Xcloud.id

Category: Kompas.com Nasional

  • Awal Puasa 2025, Pemerintah dan Muhammadiyah Bersamaan

    Awal Puasa 2025, Pemerintah dan Muhammadiyah Bersamaan

    Awal Puasa 2025, Pemerintah dan Muhammadiyah Bersamaan
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Pemerintah mellaui Kementerian Agama telah memutuskan bulan Ramadhan 1446 hijriah atau 2025 masehi dimulai pada Sabtu (1/3/2025) besok.
    Hal ini diputuskan Kementerian Agama setelah menggelar sidang isbat yang mengacu pada hasil pantauan atau rukyatul hilal yang digelar di 125 lokasi di seluruh Indonesia.
    “Pada malam ini diputuskan dalam sidang bahwa 1 Ramadhan ditetapkan besok insya Allah tanggal 1 Maret 2025,” ujar Nasaruddin dalam jumpa pers di kantor Kemenag, Jakarta Pusat, Jumat (28/2/2025).
    Pelaksanaan sidang isbat melibatkan Tim Hisab dan Rukyat Kemenag, serta dihadiri para duta besar negara sahabat dan perwakilan organisasi masyarakat (ormas) Islam.
    Selain itu, hadir pula Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), ahli falak, hingga perwakilan ormas Islam.
    Keputusan sidang isbat ini mengonfirmasi bahwa awal bulan Ramadhan yang ditetapkan pemerintah, sama dengan yang ditetapkan Pengurus Pusat Muhammadiyah.
    Pada Rabu (12/2/2025) lalu, Muhammadiyah menetapkan 1 Ramadhan 1446 Hijriah jatuh pada 1 Maret 2025.
    “Berdasarkan hasil hisab, maka Pimpinan Pusat Muhammadiyah menetapkan, 1 Ramadhan 1446 H jatuh pada hari Sabtu, 1 Maret 2025,” ucap Sekretaris PP Muhammadiyah Sayuti dalam konferensi pers.
    Selain itu, PP Muhammadiyah juga mengumumkan hari raya Lebaran Idul Fitri 1 Syawal 1446 Hijriah yang bertepatan pada Senin, 31 Maret 2025.
    Diketahui, Muhammadiyah dan pemerintah menggunakan metode berbeda dalam menentukan masuknya bulan Ramadhan.
    Muhammadiyah menggunakan metode hisab, yaitu menentukan Ramadhan berdasarkan perhitungan matematis dan astronomis.
    Hisab dapat diartikan dengan penghitungan secara matematis dan astronomis untuk menentukan posisi bulan dalam menentukan dimulainya awal bulan pada kalender Hijriah.
    Ada beberapa rujukan atau kitab yang digunakan untuk metode hisab di Indonesia. Metode hisab juga ada yang menggunakan metode kontemporer.
     
    Caranya, yakni menggunakan rumus-rumus yang ada pada kitab tersebut, seperti bagaimana cara untuk menghitung awal bulan dengan data astronomis yang ada.
    Sementara itu, pemerintah menggunakan metode rukyat, yakni aktivitas pengamatan visibilitas hilal (bulan sabit) saat Matahari terbenam menjelang awal bulan di Kalender Hijriah.
    Umumnya, metode Rukyat digunakan guna menentukan awal bulan Zulhijah, Ramadhan, dan Syawal.
    Menurut metode ini, hilal dianggap memenuhi syarat apabila posisinya mencapai ketinggian 3 derajat dengan sudut elongasi 6,4 derajat.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Relawan Anies Bentuk Gerakan Rakyat, Nasdem Beri Dukungan

    Relawan Anies Bentuk Gerakan Rakyat, Nasdem Beri Dukungan

    Relawan Anies Bentuk Gerakan Rakyat, Nasdem Beri Dukungan
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    –
    Partai Nasdem
    menyambut baik kemunculan organisasi masyarakat (ormas)
    Gerakan Rakyat
    yang diinisiasi oleh para
    relawan Anies
    Baswedan pada kontestasi
    Pilpres 2024
    .
    Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Nasdem, Hermawi Taslim, mengatakan gerakan ini adalah bentuk kesadaran dan partisipasi politik rakyat.
    ”
    Gerakan rakyat
    seperti gerakan-gerakan civil society yang lain adalah bentuk kesadaran dan partisipasi politik rakyat dalam ikut serta membangun kehidupan politik yang lebih dinamis, demokratis, dan partisipatif,” ucap Hermawi saat dikonfirmasi, Jumat (28/2/2025).
    Menurutnya, kehadiran gerakan-gerakan sejenis ini dimaksudkan untuk meningkatkan partisipasi dan kesadaran politik rakyat.
    Ia juga tidak masalah jika di masa depan gerakan ini menjadi kendaraan politik atau partai politik.
    “Bahwa selanjutnya gerakan tersebut mau jadi apa? Apakah kendaraan politik atau partai politik, ya boleh-boleh saja sepanjang sejalan dengan ketentuan perundang-undangan dan diterima kehadirannya di masyarakat,” ungkapnya.
    Intinya, kata dia, Partai Nasdem menyambut baik kehadiran gerakan baru tersebut.
    “Jadi kita menyambut baik setiap antusiasme civil society yang sifatnya meningkatkan partisipasi politik rakyat,” kata Hermawi.
    Sebelumnya diberitakan, sebuah organisasi masyarakat (ormas) baru bernama Gerakan Rakyat resmi dideklarasikan pada Kamis (27/2/2025) di Jakarta Selatan.
    Acara tersebut dihadiri oleh mantan Gubernur DKI Jakarta,
    Anies Baswedan
    , yang kehadirannya memicu spekulasi mengenai kemungkinan Gerakan Rakyat sebagai kendaraan politik baru Anies untuk kontestasi Pilpres 2029.
    Adapun Gerakan Rakyat sejatinya bermula dari kumpulan gerakan relawan Anies Baswedan pada kontestasi politik 2024.
    Ketua Umum Gerakan Rakyat juga dikenal merupakan Juru Bicara Anies, yaitu Sahrin Hamid.
    Sahrin mengatakan, ide untuk membentuk Gerakan Rakyat sudah ada sejak 2023.
    Ia menyampaikan bahwa Gerakan Rakyat adalah ormas terbuka bagi semua orang, meski diawali dari kumpulan relawan Anies.
    Ormas ini juga terbuka apabila ada anggota partai politik yang mau bergabung.
    “Karena ini adalah organisasi kemasyarakatan, maka keanggotaan seharusnya cuma satu, warga negara Indonesia, sudah itu saja,” ucap Sahrin.
    Sahrin tak menyebut spesifik jabatan yang diemban Anies dalam Gerakan Rakyat.
    Ia hanya menyebut bahwa Anies dijadikan sebagai tokoh inspirasi, panutan, dan penggagas gerakan perubahan.
    “Pak Anies adalah tokoh panutan, tokoh inspirasi, dan kita tahu bahwa semangat perubahan simbolnya adalah Pak Anies,” ucap dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • DPR Pastikan Stok Bensin Selama Ramadhan Aman

    DPR Pastikan Stok Bensin Selama Ramadhan Aman

    DPR Pastikan Stok Bensin Selama Ramadhan Aman
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Ketua Komisi XII DPR RI
    Bambang Patijaya
    memastikan pasokan bahan bakar minyak (BBM) untuk dijual kepada masyarakat selama bulan Ramadhan aman.
    Hal ini disampaikan Bambang setelah melakukan inspeksi mendadak (sidak) di dua Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Pertamina di Cibubur pada Kamis (27/2/2025) kemarin.
    “Maksud sidak kami kemarin, kami ingin memastikan beberapa hal. Pertama persoalan kesiapan pasokan. Jadi kemarin secara umum dilihat, pasokan enggak ada masalah,” kata Bambang di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (28/2/2025).
    Bambang menjamin stok BBM cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
    Terlebih, Komisi XII juga sudah mendapatkan kepastian dari sejumlah perusahaan yang mengelola BBM.
    “Ini penting untuk kita sampaikan ke masyarakat bahwa menjelang Ramadhan dan nanti menuju Idul Fitri itu klir enggak ada masalah,” kata politikus Partai Golkar itu.
    “Karena sehari sebelumnya kami sudah panggil beberapa penyalur BBM non-subsidi seperti Shell, AKR, BP, Axon, dan juga ada Patra Niaga bahwa pasokan cukup,” ucap dia.
    Di sisi lain, DPR juga memastikan kualitas bahan bakar bakal tetap sesuai dengan yang dibeli oleh masyarakat.
    Hal ini dipastikan menyusul tindakan Kejaksaan Agung (Kejagung) RI membongkar dugaan korupsi di Pertamina Patra Niaga yang mengoplos BBM RON 90 (Pertalite) atau lebih rendah menjadi RON 92 (Pertamax).
    “Kami ingin memastikan bahwa kualitas barang yang disalurkan kepada masyarakat, yang dibeli oleh masyarakat itu memang sudah sesuai dengan speknya. Kalau memang RON 92 Pertamax, ya 92 lah. Kita tidak ingin mendengar, misalkan ternyata kita cek nanti, RON 92 tidak seperti itu,” kata Bambang.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Bareskrim Sudah Identifikasi Calon Tersangka Kasus Pagar Laut Bekasi

    Bareskrim Sudah Identifikasi Calon Tersangka Kasus Pagar Laut Bekasi

    Bareskrim Sudah Identifikasi Calon Tersangka Kasus Pagar Laut Bekasi
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –

    Bareskrim Polri
    telah mengidentifikasi sosok yang berpeluang menjadi tersangka dalam kasus
    pemalsuan surat izin
    tanah di lahan pagar laut Bekasi, baik yang berada di
    Desa Segara Jaya
    maupun di Hurip Jaya.
    “Untuk Segara Jaya, kami sudah mempunyai
    suspect
    tersangka, yang calon tersangka, termasuk walaupun kita penyelidikan membuat LP. Kami pun terkait yang 201 (Hurip Jaya), kami pun sudah mempunyai
    suspect
    , kira-kira pelakunya siapa,” ujar Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Djuhandhani Rahardjo Puro saat ditemui di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta, Jumat (28/2/2025).
    Djuhandhani enggan membocorkan nama-nama calon tersangka ini, termasuk status calon tersangka, apakah perangkat desa atau berasal dari perusahaan swasta.
    “Nanti saya jawab deh ya kalau sudah kita tetap, kalau saya sampaikan nanti ya itu praduga tak bersalah kepada orang yang kita duga,” kata dia.
    Djuhandhani menegaskan, penyidik mengedepankan asas profesionalitas ketika mengerjakan tugas-tugasnya sehingga tidak mau mebocorkan nama tersangka.
    Sebab, jika nama tersangka bocor bakal mempersulit kerja penyidik ke depannya.
    “Kalau nanti kita kasih kisi-kisinya si A, si B, si C, nanti alat bukti dan lain sebagainya yang sudah kita (kumpulkan) akan bisa mempersulit proses penyidikan kita,” kata dia lagi.
    Saat ini, kasus perkara terkait pemalsuan surat di Desa Segara Jaya sudah dinaikkan ke penyidikan.
    Sementara, berkas yang menyangkut Desa Hurip Jaya baru akan dibuatkan laporan polisi.
    Djuhandhani menyebutkan, keputusan ini diambil setelah para penyidik melakukan gelar perkara di tempat kejadian perkara (TKP).
    Selanjutnya, penyidik akan melengkapi administrasi dan melanjutkan memeriksa sejumlah saksi.
    “Serta melaksanakan upaya-upaya paksa lainnya, di mana kita akan juga masih menunggu tambahan pengujian laboratorium forensik terhadap beberapa barang bukti,” kata dia.
    Diberitakan, penyelidikan ini bermula dari tindak lanjut laporan yang diserahkan Kementerian ATR/BPN pada 7 Februari 2025.
    Dalam laporan ini, Kementerian ATR/BPN melaporkan adanya tindak pidana pemalsuan surat dan atau pemalsuan akta otentik, serta penempatan keterangan palsu dalam akta otentik.
    “Saat ini penyidik sudah memeriksa, yaitu antara lain pelapor, ketua, dan anggota eks panitia ajudikasi PTSL atas penerbitan 93 sertifikat hak milik yang terjadi di Desa Segara Jaya,” lanjut Djuhandhani.
     
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Prabowo Siapkan Diskon Tiket Pesawat untuk Mudik Lebaran

    Prabowo Siapkan Diskon Tiket Pesawat untuk Mudik Lebaran

    Prabowo Siapkan Diskon Tiket Pesawat untuk Mudik Lebaran
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Presiden
    Prabowo Subianto
    menyatakan, pemerintah tengah menyiapkan diskon harga tiket pesawat selama dua minggu ke depan untuk persiapan
    mudik Lebaran
    .
    Hal ini dikatakannya dalam keterangan pers upaya pemerintah melancarkan bulan puasa Ramadhan di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Rabu (28/2/2025).
    “Kita juga mempersiapkan penurunan harga tiket pesawat selama dua minggu yang akan datang,” kata Prabowo dalam keterangan pers, Rabu.
    Selain tiket pesawat, pemerintah pun berencana menurunkan tarif jalan tol di beberapa ruas utama saat liburan Hari Raya Idul Fitri dan Hari Raya Nyepi.
    Menurut Prabowo, hal ini mengingat waktu liburan Hari Raya Idul Fitri dan Hari Raya Nyepi sangat berdekatan.
    Kemudian, Prabowo memerintahkan Menteri Perhubungan, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir, dan Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo untuk memantau situasi dan kondisi arus mudik.
    “Dan memastikan semua fasilitas transportasi dan pelayanan publik dapat berjalan lancar, aman, dan memudahkan arus mudik masyarakat,” ucap Prabowo.
    Lebih lanjut, Prabowo menjelaskan, pemerintah terus memantau perkembangan situasi produksi dan harga-harga pangan dalam beberapa pekan terakhir menjelang Ramadhan.
    Ia pun sudah menyampaikan instruksi kepada Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Perdagangan Budi Santoso, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, dan semua menteri terkait untuk memastikan ketersediaan bahan pokok dan mencegah adanya kenaikan lonjakan harga yang spekulatif.
    “Ini kita bekerja keras supaya seluruh rakyat, terutama rakyat yang paling memerlukan, dapat menjangkau harga bahan-bahan tersebut. Dan saya yakin dan percaya kita akan lakukan itu dan sudah lakukan itu,” kata Prabowo.
    Diketahui, Kementerian Agama akan menggelar sidang isbat pada Jumat petang hari ini untuk menetapkan masuknya bulan Ramadhan 1446 hijriah atau 2025 masehi.
    Sementara itu, Muhammadiyah telah menetapkan bahwa 1 Ramadhan 1446 Hijriah jatuh pada Sabtu (1/3/2025) besok.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Lagi, Puan Sebut Megawati-Prabowo Akan Segera Bertemu

    Lagi, Puan Sebut Megawati-Prabowo Akan Segera Bertemu

    Lagi, Puan Sebut Megawati-Prabowo Akan Segera Bertemu
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Ketua DPP PDI-P sekaligus Ketua DPR
    Puan Maharani
    kembali memastikan bahwa Ketua Umum PDI-P
    Megawati Soekarnoputri
    dan Presiden
    Prabowo Subianto
    segera bertemu.
    Hal ini disampaikan Puan menjawab pertanyaan awak media usai menghadiri acara Parade Senja dalam
    retreat kepala daerah
    di Akademi Militer, Magelang, Jawa Tengah, Kamis (27/2/2025).
    “Pasti, pasti (bertemu). Secepatnya, Insya Allah secepatnya,” kata Puan dalam keterangannya, Jumat (28/2/2025).
    Dalam kesempatan itu, Puan juga mengaku menyampaikan pesan Megawati kepada Presiden Prabowo terkait retreat kepala daerah.
    Kata Puan, Megawati berpesan agar retreat kepala daerah berjalan lancar.
    “Semoga acaranya berjalan dengan baik dan lancar, bermanfaat bagi bangsa dan negara,” ujar Puan menyampaikan pesan Megawati.
    Menurut dia, Megawati sejatinya diundang untuk menghadiri Parade Senja, tetapi berhalanagan hadir, tetapi berhalangan hadir.
    Sementara itu, Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden ke-7 Joko Widodo menghadiri acara tersebut.
    Adapun Puan hadir dalam posisinya sebagai Ketua DPR RI bersama Ketua MPR Ahmad Muzani dan Ketua DPD Sultan Najamuddin.
    Puan mengaku sempat berbincang-bincang dengan Prabowo dan SBY sebelum parade senja dimulai.
    “Berkumpul dan bersilaturahmi tiga presiden dan ketua-ketua lembaga dalam situasi yang sangat santai bersama seluruh kepala daerah untuk bersama-sama nantinya bertukar pikiran dalam membangun bangsa dan negara,” kata dia.
    Berdasarkan catatan
    Kompas.com
    , Puan berulang kali menyebut Megawati-Prabowo pasti bertemu, tetapi keduanya tak kunjung bertemu secara terbuka.
    Pertama, Puan mengaku Megawati dan Prabowo akan bertemu menjelang ulang tahun Prabowo pada Kamis (17/10/2024).
    “Insya Allah,” ujar Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (14/10/2024).
    Pada Januari lalu, Puan kembali menjawab pertanyaan awak media mengenai kepastian pertemuan Megawati-Prabowo.
    Sama seperti Oktober tahun lalu, lagi-lagi Puan memberikan sinyal Megawati-Prabowo bakal bertemu.
    Saat itu, Puan mengatakan pertemuan akan terjadi ketika Megawati merayakan ulang tahun ke-78.
    “Mungkin saja (kejutan). Insya Allah,” ujar Puan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (21/1/2025).
    Namun, pertemuan tersebut belum juga terlaksana hingga akhir Februari 2025.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kantor PT OTM yang Diduga Oplos Pertamax Masih Beroperasi Saat Digeledah Kejagung

    Kantor PT OTM yang Diduga Oplos Pertamax Masih Beroperasi Saat Digeledah Kejagung

    Kantor PT OTM yang Diduga Oplos Pertamax Masih Beroperasi Saat Digeledah Kejagung
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Kantor
    PT Orbit Terminal Merak
    yang diduga menjadi tempat penyimpanan dan
    pengoplosan Pertamax
    disebut masih beroperasi dan beraktivitas seperti biasa.
    “Ya, masih ada aktivitas di sana. Kemarin, kita geledah, pegawainya ada,” ujar Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Harli Siregar, saat ditemui di kawasan
    Kejaksaan Agung
    , Jakarta, Jumat (28/2/2025).
    Harli tidak menyebutkan apakah masih terjadi pengoplosan di PT OTM atau tidak.
    Namun, dia memastikan, fungsi
    storage
    atau depo yang bekerja sama dengan PT Pertamina Patra Niaga ini hanya sebatas penyimpanan, tidak sampai pengolahan.
    “Sedangkan,
    core
    bisnis PPN itu adalah membeli, menyimpan, mendistribusi. Nah, kalau PPN bekerja sama dalam KKKS dengan OTM sebagai badan usaha swasta, maka berarti tidak boleh melewati fungsi-fungsi itu,” ujar Harli.
    Dia menegaskan, tugas pengolahan minyak mentah hanya dimiliki oleh PT Kilang Pertamina Internasional.
    Diberitakan sebelumnya, Kejaksaan Agung mengungkap bahwa pengoplosan minyak mentah RON 92 alias Pertamax dengan mencampur minyak yang kualitasnya lebih rendah dilakukan di terminal dan perusahaan milik anak pengusaha minyak Muhammad Riza Chalid, yaitu tersangka Muhammad Kerry Andrianto Riza (MKAR).
    Pengoplosan ini terjadi di terminal PT Orbit Terminal Merak yang dimiliki bersama-sama oleh Kerry dan tersangka GRJ.
    Hal ini terungkap saat Kejaksaan Agung (Kejagung) menjelaskan peran dua tersangka baru, yaitu Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga PT Pertamina Patra Niaga, Maya Kusmaya, dan VP Trading Operation PT Pertamina Patra Niaga, Edward Corne, dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Subholding dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) tahun 2018-2023.
    “Kemudian, tersangka MK memerintahkan dan atau memberikan persetujuan kepada EC untuk melakukan
    blending
    produk kilang pada jenis RON 88 dengan RON 90 agar dapat menghasilkan RON 92 di terminal PT Orbit Terminal Merak milik tersangka MKAR dan tersangka GRJ atau yang dijual dengan harga RON 92,” ujar Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Kejaksaan Agung Abdul Qohar, saat konferensi pers di Gedung Kartika Kejaksaan Agung, Jakarta, Rabu (26/2/2025).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Mensos Gus Ipul: Anggaran KND Dipangkas Jadi Rp 3 Miliar

    Mensos Gus Ipul: Anggaran KND Dipangkas Jadi Rp 3 Miliar

    Mensos Gus Ipul: Anggaran KND Dipangkas Jadi Rp 3 Miliar
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Sosial (Mensos)
    Saifullah Yusuf
    , yang akrab disapa Gus Ipul, mengungkapkan bahwa anggaran Komisi Nasional
    Disabilitas
    (KND) untuk tahun ini mengalami pemangkasan sebesar Rp 3,9 miliar, sehingga total anggaran menjadi Rp 3 miliar.
    “Pemotongan anggaran menjadi Rp 3 miliar,” kata Gus Ipul, saat dihubungi Kompas.com, pada Jumat (28/2/2025).
    Ia membantah informasi yang beredar luas mengenai pemotongan
    anggaran KND
    yang disebut-sebut turun drastis menjadi Rp 500 juta. 
    “Enggak betul itu, (yang benar) dari Rp 6,9 miliar tinggal Rp 3 miliar,” ujar Gus Ipul.
    Dia juga menjelaskan terkait dengan efisiensi anggaran, yang ia peroleh dari Sekretariat Komisi Nasional Disabilitas.
    Ia merinci bahwa efisiensi anggaran 2025 mencakup pengurangan belanja perjalanan dinas sebesar Rp 2,9 miliar, belanja bahan Rp 107,1 juta, belanja sewa Rp 493 juta, serta belanja langganan, barang persediaan konsumsi, barang non operasional sebesar Rp 198,9 juta, dan belanja jasa profesi Rp 92 juta.
    “Perjalanan dinas keluar negeri enggak bisa terpotong karena sudah keduluan sebelum efisiensi,” ujar dia.
    Sebelumnya, sebuah postingan di Instagram @Parakerja menyebutkan bahwa anggaran KND dipangkas drastis dari Rp 5,6 miliar menjadi Rp 500 juta.
    Postingan yang diunggah dua hari lalu itu telah mendapatkan 15.397 likes.
    Gus Ipul menegaskan bahwa informasi tersebut adalah hoaks.
    “Engga bener juga itu. Itu kelihatan kan, (di data itu) apa saja yang dikurangi, kita buka biar tahu, isinya perjalanan dinas (yang dipotong),” ujar dia.
    Sebagai informasi, postingan tersebut memberikan capiton, “Komisi Nasional Disabilitas (KND) yang seharusnya jadi garda terdepan untuk advokasi hak-hak
    disabilitas
    malah kena pangkas drastis.”
    “Kita butuh kebijakan yang benar-benar berpihak pada teman-teman disabilitas, bukan malah memotong peran penting mereka. Jangan sampai hak-hak yang sudah diperjuangkan bertahun-tahun jadi terabaikan!,” lanjut caption tersebut.
     
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • DTSEN Masuk Tahap Ground Checking, Wamensos Agus Jabo: Ini Langkah Penting Validitas Data

    DTSEN Masuk Tahap Ground Checking, Wamensos Agus Jabo: Ini Langkah Penting Validitas Data

    DTSEN Masuk Tahap Ground Checking, Wamensos Agus Jabo: Ini Langkah Penting Validitas Data
    Penulis
    KOMPAS.com
    –
    Data Tunggal Sosial Ekonomi
    Nasional (
    DTSEN
    ) telah memasuki tahapan uji petik atau
    ground checking
    sebelum benar-benar digunakan sebagai acuan penyaluran bantuan sosial dan program pemberdayaan masyarakat.
    ”
    Ground checking
    menjadi langkah penting untuk memastikan validitas data,” kata Wakil Menteri Sosial (Wamensos) Agus Jabo Priyono dalam siaran persnya, Jumat (28/2/2025).
    Ia menyatakan, pada tahap
     ground checking
    ini akan melibatkan lebih dari 33.000 pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) di seluruh Indonesia. Kementerian Sosial (Kemensos) bersinergi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk melatih para pendamping dalam melakukan pengecekan dan pemutakhiran data.
    Hal tersebut dikatakan Wamensos Agus Jabo Priyono yang mewakili Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf, saat menghadiri Rapat Tinggi Menteri (RTM) di kantor Kementerian Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Kemenko PM), Jakarta, Kamis (27/2/2025)
    Pada kesempatan itu, Wamensos Agus Jabo berkordinasi dan melaporkan
    update
    terbaru tahapan uji petik DTSEN dengan para menteri terkait.
    Para menteri itu adalah Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, Menteri Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Rachmat Pambudy,  Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Nugroho Sulistyo, serta Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Gufron Mukti.
    Lalu juga para pejabat Kementerian Koordinator (Kemenko) Perekonomian, perwakilan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Komunikasi dan DIgital (Kemenkomdigi), Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kememterian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDT), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan.
    Wamensos Agus Jabo menyatakan bahwa progres pada tahapan g
    round checking
    akan dilaporkan dan dikordinasikan secara berkala kepada para stakeholder tersebut.
    Hal tersebut, lanjut dia, penting dilakukan agar penggunaan dan pemanfaatan data bisa akurat guna mendukung efektivitas program pemberantasan kemiskinan. Untuk itu, diperlukan sinergi berbagai pihak termasuk antara pemerintah pusat dan daerah.
    Pemutakhiran DTSEN dilakukan melalui dua mekanisme utama.
    Pertama
    , melalui sistem birokrasi berjenjang, dari pemerintah daerah hingga pusat, untuk memastikan data telah diverifikasi secara administratif.
    Kedua
    , dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat, agar setiap perubahan kondisi sosial ekonomi dapat terdeteksi lebih cepat dan akurat.
    Untuk mendukung proses ini, Kemensos memiliki aplikasi Cek Bansos. Aplikasi ini memungkinkan masyarakat mengecek status bantuan serta melaporkan perubahan kondisi ekonomi mereka, sehingga pendataan lebih akurat dan responsif.
    Sebelumnya, Agus Jabo mengatakan, Presiden Prabowo Subianto merasa resah karena bantuan sosial (Bansos) di daerah banyak yang tidak tepat sasaran. Untuk itu, presiden memerintahkan penyusunan data tunggal.
    “Setelah DTSEN keluar kita keluar, kita berangkat dari situ. Targetnya pengentasan kemiskinan,” katanya.
    Ia menuturkan Presiden Prabowo ingin agar persoalan kemiskinan ekstrem tuntas pada 2026. Program pengentasan kemiskinan ekstrem merupakan salah satu prioritas presiden.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kementerian Desa PDT dan Kemenag Berkolaborasi Tingkatkan Ekonomi Masyarakat Desa Berbasis Keluarga

    Kementerian Desa PDT dan Kemenag Berkolaborasi Tingkatkan Ekonomi Masyarakat Desa Berbasis Keluarga

    Kementerian Desa PDT dan Kemenag Berkolaborasi Tingkatkan Ekonomi Masyarakat Desa Berbasis Keluarga
    Penulis
    KOMPAS.com
    – Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendesa PDT) bersama Kementerian Agama (
    Kemenag
    ) berkolaborasi dalam mewujudkan masyarakat desa yang rukun penuh toleransi dan memiliki semangat keberagaman tinggi.
    Tak sebatas itu, keduanya juga tidak akan meninggalkan penguatan ekonomi untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa dengan pendekatan ekonomi keluarga.
    Hal ini akan direalisasikan dengan menggandeng setiap kekuatan di desa dengan menyesuaikan kondisi yang mungkin berbeda di setiap daerah.
    Menteri Desa PDT Yandri Susanto yakin hal tersebut akan menjadikan masyarakat semakin rukun dan mampu mewujudkan Indonesia emas dan bermartabat.
    Hal tersebut dikatakan Yandri Susanti saat bertemu Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar di Kantor Kementerian Agama, Jakarta pada Kamis (27/2/2025).
    “Kita membicarakan tindak lanjut Memorandum of Understanding (MoU) sama Menag. Insyaallah kita akan
    kick off
    membangun majelis taklim, TPQ (Taman Pendidikan Al-Qur’an), termasuk juga agama lain sehingga akhlak atau kehidupan di masyarakat desa lebih maju, lebih beradab, dan lebih bermanfaat dunia akhirat,” papar Menteri Desa Yandri dalam siaran persnya, Jumat (28/2/2025)
    Salah satu langkah untuk menindaklanjuti MoU atau nota kesepahaman tersebut adalah berfokus pada pengembangan majelis taklim di tingkat desa.
    Pengembangan majelis taklim tersebut diharapkan bisa menjadi sarana untuk mempererat hubungan sosial antarwarga sekaligus meningkatkan pengetahuan keagamaan.
    Selain itu, pemerintah juga berkomitmen untuk mendorong majelis taklim di desa-desa dapat berkembang menjadi wadah yang tidak hanya mengajarkan nilai-nilai agama, tetapi  berfungsi sebagai pusat pemberdayaan ekonomi berbasis keluarga.
     
    Hal tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat desa melalui usaha-usaha ekonomi kecil yang dijalankan oleh keluarga.
    Tidak hanya itu, kedua kementerian juga menekankan pentingnya usaha bersama untuk memberantas buta huruf Al-Quran di desa-desa.
    Langkah tersebut dilakukan dengan mengadakan program-program pendidikan yang dapat mengajarkan masyarakat untuk membaca Al-Quran dengan baik dan benar.
    Pentingnya semangat toleransi antarumat beragama di desa juga menjadi salah satu fokus utama dalam kolaborasi ini. Dengan memperkuat semangat toleransi, diharapkan dapat tercipta lingkungan yang harmonis dan penuh kedamaian di setiap desa.
    Rangkaian kegiatan tersebut direncanakan akan di-
    launching
    pada pertengahan Ramadhan, tepatnya di Desa Lambang Sari Kabupaten Bekasi.
    Kedua kementerian berharap bahwa kegiatan ini dapat memberikan dampak positif yang signifikan terhadap pemberdayaan masyarakat desa dan pembangunan daerah tertinggal secara keseluruhan.
    Kegiatan ini juga diyakini menjadi langkah konkret dalam menciptakan desa yang lebih sejahtera, beragama, dan toleran, serta memiliki perekonomian yang mandiri.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.