Category: Kompas.com Nasional

Momen Gibran Ngobrol hingga Pegangi Tangan Erdogan di KTT G20

Momen Gibran Ngobrol hingga Pegangi Tangan Erdogan di KTT G20
Tim Redaksi
JOHANNESBURG, KOMPAS.com
– Wakil Presiden (Wapres) RI Gibran Rakabuming sempat bincang dengan Presiden Turkiye, Recep Tayyip Erdogan, dan Perdana Menteri (PM) Sanae Takaichi di ajang Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Johannesburg, Afrika Selatan, Sabtu (22/11/2025).
Momen ini terjadi saat para pemimpin negara yang hadir di G20 hendak melakukan sesi foto bersama.
Di momen itu, Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa bersama para petinggi negara G20, termasuk Gibran, maju ke atas panggung untuk berfoto.
Sebelum sesi foto dimulai, Gibran bersama
Erdogan
dan Takaichi tampak berbincang di atas panggung.
Sesekali Gibran turut menggerakkan tangan sambil berbicara kepada Erdogan dan Takaichi.
Selama sesi foto bersama, Gibran berdiri diapit Takaichi di sisi kanannya dan Presiden Komisi Eropa Ursula Gertrud von der Leyen di sisi kirinya. Sementara Erdogan berdiri di sebelah kanan Takaichi.
Usai sesi foto bersama dilakukan, para petinggi negara G20 pun turun panggung. Gibran tampak sigap memegang lengan Erdogan untuk membantunya turun.
Diketahui, KTT G20 di Afrika Selatan akan berlangsung selama dua hari, yakni 22-23 November 2025.
Ajang internasional ini turut dihadiri langsung Wakil Presiden RI
Gibran Rakabuming
yang mewakili Presiden RI Prabowo Subianto.
Gibran juga akan berpidato dalam tiga sesi KTT G20. Pada sesi pertama, ia turut menyampaikan pesan Prabowo untuk Presiden Afrika Selatan.
“Izinkan saya memulai dengan menyampaikan salam hangat dari Presiden Prabowo kepada Presiden Ramaphosa. Juga, penghargaan yang mendalam kepada Pemerintah Afrika Selatan atas keramahan yang hangat dan penyambutan yang sangat baik,” kata Gibran dalam bahasa Inggris.
Gibran juga mengapresiasi kepemimpinan pemerintah Afrika Selatan terkait pelaksanaan G20. Menurutnya,
KTT G20 2025
ini momen bersejarah karena ini pertama kali diselenggarakan di tanah Afrika.
“Tonggak sejarah ini menandai perubahan besar di mana negara-negara berkembang tidak lagi menjadi penonton, melainkan menjadi penggerak bersama negara-negara berkembang,” ucap Gibran.
Jurnalis Kompas.com Rahel Narda Chaterine ikut serta dalam kunjungan kerja rombongan Wapres Gibran di Afrika Selatan. Ikuti laporan langsung tentang kegiatan Wakil Presiden Gibran di sini.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

22/11/2025 23:35
PSI: Saking Kuatnya, Jokowi Dimusuhi Begitu Banyak Orang

PSI: Saking Kuatnya, Jokowi Dimusuhi Begitu Banyak Orang
Tim Redaksi
BATAM, KOMPAS.com
– Ketua Harian Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Ahmad Ali mengatakan, saking kuatnya Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi), sampai dimusuhi banyak orang.
Ali menekankan, PSI menjadikan Jokowi sebagai contoh hidup sekaligus patron politik mereka.
Hal tersebut Ali sampaikan usai memberi arahan dalam Rakorwil PSI Se-Kepulauan Riau (Kepri) di Batam, Kepri, Sabtu (22/11/2025) malam.
“Jokowi itu contoh hidup bagi politisi yang ada di Indonesia. Dia politisi yang sangat kompleks, kompleks sekali. Saking kompleksnya, saking kuatnya, dia dimusuhi begitu banyak orang. Saking ketakutannya orang untuk menghadapi dia, diciptakanlah segala macam fitnah kepada dia. Padahal Pak Jokowi itu orang yang begitu sederhana,” ujar Ali.
Ali menyampaikan, Jokowi tidak pernah menyusahkan atau menjatuhkan orang lain.
Menurutnya, apa yang Jokowi lakukan selama ini hanyalah memperhitungkan langkahnya sendiri demi kepentingan rakyat.
Selain itu, dia mengingatkan bahwa Jokowi merupakan contoh bahwa pejabat tidak harus berasal dari keluarga kaya.
“Jadi bagi PSI, itu kenapa menjadikan dia patron. Kami ingin kemudian melihat semangat Jokowi itu menjadi pelecut bagi kader-kader muda, anak-anak muda Indonesia, menjadikan dia sebagai contoh. Hari-hari ini kan kita banyak tahu, kita banyak dengar anak-anak muda generasi Z, jadi kita bicara politik mereka apolitis,” jelasnya.
“Karena kenapa? Mereka pikir seakan politik itu menjadi milik darah biru, kaum elite, pemilik partai, dan lain-lain. Sehingga kami tidak punya kesempatan untuk menjadi elite di negeri ini. Karena semuanya itu sudah dikuasai oleh para raja-raja yang hari ini menguasai panggung-panggung politik,” sambung Ali.
Sementara itu, Ali menekankan bahwa Jokowi awalnya tidak dilirik partai manapun dalam awal karier politiknya, termasuk oleh PDI-P.
Begitu selesai menjabat, kata Ali, Jokowi malah dicampakkan.
“Ada orang namanya Jokowi yang memulai dari bawah, yang awalnya tidak dilirik termasuk PDI-P, diusung oleh PKS dan PAN, dan kemudian dipeributkan oleh partai-partai politik seperti PDI-P dan dijadikan kader, walaupun di ujungnya dicampakkan,” imbuhnya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

22/11/2025 23:21
Anwar Iskandar Terpilih Jadi Ketua Umum MUI 2025-2030

Anwar Iskandar Terpilih Jadi Ketua Umum MUI 2025-2030
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Kyai Anwar Iskandar terpilih sebagai Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia periode 2025-2030 dalam Musyawarah Nasional Ke-11 Majelis Ulama Indonesia di Mercure Ancol, Jakarta Utara, Sabtu (22/11/2025).
Kyai Anwar dipilih oleh dewan formatur yang dibentuk dalam Munas tersebut.
“Untuk Ketua Umum, KH Anwar Iskandar,” ujar Sekjen MUI 2020-2025, Amirsyah Tambunan, saat sidang pleno
Munas XI MUI
,
Jakarta Utara
, Sabtu.
Pengumuman pengukuhan Anwar Iskandar sebagai Ketum MUI sempat dijadwalkan pukul 21.00 WIB. Namun, pengumuman tersebut molor 1 jam 30 menit.
Pengumuman kepengurusan baru yang melanjutkan kepemimpinan Anwar Iskandar ini baru diumumkan pukul 22.30 WIB.
Anwar Iskandar diketahui merupakan representasi dari organisasi masyarakat Islam Nahdlatul Ulama.
Ia menjabat Ketua Umum MUI sejak Agustus 2023 menggantikan Miftachul Akhyar yang mengundurkan diri karena menjadi Rais Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.
Sebelum ditetapkan sebagai Ketua Umum MUI, Anwar Iskandar menjabat sebagai Wakil Ketua Dewan Pertimbangan MUI periode 2020-2025.
Sementara, Dewan Pertimbangan MUI diketuai oleh Wakil Presiden Ma’ruf Amin.
Anwar juga menjabat sebagai Wakil Rais Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Ia terpilih dalam kepengurusan PBNU masa jabatan 2022-2027.
Lahir di Desa Berasan, Kecamatan Muncar, Banyuwangi, Jawa Timur, 24 April 1950, Anwar merupakan putra dari KH Iskandar, pendiri dan pengasuh Pondok Pesantren Mambaul Ulum di Banyuwangi.
Sebagaimana putra kiai pada umumnya, sedari kecil Anwar menimba ilmu dari satu pesantren ke pesantren lainnya.
Bersamaan dengan itu, dia juga menempuh pendidikan di sekolah formal. Pesantren pertama tempat Anwar belajar tak lain adalah milik ayahnya.
Sembari menjadi santri, Anwar juga mengenyam pendidikan formal di Madrasah Ibtidaiyah (MI) di lingkungan Pondok Pesantren Mambaul Ulum.
Tahun 1961, ia melanjutkan studi ke Madrasah Tsanawiyah (MTs) di lingkungan yang sama. Tiga tahun setelahnya, Anwar melanjutkan pendidikan ke Madrasah Aliyah (MA).
Berlanjut ke tahun 1967, Anwar bertolak ke Kediri untuk menjadi santri di Pondok Pesantren Lirboyo.
Pada saat bersamaan, ia meneruskan jenjang pendidikan formal di Perguruan Tinggi Tribakti Kediri hingga menyandang gelar Sarjana Muda.
Berbekal ilmu yang ia pelajari selama belasan tahun, Anwar pun kembali ke Kediri untuk berdakwah.
Singkat cerita, tahun 1982, dia mendirikan dua yayasan pendidikan di Kediri, yakni Assa’idiyah di Jasmaren dan Al Amin di Ngasinan, Rejomulyo.
Sembari menyebarluaskan ajaran agama Islam, Anwar juga aktif di berbagai organisasi keislaman.
Memang, sejak duduk di bangku kuliah, Anwar sudah aktif di Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII).
Ia pernah menjadi Ketua PMII di Universitas Tribakti Kediri, juga pimpinan pusat PMII saat berkuliah di IAIN Syarif Hidayatullah.
Beberapa jabatan di organisasi Islam lainnya yang pernah diikuti Anwar, misalnya, Ketua Gerakan Pemuda Ansor cabang Kediri, Ketua Rais Syuriyah NU Kediri, hingga Wakil Ketua Rais Syuriyah NU Jawa Timur.
Tahun 1998, Anwar dipilih sebagai Ketua Dewan Syuro Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) wilayah Jawa Timur.
Pada saat bersamaan, dia mengemban jabatan sebagai anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) utusan daerah Jawa Timur.
Pada 2008, Anwar dipercaya menjadi Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU), partai yang didirikan oleh para ulama.
Namun, pertengahan Juni 2022, partai tersebut dibubarkan.
Sejak tahun 1982 hingga saat ini, Anwar masih menjabat sebagai Ketua Yayasan Pendidikan Assa’idiyah dan Al Amin yang dia dirikan.
Yayasan pendidikan ini berkembang menjadi lembaga pendidikan di berbagai tingkat, mulai dari TK, SD, MTs, MA, hingga SMA.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

22/11/2025 22:43
Dasco Bertemu Prabowo di Hambalang, Sampaikan Surat dan Laporan dari Daerah

Dasco Bertemu Prabowo di Hambalang, Sampaikan Surat dan Laporan dari Daerah
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Presiden Prabowo Subianto bertemu Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad di kediaman pribadinya di Hambalang, Bojong Koneng, Jawa Barat, Sabtu (22/11/2025).
Hal ini diungkap Sekretaris Kabinet (Seskab) Letkol Teddy Indra Wijaya lewat akun Instagram resmi @sekretariat.kabinet, Sabtu.
Dari foto yang diunggah Sekretaris Kabinet, Prabowo hanya bertemu empat mata dengan Dasco.
Prabowo memakai baju safari, sementara Dasco mengenakan kemeja bergaris hitam putih.
“Presiden
Prabowo Subianto
menerima Wakil Ketua DPR RI, Prof.
Sufmi Dasco Ahmad
, di kediaman pribadinya di
Hambalang
, Bogor, Jawa Barat, pada Sabtu, 22 November 2025,” tulis Teddy dalam unggahannya.
Teddy mengungkap, Dasco menyampaikan surat hingga laporan tertulis dari berbagai daerah.
“Dalam pertemuan tersebut, Prof. Sufmi Dasco Ahmad menyampaikan sejumlah surat serta laporan tertulis dari berbagai daerah,” ucap Teddy.
Teddy menambahkan, Prabowo dan Dasco juga berdiskusi terkait perkembangan hukum di Indonesia.
“Presiden Prabowo kemudian berdiskusi mengenai perkembangan berbagai persoalan hukum yang tengah terjadi di tanah air,” tutur dia.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

22/11/2025 22:12
Dukung Mentan Amran Berantas “Serakanomics”, ICMI: Mafia Pangan Harus Tamat

Dukung Mentan Amran Berantas “Serakanomics”, ICMI: Mafia Pangan Harus Tamat
Tim Redaksi
KOMPAS.com
– Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) menyatakan dukungan penuh langkah tegas Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman dalam membongkar praktik
serakanomics
dan memberantas mafia pangan yang menguasai sektor pangan nasional.
Wakil Ketua Umum PP
ICMI
Priyo Budi Santoso mengatakan, ICMI sejalan dengan misi
Mentan Amran
untuk mengembalikan hak
ekonomi rakyat
kecil serta mengakhiri dominasi kelompok tertentu yang selama ini menguasai
sektor pangan
strategis.
“Kami di ICMI sejalan dengan gebrakan Pak Amran.
Serakanomics
harus dihentikan,” kata Priyo, seperti dikutip dari siaran pers yang diterima Kompas.com, Sabtu (22/11/2025).
Ia menambahkan,
mafia pangan
tidak boleh lagi menguasai sektor strategis yang menjadi hak rakyat kecil.
Priyo menyebut,
serakanomics
merupakan ancaman nyata yang menggerus
keadilan sosial
. Praktik
serakanomics
di sektor pangan telah berlangsung lama dan berdampak langsung pada ketidakadilan ekonomi.
Jika
serakanomics
terus dibiarkan, sendi-sendi keadilan sosial akan runtuh. Priyo bahkan menyebut, potensi guncangan sosial tidak bisa dihindari.
“Jika ini tidak segera dibenahi, dan waktu kita sangat pendek, potensi guncangan sosial di lapangan sudah berada di depan mata,” ujarnya.
ICMI juga mengeluarkan peringatan keras kepada para mafia pangan yang diduga selama ini mengendalikan rantai pasok dan menekan ekonomi rakyat. Priyo menegaskan, era kenyamanan bagi kelompok pelaku besar yang meraup keuntungan secara tidak adil harus berakhir.
“Nama-namanya sudah kami tahu. Selama ini mereka hidup nyaman,” tegasnya.
Priyo memastikan, ke depan, kehidupan para pelaku mafia pangan akan dipantau.
Priyo menambahkan, pembenahan sektor pangan adalah langkah strategis yang akan menentukan ketahanan dan masa depan ekonomi Indonesia. Oleh karena itu, ICMI mendorong Mentan Amran untuk tetap tegas dalam agenda pemberantasan mafia pangan dan
serakanomics
.
“Saya minta Pak Amran tidak ragu. Sebab, ujung dari semua
serakanomics
ekonomi ini adalah kehancuran keadilan sosial,” ujarnya.
Ia menilai, langkah Mentan Amran memberantas
serakanomics
adalah upaya penyelamatan bangsa.
Priyo juga turut mengaskan dukungan penuh ICMI kepada kepemimpinan
Presiden Prabowo
Subianto yang dinilai memberikan ruang dan dorongan kuat terhadap langkah kerakyatan Mentan Amran.
Keberpihakan Presiden terhadap agenda penguatan ekonomi rakyat menjadi landasan penting untuk memperbaiki struktur keadilan
ekonomi nasional
.
“Kalau Presiden mendukung ide kerakyatan ini, itu adalah jalan terbaik untuk penyelamatan ekonomi kita dan ICMI berada di jalur yang sama,” ujarnya.
Priyo mengatakan, tidak ada pilihan lain bagi bangsa ini selain memulihkan keadilan, memperkuat pemerataan, dan menuntaskan praktik
serakanomics
. Praktik tersebut selama ini menjadi penghambat kemajuan ekonomi rakyat.
Ia menilai, agenda besar Mentan Amran harus menjadi gerakan bersama untuk membersihkan sektor pangan dari dominasi mafia.
“Ini soal keadilan, pemerataan, dan masa depan Indonesia. Mafia pangan harus tamat,” tutur Priyo.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

22/11/2025 20:12
Gibran Pamerkan Sistem Pembayaran QRIS di Forum KTT G20

Gibran Pamerkan Sistem Pembayaran QRIS di Forum KTT G20
Tim Redaksi
JOHANNESBURG, KOMPAS.com
– Wakil Presiden (Wapres) RI Gibran Rakabuming memamerkan sistem pembayaran digital asal Indonesia, QRIS, di forum Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20.
Di hadapan para petinggi negara dan delegasi
G20
, Gibran menegaskan bahwa Indonesia mendorong inklusi keuangan.
Jurnalis Kompas.com, Rahel Narda Chaterine, ikut serta dalam kunjungan kerja rombongan Wapres Gibran di Afrika Selatan. Ikuti laporan langsung tentang kegiatan Wakil Presiden Gibran
di sini.
“Sistem pembayaran digital nasional kami,
QRIS
, menunjukkan bagaimana solusi digital yang sederhana dan berbiaya rendah dapat mendorong partisipasi dalam perekonomian dan meminimalkan ketimpangan,” kata Gibran dalam pidatonya.
Menurut Gibran, teknologi yang sedang berkembang seperti aset kripto, token digital, dan Bitcoin dapat menciptakan peluang sekaligus risiko.
Gibran mengatakan bahwa Indonesia mendorong agar forum G20 dapat membuka dialog soal intelijen ekonomi.
“Oleh karena itu, Indonesia mengusulkan agar G20 memulai dialog tentang intelijen ekonomi,” kata Gibran.
Di forum ini, ia menyampaikan bahwa Indonesia yakin pertumbuhan global tidak hanya harus kuat, tetapi juga harus adil dan inklusif dalam rangka untuk memajukan setiap bangsa.
Indonesia turut menyambut baik fokus G20 pada sektor keuangan berkelanjutan.
Namun, ia menekankan bahwa ambisi tersebut haruslah untuk menutup kesenjangan dan mengupayakan adaptasi, mitigasi, serta transisi yang adil dan setara.
“Dunia membutuhkan pembiayaan yang lebih mudah diakses, terprediksi, dan setara, terutama bagi negara-negara berkembang, melalui keringanan utang, pembiayaan inovatif, pembiayaan campuran, dan mekanisme transisi hijau,” kata Gibran.
Lebih lanjut, ia memaparkan bahwa Indonesia telah mengalokasikan lebih dari separuh anggaran iklim nasional.
“Sekitar 2,5 miliar dollar (Amerika Serikat) per tahun, untuk mendukung UMKM hijau, asuransi pertanian, dan infrastruktur berketahanan iklim,” paparnya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

22/11/2025 18:57
Pidato Perdana di KTT G20, Gibran Sampaikan Salam Prabowo untuk Ramaphosa

Pidato Perdana di KTT G20, Gibran Sampaikan Salam Prabowo untuk Ramaphosa
Tim Redaksi
JOHANNESBURG, KOMPAS.com
– Wakil Presiden (Wapres) RI Gibran Rakabuming Raka membuka pidato perdananya di ajang Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Johannesburg, Afrika Selatan, dengan menyampaikan salam dari Presiden RI Prabowo Subianto.
Gibran menyampaikan salam dari Presiden Prabowo untuk Presiden Afrika Selatan,
Cyril Ramaphosa
.
“Yang mulia, para pemimpin negara-negara G20, izinkan saya memulai dengan menyampaikan salam hangat dari Presiden Prabowo kepada Presiden Ramaphosa,” kata Gibran membuka pidatonya dalam bahasa Inggris di
KTT G20
, Johannesburg, Afrika Selatan, pada Sabtu (22/11/2025).
Gibran juga menyampaikan apresiasi atas keramahan dan penyambutan yang baik dari otoritas Afrika Selatan.
“Juga, penghargaan yang mendalam kepada Pemerintah Afrika Selatan atas keramahan yang hangat dan penyambutan yang sangat baik,” ucap dia lagi.
Gibran menegaskan, Indonesia mengapresiasi kepemimpinan Afrika Selatan dalam mengarahkan G20 di tengah tahun yang penuh tantangan.
“Ini adalah KTT G20 yang bersejarah, yang pertama diselenggarakan di tanah Afrika. Tonggak sejarah ini menandai perubahan besar di mana negara-negara berkembang tidak lagi menjadi penonton, melainkan menjadi penggerak bersama negara-negara berkembang,” kata dia.
Dalam ajang internasional ini, Indonesia meyakini bahwa pertumbuhan global tidak hanya harus kuat, tetapi juga adil dan inklusif untuk memajukan setiap bangsa.
Indonesia menyambut baik fokus G20 pada
keuangan berkelanjutan
.
“Namun ambisinya harus lebih jauh untuk menutup kesenjangan dan mengupayakan adaptasi, mitigasi, dan transisi yang adil dan setara,” lanjut Gibran.
Ia menilai dunia membutuhkan pembiayaan yang lebih mudah diakses, terprediksi, dan setara, terutama bagi negara berkembang melalui keringanan utang, skema pembiayaan inovatif, pembiayaan campuran, dan mekanisme transisi hijau.
Dia mengatakan, Indonesia juga mengalokasikan anggaran sekitar 2,5 miliar dollar Amerika Serikat (USD) per tahun untuk mendukung UMKM hijau, asuransi pertanian, dan infrastruktur berketahanan iklim.
Selain itu, Indonesia juga mendorong inklusi keuangan. Ia menyorot metode pembayaran QRIS di forum internasional ini.
“Sistem pembayaran digital QRIS nasional kami menunjukkan bagaimana solusi digital yang sederhana dan berbiaya rendah dapat mendorong partisipasi dalam perekonomian dan meminimalkan ketimpangan,” tuturnya.
Gibran juga mengusulkan agar G20 memulai dialog tentang kecerdasan ekonomi.
Sebab, teknologi yang sedang berkembang seperti aset kripto, token digital, hingga Bitcoin dinilai dapat menciptakan peluang sekaligus risiko.
“Oleh karena itu, Indonesia mengusulkan agar G20 memulai dialog tentang kecerdasan ekonomi,” tegasnya.
Lebih lanjut, Indonesia percaya bahwa setiap negara berhak memetakan jalur pembangunannya sendiri. Sebab, tidak ada satu model yang cocok untuk semua negara.
“Tidak ada yang namanya metode terbaik. Kerja sama harus memberdayakan, bukan mendikte. Kerja sama harus mengangkat, bukan menciptakan ketergantungan,” ucap Gibran.
Jurnalis Kompas.com Rahel Narda Chaterine ikut serta dalam kunjungan kerja rombongan Wapres Gibran di Afrika Selatan. Ikuti laporan langsung tentang kegiatan Wakil Presiden Gibran
di sini.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

22/11/2025 18:42
Koalisi Sipil Minta Presiden Prabowo Terbitkan Perppu KUHAP

Koalisi Sipil Minta Presiden Prabowo Terbitkan Perppu KUHAP
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Koalisi Masyarakat Sipil meminta Presiden Prabowo Subianto untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) guna membatalkan Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru saja disahkan oleh DPR RI.
“Kami memberikan masukan, mendesak Prabowo untuk segera menerbitkan Perppu, batalkan segera
KUHAP
ini karena ini membahayakan penegakan hukum,” ujar Ketua YLBHI sekaligus anggota Koalisi Sipil,
Muhammad Isnur
, dalam acara diskusi di Kantor YLBHI, Jakarta, Sabtu (22/11/2025).
Isnur mengatakan, dalam
RKUHAP
yang baru, terdapat sejumlah pasal bermasalah. Sebab, beberapa di antaranya justru menghilangkan kewenangan penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) dan penyidik tertentu dalam melakukan penegakan hukum.
Isnur menilai, pasal ini sangat membahayakan agenda penegakan hukum dalam beberapa kasus spesifik, salah satunya dalam hal pemberantasan narkoba.
“Karena penyidik BNN akan kehilangan kewenangan menangkap dan menahan tanpa perintah penyidik Polri,” lanjut Isnur.
Pelemahan BNN ini juga bertentangan dengan program Asta Cita yang diusung pemerintahan
Prabowo Subianto
dan Gibran Rakabuming Raka. Diketahui, poin ke-7 dalam Asta Cita menyinggung soal pemberantasan narkoba.
“Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba,” bunyi lengkap Asta Cita nomor 7.
Koalisi Masyarakat Sipil
meyakini bahwa seluruh PPNS dan Penyidik Tertentu akan terdampak oleh RKUHAP yang menempatkan penyidik Polri sebagai penyidik utama.
“Ini kecerobohan yang luar biasa, ya skema dengan semangat ambisi untuk memasukkan kewenangan yang monopoli tapi berdampak mematikan badan-badan penyidik tertentu,” kata Isnur lagi.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

22/11/2025 17:26
Isu Korupsi dan Pajak Berkeadilan Jadi Rekomendasi MUI untuk Pemerintah

Isu Korupsi dan Pajak Berkeadilan Jadi Rekomendasi MUI untuk Pemerintah
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Korupsi dan pajak yang berkeadilan menjadi salah satu isu yang direkomendasikan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk pemerintah.
Ketua
MUI
,
Kyai Cholil Nafis
, mengatakan bahwa isu pemberantasan
korupsi
ini dijadikan salah satu rekomendasi karena MUI menginginkan Indonesia bisa menjadi negara maju.
“Tidak mungkin (menjadi negara maju) kalau masih banyak korupsi, jadi kita mendukung dan siap untuk menjadi mitra pemerintah untuk membersihkan Indonesia dari para koruptor,” kata Cholil saat ditemui di Ancol Mercure, Jakarta Utara, Sabtu (22/11/2025).
Rais Syuriah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) ini juga menyebutkan bahwa rekomendasi lain adalah penetapan besaran
pajak
yang berkeadilan.
Menurut MUI, ada dua penyebab negara bisa hancur: pertama, perilaku korup para pejabat; kedua, pajak yang tidak berkeadilan.
“Nah, kita minta dua hal ini diperbaiki oleh pemerintah,” katanya.
Dalam konteks pajak yang berkeadilan, Cholil menjelaskan bahwa negara harus memberikan insentif kepada pengusaha kecil.
Hal ini penting dilakukan agar pelaku usaha kecil bisa merangsang pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja.
“Ketika itu (ekonomi kecil) dibuat lesu dengan pajak, orang malas bekerja karena terlalu banyak pajak, maka otomatis tidak ada pekerjaan,” ucapnya.
Rekomendasi ini akan disusun dalam bentuk fatwa sehingga pemberantasan korupsi dan keadilan pajak bisa tercipta di Indonesia.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

22/11/2025 16:28
Gibran Urutan Ke-13 Pidato di KTT G20 Afrika Selatan

Gibran Urutan Ke-13 Pidato di KTT G20 Afrika Selatan
Tim Redaksi
JOHANNESBURG, KOMPAS.com
– Wakil Presiden (Wapres) RI Gibran Rakabuming Raka akan perdana berpidato dalam forum internasional, Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Johannesburg, Afrika Selatan, Sabtu (22/11/2025) waktu setempat.
Di ajang internasional ini,
Gibran
akan pidato dalam tiga sesi. Pada sesi pertama, Gibran mendapat urutan ke-13.
Jurnalis
Kompas.com
Rahel Narda Chaterine ikut serta di dalam kunjungan kerja rombongan
Wapres Gibran
di
Afrika Selatan
. Ikuti laporan langsung tentang kegiatan Wakil Presiden Gibran
di sini
.
Dari informasi yang diperoleh
Kompas.com
, Gibran akan berpidato setelah Perdana Menteri (PM) India Narendra Modi dan sebelum Perdana Menteri Italia Giorgia Meloni.
Sementara itu, sesi pertama akan dibuka oleh Presiden Afrika Selatan, Cyril Ramaphosa.
Berikut urutan pidato pada sesi pertama
KTT G20
pada Sabtu, 22 November 2025:
Masing-masing Kepala Negara atau perwakilannya mendapatkan waktu empat menit untuk berpidato.
Pada sesi pertama KTT G20 akan membahas isu ekonomi berkelanjutan, peran perdagangan dan keuangan dalam pembangunan, serta masalah utang di negara-negara berkembang.
Kemudian, sesi kedua, KTT akan berfokus pada pembangunan dunia yang tangguh (
resilient world
), yang mencakup isu kebencanaan, perubahan iklim, transisi energi berkeadilan (just energy transition), serta sistem pangan.
Sesi ketiga akan membahas isu pekerjaan layak (
decent work
) dan tata kelola kecerdasan buatan (
artificial intelligence
).
Diketahui, ajang
KTT G20 Afrika Selatan
akan berlangsung selama dua hari, pada 22–23 November 2025, di Johannesburg Expo Centre.
Dari pantauan
Kompas.com
, awak media dari berbagai negara sudah memenuhi media center KTT G20 sudah sejak Sabtu pagi.
Sejumlah wartawan sudah mulai mengantre masuk sejak pukul 06.25 WIB.
Namun, awak media hanya mendapat akses meliput dari ruangan media center yang disiapkan, tidak bisa langsung masuk ruangan di mana para petinggi negara akan berpidato.
Wapres Gibran diketahui mendapat tugas dari Presiden Prabowo Subianto untuk menghadiri KTT G20 di Afrika Selatan.
Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya mengungkap, Presiden Prabowo berhalangan menghadiri KTT G20 karena memiliki sejumlah agenda di Tanah Air yang bertepatan dengan KTT G20 sehingga digantikan Gibran.
“Iya, betul. Jadwal KTT G20 di Afrika Selatan bertepatan dengan beberapa agenda Presiden di Tanah Air, sehingga Pak Presiden akan diwakili Pak Wapres di G20,” kata Teddy, Jumat, 21 November 2025.
Teddy menjelaskan, Prabowo sudah mengirim Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Wamenko Polkam) Lodewijk Freidrich Paulus untuk menyampaikan surat kepada Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa.
Melalui surat itu, Prabowo menyampaikan permohonan maaf karena tidak bisa hadir.
“Pemerintah sudah mengirim Wamenko Polkam sebagai utusan khusus Presiden untuk bertemu langsung Presiden Afrika Selatan Ramaphosa, untuk menyerahkan surat permohonan tidak hadir,” ujar Seskab Teddy.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

22/11/2025 14:41