Category: Kompas.com Nasional

Pengangkatan CASN Diundur, Gibran: Sudah Ada Solusi, Tunggu Saja

Pengangkatan CASN Diundur, Gibran: Sudah Ada Solusi, Tunggu Saja
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Wakil Presiden RI
Gibran Rakabuming Raka
memberikan tanggapan terkait penundaan pengangkatan calon aparatur sipil negara (
CASN
) yang menjadi perbincangan hangat.
Gibran menyatakan, sudah ada solusi untuk masalah ini dan meminta para CASN untuk bersabar.
“Sudah sudah sudah ada solusinya ya. Tunggu saja,” kata Gibran, saat berkunjung ke SMAN 66 Jakarta, Rabu (12/3/2025).
Namun, Gibran tidak merinci lebih lanjut mengenai solusi tersebut.
Ia menekankan bahwa kementerian terkait akan memberikan perkembangan informasi lebih lanjut.
“Nanti Pak Presiden dan kementerian terkait yang meng-
update
ya,” tutur dia.
Polemik pengangkatan CPNS menjadi ramai dibicarakan usai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB)
Rini Widyantini
mengumumkan penundaan pengangkatan CASN 2024.
Penundaan ini kemudian menuai kontroversi karena dianggap tidak sesuai dengan ketentuan awal yang akhirnya merugikan para calon pegawai.
Masalah ini kemudian sampai ke Istana yang akhirnya mendapat perhatian Presiden
Prabowo Subianto
.
Presiden Prabowo akan mengeluarkan instruksi presiden (inpres) terkait pengangkatan CPNS 2024.
Hal itu dikonfirmasi Menpan-RB Rini Widyantini usai menemui Prabowo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (10/3/2025).
Kedatangannya ke Istana Kepresidenan adalah untuk melaporkan mengenai pengangkatan CPNS dan PPPK 2024 yang ditunda.
“Sudah dilaporkan, nanti akan ada Instruksi Presiden,” kata Rini, dikutip dari Kompas.com, Senin (10/3/2025).
Meski demikian, Rini tidak menjelaskan lebih jauh mengenai laporan yang disampaikan dan seperti apa isi instruksi yang akan dikeluarkan Prabowo.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

12/03/2025 12:09
Kejagung Geledah Depo Pertamina di Plumpang, Dalami Kasus Korupsi Minyak Mentah

Kejagung Geledah Depo Pertamina di Plumpang, Dalami Kasus Korupsi Minyak Mentah
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –

Kejaksaan Agung
menggeledah depo Pertamina di Plumpang, Jakarta Utara, untuk mendalami kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Subholding dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) tahun 2018-2023.
“Ada (penggeledahan di Plumpang),” ujar Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung (Kejagung) Febrie Adriansyah saat dihubungi Kompas.com, Rabu (12/3/2025).
Febrie mengatakan, dari penggeledahan ini, penyidik menyita 17 kontainer dokumen yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran Bahan Bakar Minyak (BBM).
“Penyitaan 17 kontainer dokumen soal penerimaan dan pengeluaran BBM,” imbuh dia.
Tak hanya itu, penyidik juga mengambil sampel minyak dari 17 tangki yang ada, sekaligus mengamankan sejumlah barang bukti elektronik.
“Selain itu, penyidik juga mengambil sampel dari 17 tangki minyak dan mengamankan barang bukti elektronik,” kata Febrie.
Diberitakan, Kejagung telah menetapkan sembilan tersangka atas kasus tersebut, di mana enam di antaranya merupakan petinggi dari anak usaha atau subholding Pertamina.
Keenamnya adalah Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga Riva Siahaan;
Direktur Utama PT Pertamina International Shipping Yoki Firnandi;
Direktur Feedstock and Product Optimization PT Kilang Pertamina Internasional, Sani Dinar Saifuddin;
VP Feedstock Management PT Kilang Pertamina Internasional, Agus Purwono;
Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga PT Pertamina Patra Niaga, Maya Kusmaya;
dan VP Trading Operation PT Pertamina Patra Niaga, Edward Corne.
Sementara itu, ada tiga broker yang menjadi tersangka, yakni Muhammad Kerry Adrianto Riza selaku beneficial owner PT Navigator Khatulistiwa;
Dimas Werhaspati selaku Komisaris PT Navigator Khatulistiwa sekaligus Komisaris PT Jenggala Maritim;
dan Gading Ramadhan Joedo selaku Komisaris PT Jenggala Maritim dan Direktur Utama PT Orbit Terminal Merak.
Kejagung menaksir dugaan kerugian negara pada kasus ini mencapai Rp 193,7 triliun.
Para tersangka disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

12/03/2025 10:48
Drone Elang Hitam Bakal Diuji Terbang di Pangandaran

Drone Elang Hitam Bakal Diuji Terbang di Pangandaran
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal Mohammad Tonny Harjono mengatakan,
drone Elang Hitam
akan segera melakukan uji coba terbang.
Komisaris Utama
PT Dirgantara Indonesia
(PT DI) ini mengatakan, pesawat terbang tanpa awak (PTTA/UAV) Medium Altitude Long Endurance (MALE) itu nantinya akan melakukan uji coba terbang di Nusawiru, Pangandaran, Jawa Barat.
“Saya di sini bicara sebagai Komut PT DI, juga sebagai KSAU, saya akan mendukung dan komitmen untuk mensukseskan program Elang Hitam ini,” kata Tonny di PT DI, Bandung, Jawa Barat, dilansir dari keterangan tertulis, Rabu (12/3/2025).
Selain Elang Hitam, UAV Wulung, pesawat nirawak pengembangan PT DI bersama Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), serta Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kementerian Pertahanan, juga akan melakukan uji terbang di Batu Jajar, Padalarang.
Dalam kunjungan itu, KSAU juga menyampaikan arahan Presiden Prabowo Subianto yang diberikan melalui Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin.
“Baru kemarin saya juga bicara dengan Pak Menhan dan dapat arahan dari Pak Presiden terkait pertahanan berikutnya kita akan seperti apa, bahkan Pak Menhan ingin memberikan pesawat CN235 ke setiap Angkatan Darat, Laut, Udara, 20 pesawat, disesuaikan dengan kemampuan PTDI,” kata KSAU.
Setelah mendapatkan pemaparan dan diskusi, rombongan berkesempatan meninjau langsung fasilitas produksi PT DI yang dimulai dari Hanggar FAL CN235-NC212, Hanggar KFX/IFX, Hanggar Aircraft Services (ACS), Hanggar Helikopter, Hanggar N219, dan Hanggar Detail Part Manufacturing (DPM).
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

12/03/2025 09:21
MK Surati Pimpinan DPR dan Presiden agar Siap Hadapi Gugatan Redenominasi Rupiah

MK Surati Pimpinan DPR dan Presiden agar Siap Hadapi Gugatan Redenominasi Rupiah
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
–
Mahkamah Konstitusi
(MK) mengirimkan surat kepada pimpinan DPR-RI dan Presiden RI untuk bersiap menghadapi gugatan.
Seorang advokat bernama Zico Leonardo Djagardo Simanjuntak menggugat Pasal 5 Ayat 1 Huruf C dan Pasal 5 Ayat 2 Huruf C Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.
Gugatan yang dalam petitumnya itu meminta pengurangan jumlah nol dalam mata uang rupiah baru memasuki tahap registrasi dan belum ada jadwal persidangan perdananya.
Surat MK kepada pimpinan DPR dan Presiden RI dengan nomor 23.23/PUU/PAN.MK/SP/03/2025 ini dikeluarkan pada Selasa (11/3/2025).
Dalam surat tersebut dijelaskan, berdasarkan UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, harus menyampaikan permohonan atau gugatan yang telah diregistrasi kepada DPR dan Presiden untuk diketahui dalam jangka waktu paling lambat tujuh hari kerja setelah gugatan dicatat sebagai perkara.
“Sehubungan dengan itu, berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud, kami sampaikan kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat RI salinan permohonan nomor 23/PUU-XXIII/2025 perihal pengujian materi UU Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang yang telah dicatat dalam buku registrasi perkara konstitusi elektronik pada hari Senin tanggal 10 Maret 2025 pukul 11.00 WIB,” tulis surat yang ditandatangani Plt Panitera Wiryanto.
Surat itu menjelaskan, sambil menunggu panggilan sidang, DPR dan Presiden dipersilakan mempersiapkan keterangan dan risalah pembahasan perihal gugatan tersebut.
Sebagai informasi, pemohon Zico menggugat pasal nominal mata uang rupiah agar diubah dari angka Rp 1.000 menjadi Rp 1.
Redenominasi ini dinilai penting oleh Zico, karena angka nol yang banyak menyebabkan dia rabun saat membaca angka yang begitu banyak berjejer.
Dia menyebut, angka nol yang banyak tidak efisien dan menyebabkan kelelahan mata saat melihat dengan teliti.
“Masalah lainnya yang pemohon alami adalah karena kebiasaan dalam menghitung denominasi yang besar tersebut ternyata berdampak pada meningkatnya rabun jauh yang disebabkan oleh kelelahan visual dan ketegangan otot mata (
digital eye strain
) sebagai akibat dari angka nol yang banyak tersebut pada penglihatan pemohon,” tulis dokumen permohonan tersebut.
Pemohon mengatakan, berbeda dengan mata uang Singapura yang tidak memiliki angka nol yang banyak, yang dinilai sangat mudah untuk dihitung dan bertransaksi.
Selain itu, Zico juga menilai redenominasi sebagai bentuk peningkatan cara pandang publik terhadap mata uang nasional di kancah internasional.
Dia juga berdalih, redenominasi ini bisa mengurangi kompleksitas transaksi internasional yang dapat meminimalisir terjadinya kebingungan saat konversi mata uang asing.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

12/03/2025 07:24
Prabowo Umumkan THR dan Gaji Ke-13 ASN, TNI-Polri, dan Pensiunan

Prabowo Umumkan THR dan Gaji Ke-13 ASN, TNI-Polri, dan Pensiunan
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Presiden RI
Prabowo Subianto
resmi mengumumkan nasib tunjangan hari raya (THR) dan gaji ke-13 aparatur sipil negara (ASN).
Ketentuan ini dimuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2025 yang sudah ia tanda tangani.
THR dan gaji ke-13 tahun 2025 akan diberikan kepada semua ASN di pusat dan di daerah, termasuk PNS, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), prajurit TNI dan Polri, para hakim, serta para pensiunan.
“Dengan jumlah total mencapai 9,4 juta penerima,” ujar Prabowo di Istana Jakarta, Selasa (11/3/2025).
Prabowo menyebutkan, THR tersebut bakal mulai cair pada Senin (17/3/2025) pekan depan.
“THR akan dibayar dua minggu sebelum Hari Raya Idul Fitri, mulai dicairkan hari Senin 17 Maret 2025,” ungkap Prabowo.
Sementara
gaji ke-13 ASN
, prajurit TNI-Polri, dan hakim akan dicairkan di bulan Juni 2025.
“Gaji ke-13 akan dibayar pada awal tahun ajaran baru sekolah, yaitu pada bulan Juni 2025,” kata Prabowo.
Ia menyebutkan, besaran THR dan gaji ke-13 pegawai tingkat pusat akan meliputi gaji pokok, tunjangan melekat, dan tunjangan kinerja.
Sementara, besaran yang diterima ASN di tingkat daerah akan disamakan dengan ASN di tingkat pusat dan disesuaikan dengan kemampuan masing-masing daerah.
“Bagi pensiunan diberikan sebesar uang pensiun bulanan,” kata Prabowo.
Orang nomor satu di Indonesia ini juga memastikan bahwa nilai tunjangan kinerja yang cair di THR dan gaji ke-13 sebesar 100 persen.
“Tunjangan kinerja itu 100 persen pemberiannya. Diingatkan oleh Menteri Keuangan,” tegas Prabowo.
Selain itu, Presiden Prabowo mengungkapkan bahwa pemerintah telah memberikan sejumlah insentif untuk masyarakat jelang Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah atau 2025 Masehi.
Adapun kebijakan dimaksud meliputi penurunan harga tiket pesawat dan tarif jalan tol, hingga tunjangan hari raya (THR) bagi pengemudi ojek
online
(ojol) dan kurir
online
.

“Pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk membantu masyarakat,” ungkap Ketua Umum Partai Gerindra ini.
Ia mengungkapkan, sejumlah kebijakan ini dikeluarkan merespons potensi tingginya mobilitas masyarakat di bulan Ramadhan.
Selain itu, Prabowo menyebut bahwa tingkat konsumsi masyarakat di bulan Ramadhan akan meningkat.
Berikut rincian kebijakan pemerintah di bulan Ramadhan 2025:
Pemerintah diketahui akan mengalokasikan anggaran sekitar Rp 50 triliun untuk membayar THR bagi ASN, termasuk pegawai negeri sipil (PNS) pada 2025.
Jumlah ini lebih besar dibandingkan anggaran THR ASN tahun sebelumnya yang mencapai Rp 48,7 triliun.
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani sebelumnya juga pernah memastikan bahwa THR itu bakal cair 100 persen kepada ASN.
“Segera. Insya Allah,” ujar Sri Mulyani di Istana, Jakarta, Jumat (7/3/2025).
Saat itu, ia menekankan bahwa Presiden Prabowo yang akan mengumumkan soal THR ASN.
“Kalau tanya THR, Bapak Presiden sedang dalam proses untuk menyelesaikan ya. Perpres (Peraturan Presiden)-nya nanti beliau yang akan mengumumkan,” katanya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

12/03/2025 05:48
Menag Minta Masjid di Jalur Mudik Dibersihkan dan Perbaiki Fasilitas

Menag Minta Masjid di Jalur Mudik Dibersihkan dan Perbaiki Fasilitas
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Menteri Agama (
Menag
)
Nasaruddin Umar
meminta pengurus
masjid
untuk menyediakan berbagai fasilitas bagi pemudik Lebaran Idul Fitri 1446 Hijriyah atau tahun 2025.
Menag mengimbau agar pengurus masjid membersihkan toilet, menyediakan ruang untuk ibu menyusui, tempat istirahat, kamar khusus perempuan, serta ruang untuk mengisi daya ponsel di setiap masjid.
“Kami mencoba untuk berkoordinasi dengan para pengurus masjid agar diperbaiki toiletnya, karena kalau kita mengandalkan semuanya di
rest area
, di tol-tol tertentu, itu nanti akan terjadi penumpukan,” kata Menag dalam keterangannya, Selasa (11/3/2025).
Menag berharap, dengan fasilitas yang nyaman, pemudik dapat singgah sementara di masjid untuk menghindari penumpukan di
rest area
.
“Jadi, nanti kita akan menciptakan satu kondisi di masjid itu juga sebagai tempat pemberhentian yang paling bagus,” ujar Nasaruddin Umar.
Kemenag berupaya membantu kelancaran mudik dengan mengoptimalkan sarana masjid sebagai posko Lebaran di jalur-jalur yang dilalui pemudik.
Menag juga meminta setiap masjid di jalur mudik menyiapkan air minum gratis.
”
Masjid
-masjid yang dilewati jalur pemudik itu diharapkan menyiapkan air minum gratis, karena di dalam hukum Islam itu, musafir itu adalah mujahid, musafir itu sangat berpahala kita kalau kita beri makan dan beri minum,” katanya.
Sebelumnya, Nasaruddin menyampaikan usulan agar masjid di sepanjang jalur mudik dijadikan posko alternatif yang dibuka 24 jam bagi para pemudik.
Usulan tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi Tingkat Menteri di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) pada Rabu, 5 Maret 2025.
“Kementerian Agama akan berkoordinasi dengan berbagai pihak. Salah satu kebijakan yang akan diusulkan adalah membuka masjid di sepanjang jalur mudik selama 24 jam,” ujae Nasaruddin.
Dia juga mengusulkan adanya rambu-rambu petunjuk arah menuju masjid di sepanjang jalur mudik.
Namun, pemasangan rambu ini masih akan dikoordinasikan apakah yang akan dipegang oleh kepolisian atau instansi terkait.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

11/03/2025 22:19
Soal Kasus Napi Kabur, Dirjen Pas: Lapas Kutacane Akan Direlokasi

Soal Kasus Napi Kabur, Dirjen Pas: Lapas Kutacane Akan Direlokasi
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kutacane di Aceh Tenggara akan direlokasi hingga layak huni buntut dari insiden kaburnya puluhan narapidana pada Senin, 10 Maret 2025.
Hal ini disampaikan Direktur Jenderal Pemasyarakatan (
Dirjen Pas
) Mashudi saat mendatangi
Lapas Kutacane
dengan beberapa tim termasuk Bupati Aceh Tenggara Salim Fakhry pada Selasa (11/3/2025).
“Mari kita benahi bersama Lapas Kutacane. Warga binaan adalah keluarga kita juga, saudara kita,” kata Mashudi dalam keterangan tertulis, Selasa.
Mashudi mengatakan, sudah mendengar semua permasalah yang terjadi serta keluhan warga binaan pemasyarakatan.
Dia juga berjanji akan menindaklanjuti permasalahan tersebut.
Dalam siaran pers tersebut juga disebutkan bahwa Bupati Aceh Tenggara Salim Fakhry menghibahkan 4,1 hektar tanah untuk relokasi Lapas Kutacane agar lebih layak.
“Saya sangat prihatin ada warga binaan yang harus tidur di luar kamar hunian, karena kamar hunian yang ada tidak mencukupi. Kapasitas yang hanya untuk 100 orang, harus terisi 386 orang,
over
lebih dari 300 persen. Sedangkan kekuatan petugas penjagaannya 24 orang, tujug orang per shift,” ujarnya.
Mashudi juga mengatakan, pihaknya terus berupaya agar kondisi lapas yang melebihi kapasita tersebut dapat diturunkan.
Dia menyebut, selain mengupayakan bangunan lapas rutan yang baru, juga akan mengoptimalisasi pemberian hak bersyarat dan resistribusi warga binaan ke lapas-rutan yang lebih rendah huniannya.
“Selain Lapas Kutacane, terdapat beberapa lapas rutan lagi di Aceh yang
over
kapasitas lebih dari 300 persen dan harus segera direlokasi atau penataan ulang, antara lain Lapas Bireun (480 persen) Lapas Idi (600 persen ), Lapas Lhoksemawe (300 persen),” kata Mashudi.
Terakhir, Mashudi mengatakan, akan terus mengupayakan standar pelayanan makanan yang lebih baik bagi para warga binaan.
Sebelumnya, sejumlah narapidana di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Kutacane, Kabupaten Aceh Tenggara, Provinsi Aceh, kabur pada Senin, 10 Maret 2025.
Dari video yang beredar, disebutkan bahwa puluhan napi melarikan diri dari lapas tersebut.
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen Pas) Provinsi Aceh, Yan Rusmanto, mengatakan bahwa pihaknya masih melakukan pendataan jumlah narapidana yang kabur.
Menurut informasi yang dihimpun, para napi melarikan diri menjelang waktu berbuka puasa.
Beberapa
napi kabur
melalui pintu utama, sementara yang lain meloloskan diri dengan memanjat atap lapas.
Peristiwa ini sempat membuat panik warga yang berada di sekitar lapas.
Sejumlah warga bahkan merekam momen para narapidana melompat dari pintu gerbang utama menggunakan ponsel mereka.
Pihak berwenang saat ini masih melakukan pencarian dan penyelidikan lebih lanjut terkait insiden tersebut.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

11/03/2025 21:29
BMKG Sebut Banjir Bekasi Dipengaruhi Perubahan Lingkungan, Tak Hanya Cuaca Ekstrem

BMKG Sebut Banjir Bekasi Dipengaruhi Perubahan Lingkungan, Tak Hanya Cuaca Ekstrem
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (
BMKG
)
Dwikorita Karnawati
mengatakan, bencana
banjir
yang melanda wilayah
Bekasi
beberapa waktu lalu, tidak sepenuhnya disebabkan oleh cuaca ekstrem.
Menurut dia, banjir yang cukup parah itu juga dipengaruhi oleh faktor perubahan lingkungan. Sebab, intensitas curah hujan di wilayah Bekasi ketika banjir terjadi tidak setinggi pada 2020 lalu.
“Jadi ini menunjukkan bagaimana lingkungannya yang telah berubah, dan barangkali juga tata kelola airnya,” ujar Dwikorita dalam rapat kerja bersama Komisi V DPR RI, Selasa (11/3/2025).
Dwikorita memaparkan bahwa pada 2020 lalu, curah hujan di wilayah Bekasi yang juga mengakibatkan banjir mencapai 236 mm per hari.
Sementara itu, curah hujan yang mengakibatkan banjir pada awal Maret 2025 ini jauh lebih rendah, yakni berada dikisaran angka 103-141 mm per hari.
“Bekasi itu curah hujannya jauh lebih rendah daripada 2020. Bekasi curah hujannya sekitar 103-141 mm per hari. Sebelumnya, tahun 2020 itu 236 mm per hari,” kata Dwikorita.
“Tapi banjirnya justru yang curah hujannya lebih rendah, banjirnya sampai ke atap. Padahal, yang saat itu curah hujannya sampai 236 mm per hari banjirnya tidak setinggi itu,” ujarnya lagi.
Dwikorita pun meminta semua pihak agar menjadikan bencana banjir di Bekasi pada awal Maret 2025 ini sebagai pelajaran, khususnya untuk penanganan mudik Lebaran 2025.
“Kita juga harus mewaspadai zona-zona yang barangkali curah hujannya tidak tinggi. Seperti area Puncak, area Pantura itu menjadi kewaspadaan, meskipun hujan tidak tinggi, namun bisa berpotensi mengalami hambatan yang sangat mengganggu,” katanya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

11/03/2025 21:00
Respons Menhan soal Status TNI Aktif Seskab Teddy

Respons Menhan soal Status TNI Aktif Seskab Teddy
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Menteri Pertahanan (Menhan)
Sjafrie Sjamsoeddin
menyatakan ada 15 kementerian/lembaga yang bisa dijabat oleh prajurit aktif Tentara Nasional Indonesia (TNI).
Hal ini disampaikan Menhan saat ditanya wartawan mengenai status Sekretaris Kabinet (Seskab) Letkol Teddy Indra Wijaya yang masih aktif sebagai perwira TNI.
Sjafrie menyebutkan bahwa anggota TNI yang ingin menjabat di luar 15 kementerian/lembaga tersebut harus pensiun.
“Masuk enggak dalam kategori itu? Kalau termasuk di luar 15 kategori itu ya terkena (pensiun dini),” kata Sjafrie saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (11/3/2025).
Berdasarkan Undang-Undang TNI, ada 15 kementerian/lembaga yang dapat dihuni oleh perwira
TNI aktif
tanpa perlu mengundurkan diri.
Kementerian/lembaga itu adalah kementerian/lembaga yang membidangi Korbid Polkam, Pertahanan Negara, Setmil Pres, Intelijen Negara, Sandi Negara, dan Lemhannas.
Kemudian, Dewan Pertahanan Nasional (DPN), SAR Nasional, Badan Narkotika Nasional (BNN), Kementerian Kelautan dan Perikanan, BNPB, BNPT, Keamanan Laut, Kejagung, dan Mahkamah Agung.
Menhan pun enggan menjawab secara lugas mengenai status Teddy sebagai Seskab yang masih merupakan TNI aktif.
Ia menegaskan bahwa hanya prajurit TNI yang berada di luar 15 kementerian/lembaga tersebut yang harus pensiun.
“Saya tidak melihat spesifik, tapi saya akan menyampaikan bahwa jabatan tertentu kementerian/lembaga itu harus pensiun dulu,” kata Sjafrie.
Sebagai informasi, Seskab Teddy belakangan menjadi sorotan publik lantaran pangkatnya naik dari Mayor menjadi Letkol.
Sementara itu, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto menegaskan bahwa anggota TNI aktif yang menjabat di kementerian/lembaga pemerintahan harus pensiun dini atau mengundurkan diri.
Namun, pada Oktober 2024 lalu, pihak TNI Angkatan Darat menyebut Teddy tak perlu mengundurkan diri dari TNI meski ditunjuk jadi Seskab.
Kepala Dinas Penerangan TNI AD Brigjen Wahyu Yudhayana beralasan, jabatan Seskab yang disandang oleh Teddy termasuk dalam kategori penugasan di luar struktur TNI AD.
“Ini statusnya adalah penugasan di luar struktur sehingga tidak perlu menyelesaikan dinas aktifnya atau pensiunan itu tidak perlu,” ujar Wahyu saat dihubungi
Kompas.com
, Senin (21/10/2024).
Menurut Wahyu, jabatan Seskab pada masa pemerintahan saat ini tidak lagi setara menteri, tetapi berada di bawah Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg).
Dengan demikian, posisi Seskab bisa dijabat oleh perwira aktif, seperti halnya anggota TNI-Polri yang bertugas di Sekretaris Militer Presiden (Setmilpres).
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

11/03/2025 20:29
Heboh Kasus Pertamax, Dirut Pertamina Siap Diproses Hukum jika Korupsi

Heboh Kasus Pertamax, Dirut Pertamina Siap Diproses Hukum jika Korupsi
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Direktur Utama PT
Pertamina
(Persero)
Simon Aloysius Mantiri
menyatakan siap diproses hukum jika melakukan korupsi ataupun menerima suap demi kepentingan tertentu.
Simon menegaskan bahwa tidak boleh ada insan Pertamina yang menerima suap untuk kepentingan tertentu.
“Jangan sampai ada insan Pertamina yang terima suap untuk kepentingan-kepentingan tertentu. Seandainya itu terjadi, kita harus siap mempertanggungjawabkan secara hukum,” ujar Simon dalam rapat dengan Komisi VI DPR, Jakarta, Selasa (11/3/2025).
“Bahkan apabila itu terjadi pada diri saya sendiri, saya juga siap untuk diproses hukum,” kata dia melanjutkan.
Simon lantas mengungkapkan kondisi terkini di internal Pertamina.
Menurutnya, saat ini mereka semua sedang berbenah dan menerapkan
zero tolerance
terhadap korupsi.
“Kondisi kami saat ini, izinkan kami berbenah. Izinkan kami lakukan semangat zero tolerance terhadap korupsi, tidak hanya korupsi. Juga terhadap suap, suap di dalam internal Pertamina. Kita juga harus berbenah diri,” tutur Simon.
Simon berharap semua insan Pertamina dijauhkan dari perbuatan melanggar hukum.
Dia juga mengganti sejumlah pejabat di bawahnya di Pertamina usai banyak orang yang ditangkap Kejagung.
“Namun tentunya dengan semangat untuk bekerja sebaik-baiknya, semoga kita semua selalu dijauhkan dari perbuatan melanggar hukum atau perbuatan tercela,” kata Simon.
Diketahui, Pertamina tengah dirundung beragam masalah hukum, salah satunya adalah kasus dugaan korupsi terkait tata kelola minyak.
Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan 9 orang tersangka, 6 di antaranya merupakan pejabat anak perusahaan Pertamina.
Mereka adalah Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga Riva Siahaan; Direktur Utama PT Pertamina International Shipping Yoki Firnandi; Direktur Feedstock and Product Optimization PT Kilang Pertamina Internasional Sani Dinar Saifuddin.
Kemudian, VP Feedstock Management PT Kilang Pertamina Internasional Agus Purwono; Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga PT Pertamina Patra Niaga Maya Kusmaya; dan VP Trading Operation PT Pertamina Patra Niaga Edward Corne.
Sementara itu, ada tiga broker yang menjadi tersangka, yakni Muhammad Kerry Adrianto Riza selaku
beneficial owner
PT Navigator Khatulistiwa; Dimas Werhaspati selaku Komisaris PT Navigator Khatulistiwa sekaligus Komisaris PT Jenggala Maritim; dan Gading Ramadhan Joedo selaku Komisaris PT Jenggala Maritim dan Direktur Utama PT Orbit Terminal Merak.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

11/03/2025 19:48