Xcloud.id

Category: Kompas.com Nasional

  • Anggota DPR Desak PPPK 2024 Tetap Digaji meski Diangkat Maret 2026

    Anggota DPR Desak PPPK 2024 Tetap Digaji meski Diangkat Maret 2026

    Anggota DPR Desak PPPK 2024 Tetap Digaji meski Diangkat Maret 2026
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Anggota Komisi II DPR RI,
    Giri Ramanda N Kiemas
    , menegaskan pentingnya agar pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) tahun 2024 tetap menerima gaji meskipun jadwal pengangkatannya ditunda hingga Maret 2026.
    Giri mengungkapkan, tidak mungkin masyarakat yang telah lolos seleksi PPPK tahun 2024 gelombang pertama tidak digaji selama satu tahun tiga bulan.
    “Berarti kan kalau 12 bulan tambah 3 bulan, 15 bulan tanpa gaji, alangkah kejam kita dengan mereka karena UU ASN melarang membayar mereka,” ucap Giri, dalam rapat Komisi II DPR, Jakarta, Rabu (5/3/2025).
    Giri juga meminta Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (
    Kemenpan RB
    ) untuk berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait
    gaji PPPK
    2024.
    “Ini harus segera dilaksanakan, lalu koordinasi dengan Kemendagri agar kawan-kawan di daerah bisa membayar gaji mereka melalui barang dan jasa yang secara aturan sudah dilarang melalui UU Nomor 20 Tahun 2023,” ungkap dia.
    Politikus PDI-P ini menekankan bahwa pemerintah harus mencari solusi agar para PPPK dapat digaji.
    “Ini harus dipikirkan bersama, jangan kita mundur-mundur jadwalnya. Ada orang yang hampir berapa? Hampir 1 juta orang ini enggak dibayar selama 15 bulan ke depan,” tambah Giri.
    Menanggapi pernyataan Giri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Rini Widyantini, menjelaskan bahwa pihaknya bersama Kemendagri telah mengeluarkan surat edaran untuk memastikan adanya anggaran bagi gaji PPPK.
    “Jadi, kita sudah mengeluarkan surat Menpan dan surat Kemendagri sudah disiapkan agar tetap melakukan penganggaran itu sudah dari awal tahun kemarin, karena ini untuk yang tahap kedua supaya bisa diselesaikan,” jawab Rini.
    Diketahui dalam rapat Komisi II DPR dan Menpan RB, diputuskan bahwa pengangkatan calon aparatur sipil negara (ASN) 2024 ditunda.
    Meskipun demikian, Menpan RB memastikan bahwa semua pelamar yang lulus seleksi CASN akan tetap diangkat, baik calon pegawai negeri sipil (PNS) maupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).
    Rencana pengangkatan calon PNS dijadwalkan pada Oktober 2025, sedangkan calon PPPK akan diangkat pada Maret 2026. “Memastikan bagi pelamar yang telah mengikuti dan dinyatakan lulus seleksi CASN tetap diangkat sebagai pegawai ASN,” ujar Rini.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • BNPB Tambah Pesawat demi Modifikasi Cuaca dan Redam Curah Hujan

    BNPB Tambah Pesawat demi Modifikasi Cuaca dan Redam Curah Hujan

    BNPB Tambah Pesawat demi Modifikasi Cuaca dan Redam Curah Hujan
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno menyebut Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menambah pesawat untuk melakukan modifikasi cuaca.
    Hal ini disampaikan Pratikno usai acara Deklarasi Bersama Gerakan Ramadhan Ramah Anak di Kantor Kemenko PMK, Rabu (5/3/2025).
    “Untuk mengurangi curah hujan yang berlebihan, BNPB melakukan tambahan pesawat untuk modifikasi cuaca, jadi menurunkan mendung di laut supaya tidak turun di daratan,” kata Pratikno.
    “Jadi, kita lihat hari ini juga sudah mulai jauh lebih baik. Kita terus memonitor, termasuk kondisi parah kan ada di Bekasi, Bekasi sudah jauh lebih baik,” tambah dia.
    Dia mengatakan, selain penambahan pesawat, BMKG turut mengerahkan infrastruktur untuk melakukan pemompaan air dan lain-lain, termasuk melakukan modifikasi cuaca.
    “Jadi, karena kan menurut perkiraan BMKG, dalam beberapa hari ke depan masih sekitar 10 hari ke depan, itu kan curah hujan diperkirakan masih tinggi,” lanjut Pratikno.
    Dia mengatakan, untuk mengatasi banjir, pihaknya mengerahkan pompa-pompa air untuk mempercepat mengatasi genangan-genangan air di kota Bekasi.
     
    “Jadi, kita melakukan audit terhadap infrastruktur yang terkait nanti penyambungan pompa air. Ini perubahan iklim ini kan hidrometologi menjadi sebuah ancaman bencana yang semakin berat,” tambahnya.
    Di sisi lain, dia memastikan bahwa evakuasi hingga mencukupi kebutuhan dasar para korban banjir tidak kalah penting.
    “Terutamanya kalau ada yang perlu di pengungsian, kebutuhan-kebutuhan dasar seperti makanan, lain-lain, dan baik di pengungsian maupun di luar pengungsian,” tegasnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Menpan RB Ungkap Alasan Pengangkatan CASN 2024 Ditunda

    Menpan RB Ungkap Alasan Pengangkatan CASN 2024 Ditunda

    Menpan RB Ungkap Alasan Pengangkatan CASN 2024 Ditunda
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Rini Widyantini mengumumkan penundaan pengangkatan calon aparatur sipil negara (ASN).
    Menurut Rini, hal ini diputuskan usai mencermati hasil pengadaan CASN yang digelar tahun 2024.
    “Dengan mempertimbangkan kebutuhan penataan dan penempatan ASN untuk mendukung program prioritas pembangunan,” ucap Rini dalam rapat bersama Komisi II DPR, Jakarta, Rabu (5/3/2025).
    “Dan menjawab secara tuntas berbagai tantangan yang muncul dalam proses pengadaan CASN, penataan ASN nasional secara menyeluruh,” sambungnya.
    Salah satu alasannya, jadwal pengangkatan disesuaikan karena adanya usulan penundaan seleksi oleh beberapa daerah.
    “Dan adanya usulan penundaan seleksi oleh beberapa daerah,” kata dia.
    Oleh karenanya, Menpan RB mengusulkan penyesuaian jadwal pengangkatan CASN sebagai pegawai.
    Setelah disesuaikan, Menpan RB dan Komisi II DPR memutuskan pengangkatan calon pegawai negeri sipil (PNS) digelar Oktober 2025.
    Sedangkan, pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada Maret 2026.
     
    “Pemerintah mengusulkan dilakukan penyesuaian jadwal pengangkatan CASN sebagai pegawai ASN dengan perkiraan pengangkatan pada akhir 2025 atau di awal 2026,” ungkapnya.
    Di sisi lain, ia akan memastikan semua pelamar yang lolos seleksi ASN akan tetap diangkat.
    “Memastikan bagi pelamar yang telah mengikuti dan dinyatakan lulus seleksi CASN tetap diangkat sebagai pegawai ASN,” katanya.
    Saat dikonfirmasi selepas rapat, Rini mengeklaim pihaknya bukan menunda pengangkatan CASN.
    “Bukan ditunda sebenarnya, tapi mau menyelesaikan supaya semuanya bisa terangkat,” kata Rini singkat.
    Menurut dia, keputusan ini sudah disepakati bersama Komisi II DPR.
    Dia pun membantah alasan penundaan pengangkatan ini dikarenakan efisiensi anggaran.
    “Bukan. Bukan karena efisiensi, kan masih banyak. Nanti kita masih menyelesaikan yang belum mengumumkan dan sebagainya,” ungkap Rini.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Akui IHSG Turun Setelah Danantara Diluncurkan, Rosan: Tapi Bukan di Indonesia Saja

    Akui IHSG Turun Setelah Danantara Diluncurkan, Rosan: Tapi Bukan di Indonesia Saja

    Akui IHSG Turun Setelah Danantara Diluncurkan, Rosan: Tapi Bukan di Indonesia Saja
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Kepala Badan Pengelola Investasi (BPI)
    Danantara
    , Rosan Perkasa Roeslani, mengakui IHSG sempat menurun tajam setelah Danantara diluncurkan pada akhir Februari 2025 lalu.
    Hanya saja, Rosan mengatakan penurunan IHSG tidak hanya terjadi di Indonesia saja, melainkan juga di negara-negara ASEAN lainnya.
    “Memang indeks harga saham gabungan kita ini menurun. Tapi menurunnya bukan di Indonesia saja. Di
    emerging market
    , di negara ASEAN pun, semua memang sedang mengalami penurunan. Itu yang pertama,” ujar Rosan dalam jumpa pers di Istana, Jakarta, Rabu (5/3/2025) malam.
    Rosan mengatakan, sejak Senin (3/3/2025) lalu, IHSG di Indonesia sudah kembali
    rebound
    .
    Dia menegaskan pemerintah sama sekali tidak khawatir terhadap IHSG yang sempat lesu.
    “Kita tidak khawatir. Kenapa? Karena fundamental dari perusahaan-perusahaan kita, bank-bank kita, itu sangat baik. Sangat kuat. Jadi kita percaya semua ini dengan fundamental,” jelasnya.
    Rosan lantas mengungkit keyakinan Presiden Prabowo Subianto atas fundamental perusahaan di Indonesia yang kuat.
    Jika IHSG menurun, kata Rosan, maka itu hal yang wajar dan lumrah, karena saham memang kadang naik dan kadang turun.
    “Tapi yang penting, fundamental kita baik. Dan kita meyakini ini akan terus meningkat valuasinya,
    market cap
    -nya dari para perusahaan-perusahaan kita yang ada di Indonesia. Jadi kita lihat kan sekarang sudah mulai
    rebound
    , mulai kembali baik,” imbuh Rosan.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Adian Napitupulu Desak Aplikator Ojol Turunkan Potongan Tarif Jadi 10 Persen

    Adian Napitupulu Desak Aplikator Ojol Turunkan Potongan Tarif Jadi 10 Persen

    Adian Napitupulu Desak Aplikator Ojol Turunkan Potongan Tarif Jadi 10 Persen
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Anggota Komisi V DPR RI Fraksi PDI-P,
    Adian Napitupulu
    , meminta perusahaan aplikasi transportasi online menurunkan potongan tarif layanan yang didapatkan ojek online dan taksi online menjadi 10 persen.
    Sebab, pihak aplikator tidak memiliki tanggung jawab operasional yang besar terhadap pengemudi, sehingga persentase potongan yang saat ini mencapai 20 persen perlu ditinjau ulang.
    “Kenapa? Enggak punya tanggung jawab apa-apa. Enggak punya
    pool
    , enggak punya montir, enggak ngurus yang ketangkap, enggak apa-apa segala macam. Tiba-tiba dapat 20 persen,” ujar Adian dalam rapat dengar pendapat umum antara Komisi V DPR RI dengan aplikator ojol pada Rabu (5/3/2025).
    Politikus PDI-P ini menyinggung adanya kasus penangkapan pengemudi taksi online dan ojek
    online
    oleh otoritas bandara.
    Namun, Adian mengeklaim pihak aplikator tidak memberikan bantuan atas permasalahan yang dialami para mitranya.
    “Sampai akhirnya saya pernah telepon Dirut Angkasa Pura II kalau tidak salah, dan saya bacakan pasal sama tindakan itu termasuk pasal penyanderaan,” kata Adian.
    “Nah yang menarik adalah pihak aplikator enggak peduli peristiwa itu terjadi. Mereka tidak peduli supirnya ditangkap, disuruh
    push up
    , di beberapa tempat dipukuli, dan sebagainya mereka enggak peduli,” sambungnya.
    Kondisi tersebut, kata Adian, berbanding terbalik dengan sikap perusahaan taksi konvensional.
    Menurut dia, perusahaan konvensional lebih bertanggung jawab dan memperhatikan nasib para drivernya.
    “Itu dia urus
    pool
    -nya, dia urus olinya, tabrakan dia bertanggung jawab, sopir ditangkap diurus ke polisi, dan sebagainya. Tapi keuntungannya sepertinya lebih besar yang
    online
    ini,” ucap Adian.
    Atas dasar itu, Adian mengusulkan agar revisi Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (RUU LLAJ) bisa mengatur keselamatan para driver taksi dan ojek online, hingga pemotongan tarif layanan yang lebih adil.
    “Dulu kalau tidak salah, pernah 10 persen ya, jatah aplikator itu. Lalu naik terus 15 persen, 20 persen, dan dalam praktiknya bisa di atas 20 persen,” ucap Adian.
    “Kalau kita tidak atur itu dengan baik, kita juga berlaku tidak adil sama rakyat. Menurut saya ini harus menjadi bagian penting dalam pasal kita nanti mengatur,” sambungnya.
    Adian bahkan meminta pimpinan Komisi V DPR RI agar penurunan pemotongan tarif layanan tersebut bisa disampaikan lebih awal kepada pemerintah, tanpa menunggu penyelesaian RUU LLAJ.
    “Menurut saya, sambil menunggu revisi UU ini, apakah memungkinkan kita menjadikan ini sebagai kesimpulan atau menyampaikan kepada Menteri Perhubungan agar potongan tarif dikembalikan lagi menjadi 10 persen?” pungkasnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Maxim Usul RUU LLAJ Atur Kemitraan Ojol hingga Tarif

    Maxim Usul RUU LLAJ Atur Kemitraan Ojol hingga Tarif

    Maxim Usul RUU LLAJ Atur Kemitraan Ojol hingga Tarif
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    PT Teknologi Perdana Indonesia (
    Maxim Indonesia
    ) mengusulkan agar revisi Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (RUU LLAJ) mengatur status hukum pengemudi transportasi online hingga tarif layanan.
    Head of Legal Department Maxim Indonesia
    Dwi Putra Tama
    beralasan, saat ini kemitraan antara
    driver
    dengan aplikator belum dikategorikan sebagai hubungan kerja profesional.
    “Maxim mendorong agar regulasi di kemudian hari dapat lebih jelas dan inklusif diterapkan, untuk memberikan kepastian hukum bagi semua pihak,” ujar Dwi dalam rapat dengar pendapat umum dengan Komisi V DPR RI, Rabu (5/3/2025).
    “Status hubungan kemitraan tersebut perlu dan sudah seharusnya dimasukkan dan ditegaskan dalam rancangan undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan,” kata dia.
    Dwi menerangkan, hubungan kemitraan ini berbeda dengan definisi pekerja dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan.
    Oleh karena itu, ia mendorong agar RUU LLAJ dapat menegaskan status kemitraan tersebut secara lebih inklusif.
    “Hubungan kemitraan ini dasarnya adalah hubungan perdata, jadi memang berbeda dengan definisi pekerja sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003,” kata Dwi.
    Selain itu, lanjut Dwi, Maxim juga menyoroti ketidakseragaman regulasi tarif layanan transportasi online di berbagai daerah, terutama untuk angkutan roda empat atau angkutan sewa khusus.
    Dwi mencontohkan, ada sembilan provinsi yang memiliki peraturannya masing-masing mengenai ketentuan biaya operasional kendaraan.
    “Ketidakseragaman regulasi tarif untuk layanan roda empat di berbagai daerah menimbulkan ketidakpastian bagi mitra pengemudi dan aplikator,” ucap Dwi.
    “Setidaknya ada sembilan provinsi yang telah mengeluarkan SK gubernur dengan formulasi biaya operasional kendaraan yang berbeda-beda,” kata dia.
    Dwi pun mengusulkan agar regulasi tarif layanan transportasi online disentralisasi dan ditetapkan oleh pemerintah pusat.
    Langkah ini dianggap penting untuk mencegah disparitas tarif antar daerah.
    “Kami mengusulkan adanya sentralisasi regulasi tarif layanan roda empat, di mana biaya operasional kendaraan dan tarif dalam pembagian zonasi harus dikembalikan serta ditetapkan oleh pemerintah pusat,” ujar dia menjelaskan.
    Dwi juga menyoroti pengawasan operasional perusahaan transportasi online yang setidaknya berada di bawah tiga kementerian, yakni Kementerian Komunikasi dan Digital, Kementerian Perhubungan, serta Kementerian Ketenagakerjaan.
    “Hal itu menunjukkan regulasi ini perlu dicermati kembali, dan kami sekali lagi menegaskan pentingnya status kemitraan dan pengertian perusahaan aplikasi serta pengertian status mitra pengemudi bisa diatur dalam UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan,” kata Dwi.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Menpan RB Umumkan Pengangkatan CASN 2024 Ditunda

    Menpan RB Umumkan Pengangkatan CASN 2024 Ditunda

    Menpan RB Umumkan Pengangkatan CASN 2024 Ditunda
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com – 
    Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB)
    Rini Widyantini
    mengungkapkan, pemerintah memutuskan untuk melakukan penundaan jadwal pengangkatan calon aparatur sipil negara (ASN).
    “Pemerintah mengusulkan dilakukan penyesuaian jadwal pengangkatan CASN sebagai pegawai ASN dengan perkiraan pengangkatan pada akhir 2025 atau di awal 2026,” kata Rini dalam rapat bersama
    Komisi II DPR
    , di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (5/3/2025).
    Menpan RB juga akan memastikan semua pelamar yang lulus CASN akan tetap diangkat, baik itu calon pegawai negeri sipil (PNS) maupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).
    Menurut rencana, calon PNS akan diangkat pada Oktober 2025, sedangkan calon PPPK diangkat pada Maret 2026.
    “Memastikan bagi pelamar yang telah mengikuti dan dinyatakan lulus seleksi CASN tetap diangkat sebagai pegawai ASN,” ujar Rini
    Saat dikonfirmasi selepas rapat, Rini mengeklaim pihaknya bukan menunda pengangkatan CASN.
    “Bukan ditunda sebenarnya, tapi mau menyelesaikan supaya semuanya bisa terangkat,” kata Rini singkat.
    Menurut dia, keputusan ini sudah disepakati bersama Komisi II DPR.
    Dia pun membantah alasan penundaan pengangkatan ini dikarenakan efisiensi anggaran.
    “Bukan. Bukan karena efisiensi, kan masih banyak. Nanti kita masih menyelesaikan yang belum mengumumkan dan sebagainya,” ungkap Rini.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Bareskrim Tangkap 9.586 Tersangka Kasus Narkoba pada Januari-Februari 2025

    Bareskrim Tangkap 9.586 Tersangka Kasus Narkoba pada Januari-Februari 2025

    Bareskrim Tangkap 9.586 Tersangka Kasus Narkoba pada Januari-Februari 2025
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri menangkap 9.586 orang tersangka yang terlibat dalam
    tindak pidana narkoba
    selama periode Januari-Februari 2025.
    Kepala
    Bareskrim Polri
    Komjen Wahyu Widada mengatakan, para tersangka ini ditangkap dari total 6.881 kasus penyebaran dan penggunaan narkotika yang lokasi kejadiannya tersebar di seluruh daerah di Indonesia.
    “(Polri) telah melakukan pengungkapan terhadap sejumlah 6.881 kasus tindak pidana narkoba di berbagai wilayah di Indonesia dengan jumlah tersangka yang berhasil diamankan sebanyak 9.586 orang,” ujar Wahyu di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta, Rabu (5/3/2025).
    Wahyu menegaskan, tidak semua tersangka ini dilakukan penindakan hukum mengingat beberapa dari mereka terindikasi sebagai pengguna.
    Dari keseluruhan kasus yang diungkap Bareskrim, sebanyak 256 kasus diselesaikan menggunakan metode
    restorative justice
    dengan total tersangka yang direhabilitasi sebanyak 337 orang.
    Sebanyak 16 warga negara asing (WNA) ikut ditangkap karena terindikasi terlibat dalam kasus pidana narkoba ini.
    Para WNA ini diketahui berasal dari sejumlah negara, yaitu Amerika, Jerman, Turki, Australia, hingga Malaysia.
    Puluhan tersangka tersebut juga dihadirkan dalam konferensi pers, kebanyakan dari mereka adalah laki-laki dalam berbagai rentang umur.
    Terlihat, ada satu orang tersangka wanita paruh baya di antara tersangka lainnya.
    Ada juga dua orang pria yang diduga warga negara asing ikut memakai baju kaus oranye khas tersangka.
    Dalam konferensi pers ini, Wahyu belum menjelaskan peran para tersangka, tapi dia memastikan, para tersangka ini tidak hanya pemakai, tetapi ada pengedar hingga pemilik gembong narkobanya.
    Para tersangka tidak hanya beroperasi di satu wilayah, tetapi ada yang berangkat dari ujung barat Indonesia hingga ke Jawa dan ke bagian timur.
    Bahkan, ada yang terindikasi berasal dari sindikat narkoba internasional milik Fredy Pratama.
    Total barang bukti sebanyak 4,1 ton ini jika dikonversikan ke rupiah diperkirakan mencapai Rp 2,7 triliun.
    “Berdasarkan barang bukti yang disita ini, kita estimasi dapat menyelamatkan jiwa masyarakat sebanyak 11.407.315 jiwa terkait dengan penggunaan narkoba,” kata Wahyu lagi.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • BNPB Tambah Pesawat demi Modifikasi Cuaca dan Redam Curah Hujan

    Libur Lebaran untuk Anak Sekolah Resmi Dimajukan, Jadi 21 Maret-8 April

    Libur Lebaran untuk Anak Sekolah Resmi Dimajukan, Jadi 21 Maret-8 April
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Pemerintah resmi memajukan jadwal
    libur sekolah
    menjelang Hari Raya Idul Fitri menjadi 21 Maret-8 April 2025 dari sebelumnya dimulai pada 24 Maret 2025.
    Keputusan ini diumumkan oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK),
    Pratikno
    , usai Rapat Tingkat Menteri di Kemenko PMK pada Rabu (5/3/2025).
    “Awalnya libur sekolah dan madrasah dimulai pada 24 Maret, tetapi setelah revisi, dipercepat menjadi 21 Maret. Sekolah akan kembali masuk pada 9 April 2025,” ujar Pratikno, Rabu siang.
    Revisi ini dilakukan untuk mengurangi risiko kepadatan jalur mudik dan arus balik selama periode Idul Fitri 1446 H.
    “Dengan rentang waktu libur yang lebih lebar, diharapkan arus mudik dan balik tidak menumpuk pada waktu-waktu tertentu,” kata Pratikno.
    Selain itu, kebijakan ini juga selaras dengan
    Flexible Working Arrangement
    (FWA) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), yang telah ditetapkan dalam Surat Edaran Kemenpan RB Nomor 2 Tahun 2025.
    ASN diperbolehkan bekerja fleksibel mulai 24 hingga 27 Maret 2025.
    “Sudah diterbitkan surat edaran dari Kemenpan RB nomor 2 tahun 2025 bahwa
    Flexible Working Arrangement
    itu, telah ditetapkan mulai tanggal 24 Maret sampai dengan 27 Maret 2025. Ini adalah
    Flexible Working Arrangement
    sebagai ASN,” kata dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Komisi X Setujui Naturalisasi Emil Audero, Joey Pelupessy, dan Dean James

    Komisi X Setujui Naturalisasi Emil Audero, Joey Pelupessy, dan Dean James

    Komisi X Setujui Naturalisasi Emil Audero, Joey Pelupessy, dan Dean James
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Komisi X DPR RI menyetujui permohonan pertimbangan naturalisasi terhadap tiga calon pemain Tim Nasional Sepakbola Indonesia, yakni
    Emil Audero
    Mulyadi, Dean Ruben James, dan Joey Mathijs Pelupessy.
    Persetujuan tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi X Lalu Hardian Irfanu dalam rapat kerja bersama Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) serta Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (
    PSSI
    ), Rabu (5/3/2025).
    “Komisi X DPR RI memutuskan menyetujui rekomendasi pemberian kewarganegaraan RI atas nama Joey Mathijs Pelupessy, Emil Audero Mulyadi, dan Dean Ruben James,” ujar Lalu di ruang rapat, Rabu.
    Menurut Lalu, Komisi X akan langsung menyampaikan hasil rapat terkait permohonan pemberian kewarganegaraan ini kepada pimpinan DPR RI, untuk dibawa ke rapat paripurna pada Kamis (6/3/2025).
    “Hasil rapat kerja hari ini disampaikan kepada rapat paripurna DPR RI tanggal 6 Maret 2025 untuk diambil keputusan,” kata Lalu.
    Meski begitu, Lalu menegaskan bahwa penetapan kewarganegaraan untuk Joey Mathijs, Emil Audero, dan Dean Ruben tetap dilakukan oleh Kementerian Hukum.
    “Komisi X DPR RI, pemerintah, dan PSSI, menyepakati bahwa penetapan kewarganegaraan RI ditetapkan oleh instansi yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” pungkasnya.
    Diberitakan sebelumnya, PSSI mengonfirmasi bahwa pihaknya saat ini sedang mengurus proses naturalisasi untuk ketiga pemain, yakni Joey Mathijs, Emil Audero, dan Dean Ruben.
    Audero, Pelupessy, dan
    Dean James
    diharapkan bisa bergabung dengan Timnas Indonesia dalam
    Kualifikasi Piala Dunia
    2026 zona Asia pada Maret 2025.
    Tim Merah Putih dijadwalkan bertanding melawan Australia pada 20 Maret, diikuti dengan pertandingan melawan Bahrain pada 25 Maret 2025.
    Oleh karena itu, PSSI mencoba mempercepat proses naturalisasi Audero, Pelupessy, dan Dean James.
    Anggota Komite Eksekutif PSSI, Arya Sinulingga, menginformasikan bahwa pengambilan sumpah WNI Emil Audero,
    Joey Pelupessy
    , dan Dean James akan dilaksanakan di Eropa.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.