Xcloud.id

Category: Kompas.com Nasional

  • Lembaga Filantropi hingga Pengelola Zakat Dapat Akses DTSEN untuk Salurkan Bantuan

    Lembaga Filantropi hingga Pengelola Zakat Dapat Akses DTSEN untuk Salurkan Bantuan

    Lembaga Filantropi hingga Pengelola Zakat Dapat Akses DTSEN untuk Salurkan Bantuan
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar menyatakan,
    lembaga filantropi
    hingga pengelola zakat, infak, dan sedekah dapat menggunakan 
    Data Tunggal Sosial Ekonomi
    Nasional (
    DTSEN
    ).
    Cak Imin
    , sapaan akrabnya, menjelaskan bahwa akses itu dibuka agar lembaga-lembaga itu dapat berpartisipasi dalam menanggulangi kemiskinan secara sinergi dengan pemerintah dan tapat sasaran,
     
    “Kita juga bersyukur
    data tunggal sosial ekonomi
    nasional ini akan mempermudah keterlibatan filantropi, lembaga-lembaga kemasyarakatan sosial, dan lembaga berbasis keagamaan serta keumatan zakat, infak, sedekah, dan lembaga keagamaan yang memiliki kegiatan bantuan sosial,” kata Cak Imin di Kantor Kemenko PM, Jakarta, Kamis (27/2/2025).
    “Sehingga partisipasi yang dilakukan pemerintah dengan yang dilakukan badan-badan sosial lainnya non-pemerintah bisa bersinergi,” ujar dia.
    Menurut Cak Imin, dana sosial berbasis keagamaan  dapat dikelola lebih terukur dengan menggunakan data yang sama dengan yang dimiliki pemerintah.
    Harapannya, bantuan dari pemerintah dan badan sosial non-pemerintah bisa lebih terkoordinasi dan tepat sasaran.
    Ketua umum Partai Kebangkitan Bangsa ini menambahkan pemerintah tengah menyusun Rancangan Undang-Undang (RUU) terkait lembaga bantuan sosial dan perlindungan sosial nonpemerintah untuk memastikan kepastian hukum dalam penyaluran bantuan.
    “Mereka merasa sudah waktunya diberi satu regulasi yang memberi kepastian. Tapi tahap awal tentu dalam koordinasi yang lebih serius,” kata dia.
    Cak Imin menegaskan bahwa semua bantuan sosial, baik dari pemerintah maupun lembaga sosial, harus berbasis data tunggal agar tidak terjadi tumpang tindih dalam penyaluran bantuan dan upaya
    pengentasan kemiskinan
    bisa lebih efektif.
    “Pada akhirnya, semua harus menggunakan data tunggal agar upaya kita dalam menanggulangi kemiskinan lebih tepat sasaran dan tidak tumpang tindih,” ujar Cak Imin.
    DTSEN merupakan integrasi tiga pangkalan data utama, yaitu Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, Registrasi Sosial Ekonomi, Registrasi Sosial Ekonomi, dan Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.
    Konsolidasi data ini kemudian diuji silang oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) milik Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) guna memastikan akurasi data.
    Ke depan, DTSEN akan menjadi acuan baru bagi seluruh kementerian dan lembaga maupun pemerintah daerah (pemda) untuk penyaluran bantuan sosial (bansos) dan program pemberdayaan yang lebih tepat sasaran.
     
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Lembaga Filantropi hingga Pengelola Zakat Dapat Akses DTSEN untuk Salurkan Bantuan

    Guru Non-ASN yang Terdaftar dalam DTSEN Bakal Dapat Bansos

    Guru Non-ASN yang Terdaftar dalam DTSEN Bakal Dapat Bansos
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Guru non-Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terdaftar dalam Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (
    DTSEN
    ) akan mendapatkan bantuan sosial (bansos) dari negara.
    Hal ini disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat
    Muhaimin Iskandar
    saat menggelar rapat tingkat menteri membahas penyempurnaan DTSEN.
    “Pemerintah akan memastikan DTSEN ini juga berdampak nyata bagi seluruh bentuk-bentuk bantuan sosial, termasuk bantuan sosial kepada para guru non-ASN,” kata Muhaimin Iskandar di Kantor Kemenko PM, Jakarta Pusat, Kamis (27/2/2025).
    Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) Suharti mengatakan bahwa rencana ini merupakan janji Presiden RI
    Prabowo Subianto
    .
    Namun, saat ini Kemendikdasmen masih melakukan pemadanan data terkait berapa jumlah guru yang akan menerima bansos.
    “Sekarang dalam proses pemadanan data dengan DTSEN. Jadi, saya belum bisa menyebutkan berapa angkanya dan berapa dana per gurunya, sedang dalam penggodokan,” kata dia.
    Sebelumnya diberitakan, pemerintah berencana memberikan bantuan uang tunai (cash transfer) kepada guru non-Aparatur Sipil Negara (ASN) atau guru honorer yang belum mendapat sertifikasi.
    Hal tersebut menjadi bagian dari peningkatan kesejahteraan guru yang tengah diprioritaskan.
    “Pemerintah sedang membahas usaha meningkatkan kesejahteraan guru non-ASN yang belum dapat sertifikasi melalui bantuan cash transfer,” kata Presiden Prabowo Subianto dalam acara Puncak Peringatan Hari Guru Nasional di Velodrome Rawamangun, Jakarta Timur, Kamis (28/11/2024).
    Adapun besaran dan jumlah penerimanya akan diumumkan tahun 2025.
    Sebab, penerima harus didata terlebih dahulu oleh Badan Pusat Statistik (BPS).
    “Sekarang oleh Badan Pusat Statistik sedang dihitung dan dicari by nama dan alamat persis siapa yang berhak menerima manfaat itu,” ucap dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Menteri LH: Ada 56,63 Juta Ton Sampah pada 2023, Hanya 39 Persen yang Terkelola

    Menteri LH: Ada 56,63 Juta Ton Sampah pada 2023, Hanya 39 Persen yang Terkelola

    Menteri LH: Ada 56,63 Juta Ton Sampah pada 2023, Hanya 39 Persen yang Terkelola
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –

    Menteri Lingkungan Hidup
    RI
    Hanif Faisol
    Nurofiq mengungkapkan bahwa jumlah sampah di Indonesia mencapai 56,63 juta ton pada tahun 2023.
    Ia mengatakan, dari jumlah tersebut, hanya ada 39 persen sampah yang terkelola.
    “Tahun 2023 jumlah total sampah nasional kita sejumlah 56,63 juta ton ini tersebar di seluruh wilayah negara kita, sebagian besar didominasi pada wilayah-wilayah perkotaan, sisanya ada di wilayah pedesaan,” ucap Hanif dalam Rapat Kerja Komisi IV DPR, Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (27/2/2025).
    “Kemudian berdasarkan data kita, maka dari 56,6 juta ton itu, 39 persen telah terkelola,” kata dia.
    Menurut Hanif,
    pengelolaan sampah
    itu dilakukan dengan berbagai metode.
    Dengan demikian, ada sekitar 61 persen dari total 56 juta ton sampah yang tidak terkelola.
    “Selanjutnya dari kondisi 56 juta ton sampah, maka terdapat 61 persen sampah tidak terkelola. Jadi, sampah tidak terkelola ini adalah sampah yang hanya dipungut, diangkut, dan dibuang baik itu di TPA, tempat pemrosesan akhir,” ucap Hanif.
    Selain itu, ada 22,17 juta ton atau 39,14 persen sampah yang terbuang di bantaran sungai hingga pantai.
    “Kemudian yang dibuang di bantaran sungai, pantai, dan seterusnya itu lebih besar lagi di angka 22,17 juta ton atau 39,14 persen,” kata Hanif.
    Hanif menegaskan kondisi ini menjadi tantangan dalam hal pengelolaan sampah di Tanah Air.
    “Kondisi inilah yang menjadi tantangan kita untuk melakukan langkah-langkah yang sistematis dalam rangka pengelolaan sampah di nasional,” imbuh dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Dihadiri SBY-Jokowi, Prabowo Pimpin Upacara Parade Senja di Akmil Magelang

    Dihadiri SBY-Jokowi, Prabowo Pimpin Upacara Parade Senja di Akmil Magelang

    Dihadiri SBY-Jokowi, Prabowo Pimpin Upacara Parade Senja di Akmil Magelang
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Presiden
    Prabowo Subianto
    memimpin upacara
    Parade Senja
    di Lapangan Pancasila,
    Akademi Militer
    ,
    Magelang
    , Jawa Tengah, Kamis (27/2/2025).
    Berdasarkan tayangan Kompas TV, Prabowo tiba di lapangan Akmil Magelang menggunakan buggy car pada pukul 17.38 WIB.
    Upacara
    parade senja
    itu dimulai sekitar pukul 17.50 WIB dengan merapikan barisan peserta upacara yang terdiri dari taruna Akmil dan Akademi Kepolisian (Akpol).
    Upacara juga diselimuti oleh hujan deras yang turun perlahan-lahan. Pada pukul 18.10 WIB, Prabowo sebagai inspektur upacara tiba di tempat upacara.
    Pemimpin upacara kemudian menyiapkan pasukannya untuk salam kebangsaan dan menyanyikan lagu Indonesia Raya diiringi dengan Genderang Suling Canka Lokananta dari Akademi Militer dan Universitas Pertahanan.
    “Laksanakan,” kata Prabowo sebelum pemeriksaan pasukan.
    Kepala Negara lalu melakukan pemeriksaan pasukan dengan maung. Pemeriksaan dilakukan bersama sejumlah menteri di maung yang berbeda-beda.
    Sementara itu, para kepala daerah menyaksikan parade senja dengan duduk di tenda yang disediakan.
    Tampak beberapa kepala daerah yang terlihat duduk paling depan, yakni Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, dan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung.
    Tampak pula Wakil Gubernur Jawa Barat Rano Karno duduk di belakang Pramono.
    Sejumlah menteri terlihat hadir dalam upacara Parade Senja. Mereka adalah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlol Lahadalia, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, hingga Menteri Pertahanan Sjafrie.
    Menariknya, selain sejumlah menteri, upacara juga dihadiri oleh dua mantan Presiden, yakni Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (
    SBY
    ) dan Presiden ke-7 Joko Widodo.
    Keduanya bahkan ikut dalam pemeriksaan pasukan. Setelah parade senja, acara dilanjutkan dengan makan malam bersama, sebelum kepala daerah kembali ke wilayah masing-masing pada esok hari.
    Sebagai informasi, retreat kepala daerah di Akmil Magelang akan berakhir pada Jumat (28/2/2025) besok.
    Selama retreat, kepala daerah menerima banyak pengarahan yang pembicaranya merupakan menteri hingga kepala badan.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Soal Jabatan Anies Baswedan di Gerakan Rakyat, Ketua Umum: Panutan dan Inspirasi

    Soal Jabatan Anies Baswedan di Gerakan Rakyat, Ketua Umum: Panutan dan Inspirasi

    Soal Jabatan Anies Baswedan di Gerakan Rakyat, Ketua Umum: Panutan dan Inspirasi
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Mantan Gubernur DKI Jakarta,
    Anies Baswedan
    , menghadiri deklarasi
    Gerakan Rakyat
    , sebuah
    organisasi masyarakat
    yang dibentuk oleh para relawan yang sebelumnya mendukungnya.
    Meskipun hadir dalam acara tersebut, Anies tidak memiliki jabatan resmi dalam organisasi ini.
    Juru Bicara Anies sekaligus Ketua Umum Gerakan Rakyat,
    Sahrin Hamid
    , tidak memberikan penjelasan spesifik mengenai posisi Anies dalam organisasi tersebut.
    “Pak Anies adalah tokoh panutan, tokoh inspirasi, dan kita tahu bahwa semangat perubahan simbolnya adalah Pak Anies,” ungkap Sahrin, saat menjawab pertanyaan media, di Jakarta Selatan, pada Kamis (27/2/2025).
    Sahrin kemudian menjelaskan visi dan misi Gerakan Rakyat.
    Ia menyatakan, organisasi ini merupakan gerakan perjuangan dan perubahan.
    “Sehingga tentunya relevansinya harus ada Pak Anies di situ menjadi bagian dari yang tidak terpisahkan dengan Gerakan Rakyat dan semangatnya,” ujar dia.
    Ketika ditanya mengenai potensi Gerakan Rakyat untuk bertransformasi menjadi
    partai politik
    di masa depan, Sahrin menegaskan bahwa saat ini fokus organisasi adalah sebagai perkumpulan berbadan hukum.
    “Kita masih fokus di Gerakan Rakyat sebagai perkumpulan berbadan hukum,” ujar Sahrin.
    “Kita masih konsolidasi Gerakan Rakyat sebagai organisasi kemasyarakatan,” tambah dia.
    Dalam kesempatan tersebut, Anies Baswedan memberikan apresiasi terhadap terbentuknya Gerakan Rakyat.
    Ia menyadari bahwa ormas ini merupakan hasil penggabungan dari berbagai gerakan relawan yang telah berjuang sebelumnya.
    “Sekarang kita syukuri bahwa teman-teman yang dulu berjuang melalui berbagai gerakan relawan sekarang berkumpul dalam Gerakan Rakyat. Sudah sampai situ, saya sendiri terus akan melakukan kegiatan sosial, kegiatan pendidikan,” tutur dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • KPK Sita 150 Gram Emas dan Uang Rp 2,5 M dari SDB Eks Dirut Taspen

    KPK Sita 150 Gram Emas dan Uang Rp 2,5 M dari SDB Eks Dirut Taspen

    KPK Sita 150 Gram Emas dan Uang Rp 2,5 M dari SDB Eks Dirut Taspen
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Komisi Pemberantasan Korupsi (
    KPK
    ) menggeledah
    safe deposit box
    (SDB) milik mantan Direktur Utama PT Taspen (Persero)
    Antonius KS Kosasih
    (ANSK) dalam kasus
    investasi fiktif
    pada Kamis (25/2/2025).
    “KPK melakukan tindakan penyidikan berupa penggeledahan terhadap
    safe deposit box
    milik tersangka ANSK di sebuah bank swasta nasional,” kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto dalam keterangan tertulis, Kamis.
    Tessa mengatakan, dari penggeledahan tersebut, KPK menyita 150 gram logam mulia dan sejumlah uang berupa mata uang asing sebesar Rp 2,5 miliar.
    ”
    Penyitaan
    terhadap 150 gram logam mulia, uang tunai dalam mata uang rupiah dan mata uang asing (USD, SGD, dan EURO) yang apabila dirupiahkan sekitar senilai Rp 2,5 miliar,” ujarnya.
    Tessa mengatakan, penyidik juga menyita dokumen-dokumen kepemilikan aset Antonius Kosasih yang harus didalami lebih lanjut.
    Ia menyampaikan bahwa KPK mengapresiasi pihak bank yang bekerja sama untuk melakukan
    penyitaan
    tersebut.
    “KPK juga mengimbau kepada lembaga-lembaga keuangan untuk bekerja sama menginformasikan secara dini kepada KPK terkait dengan kepemilikan
    safe deposit box
    untuk nama-nama tersangka yang selama ini diumumkan oleh KPK,” ucap dia.
    Sebelumnya, KPK menahan eks Direktur Utama PT Taspen (Persero) Antonius NS Kosasih (ANSK) dan mantan Direktur Utama PT Insight Investment Management (PT IIM) Ekiawan Heri Primaryanto (EHP) pada awal Januari 2025.
    Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu, mengatakan, investasi fiktif tersebut membuat kerugian keuangan negara mencapai Rp 200 miliar.
    “ANSK diduga telah merugikan keuangan negara atas penempatan dana investasi PT Taspen sebesar Rp 1 triliun pada Reksadana RD I-Next G2 yang dikelola oleh PT IIM, setidak-tidaknya sebesar Rp 200 miliar,” ujarnya.
    Asep juga mengatakan, KPK menduga adanya tindakan melawan hukum yang membuat penempatan investasi tersebut menguntungkan beberapa pihak dan beberapa korporasi.
    Beberapa korporasi tersebut di antaranya, PT IIM Rp 78 miliar, PT VSI sebesar Rp 2,2 miliar, PT PS sebesar Rp 102 juta, dan PT SM sebesar Rp 44 juta.
    “Pihak-pihak yang terafiliasi dengan tersangka ANSK dan tersangka EHP,” kata Asep.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Panglima TNI Minta Maaf Pengawalnya Ancam Jurnalis Kompas.com

    Panglima TNI Minta Maaf Pengawalnya Ancam Jurnalis Kompas.com

    Panglima TNI Minta Maaf Pengawalnya Ancam Jurnalis Kompas.com
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –

    Panglima TNI
    Jenderal Agus Subiyanto meminta maaf atas ancaman yang dialami jurnalis
    Kompas.com
    , Adhyasta Dirgantara, ketika meliput di Lapangan Bhayangkara,
    Mabes Polri
    , Jakarta, hari ini.
    “Saya mohon maaf atas kejadian yang sangat saya sesalkan,” kata Panglima TNI kepada
    Kompas.com
    melalui pesan singkat, Kamis (27/2/2025).
    Agus menjelaskan bahwa prajurit TNI yang mengancam jurnalis itu bukanlah ajudan, melainkan tim pengawalnya karena ia mengaku tidak memiliki ajudan.
    Ia juga tidak menjelaskan secara detail mengenai asal-usul tim pengawalan tersebut.
    Akan tetapi, mantan Kepala Staf TNI Angkatan Darat ini memastikan bahwa ia bakal menindak para pengawalnya.
    “Segera akan saya tindak,” kata Agus.
    Agus juga menyampaikan permohonan maaf kepada semua awak media atas ketidaknyamanan yang dialami.
    Sementara itu, Pemimpin Redaksi
    Kompas.com
    Amir Sodikin menyayangkan peristiwa yang seharusnya tidak perlu dilakukan oleh tim yang menyertai pejabat, apalagi Panglima TNI.
    Dalam bekerja, jurnalis dilindungi undang-undang. Jurnalis hanya mengandalkan pertanyaan, bukan senjata, sehingga tak selayaknya dihalangi, apalagi diancam.
    “Dari rekaman video yang saya terima, Panglima TNI telah menjawab pertanyaan itu dan bahkan menyampaikan terima kasih serta dijawab terima kasih pula oleh para wartawan. Karena itu, tak ada alasan untuk mengancam kerja para jurnalis di lapangan saat itu,” ujarnya.
    Kasus ini selayaknya bisa menjadi pembelajaran bahwa kerja-kerja jurnalistik tak boleh mendapat ancaman dalam bentuk apa pun.
    Kompas.com
    mengapresiasi Panglima TNI yang telah meminta maaf atas apa yang sudah terjadi. Semoga hal seperti ini tak terulang lagi.
    Sebelumnya diberitakan, Adhyasta Dirgantara diancam oleh dua ajudan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto usai bertanya mengenai insiden penyerangan
    Mapolres Tarakan
    oleh tentara.
    Peristiwa ini terjadi di Markas Besar Polri, Kamis (27/2/2025), seusai acara Baksos Polri Presisi Bersama Mahasiswa untuk Masyarakat Menyambut Bulan Suci Ramadhan.
    Awalnya, Adhyasta bersama jurnalis lainnya mendekati Agus untuk meminta waktu wawancara.
    Agus yang hendak memasuki mobil pun menghentikan langkahnya dan meladeni wawancara bersama para jurnalis.
    Setelah wawancara selesai dan Agus meninggalkan lokasi, Adhyasta didatangi oleh dua orang ajudan yang melayangkan ancaman.
    “Kau memang tidak di-
    briefing
    ?” tanya seorang ajudan berseragam TNI AU di Lapangan Bhayangkara, Mabes Polri, Jakarta, Kamis (27/2/2025).
    “Di-
    briefing
    apa ya? Saya baru datang,” kata Adhyasta.
    Lalu, seorang ajudan Panglima TNI lainnya mengancam akan “menyikat” Adhyasta.
    “Kutandai muka kau, kusikat kau ya,” bentak ajudan tersebut.
    “Lah kan saya nanya doang ke Panglima TNI, beliau juga berkenan menjawab,” kata Adhyasta membela.
    Setelahnya, ajudan yang berseragam TNI AU menanyakan asal media dari Adhyasta.
    Ajudan itu pun melihat tanda pengenal Pers Istana Kepresidenan dan
    Kompas.com
    yang dikenakan Adhyasta.
    Lalu, keduanya pergi mengingat situasi di lapangan sangat ramai.
    Tidak ada kekerasan fisik yang dilakukan kedua ajudan tersebut.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • MA Mulai Adili PK Kasus Kopi Sianida Jessica Kumala Wongso

    MA Mulai Adili PK Kasus Kopi Sianida Jessica Kumala Wongso

    MA Mulai Adili PK Kasus Kopi Sianida Jessica Kumala Wongso
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    –
    Mahkamah Agung
    (MA) mulai mengadili
    permohonan Peninjauan Kembali
    (PK) kasus pembunuhan berencana dengan kopi sianida oleh
    Jessica Kumala Wongso
    dengan korban Wayan Mirna Salihin.
    Berdasarkan informasi perkara di situs MA, permohonan PK Jessica teregister dengan Nomor Perkara 78 PK/PID/2025.
    “Status: dalam proses pemeriksaan majelis,” sebagaimana dikutip dari situs resmi MA, pada Kamis (27/2/2025).
    Dalam situs itu disebutkan, Kepaniteraan MA baru menerima permohonan PK ini pada 12 Februari 2025 dan teregister pada 20 Februari.
    Permohonan upaya luar biasa Jessica kemudian didistribusikan pada 21 Februari.
    Perkara PK ini akan disidangkan oleh majelis hakim yang dipimpin Hakim Agung Dwiarso Budi Santiarto dengan anggota 1 Hakim Agung Yanto dan anggota 2 Hakim Agung Achmad Setyo Pudjoharsoyo.
    Sementara, panitera pengganti dalam perkara ini adalah Agustina Dyah Prasetyaningsih.
    Sebelumnya,
    Jessica mengajukan PK
    untuk kedua kalinya atas kasus pembunuhan yang diketahui publik sebagai
    kasus kopi sianida
    .
    Jessica datang ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) pada Rabu (9/10/2025) ditemani kuasa hukumnya, Otto Hasibuan.
    PK tetap diajukan meskipun Jessica saat ini telah menghirup udara bebas karena mendapatkan program Bebas Bersyarat dari Kementerian Hukum dan HAM.
    Adapun syarat dari pengajuan PK adalah novum atau bukti baru.
    PK kini hanya bisa diajukan oleh terdakwa, sementara upaya hukum jaksa penuntut umum hanya sampai tahap kasasi.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Sejak 2009, Perusahaan Wajib Setor “Dana Komando” ke Basarnas

    Sejak 2009, Perusahaan Wajib Setor “Dana Komando” ke Basarnas

    Sejak 2009, Perusahaan Wajib Setor “Dana Komando” ke Basarnas
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Praktik
    dana komando
    (Dako) yang bersumber dari setoran perusahaan rekanan proyek di Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (
    Basarnas
    ) disebut berawal dari 2009.
    Informasi ini diungkapkan mantan Sekretaris Utama (Sestama) Basarnas,
    Max Ruland
    Boseke, saat diperiksa sebagai saksi mahkota dalam sidang dugaan
    korupsi
    pengadaan truk angkut personel 4WD dan rescue carrier vehicle (RCV).
    Dalam persidangan itu, anggota majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Alfis Setiawan, meminta Max menjelaskan mengenai penggelembungan anggaran 10 hingga 15 persen.
    “Terkait adanya
    mark up
    anggaran ya, ini ada di berita acara saksi, sebesar 10 atau 15 persen ini?” tanya hakim Alfis di ruang sidang, Kamis (27/2/2025).
    “10 persen, yang dana komando,” jawab Max.
    Max kemudian menjelaskan, penerapan dana komando dimulai pada 2009 ketika Basarnas dilepas dari Kementerian Perhubungan dan menjadi lembaga yang memiliki anggaran sendiri.
    Kepala Basarnas (Kabasarnas) pertama pada 2009, kata Max, mengeluarkan kebijakan dan perintah agar setiap perusahaan yang menjadi rekanan proyek di Basarnas harus menyetorkan uang yang disebut sebagai dana komando.
    “Wajib menyerahkan dana operasional atau dana komando sebesar 10 persen,” ujar Max.
    Max mengatakan, kebijakan Kabasarnas itu tidak tertulis dan hanya disampaikan secara lisan.
    Namun, para pegawai Basarnas mematuhi perintah tersebut.
    Dana komando
    ini kemudian diterapkan dari tahun ke tahun pada pengadaan-pengadaan di Basarnas, termasuk pembelian puluhan truk angkut personel 4WD dan RCV pada 2014.
    Dalam pengadaan-pengadaan itu, perusahaan terkait harus menyetorkan 10 persen dari nilai proyek yang telah digelembungkan kepada Basarnas.
    “Selain 10 persen, ada lagi persentase yang lain?” tanya hakim Alfis.
    “Tidak ada. Untuk dana komando hanya 10 persen yang di bawah pengendalian dan keputusan Kabasarnas,” jawab Max.
    Dalam perkara ini, KPK menyebut korupsi pengadaan truk angkut ini merugikan keuangan atau perekonomian negara sebesar Rp 20.444.580.000.
    Kasus berawal ketika Basarnas membeli sekitar 30 truk angkut personel 4WD dengan pembiayaan Rp 42.558.895.000.
    Padahal, dana yang sebenarnya digunakan untuk pembiayaan itu hanya Rp 32.503.515.000, sehingga terdapat selisih pembayaran sebesar Rp 10.055.380.000.
    Sementara itu, pembayaran 75 rescue carrier vehicle sebesar Rp 43.549.312.500 dari nilai pembiayaan sebenarnya Rp 33.160.112.500 yang berarti terdapat selisih Rp 10.389.200.000.
    BPKP kemudian memasukkan selisih itu sebagai kerugian negara dalam Laporan Hasil Perhitungan Investigatif.
    Jaksa Komisi Pemberantasan
    Korupsi
    (KPK) mendakwa Max memperkaya diri sendiri sebesar Rp 2,5 miliar, memperkaya Direktur CV Delima Mandiri sekaligus penerima manfaat PT Trikarya Abadi Prima, William Widharta selaku pemenang lelang dalam proyek ini sebesar Rp 17.944.580.000.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • DPR Sidak SPBU Pertamina dan Shell di Cibubur Buntut Pertamax Oplosan

    DPR Sidak SPBU Pertamina dan Shell di Cibubur Buntut Pertamax Oplosan

    DPR Sidak SPBU Pertamina dan Shell di Cibubur Buntut Pertamax Oplosan
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Komisi XII DPR RI melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke SPBU Pertamina Jambore, Jakarta Timur, dan SPBU Shell di perbatasan Depok, Cibubur, Kamis (27/2/2025).
    Sidak ini dilakukan menyusul beredarnya dugaan adanya bahan bakar
    Pertamax oplosan
    yang meresahkan masyarakat, setelah terungkapnya dugaan korupsi tata kelola minyak di PT Pertamina Patra Niaga.
    Pantauan Kompas.com, sidak dipimpin langsung oleh Wakil Ketua Komisi XII DPR RI, Bambang Haryadi.
    Dia didampingi oleh anggota Komisi XII lainnya, yakni Rokhmat Ardiyan, Mukhtaruddin, Aqib Ardiansyah, Ratna Juwita, Jalal, serta Nurwayah.
    Tak hanya anggota Komisi XII, perwakilan dari Direktorat Jenderal Minyak dan Gas (Migas) serta Balai Besar Lemigas Kementerian ESDM juga ikut hadir di lokasi.
    Di lokasi pertama, yakni SPBU Jambore, Bambang yang mengenakan kemeja putih berbalut jaket krem berjalan di area dispenser bahan bakar BBM bersama rombongan.
    Sesekali, dia berdiskusi dengan tim dari Lemigas yang memang memiliki tugas melalui uji sampel.
    Tak lama kemudian, mereka meminta petugas SPBU untuk mengambil sampel bahan bakar RON 90 atau Pertalite.
    Petugas Lemigas pun menyerahkan wadah kaca transparan untuk menampung sampel bahan bakar yang mengalir dari nozzle pengisian.
    Ketika cairan itu tertampung, warnanya tampak hijau jernih.
    Bambang bersama rombongan pun mengamati warna bahan bakar tersebut.
    Tak hanya Pertalite, tim Lemigas juga mengambil sampel Pertamax (RON 92).
    Cairan yang tertampung dalam wadah kaca tampak berwarna biru pekat.
    “Kita ingin memastikan bahwa RON 92 dan RON 90 benar-benar sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan Lemigas. Makanya ini salah satu pom bensin yang kita sampling. Kita mau cek, nanti alatnya ada di kantor Lemigas, dan selama ini pun aturannya memang begitu,” ujar Bambang, kepada wartawan, Kamis.
    Bambang menegaskan bahwa pengujian ini merupakan prosedur rutin yang dilakukan Lemigas.
    Namun, pihaknya ingin turun langsung untuk memastikan setelah muncul berbagai spekulasi di masyarakat mengenai dugaan oplosan pada bahan bakar yang dijual di SPBU.
    “Sebenarnya ini sudah rutin dilakukan oleh Lemigas. Hanya saja, karena muncul opini di masyarakat soal dugaan oplosan, kita ingin memastikan,” ucap Bambang.
    Dia menambahkan bahwa sebelum didistribusikan ke masyarakat, setiap jenis bahan bakar sudah melalui tahap uji kelayakan di laboratorium Lemigas.
    “Lemigas sendiri sudah mengakui bahwa mereka setiap tahun melakukan uji sampling. Bahkan standarnya memang begitu. Sebelum produk itu didistribusikan ke masyarakat, wajib diuji,” ungkap dia.
    Usai pengambilan sampel di SPBU Jambore, Bambang beserta rombongan dan perwakilan Ditjen Migas serta Balai Besar Lemigas menuju ke lokasi kedua, yakni SPBU Shell di perbatasan Depok dan Cibubur.
    Di lokasi tersebut, rombongan meminta petugas SPBU Shell untuk mengambil sampel BBM RON 92 atau Shell Super.
    Namun, proses pengambilan sampel BBM tersebut tak diperkenankan untuk diliput.
    Meski begitu, Bambang menunjukkan sampel yang telah diambil dan telah dimasukkan ke dalam wadah milik petugas Lemigas.
    Adapun sampel-sampel yang telah diambil tersebut selanjutnya akan dibawa ke Balai Besar Lemigas untuk diuji lebih lanjut di laboratorium.
    “Hasil ujinya kemungkinan keluar besok. Insya Allah Pak Menteri ESDM langsung yang akan mengumumkan,” pungkas dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.