Category: Kompas.com Nasional

DTSEN Masuk Tahap Ground Checking, Wamensos Agus Jabo: Ini Langkah Penting Validitas Data

DTSEN Masuk Tahap Ground Checking, Wamensos Agus Jabo: Ini Langkah Penting Validitas Data
Penulis
KOMPAS.com
–
Data Tunggal Sosial Ekonomi
Nasional (
DTSEN
) telah memasuki tahapan uji petik atau
ground checking
sebelum benar-benar digunakan sebagai acuan penyaluran bantuan sosial dan program pemberdayaan masyarakat.
”
Ground checking
menjadi langkah penting untuk memastikan validitas data,” kata Wakil Menteri Sosial (Wamensos) Agus Jabo Priyono dalam siaran persnya, Jumat (28/2/2025).
Ia menyatakan, pada tahap
ground checking
ini akan melibatkan lebih dari 33.000 pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) di seluruh Indonesia. Kementerian Sosial (Kemensos) bersinergi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk melatih para pendamping dalam melakukan pengecekan dan pemutakhiran data.
Hal tersebut dikatakan Wamensos Agus Jabo Priyono yang mewakili Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf, saat menghadiri Rapat Tinggi Menteri (RTM) di kantor Kementerian Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Kemenko PM), Jakarta, Kamis (27/2/2025)
Pada kesempatan itu, Wamensos Agus Jabo berkordinasi dan melaporkan
update
terbaru tahapan uji petik DTSEN dengan para menteri terkait.
Para menteri itu adalah Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, Menteri Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Rachmat Pambudy, Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Nugroho Sulistyo, serta Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Gufron Mukti.
Lalu juga para pejabat Kementerian Koordinator (Kemenko) Perekonomian, perwakilan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Komunikasi dan DIgital (Kemenkomdigi), Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kememterian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDT), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan.
Wamensos Agus Jabo menyatakan bahwa progres pada tahapan g
round checking
akan dilaporkan dan dikordinasikan secara berkala kepada para stakeholder tersebut.
Hal tersebut, lanjut dia, penting dilakukan agar penggunaan dan pemanfaatan data bisa akurat guna mendukung efektivitas program pemberantasan kemiskinan. Untuk itu, diperlukan sinergi berbagai pihak termasuk antara pemerintah pusat dan daerah.
Pemutakhiran DTSEN dilakukan melalui dua mekanisme utama.
Pertama
, melalui sistem birokrasi berjenjang, dari pemerintah daerah hingga pusat, untuk memastikan data telah diverifikasi secara administratif.
Kedua
, dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat, agar setiap perubahan kondisi sosial ekonomi dapat terdeteksi lebih cepat dan akurat.
Untuk mendukung proses ini, Kemensos memiliki aplikasi Cek Bansos. Aplikasi ini memungkinkan masyarakat mengecek status bantuan serta melaporkan perubahan kondisi ekonomi mereka, sehingga pendataan lebih akurat dan responsif.
Sebelumnya, Agus Jabo mengatakan, Presiden Prabowo Subianto merasa resah karena bantuan sosial (Bansos) di daerah banyak yang tidak tepat sasaran. Untuk itu, presiden memerintahkan penyusunan data tunggal.
“Setelah DTSEN keluar kita keluar, kita berangkat dari situ. Targetnya pengentasan kemiskinan,” katanya.
Ia menuturkan Presiden Prabowo ingin agar persoalan kemiskinan ekstrem tuntas pada 2026. Program pengentasan kemiskinan ekstrem merupakan salah satu prioritas presiden.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

28/02/2025 11:08
Kementerian Desa PDT dan Kemenag Berkolaborasi Tingkatkan Ekonomi Masyarakat Desa Berbasis Keluarga

Kementerian Desa PDT dan Kemenag Berkolaborasi Tingkatkan Ekonomi Masyarakat Desa Berbasis Keluarga
Penulis
KOMPAS.com
– Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendesa PDT) bersama Kementerian Agama (
Kemenag
) berkolaborasi dalam mewujudkan masyarakat desa yang rukun penuh toleransi dan memiliki semangat keberagaman tinggi.
Tak sebatas itu, keduanya juga tidak akan meninggalkan penguatan ekonomi untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa dengan pendekatan ekonomi keluarga.
Hal ini akan direalisasikan dengan menggandeng setiap kekuatan di desa dengan menyesuaikan kondisi yang mungkin berbeda di setiap daerah.
Menteri Desa PDT Yandri Susanto yakin hal tersebut akan menjadikan masyarakat semakin rukun dan mampu mewujudkan Indonesia emas dan bermartabat.
Hal tersebut dikatakan Yandri Susanti saat bertemu Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar di Kantor Kementerian Agama, Jakarta pada Kamis (27/2/2025).
“Kita membicarakan tindak lanjut Memorandum of Understanding (MoU) sama Menag. Insyaallah kita akan
kick off
membangun majelis taklim, TPQ (Taman Pendidikan Al-Qur’an), termasuk juga agama lain sehingga akhlak atau kehidupan di masyarakat desa lebih maju, lebih beradab, dan lebih bermanfaat dunia akhirat,” papar Menteri Desa Yandri dalam siaran persnya, Jumat (28/2/2025)
Salah satu langkah untuk menindaklanjuti MoU atau nota kesepahaman tersebut adalah berfokus pada pengembangan majelis taklim di tingkat desa.
Pengembangan majelis taklim tersebut diharapkan bisa menjadi sarana untuk mempererat hubungan sosial antarwarga sekaligus meningkatkan pengetahuan keagamaan.
Selain itu, pemerintah juga berkomitmen untuk mendorong majelis taklim di desa-desa dapat berkembang menjadi wadah yang tidak hanya mengajarkan nilai-nilai agama, tetapi berfungsi sebagai pusat pemberdayaan ekonomi berbasis keluarga.

Hal tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat desa melalui usaha-usaha ekonomi kecil yang dijalankan oleh keluarga.
Tidak hanya itu, kedua kementerian juga menekankan pentingnya usaha bersama untuk memberantas buta huruf Al-Quran di desa-desa.
Langkah tersebut dilakukan dengan mengadakan program-program pendidikan yang dapat mengajarkan masyarakat untuk membaca Al-Quran dengan baik dan benar.
Pentingnya semangat toleransi antarumat beragama di desa juga menjadi salah satu fokus utama dalam kolaborasi ini. Dengan memperkuat semangat toleransi, diharapkan dapat tercipta lingkungan yang harmonis dan penuh kedamaian di setiap desa.
Rangkaian kegiatan tersebut direncanakan akan di-
launching
pada pertengahan Ramadhan, tepatnya di Desa Lambang Sari Kabupaten Bekasi.
Kedua kementerian berharap bahwa kegiatan ini dapat memberikan dampak positif yang signifikan terhadap pemberdayaan masyarakat desa dan pembangunan daerah tertinggal secara keseluruhan.
Kegiatan ini juga diyakini menjadi langkah konkret dalam menciptakan desa yang lebih sejahtera, beragama, dan toleran, serta memiliki perekonomian yang mandiri.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

28/02/2025 09:48
Sidang Isbat Awal Ramadhan 2025 Digelar Hari Ini

Sidang Isbat Awal Ramadhan 2025 Digelar Hari Ini
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Kementerian Agama (
Kemenag
) akan menggelar
Sidang Isbat
(penetapan) awal
Ramadhan 1446
Hijriah atau tahun 2025, di Kantor Kemenag, Jakarta Pusat, pada Jumat (28/2/2025).
Sebelum pelaksanaan
sidang isbat
, Kemenag melakukan
pemantauan hilal
(rukyatul hilal) awal Ramadhan, pada Jumat pagi.
Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kemenag, Abu Rokhmad, mengatakan, pemantauan hilal dilakukan di 125 titik di seluruh Indonesia.
Rukyatul hilal ini melibatkan para ahli falak dari Kantor Wilayah Kemenag dan Kemenag Kabupaten/Kota, bekerja sama dengan Pengadilan Agama, organisasi masyarakat Islam, dan instansi terkait.
”
Pemantauan hilal
awal Ramadhan akan dilakukan di 125 titik se-Indonesia pada 28 Februari mendatang,” ujar Abu Rokhmad, dalam keterangannya, Kamis (20/2/2025).
Abu Rokhmad mengatakan, berdasarkan perhitungan astronomi (hisab), ijtimak menjelang Ramadhan tahun ini diperkirakan terjadi pada Jumat pagi sekitar pukul 07.44 WIB.
Pada hari rukyat, ketinggian hilal di seluruh wilayah Indonesia berada di atas ufuk dengan kisaran antara 3° 5,91’ hingga 4° 40,96’.
Sementara itu, sudut elongasi berkisar antara 4° 47,03’ hingga 6° 24,14’.
Menurut dia, hasil rukyat hilal dari berbagai daerah, beserta data hisab mengenai posisi hilal, akan dibahas dalam sidang isbat di Kantor Kemenag.
Ia menyampaikan bahwa sidang akan berlangsung di Auditorium H.M. Rasjidi, Kementerian Agama, Jalan MH Thamrin Nomor 6, Jakarta Pusat.
Sidang yang dijadwalkan akan dipimpin oleh Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar ini akan menentukan awal bulan puasa bagi umat Islam di Indonesia.
“Seperti tahun-tahun sebelumnya, sidang ini akan dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk perwakilan ormas Islam, MUI (Majelis Ulama Indonesia), BMKG, ahli falak, serta perwakilan dari DPR dan Mahkamah Agung,” ujar Abu Rokhmad.
Ada tiga rangkaian yang akan dilakukan dalam sidang isbat.
Pertama, pemaparan data posisi hilal berdasarkan perhitungan astronomi.
Kedua, verifikasi hasil rukyatul hilal dari berbagai titik pemantauan di Indonesia.
“Ketiga, musyawarah dan pengambilan keputusan yang akan diumumkan kepada publik,” ujarnya.
Sebelumnya, Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah resmi menetapkan 1 Ramadhan 1446 Hijriah bertepatan dengan 1 Maret 2025 Masehi.
Sekretaris Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Sayuti, dalam konferensi pers menuturkan bahwa penerapan ini sesuai dengan Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT).
“Berdasarkan hasil hisab, maka Pimpinan Pusat Muhammadiyah menetapkan, 1 Ramadhan 1446 H jatuh pada hari Sabtu, 1 Maret 2025,” ucapnya dalam konferensi pers.
Selain itu, PP Muhammadiyah juga mengumumkan hari raya Lebaran atau Idul Fitri 1 Syawal 1446 Hijriah yang bertepatan pada Senin, 31 Maret 2025.
Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menyebut ada potensi perbedaan jatuhnya awal puasa Ramadhan 2025 antara pemerintah dengan Muhammadiyah.
Menanggapi itu, Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar menyatakan, semua pihak dapat memprediksi kapan bulan Ramadhan 1446 Hijriah atau 2025 dimulai, tetapi keputusan pemerintah mengenai awal bulan puasa akan diambil pada sidang isbat.
“Semua orang bisa memprediksi. Tapi keputusan rapat (sidang isbat) itu besok ditentukan ya,” kata Nasaruddin Umar kepada awak media di Kantor Kemenko PMK, Jakarta Pusat, Kamis (27/2/2025).
Kemenag akan melakukan pemantauan hilal (rukyatul hilal) awal Ramadhan 1446 Hijriah di 125 titik di seluruh Indonesia pada 28 Februari 2025 sekitar pukul 07.44 WIB.
“Kalau ada yang menyaksikan bulan (hilal terlihat), kenapa harus ditunda, kalau enggak, ya kita diskusi,” ucap Nasaruddin.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

28/02/2025 07:59
Momen Prabowo Beri Kejutan Ulang Tahun untuk Wali Kota Depok dan Singkawang di Akmil Magelang

Momen Prabowo Beri Kejutan Ulang Tahun untuk Wali Kota Depok dan Singkawang di Akmil Magelang
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Presiden
Prabowo Subianto
memberikan kejutan ulang tahun untuk dua wali kota yang tengah berulang tahun saat jamuan santap malam usai upacara parade senja di
Akademi Militer
(Akmil) Magelang, Jawa Tengah, Jumat (28/2/2025).
Wali kota tersebut yakni
Wali Kota Depok
Supian Suri dan
Wali Kota Singkawang
Tjhai Chui Mie yang merayakan hari lahirnya pada 27 Februari 2025.
“Wali Kota Singkawang Mbak Tjhai Chui Mie, Wali Kota Depok Saudara Supian Suri. Sudah disiapkan kuenya, mana kuenya? Garudas, mainkan!” kata Presiden, dikutip dari siaran pers Sekretariat Presiden, pada Jumat (28/2/2025).
Suasana penuh keakraban saat jamuan santap malam itu terjalin.
Prabowo bahkan membawa kue dengan lilin ulang tahun di atasnya.
Dalam sambutannya di jamuan santap malam, Kepala Negara juga memuji para taruna yang rela hujan-hujanan saat upacara parade senja.
Menurut dia, para taruna tetap melaksanakan tugas dengan penuh dedikasi.
Ia menilai, semangat mereka mencerminkan karakter kepemimpinan yang kuat.
“Saya kira ilmu kepemimpinan adalah ilmu antara lain ilmu yang harus menghormati prestasi, harus berterima kasih kalau anak buah berjasa dan memberi yang terbaik,” ujar Prabowo.
Sebagai bentuk penghargaan, Prabowo lalu menggunakan hak prerogatifnya untuk memberikan tambahan dua hari istirahat bagi para taruna.
Ia memerintahkan Panglima TNI Agus Subiyanto dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk memerintahkan Gubernur Akmil dan Gubernur Akpol menambah dua hari istirahat tersebut.
“Saya, Presiden Republik Indonesia ke-8, akan menggunakan hak prerogatif saya memerintahkan Panglima TNI untuk memerintahkan Gubernur Akademi Militer dan juga kepada Kapolri memerintahkan Gubernur Akademi Kepolisian untuk memberi tambahan dua hari istirahat,” ucap Prabowo.
“Dengan pesan kepada para Taruna, waktu istirahat dipakai untuk istirahat dan belajar. Sanggup?” seru Presiden.
“Sanggup!” kata para taruna kompak.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

28/02/2025 06:53
Hari Penutupan Retreat Kepala Daerah, Prabowo Akan Berikan Arahan Pemungkas

Hari Penutupan Retreat Kepala Daerah, Prabowo Akan Berikan Arahan Pemungkas
Tim Redaksi
MAGELANG, KOMPAS.com
– Orientasi
kepala daerah
di
Akademi Militer
, Magelang, memasuki hari terakhir atau hari kedelapan, pada Jumat (28/2/2025).
Tujuh hari telah berlalu dengan beragam rangkaian kegiatan yang telah dilalui oleh 450 kepala daerah di awal, menjadi 493 kepala daerah saat penutupan.
Puluhan menteri dan kepala lembaga dihadirkan, bukan hanya untuk memberikan penanaman materi kepemimpinan, tetapi juga pemahaman tentang bagaimana menjalankan pemerintahan yang ideal.
Pada acara pemungkas, penutupan acara
retreat kepala daerah
akan diisi langsung oleh
Presiden Prabowo
Subianto.
Prabowo dijadwalkan mengisi langsung acara penutup sekaligus memberikan pengarahan kepada seluruh peserta kepala daerah, ditambah wakil kepala daerah yang baru didatangkan dua hari menjelang acara puncak.
Berdasarkan jadwal acara yang diberikan Kementerian Dalam Negeri, Prabowo dijadwalkan memberikan pengarahan selama 2,5 jam yang dimulai pukul 09.00-11.30 WIB.
Setelah sesi pengarahan, para kepala daerah dan Prabowo akan melaksanakan shalat Jumat, dilanjutkan dengan santap siang bersama sebelum acara dibubarkan pukul 14.00 WIB.
Setelah pembubaran, secara resmi acara retreat yang berlangsung dari subuh hingga malam hari selama delapan hari berturut-turut itu selesai.
Para kepala daerah dan wakil kepala daerah membubarkan diri dan kembali ke daerah yang masing-masing mereka pimpin.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

28/02/2025 06:12
Momen Prabowo Jabat Tangan dan Tepuk Pundak Muzakir Manaf Usai Upacara Parade Senja

Momen Prabowo Jabat Tangan dan Tepuk Pundak Muzakir Manaf Usai Upacara Parade Senja
Editor
JAKARTA, KOMPAS.com
–
Presiden Prabowo
Subianto menyalami
Gubernur Aceh Muzakir Manaf
usai upacara Parade Senja di Akmil Magelang, Kamis (27/2/2025).
Usai upacara, Prabowo menjabat tangan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden ke-7 Joko Widodo.
Kemudian, Muzakir Manaf terlihat berjalan ke arah Prabowo saat Prabowo hendak meninggalkan lapangan.
Dia memberi salam hormat dan langsung dibalas dengan cara yang sama oleh Prabowo. Setelah itu Prabowo menjabat tangan Muzakir dan menepuk pundaknya.
Adapun, Muzakir Manaf merupakan mantan Panglima Perang Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang kini menjabat sebagai gubernur Aceh.
Sosok yang dulu berada di garis depan perlawanan terhadap pemerintah, kini justru berdiri di barisan terdepan dalam kegiatan resmi di institusi militer.
Mualem, sapaan akrabnya, mengikuti retret kepemimpinan bagi kepala daerah se-Indonesia bersama ratusan peserta lainnya di Akmil Magelang.
Bagi Muzakir, seragam loreng bukan hal asing. Ia pernah memimpin GAM sejak 1986, bertahun-tahun menghadapi pasukan TNI di hutan Aceh.

Namun, setelah Perjanjian Helsinki 2005, ia bertransformasi menjadi tokoh politik dan memimpin transisi Aceh pasca-konflik sebagai Ketua Komite Peralihan Aceh (KPA).
Kini, bertahun-tahun setelah masa perjuangannya, ia justru berdiri tegap di Akmil, tempat yang dulu melahirkan para perwira yang pernah mengejarnya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

27/02/2025 23:26
PKB Cari Pengganti Calon Bupati Tasikmalaya Ade Sugianto yang Didiskualifikasi MK

PKB Cari Pengganti Calon Bupati Tasikmalaya Ade Sugianto yang Didiskualifikasi MK
Editor
JAKARTA, KOMPAS.com –
Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid mengaku sedang berkoordinasi dengan daerah dan partai politik pengusung untuk mencari pengganti calon bupati terpilih Tasikmalaya Ade Sugianto yang didiskualifikasi Mahkamah Konstitusi/MK (24/2).
“Sedang dikoordinasikan di tingkat teknis DPC, DPW, partai pengusung untuk mencari pasangan calon,” kata Jazilul saat ditemui awak media di Kantor DPP PKB, Jakarta, Kamis (27/2/2025) sore.
Dia juga berharap secepatnya diambil keputusan untuk menggantikan posisi calon bupati Tasikmalaya yang diusung oleh PKB dan PDI Perjuangan (PDIP).
Menurutnya, kemenangan yang diperoleh kemarin akan tetap menjadi kemenangan di masa yang akan datang.
“Kita harap untuk secepatnya diambil keputusan dan kita juga berharap pasangan calon yang nanti dimunculkan tetap pasangan calon,” ujarnya.
Ade Sugianto, yang berpasangan dengan Iip Miftahul Paoz dari PKB, sebelumnya dinyatakan menang dalam Pilkada Tasikmalaya oleh KPU dengan raihan suara 52 persen.
Namun, MK menyatakan Ade telah menjabat sebagai bupati selama dua periode sehingga tidak memenuhi syarat pencalonan.
Masa jabatan pertama Ade Sugianto harus dihitung sejak 5 September 2018 hingga 23 Maret 2021.
“Berdasarkan perhitungan tersebut, Ade Sugianto telah menjabat pada periode pertama sebagai Bupati Tasikmalaya selama lebih dari dua setengah tahun sehingga harus dihitung sebagai satu periode,” kata Guntur Hamzah (24/2).
Dengan demikian, MK menyatakan Ade telah menjabat dua periode dan tidak memenuhi syarat pencalonan dalam Pilkada Tasikmalaya 2024.
MK pun memerintahkan pemungutan suara ulang tanpa keikutsertaan Ade Sugianto.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

27/02/2025 21:07
Kemenag: 121.669 Jemaah Lunasi Biaya Haji Reguler 2025

Kemenag: 121.669 Jemaah Lunasi Biaya Haji Reguler 2025
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Kementerian Agama (Kemenag) mencatat sebanyak 121.669 jemaah telah melunasi Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) Reguler 1446 Hijriyah.
Direktur Layanan Haji Dalam Negeri Muhammad Zain mengatakan, ada 6.288 jemaah haji reguler yang melunasi biaya haji pada hari ini, Kamis (27/2/2025).
“Hari ini ada 6.288 jemaah haji reguler yang melunasi biaya haji. Sehingga, dalam 10 hari masa pelunasan, ada 121.669 jemaah yang sudah melunasi biaya haji reguler,” kata Zain dalam keterangannya, Kamis.
Zain merinci jemaah yang sudah melunasi. Mereka terdiri atas 118.975 jemaah berhak lunas dan 2.694 jemaah lanjut usia prioritas.
“Serapan kuota setiap provinsi rata-rata sudah di atas 50 persen. Masih ada tiga provinsi yang keterisian kuota di bawah 50 persen, yakni Sulawesi Utara 47,31 persen, Sulawesi Tengah 49,20 persen, dan Gorontalo 44,83 persen,” jelasnya.
Sementara, Kemenag belum membuka pelunasan untuk Petugas Haji Daerah dan Pembimbing KBIHU yang bertugas untuk melayani jemaah haji.
Sebagai informasi, Indonesia mendapat 221.000 kuota, terdiri atas 203.320 jemaah haji reguler dan 17.680 jemaah haji khusus.
Untuk jemaah haji reguler, rinciannya 190.897 kuota jemaah haji reguler yang berhak lunas sesuai urutan porsi, 10.166 jemaah haji reguler prioritas lanjut usia, 685 kuota pembimbing ibadah dan 1.572 kuota petugas haji daerah.
Sementara untuk kuota petugas
haji 2025
hanya 2.210 orang. Kuota ini berbeda dari tahun lalu.
Jumlah ini turun dibandingkan kuota yang didapat Indonesia pada 2024 lalu, yang mencapai 4.200 petugas.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

27/02/2025 20:46
Jelang Ramadhan, Kapolri Instruksikan Pengamanan Ketat di Seluruh Wilayah

Jelang Ramadhan, Kapolri Instruksikan Pengamanan Ketat di Seluruh Wilayah
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memerintahkan seluruh jajarannya di daerah-daerah untuk mencegah kejahatan selama bulan
Ramadhan 2025
.
Sigit mengatakan, kejahatan tidak boleh diberi ruang supaya tidak mengganggu aktivitas masyarakat di bulan suci.
Hal tersebut disampaikan Sigit usai menggelar Baksos Polri Presisi di Lapangan Bhayangkara, Mabes Polri, Jakarta, Kamis (27/2/2025).
“Kami turunkan di wilayah-wilayah yang memang padat dengan kehadiran aktivitas masyarakat untuk mencegah. Jangan sampai terjadi kejahatan-kejahatan yang tentunya kemudian bisa mengganggu aktivitas masyarakat,” ujar Sigit dalam jumpa pers.
“Dan ini sudah kami instruksikan untuk seluruh wilayah agar betul-betul turun ke lapangan, agar kegiatan masyarakat di bulan suci Ramadhan ini betul-betul bisa terlaksana dengan khidmat,” sambungnya.
Sigit mengatakan, Polri telah melakukan antisipasi dengan menggelar kegiatan rutin yang ditingkatkan menjelang Ramadhan 2025 ini.
Tujuannya agar kondisi keamanan di masyarakat bisa tetap terjaga.
“Dan apa yang menjadi harapan dan kebijakan pemerintah untuk terus bisa melaksanakan berbagai programnya juga bisa terlaksana dengan baik,” jelas Sigit.
Sementara itu, Sigit menyebut Polri juga menjaga kebutuhan bahan pokok agar selalu tersedia di lapangan.
Dia menyebut, kebutuhan pokok selama Ramadhan biasanya akan meningkat.
“Kemudian terhadap kegiatan Ramadhan yang kemudian diiringi dengan tradisi mudik, ini juga tentunya menjadi PR kami. Dan kami juga akan melaksanakan rakor untuk memastikan semua pelayanan bagi masyarakat yang akan melaksanakan mudik bisa berjalan dengan baik,” imbuhnya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

27/02/2025 20:29
Kasus Dihentikan, Dirtipidum Polri Bantah Penggelapan dan Kembalikan Sertifikat Tanah

Kasus Dihentikan, Dirtipidum Polri Bantah Penggelapan dan Kembalikan Sertifikat Tanah
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri Brigjen Djuhandani Rahardjo Puro menekankan anggotanya tidak melakukan penggelapan, menyembunyikan, dan menahan tanpa dasar hukum surat-surat berharga milik seorang pelapor ahli waris.
Djuhandani mengatakan, kasus tersebut kini sudah dihentikan atau SP3 (surat perintah penghentian penyidikan).
“Tanggal 21 Januari 2025, dilaksanakan gelar (perkara) di Pidum dengan hasil dihentikan. Tanggal 24 Februari 2025, di-SP3. Rekomendasi untuk dihentikan berdasarkan gelar di Biro Wassidik yang dihadiri pelapor dan terlapor pada 30 September 2024,” ujar Djuhandani kepada wartawan, Kamis (27/2/2025).
Djuhandani menjelaskan, penyidik telah mengembalikan barang bukti berupa dokumen sertifikat kepada kuasa hukum dan korban.
Polisi juga sekaligus menyerahkan pemberitahuan SP3 kepada mereka.
“Dokumen yang diserahkan sebagai barang bukti dalam perkara pemalsuan dokumen, dan atau memasuki pekarangan tanpa izin sudah dikembalikan kepada kuasa hukum pelapor atas nama Poltak Silitonga,” tuturnya.
Untuk itu, Djuhandani menegaskan, penyidik tidak pernah melakukan penggelapan terhadap barang bukti yang diserahkan oleh terlapor kepada penyidik.
Dia menyebut penyidik harus tetap mengikuti prosedur untuk pengembalian barang bukti tersebut.

“Penyidik tidak pernah melakukan penggelapan terhadap barang bukti yang diserahkan oleh terlapor kepada penyidik. Terkait pengembalian barang bukti harus sesuai prosedur rekomendasi dari gelar perkara yang menyatakan laporan polisi tersebut di-SP3. Selain itu, dalam proses SP3 juga ada pengawasan dari pimpinan secara berjenjang,” jelas Djuhandani.
Diketahui, Djuhandani telah membantah tuduhan bahwa pihaknya menggelapkan sertifikat tanah.
Hal ini ia sampaikan merespons laporan dugaan penggelapan sertifikat tanah yang dilaporkan oleh seseorang bernama Brata Ruswanda terhadap dirinya ke Divisi Propam Polri.
“Kalau laporan penyidik ataupun menggelapkan itu, ‘kan, harus apa yang digelapkan? Semuanya ada di Bareskrim. Semuanya sesuai aturan yang dilakukan. Kalau dilaporkan sebagai penggelapan, silakan,” kata Djuhandani, Sabtu (22/2/2025).
Ia menjelaskan bahwa mulanya, pihaknya mendapatkan laporan mengenai dugaan pemalsuan dokumen tanah.
Dalam rangka pemeriksaan, pihak pelapor mengirimkan dokumen asli sertifikat tanah sebagai barang bukti.
Akan tetapi, dalam prosesnya, ditemukan bahwa sertifikat yang menjadi dasar laporan tersebut adalah palsu berdasarkan hasil laboratorium forensik (labfor).
“Ada ketentuan dari KUHAP menyatakan bahwa jika barang itu sudah tidak dipakai dalam proses penyidikan, tentu saja dikembalikan kepada pemilik. Dalam proses itu, ‘kan, ada gelar perkara. Gelar perkara yang dilakukan setelah itu saat ini sedang proses. Kalau prosesnya sedang proses gelar, apakah boleh saya serahkan?” ucap Djuhandani.
Usai dilaksanakan gelar perkara penyelidikan, ia memastikan bahwa barang bukti tersebut akan dikembalikan, tetapi dengan catatan.
“Sesuai KUHAP, pasti akan kami kembalikan dengan catatan. Kami akan memberikan catatan bahwa surat ini berdasarkan hasil laboratorium forensik adalah nonidentik. Kami tetap menjaga agar jangan sampai surat ini digunakan untuk perbuatan lain,” kata dia.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

27/02/2025 19:58