Category: Kompas.com Nasional

Mensos Pastikan Kebutuhan Logistik Pengungsi Bencana di Aceh, Sumut, dan Sumbar

Mensos Pastikan Kebutuhan Logistik Pengungsi Bencana di Aceh, Sumut, dan Sumbar
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
— Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul meninjau langsung dapur umum dan membantu membungkus makanan, yang akan disalurkan untuk warga terdampak banjir bandang di Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh, Jumat (12/12/2025).
Dalam sebuah foto, terlihat
Gus Ipul
tampak berbincang dengan para relawan bencana, didampingi sejumlah pejabat sembari membantu petugas dapur umum membungkus makanan-makanan yang sudah tersaji.
Kunjungan itu dalam rangkaian mendampingi Presiden Prabowo Subianto mengunjungi korban banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Kunjungan tersebut merupakan bentuk dukungan moril sekaligus memastikan layanan kebutuhan dasar bagi korban bencana berjalan optimal.
Sejak dua pekan terakhir, dapur umum menjadi pusat pemenuhan kebutuhan pangan sekaligus ruang penguat solidaritas bagi masyarakat Aceh Tamiang.
Dalam peninjauan itu, Gus Ipul tampak berbaur dengan para relawan, Taruna Siaga Bencana (Tagana), personel TNI–Polri, serta petugas Kementerian Sosial.
Ia menyapa satu per satu petugas dapur, ikut membantu membungkus makanan, hingga mencicipi masakan yang disiapkan relawan.
“Dapur umum ini bukan sekadar tempat memasak, tetapi juga simbol gotong royong dan kepedulian bersama dalam menghadapi situasi darurat,” ujar Gus Ipul di sela kegiatan.
Menu yang disajikan bervariasi, mulai dari ayam, daging, telur, hingga aneka sayuran, dengan proses pengolahan yang diawasi agar kualitas dan kecukupan gizi warga terdampak tetap terjaga.
Kunjungan ini merupakan kali kedua Gus Ipul ke Aceh Tamiang. Sebelumnya, ia juga meninjau lokasi banjir dan menyerahkan bantuan langsung kepada pemerintah daerah setempat.
Gus Ipul mengatakan bahwa penanganan bencana di Aceh Tamiang dilakukan melalui kolaborasi lintas sektor antara Kementerian Sosial, BNPB, TNI, Polri, BPBD, pemerintah daerah, serta para relawan, termasuk penguatan dapur umum mandiri milik warga.
Hingga kini, dapur umum telah beroperasi di 21 titik di Provinsi Aceh, delapan titik di Sumatera Utara, dan 10 titik di Sumatera Barat. Dalam sehari, dapur-dapur tersebut mampu menyediakan hingga 417.749 bungkus makanan siap santap bagi masyarakat terdampak bencana.
Dalam kesempatan tersebut Gus Ipul juga mengirim tambahan bantuan logistik ke Sumatera Barat (Sumbar) dan empat kabupaten di Provinsi Aceh, untuk memenuhi kebutuhan para pengungsi.
“Kami selalu berkolaborasi bersama untuk membantu saudara-saudara kita yang terdampak banjir kebutuhan dasarnya terpenuhi, seperti makanan dan pakaian melalui dapur umum maupun penyaluran bantuan,” ujar Gus Ipul.
Di Provinsi Aceh, bantuan
bufferstock
logistik didistribusikan ke Kabupaten Aceh Utara, Kabupaten Aceh Tengah, Kabupaten Bener Meriah, dan Kabupaten Aceh Tamiang.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, bantuan logistik yang disalurkan dari Gudang Dinsos Provinsi Aceh dan Posko Sentra Bahagia Medan ke Kabupaten Aceh Utara terdiri dari beras 2.000 kilogram, 750 paket Makanan Siap Saji (MSS), serta 760 paket makanan anak.
Kemudian, 200 paket
family kit
, 100 paket perlengkapan anak (kids ware), 200 paket sandang dewasa, 100 lembar kasur dan 400 lembar selimut turut didistribusikan kepada warga.
Lalu, 200 lembar tenda gulung, 20 unit tenda keluarga, dua dus air mineral dan satu unit penjernih air untuk memastikan ketersediaan air bersih selama masa tanggap darurat.
Sebagai bagian dari Belanja Kedaruratan, Kemensos juga menyalurkan 1.000 paket sembako guna memenuhi kebutuhan pangan masyarakat yang terdampak bencana.
Selanjutnya, bantuan ke Takengon, Aceh Tengah mencakup 2.000 kilogram beras, 500 paket makanan siap saji 200 paket, 100 paket family kit dan 100 paket kids ware. Kemudian, 100 lembar kasur, 100 lembar selimut, 100 lembar tenda gulung, serta 5 unit tenda keluarga.
Kemensos juga mengirimkan dukungan logistik melalui jalur udara dari Gudang Pusat Bekasi berupa 1.000 paket makanan siap saji, 600 paket makanan anak, 500 lembar selimut, serta 1.000 paket sembako.
Sementara itu, bantuan yang disalurkan ke Kabupaten Bener Meriah berupa 2.000 kilogram beras, 400 paket Makanan Siap Saji, 160 paket makanan anak, 100 paket
family kit
, 100 kids ware, 100 lembar selimut, 100 lembar tenda gulung, serta 5 unit tenda keluarga.
Kemensos mengirimkan juga logistik kedaruratan melalui jalur udara dari Gudang Pusat Bekasi ke Kabupaten Bener Meriah meliputi 1.000 paket makanan siap saji, 600 paket makanan anak, 500 lembar selimut, dan 1.000 paket sembako.
Di Kabupaten Aceh Tamiang, Kemensos menyalurkan bantuan
bufferstock
logistik yang mencakup 2.000 kilogram beras, 300 paket makanan siap saji, dan 120 paket makanan anak, 100 paket
family kit
, 100 paket
kids ware
, serta 100 paket sandang dewasa.
Ada juga 100 lembar kasur, 100 lembar selimut, 180 lembar tenda gulung, 76 unit tenda keluarga, 2 unit perlengkapan dapur umum lapangan, 2 unit lampu
emergency
, serta 10 unit genset.
Kebutuhan air bersih turut dipenuhi melalui distribusi 1.000 dus air mineral, 10 unit penjernih air, serta 500 galon air. Selain itu, satu unit tenda induk didirikan untuk mendukung koordinasi dan layanan di lapangan.
Sebagai bagian dari Belanja Kedaruratan, dapur umum Kabupaten Aceh Tamiang memproduksi 6.000 bungkus makanan setiap hari. Hingga 11 Desember 2025, total produksi telah mencapai 42.000 bungkus.
Selanjutnya, Kemensos turut menyalurkan bantuan logistik berupa 1.000 paket makanan siap saji dan 30 ton beras ke Sumatera Barat. Bantuan diserahkan langsung ke Wakil Gubernur Sumatera Barat Vasko Ruseimy.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

13/12/2025 15:13
Prabowo Sebut Penanganan Listrik di Daerah Bencana Tak Secepat yang Diharapkan

Prabowo Sebut Penanganan Listrik di Daerah Bencana Tak Secepat yang Diharapkan
Tim Redaksi
MEDAN, KOMPAS.com-
Presiden Prabowo Subianto mengatakan, masalah penyaluran listrik ke lokasi terdampak bencana di Sumatera tak dapat diatasi secepat yang diharapkan.
Prabowo menyebutkan, ada kendala geografis dan banjir yang membuat sarana dan prasarana kelistrikan tidak bisa diangkut ke daerah-daerah tertentu.
“Masalah listrik ya ada, tidak secepat yang kita harapkan karena kondisi fisik dan kondisi-kondisi alam yang masih kita harus atasi,” kata Prabowo di Pangkalan Udara Soewondo, Medan, Sabtu (13/12/2025).
“Menara-menara itu sangat berat, kemudian ada kendala-kendala, sebagian masih banjir sehingga kabel-kabel tidak bisa tembus,” ujar dia melanjutkan.
Prabowo berharap, masalah kelistrikan ini dapat selesai dalam satu pekan ke depan.
Namun, ia meminta publik untuk tidak menaruh ekspektasi tinggi karena beragam kendala yang ada di lapangan.
“Insya Allah kita harapkan ya mungkin satu minggu mudah-mudahan ya, tapi jangan kita terlalu berharap semua bisa sekejap. Saya sudah katakan berkali-kali, saya tidak punya tongkat Nabi Musa tapi semua bekerja keras,” ujar Prabowo.
Di samping itu, Prabowo menilai situasi pascabencana di Sumatera terkendali dan para pengungsi pun terlayani dengan baik, meski ada keterlambatan pengiriman bantuan akibat faktor alam.
“Saya lihat keadaan terkendali, saya cek terus sana sini memang keadaan alam, keadaan fisik, ada keterlambatan sedikit. Tapi saya cek semua ke tempat pengungsi kondisi mereka baik, pelayanan pada mereka baik, suplai pangan cukup,” kata Prabowo.
Ia mencontohkan, Kabupaten Aceh Tamiang yang disebut terisolasi kini sudah bisa diakses dari Medan.
Akses menuju Takengon dan Bener Meriah juga terus diupayakan untuk dibuka.
“Jadi saya ucapkan terima kasih kepada semua petugas, luar biasa pekerjaan mereka,” kata Prabowo.
Diketahui, Prabowo berkeliling ke sejumlah titik bencana sejak Jumat (12/12/2025) kemarin hingga Sabtu hari ini.
Pada Jumat kemarin, Prabowo berkunjung ke Aceh Tamiang, Takengon, dan Bener Meriah di Aceh, lalu ia mendatangi Langkat di Sumatera Utara pada Sabtu hari ini.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

13/12/2025 14:53
SBY: Dalam Kompetisi Politik, kalau Mau Menang Harus Kerja Keras

SBY: Dalam Kompetisi Politik, kalau Mau Menang Harus Kerja Keras
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Presiden ke-6 Republik Indonesia (RI) Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengatakan bahwa tidak ada jalan pintas selain kerja keras apabila ingin menang dalam kompetisi politik.
“Dalam kompetisi politik, kalau mau menang ya harus
kerja keras
. Tidak ada jalan pintas,” ucap SBY dalam agenda peluncuran buku otobiografi Marsekal (Purn)
Djoko Suyanto
di Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Sabtu (13/12/2025).
Hal tersebut diucapkan SBY kala mengenang memori indahnya ketika berjuang bersama Djoko Suyanto dalam pemilihan presiden tahun 2009.
Ia memuji sikap Djoko Suyanto yang tidak ikut campur dengan politik praktis karena saat itu masih menduduki jabatan di TNI.
“Mas Djoko nampaknya tidak memilih untuk masuk ke arena politik kekuasaan atau politik praktis. Tentu sikap itu sangat saya hormati sebagai kawan,” imbuh dia.
SBY mengatakan, ketika seorang prajurit masuk ke dalam pemerintahan, maka perjuangan yang dilakukan tetap harus lurus dan benar.
“Ketika saya ajak untuk berjuang dalam dunia politik, tentu dalam perjuangan politik yang lurus, yang benar, dan yang halal, Alhamdulillah waktu itu Mas Djoko bersedia,” ucap SBY.
“Saya bersyukur karena saya memerlukan tokoh seperti ini. Yang satu hati, satu visi, dan yang juga menghormati tatanan demokrasi dan kehidupan bernegara yang bertumpu pada konstitusi,” imbuh dia.
SBY menuturkan, ia bersama Djoko Suyanto memiliki satu pemikiran bahwa nilai-nilai yang baik tidak boleh dikesampingkan demi mendapatkan kekuasaan.
“Kami sama-sama berpendapat bahwa di samping soal kepentingan atau interest dalam politik mendapatkan kekuasaan politik, values, prinsip, dan nilai-nilai yang baik tidak boleh dikesampingkan,” kata SBY.
“Kalau ada konflik kepentingan partai politik atau negara, kita harus memilih. Kami bersatu dalam sikap bahwa negaralah yang diutamakan.
Country first
, jangan dibalik,” ujar dia melanjutkan.
Diketahui, Djoko Suyanto merupakan mantan Panglima TNI yang menjabat pada tahun 2006 hingga 2007, ketika SBY menjabat sebagai presiden untuk periode pertama.
Pada periode kedua pemerintahan SBY, Djoko Suyanto ditunjuk sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan di Kabinet Indonesia Bersatu II.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

13/12/2025 13:56
SBY Kenang Tangani Tsunami Aceh, Pontang-panting Hari Demi Hari untuk Selamatkan Rakyat

SBY Kenang Tangani Tsunami Aceh, Pontang-panting Hari Demi Hari untuk Selamatkan Rakyat
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Presiden ke-6 Republik Indonesia (RI) Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengenang perjuangan ketika menangani bencana tsunami Aceh yang terjadi pada 26 Desember 2004.
SBY
mengatakan, 21 tahun yang lalu, ia bekerja pontang-panting selama berhari-hari, baik pada siang atau malam hari, demi menyelamatkan rakyat dari bencana terbesar yang pernah dialami Indonesia.
“Kita ingat 21 tahun yang lalu ketika ada musibah tsunami,
the biggest disaster in our history,
kita pontang-panting
day by day, night after night to save our people
,” ujar SBY dalam agenda peluncuran buku otobiografi mantan Panglima TNI
Djoko Suyanto
di Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Sabtu (13/12/2025).
SBY mendukung langkah yang diambil Presiden RI
Prabowo Subianto
dalam mengatasi kebencanaan di Sumatera dan Aceh yang juga berskala besar seperti tsunami di Aceh dulu.
“Kita mendukung langkah-langkah Presiden Prabowo sekarang untuk mengatasi juga bencana berskala besar, utamanya di Sumatera Utara, Aceh, dan Sumatera Barat,” tuturnya.
Terlepas dari penanganan bencana, SBY juga mengenang memori indahnya ketika ia berjuang kembali dalam pemilihan Presiden tahun 2009.
Ia memuji sikap Djoko Suyanto yang tidak ikut campur dengan politik praktis karena saat itu masih menduduki jbatan di TNI.
“Mengapa indah? Karena ternyata kami berdua memiliki idealisme, nilai-nilai atau values, dan etika dalam dunia politik. Etika dalam berpolitik,” ucap SBY.
“Mas Djoko nampaknya tidak memilih untuk masuk ke arena politik kekuasaan atau politik praktis. Tentu sikap itu sangat saya hormati sebagai kawan,” imbuh dia.
SBY mengatakan, ketika seorang prajurit masuk ke dalam pemerintahan, maka perjuangan yang dilakukan tetap harus lurus dan benar.
“Ketika saya ajak untuk berjuang dalam dunia politik, tentu dalam perjuangan politik yang lurus, yang benar, dan yang halal, Alhamdulillah waktu itu Mas Djoko bersedia,” ucap SBY.
“Saya bersyukur karena saya memerlukan tokoh seperti ini. Yang satu hati, satu visi, dan yang juga menghormati tatanan demokrasi dan kehidupan bernegara yang bertumpu pada konstitusi,” kata dia melanjutkan.
Djoko Suyanto merupakan mantan panglima TNI yang menjabat pada tahun 2006 hingga 2007, ketika SBY menjabat sebagai presiden untuk periode pertama.
Pada periode kedua pemerintahan SBY, Djoko Suyanto ditunjuk sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan di Kabinet Indonesia Bersatu II.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

13/12/2025 12:58
Jasa Raharja dan Korlantas Polri Lakukan Survei Kesiapan Operasi Lilin 2025 di Wilayah Jawa

Jasa Raharja dan Korlantas Polri Lakukan Survei Kesiapan Operasi Lilin 2025 di Wilayah Jawa
Tim Redaksi
KOMPAS.com
– Jasa Raharja bersama jajaran Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) melakukan survei kesiapan Operasi Lilin 2025 di kawasan Puncak, Bogor, Kamis (11/12/2025).
Kegiatan tersebut dipimpin oleh Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas)
Polri
Inspektur Jenderal (Irjen) Polisi (Pol) Agus Suryonugroho, dan dihadiri oleh Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama (Dirut)
Jasa Raharja
Dewi Aryani Suzana, Kepala Divisi Pelayanan dan TJSL Jasa Raharja Hervanka Tri Dianto, serta Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Jawa Barat (Jabar) Hendriawanto.
Survei tersebut menjadi bagian dari upaya bersama untuk memastikan kelancaran, keamanan, dan kenyamanan masyarakat selama periode Natal dan Tahun Baru (
Nataru
) 2025/2026.
Selain survei jalur, tim juga menerima paparan dari Kepala Satuan Lalu Lintas (Kasatlantas) Kepolisian Resor Kota (Polresta) Bogor, Kasatlantas Polres Bogor, dan Kasatlantas Polres Cianjur mengenai strategi yang telah dipersiapkan untuk menghadapi peningkatan volume kendaraan di wilayah masing-masing.
Upaya pengamanan Nataru 2025/2026 sejalan dengan hasil rapat koordinasi yang dipimpin Menteri Koordinator (Menko) Bidang Politik dan Keamanan (Polkam) Djamari Chaniago pada Kamis (4/12/2025), yang menekankan pentingnya sinergi dan kolaborasi antar-pemangku kepentingan.
Berdasarkan hasil rapat tersebut, fokus utama pengamanan adalah menurunkan angka kejahatan, pelanggaran lalu lintas, kecelakaan lalu lintas, serta jumlah korban jika terjadi kecelakaan.
Plt Dirut Jasa Raharja Dewi Aryani Suzana menyampaikan apresiasinya atas dukungan seluruh pihak dalam memastikan keselamatan berkendara masyarakat.
“Saya mewakili Insan Jasa Raharja, khususnya Bogor dan Cianjur, menyampaikan terima kasih atas dukungannya,” ujar Dewi dalam keterangan resmi yang diterima Kompas.com, Sabtu (13/12/2025).
Sebagai wujud nyata komitmen mendukung kelancaran pengamanan (PAM) Nataru, Dewi menyampaikan bahwa Jasa Raharja telah menyiagakan seluruh petugas di 29 kanwil dan 67 kantor cabang untuk memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat.
Ia menambahkan, Jasa Raharja bersama Korlantas Polri dan pemangku kepentingan

terkait sudah menyiapkan 76 titik pos pelayanan terpadu di sepanjang Jawa, Bali, Lampung, dan Sumatera Selatan (Sumsel).
Dewi menekankan, pos pelayanan terpadu itu akan siaga melayani sepenuh hati dan memastikan kehadiran negara dalam setiap aspek pelayanan keselamatan publik.
Sementara itu, Kakorlantas Polri Irjen Pol Agus Suryonugroho menyatakan kesiapan Polri untuk memastikan keamanan, ketertiban, dan kelancaran masyarakat saat menjalani libur Nataru, termasuk di kawasan
Puncak
dan sekitarnya.
Menurutnya, ada tiga hal yang harus dipastikan.
P
ertama
, negara hadir memastikan seluruh rangkaian pengamanan Nataru berjalan aman serta menjaga pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (harkamtibmas).
Kedua
, negara menjamin keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas (kamseltibcarlantas).
Ketiga
, kondisi emergensi seperti cuaca ekstrem yang bisa menyebabkan tanah longsor dan sebagainya.
“Semua skenario sudah disusun dan kita harus siap berkolaborasi,” tegas Agus.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa
Operasi Lilin 2025
mencakup empat kluster utama yang harus dikelola secara komprehensif.
Pertama,
jalan tol dan arteri, termasuk jalur alternatif, dengan skenario rekayasa lalu lintas yang siap diterapkan.
Kedua
, tempat wisata beserta jalur aksesnya.
Ketiga,
tempat ibadah, yang harus dijaga agar tidak ada peristiwa menonjol selama perayaan Nataru.
Keempat
, pelabuhan penyeberangan sebagai salah satu simpul mobilitas masyarakat.
Keterlibatan Jasa Raharja pada survei kesiapan Operasi Lilin 2025 di Puncak menegaskan komitmennya dalam mendukung upaya penurunan risiko kecelakaan dan perlindungan masyarakat selama perjalanan libur Nataru, serta memastikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

13/12/2025 11:56
Bali Tuntaskan Pembentukan 100 Persen Posbankum, Kemenkum Dorong Penyelesaian Sengketa secara Restoratif

Bali Tuntaskan Pembentukan 100 Persen Posbankum, Kemenkum Dorong Penyelesaian Sengketa secara Restoratif
Penulis
KOMPAS.com
– Kementerian Hukum (Kemenkum) meresmikan pembentukan 717 Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di Provinsi Bali, Jumat (12/12/2025).
Dengan capaian tersebut,
Bali
menjadi salah satu dari 29 provinsi yang telah memenuhi 100 persen layanan Posbankum di seluruh desa dan kelurahan. Langkah ini menandai upaya strategis pemerintah dalam memperluas akses keadilan yang selaras dengan kearifan lokal.
Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas menyampaikan bahwa Bali memiliki fondasi sosial yang kuat dalam penyelesaian persoalan hukum. Ia mengaku selalu merasakan energi kedamaian ketika berada di Pulau Dewata.
“Kearifan lokal Bali yang dilandasi nilai-nilai Tri Hita Karana senantiasa memberikan aura positif,” ujar Supratman dalam rilis pers yang diterima Kompas.com, Sabtu (13/12/2025).
Menurut Supratman, penyelesaian kasus di masyarakat harus mengedepankan penyelesaian berbasis kedamaian dan nilai kebersamaan.
Segala permasalahan, termasuk sengketa waris, konflik antarwarga, atau masalah keluarga, tidak perlu buru-buru lapor polisi atau masuk pengadilan.
“Selesaikanlah di Posbankum Desa/Kelurahan, duduk bersama dengan semangat
Menyama Braya
(persaudaraan) dan
Paras Paros Sarpanaya
(kebersamaan). Inilah esensi dari keadilan substantif dan restoratif yang sesungguhnya,” tambah Menkum.
Gubernur Bali
Wayan Koster
menyebut Posbankum sebagai terobosan pelayanan di bidang hukum yang perlu diapresiasi.
Menurutnya, Posbankum merupakan langkah bijaksana yang perlu didukung dan dimanfaatkan dalam membangun budaya sadar hukum di masyarakat.
“Komitmen bersama sangat penting untuk memastikan Posbankum berjalan secara baik dan berkelanjutan. Selain itu, Posbankum juga dapat berkontribusi terhadap pembangunan Bali serta membantu mewujudkan kehidupan krama Bali yang demokratis, berkeadilan, sejahtera, dan bahagia Niskala-Sekala,” katanya.
Kepala Kantor Wilayah
Kementerian Hukum
Provinsi Bali Eem Nurmanah mengungkapkan bahwa Provinsi Bali telah membentuk 717 Posbankum di 9 kabupaten/kota. Rinciannya, 636 Posbankum di desa dan 81 di kelurahan.
“Selanjutnya, kami juga akan menyelenggarakan pelatihan kepada 8.680 paralegal yang ada di Bali secara bertahap. Angkatan pertama, dengan jumlah peserta 550 paralegal, akan melaksanakan kegiatan mulai 19-23 Desember 2025 dengan metode daring,” jelas Eem Nurmanah.
Secara nasional, jumlah Posbankum telah mencapai 71.773 atau 85,50 persen dari total 83.946 desa/kelurahan. Di Bali sendiri, terdapat 11 Organisasi Pemberi
Bantuan Hukum
(PBH) terakreditasi yang memperkuat layanan.
Dalam rangkaian peresmian tersebut, turut dilakukan penandatanganan Komitmen Bersama antara Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali dan para dekan fakultas hukum dari berbagai universitas di Bali sebagai bentuk dukungan terhadap pengembangan layanan Posbankum.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

13/12/2025 09:46
Ketika Seskab Teddy Tertinggal Rombongan Prabowo…

Ketika Seskab Teddy Tertinggal Rombongan Prabowo…
Tim Redaksi
ACEH TAMIANG, KOMPAS.com –
Kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke pengungsian Karang Baru, Aceh Tamiang, menyisakan cerita unik.
Dalam kunjungan itu, Sekretaris Kabinet (Seskab)
Teddy Indra Wijaya
sempat tertinggal rombongan Presiden Prabowo yang sudah melaju lebih dahulu ke Takengon, Aceh Tengah, sebagai tempat kunjungan kedua pada Jumat (12/12/2025).
Teddy saat itu menghampiri masyarakat, baik ibu-ibu maupun anak-anak, yang memanggil namanya.
“Pak Teddy, Pak Teddy,” kata mereka, bersahut-sahutan.
Panggilan itu sontak membuat Teddy merapat untuk menyapa dan bersalaman dengan warga.
Masyarakat juga minta Teddy untuk berfoto bersama guna mengabadikan momen.
Tanpa disadari, mobil yang seharusnya ia tumpangi sudah berjalan cukup jauh.
Eks ajudan Prabowo ini lalu menumpang mobil wartawan, yang berada dalam iring-iringan Presiden Prabowo di bagian belakang demi bergerak ke Takengon.
Saat masuk ke mobil itu, Teddy tetap membuka pintu untuk menyapa warga dengan melambaikan tangan sepanjang jalan ketika ada yang memanggilnya.
Ia duduk di kursi paling depan, dekat pintu agar lebih mudah menyapa.
“Ayo, Pak. Semangat Pak, ya,” ucap Teddy menyemangati.
Teddy mengakui, dirinya ketinggalan rombongan karena memilih menghampiri warga yang teriak memanggil untuk bersalaman.
“Iya, manggil. Enggak enak kalau disamperin, harus disamperin,” seloroh Teddy.
“Mereka disapa saja sudah cukup senang,” jelas dia.
Dalam kunjungan di
Aceh Tamiang
, Presiden Prabowo berjanji mengawal proses pemulihan di Aceh Tamiang hingga anak-anak di Serambi Mekkah dapat segera kembali bersekolah.
“Pesan saya, anak-anak harus tabah dan tetap semangat. Kita akan bergerak cepat supaya anak-anak bisa cepat kembali sekolah,” kata Prabowo.
Prabowo menegaskan bahwa pemerintah bekerja keras menangani bencana di Sumatera serta mengawal pemulihan pascabencana.
Ia pun meminta maaf jika ada berbagai hal yang belum tertangani secara sempurna.
“Saya minta maaf kalau masih ada yang belum (tertangani). Kita sedang bekerja keras. Kita tahu kondisi di lapangan sangat sulit, jadi kita atasi bersama-sama. Mudah-mudahan kalian cepat pulih dan cepat kembali normal,” kata Prabowo.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

13/12/2025 08:51
Permintaan Maaf dan Janji Prabowo Saat Temui Pengungsi di Aceh…

Permintaan Maaf dan Janji Prabowo Saat Temui Pengungsi di Aceh…
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Presiden RI Prabowo Subianto menyampaikan permintaan maafnya kepada para pengungsi korban bencana banjir bandang dan tanah longsor ketika menemui pengungsi di Aceh, Jumat (12/12/2025).
Prabowo meminta maaf apabila kebutuhan masyarakat korban banjir bandang dan tanah longsor belum terpenuhi, termasuk aliran listrik yang belum sepenuhnya menyala di kabupaten tersebut.
“Pemerintah akan turun akan membantu semuanya, saya minta maaf kalau masih ada yang belum, kita sedang bekerja keras, mungkin listrik yang belum ya, listrik,” kata Prabowo kepada korban pengungsian di Aceh Tamiang, Jumat.
Memastikan aliran listrik diusahakan menyala, Prabowo kemudian bertanya kepada Bupati Aceh Tamiang Armia Fahmi terkait kesiapannya.
Armia pun menjawab bahwa listrik di Kabupaten Aceh Tamiang sudah menyala secara bertahap.
“Sudah mulai, Pak,” jawab Armia Fahmi.
“Sudah mulai, oke,” balas Prabowo.
Prabowo mengakui, kondisi di lapangan terkadang menyulitkan proses penanganan.
Namun, ia memastikan bahwa pemerintah akan terus berusaha.
“Kita berusaha kita tahu di lapangan sangat sulit, keadaannya sulit jadi kita atasi bersama, saya kira itu saja, ya. Mudah-mudahan kalian cepat pulih, cepat kembali, cepat normal,” ujar Prabowo.
Ketika mengunjungi posko pengungsian di Takengon, Aceh Tengah, Prabowo menjanjikan
hunian sementara
(huntara) maupun hunian tetap (huntap) kepada korban banjir dan tanah longsor di Sumatera.
“Ada nanti hunian sementara. Kemudian hunian tetap yang kita sudah siapkan,” kata Prabowo.
Prabowo meminta masyarakat turut bersabar karena pembangunan hunian butuh waktu.
Saat ini, pembangunan huntara dan huntap tengah disiapkan bersama dengan anggarannya.
“Kita rencanakan, kita alokasikan anggaran. Tapi butuh waktu. Jadi kami mohon kesabaran, saya tidak bisa mengerjakan semua begitu cepat,” ucap Prabowo.
“Kita sudah bekerja dengan sebaik-baiknya. Saya minta ketabahan dan kesabaran semua. Pasti kita akan bantu. Tenang saja,” imbuh dia.
Kepala Negara juga menyatakan pemerintah menyiapkan rencana memperbaiki seluruh jembatan yang rusak akibat banjir serta jalan-jalan yang tertimpa longsor.
“Kami sudah siapkan rencana semua jembatan akan kita perbaiki, jalan-jalan longsor akan kita tembus, listrik akan kita hidupkan semuanya, dan kalau masih ada kekurangan kita akan kejar atasi bersama, ya,” tutur dia.
Namun, Prabowo menekankan bahwa implementasi rencana ini tidak secepat kilat sehingga ia meminta semua pihak bersabar.
Prabowo juga mengaku sudah menyiapkan rencana untuk mengganti semua rumah yang hanyut akibat banjir bandang dan tanah longsor di Sumatera.
“Kita sudah kerahkan puluhan helikopter, puluhan pesawat, ya kita akan atasi ini bersama. Dan kita sudah siapkan juga rencana untuk mengganti semua rumah yang hanyut,” kata Prabowo.
Masih dalam kunjungannya di Aceh, Prabowo meminta agar alam harus dijaga bersama-sama dan mengingatkan semua pihak agar tidak menebang pohon sembarangan.
“Kita sekarang harus waspada, hati-hati. Kita harus jaga lingkungan kita, alam kita harus kita jaga, kita tidak boleh tebang pohon sembarangan,” kata Prabowo.
Pesan itu pun disampaikannya tidak terkecuali untuk pemerintah daerah (pemda). Ia meminta pemda lebih mengawasi hal tersebut.
“Saya minta pemerintah daerah lebih waspada, lebih awasi. Kita jaga alam kita dengan sebaik-baiknya, saya kira itu pesan,” ucap dia.
Prabowo meminta para korban untuk tabah dan tetap semangat.
Ia memastikan pemerintah akan berusaha memenuhi kebutuhan.
Ia ingin anak-anak di daerah terdampak bencana bisa kembali bersekolah.
“Anak-anak yang tabah, yang semangat, kita cepat kembali supaya anak-anak semua cepat sekolah semuanya,” ujar Prabowo.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

13/12/2025 08:15
Penggugat UU Polri: Maunya Rakyat Sederhana, Polisi Kerja Sesuai Undang-Undang Dasar…

Penggugat UU Polri: Maunya Rakyat Sederhana, Polisi Kerja Sesuai Undang-Undang Dasar…
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Advokat Syamsul Jahidin yang pernah menggugat UU Polri ke Mahkamah Konstitusi (MK) mengatakan, keinginan masyarakat terhadap Polri sebenarnya sederhana.
Hal ini disampaikan Syamsul menanggapi langkah Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang baru meneken Peraturan
Polri
Nomor 10 Tahun 2025 tentang Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang Melaksanakan Tugas di Luar Struktur Organisasi Kepolisian Negara Republik Indonesia.
“Rakyat itu sebenarnya sederhana, Anda (Polri) bertugas sesuai undang-undang dasar,” ujar Syamsul saat dihubungi, Jumat (12/12/2025).
Merujuk pada Pasal 30 Ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945, Polri merupakan alat negara yang bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, dan menegakkan hukum.
Dalam UUD 45, tidak disebutkan Polri punya tugas dan kewenangan untuk membuat aturan seperti
Perpol 10/2025
yang isinya menandingi putusan MK.
Syamsul mengatakan, masyarakat berharap Polri dapat menjalankan tugas dan fungsinya sesuai UUD 1945 agar tidak ada lagi elemen sipil yang dikriminalisasi.
“Tidak ada wartawan yang dikriminalisasi. Tidak ada aktivis yang dikriminalisasi. Tidak ada orang yang dimarginalkan,” katanya.
“Tidak ada pelanggaran-pelanggaran hukum yang dilakukan oleh penegak hukum itu sendiri. Tidak ada jenderal-jenderal lagi yang diadili karena membacking-membackingi. Itu sebenarnya yang kami inginkan,” lanjut Syamsul.
Menurut Syamsul, jika seseorang sudah memutuskan untuk menjadi polisi, ia seharusnya menjalankan tugas selayaknya seorang polisi, bukannya melaksanakan tugas lain, misalnya, dengan masuk ke ranah sipil.
“Awal mulanya terciptanya parcok (partai cokelat) ini kan gara-gara ini, gara-gara mereka (polisi) menempati jabatan sipil,” imbuhnya.
Syamsul menegaskan, polisi bukan seorang aparatur sipil negara (ASN) sehingga UU ASN tidak berlaku untuk mereka.
Jabatan di kementerian dan lembaga seharusnya diisi oleh ASN sesuai dengan keahliannya.
Diberitakan, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meneken Peraturan Polri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang Melaksanakan Tugas di Luar Struktur Organisasi Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Beleid ini mengatur bahwa polisi aktif dapat menduduki jabatan di 17 kementerian/lembaga sipil di luar institusi Polri.
“Pelaksanaan Tugas Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia di Luar Struktur Organisasi Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Pelaksanaan Tugas Anggota Polri adalah penugasan anggota Polri pada jabatan di luar struktur organisasi Polri yang dengan melepaskan jabatan di lingkungan Polri,” demikian bunyi Pasal 1 Ayat (1) peraturan tersebut.
Kemudian, Pasal 2 mengatur bahwa anggota Polri dapat melaksanakan tugas di dalam maupun luar negeri.
Selanjutnya, pada Pasal 3 Ayat (1) disebutkan, pelaksanaan tugas anggota Polri pada jabatan di dalam negeri dapat dilaksanakan pada kementerian/lembaga/badan/komisi dan organisasi internasional atau kantor perwakilan negara asing yang berkedudukan di Indonesia.
Daftar kementerian/lembaga yang dapat diduduki oleh anggota Polri itu diatur dalam Pasal 3 Ayat (2), yakni Kementerian Koordinator Politik dan Keamanan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Hukum, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Kementerian Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Lembaga Ketahanan Nasional, Otoritas Jasa Keuangan, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Badan Narkotika Nasional, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Badan Intelijen Negara, Badan Siber Sandi Negara, dan Komisi Pemberantasan Korupsi.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

12/12/2025 22:35
Aturan Baru Kapolri Dinilai Langgar Putusan MK, Penggugat UU Polri: Itu Pembangkangan

Aturan Baru Kapolri Dinilai Langgar Putusan MK, Penggugat UU Polri: Itu Pembangkangan
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Advokat Syamsul Jahidin mempertanyakan kewenangan Polri untuk membuat aturan penempatan polisi di kementerian dan lembaga eksternal setelah Mahkamah Konstitusi (MK) membatasi keterlibatan mereka di ranah sipil.
Syamsul menegaskan, putusan MK mengubah tatanan di level undang-undang, secara spesifik, Pasal 28 ayat (3) UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri.
Sementara itu, peraturan Polri yang baru diteken Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo ini secara hierarkis memiliki tata aturan yang lebih rendah dari undang-undang.
“Peraturan polisi itu bukan undang-undang. Itu hanya bagi Polri. (Peraturan) Polri turunan daripada undang-undang. Berarti apa? Dia (Polri) sudah bukan alat negara lagi kalau dia mengeluarkan Perpol seperti itu,” ujar Syamsul saat dihubungi, Jumat (12/12/2025).
Syamsul menilai, Peraturan Polri Nomor 10 Tahun 2025 ini merupakan bentuk pembangkangan Polri terhadap MK.
“Itu pembangkangan, pengkhianatan terhadap konstitusi atau pengkhianatan terhadap undang-undang. Murni itu makar,” tegas Syamsul.
Syamsul mengatakan, melalui putusan MK nomor 114/PUU-XXIII/2025, Polri sudah tidak bisa lagi menduduki jabatan sipil atau mengisi kursi di kementerian/lembaga.
Peraturan Polri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang Melaksanakan Tugas di Luar Struktur Organisasi Kepolisian Negara Republik Indonesia ini dinilai janggal karena bertentangan dengan putusan MK.
“Undang-undangnya (setelah diputus MK) ngelarang (penempatan polisi di kementerian). Perpol-nya mengizinkan. Apakah itu enggak… Ah… Gua bingung,” kata Syamsul.
Ia pun menyinggung tugas dan fungsi pokok Polri yang termaktub dalam Pasal 30 Ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945, yang berbunyi, “Kepolisian Republik Indonesia adalah alat negara yang bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, dan menegakkan hukum.”
Syamsul menegaskan, dalam UUD 45, Polri tidak berwenang untuk membuat aturan setara undang-undang.
“Pertanyaannya, apakah itu tidak melanggar hukum kalau enggak ada di undang-undang?” tanyanya.
Syamsul juga menyinggung asas lex superior derogat legi inferiori yang artinya, peraturan yang lebih tinggi (lex superior) mengesampingkan (derogat) peraturan yang lebih rendah (lex inferior).
“Jadi, pertanyaannya Perpol itu lebih tinggi dari undang-undang?” tanyanya lagi.
Diberitakan, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meneken Peraturan Polri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang Melaksanakan Tugas di Luar Struktur Organisasi Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Beleid ini mengatur polisi aktif dapat menduduki jabatan di 17 kementerian/lembaga sipil di luar institusi Polri.
“Pelaksanaan Tugas Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia di Luar Struktur Organisasi Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Pelaksanaan Tugas Anggota Polri adalah penugasan anggota Polri pada jabatan di luar struktur organisasi Polri yang dengan melepaskan jabatan di lingkungan Polri,” demikian bunyi Pasal 1 Ayat (1) peraturan tersebut.
Kemudian, Pasal 2 mengatur bahwa anggota Polri dapat melaksanakan tugas di dalam maupun luar negeri.
Selanjutnya, pada Pasal 3 Ayat (1) disebutkan, pelaksanaan tugas anggota Polri pada jabatan di dalam negeri dapat dilaksanakan pada kementerian/lembaga/badan/komisi dan organisasi internasional atau kantor perwakilan negara asing yang berkedudukan di Indonesia.
Daftar kementerian/lembaga yang dapat diduduki oleh anggota Polri itu diatur dalam Pasal 3 Ayat (2), yakni Kementerian Koordinator Politik dan Keamanan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Hukum, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, serta Kementerian Kehutanan.
Kemudian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Lembaga Ketahanan Nasional, Otoritas Jasa Keuangan, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Badan Narkotika Nasional, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Badan Intelijen Negara, Badan Siber Sandi Negara, dan Komisi Pemberantasan Korupsi.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

12/12/2025 21:42