY Tiba di Lokasi Kongres Demokrat, Ketum Ditetapkan Malam Ini
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com – 
    Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat
    Susilo Bambang Yudhoyono
    (SBY) dan Ketua Umum Partai Demokrat
    Agus Harimurti Yudhoyono
    (AHY) telah tiba di arena Kongres ke-6 Partai Demokrat di Hotel Ritz-Carlton, Jakarta, Senin (24/2/2025) sore.
    Pantauan Kompas.com di lokasi, AHY dan SBY datang bersamaan dengan mengenakan jas Demokrat berwarna biru.
    Selain SBY dan AHY, Wakil Ketua MPR dari Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) juga ikut hadir.
    Acara pembukaan kongres dimulai dengan mengenang Bendahara Umum Partai Demokrat Renville Antonio, yang baru saja meninggal dunia akibat kecelakaan.
    AHY menyebut Renville sebagai kader terbaik Demokrat.
    “Salah satu kader terbaik Demokrat yang baru-baru ini berpulang ke Rahmatullah, Bendum Demokrat Mas Renville Antonio,” ujar AHY.
    Suaranya terdengar terisak saat membeberkan bahwa Renville ikut menyiapkan
    Kongres Demokrat
    secara baik.
    “Almarhum begitu semangat untuk bisa menghadirkan Kongres yang baik ini. Dan hari ini saya rasa almarhum tersenyum menyaksikan kita berkumpul dalam suasana suka cita. Lanjutkan perjuangan. Menatap masa depan kita dengan penuh harapan. Oleh karena itu, saya ajak kita semua untuk berdoa,” kata AHY.
    Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menjadi calon tunggal Ketua Umum (Ketum) Partai Demokrat periode 2025-2030.
    Menurut Deputi Balitbang Partai Demokrat Syahrial Nasution, seluruh pemilik hak suara Demokrat meminta AHY kembali memimpin partai selama 5 tahun ke depan.
    “Sesuai keinginan struktur dari tingkat bawah pemilik hak suara, yaitu DPC dan DPD, seluruhnya meminta kesediaan Mas AHY untuk kembali memimpin Demokrat periode 2025-2030,” ujar Syahrial kepada Kompas.com, Senin (24/2/2025).
    Selain itu, Syahrial mengatakan, para pemegang hak suara juga meminta Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) kembali menjadi Ketua Majelis Tinggi Partai (MTP) Demokrat.
    Syahrial menegaskan penetapan Ketum dan Ketua MTP Demokrat bakal dilakukan malam ini.
    “Termasuk meminta kesediaan Pak SBY kembali menjabat sebagai Ketua MTP,” kata Syahrial.
    “Malam ini (ditetapkan),” imbuh dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Danantara Bisa Terima Dana dari Asing dan Buka Peluang Joint Venture

    Danantara Bisa Terima Dana dari Asing dan Buka Peluang Joint Venture

    Danantara Bisa Terima Dana dari Asing dan Buka Peluang Joint Venture
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Kepala Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (
    Danantara
    )
    Rosan Perkasa Roeslani
    mengungkapkan bahwa Danantara bisa menerima dana investasi dari negara lain dan membuka peluang
    joint venture
    .
    Joint venture
    adalah bentuk kerja sama antara dua atau lebih perusahaan yang sepakat untuk bekerja bersama dalam mencapai tujuan tertentu.
    “Bisa (terima dari luar negeri). Kita bisa
    open
    untuk bersama dengan mereka. Kita terbuka kok, tadi disampaikan kita terbuka (untuk menerima
    joint venture
    ),” kata Rosan usai peresmian Danantara di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (24/2/2025).
    Menurut Rosan, keberadaan aset milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang dikelola Danantara justru akan memberikan keyakinan dan kepastian bagi para investor yang ingin masuk ke Indonesia, termasuk investor yang mengajukan
    joint venture
    .
    Nantinya, Danantara akan mengarahkan prioritas investasi yang sesuai dengan kebutuhan dan rencana dibentuknya lembaga pengelola investasi tersebut.
    Proyek yang menjadi fokus antara lain hilirisasi nikel, bauksit, tembaga, pembangunan pusat data, kecerdasan buatan, kilang minyak, pabrik petrokimia, produksi pangan dan protein, akuakultur, serta energi terbarukan.
    “Karena kenapa? Kita tidak hanya meminta mereka untuk masuk ke Indonesia, tapi kita juga investasi bareng (joint) dengan mereka. Jadi istilahnya
    we put skin of the game
    gitu. Jadi akan memberikan kenyamanan buat mereka bahwa, ‘Oh, pemerintah Indonesia taruh duit juga kok’. Gitu, ya,” ucap Rosan.
    Pada tahap awal, investasi Danantara bakal mencapai 20 miliar dollar AS atau sekitar Rp 326 triliun.
    Dana ini bersumber dari efisiensi anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.
    Lebih lanjut, Rosan mengungkapkan bahwa pemerintah telah menargetkan total aset yang akan dikelola mencapai lebih dari 900 miliar dollar AS (sekitar Rp 14.000 triliun).
    Dana 900 miliar dollar AS merupakan kombinasi dari seluruh aset BUMN di Indonesia.
    Oleh karenanya, ia berharap keberadaan Danantara akan meningkatkan minat investor.
    “Jadi kita terbuka justru harapannya dengan adanya Danantara ini, ya investasi yang masuk juga makin meningkat sehingga bisa mengakselerasi pertumbuhan perekonomian kita ke depannya,” jelas dia.
    Sebelumnya diberitakan, Prabowo meresmikan BPI Danantara di Istana Kepresidenan Jakarta, hari ini.
    Melalui Danantara, pemerintah akan menginvestasikan sumber daya alam serta aset-aset negara sehingga diharapkan badan ini dapat mendorong berbagai proyek yang memiliki dampak besar dan berkelanjutan bagi Indonesia.
    Danantara akan mengkonsolidasikan Indonesia Investment Authority (INA) dan tujuh badan usaha milik negara (BUMN).
    Tujuh BUMN yang telah tergabung dalam Danantara sebagai tahap awal ialah Bank Mandiri, Bank BRI, PLN, Pertamina, BNI, Telkom Indonesia, dan MIND ID.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Jadi COO Danantara, Dony Oskaria Punya Harta Rp 29,8 Miliar

    Jadi COO Danantara, Dony Oskaria Punya Harta Rp 29,8 Miliar

    Jadi COO Danantara, Dony Oskaria Punya Harta Rp 29,8 Miliar
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Wakil Menteri (Wamen) Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
    Dony Oskaria
    ditunjuk menjadi Chief Operating Officer (COO) Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI
    Danantara
    ).
    Peluncuran lembaga ini dilakukan oleh Presiden
    Prabowo
    Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (24/2/2025).
    Berdasarkan data Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) tanggal penyampaian ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 29 Maret 2024, Dony memiliki total harta kekayaan sebesar Rp 29,8 miliar atau tepatnya Rp 29.884.952.812.
    Harta kekayaan terbesar yang dimiliki Dony Dony berupa tanah dan bangunan dengan nilai keseluruhan sebesar Rp 19.811.150.000.
    Dikutip dari lama
    elhkpn.kpk.go.id
    , Dony tercatat memiliki lima bidang tanah dan bangunan dari hasil sendiri yang tersebar di Jakarta Selatan dan Kota Padang, Sumatera Barat.
    Selain itu, Dony Oskaria memiliki alat transportasi dan mesin dari hasi sendiri dengan nilai keseluruhan sebesar 2,7 miliar.
    Dengan rincian, satu unit mobil Toyota Alphard tahun 2015 senilai Rp 1.100.000.000, dan satu unit mobol Mini Cooper tahun 2020 senilai Rp 1.675.000.000.
    Dony juga memiliki surat berharga senilai Rp 17.628.100.000; harta bergerak lainnya sebesar Rp 840.000.000, serta kas dan setara kas senilai Rp 5.628.520.261.
    Kemudian, dalam LHKPN, Dony Oskaria tercatat memiliki uutang sebesar Rp 16.797.817.449.
    Dengan demikian, total kekayaan Dony Oskarian sebesar Rp 29.884.952.812 setelah dikurangi utangnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Menkomdigi Minta Platform Digital Perketat Teknologi Pembatasan Usia

    Menkomdigi Minta Platform Digital Perketat Teknologi Pembatasan Usia

    Menkomdigi Minta Platform Digital Perketat Teknologi Pembatasan Usia
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Komunikasi dan Digital (
    Menkomdigi
    ) Meutya Hafid menegaskan bahwa
    platform digital
    harus bertanggung jawab penuh dalam melindungi anak-anak dari konten negatif.
    Dalam audiensi dengan perwakilan
    TikTok
    di Kantor Kementerian Komdigi, Jakarta Pusat, Meutya menuntut agar platform digital untuk segera memperketat penerapan teknologi verifikasi usia guna memastikan keamanan anak-anak di ruang digital.

    Platform digital
    tidak boleh lagi abai. Mereka harus memastikan teknologi pembatasan usia diterapkan dengan ketat dan efektif,” kata Meutya dalam keterangan resmi, dikutip
    Kompas.com
    , Senin (24/2/2025).
    “Keselamatan anak-anak adalah prioritas, dan kami akan memastikan regulasi ini ditegakkan,” ujarnya lagi menegaskan.
    Meutya menekankan bahwa regulasi perlindungan anak di ruang digital yang sedang disusun akan mengatur kewajiban platform digital secara lebih tegas agar tidak ada celah bagi pelanggaran.
    “Tidak ada ruang untuk kelalaian. Platform harus bertindak nyata dan bekerja sama dengan pemerintah untuk menciptakan lingkungan digital yang aman bagi generasi muda,” katanya.
    Meutya juga menegaskan bahwa kerja sama antara pemerintah dan platform digital harus menghasilkan tindakan konkret, bukan sekadar wacana.
    “Kami mengingatkan platform digital untuk memastikan anak-anak hanya mengakses konten yang sesuai dengan usia mereka. Kepatuhan terhadap regulasi ini tidak bisa ditawar,” ujarnya.
    VP Global Public Policy TikTok, Helena Lersch menyampaikan bahwa TikTok telah menerapkan berbagai pembatasan bagi akun pengguna berusia anak-anak, termasuk pengaturan terkait pesan pribadi, komentar, siaran langsung, dan notifikasi.
    “Kami memiliki fitur khusus yang dirancang untuk melindungi pengguna berusia 13 hingga 15 tahun,” kata Helena.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Istana Ungkap Mantan Presiden Jadi Penasihat di Danantara

    Istana Ungkap Mantan Presiden Jadi Penasihat di Danantara

    Istana Ungkap Mantan Presiden Jadi Penasihat di Danantara
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Kepala Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengungkapkan,
    mantan presiden
    akan menjadi penasihat Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (
    Danantara
    ) yang baru saja diluncurkan pada Senin (24/2/2025) hari ini.
    Hasan menyatakan, para mantan presiden ditunjuk menjadi pengawas Danantara agar badan tersebut benar-benar dikawal dan dijaga oleh figur berintegritas.
    “Nanti mantan-
    mantan Presiden
    itu akan diajak untuk menjadi penasihat, agar lembaga ini betul-betul dikawal, dijaga oleh figur-figur yang penuh integritas dan memang cinta Indonesia,” kata Hasan usai peluncuran Danantara di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin.
    Presiden keenam
    Susilo Bambang Yudhoyono
    dan Presiden ketujuh
    Joko Widodo
    pun ikut hadir dalam peresmian Danantara oleh Presiden
    Prabowo Subianto
    .
    Sementara itu, Hasan menyebutkan Danantara bakal dikepalai oleh Menteri Investasi Rosan Perkasa Roeslani.
    Rosan akan dibantu oleh Wakil Menteri BUMN Dony Oskaria dan pengusaha Pandu Sjahrir.
    Dony menjadi Chief Operating Officer (COO) Danantara, sementara Pandu, yang juga keponakan Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan, menjadi Chief Investment Officer (CIO) Danantara.
    “Bapak Dony Oskaria sebagai holding operasional, karena Danantara ada dua holding, holding operasional dan holding investasi, dan Bapak Pandu Sjahrir yang akan memegang holding investasi,” ucap Hasan.
    Sementara itu, pemerintah sudah menunjuk Erick Thohir sebagai Ketua Dewan Pengawas Danantara.
    Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ini akan didampingi oleh Muliaman Darmansyah Hadad sebagai Wakil Ketua Dewan Pengawas.
    Diberitakan sebelumnya, Prabowo meresmikan BPI Danantara di Istana Kepresidenan Jakarta hari ini.
    Kepala Negara sudah menandatangani Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 30 Tahun 2025 tentang Pengangkatan Dewan Pengawas dan Badan Pelaksana Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara.
    Mantan Menteri Pertahanan ini juga menandatangani UU Nomor 1 Tahun 2025 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kelola Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara.
    Melalui Danantara, pemerintah akan menginvestasikan sumber daya alam serta aset-aset negara sehingga diharapkan badan ini dapat mendorong berbagai proyek yang memiliki dampak besar dan berkelanjutan bagi Indonesia.
    Danantara akan mengkonsolidasikan Indonesia Investment Authority (INA) dan tujuh badan usaha milik negara (BUMN).
    Tujuh BUMN yang telah tergabung dalam Danantara sebagai tahap awal ialah Bank Mandiri, Bank BRI, PLN, Pertamina, BNI, Telkom Indonesia, dan MIND ID.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Apa yang Dilewatkan Pramono Anung dkk karena Tunda Ikut Retreat Kepala Daerah?

    Apa yang Dilewatkan Pramono Anung dkk karena Tunda Ikut Retreat Kepala Daerah?

    Apa yang Dilewatkan Pramono Anung dkk karena Tunda Ikut Retreat Kepala Daerah?
    Tim Redaksi
    MAGELANG, KOMPAS.com –
    Orientasi kepala daerah di Akademi Militer Magelang telah memasuki hari keempat, Senin (24/2/2025), yang artinya sudah setengah jalan.
    Beragam kegiatan sudah berlalu dan kegiatan-kegiatan itu tak bisa diulang oleh 46 kepala daerah kader PDI-Perjuangan yang menunda keikutsertaan mereka dalam retreat ini.
    Mereka baru mengikuti retreat belakangan karena Ketua Umum DPP
    PDI-P

    Megawati Soekarnoputri
    menginstruksikan kepala daerah dari PDI-P untuk menunda ikut retreat yang dimulai pada Jumat (21/2/2025).
    Menteri Dalam Negeri
    Tito Karnavian
    mengungkapkan, setidaknya ada 51 kepala daerah kader PDI-P menghadiri retreat sejak hari pertama.
    Menurut data Kemendagri, ada 46 kepala daerah PDI-P yang menunda kehadiran mereka.
    Gubernur Jakarta Pramono Anung, Gubernur Bali I Wayan Koster, hingga Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu masuk daftar 46 kepala daerah tersebut.
    Namun, Tito mengungkapkan bahwa sebagian kepala daerah dari PDI-P yang sempat menunda kini berangsur-angsur mulai mengikuti retreat, meski ia tidak mengungkap identitas mereka.
    Lantas, apa saja yang mereka lewatkan selama menunda mengikut retreat?
    Hari pertama
    retreat kepala daerah
    terhitung pada Jumat (21/2/2025).
    Tak banyak kegiatan yang dilakukan karena para kepala daerah baru selesai dilantik di Jakarta pada Kamis (20/2/2025) dan kembali ke daerah mereka masing-masing.
    Hari pertama diperuntukkan sebagai acara penyambutan, 450 kepala daerah disambut di gerbang Akmil Magelang dengan marching band.
    Para kepala daerah ini juga berseragam komponen cadangan (Komcad) pertahanan negara.
    Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya, menjelaskan, di hari pertama ada banyak kepala daerah yang terlambat, khususnya untuk wilayah Indonesia Timur.
    Keterlambatan ini dikarenakan pesawat yang mereka gunakan mengalami
    delay
    .
    Selain itu, terdapat 47 kepala daerah yang disebut tidak hadir tanpa alasan yang jelas.
    Hari pertama kemudian ditutup dengan acara makan malam bersama dan ramah tamah dengan Menteri Dalam Negeri.
    Memasuki hari kedua, para kepala daerah mengawali kegiatan dengan senam pagi yang diikuti oleh Mendagri Tito Karnavian dan Wamendagri Bima Arya.
    Mereka kemudian melanjutkan kegiatan dengan upacara pembukaan yang dipimpin Wamendagri Bima Arya sebagai kepala sekolah retreat kepala daerah.
    Setelah pembukaan, dilanjutkan dengan pengarahan program dan ceramah geopolitik.
    Khusus ceramah tentang geopolitik ini akan diisi oleh Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Ace Hasan Syadzily.
    Kemudian dilanjutkan oleh Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin dengan pokok pembahasan Asta Cita dan sistem pertahanan negara RI.
    Pada hari kedua ini juga, para kader PDI-P yang menunda ikut retreat berkumpul di Magelang.
    Dipimpin Gubernur Jakarta, Pramono Anung, para kepala darah dari PDI-P mencoba membuka komunikasi dengan Kemendagri lewat staf ahli Kemendagri, Herry Heryawan.
    Memasuki hari ketiga retreat kepala daerah, beberapa peserta mulai bertumbangan.
    Tiga kepala daerah harus dirujuk ke rumah sakit, dua di antaranya harus menjalani rawat inap.
    Bima enggan menyebut siapa saja kepala daerah yang dirujuk ke rumah sakit karena kelelahan.
    Namun, dia memastikan bahwa kondisi ketiga kepala daerah tidak terlalu parah sehingga kemungkinan bisa segera sembuh.
    Selain tiga kepala daerah yang dirujuk ke RS, dua kepala daerah juga harus beristirahat di tenda karena alasan kesehatan.
    Bima mengatakan, bagi kepala daerah yang memerlukan waktu istirahat diperbolehkan, dengan harapan bisa kembali fit keesokan harinya.
    Meski ada peserta yang sakit, Bima mengatakan, jadwal pemberian materi retreat tidak berubah dari rencana semula.
    Kepala daerah yang sakit nantinya akan diminta menyesuaikan diri dan tidak dipaksa ikut jika benar-benar dalam kondisi tidak sehat.
     
    “Yang menyesuaikan adalah yang sakitnya. Karena jadwalnya sudah dirancang sedemikian rupa, sehingga sangat padat. Tapi kalau kondisinya tidak mungkin, silakan, dan istirahat di tenda atau ritme. Supaya bisa fit pada pemerintahan berikutnya,” tutur dia.
    Di luar kondisi para peserta, kegiatan yang dilakukan di hari ketiga ini diawali dengan ibadah sesuai dengan keyakinan dan di rumah ibadah masing-masing.
    Mereka kemudian melanjutkan sesi materi yang disampaikan Lembaga Ketahanan Nasional dan Menteri Keuangan Sri Mulyani.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Prabowo Teken Keppres tentang Organisasi dan Tata Kelola BPI Danantara

    Prabowo Teken Keppres tentang Organisasi dan Tata Kelola BPI Danantara

    Prabowo Teken Keppres tentang Organisasi dan Tata Kelola BPI Danantara
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Presiden RI
    Prabowo Subianto
    meneken keputusan presiden (keppres) terkait organisasi dan tata kelola Badan Pengelolaan Investasi (BPI)
    Daya Anagata Nusantara
    (
    Danantara
    ).
    Keppres ini diteken Prabowo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (24/2/2025), menjelang peresmian peluncuran BPI Danantara.
    “Saya juga menandatangani
    Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 2025
    tentang pengangkatan dewan pengawas dan badan pelaksana
    Badan Pengelola Investasi
    dan Daya Anagata Nusantara,” kata Prabowo.
    Selain itu, Presiden RI juga menandatangani Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
    Prabowo juga turut menandatangani peraturan pemerintah terkait Danantara.
    “Dan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2025 tentang organisasi dan tata kelola Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara,” ucapnya.
    Diketahui, Prabowo dijadwalkan untuk meresmikan BPI Danantara pada pukul 10.00 WIB hari ini.
    Melalui Danantara, pemerintah akan menginvestasikan sumber daya alam serta aset-aset negara sehingga diharapkan badan ini dapat mendorong berbagai proyek yang memiliki dampak besar dan berkelanjutan bagi Indonesia.
    Danantara akan mengonsolidasikan Indonesia Investment Authority (INA) dan tujuh badan usaha milik negara (BUMN).
    Tujuh BUMN yang telah tergabung dalam Danantara sebagai tahap awal ialah Bank Mandiri, Bank BRI, PLN, Pertamina, BNI, Telkom Indonesia, dan MIND ID.
    Terkait peresmian Danantara ini juga sudah diumumkan Prabowo jauh-jauh hari dalam forum internasional, World Governments Summit 2025 di Dubai, Uni Emirat Arab, yang dihadiri secara virtual.
    Di situ, Presiden RI ini mengumumkan Daya Anagata Nusantara akan mengelola lebih dari 900 miliar dollar AS (sekitar Rp 14.000 triliun).
    “Lebih jauh lagi, kami tengah mempersiapkan peluncuran Danantara Indonesia, sovereign wealth fund terbaru kami, yang menurut evaluasi awal kami akan mengelola lebih dari 900 miliar dollar AS aset dalam pengelolaan (AUM),” ujar Prabowo, dalam siaran pers yang diterima pada Kamis (13/2/2025).
    Prabowo menjelaskan bahwa Danantara akan menginvestasikan sumber daya alam dan aset negara ke dalam proyek-proyek yang berkelanjutan dan berdampak tinggi di berbagai sektor, termasuk energi terbarukan, manufaktur canggih, industri hilir, dan produksi pangan.
    Dia berharap semua proyek tersebut dapat berkontribusi pada pencapaian target pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 8 persen.
    Menurut Kepala Negara, pendanaan awal untuk Danantara diproyeksi mencapai 20 miliar dollar AS. “Pendanaan awal di tahun ini akan mencapai 20 miliar dollar AS. Saya rasa ini akan menjadi langkah yang transformatif. Kami berencana untuk memulai sekitar 15 hingga 20 proyek bernilai miliaran dollar, yang akan menciptakan nilai tambah yang signifikan bagi negara kami,” ungkapnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.