Xcloud.id

Category: Kompas.com Nasional

  • Aparat Didesak Usut Dugaan Ada Aktor Besar di Kasus Pagar Laut Tangerang

    Aparat Didesak Usut Dugaan Ada Aktor Besar di Kasus Pagar Laut Tangerang

    Aparat Didesak Usut Dugaan Ada Aktor Besar di Kasus Pagar Laut Tangerang
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Pemerintah dan aparat penegak hukum diminta tidak berhenti mengusut kasus pagar laut di Tangerang hanya pada aktor-
    aktor kecil
    , seperti kepala desa (kades) dan perangkat desa.
    “Pemerintah dan aparat penegak harus melihat dalam bingkai yang lebih besar. Jangan hanya berhenti di aktor-aktor kecil,” kata Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria,
    Dewi Kartika
    , saat dihubungi Kompas.com, Senin (3/3/2025).
    Dewi menduga Kades Kohod, Arsin, dan salah satu perangkat desanya hanyalah aktor kecil dalam kasus ini.
    “Padahal, dalam kasus ini, kades itu hanya aktor kecil. Sayangnya, justru perangkat desa dijadikan seolah menjadi aktor utama,” ujar dia.
    Dia juga menyayangkan bahwa proses penyelesaian kasus pagar laut di Tangerang hanya fokus pada pencabutan pagar dan surat hak guna bangunan (HGB) yang ada di laut.
    Dewi menegaskan bahwa masalah utama yang lebih memakan korban justru HGB yang ada di darat. Ia menduga ada aktor besar dalam kasus ini.
    “Aktor besar harus ditangkap,” ujar dia.
    Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) Sakti Wahyu Trenggono mengungkap bahwa Kades Kohod, Arsin, dan stafnya inisial T merupakan pihak yang membuat pagar laut di Kabupaten Tangerang, Banten.
    Hal ini diungkapkan berdasarkan hasil investigasi Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dalam rapat Komisi IV DPR RI, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (27/2/2025).
    “Sudah saya laporkan tadi di dalam kepada pimpinan ibu pimpinan, yaitu Kepala Desa Kohod dan stafnya (pembuat pagar laut),” ujar Sakti usai rapat.
    Menurut Sakti, Arsin selaku kepala desa dan perangkat desa inisial T terbukti sebagai pihak yang membuat pagar laut.
    KKP pun memberikan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp 48 miliar.
    Saat ditanya mengenai adanya dalang di balik Kades Kohod, Sakti mengaku telah melakukan koordinasi dengan pihak kepolisian.
    “Kami sudah berkoordinasi dengan Kepolisian mulai dari penyidikan sampai kemudian hari ini seperti yang teman-teman sudah lihat juga di media,” ucapnya.
    Sementara itu, manajemen pengembang kawasan Pantai Indah Kosambi (PIK) 2 membantah tuduhan bahwa mereka melakukan pembangunan pagar laut dari bambu di perairan pesisir utara Kabupaten Tangerang.
    “Itu tidak ada kaitan dengan kita, nanti selanjutnya oleh kuasa hukum yang akan menyampaikan dengan tindak lanjut,” kata manajemen PIK 2, Toni, di Tangerang, Banten, dikutip dari Antara, Minggu (12/1/2025).
    Toni menegaskan bahwa pengembangan kawasan kota baru di PIK 2 masih akan terus berlangsung ke beberapa wilayah pesisir utara Tangerang hingga ke Kecamatan Kronjo.
    Dia menambahkan bahwa tudingan terkait pembangunan pagar bambu oleh PIK 2 adalah tidak benar.
    “Artinya PIK 2 itu sudah mulai melalui izin yang diterima sudah mulai berjalan sejak 2009. Sedangkan PSN ini adalah wilayah di luar perencanaan PIK 2 yang dari 2009 itu berjalan di luar dan itu menjadi bagian dari terintegrasi PIK 2 mulai Maret 2024,” ujar dia.
    Menurut dia, sejak diputuskannya area PSN PIK 2 seluas 1.800 hektare berdasarkan Keputusan Presiden RI Joko Widodo, maka pengembangan kawasan PIK dan PSN adalah dua hal berbeda.
     
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Cegah Makanan Basi, Badan Gizi Imbau Mitra SPPG Baru Masak dalam Jumlah Kecil

    Cegah Makanan Basi, Badan Gizi Imbau Mitra SPPG Baru Masak dalam Jumlah Kecil

    Cegah Makanan Basi, Badan Gizi Imbau Mitra SPPG Baru Masak dalam Jumlah Kecil
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –

    Badan Gizi Nasional
    (BGN) mengimbau mitra
    Satuan Pengelola Pengelolaan Gizi
    (SPPG) yang baru bergabung dalam program
    Makan Bergizi Gratis
    (MBG) untuk memasak dalam jumlah kecil terlebih dahulu, sebelum meningkatkan kapasitas produksi.
    Langkah ini dilakukan guna mencegah makanan basi dan memastikan kualitas hidangan tetap terjaga bagi para penerima manfaat.
    “Karena meskipun ibu-ibu sudah biasa masak untuk 5 sampai 10 orang. Tapi untuk bisa memasak lebih dari seribu itu butuh pembiasaan,” kata Kepala BGN,
    Dadan Hindayana
    di Jakarta, Senin (3/3/2025).
    Dadan menjelaskan bahwa salah satu kendala yang muncul dalam pelaksanaan program MBG adalah kurangnya pengalaman mitra baru dalam memasak dalam skala besar.
    Oleh karena itu, BGN kini menginstruksikan mitra baru untuk memulai dari 100-150 porsi terlebih dahulu.
    “Jadi kami sekarang menyarankan kepada yang baru menginstruksikan agar kalau memulai program itu cukup dari 100-150,” ujar Dadan.
    Setelah terbiasa, kapasitas bisa ditingkatkan secara bertahap menjadi 500, 700, 1.000, hingga 3.000 porsi per hari.
    “Kami ingin mereka bisa beradaptasi dulu. Kalau langsung dalam jumlah besar, dikhawatirkan kualitas makanan tidak terjaga,” kata dia.
    Dadan juga mengungkapkan bahwa kasus makanan basi yang ditemukan di beberapa daerah minggu lalu sebagian besar berasal dari SPPG yang baru beroperasi.
    Namun, ia memastikan bahwa masalah tersebut langsung dievaluasi dan diperbaiki keesokan harinya.
    “Beberapa berita menyebut makanan basi hingga tiga hari, tetapi setelah kami cek, ternyata hanya sehari. Begitu ada masalah, kami evaluasi, dan besoknya sudah ada perbaikan,” kata Dadan.
    Dadan mengatakan, saat ini, sudah ada 726 SPPG yang beroperasi dan melayani lebih dari 2 juta penerima manfaat.
    Dalam dua minggu ke depan, setelah verifikasi tambahan terhadap 300 SPPG baru, program MBG diperkirakan dapat menjangkau lebih dari 3 juta penerima manfaat di seluruh Indonesia.
    “Jadi sekarang sudah ada 726 SPPG, melayani lebih dari 2 juta, 2 juta 50 tadi datanya. Dan kami sedang mempersiapkan memverifikasi sejumlah 300 SPPG,” kata Dadan.
    “Sehingga 2 minggu lagi mungkin kita sudah akan melayani lebih dari 3 juta penerima manfaat di seluruh Indonesia,” ujar dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Eks Jenderal TNI Tuding Penolakan Dwifungsi ABRI di Demo Indonesia Gelap Pesanan

    Eks Jenderal TNI Tuding Penolakan Dwifungsi ABRI di Demo Indonesia Gelap Pesanan

    Eks Jenderal TNI Tuding Penolakan Dwifungsi ABRI di Demo Indonesia Gelap Pesanan
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Advisor Defense Diplomacy Strategic Forum Mayor Jenderal (Mayjen) TNI (Purnawirawan)
    Rodon Pedrason
    menyinggung demo
    Indonesia Gelap
    yang baru terjadi belakangan ini saat dihadirkan Komisi I DPR sebagai pakar dalam pembahasan RUU TNI.
    Rodon menuding, ada pihak yang menitipkan ‘pesanan’ kepada mahasiswa untuk menolak
    dwifungsi TNI
    melalui aksi Indonesia Gelap.
    “Ada juga demonstrasi tentang Indonesia Gelap. Ini kan kontradiktif, ada beberapa 7 hal yang mereka sampaikan, tapi yang jadi perhatian saya mereka menolak dwifungsi. Saya pikir bukan bicara tentang dwifungsi, di dalam 7 poin itu satu poin itu tentang dwifungsi ini pesanan. Bukan murni, bukan
    pure
    dari mahasiswanya,” ujar Rodon, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (3/3/2025).
    Rodon mengaku heran dengan mahasiswa yang menolak dwifungsi TNI dalam aksi Indonesia Gelap.
    Ia menilai, penolakan tersebut tidak masuk akal, mengingat presiden yang saat ini menjabat juga merupakan mantan
    jenderal TNI
    .
    Ia pun meyakini bahwa sikap mahasiswa tersebut bukan murni aspirasi sendiri, melainkan sekadar ‘pesanan’ dari pihak tertentu.
    “Kenapa mereka berpikir tentang itu? Kalau sekarang pemerintahan yang ada kebetulan presidennya mantan militer, seorang jenderal, jadi ada pesanan,” sebut dia.
    “Terlalu banyak orang pintar di negeri ini, ini akhirnya ribut, argumentasi. Kemudian berbagai debat publik terkait itu, yang akhirnya membuat kita kehabisan energi. Yang kaya tetap kaya, yang miskin makin miskin. Menjadi kita tidak berubah menjadi lebih maju,” imbuh Rodon.
    Diketahui, puncak aksi Indonesia Gelap digelar di depan Istana, Jakarta, pada Kamis (20/2/2025) lalu.
    Salah satu poin dalam aksi Indonesia Gelap ini adalah menolak dwifungsi TNI.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Sritex Pailit, Bagaimana Korban PHK Bisa Dipekerjakan Lagi?

    Sritex Pailit, Bagaimana Korban PHK Bisa Dipekerjakan Lagi?

    Sritex Pailit, Bagaimana Korban PHK Bisa Dipekerjakan Lagi?
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Pemerintah turun tangan mencari solusi untuk karyawan PT Sri Rejeki Isman (Sritex) Tbk yang menjadi korban pemutusan hubungan kerja (PHK) setelah perusahaan tersebut dinyatakan pailit.
    Menteri Ketenagakerjaan Yassierli pun menyebut bahwa para pekerja yang terkena PHK dapat dipekerjakan dalam dua pekan ke depan.
    “Kementerian Ketenagakerjaan juga mengapresiasi berbagai komitmen dan langkah yang dilakukan oleh kurator, seperti yang tadi sudah disampaikan bahwa dalam 2 minggu ke depan pekerja akan dipekerjakan kembali,” kata Yassierli usai rapat degan Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (3/3/2025).
    Rapat itu juga diikuti oleh Menteri BUMN Erick Thohir, Koordinator Serikat Pekerja
    Sritex Group
    Slamet Kaswanto, serta kurator Nurma Sadikin.
    Lantas bagaimana cara para pekerja yang sudah di-PHK mendapatkan pekerjaannya kembali?
    Usai rapat bersama Presiden RI Prabowo Subianto, kurator kepailitan, Nurma Sadikin, mengatakan sudah ada investor yang berminat menyewa aset berupa alat berat milik perusahaan Sritex Group.
    “Yang mana kami juga sudah berkomunikasi dan sudah ada juga investor yang menghubungi kurator, dan kita sudah dalam proses komunikasi yang mana dalam dua minggu ini kurator akan memutuskan siapa investor yang akan menyewa terhadap aset Sritex,” ucap Nurma, Senin.
    Setelah ada investor baru yang menyewa alat berat PT Sritex Group, diharapkan bisa menyerap para
    karyawan Sritex
    yang menjadi korban PHK.
    “Yang mana ini akan menyerap tenaga kerja yang mana juga ini bisa karyawan yang telah terkena PHK dapat di-
    hire
    kembali kemudian oleh penyewa yang baru,” ujar dia.
    Menurut Nurma, proses dan mekanisme rekrutmen mantan pegawai Sritex akan dikelola oleh pihak investor baru.
    “Jadi sebelum ini dilelang, dalam proses lelang ini supaya mesin itu tidak mati dan meningkatkan harga pailit, kita sewakan terlebih dahulu. Sampai nanti proses lelang itu akan beralih ke pemilik selanjutnya,” tutur dia.
    Dengan demikian, selama proses lelang berlangsung, para pekerja PT Sritex akan dipekerjakan.
    Setelah ditunjuk investor baru, mereka akan dilanjutkan bekerja dengan investor baru.
    “Sementara saja (dipekerjakan lagi), karena itu nanti mungkin akan dilanjutkan oleh pemenang lelang nanti. Pemilik yang baru ya gitu sebelum akhirnya dimiliki pemilik yang baru,” kata Nurma.
    Selain itu, Nurma menyebut ada kemungkinan PT Sritex Group akan berganti nama setelah memiliki pemilik atau investor baru.
    Namun, hal ini baru bisa dipastikan setelah proses lelang diputuskan.
    “Enggak (nama bukan PT Sritex), sudah dengan investor yang baru tadi saya sampaikan, kita enggak nih PT apa nanti, yang akan kita putuskan dalam tahap negosiasi,” ujarnya.
    Diketahui, pabrik PT Sritex Tbk yang berada di Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, resmi berhenti beroperasi pada Sabtu, 1 Maret 2025.
    Tak hanya pabrik Sritex di Sukoharjo saja, anak perusahaan Sritex Group juga terimbas kondisi pailit.
    Akibatnya, karyawan PT Sritex dikenakan pemutusan hubungan kerja (PHK) per 26 Februari dan terakhir bekerja pada hari Jumat, 28 Februari 2025.
    Total lebih dari 10.000 orang karyawan Sritex Group terkena PHK yang terjadi pada Januari dan Februari 2025.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • BNN Rilis 6 Buron Baru Kasus Narkoba, Ada yang Diduga Kabur Ke Malaysia

    BNN Rilis 6 Buron Baru Kasus Narkoba, Ada yang Diduga Kabur Ke Malaysia

    BNN Rilis 6 Buron Baru Kasus Narkoba, Ada yang Diduga Kabur Ke Malaysia
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Badan Narkotika Nasional (
    BNN
    ) merilis enam daftar pencarian orang (DPO) terkait kasus narkoba sepanjang Februari 2025.
    Kepala BNN
    Marthinus Hukom
    menyampaikan, dari enam DPO ini, ada yang diperkirakan melarikan diri ke Malaysia.
    “BNN kembali mempublikasikan daftar pencarian orang
    kasus narkotika
    dan TPPU (tindak pidana pencucian uang) narkotika, baik yang di dalam negeri maupun yang diduga berada di luar negeri,” kata Marthinus dalam konferensi pers di Kantor BNN, Jakarta, Senin (3/3/2025).
    Marthinus menyebutkan BNN juga telah membentuk Satgas Pengejaran DPO di luar negeri untuk mereka yang diduga berada di Malaysia atau negara lainnya.
    Menurut dia, hal ini dilakukan dalam rangka memutus mata rantai dan membongkar struktur jaringan sindikat narkotika hingga tuntas.
    Berikut daftar enam DPO terkait kasus narkotika dan dugaan TPPU narkotika:
    1. Ridhwan alias Alang, alias Aleng, alias Marko. DPO ini diduga melarikan diri ke Malaysia. Perannya adalah pengendali kurir sabu yang disembunyikan dalam tangki mobil Pajero Sport.
    2. Ismet Lubis, berperan sebagai pengendali kurir kasus peredaran ganja di Medan.
    3. Munzir Sulaiman alias Sulaiman, alias Tengku Brahim. Perannya sebagai pemilik barang dan pengendali kurir kasus transporter sabu menggunakan mobil mewah.
    4. Nafsiah. Perannya sebagai penjaga gudang kasus peredaran sabu di Jambi yang menggunakan mobil Fortuner putih.
    5. Muhammad Faturahman alias Fatur, alias Boy Mayer Edward, alias Badboy. Perannya sebagai pelaku tindak pidana pencucian uang hasil narkotika.
    6. Anton Widodo. Perannya sebagai pengendali kurir, pemilik narkotika, dan pelaku tindak pidana pencucian uang hasil narkotika.
    Dalam rilis kali ini, BNN juga menyertakan foto enam DPO beserta identitas maupun ciri-cirinya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • De Tjolomadoe, Ikon Wisata Heritage yang Berhasil Direvitalisasi PTPP

    De Tjolomadoe, Ikon Wisata Heritage yang Berhasil Direvitalisasi PTPP

    De Tjolomadoe, Ikon Wisata Heritage yang Berhasil Direvitalisasi PTPP
    Tim Redaksi
    KOMPAS.com 
    –
    De Tjolomadoe
    adalah bangunan bersejarah di Jawa Tengah (Jateng) yang telah bertransformasi menjadi
    ikon wisata

    heritage,
    memadukan unsur sejarah, budaya, dan modernitas.
    Bangunan tersebut dulunya merupakan
    Pabrik Gula
    Colomadu, dan kini menjadi destinasi
    wisata
    berkelas internasional berkat proyek revitalisasi yang dipimpin oleh PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk (
    PTPP
    ) dan PT Sinergi Colomadu.
    Proyek yang berlangsung pada 2017–2018 ini berhasil menghidupkan kembali
    pabrik gula
    berusia lebih dari satu abad tanpa menghilangkan identitas sejarahnya. 
    Dengan pendekatan konservasi yang cermat dan inovasi arsitektural, De Tjolomadoe kini tidak hanya menjadi pusat wisata budaya, tetapi juga ruang multifungsi untuk berbagai kegiatan seni, bisnis, dan hiburan.
    Pabrik gula
    tersebut didirikan pada 1861 oleh Sultan Mangkunegara IV dan sempat menjadi salah satu pabrik gula terbesar di Hindia Belanda.
    Namun, setelah berhenti beroperasi pada 1998, bangunan tersebut mengalami degradasi yang cukup parah.
    Menyadari nilai historis yang terkandung, pemerintah melalui Kementerian BUMN menginisiasi proyek revitalisasi agar situs ini dapat difungsikan kembali. 
    Sebagai perusahaan konstruksi terkemuka, PTPP menghadirkan inovasi desain yang mempertahankan keaslian struktur bangunan sekaligus menyesuaikannya dengan kebutuhan masa kini.
    Berbagai elemen asli, seperti mesin gilingan tebu dan struktur bangunan utama tetap dipertahankan. Dengan demikian, De Tjolomadoe tetap menjadi ”
    museum
    hidup” yang membawa pengunjung kembali ke masa kejayaan industri gula Indonesia.
    Revitalisasi De Tjolomadoe bukan sekadar restorasi bangunan tua, tetapi juga
    rebranding
    total yang menghadirkan pengalaman baru bagi wisatawan.
    Wisatawan menyebut bahwa konsep wisata museum ini penuh sejarah dan sangat menarik, terutama dengan adanya fasilitas mengendarai mobil antik yang telah disediakan.
    Beberapa inovasi utama yang diterapkan dalam proyek tersebut, antara lain konservasi arsitektural yang memperkuat bangunan dengan transfer
    beam
    agar lebih kokoh tanpa mengubah bentuk aslinya.
    Selain itu, PTPP memanfaatkan sesin eksisting. Mesin-mesin tua yang dulu digunakan untuk produksi gula kini menjadi elemen desain yang memperkaya nilai estetika museum.
    PTPP juga menghadirkan desain interior modern yang merupakan perpaduan gaya industrial dan sentuhan modern, menciptakan suasana unik yang menggabungkan masa lalu dan masa kini.
    Rebranding
    dan pengembangan fasilitas juga dilakukan. Tujuannya, agar publik dapat melihat transformasi pabrik gula ini menjadi pusat wisata
    heritage
    , ruang
    meetings, incentives, conventions, and exhibitions 
    (MICE), serta area komersial.
    Kini, De Tjolomadoe tidak hanya menawarkan wisata sejarah, tetapi juga menghadirkan pengalaman interaktif dan fasilitas berstandar internasional.
    Salah satu daya tariknya adalah
    Museum
    De Tjolomadoe yang menampilkan sejarah pabrik gula dengan berbagai koleksi asli dan mesin-mesin peninggalan.
    Ada juga Besali Café yang menyajikan suasana industrial dengan pilihan kuliner khas.
    Selain itu, terdapat Area Komersial & Creative Space, yang menjadi tempat bagi pelaku UMKM dan industri kreatif untuk berkembang.
    Tak hanya itu, De Tjolomadoe juga memiliki fasilitas MICE sebagai tempat pertemuan dan hiburan, seperti Tjolomadoe Concert Hall, Sarkara Multifunction Hall, dan Amphitheatre Outdoor, yang telah menjadi lokasi konser dan acara internasional.
    Dengan konsep tersebut, De Tjolomadoe tidak hanya menarik wisatawan, tetapi juga menjadi pusat kegiatan budaya dan ekonomi yang berdampak positif bagi masyarakat sekitar.
    Salah seorang wisatawan mengaku, dirinya datang dari Surabaya untuk melihat De Tjolomadoe.
    Wisata
     
    heritage 
    ini dinilai menarik dan wajib dikunjungi.
    “Menarik
    banget
    dan pasti main lagi ke sini bersama keluarga. Nilai sejarahnya menjadikan De Tjolomadoe ini sangat menarik,” ujarnya dalam siaran pers, Senin (3/3/2025).
    Keberhasilan proyek tersebut tidak lepas dari peran PTPP dalam merancang desain dan konstruksi yang mengedepankan keseimbangan antara pelestarian dan inovasi.
    Berkat pendekatan tersebut, De Tjolomadoe berhasil meraih berbagai penghargaan bergengsi, seperti Indonesia Leading Heritage Convention Center 2024/2025, Abiwara Pariwisata 2019, dan Stevie Awards 2019–Innovation in Brand Renovation/Re-Branding.
    Penghargaan lainnya termasuk New Achievement Asia Pacific Award 2020, Rekor MURI 2018 untuk Tumpeng Terbanyak (17.854 buah), serta Rekor MURI 2019 untuk Lukisan Gulali Rasa Jahe Terbesar di Indonesia.
    Ke depannya, akan dihadirkan paket wisata Candi Prambanan dan Borobudur, yang memadukan wisata alam, budaya, dan sejarah. Inovasi ini didukung oleh PT Taman Wisata Candi (TWC) sebagai salah satu pemegang saham De Tjolomadoe.  
    Sebagai ikon wisata
    heritage
    , De Tjolomadoe terus dikembangkan untuk menjadi pusat seni, budaya, dan pariwisata unggulan di Indonesia.
    Dengan mempertahankan nilai sejarah sambil mengadaptasi inovasi modern, kawasan tersebut diharapkan dapat menjadi model sukses bagi revitalisasi bangunan bersejarah lainnya. 
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Respons PKS Relawan Anies “Gerakan Rakyat” Pakai Pakaian Serba Oranye

    Respons PKS Relawan Anies “Gerakan Rakyat” Pakai Pakaian Serba Oranye

    Respons PKS Relawan Anies “Gerakan Rakyat” Pakai Pakaian Serba Oranye
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (
    PKS
    )
    Mardani Ali Sera
    merespons ormas bentukan
    relawan Anies Baswedan
    bernama
    Gerakan Rakyat
    yang memakai pakaian serba oranye dalam peluncurannya.
    Sebab, warna oranye identik dengan ciri khas PKS selama ini.
    ”
    Brand colors
    PKS putih, hitam, dan oranye. Kawan-kawan Gerakan Rakyat menggunakan jingga atau oranye,” ujar Mardani, kepada Kompas.com, pada Senin (3/3/2025).
    Mardani mengatakan, PKS mempersilakan Gerakan Rakyat yang juga menjadikan oranye sebagai ciri khas.
    Dia menyebutkan setiap pihak memiliki filosofinya masing-masing.
    ”
    Monggo
    , masing-masing ada filosofinya,” ucap dia.
    “PKS akan terus mengokohkan jati diri partai dakwah yang menjalankan misi kenabian: membangun Indonesia dengan nilai-nilai Islami. Dan PKS alhamdulillah punya basis kader,” sambung Mardani.
    Mardani menyebut PKS tidak khawatir dengan kehadiran Gerakan Rakyat ini.
    “Selama (kader PKS) dibina dan dijaga, insya Allah kokoh,” imbuh dia.
    Sebuah organisasi masyarakat (ormas) baru bernama Gerakan Rakyat resmi dideklarasikan pada Kamis (27/2/2025) di Jakarta Selatan.
    Acara tersebut dihadiri oleh mantan Gubernur DKI Jakarta,
    Anies Baswedan
    , yang kehadirannya memicu spekulasi mengenai kemungkinan Gerakan Rakyat sebagai kendaraan politik baru Anies untuk kontestasi Pilpres 2029.
    Gerakan Rakyat, sejatinya, bermula dari kumpulan gerakan relawan Anies Baswedan pada kontestasi politik 2024.
    Ketua Umum Gerakan Rakyat juga dikenal merupakan Juru Bicara Anies, yaitu Sahrin Hamid.
    Sahrin mengatakan, ide untuk membentuk Gerakan Rakyat sudah ada sejak 2023.
    “Kita semua tahu Gerakan Rakyat lahir dari semangat perubahan. Berawal dari inisiatif para relawan yang bergerak secara organik hingga pada 4 sampai dengan 6 November di Bogor 2023, kita bersepakat untuk melakukan konsolidasi secara menyeluruh,” kata Sahrin dalam sambutannya di acara deklarasi dan pelantikan pengurus DPP Gerakan Rakyat, yang dihadiri Anies, Kamis.
    Ia mengatakan, Gerakan Rakyat berfokus pada pendidikan politik untuk rakyat.
    Ke depan, ormas ini berencana mendirikan Sekolah Politik Kerakyatan atau mereka singkat sebagai Spartan.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • PN Jaksel Bacakan Putusan Terkait Mandeknya Laporan Ganjar Pranowo di KPK Hari Ini

    PN Jaksel Bacakan Putusan Terkait Mandeknya Laporan Ganjar Pranowo di KPK Hari Ini

    PN Jaksel Bacakan Putusan Terkait Mandeknya Laporan Ganjar Pranowo di KPK Hari Ini
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan menggelar sidang pembacaan putusan gugatan praperadilan yang dilayangkan Lembaga Pengawasan, Pengawalan, dan Penegakan Hukum Indonesia (
    LP3HI
    ) melawan Komisi Pemberantasan Korupsi (
    KPK
    ) terkait eks Gubernur Jawa Tengah (Jateng),
    Ganjar Pranowo
    , pada Senin (3/3/2025).
    KPK digugat lantaran dianggap menghentikan penyidikan kasus dugaan gratifikasi dan/atau suap dalam pemberian kredit Bank Jawa Tengah pada kurun waktu 2014-2023 yang diduga melibatkan politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) tersebut.
    “Putusan untuk praperadilan Ganjar,” kata Wakil Ketua LP3HI Kurniawan Adi Nugroho kepada Kompas.com, Minggu (2/3/2025).
    Adapun gugatan praperadilan dengan klasifikasi sah atau tidaknya penghentian perkara yang terdaftar dengan nomor 11/Pid.Pra/2025/PN JKT.SEL ini diperiksa dan diadili oleh hakim tunggal PN Jakarta Selatan, Lucy Ermawati.
    Kurniawan menjelaskan, gugatan ini dilayangkan lantaran KPK tidak juga memproses laporan Indonesia Police Watch (IPW) terhadap Direktur Utama Bank Jateng periode 2014-2023 bernama Supriyatno dan Gubernur Jateng periode 2013-2023 Ganjar Pranowo yang disampaikan pada tanggal 5 Maret 2024.
    Kurniawan mengatakan, dugaan tindak pidana korupsi berupa gratifikasi dan/atau suap dalam pemberian kredit Bank Jawa Tengah pada kurun waktu 2014-2023 diduga dilakukan oleh mantan Direktur Bank Jawa Tengah 2014-2023, Supriyatno; Direktur Asuransi Askrida, Hendro; Ketua Komisi D DPRD Jawa Tengah, Alwin Basri; dan eks Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo melalui Widadi Kasno.
    Dalam setiap pemberian kredit, kata Kurniawan, nasabah harus membayarkan premi asuransi kepada Asuransi Askrida, yang mana sesuai kesepakatan, Bank Jateng seharusnya menerima cashback sebesar 15-16 persen dari kredit tersebut.
    Namun, uang yang seharusnya disetorkan sebagai pendapatan negara diduga malah disetorkan kepada rekening pribadi Direktur Utama Bank Jawa Tengah dan dibagi-bagikan dengan alokasi pembagian operasional Bank Jawa Tengah sebesar 5 persen.
    Kemudian, pemegang saham Bank Jawa Tengah (Pemerintah Daerah atau Kepala Daerah) sebesar 5,5 persen, dan pemegang saham pengendali Bank Jawa Tengah alias Ganjar Pranowo menerima 5,5 persen, dengan total kerugian negara kurang lebih sebesar Rp 100 miliar.
    “Bahwa semenjak perkara tersebut dilaporkan oleh IPW kepada termohon pada tanggal 5 Maret 2024, hingga kini belum ada kejelasan terkait dengan proses hukum atau penyidikan dan penuntasan dari kasus tersebut,” kata Kurniawan.
    “Seolah-olah laporan dari IPW tersebut dijemur atau didiamkan oleh termohon, sehingga perbuatan termohon tersebut patutlah dianggap dan diduga sebagai penghentian penyidikan materiil atau diam-diam secara tidak sah dan melawan hukum,” ujar dia.
    Dalam menjawab gugatan ini, KPK melalui Biro Hukum menyatakan bahwa LP3HI tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing untuk melayangkan gugatan ini lantaran bukan pelapor perkara dugaan tindak pidana korupsi.
    Biro Hukum KPK menegaskan, penetapan seseorang sebagai tersangka dilakukan berdasarkan adanya bukti permulaan yang cukup sebagaimana ketentuan Undang-Undang KPK.
    Selain itu, proses penetapan seseorang sebagai tersangka setidaknya memiliki bukti yang cukup sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 21/PUU-X/2014.
    Tim hukum KPK menekankan, bukti yang cukup adalah minimal dua alat bukti yang termuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
    “Oleh karena itu, proses penanganan tindak pidana korupsi termasuk sebagaimana yang didalilkan dalam permohonan a quo yang menghendaki termohon menetapkan tersangka terhadap beberapa pihak tidak dapat dilakukan berdasarkan putusan hakim praperadilan, namun berdasarkan telah ditemukannya bukti permulaan yang cukup,” kata Biro Hukum KPK.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Jam Kerja ASN Berkurang Selama Ramadhan 2025

    Jam Kerja ASN Berkurang Selama Ramadhan 2025

    Jam Kerja ASN Berkurang Selama Ramadhan 2025
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Pemerintah menetapkan jam kerja aparatur sipil negara (ASN) berkurang selama bulan Ramadhan 1446 Hijriah atau tahun 2025.
    Hal itu sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara.
    Berdasarkan Perpres Nomor 21 Tahun 2023, jam kerja instansi pemerintah dimulai pukul 08.00 waktu setempat, baik instansi pusat maupun daerah.
    Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Rini Widyantini mengatakan, jam kerja aparatur sipil negara (ASN) selama bulan Ramadhan adalah 32 jam 30 menit dalam satu minggu.
    “Dalam Perpres telah disebutkan jika jam kerja instansi pemerintah dan jam kerja pegawai ASN di bulan Ramadhan sebanyak 32 jam 30 menit dalam 1 minggu dan ini tidak termasuk jam istirahat,” ujar Rini dalam keterangan resmi pada Jumat (28/2/2025).
    Rini menyebutkan, untuk istirahat para ASN pada hari Jumat selama 60 menit dan selain hari Jumat selama 30 menit.
    Ia menjelaskan, pada bulan Ramadhan jam kerja instansi pemerintah dimulai pada pukul 08.00 zona waktu setempat berlaku bagi instansi pemerintah di pusat maupun daerah.
    Sementara bagi instansi yang menerapkan ketentuan selain 5 hari kerja dalam 1 minggu harus menyesuaikan dengan ketentuan dalam Perpres 21/2023 paling lama 1 tahun terhitung sejak Perpres diundangkan.
    Dengan adanya Perpres tersebut, Kemenpan-RB tidak lagi mengeluarkan Surat Edaran atau SE yang mengatur
    jam kerja ASN
    selama Ramadhan pada 2025 ini.
    Adapun jam kerja instansi pemerintah dan pegawai ASN sebelumnya sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) jam 30 (tiga puluh) menit dalam 1 (satu) minggu tidak termasuk jam istirahat.
    Pemerintah berencana menerapkan
    work from anywhere
    (WFA) atau bekerja dari mana saja untuk para ASN menjelang libur Lebaran 2025.
    Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi mengusulkan agar kebijakan bekerja dari mana saja bisa diterapkan pada 24 Maret 2025.
    Hal tersebut untuk memitigasi penumpukan angkutan Lebaran 2025 yang hampir bersamaan dengan perayaan Hari Raya Nyepi.
    “Dengan adanya momen dua hari besar yang berdekatan itu dan mempertimbangkan pada saat mudik yang cukup banyak, maka kami rekomendasikan supaya pemerintah maupun perusahaan menerapkan WFA mulai tanggal 24 Maret 2025,” ucap Dody dalam rapat koordinasi dengan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian di Jakarta, Senin (17/2/2025).
    Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Wamenko Polkam) Lodewijk F Paulus juga menyampaikan hal serupa usai rapat kerja lintas sektor kementerian/lembaga di Kantor Kemenko Polkam, Jakarta, Senin (24/2/2025) malam.
    “Kita masih koordinasikan ada yang kira-kira
    work from anywhere
    , maka mereka (ASN) akan berangkat libur duluan,” ujar Lodewijk.
    Menurutnya, penerapan WFA ini bertujuan untuk mengurangi beban lalu lintas yang biasanya terjadi pada jalur-jalur mudik.
    Mengenai rencana tersebut, disebutkan bahwa aturannya masih disusun oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB), termasuk soal kapan tepatnya WFA dilakukan.
    “Jadi kita akan menghitung itu. Kita masih koordinasikan. Diharapkan Kementerian PAN-RB itu akan segera memutuskan untuk katakan pegawai negeri untuk
    work from anywhere
    itu kira-kira mulai kapan,” papar Lodewijk.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Dugaan Korupsi Pertamina, Modus Lama dengan Pemain Baru

    Dugaan Korupsi Pertamina, Modus Lama dengan Pemain Baru

    Dugaan Korupsi Pertamina, Modus Lama dengan Pemain Baru
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    –
    Kasus korupsi
    yang menggerogoti Pertamina dalam beberapa tahun terakhir mestinya menjadi momentum perbaikan bagi perusahaan minyak pelat merah itu. Sebab, persoalan rasuah yang terjadi dinilai masih menggunakan modus lama, hanya dilakukan oleh pemain baru.
    Dalam 10 tahun terakhir, setidaknya terjadi enam kasus korupsi yang melibatkan perusahaan anak usaha BUMN itu, apa saja:
    1. Kasus LNG 2011-2014
    Pertama, kasus korupsi pengadaan
    liquified natural gas
    (LNG) di Pertamina periode 2011-2014 menyeret nama eks Direktur Utama (Dirut) PT Pertamina (Persero), Galaila Karen Kardinah alias Karen Agustiawan.
    Karen disangkakan melakukan pembelian gas secara sepihak dan tanpa mengikuti prosedur pengadaan yang berlaku seperti kajian komprehensif.
    Hal ini menyebabkan kargo LNG mengalami kelebihan suplai sehingga menyebabkan
    kerugian negara
    Rp 2,1 triliun.
    Atas perbuatannya, Mahkamah Agung (MA) memperberat hukuman Karen dari 9 tahun penjara menjadi 13 tahun penjara, pada Jumat (28/2/2025).
    2. Kasus gratifikasi pengadaan minyak mentah PES
    Kedua, pada 2019, Komisi Pemberantasan Korupsi (
    KPK
    ) mengungkap dugaan pemberian hadiah dalam kegiatan perdagangan minyak mentah dan produk kilang di Pertamina Energy Services Pte. Ltd (PES).
    Dalam perkara ini, KPK menetapkan Bambang Irianto selaku Managing Director periode 2009-2013 sebagai tersangka.
    Kasus dugaan suap ini menjadi salah satu kasus yang mendapat perhatian Presiden Joko Widodo untuk segera diselesaikan KPK pada 2019 silam.
    Kasus ini mulai diselidiki KPK sejak Juni 2014. Namun, KPK baru berhasil menetapkan Bambang sebagai tersangka pada September 2019.
    Bambang diduga menerima uang sedikitnya 2,9 juta dollar AS atau setara Rp 40,75 miliar karena membantu pihak swasta terkait bisnis migas di lingkungan PES.
    3. Kasus dana pensiun Pertamina
    Ketiga, pada 2017, Presiden Direktur Dana Pensiun Pertamina periode 2013-2015 Muhammad Helmi Kamal Lubis ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung, dalam kasus dugaan korupsi pengelolaan dana pensiun Pertamina.
    Tak hanya Helmi, putra sulung pendiri Astra Internasional William Soeryadjaja, Edward Seky Soeryadjaya juga ditetapkan sebagai tersangka.
    Kasus tersebut bermula pada pertengahan 2014.
    Edward yang juga Direktur Ortus Holding Ltd berkenalan dengan Presiden Direktur Dana Pensiun Pertamina Muhammad Helmi Kamal Lubis.
    Perkenalan itu berlanjut dengan deal bisnis yakni permintaan agar dana pensiun Pertamina membeli saham PT Sugih Energy Tbk (SUGI).
    Dari pertemuan itu, Muhammad Helmi Kamal Lubis pun melakukan pembelian saham SUGI senilai Rp 601 miliar melalui PT Millenium Danatama Sekuritas.
    Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan adanya kerugian negara dalam pembelian saham SUGI tersebut sebesar Rp 599 miliar.
    4. Kasus penyalahgunaan investasi Blok BMG Australia
    Selanjutnya pada 2018, Kejaksaan Agung menetapkan eks Manajer MNA Direktorat Hulu PT Pertamina (Persero), berinisial BK terkait dugaan korupsi penyalahgunaan investasi di Blok Basker Manta Gummy (BMG) Australia oleh Pertamina tahun 2009.
    Dia disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
    Kasus itu bermula saat PT Pertamina (Persero) pada tahun 2009, melalui anak perusahaannya PT Pertamina Hulu Energi (PHE) melakukan akuisisi saham sebesar 10 persen terhadap ROC Oil Ltd.
    Perjanjian jual beli ditandatangani pada tanggal 1 Mei 2009, dengan modal sebesar 66,2 juta dollar Australia atau senilai Rp 568 miliar dengan asumsi mendapatkan 812 barrel per hari.
    Namun, ternyata Blok Basker Manta Gummy (BMG) Australia pada tahun 2009 hanya dapat menghasilkan minyak mentah untuk PHE Australia Pty. Ltd rata-rata sebesar 252 barrel per hari.
    Pada 5 November 2010, Blok BMG Australia dinyatakan ditutup setelah ROC Oil Ltd, Beach Petroleum, Sojitz, dan Cieco Energy memutuskan penghentian produksi minyak mentah (non production phase/ npp) dengan alasan lapangan tidak ekonomis.
    5. Kasus digitalisasi SPBU Pertamina
    Pada awal tahun 2025, KPK tengah mengusut kasus dugaan korupsi digitalisasi Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) PT Pertamina (Persero) tahun 2018–2023.
    Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto mengatakan, perkara korupsi ini sedang bergulir di tahap penyidikan.
    “Sprindik (Surat Perintah Penyidikan) bulan September 2024,” kata Tessa dalam keterangannya, Selasa (21/1/2025).
    Tessa mengatakan, KPK sudah menetapkan tersangka dalam dugaan korupsi digitalisasi SPBU PT Pertamina.
    Namun, ia tidak mengungkapkan identitas tersangka tersebut.
    “Sudah ada tersangkanya,” ujar Tessa.
    Dugaan korupsi digitalisasi PT Pertamina (Persero) tahun 2018-2023 muncul pertama kali dalam jadwal pemeriksaan sejumlah saksi di Gedung Merah Putih, Jakarta, pada Senin (20/1/2025).
    6. Kasus tata kelola minya mintah 
    Terbaru, Kejaksaan Agung mengungkap perkara korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina (Persero) Subholding dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) tahun 2018-2023.
    Kasus korupsi ini menyeret nama beberapa petinggi Pertamina yaitu Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga Riva Siahaan (RS); Direktur Feedstock dan Product Optimization PT Kilang Pertamina Internasional Sani Dinar Saifuddin (SDS).
    Lalu VP Feedstock Management PT Kilang Pertamina Internasional Agus Purwono; pejabat di PT Pertamina International Shipping Yoki Firnandi (YF).
    Kemudian beneficial owner PT Navigator Khatulistiwa Muhammad Kerry Adrianto Riza (MKAR); Komisaris PT Navigator Khatulistiwa sekaligus Komisaris PT Jenggala Maritim Dimas Werhaspati (DW); Komisaris PT Jenggala Maritim serta Direktur Utama PT Orbit Terminal Merak Gading Ramadhan Joedo (GRJ).
    Selanjutnya Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga PT Pertamina Patra Niaga Maya Kusmaya dan VP trading operation PT Pertamina Patra Niaga Edward Corne.
    Dalam perhitungan sementara, kerugian negara pada tahun 2023 akibat korupsi ini mencapai Rp 193,7 triliun.
    Dilansir dari keterangan
    Kejagung
    , PT Pertamina Patra Niaga diduga membeli Pertalite untuk kemudian di-blend atau dioplos di depo/storage menjadi Pertamax.
    Pada saat pembelian, Pertalite tersebut dibeli dengan harga Pertamax.
    “Dalam pengadaan produk kilang oleh PT Pertamina Patra Niaga, tersangka RS melakukan pembelian (pembayaran) untuk Ron 92 (Pertamax), padahal sebenarnya hanya membeli Ron 90 (Pertalite) atau lebih rendah kemudian dilakukan blending di storage/depo untuk menjadi Ron 92,” demikian bunyi keterangan Kejagung, dilansir pada Selasa (25/2/2025). “Dan hal tersebut tidak diperbolehkan,” imbuh keterangan itu.
    Mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said mengatakan, kasus korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang di Pertamina merupakan modus lama dengan pemain baru.
    “Ada seorang teman dari pemerintahan menyebutnya ini modus lama dengan pemain yang baru,” kata Sudirman dalam program Gaspol yang ditayangkan di kanal Youtube
    Kompas.com
    , Sabtu (2/3/2025).
    Sudirman mengatakan, celah korupsi di Pertamina dilihat dari tiga hal.
    Pertama, Pertamina merupakan pemegang pasar utama dibandingkan yang lain sehingga rentan terjadi tindakan culas.
    Kedua, Pertamina memiliki transaksi dengan volume yang besar sehingga marginnya semakin besar.
    “Marginnya begitu besar artinya dalam iklim yang serba suap menyuap itu sedang terjadi di mana-mana. Margin yang besar itu bisa dibagi untuk apa saja kan. Dari mulai orang-orang yang terlibat dalam pengadaan di dalam perusahaan Pertamina. Ini bukan tuduhan tapi ini analisis ya,” ujarnya.
    Terakhir, sikap pemerintah atas kasus
    korupsi Pertamina
    ini.
    Sebab, ia yakin bahwa korupsi dengan kerugian negara yang besar tidak dilakukan sendiri.
    “Ketiga adalah sikap dari para pemegang kekuasaan atau pemegang otoritas di sekitar Pertamina. Apakah itu Menteri BUMN, harus kita tanya sikapnya bagaimana terhadap ini. Kemudian Menteri Energinya bagaimana terhadap ini,” ucap dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.