Xcloud.id

Category: Kompas.com Nasional

  • BMKG Siapkan Antisipasi Cuaca Buruk Saat Puncak Arus Mudik dan Arus Balik Lebaran 2025

    BMKG Siapkan Antisipasi Cuaca Buruk Saat Puncak Arus Mudik dan Arus Balik Lebaran 2025

    BMKG Siapkan Antisipasi Cuaca Buruk Saat Puncak Arus Mudik dan Arus Balik Lebaran 2025
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (
    BMKG
    ) menyiapkan sejumlah langkah antisipasi dan mitigasi untuk merespons
    cuaca buruk
    yang mungkin terjadi selama arus mudik dan arus balik Lebaran Idul Fitri 2025.
    “Untuk antisipasi atau mitigasi banjir, sudah disiapkan, ini pemerintah menyiapkan modifikasi cuaca, dilakukan secara gotong-royong oleh BNPB, BMKG, juga pemerintah daerah, jadi secara bersinergi,” ujar Ketua BMKG Dwikorita Karnawati saat konferensi pers di Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK), Jakarta, Senin (10/3/2025).
    Dwi menjelaskan, BMKG akan melakukan evaluasi terhadap tren cuaca sebelum arus mudik berlangsung.
    Dia menyebutkan, saat ini, kondisi cuaca sudah semakin baik, tapi masih ada potensi cuaca ekstrem saat Lebaran nanti.
    “Itu akan kami evaluasi lebih dahulu, karena tren cuacanya semakin membaik, meskipun masih ada potensi cuaca ekstrem dalam durasi singkat. Dan bulan April itu semakin kondusif, namun mendadak bisa muncul badai tropis atau siklon tropis,” jelas dia.
    Dwi memastikan, perubahan cuaca ini masih bisa dideteksi sekitar lima atau enam hari sebelum cuaca buruk itu tiba.
    Karena ada rentang waktu yang cukup, cuaca buruk itu masih bisa dimitigasi.
    Sementara itu, sejumlah titik rawan bencana disebutkan berada di Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah.
    Sebelumnya, Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo menyebutkan, puncak arus mudik akan berlangsung antara 28-30 Maret 2025.
    Sementara, puncak arus balik akan berlangsung pada 5-7 April 2025.
    “Kita tetap harus melakukan persiapan-persiapan untuk menghadapi potensi puncak arus mudik dan arus balik yang kemungkinan akan terjadi di arus mudik antara 28 sampai dengan 30 Maret, sementara puncak arus balik di tanggal 5 sampai dengan 7 April 2025,” ujar Sigit dalam kesempatan yang sama.
    Untuk mengantisipasi arus mudik dan arus balik Lebaran 1446 H, Polri dan sejumlah kementerian serta lembaga akan melaksanakan
    Operasi Ketupat
    2025.
    Pelaksanaan operasi ini akan dilakukan dalam dua versi sesuai dengan operasi wilayahnya.
    Untuk Operasi Ketupat 2025 dari Lampung-Bali akan dilaksanakan selama 17 hari, yaitu dari 23-28 Maret 2025.
    Untuk menghadapi arus mudik dan arus balik, Polri telah menyiapkan sejumlah persiapan rekayasa lalu lintas, mulai dari ganjil-genap, contraflow, hingga one way nasional.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Komdigi: Kekacauan Informasi Jadi Ancaman Sangat Serius

    Komdigi: Kekacauan Informasi Jadi Ancaman Sangat Serius

    Komdigi: Kekacauan Informasi Jadi Ancaman Sangat Serius
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Komdigi) Republik Indonesia,
    Nezar Patria
    , menegaskan bahwa
    information disorder
    atau
    kekacauan informasi
    menjadi ancaman serius bagi iklim komunikasi di abad ke-21.
    Hal ini disampaikannya dalam acara peluncuran Pedoman Pemenuhan Kewajiban
    Platform Digital
    untuk Dukung
    Jurnalisme Berkualitas
    di Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemenkomdigi), Senin (10/3/2025).
    ”
    Information disorder
    menjadi ancaman yang sangat serius bagi iklim komunikasi manusia di abad 21,” kata Nezar.
    “Mau tidak mau, kita semua punya tanggung jawab. Perusahaan pers dan para publisher bertanggung jawab untuk menghadirkan konten-konten berkualitas di tengah disrupsi digital saat ini,” ujar Nezar.
    Ia menekankan bahwa di era digital yang semakin berkembang pesat,
    platform digital
    memiliki peran yang semakin dominan dalam penyebaran informasi.
    Oleh karena itu, perlu ada tanggung jawab bersama (
    shared responsibility
    ) antara platform digital dan
    publisher
    guna menciptakan ekosistem media yang lebih sehat.
    Nezar juga menyoroti fenomena homeless media, yakni media yang tidak memiliki kantor fisik atau struktur perusahaan pers yang jelas, tetapi eksis dan aktif di berbagai platform digital seperti Instagram, TikTok, YouTube, dan Facebook.
    “Ada beberapa inovasi yang dilakukan oleh sumber media, termasuk munculnya homeless media,” kata dia.
    “Ini adalah media yang tidak memiliki basis fisik, tapi hadir di platform media sosial dan mempengaruhi ekosistem informasi digital saat ini,” jelasnya.
    Keberadaan homeless media di satu sisi memberikan dinamika baru dalam industri media, namun di sisi lain juga menimbulkan tantangan, terutama dalam memastikan kredibilitas informasi yang disebarluaskan.
    Di tengah tantangan ini, Nezar menegaskan bahwa pemerintah berharap adanya kolaborasi yang kuat, baik, dan adil antara platform digital dengan para publisher.
    Kolaborasi tersebut harus didasarkan pada kerja sama yang sehat serta tanggung jawab bersama dalam menjaga ruang digital yang lebih kredibel dan berkualitas.
    “Kita tidak ingin media konvensional terus tergerus oleh disrupsi digital tanpa ada solusi,” jelasnya.
    “Oleh karena itu, pedoman yang diluncurkan hari ini adalah hasil pembahasan panjang selama lebih dari tiga tahun untuk menciptakan ekosistem yang lebih adil dan berkelanjutan bagi industri media,” tambahnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Mendagri Tito Minta Pemda Antisipasi Cuaca Ekstrem Jelang Lebaran

    Mendagri Tito Minta Pemda Antisipasi Cuaca Ekstrem Jelang Lebaran

    Mendagri Tito Minta Pemda Antisipasi Cuaca Ekstrem Jelang Lebaran
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Dalam Negeri (Mendagri)
    Tito Karnavian
    meminta pemerintah daerah berkoordinasi dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) untuk mengantisipasi terjadinya
    cuaca ekstrem
    saat musim mudik
    Lebaran 2025
    .
    “Yang paling penting adalah informasinya (prediksi terjadinya cuaca ekstrem) akurat dan kita cepat mensiagakan kekuatan kita,” kata Tito saat rapat koordinasi pembahasan antisipasi cuaca ekstrem periode Idulfitri 1446 Hijriah/2025 Masehi, Senin (10/3/2025).
    Koordinasi perlu dilakukan agar pemerintah daerah dan pemerintah pusat dapat mengambil langkah mitigasi bila bencana alam akibat cuaca ekstrem terjadi.
    BMKG sendiri sebelumnya telah memperkirakan cuaca ekstrem dapat terjadi hingga akhir Maret 2025. Adapun berdasarkan perkiraan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, puncak arus mudik diperkirakan terjadi pada 28-30 Maret 2025. Sebab, Lebaran diperkirakan jatuh pada 31 Maret 2025.
    Dalam rentang waktu tersebut, BMKG menyatakan bahwa intensitas hujan akan berkurang. Namun, potensi hujan lebat disertai angin kencang dan petir masih bisa terjadi.
    Oleh karenanya, BMKG bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) telah mengantisipasinya dengan menyiapkan modifikasi cuaca. 
    Sementara itu, Tito menambahkan, kelaikan infrastruktur pendukung kelancaran arus mudik dan balik Lebaran 2025 perlu diperhatikan pemda. 
    Mulai dari penataan wilayah yang memiliki pasar tumpah hingga sejumlah titik yang selama ini kerap menjadi simpul-simpul rawan kemacetan.
    “Dermaga, pelabuhan, juga perlu dicek. Jangan sampai over kapasitas, terutama di dermaga-dermaga kecil. Kemudian banyak kejadian sudah (pernah terjadi), seperti peristiwa (kecelakaan) di Danau Toba dan lain-lain, kita upayakan jangan sampai terjadi,” ujarnya.
    Terakhir, Tito berpesan agar kebijakan work from anywhere (WFA) aparatur sipil negara (ASN) jelang Lebaran tidak mengganggu pelayanan publik.
    “Nah ini silakan setiap daerah, setiap kementerian/lembaga diminta untuk mengatur masing-masing. Setiap dinas bisa mengatur, yang penting pekerjaan-pekerjaan tetap berjalan,” tandasnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Emil Audero, Joey Pelupessy dan Dean James Resmi Jadi WNI

    Emil Audero, Joey Pelupessy dan Dean James Resmi Jadi WNI

    Emil Audero, Joey Pelupessy dan Dean James Resmi Jadi WNI
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com – 
    Tiga pemain natrualisasi yakni
    Emil Audero
    Mulyadi, Joey Mathjis Pelupessy, dan Dean Ruben James resmi menjadi warga negara Indonesia setelah melakukan pengambilan sumpah dan janji setia pewarganegaraan di Roma, Italia, pada Senin (10/3/2025).
    Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum Nico Afinta mengatakan, naturalisasi ketiga pemain sepak bola tersebut bukan sekadar perubahan status kewarganegaraan semata, tetapi juga upaya untuk memajukan Indonesia.
    “Momentum ini bukan hanya sekadar tentang perubahan status kewarganegaraan semata, namun juga tentang harapan dan cita-cita besar dalam rangka membangun kemajuan Indonesia,” kata Nico dalam keterangan tertulis, Senin.
    Nico mengatakan, kehadiran atlet diaspora yang memiliki darah keturunan Indonesia merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam memberikan kesempatan yang sama bagi mereka untuk membela Merah Putih.
    Sementara itu, Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU), Widodo, menegaskan komitmennya untuk mendukung semua proses naturalisasi untuk kepentingan prestasi olahraga nasional.
    “Menteri Hukum sudah memberi arahan untuk mendukung dan mempercepat semua proses naturalisasi yang memiliki kepentingan prestasi nasional dan kebanggaan bangsa, tentu dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kewarganegaraan,” kata Widodo.
    Adapun naturalisasi atlet diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, di mana dalam hal ini pewarganegaraan dilakukan melalui mekanisme kepentingan negara atau bagi orang asing yang telah berjasa bagi negara.
    Sebelum resmi menjadi WNI, Emil, Joey, dan
    Dean James
    telah melalui sejumlah rangkaian, salah satunya  mengikuti rapat dalam rangka meminta pertimbangan dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI).
    Kehadiran tiga pemain ini diharapkan dapat memperkuat skuad Tim Nasional Indonesia yang sedang berjuang untuk lolos ke Piala Dunia 2026.
    Timnas Indonesia dijadwalkan akan bertanding menghadapi Australia pada 20 Maret 2025 dan Bahrain pada 25 Maret 2025 dalam laga lanjutan babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Polisi Sebut Direktur Persiba Balikpapan Bandar Narkoba, Kendalikan Jaringan di Lapas

    Polisi Sebut Direktur Persiba Balikpapan Bandar Narkoba, Kendalikan Jaringan di Lapas

    Polisi Sebut Direktur Persiba Balikpapan Bandar Narkoba, Kendalikan Jaringan di Lapas
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com – 
    Direktur Tindak Pidana
    Narkoba

    Bareskrim Polri
    Brigjen Mukti Juharsa mengungkapkan, Direktur klub sepak bola Persiba Balikpapan,
    Catur Adi
    , merupakan seorang bandar
    narkoba
    yang punya kaitan dengan jaringan milik Hendra Sabarudin.
    Mukti menyebutkan, Catur diduga mengendalikan sejumlah napi di Lapas 2A Balikpapan, Kalimantan Timur, untuk mengedarkan dan menjual narkoba.
    “Saya simpulkan, dia (Catur) adalah bandar. Karena ini adalah bagian dari kasus sebelumnya. TPPU kasusnya Hendra, yang sudah divonis, Hendra Sabarudin. Ya, itu ada kaitannya ini,” kata Mukti di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta, Senin (10/3/2025).
    Mukti menjelaskan,  untuk memuluskan jaringannya di dalam lapas, Catur disebutkan menugaskan seorang napi berinisial E sebagai pengendali di dalam.
    Sementara itu, di bawah E masih terdapat napi lain dengan tugas mereka masing-masing.
    “Bahwa E adalah sebagai pengendali yang diatur oleh C sebagai pengendali di sana untuk peredaran narkoba di Lapas kelas 2 Balikpapan,” ujar Mukti.
    Selain E selaku pengendali, ada napi lain yang juga berinisial E yang bertugas sebagai bendahara.
    Uang yang diterima oleh E akan disetor kepada seseorang berinisial D.
    Lalu, uang dari D ini mengalir lagi ke dua orang berinisial K dan R.
    “Rekening K dan R ini adalah rekening yang dikuasai oleh saudara C (Catur). Selaku, yang tadi saya bilang tadi. Kan ada ngotot tadi, direktur Persiba, ya itu,” imbuh Mukti.
    Sejauh ini, Bareskrim Polri belum menemukan indikasi keterlibatan oknum penjaga lapas dalam jaringan narkoba ini.
    Hal ini ditegaskan Mukti bahwa pengungkapan kasus justru dipimpin langsung oleh Kalapas 2A Balikpapan.
    “Tapi Kalapas yang pimpin operasi atas kerjasama dengan Direktorat 4 dan Kapolda Kaltim,” lanjut dia.
    Sementara itu, Catur yang diduga adalah bandar narkoba telah ditahan bersama dengan delapan tersangka lainnya.
    Setelah ditelusuri, ditemukan 69 gram narkoba jenis sabu yang belum sempat terdistribusi.
    Padahal, barang yang masuk saat itu kurang lebih 3 kg sabu.
    “Didapatkan yang semulanya info-nya ada 3 kilo, terus sekarang tinggal 69 gram yang diamankan,” lanjut Mukti.
    Saat ini, penyidik masih mendalami berapa lama Catur beroperasi sebagai bandar.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Yorrys Raweyai Tantang Pelapor Buktikan Suap Pemilihan Pimpinan DPD

    Yorrys Raweyai Tantang Pelapor Buktikan Suap Pemilihan Pimpinan DPD

    Yorrys Raweyai Tantang Pelapor Buktikan Suap Pemilihan Pimpinan DPD
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI
    Yorrys Raweyai
    meminta pelapor dugaan suap dalam pemilihan pimpinan DPD RI periode 2024-2029 ke
    Komisi Pemberantasan Korupsi
    (KPK) untuk membuktikan tuduhan tersebut.
    Yorrys mengatakan, pelapor semestinya tidak sekadar berbicara tanpa dasar yang jelas karena dugaan yang dialamatkan kepada DPD RI itu haruslah disertai bukti konkret agar dapat dipertanggungjawabkan.
    “Jadi ini jangan kita bicara saja begitu kan, tapi harus ada bukti dan kita dukung. Kalau dia bisa buktikan, mari kita buktikan itu. Tapi kalau tidak bisa membuktikan, dia harus mengalami konsekuensi juga kan,” ujar Yorrys saat ditemui wartawan di Jakarta, Senin (10/3/2025).
    Yorrys pun berkomitmen untuk mendukung langkah pelapor mengungkapkan dugaan tersebut, apabila tuduhan itu memang memiliki bukti dan dasar yang kuat.
    “Saya begini, kalau ada orang mau ungkapkan itu dia harus berani bertanggung jawab. Dan dia mendukung kalau memang ada dugaan itu,” jelas Yorrys.
    Meski begitu, Yorrys meragukan klaim pelapor bahwa proses suap menyuap itu melibatkan 95 anggota DPD RI.
    Dia justru menduga ada pihak-pihak yang sengaja ingin membuat jajaran DPD tidak solid.
    “Menyuap 95 orang itu kan tidak mudah. Dari mana dasar kau dapat? Apalagi ini biasalah ada yang memprovokasi ini. Ini kan ada kelompok-kelompok yang memprovokasi dan tidak mau supaya DPD ini solid dan besar. Itu saja,” kata Yorrys.
    Diberitakan sebelumnya, seorang mantan staf di Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Muhammad Fithrat Irfan, melaporkan kasus dugaan suap terkait pemilihan Ketua DPD periode 2024-2029 ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
    Irfan mengaku melaporkan mantan atasannya, dalam hal ini senator asal Sulawesi Tengah (Sulteng) berinisial RAA, yang diduga menerima suap dalam proses pemilihan Ketua DPD.
    “Saya melaporkan salah satu anggota DPD asal Sulawesi Tengah inisial RAA. Indikasinya itu beliau menerima dugaan suap untuk kompetisi pemilihan ketua DPD dan wakil ketua MPR unsur DPD. Itu melibatkan 95 orang yang ada, anggota dewan yang ada di DPD dari 152 totalnya,” kata Irfan bersama kuasa hukumnya, Aziz Yanuar, di Gedung Merah Putih, Jakarta, Selasa (18/2/2025).
    Irfan mengatakan, seorang anggota DPD diduga mendapat 13.000 Dollar Amerika Serikat (AS), di mana uang sebesar 5.000 Dollar AS untuk memberikan suara pada pemilihan ketua DPD, sementara 8.000 Dollar AS lainnya untuk pemilihan wakil ketua MPR dari unsur DPD.
    “Untuk Ketua DPD RI itu ada nominal 5.000 Dollar AS per orang dan untuk wakil ketua MPR itu ada 8.000 Dollar AS. Jadi ada 13.000 Dollar AS total yang diterima (mantan) bos saya,” ujarnya.
    Irfan menjelaskan, pemberian uang dilakukan secara
    door to door
    ke tiap ruangan anggota DPD.
    Kemudian, uang suap itu disetorkan ke rekening bank.
    “Saya berempat semuanya, saya, Saudara RAA bos saya, ada dua perwakilan yang dititipkan dari ketua DPD yang terpilih ini. Nah, itu diposisikan sebagai bodyguard. Satu bodyguard, satu driver untuk mengawal uang ini biar enggak bisa tertangkap OTT di jalan. Jadi uang itu ditukarkan dengan suara hak mereka untuk memilih salah satu dari pasangan calon ini,” ucap dia.
    Secara terpisah, Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto, mengatakan, pihaknya tidak memiliki akses untuk mengetahui laporan yang diadukan ke Pelayanan Laporan Pengaduan Masyarakat (PLPM) karena bersifat rahasia.
    Namun, Tessa mengatakan, laporan tersebut biasanya akan diverifikasi terlebih dahulu.
    “Secara umum, pelaporan yang masuk akan diverifikasi, telaah, dan pulbaket terlebih dahulu. Dan akan dinilai apakah ada yang perlu dilengkapi dari pelapor atau bisa ditindaklanjuti ke tahap penyelidikan,” kata Tessa saat dihubungi, Selasa (18/7/2025).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Prabowo Bakal Melawat ke Hanoi, Teken Perjanjian ZEE Indonesia-Vietnam

    Prabowo Bakal Melawat ke Hanoi, Teken Perjanjian ZEE Indonesia-Vietnam

    Prabowo Bakal Melawat ke Hanoi, Teken Perjanjian ZEE Indonesia-Vietnam
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Presiden
    Prabowo
    Subianto bakal melakukan kunjungan balasan ke Hanoi,
    Vietnam
    dalam waktu dekat. Diketahui, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Komunis Vietnam (PKV), To Lam berkunjung ke Indonesia pada 9-11 Maret 2025.
    Prabowo berharap, dalam kunjungannya, kedua negara bisa menandatangani kesepakatan terkait Zona Ekonomi Eksklusif (
    ZEE
    ).
    Diketahui, pada tahun 2022, Indonesia dan Vietnam telah menyelesaikan perundingan soal ZEE setelah berjalan intensif selama 12 tahun.
    “Saya sudah menyatakan akan mengadakan kunjungan balasan dalam waktu tidak lama lagi ke Vietnam. Dan di situ saya berharap kita bisa tanda tangan
    implementing agreement
    dalam kerjasama kita dalam zona ekonomi kita,” kata Prabowo dalam pernyataan bersama usai pertemuan dengan To Lam di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Senin (10/3/2025).
    “Yaitu perjanjian kerja sama antara kedua negara yang menyelesaikan suatu persoalan yang cukup lama tidak kita selesaikan. Mungkin belasan tahun. Alhamdulillah selesai,” ujarnya lagi.
    Kepala Negara mengungkapkan, hasil perundingan terkait ZEE
    Indonesia-Vietnam
    itu bakal diratifikasi oleh DPR RI setelah Hari Raya Idul Fitri atau pada April 2025.
    Seiring dengan itu, parlemen Vietnam juga akan meratifikasi perundingan ZEE dalam waktu dekat.
    “Saya, Insya Allah akan tanda tangan di Hanoi pada kunjungan kenegaraan saya sebagai balasan kepada kunjungan yang mulia. Saya sambut baik perjanjian yang sudah kita sepakati. Dan saya yakin ini membawa kemakmuran bagi rakyat kita,” kata Prabowo.
    Lebih lanjut, Prabowo mengungkapkan, kunjungan To Lam ke Indonesia kali ini bersamaan dengan 70 tahun hubungan diplomatik Indonesia-Vietnam.
    Menurut Prabowo, hubungan Indonesia-Vietnam adalah hubungan panjang yang didasari oleh nilai-nilai yang sama. Kedua negara juga memiliki sejarah dan latar belakang yang sama.
    “Indonesia dan Vietnam sama-sama melawan imperialisme dan penjajahan ratusan tahun. Kita nyatakan merdeka di tahun yang sama, kita lawan penjajah dengan perang yang butuh pengorbanan besar. Vietnam lebih lama, mereka perang 30 tahun tanpa henti,” ujarnya.
    Sebagai informasi, kedatangan To Lam ke Indonesia kali ini dalam rangka kunjungan kenegaraan yang menandai 70 tahun hubungan Indonesia-Vietnam.
    Sekjen To Lam direncanakan berada di Indonesia selama tiga hari dari tanggal 9-11 Maret 2025.
    Selain penyambutan kenegaraan dan pertemuan di Istana Kepresidenan Jakarta, selama di Indonesia, Sekjen To Lam juga diagendakan untuk bertemu dengan para pengusaha serta pimpinan MPR, DPR, dan DPD RI.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kapolri: “One Way” Nasional Berlaku Saat Kepadatan di Atas 8.000 Kendaraan Per Jam

    Kapolri: “One Way” Nasional Berlaku Saat Kepadatan di Atas 8.000 Kendaraan Per Jam

    Kapolri: “One Way” Nasional Berlaku Saat Kepadatan di Atas 8.000 Kendaraan Per Jam
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    –
    Kapolri
    Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo menjelaskan bahwa
    rekayasa lalu lintas

    one way
    nasional akan dilaksanakan saat kepadatan jalan tol mencapai 8.000 kendaraan per jam pada arus
    mudik Lebaran
    2025.
    “Sementara, nanti kalau kemudian kepadatannya mencapai di atas 8.000 (kendaraan) per jam, kita laksanakan kegiatan
    one way
    ,” ujar Listyo Sigit saat konferensi pers di Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK), Jakarta, Senin (10/3/2025).
    Menurut Kapolri, jika kepadatan berkisar antara 6.000-7.000 kendaraan per jam, rekayasa lalu lintas yang dijalankan adalah
    contraflow
     atau lawan arah.
    “Jadi, kita sudah memiliki rumus. Jadi, kalau kepadatannya di antara 6.000 kemudian sampai dengan sekitar 7.000, kita berlakukan
    contraflow
    ,” kata Listyo Sigit.
    Saat ini, Kapolri belum menjelaskan di titik mana rekayasa lalu lintas ini akan dilakukan. Tapi, dia menegaskan bahwa sebelum
    contraflow
    atau
    one way
    diberlakukan, akan ada pemberitahuan terlebih dahulu kepada publik.
    Lebih lanjut, anggota Polri dan kementerian atau lembaga yang terlibat akan rutin melakukan pemeriksaan atau
    sweeping
    untuk melihat kondisi di lapangan. Terutama, untuk menghindari kecelakaan.
    Kapolri lantas mengimbau, pemudik agar tidak memaksakan diri untuk menghindari kecelakaan atau laka lantas.
    “Karena ini juga mencegah terjadinya laka lantas yang terjadi di tahun kemarin, kita bermohon agar masyarakat yang kecapaian jangan terlalu memaksakan. Kalau sudah capai, mampir ke rest area,” ujar Listyo Sigit.
    Namun, Kapolri berharap agar pemudik tidak hanya memadati beberapa
    rest area
    saja. Pemudik diimbau untuk keluar dari jalur perjalanan dan tidak beristirahat di bahu jalan.
    “Dan juga jangan beristirahat di bahu jalan, karena ini juga akan membahayakan pengguna jalan yang lain,” katanya.
    Sementara itu, kendaraan sumbu 3 juga dibatasi untuk masuk dalam jalur mudik. Jenis truk yang masih bisa melintas adalah truk yang mengangkut kebutuhan bahan pokok.
    “Itu pun jamnya juga disesuaikan sehingga kemudian tentunya tidak bercampur dengan saat ada puncak arus mudik ataupun arus balik,” kata Listyo Sigit lagi.
    Kapolri juga memprediksi, puncak arus mudik akan berlangsung antara 28-30 Maret 2025. Sementara puncak arus balik akan berlangsung pada 5-7 April 2025.
    “Kita tetap harus melakukan persiapan-persiapan untuk menghadapi potensi puncak arus mudik dan arus balik yang kemungkinan akan terjadi di arus mudik antara 28 sampai dengan 30 Maret, sementara puncak arus balik di tanggal 5 sampai dengan 7 April 2025,” ujar Kapolri.
    Untuk mengantisipasi arus mudik dan arus balik Lebaran 1446 H, Polri dan sejumlah kementerian serta lembaga akan melaksanakan Operasi Ketupat 2025.
    Pelaksanaan operasi ini akan dilakukan dalam dua versi sesuai dengan operasi wilayahnya.
    Untuk Operasi Ketupat 2025 dari Lampung-Bali akan dilaksanakan selama 17 hari, yaitu dari 23-28 Maret 2025.
    “Secara umum, tadi dilaporkan bahwa kegiatan pengamanan kita kali ini melibatkan kurang lebih 2.583 posko terdiri dari 1.738 pospam, 788 posyan, dan 309 pos terpadu, dan mengamankan 126.736 objek pengamanan,” kata Listyo Sigit.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Mudik Aman, KAI Dukung Program DJKA Angkut Motor Gratis Pakai Kereta Api

    Mudik Aman, KAI Dukung Program DJKA Angkut Motor Gratis Pakai Kereta Api

    Mudik Aman, KAI Dukung Program DJKA Angkut Motor Gratis Pakai Kereta Api
    Tim Redaksi
    KOMPAS.com
    – PT Kereta Api Indonesia (
    KAI
    ) (Persero) mendukung upaya Kementerian Perhubungan (
    Kemenhub
    ) melalui Direktorat Jenderal Perkeretaapian (
    DJKA
    ) dalam menyelenggarakan program
    Mudik
    Motor Gratis (
    Motis
    ) 2025. 
    Program tersebut memfasilitasi pemudik yang ingin mengangkut motornya pada arus
    mudik
    atau arus balik Lebaran agar dapat menggunakan kereta api.
    Motis 2025 bertujuan memberikan solusi perjalanan mudik yang lebih aman, nyaman, dan efisien bagi masyarakat, dengan mengalihkan penggunaan sepeda motor ke moda transportasi kereta api. 
    Vice President Public Relations KAI Anne Purba menyampaikan bahwa KAI siap memberikan layanan terbaik dalam mendukung kelancaran program Motis 2025.
    “Sebagai operator perkeretaapian, KAI berkomitmen untuk mendukung program Motis yang diselenggarakan DJKA,” ungkapnya dalam keterangan yang diterima Kompas.com, Senin (10/3/2025). 
    Dia menjelaskan, program tersebut tidak hanya memberikan solusi perjalanan gratis bagi masyarakat, tetapi juga mengurangi risiko kecelakaan lalu lintas akibat penggunaan sepeda motor jarak jauh saat mudik.
    Sebagai bentuk dukungan terhadap aksesibilitas transportasi yang lebih inklusif, kereta api yang digunakan dalam program Motis 2025 adalah kereta kelas ekonomi dengan skema
    public service obligation
    (PSO). 
    Dengan skema itu, masyarakat dapat menikmati layanan transportasi yang aman, nyaman, dan terjangkau tanpa biaya tambahan.
    Anne pun mengajak masyarakat untuk memanfaatkan program Motis sebagai alternatif mudik yang lebih aman dan efisien. 
    “Dengan mengikuti program ini, pemudik dapat menikmati perjalanan dengan lebih nyaman tanpa harus menghadapi risiko kecelakaan di jalan raya akibat perjalanan jauh menggunakan sepeda motor,” katanya.
    Dia mengatakan, melalui program Motis 2025, KAI bersama DJKA berkomitmen untuk terus menghadirkan layanan transportasi yang lebih aman dan nyaman guna mendukung kelancaran mudik
    Lebaran 2025
    . 
    “Dengan adanya program ini, masyarakat diharapkan dapat merayakan Hari Raya Idul Fitri dengan lebih tenang dan bahagia bersama keluarga di kampung halaman,” tuturnya. 
    Pada Motis tahun ini, pemerintah menyediakan kuota sebanyak 7.424 unit sepeda motor dan 16.960 penumpang. 
    Program tersebut akan berlangsung selama delapan hari dengan jadwal pemberangkatan arus mudik pada 26-29 Maret 2025, serta arus balik pada 4-6 April 2025. 
    Terdapat dua rute utama dalam layanan Motis, yaitu:
    Pendaftaran program Motis dibuka mulai 8 Maret hingga 7 April 2025. Pendaftaran dapat dilakukan secara daring melalui nusantara.
    kemenhub
    .go.id atau langsung di Stasiun Bekasi, Stasiun Depok Baru, Stasiun Tangerang, dan Stasiun Cibinong. 
    Setiap peserta Motis akan mendapatkan dua tiket kereta api gratis untuk mendukung perjalanan yang lebih nyaman bersama keluarga.
    Untuk mengikuti program Motis, peserta wajib memenuhi persyaratan, seperti memiliki kartu tanda penduduk (KTP), surat izin mengemudi (SIM), surat tanda nomor kendaraan (STNK) yang masih berlaku, serta motor dengan kapasitas mesin di bawah 200 cc. 
     
     
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Wamenkomdigi Dorong Ekosistem Bisnis Media yang Lebih “Fair”

    Wamenkomdigi Dorong Ekosistem Bisnis Media yang Lebih “Fair”

    Wamenkomdigi Dorong Ekosistem Bisnis Media yang Lebih “Fair”
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamen
    Komdigi
    ), Nezar Patria, menegaskan soal pentingnya menciptakan ekosistem bisnis
    media
    yang keberlanjutan agar industri media tetap terjaga.
    “Kita inginkan adanya satu ekosistem yang lebih
    fair
    sehingga
    sustainability
    media bisa berlanjut,” ujar Nezar dalam acara Peluncuran Pedoman Pemenuhan Kewajiban Platform Digital untuk Dukung
    Jurnalisme
    Berkualitas di Kantor Kemenkomdigi, Senin (10/3/2025).
    Nezar menjelaskan bahwa distribusi digital telah membawa dampak besar terhadap bisnis media. Akibatnya, banyak media konvensional harus beradaptasi dengan transformasi digital, yang bukan merupakan proses mudah.
    “Ada banyak dampak yang membuat media-media konvensional harus menyesuaikan diri,” jelasnya.
    Adapun salah satu dampak yang terlihat adalah munculnya fenomena ‘homeless media’, yaitu media yang tidak memiliki kantor fisik tetapi beroperasi di platform digital seperti Instagram, TikTok, YouTube, dan Facebook.
    Dengan semakin dominannya platform digital dalam ekosistem informasi, menurut Nezar, diperlukan regulasi yang jelas agar ekosistem bisnis media tetap sehat dan berkelanjutan.
    Dia menjelaskan, dengan adanya kolaborasi yang kuat, adil, dan berkelanjutan antara platform digital dan media, diharapkan dapat menghadirkan konten berkualitas.
    “Publisher memiliki tanggung jawab menghadirkan konten berkualitas, sementara platform digital juga harus berbagi tanggung jawab untuk membangun lanskap media yang lebih sehat,” kata Nezar.
    Dia juga menyoroti ancaman
    information disorder
    , yaitu maraknya penyebaran informasi yang menyesatkan di era digital.
    “
    Information disorder
    menjadi ancaman yang sangat serius bagi iklim komunikasi manusia di abad 21,” ujarnya.
    “Oleh karena itu, pedoman yang diluncurkan diharapkan mampu mengatur hubungan antara platform digital dan media dengan lebih adil,” kata Nezar menegaskan.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.