Xcloud.id

Category: Kompas.com Nasional

  • Kemenperin Siap Cabut Izin Usaha Produsen yang Kurangi Takaran Minyakita

    Kemenperin Siap Cabut Izin Usaha Produsen yang Kurangi Takaran Minyakita

    Kemenperin Siap Cabut Izin Usaha Produsen yang Kurangi Takaran Minyakita
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Kementerian Perindustrian (
    Kemenperin
    ) mengaku siap untuk mencabut izin usaha produsen
    Minyakita
    jika terbukti mengurangi takaran di dalam kemasannya.
    “Dan kami juga siap untuk menindaklanjutinya hasilnya kalau memang harus dicabut izin usahanya, kita cabut izin usahanya,” ujar Direktur Jenderal Industri Agro Kemenperin Putu Juli Ardika saat konferensi pers di Lobi Bareskrim Polri, Jakarta, Selasa (11/3/2025).
    Dalam kesempatan yang sama, Ketua Satgas Pangan Polri sekaligus Direktur Tipideksus Bareskrim Polri, Brigjen Helfi Assegaf, mengaku akan mengusulkan pencabutan izin usaha dan izin merek ini untuk memberikan efek jera pada produsen yang terbukti mengurangi takaran Minyakita.
    “Untuk efek jera kedua PT yang telah diberikan izin merek, nanti kita usulkan untuk pencabutan izin usaha dan pencabutan izin mereknya di Kementerian Perdagangan yang akan ditindaklanjuti,” kata Helfi.
    Pada hari ini, Bareskrim Polri menangkap AWI selaku
    produsen Minyakita
    yang dikemas oleh PT ARN dengan ukuran yang tidak sesuai dengan takaran.
    AWI ditangkap setelah penyidik menggeledah kantor cabang PT ARN yang berlokasi di Cilodong, Depok, Jawa Barat, pada Minggu (9/3/2025).
    Dari temuan, Minyakita yang dikemas AWI hanya berisi sekitar 800 ml, padahal takaran yang tertera pada kemasan semestinya 1 liter.
    Polisi menyita barang bukti hingga 10.560 minyak goreng curah yang telah dikemas ke dalam pouch maupun botol.
    Penyidik juga menyita sejumlah mesin yang digunakan untuk mengisi minyak dan memuluskan kerja AWI.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Menaker Janji Dorong Pencairan THR Eks Karyawan Sritex Sebelum Lebaran

    Menaker Janji Dorong Pencairan THR Eks Karyawan Sritex Sebelum Lebaran

    Menaker Janji Dorong Pencairan THR Eks Karyawan Sritex Sebelum Lebaran
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli buka suara mengenai kemungkinan Tunjangan Hari Raya (THR) eks karyawan PT Sritex bisa cair sebelum Hari Raya Idul Fitri tahun ini.
    Yassierli mengaku, pihaknya akan memperjuangkan hal tersebut.
    Namun, ia tidak bisa memastikan waktu pencairannya, mengingat hal itu sepenuhnya merupakan wewenang kurator.
    Diketahui berdasarkan keterangan kurator, pesangon hingga THR eks karyawan baru bisa dibayarkan setelah aset raksasa tekstil itu laku terjual.
     
    “Tadi dari Komisi IX (DPR RI) kita diminta untuk memperjuangkan itu. Tapi tetap ini sebenarnya domain dari kurator, ya, jadi kita memperjuangkan itu dengan kita mendorong mereka,” kata Yassierli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (11/3/2025).
    Yassierli menyebut, pihaknya bakal bertemu dengan kurator dan manajemen untuk meminta pemaparan terkait sejumlah langkah, termasuk pembayaran THR.
    Yang jelas, kata Yassierli, sejauh ini pihak kurator sudah berjanji akan membayar pesangon dan THR sesegera mungkin.
    “Secara lisan kurator sudah berjanji, yang kita akan dorong itu sesegera mungkin dibayarkan. Nanti kita akan berbicara bahwa ini regulasi, berarti mekanisme hukum nanti yang akan bicara. Tidak spesifik, ya (waktu pembayarannya),” jelas Yassierli.
    Lebih lanjut ia memaparkan, secara total ada sekitar 11.025
    karyawan Sritex
    Group yang terkena PHK per bulan Februari 2025, dari pailitnya empat perusahaan Sritex Group.
    Secara perinci, pemangkasan karyawan berawal pada Agustus 2024 dengan jumlah 340 orang dari PT Sinar Panca Jaya.
    Kemudian, pada Januari 2025, pemangkasan kembali berlanjut dengan jumlah 1.081 pekerja PT Bitratex Industries Semarang oleh kurator.
    Terakhir, pada 26 Februari 2025, dengan total 9.604 pekerja.
    Jumlah ini terdiri dari 8.504 karyawan PT Sritex Sukoharjo Jawa Tengah, 956 karyawan PT Primayuda Boyolali, 40 karyawan PT Panca Jaya Semarang, dan 104 karyawan dari PT Bitratex Industries Semarang.
    “Yang terakhir ini tanggal 26 Februari 2025 ada dari PT Sritex Sukoharjo dan ada beberapa perusahaan yang lain dengan total 9.000 sekian. Sehingga ini adalah data yang kami terima terkait total yang di PHK sejak Agustus 2024 dalam konteksnya Sritex Group,” tandas Yassierli.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • VinFast Akan Produksi 50.000 Mobil Listrik hingga 100.000 “Charging Stastion” di Indonesia

    VinFast Akan Produksi 50.000 Mobil Listrik hingga 100.000 “Charging Stastion” di Indonesia

    VinFast Akan Produksi 50.000 Mobil Listrik hingga 100.000 “Charging Stastion” di Indonesia
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Produsen
    mobil listrik
    asal Vietnam,
    VinFast
    , akan berinvestasi untuk memproduksi mobil listrik serta mendirikan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) atau
    charging station
    di Indonesia.
    Rencananya akan ada sekitar 100.000
    charging station
    di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa.
    “Mereka ingin berinvestasi di tahap pertama 30.000 sampai 100.000 charging station di seluruh Indonesia, terutama di Pulau Jawa,” kata Menteri Investasi dan Hilirisasi,
    Rosan Roeslani
    , di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (11/3/2025).
    Rosan memperkirakan, nilai investasi VinFast untuk mendirikan
    charging station
    itu sekitar USD 1 miliar.
    ”
    Charging station
    , kalau enggak salah 100.000, itu sekitar USD 1
    billion
    , tapi saya cek lagi agak lupa karena bertahap dari 30.000 sampai 100.000,” ujar dia.
    Di sisi lain, ia juga mengatakan VinFast akan memproduksi 50.000 mobil listrik tahun depan.
    VinFast menurut dia berkomitmen untuk berinvestasi dalam pembangunan pabrik produksi mobil listrik di Indonesia.
    “Mereka mulai produksi rencananya tahun depan. Kapasitas 50.000 kendaraan,” kata Rosan.
    Rosan mengungkapkan nilai investasi yang dikucurkan oleh VinFast terkait produksi mobil listrik mencapai Rp 4 triliun.
    Ia menyebut, target pasar mobil listrik produksi VinFast adalah kelas menengah dengan harga Rp 200 juta sampai Rp 600 juta.
    “Ada beberapa tipe yang diproduksi, harga jualnya antara Rp 200-600 juta
    range
    -nya disampaikan tadi,” ucap dia.
    Dalam kesempatan ini, Rosan mengatakan VinFast sudah menentukan lokasi
    charging station
    yang akan dibangun.
    VinFast juga sudah membeli tanah di Subang, Jawa Barat, seluas 120 hektar untuk dijadikan pusat produksi di Indonesia.
    Rosan pun menyatakan Indonesia selalu terbuka jika ada produsen mobil listrik dari negara lain yang ingin berinvestasi di Indonesia.
    “Buat kita, gimana infrastruktur mobil listrik ini ada. Jadi, kita terbuka, misalnya nanti kalau ada dari Eropa, Tesla, China mau buka
    charging station
    independen, kita bisa terbuka. Harapannya, penggunaan mobil listrik meningkat,” tutur dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • PSU Akan Gunakan APBD, Kemendagri Perintahkan Sisir Anggaran yang Tidak Perlu

    PSU Akan Gunakan APBD, Kemendagri Perintahkan Sisir Anggaran yang Tidak Perlu

    PSU Akan Gunakan APBD, Kemendagri Perintahkan Sisir Anggaran yang Tidak Perlu
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Wakil Menteri Dalam Negeri
    Bima Arya
    menyatakan, pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada 2024 di 26 daerah akan menggunakan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD), termasuk untuk dua daerah yang kekurangan anggaran, yakni Kabupaten Pasaman dan Boven Digoel.
    Bima mengatakan biaya PSU akan dihentikan dan menghilangkan komponen yang dinilai tidak perlu untuk memastikan kecukupan anggaran dari APBD.
    “Kita pastikan juga untuk menekan lagi biayanya, karena kita melihat ya masih banyak komponen yang bisa ditekan, ya seperti misalnya ada perbedaan angka yang diajukan. Ini yang mengajukan kan KPU melalui APBD kabupaten/kota, gitu kan. Nah, itu standar tiap TPS itu masih berbeda-beda,” ujar Bima saat dihubungi, Selasa (11/3/2025).
    Dia menjelaskan bahwa saat ini pagu anggaran tiap TPS masih berbeda-beda, sehingga perlu ada penyelarasan agar penghematan bisa dilakukan.
    Mantan wali kota Bogor ini menambahkan bahwa Kemendagri juga telah memerintahkan Dirjen Keuangan Daerah untuk betul-betul mendalami efisiensi anggaran PSU tersebut.
    “Bahkan kami mengirimkan tim ke kota-kota itu untuk didalami rupiah per rupiahnya. Karena kami tidak ingin APBD itu terbebani oleh penyelenggaraan pemilihan ulang,” imbuh dia.
    Bima juga mengatakan bahwa Kemendagri tidak menginginkan anggaran pelayanan dasar harus dipotong demi penyelenggaraan PSU.
    “Yang kami minta untuk dianggarkan itu lebih kepada pergeseran dari efisiensi, ya dari makan minum, perjalanan dinas, dan lain-lain, kira-kira begitu,” kata  dia.
    Jika masih kekurangan, pemerintah provinsi akan memberikan bantuan anggaran, sehingga penggunaan anggaran pendapatan belanja negara (APBN) akan sangat kecil kemungkinan untuk digunakan.
    Sebelumnya, KPU RI menyampaikan bahwa masih terdapat dua daerah yang kekurangan anggaran untuk menggelar
    PSU Pilkada 2024
    .
    Dalam rapat bersama Komisi II DPR RI, anggota KPU RI Yulianto Sudrajat mengatakan dari 26 daerah yang harus melaksanakan PSU, dua daerah di antaranya kekurangan anggaran.
    Dua daerah tersebut adalah Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat, dan Kabupaten Boven Digoel, Papua Selatan.
    “Total dari 24 kabupaten/kota itu hanya tinggal tersisa dua kabupaten yang belum tersedia anggarannya, yaitu Kabupaten Pasaman dan Kabupaten Boven Digoel,” ucap Drajat di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (10/3/2025).
    Drajat menambahkan bahwa ketersediaan anggaran bersumber dari dana NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah) Pilkada 2024.
    “Jadi, ketersediaan anggaran bersumber dari dana NPHD Pilkada 2024. Kekurangan anggaran masih menunggu dari Pemda,” kata dia.
    Drajat memastikan bahwa KPU RI akan terus berkoordinasi dengan jajaran pemerintah daerah terkait dengan kurangnya anggaran.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Anggota DPR Usul UU Ketenagakerjaan Atur Larangan PHK Jelang Hari Raya

    Anggota DPR Usul UU Ketenagakerjaan Atur Larangan PHK Jelang Hari Raya

    Anggota DPR Usul UU Ketenagakerjaan Atur Larangan PHK Jelang Hari Raya
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Anggota Komisi IX
    DPR RI
    , Irma Suryani Chaniago, mengusulkan agar Undang-Undang Ketenagakerjaan mengatur larangan bagi perusahaan untuk melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) menjelang Hari Raya.
    Jika PHK tetap dilakukan, pemerintah diharapkan memberikan sanksi tegas.
    “Nanti di
    UU Ketenagakerjaan
    yang baru, pimpinan, ini harus masuk dalam klausul perusahaan yang lakukan tindakan amoral yang seperti ini, harus ada punishment yang jelas,” ujar Irma, dalam rapat kerja yang membahas hak karyawan
    Sritex
    di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Selasa (11/3/2025).
    Usulan tersebut disampaikan Irma sebagai respons terhadap kasus PHK massal yang dialami Sritex, yang terjadi hanya beberapa hari menjelang puasa Ramadhan.
    Dia menekankan pentingnya perusahaan untuk menghormati hak dan kebutuhan karyawan, terutama terkait pesangon dan Tunjangan Hari Raya (THR) yang belum dicairkan.
    “Saya terus terang hari ini merasa sangat sedih sekali ketika paparan Menaker (Menteri Ketenagakerjaan) di sini disampaikan uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan lain-lain itu akan terhutang dan akan dibayar dari hasil penjualan aset. Itu lagu lama,” ungkap Irma.
    Irma berpendapat bahwa Sritex, yang memiliki 11 anak perusahaan, seharusnya mampu membayar pesangon dan THR kepada karyawan yang di-PHK.
    Dia menegaskan bahwa anak-anak perusahaan seharusnya turut membantu Sritex dalam menyelesaikan hak eks karyawan, bukan malah menagih utang kepada induk perusahaan.
    “Itu harusnya dia bisa memberikan THR kepada pekerja yang ter-PHK dari 11 perusahaan yang lain, realokasikan anggaran. Jangan semua ditimpakan kepada pemerintah,” ujar dia.
    Irma menilai Sritex tidak bertanggung jawab dengan melimpahkan permasalahan akibat kepailitannya kepada pemerintah.
    Dia pun meminta Kementerian Ketenagakerjaan untuk menekankan mekanisme tanggung renteng kepada Sritex dan anak-anak usahanya.
    “Jangan mentang-mentang pemerintah men-
    support
    sedemikian besar karena Sritex punya pekerja yang besar dan dianggap menjadi aset nasional, terus semuanya diserahkan ke pemerintah. Ngemplang pajak, pinjam uang segitu besar, perusahaannya juga banyak, enggak mau bayar THR,” tegas Irma.
    Sebelumnya, sebanyak 10.965 pegawai Sritex terkena PHK massal akibat pailitnya perusahaan.
    Hingga saat ini, mereka belum menerima pesangon dan THR.
    Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, mengungkapkan bahwa pembayaran pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan THR eks karyawan Sritex akan dilakukan setelah penjualan aset menyusul kepailitan perusahaan tersebut.
    “Ini penting kita garisbawahi, yang belum memang adalah terkait pesangon, uang penghargaan masa kerja, kemudian uang penggantian hak yang akan dibayar dari hasil penjualan aset boedel,” kata Yassierli, dalam rapat kerja yang sama.
    Kendati demikian, Yassierli menambahkan bahwa Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) untuk eks karyawan tengah diupayakan.
    Dia menyebutkan bahwa JHT akan selesai dibayarkan pada 18 Maret 2025, dan tim Kemenaker sedang membantu para pekerja dalam menyelesaikan administrasi JKP melalui platform Siap Kerja.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Puan Terima Sekjen Partai Komunis Vietnam, Apa Hasilnya?

    Puan Terima Sekjen Partai Komunis Vietnam, Apa Hasilnya?

    Puan Terima Sekjen Partai Komunis Vietnam, Apa Hasilnya?
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Ketua
    DPR RI

    Puan Maharani
    menggelar pertemuan terbatas dengan Sekretaris Jenderal
    Partai Komunis Vietnam
    (PKV)
    To Lam
    di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (11/3/2025).
    Dalam pertemuan empat mata tersebut, Puan dan To Lam bersepakat untuk mempererat kerja sama antara Indonesia dan Vietnam, baik dari sisi pemerintahan maupun parlemen.
    “Kami bersepakat untuk sama-sama mempererat dan meningkatkan hubungan di kedua negara, dan DPR RI siap bekerja sama dengan pemerintah Vietnam, juga dengan National Assembly atau DPR yang ada di Vietnam,” ujar Puan saat ditemui usai pertemuan terbatas di Gedung Nusantara, Selasa (11/3/2024).
    Politikus PDI-P ini menyampaikan bahwa ia dan To Lam banyak memperbincangkan hubungan Indonesia dan Vietnam yang telah terjalin lama.
    To Lam bahkan menyinggung bahwa hubungan baik kedua negara sudah terjalin sejak era Soekarno dan Presiden Ho Chi Minh, yang merupakan bapak pendiri masing-masing negara.
    “Beliau menyampaikan bahwa hubungan ini sudah berjalan dimulai dengan satu modal yang sangat baik, yaitu hubungan baik antara dua founding father, yaitu Presiden Soekarno dengan Presiden Ho Chi Minh,” kata Puan.
    Dalam pertemuan tersebut, Puan dan To Lam juga membahas kerja sama antara parlemen Indonesia dan Vietnam.
    Puan menegaskan DPR RI siap bekerja sama dengan pemerintah Vietnam serta National Assembly atau parlemen Vietnam untuk memperkuat hubungan di berbagai sektor.
    “Untuk sama-sama meningkatkan hubungan ekonomi, perdagangan, people-to-people contact, dan tentu saja hubungan di antara kedua parlemen,” jelas Puan.
    Selain itu, Puan juga membuka peluang kerja sama antara partai politik di Indonesia dan Vietnam.
    Dia menyatakan bahwa delapan partai di DPR RI siap menjalin hubungan dengan partai-partai di negara komunis tersebut.
    “Karenanya, saya juga membuka pintu bahwa di DPR ada 8 partai politik yang tentu saja siap bekerja sama dengan partai yang ada di Vietnam,” kata Puan.
    Diberitakan sebelumnya, DPR RI menerima kunjungan kenegaraan Sekretaris Jenderal PKV To Lam di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (11/3/2025).
    Sehari sebelumnya, PKV beserta rombongannya juga bertemu dengan Presiden RI Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan RI.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Menaker Data Pekerja Sritex yang Siap Bekerja Usai Terkena PHK

    Menaker Data Pekerja Sritex yang Siap Bekerja Usai Terkena PHK

    Menaker Data Pekerja Sritex yang Siap Bekerja Usai Terkena PHK
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker)
    Yassierli
    mengaku tengah mendata para pekerja
    PT Sritex
    yang siap kembali bekerja setelah mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).
    Rencananya, pekerja yang siap bekerja akan diserap jika perusahaan tekstil tersebut kembali beroperasi.
    “Kami dari Kemnaker terus berkoordinasi dengan serikat pekerja serikat buruh, dalam pendataan siapa yang siap bekerja kembali,” kata Yassierli saat rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (11/3/2025).
    Yassierli menyampaikan, pendataan tersebut dilakukan bersama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, kurator, dan serikat buruh.
    Yassierli bilang, kurator sudah berkomitmen untuk mempercepat proses ini.
    “Jadi kurator
    committed
    proses ini akan dilakukan percepatan sehingga kalau kita melihat, aset yang dimiliki oleh Sritex saat ini itu masih bisa dimanfaatkan, kalau skemanya itu adalah sewa. Sehingga pekerja itu bisa kemudian kembali bekerja,” bebernya.
    “Tentu ini adalah aksi korporasi yang nanti kita tunggu bagaimana kurator untuk melaksanakannya,” imbuh Yassierli.
    Sebelumnya diberitakan, pekerja PT Sritex dijanjikan bisa bekerja kembali dalam dua pekan setelah di-
    PHK massal
    imbas pailitnya raksasa tekstil tersebut.
    Keputusan ini disampaikan Yassierli usai rapat bersama Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (3/3/2025).
    Ke depannya, Sritex juga berpeluang mengalami perubahan besar, termasuk pergantian nama jika sudah memiliki investor baru.
    “Enggak (bukan Sritex), sudah dengan investor yang baru tadi saya sampaikan, kita enggak tahu nih PT apa nanti yang akan kita putuskan dalam tahap negosiasi,” kata Kurator Kepailitan, Nurma Sadikin.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Puan Terima Sekjen Partai Komunis Vietnam, Apa Hasilnya?

    Puan Maharani Terima Kunjungan Kenegaraan Sekjen Partai Komunis Vietnam di DPR RI

    Puan Maharani Terima Kunjungan Kenegaraan Sekjen Partai Komunis Vietnam di DPR RI
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Ketua DPR RI
    Puan Maharani
    menerima kunjungan kenegaraan Sekretaris Jenderal
    Partai Komunis Vietnam
    (PKV)
    To Lam
    di Gedung Nusantara,
    Kompleks Parlemen
    , Jakarta, Selasa (11/3/2025).
    Pantauan
    Kompas.com
    , To Lam mendatangi Kompleks Parlemen tepat pukul 09.45 WIB dengan iring-iringan kendaraan, serta pengawalan resmi untuk tamu kenegaraan.
    Sesampainya di lokasi, To Lam berjalan di atas karpet merah menuju Gedung Nusantara, yang dikenal sebagai “gedung kura-kura”.
    Puan Maharani pun langsung menyambut kedatangannya dan keduanya saling berjabat tangan.
    Setelahnya, Puan mengajak To Lam untuk menandatangani dokumen tamu kenegaraan sebagai tanda kunjungan resmi.
    Keduanya juga menyempatkan diri berfoto bersama dengan latar belakang bendera Indonesia dan Vietnam.
    Selain berfoto berdua, Puan dan To Lam juga melakukan sesi foto bersama rombongan masing-masing.
    Dalam agenda kenegaraan ini, Puan didampingi oleh Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto beserta sejumlah anggota DPR lainnya.
    Setelah sesi foto, Puan dan To Lam menuju Ruang Abdul Muis untuk menggelar pertemuan tertutup.
    Pertemuan ini hanya dihadiri oleh Puan, To Lam, serta pejabat terkait dari kedua negara.
    Sementara para peserta lainnya, termasuk jajaran yang berasal dari Vietnam, dipersilakan keluar ruangan sebelum diskusi dimulai.
    Pada kunjungan ke
    kompleks parlemen
    hari ini, To Lam juga dijadwalkan menemui Ketua DPD RI Sultan B Najamuddin di Gedung Nusantara III.
    Diketahui, Sekjen Komite Sentral Partai Komunis Vietnam To Lam tiba di Indonesia bersama istrinya, Ngo Phu’o’ng Ly, melalui Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, pada Minggu (9/3/2025).
    Sehari kemudian, yakni pada Senin (10/3/2025), To Lam beserta rombongannya bertemu dengan Presiden RI Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan.
    Adapun kunjungan ini menjadi bagian dari upaya mempererat
    hubungan bilateral
    antara Indonesia dan Vietnam.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • BMKG Siapkan Antisipasi Cuaca Buruk Saat Puncak Arus Mudik dan Arus Balik Lebaran 2025

    BMKG Siapkan Antisipasi Cuaca Buruk Saat Puncak Arus Mudik dan Arus Balik Lebaran 2025

    BMKG Siapkan Antisipasi Cuaca Buruk Saat Puncak Arus Mudik dan Arus Balik Lebaran 2025
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (
    BMKG
    ) menyiapkan sejumlah langkah antisipasi dan mitigasi untuk merespons
    cuaca buruk
    yang mungkin terjadi selama arus mudik dan arus balik Lebaran Idul Fitri 2025.
    “Untuk antisipasi atau mitigasi banjir, sudah disiapkan, ini pemerintah menyiapkan modifikasi cuaca, dilakukan secara gotong-royong oleh BNPB, BMKG, juga pemerintah daerah, jadi secara bersinergi,” ujar Ketua BMKG Dwikorita Karnawati saat konferensi pers di Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK), Jakarta, Senin (10/3/2025).
    Dwi menjelaskan, BMKG akan melakukan evaluasi terhadap tren cuaca sebelum arus mudik berlangsung.
    Dia menyebutkan, saat ini, kondisi cuaca sudah semakin baik, tapi masih ada potensi cuaca ekstrem saat Lebaran nanti.
    “Itu akan kami evaluasi lebih dahulu, karena tren cuacanya semakin membaik, meskipun masih ada potensi cuaca ekstrem dalam durasi singkat. Dan bulan April itu semakin kondusif, namun mendadak bisa muncul badai tropis atau siklon tropis,” jelas dia.
    Dwi memastikan, perubahan cuaca ini masih bisa dideteksi sekitar lima atau enam hari sebelum cuaca buruk itu tiba.
    Karena ada rentang waktu yang cukup, cuaca buruk itu masih bisa dimitigasi.
    Sementara itu, sejumlah titik rawan bencana disebutkan berada di Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah.
    Sebelumnya, Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo menyebutkan, puncak arus mudik akan berlangsung antara 28-30 Maret 2025.
    Sementara, puncak arus balik akan berlangsung pada 5-7 April 2025.
    “Kita tetap harus melakukan persiapan-persiapan untuk menghadapi potensi puncak arus mudik dan arus balik yang kemungkinan akan terjadi di arus mudik antara 28 sampai dengan 30 Maret, sementara puncak arus balik di tanggal 5 sampai dengan 7 April 2025,” ujar Sigit dalam kesempatan yang sama.
    Untuk mengantisipasi arus mudik dan arus balik Lebaran 1446 H, Polri dan sejumlah kementerian serta lembaga akan melaksanakan
    Operasi Ketupat
    2025.
    Pelaksanaan operasi ini akan dilakukan dalam dua versi sesuai dengan operasi wilayahnya.
    Untuk Operasi Ketupat 2025 dari Lampung-Bali akan dilaksanakan selama 17 hari, yaitu dari 23-28 Maret 2025.
    Untuk menghadapi arus mudik dan arus balik, Polri telah menyiapkan sejumlah persiapan rekayasa lalu lintas, mulai dari ganjil-genap, contraflow, hingga one way nasional.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Komdigi: Kekacauan Informasi Jadi Ancaman Sangat Serius

    Komdigi: Kekacauan Informasi Jadi Ancaman Sangat Serius

    Komdigi: Kekacauan Informasi Jadi Ancaman Sangat Serius
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Komdigi) Republik Indonesia,
    Nezar Patria
    , menegaskan bahwa
    information disorder
    atau
    kekacauan informasi
    menjadi ancaman serius bagi iklim komunikasi di abad ke-21.
    Hal ini disampaikannya dalam acara peluncuran Pedoman Pemenuhan Kewajiban
    Platform Digital
    untuk Dukung
    Jurnalisme Berkualitas
    di Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemenkomdigi), Senin (10/3/2025).
    ”
    Information disorder
    menjadi ancaman yang sangat serius bagi iklim komunikasi manusia di abad 21,” kata Nezar.
    “Mau tidak mau, kita semua punya tanggung jawab. Perusahaan pers dan para publisher bertanggung jawab untuk menghadirkan konten-konten berkualitas di tengah disrupsi digital saat ini,” ujar Nezar.
    Ia menekankan bahwa di era digital yang semakin berkembang pesat,
    platform digital
    memiliki peran yang semakin dominan dalam penyebaran informasi.
    Oleh karena itu, perlu ada tanggung jawab bersama (
    shared responsibility
    ) antara platform digital dan
    publisher
    guna menciptakan ekosistem media yang lebih sehat.
    Nezar juga menyoroti fenomena homeless media, yakni media yang tidak memiliki kantor fisik atau struktur perusahaan pers yang jelas, tetapi eksis dan aktif di berbagai platform digital seperti Instagram, TikTok, YouTube, dan Facebook.
    “Ada beberapa inovasi yang dilakukan oleh sumber media, termasuk munculnya homeless media,” kata dia.
    “Ini adalah media yang tidak memiliki basis fisik, tapi hadir di platform media sosial dan mempengaruhi ekosistem informasi digital saat ini,” jelasnya.
    Keberadaan homeless media di satu sisi memberikan dinamika baru dalam industri media, namun di sisi lain juga menimbulkan tantangan, terutama dalam memastikan kredibilitas informasi yang disebarluaskan.
    Di tengah tantangan ini, Nezar menegaskan bahwa pemerintah berharap adanya kolaborasi yang kuat, baik, dan adil antara platform digital dengan para publisher.
    Kolaborasi tersebut harus didasarkan pada kerja sama yang sehat serta tanggung jawab bersama dalam menjaga ruang digital yang lebih kredibel dan berkualitas.
    “Kita tidak ingin media konvensional terus tergerus oleh disrupsi digital tanpa ada solusi,” jelasnya.
    “Oleh karena itu, pedoman yang diluncurkan hari ini adalah hasil pembahasan panjang selama lebih dari tiga tahun untuk menciptakan ekosistem yang lebih adil dan berkelanjutan bagi industri media,” tambahnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.